RENSTRA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA TAHUN

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mulai ditata pembagian urusan pemerintahan yang semakin jelas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menerapkan konsep urusan residu (residual functions) untuk kabupaten/kota dengan mengatur hanya urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menerapkan konsep urusan konkuren (concurrent functions) antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Setiap urusan dibagi berdasarkan tiga kriteria yaitu eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Penerapan ketiga kriteria tersebut melahirkan pembagian urusan yang jelas antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Ada 31 (tiga puluh satu) urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersifat konkuren. Dengan pembagian berdasarkan ketiga kriteria tersebut maka Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan urusan pemerintahan yang berskala nasional dan lintas Provinsi, sedangkan Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan menangani urusan pemerintahan yang berskala provinsi dan lintas kabupaten/kota dan pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan atas urusan pemerintahan yang berskala kabupaten/kota atas ke 31 (tiga puluh satu) urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut. Penyerahan ke 31 (tiga puluh satu) urusan tersebut didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah yaitu keseimbangan fiskal dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah melalui perimbangan keuangan untuk meningkatkan daya saing daerah. Suatu bentuk kerjasama antar daerah yang saling menguatkan masing-masing potensi sosial, ekonomi dan budaya daerah untuk menumbuhkan perekonomian daerah yang menuju kepada peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan amanat pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, beberapa daerah dapat melaksanakan

kerjasama.

Daerah

dapat

melakukan

kerjasama

dengan

pemerintah,

badan/lembaga dan sektor swasta baik di dalam maupun di luar negeri. Apabila kerjasama daerah dilakukan dengan tepat dan direncanakan secara baik, diharapkan kerjasama tersebut dapat

mengoptimalkan

potensi

daerah,

memberdayakan

masyarakat,

meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah. Keterbatasan

RENSTRA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA TAHUN 2013-2018

1-IV

anggaran dan sumber daya manusia mendorong daerah untuk mencari alternatif sumber lain bagi pembangunan di daerahnya. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana fasilitasi dan koordinasi kerjasama dapat menghasilkan kerjasama yang betul-betul memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah melalui regulasi dan kebijakan daerah serta monitoring dan evaluasinya. Secara empirik masih dirasakan adanya beberapa permasalahan yang akan mengganggu efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meskipun pendidikan politik sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan desentralisasi telah menunjukkan hasil yang relatif menggembirakan, namun belum diimbangi dengan capaian yang memadai dalam aspek peningkatan kesejahteraan di tingkat lokal. Bagian hulu dari kesejahteraan adalah urusan pemerintahan yang menjadi domain kewenangan Pemerintah Daerah. Muara dari urusan pemerintahan tersebut adalah pelayanan publik. Ada dua varian dari pelayanan publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah yaitu penyediaan barang-barang untuk kebutuhan publik (public goods) seperti jalan, jembatan, pasar terminal, rumah sakit dan lain-lainnya dan kedua adalah pengaturan-pengaturan publik (public regulations) yang dikemas dalam bentuk peraturan daerah seperti Perda Izin Mendirikan Bangunan, Perda Kependudukan, Perda Pajak dan Retribusi Daerah dan lain-lainnya. Penyediaan barang-barang publik dan pengaturan-pengaturan publik sejatinya adalah hasil akhir (end products) dari kinerja Pemerintah Daerah. Setelah lebih dari satu dekade pasca reformasi, pelaksanaan otonomi daerah masih memerlukan pembenahan dalam penyediaan pelayanan publik khususnya yang terkait dengan penyediaan pelayanan dasar yang masih belum menunjukkan pencapaian yang signifikan dari Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kalau kita lihat dari sisi kewenangan, maka ketiga indikator utama pembentuk Indeks Pembangunan Manusia sebagai elemen dasar kesejahteraan masyarakat adalah menjadi domain kewenangan daerah, khususnya kabupaten dan kota. Demikian juga mengenai pencapaian MDGs, hampir semua indikator MDGs menjadi kewenangan daerah. Namun demikian, untuk dapat mencapai MDGs pada tahun 2015 tampaknya akan sangat sulit. Data empirik menunjukkan bahwa pencapaian dari aspek politik tidak simetris dengan pencapaian dalam aspek kesejahteraan. Ini juga berarti bahwa pembangunan politik kurang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hiruk pikuk yang terjadi pada sisi politik di tingkat lokal kurang menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat daerah. Kalau hal tersebut dibiarkan terus akan mengakibatkan persepsi buruk masyarakat terhadap otonomi daerah. Berbagai tudingan negatif masyarakat telah dialamatkan kepada otonomi daerah seperti munculnya istilah raja-raja kecil, desentralisasi korupsi, pecah kongsi Kepala Daerah dengan wakil Kepala Daerah, masalah hukum yang menimpa Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, politisasi birokrasi, politik dinasti, dan perhatian elit politik tidak kepada pemberdayaan potensi daerah RENSTRA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA TAHUN 2013-2018

2-IV

sehingga berakibat terbengkalainya upaya mensejahterakan masyarakat dan lain-lainnya. Sedangkan cita-cita reformasi adalah bagaimana mengembalikan kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diantaranya melalui otonomi daerah dan menjadikan otonomi daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan pendidikan politik. Berangkat dari perubahan mendasar dalam regulasi pemerintahan daerah, mendorong orientasi cakupan serta target-target perencanaan strategis pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, perlu disesuaikan dengan semangat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 serta undang-undang lainnya yang menjadi co-regulation dalam manajemen pemerintahan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UndangUndang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara serta undang-undang lainnya. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah menggunakan asas desentralisasi atau otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan penjelasan umum dalam undang-undang tersebut, pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sebagaimana dimaklumi bahwa pemberian otonomi daerah bukan saja dimaksudkan sebagai desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (government to government), namun juga harus dipahami sebagai pemberian kewenangan secara proporsional kepada masyarakat di daerah (government to society), untuk melaksanakan berbagai urusan yang sudah dapat dilaksanakan oleh masyarakat, termasuk di dalamnya kalangan swasta. Penyerahan wewenang pemerintahan tersebut, terkait dengan berbagai urusan pemerintahan selain yang merupakan urusan pemerintah pusat. Berbicara masalah reformasi birokrasi di daerah dikaitkan dengan pelayanan publik dalam kepemerintahan yang baik atau Good Governance adalah berbicara tentang kepatutan dalam sistem pemerintahan dari aspek kelembagaan, aparatur/sumber daya manusia, ketatalaksanaan, dan dana. Namun demikian kinerja birokrasi masih dinilai sebagai berikut :

1.

Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional;

2.

Sistem

manajemen

kepegawaian

belum

mampu

mendorong

peningkatan

profesionalitas, kompetensi dan remunerasi yang layak dan adil sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang


3-IV

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 3.

Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif dan berperilaku hemat;

4.

Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat;

5.

Masih terdapat permasalahan dalam penetapan kinerja dan penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

6.

Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme belum sepenuhnya teratasi;

7.

Sistem pengelolaan anggaran yang belum berbasis kinerja;

8.

Penanganan aset-aset pemerintah yang belum maksimal;

9.

Terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja. Adanya permasalahan seperti tersebut di atas tentunya perlu di tindaklanjuti dengan

reformasi birokrasi, salah satu upaya yang dilakukan adalah pembenahan organisasi perangkat daerah. Organisasi yang dinamis harus mampu beradaptasi dengan perubahan. C.K. Prahalad (1987) mengemukakan bahwa: “If you learn, you’ll change, If you don’t change, you’ll die”. Artinya kalau kita mau belajar berarti kita akan berubah, sedangkan kalau kita tidak mau berubah mengikuti atau mendahului perubahan, maka kita akan tersingkir. Hal ini berlaku pada organisasi pada umumnya serta organisasi pemerintah pada khususnya. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Peter M. Senge (1990) mengenai perlunya membentuk organisasi pembelajaran (learning organization), yang dimulai dari pembelajaran individual (individual learning) dan kelompok pembelajaran (group learning). Para ahli organisasi seperti Gouillart & Kelly (1995); Belbin (1996) Mohrman et al (1998); Groth (1999), pada umumnya sepakat bahwa organisasi abad 21 memiliki ciri : -

lebih kecil (smaller);

-

lebih cepat (faster);

-

lebih terbuka (openness);

-

lebih melebar (wideness). Pada sisi lain, Warren & Bennis (1995) misalnya menyarankan agar organisasi abad 21,

khususnya organisasi pemerintahan lebih mengutamakan kemampuan profesional dibandingkan kewenangan yang dimilikinya. Dalam bahasa yang sederhana mereka mengatakan perlunya pergeseran dari paradigma kewenangan pada paradigma profesionalisme (from Macho to Maestro).


4-IV

Agar organisasi dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekitarnya, diperlukan proses transformasi. Gouillart & Kelly (1995) mengemukakan model 4R untuk transformasi organisasi yaitu : 1.

Reframing corporate direction;

2.

Restructuring the company;

3.

Revitalizing the enterprise;

4.

Renewing people. Berkaitan dengan hal diatas, seiring dengan perubahan yang semakin cepat baik lingkungan

eksternal maupun internal yang ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah menjadi momentum krusial bagi terselenggaranya

reformasi birokrasi khususnya pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Reformasi birokrasi tersebut diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan, mulai dari Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah hingga Jangka Pendek. Oleh sebab itu, dalam konteks unit kerja sebagaimana ketentuan yang berlaku (Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999), maka di lingkungan unit kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama disusun perencanaan strategis Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama periode 2013-2018. Perencanaan Strategis adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode lima tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi organisasi perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan unsur bagian-bagian yang ada di Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama.

1.2.

Landasan Hukum 1.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);


5-IV

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesoa Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


6-IV

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah;

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Non Pemerintah

26.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/ 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

27.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;


7-IV

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing

29.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 54);

30.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

31.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat (RPJMD) Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);

32.

Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2013-2018 adalah menyusun dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode lima tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi organisasi perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dan bersifat indikatif. Tujuan Rencana Strategis Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2013-2018 adalah sebagai bahan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama.

1.4.

Sistimatika Penulisan Sistimatika penulisan Renstra Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2014-2018 terdiri dari 7 (tujuh) Bab sebagai berikut : BAB I

:

PENDAHULUAN Bab I memuat dan menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan renstra serta sistematika penulisan

BAB II

:

GAMBARAN PELAYANAN OPD


8-IV

Bab II memuat dan menjelaskan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD, Sumber Daya OPD, kinerja pelayanan OPD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD BAB III

:

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab III memuat dan menjelaskan mengenai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV

:

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab IV memuat dan menjelaskan mengenai Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD serta Strategi dan Kebijakan OPD

BAB V

:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab IV memuat dan menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, sebagaimana tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif OPD.

BAB VI

:

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab VI memuat dan menjelaskan mengenai indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM, dengan dilengkapi tabel Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII

:

PENUTUP Bab VII memuat dan menjelaskan mengenai kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen OPD terhadap pelaksanaan Renstra maupun RPJMD


9-IV

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD 2.1.

Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga lain di lingkungan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas, Pokok dan Fungsi, Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama merupakan salah satu unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok mengkaji bahan kebijakan umum pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama mempunyai fungsi : a.

Pengkajian bahan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan otonomi daerah;

b.

Pengkajian bahan kebijakan umum penataan daerah otonom;

c.

Pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah provinsi ;

d.

Pengkajian bahan kebijakan umum di bidang pendapatan asli daerah;

e.

Pengkajian bahan kebijakan umum di bidang perimbangan keuangan;

f.

Evaluasi di bidang pendapatan asli daerah dan perimbangan keuangan;

g.

Pengkajian bahan kebijakan umum di bidang fasilitasi kerjasama pemerintahan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama

memiliki rincian tugas sebagai berikut : a.

Mengkaji bahan kebijakan umum urusan pemerintahan di bidang fasilitasi otonomi daerah yang meliputi penyelenggaraan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah serta penataan daerah otonom;

b.

Mengkaji bahan kebijakan umum urusan pemerintahan di bidang pendapatan asli daerah yang meliputi perencanaan, evaluasi pendapatan asli daerah;

c.

Mengkaji bahan kebijakan umum penerapan perimbangan keuangan yang meliputi perencanaan dan evaluasi dana perimbangan keuangan;

d.

Mengkaji bahan kebijakan umum urusan pemerintahan di bidang pembinaan kerjasama pemerintahan yang meliputi kerjasama dalam negeri dan luar negeri;


10-IV

e.

Mengkaji bahan pedoman umum implementasi dan fasilitasi urusan pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah, pola pengembangan pendapatan asli daerah, perimbangan keuangan dan kerjasama pemerintahan;

f.

Mengkaji bahan telaahan staf, pengkajian dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan di bidang fasilitasi urusan pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendapatan asli daerah, perimbangan keuangan dan pembinaan kerjasama pemerintahan;

g.

Melaksanakan pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek fasilitasi urusan pemerintahan;

h.

Mengkaji bahan pedoman dan melaksanakan tugas-tugas fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek fasilitasi urusan pemerintahan dalam rangka pemberdayaan Kabupaten/Kota;

i.

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan otonomi daerah;

j.

Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan otonomi daerah, pendapatan asli daerah, perimbangan keuangan dan kerjasama pemerintahan;

k.

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi termaksud, Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama membawahkan : A.

BAGIAN FASILITASI URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENATAAN DAERAH TUGAS POKOK : Merumuskan

bahan

kebijakan

umum,

penyelenggaraan,

evaluasi,

fasilitasi

penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah serta penataan daerah otonom. FUNGSI : a. Perumusan bahan kebijakan umum penyelenggaraan otonomi daerah; b. Perumusan bahan kebijakan penataan daerah otonom; c. Perumusan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan otonomi daerah; d. Perumusan bahan peningkatan kapasitas otonomi daerah ; e. Perumusan bahan fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah. RINCIAN TUGAS : a. Merumuskan bahan kebijakan umum penyelenggaraan otonomi daerah; b. Merumuskan bahan kebijakan penataan daerah otonom;


11-IV

c. Merumuskan pedoman umum penyelenggaraan, evaluasi dan pengembangan otonomi daerah; d. Merumuskan bahan telaahan staf, pengkajian, pemecahan masalah dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah; e. Merumuskan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah; f. Merumuskan bahan perumusan pedoman fasilitasi dan pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka pemberdayaan kabupaten/kota; g. Merumuskan bahan koordinasi penyelenggaraan, evaluasi, pengembangan dan pelaporan pelaksanaan otonomi daerah; h. Merumuskan bahan peningkatan kapasitas penyelenggaraan otonomi daerah ; i. Merumuskan bahan laporan fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah; j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

SUB BAGIAN FASILITASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH PROVINSI TUGAS POKOK : Menyusun bahan kebijakan umum dan fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi. FUNGSI : a. Penyusunan bahan kebijakan umum penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi; b. Penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi. RINCIAN TUGAS : a. Menyusun bahan kebijakan umum penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi; b. Menyusun bahan pedoman umum penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi; c. Menyusun bahan telaahan staf, pengkajian, pemecahan masalah dan bahan pertimbangan

pengambilan

keputusan

di

bidang

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan provinsi; d. Menyusun bahan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi; e. Menyusun bahan koordinasi dan harmonisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi; f. Menyusun bahan peningkatan kapasitas penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi; g. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) provinsi; h. Menyusun dan mengelola basis data laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) provinsi;


12-IV

i. Melaksanakan ketatausahaan Biro; j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait..

SUB BAGIAN FASILITASI URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA; TUGAS POKOK : Menyusun bahan kebijakan umum dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota. FUNGSI : a. Penyusunan bahan kebijakan umum fasilitasi penyelenggaraan urusan kabupaten/kota ; b. Penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota. RINCIAN TUGAS : a. Menyusun bahan kebijakan umum fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota; b. Menyusun bahan pedoman umum fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota; c. Menyusun bahan telaahan staf, pengkajian, pemecahan masalah dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota; d. Menyusun bahan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota; e. Menyusun bahan koordinasi dan harmonisasi dalam memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota; f. Menyusun bahan peningkatan kapasitas penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota ; g. Melaksanakan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten/Kota; h. Menyusun dan mengelola basis data LPPD Kabupaten/Kota; i. Memfasilitasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kabupaten/Kota,

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(LPPD)

Kabupaten/Kota dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten/Kota; j. Menyusun

bahan

laporan

fasilitasi

penyelenggaraan

urusan

Kabupaten/Kota; k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.


13-IV

pemerintahan

SUB BAGIAN FASILITASI

PENATAAN DAERAH DAN EVALUASI OTONOMI DAERAH

PROVINSI TUGAS POKOK : Menyusun bahan kebijakan umum penataan daerah dan evaluasi otonomi daerah provinsi. FUNGSI : a. Penyusunan bahan kebijakan umum dan fasilitasi penataan daerah ; b. Penyusunan bahan kebijakan umum evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah provinsi ; RINCIAN TUGAS : a. Menyusun bahan kebijakan umum penataan daerah; b. Menyusun bahan kebijakan dan fasilitasi penataan daerah otonom serta pembentukan kecamatan di Kabupaten/Kota; c. Menyusun bahan pedoman umum evaluasi otonomi daerah serta penataan daerah otonom; d. Menyusun bahan telaahan staf, pengkajian dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi dan penataan daerah otonom; e. Menyusun bahan koordinasi evaluasi otonomi daerah serta penataan daerah otonom; f. Menyusun dan mengelola basis data penataan daerah otonom dan pembentukan Kecamatan di Kabupaten/Kota; g. Menyusun bahan laporan hasil evaluasi otonomi daerah serta penataan daerah otonom; h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

B.

BAGIAN PENDAPATAN DAERAH TUGAS POKOK : Merumuskan bahan pengkajian kebijakan umum, dan evaluasi pendapatan daerah. FUNGSI : a. Merumuskan bahan kebijakan umum perencanaan pendapatan daerah; b. Merumuskan bahan kebijakan umum evaluasi pendapatan daerah; c. Merumuskan bahan fasilitasi penyelenggaraan pendapatan RINCIAN TUGAS :


14-IV

a. Merumuskan bahan kebijakan umum pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pengembangan pendapatan dari penerimaan pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan Daerah yang sah; b. Merumuskan bahan kebijakan umum perencanaan keuangan yang meliputi perencanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh), Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); c. Merumuskan bahan evaluasi pendapatan asli daerah yang meliputi evaluasi pendapatan dari penerimaan pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan Daerah yang sah; d. Merumuskan kebijakan umum evaluasi dana perimbangan keuangan; e. Merumuskan bahan pedoman umum pengelolaan pendapatan asli daerah yang meliputi perencanaan dan evaluasi pendapatan dari penerimaan pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pengelolaan dana perimbangan keuangan; f. Merumuskan bahan telaahan staf, pengkajian, pemecahan masalah dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan di bidang pendapatan asli daerah dan dana perimbangan keuangan; g. Merumuskan bahan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan pendapatan asli daerah dan perimbangan keuangan; h. Merumuskan bahan perumusan pedoman fasilitasi dan pelaksanaan fasilitasi pengembangan pendapatan asli daerah dan perimbangan keuangan dalam rangka pemberdayaan aparat Kabupaten/Kota; i. Merumuskan bahan koordinasi, perencanaan, evaluasi pendapatan asli daerah dan perimbangan keuangan; j. Menyusun bahan pelaksanaan fasilitasi hasil evaluasi Pendapatan Asli Daerah dan perimbangan keuangan ; k. Merumuskan bahan laporan fasilitasi pendapatan asli daerah dan perimbangan keuangan; l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

SUB BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TUGAS POKOK : Menyusun bahan perumusan kebijakan umum dan fasilitasi perencanaan pendapatan asli daerah. RENSTRA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA TAHUN 2013-2018

15-IV

FUNGSI : a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pendapatan asli daerah; b. Penyusunan bahan fasilitasi pendapatan asli daerah. RINCIAN TUGAS : a. Menyusun bahan kebijakan pendapatan asli daerah; b. Menyusun bahan fasilitasi pendapatan asli daerah dalam rangka pemberdayaan aparat Kabupaten/Kota; c. Menyusun bahan pedoman pendapatan asli daerah; d. Menyusun bahan telaahan staf, pengkajian, pemecahan masalah dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pendapatan asli daerah; e. Menyusun bahan pelaksanaan fasilitasi pendapatan asli daerah; f.

Menyusun bahan laporan fasilitasi pendapatan asli daerah;

g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

SUB BAGIAN PERIMBANGAN KEUANGAN TUGAS POKOK : Menyusun bahan perumusan kebijakan umum dan fasilitasi pengelolaan dana perimbangan. FUNGSI : a. Penyusunan bahan kebijakan umum pengelolaan dana perimbangan; b. Penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan dana perimbangan. RINCIAN TUGAS : a. Menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana perimbangan yang meliputi perencanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh), Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); b. Menyusun bahan fasilitasi pengelolaan dana perimbangan; c. Menyusun bahan pedoman pengelolaan dana perimbangan; d. Menyusun bahan telaahan staf, pengkajian, pemecahan masalah dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan dana perimbangan; e. Menyusun bahan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dana perimbangan; f.

Menyusun bahan laporan fasilitasi perimbangan keuangan;

g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.


16-IV

SUB BAGIAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH TUGAS POKOK : Menyusun bahan perumusan evaluasi di bidang pendapatan asli daerah dan pengelolaan dana perimbangan FUNGSI : a. Penyusunan bahan evaluasi di bidang pendapatan asli daerah dan pengelolaan dana perimbangan; b. Penyusunan bahan fasilitasi penyusunan evaluasi di bidang pendapatan asli daerah dan pengelolaan dana perimbangan. RINCIAN TUGAS : a. Menyusun bahan evaluasi pendapatan asli daerah yang meliputi penerimaan pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan Daerah yang sah; b. Menyusun bahan evaluasi pengelolaan dana perimbangan yang meliputi merumuskan bahan kebijakan umum perencanaan keuangan yang meliputi perencanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh), Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); c. Menyusun bahan fasilitasi penyusunan evaluasi pengelolaan yang meliputi penerimaan pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah; d. Menyusun bahan fasilitasi penyusunan evaluasi pengelolaan yang meliputi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh), Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); e. Menyusun bahan telaahan staf, pengkajian, pemecahan masalah dan bahan pertimbangan keputusan berdasarkan hasil evaluasi; f. Menyusun bahan koordinasi evaluasi pendapatan asli daerah dan pengelolaan dana perimbangan; g. Menyusun bahan laporan evaluasi pendapatan asli daerah dan perimbangan keuangan; h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.


17-IV

C.

BAGIAN KERJASAMA DALAM NEGERI TUGAS POKOK : Merumuskan bahan kebijakan umum kerjasama dalam negeri. FUNGSI : a. Perumusan bahan kebijakan umum kerjasama Antar Daerah dan kerjasama Pihak Ketiga. b. Perumusan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama Antar Daerah dan kerjasama Pihak Ketiga. c. Perumusan bahan evaluasi pelaksanaan kerjasama Antar Daerah dan kerjasama Pihak Ketiga. d. Perumusan bahan fasilitasi penyelesaian perselisihan kerjasama Antar Daerah dan kerjasama Pihak Ketiga. RINCIAN TUGAS : a. Merumuskan bahan kebijakan umum kerjasama Antar Daerah dan kerjasama Pihak Ketiga. b. Merumuskan bahan fasilitasi kerjasama Antar Daerah dan Kerjasama Pihak Ketiga. c. Merumuskan pedoman umum pelaksanaan kerjasama Antar Daerah dan kerjasama Pihak Ketiga. d. Merumuskan bahan telaahan staf, perencanaan, pengkajian, pemecahan masalah dan bahan pertimbangan kebijakan di bidang kerjasama Antar Daerah dan kerjasama Pihak Ketiga. e. Merumuskan bahan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan kerjasama Antar Daerah dan kerjasama Pihak Ketiga. f. Merumuskan bahan fasilitasi penyelesaian perselisihan kerjasama Antar Daerah dan kerjasama Pihak Ketiga. g. Merumuskan bahan laporan pelaksanaan kerjasama Antar Daerah dan kerjasama Pihak Ketiga. h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan membangun jejaring kerjasama yang representatif.

SUB BAGIAN KERJASAMA ANTAR DAERAH TUGAS POKOK : Menyusun bahan perumusan kebijakan umum kerjasama antar daerah.


18-IV

FUNGSI : a. Penyusunan bahan kebijakan umum kerjasama Antar Daerah; b. Penyusunan bahan fasilitasi kerjasama Antar Daerah; c. Penyusunan bahan koordinasi kerjasama Antar Daerah; d. Penyusunan bahan laporan kerjasama Antar Daerah.

RINCIAN TUGAS : a. Menyusun bahan perumusan kebijakan umum kerjasama Antar Daerah; b. Menyusun bahan fasilitasi kerjasama Antar Daerah; c. Menyusun bahan koordinasi kerjasama Antar Daerah; d. Menyusun pedoman umum pelaksanaan kerjasama Antar Daerah; e. Menyusun bahan telaahan staf, perencanaan, pengkajian, pemecahan masalah dan bahan pertimbangan kebijakan di bidang kerjasama Antar Daerah; f. Menyusun bahan laporan pelaksanaan kerjasama Antar Daerah; g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan membangun jejaring kerjasama yang representatif.

SUB BAGIAN KERJASAMA PIHAK KETIGA TUGAS POKOK : Menyusun bahan perumusan kebijakan umum kerjasama pihak ketiga. FUNGSI : a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan umum kerjasama Pihak Ketiga; b. Penyusunan bahan fasilitasi kerjasama Pihak Ketiga; c. Penyusunan bahan koordinasi kerjasama Pihak Ketiga; d. Penyusunan bahan laporan kerjasama Pihak Ketiga. RINCIAN TUGAS : a. Menyusun bahan perumusan kebijakan umum kerjasama Pihak Ketiga; b. Menyusun bahan fasilitasi kerjasama Pihak Ketiga; c. Menyusun bahan koordinasi kerjasama Pihak Ketiga; d. Menyusun pedoman umum pelaksanaan kerjasama Pihak Ketiga;


19-IV

e. Menyusun bahan telaahan staf, perencanaan, pengkajian, pemecahan masalah dan bahan pertimbangan kebijakan di bidang kerjasama Pihak Ketiga; f. Menyusun bahan laporan pelaksanaan kerjasama Pihak Ketiga; g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan membangun jejaring kerjasama yang representatif.

SUB BAGIAN EVALUASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJASAMA TUGAS POKOK : Menyusun bahan perumusan evaluasi dan penyelesaian perselisihan kerjasama Antar Daerah dan kerjasama Pihak Ketiga. FUNGSI : a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan umum evaluasi dan penyelesaian perselisihan kerjasama Antar Daerah dan kerjasama Pihak Ketiga; b. Penyusunan bahan kebijakan umum evaluasi dan penyelesaian perselihan kerjasama Antar Daerah dan kerjasama Pihak Ketiga; c. Penyusunan bahan laporan evaluasi dan penyelesaian perselisihan kerjasama Antar Daerah dan kerjasama Pihak Ketiga. RINCIAN TUGAS : a. Menyusun bahan perumusan kebijakan umum evaluasi dan penyelesaian perselisihan kerjasama Antar Daerah dan kerjasama Pihak Ketiga; b. Menyusun bahan evaluasi dan penyelesaian perselisihan kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga; c. Menyusun bahan pedoman umum evaluasi dan penyelesaian perselisihan kerjasama Antar Daerah dan kerjasama Pihak Ketiga; d. Menyusun bahan evaluasi kerjasama Antar Daerah dan kerjasama Pihak Ketiga; e. Menyusun bahan fasilitasi penyelesaian perselisihan kerjasama Antar Daerah dan kerjasama Pihak Ketiga; f. Menyusun bahan telaahan staf, perencanaan, pengkajian, pemecahan masalah dan bahan pertimbangan kebijakan di bidang evaluasi dan penyelesaian perselisihan kerjasama Antar Daerah dan kerjasama Pihak Ketiga; g. Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan evaluasi dan penyelesaian perselisihan kerjasama Antar Daerah dan kerjasama Pihak Ketiga; h. Menyusun bahan laporan pelaksanaan evaluasi dan penyelesaian perselisihan kerjasama Antar Daerah dan kerjasama Pihak Ketiga;


20-IV

i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

D.

BAGIAN KERJASAMA LUAR NEGERI TUGAS POKOK : Merumuskan bahan kebijakan umum kerjasama luar negeri. FUNGSI : a. Perumusan bahan kebijakan umum kerjasama Antar Pemerintahan dan kerjasama dengan Badan /Lembaga di luar negeri; b. Perumusan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama Antar Pemerintahan dan kerjasama dengan Badan/Lembaga di luar negeri; c. Perumusan bahan evaluasi pelaksanaan kerjasama Antar Pemerintahan dan kerjasama dengan Badan/Lembaga di luar negeri; d. Perumusan bahan fasilitasi penyelesaian perselisihan kerjasama Antar Pemerintahan dan kerjasama dengan Badan/Lembaga di luar negeri. RINCIAN TUGAS: a. Merumuskan bahan kebijakan umum kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar negeri; b. Merumuskan bahan kebijakan umum kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Badan/Lembaga di luar negeri; c. Merumuskan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan/Lembaga di luar negeri; d. Merumuskan pedoman umum pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan/Lembaga di luar negeri; e. Merumuskan bahan telaahan staf, perencanaan, pengkajian, pemecahan masalah dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan/Lembaga di luar negeri; f. Merumuskan bahan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan/Lembaga di luar negeri; g. Merumuskan bahan fasilitasi penyelesaian perselisihan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan/Lembaga di luar negeri; h. Merumuskan bahan laporan pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan/Lembaga di luar negeri;


21-IV

i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan membangun jejaring kerjasama yang representatif;

SUB BAGIAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAHAN TUGAS POKOK : Menyusun bahan perumusan kebijakan umum kerjasama antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar negeri. FUNGSI : a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan umum kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar negeri; b. Penyusunan bahan fasilitasi kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar negeri; c. Penyusunan bahan koordinasi kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar negeri; d. Penyusunan bahan fasilitasi kerjasama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di luar negeri; e. Penyusunan bahan laporan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar negeri. RINCIAN TUGAS: a. Menyusun bahan perumusan kebijakan umum kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar negeri; b. Menyusun bahan fasilitasi kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar negeri; c. Menyusun bahan koordinasi kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar negeri; d. Menyusun bahan pedoman umum pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar negeri; e. Menyusun bahan fasilitasi kerjasama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di luar negeri; f. Menyusun bahan telaahan staf, perencanaan, pengkajian dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar negeri; g. Menyusun bahan laporan pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar negeri;


22-IV

h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan membangun jejaring kerjasama yang representatif.

SUB BAGIAN KERJASAMA DENGAN BADAN/LEMBAGA TUGAS POKOK : Menyusun bahan perumusan kebijakan umum kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Badan/Lembaga di luar negeri. FUNGSI : a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan umum kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Badan/Lembaga di luar negeri; b. Penyusunan

bahan

fasilitasi

kerjasama

antara

Pemerintah

Provinsi

dengan

Badan/Lembaga di luar negeri; c. Penyusunan bahan koordinasi kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Badan/Lembaga di luar negeri; d. Penyusunan

bahan

laporan

kerjasama

antara

Pemerintah

Provinsi

dengan

Badan/Lembaga di luar negeri. RINCIAN TUGAS: a. Menyusun bahan perumusan kebijakan umum kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Badan/Lembaga di luar negeri; b. Menyusun

bahan

fasilitasi

kerjasama

antara

Pemerintah

Provinsi

dengan

Badan/Lembaga di luar negeri; c. Menyusun bahan koordinasi kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Badan/Lembaga di luar negeri; d. Menyusun bahan pedoman umum pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Badan/Lembaga di luar negeri; e. Menyusun bahan telaahan staf, perencanaan, pengkajian dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Badan/Lembaga di luar negeri; f. Menyusun bahan laporan pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Badan/Lembaga di luar negeri; g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan membangun jejaring kerjasama yang representatif.


23-IV

SUB BAGIAN EVALUASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJASAMA TUGAS POKOK : Menyusun bahan perumusan kebijakan umum evaluasi dan penyelesaian perselisihan kerjasama luar negeri. FUNGSI : a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan umum evaluasi dan penyelesaian perselisihan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan/Lembaga di luar negeri; b. Penyusunan bahan evaluasi dan penyelesaian perselisihan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar negeri; c. Penyusunan bahan evaluasi dan penyelesaian perselisihan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Badan/Lembaga di luar negeri; d. Penyusunan bahan laporan evaluasi dan penyelesaian perselisihan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan/Lembaga di luar negeri. RINCIAN TUGAS: a. Menyusun bahan perumusan kebijakan umum evaluasi dan penyelesaian perselisihan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan/Lembaga di luar negeri; b. Menyusun bahan evaluasi kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan/Lembaga di luar negeri; c. Menyusun bahan fasilitasi penyelesaian perselisihan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan/Lembaga di luar negeri d. Menyusun bahan pedoman umum evaluasi dan penyelesaian perselisihan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan/Lembaga di luar negeri; e. Menyusun bahan telaahan staf, perencanaan, pengkajian dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang evaluasi dan penyelesaian perselisihan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan/Lembaga di luar negeri; f. Menyusun bahan laporan evaluasi dan penyelesaian perselisihan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan/Lembaga di luar negeri; g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. RENSTRA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA TAHUN 2013-2018

24-IV

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut disusun Rencana Strategis Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2013 – 2018 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. 2.2.

Struktur Organisasi OPD Sumber Daya OPD Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan bagan/struktur organisasi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama adalah sebagai berikut :

BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

BAGIAN KERJASAMA DALAM NEGERI

BAGIAN KERJASAMA LUAR NEGERI

BAGIAN PENDAPATAN DAERAH

Subbagian Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi

Subbagian Kerjasama Antar Daerah

Subbagian Kerjasama Antar Pemerintahan

Subbagian Pendapatan Asli Daerah

Subbagian Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Subbagian Kerjasama Pihak Ketiga

Subbagian Kerjasama dengan Badan/Lembaga

Subbagian Perimbangan Keuangan

Subbagian Fasilitasi Penataan Daerah dan Evaluasi Otonomi Daerah Provinsi

Subbagian Evaluasi dan Penyelesaian Perselisihan Kerjasama

Subbagian Evaluasi dan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Kerjasama

Kepala Subbagian Evaluasi Pendapatan Daerah

BAGIAN FASILITASI URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENATAAN DAERAH

2.3.

Kondisi Kepegawaian Jumlah Pegawai Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama sampai dengan Tahun 2013 berjumlah 49 orang yang terdiri dari : - Golongan IV = 6 (enam) orang. - Golongan III = 37 (tiga puluh tujuh) orang - Golongan II = 6 (enam) orang


25-IV

2.4.

Kinerja Pelayanan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Kinerja pelayanan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama sesuai dengan perkembangan hasil program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2008-2013 pada umumnya pencapaian kegiatan rata-rata mencapai 100%, dengan pencapaian keuangan secara keseluruhan rata-rata mencapai 91,86%. Berikut ini analisis gambaran potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan.

TABEL : ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2008-2013 ALOKASI NO TAHUN

REALISASI MURNI

1

2008

2

2009

3

2010

4

2011

5

2012

6

2013

%

PERUBAHAN 6,334,269,550.00

5,882,982,000.00

92.88%

6,830,378,000.00

8,320,378,000.00

6,806,077,767.00

81.80%

6,201,200,000.00

6,401,200,000.00

5,398,058,350.00

84.33%

4,164,118,423.95

3,735,683,027.00

89.71%

5,913,243,424.00

5,432,267,550.00

91.87%

9,229,473,700.00

8,178,941,268.00

88.62%

4,164,118,423.95 6,399,418,424.00 9,129,473,700.00

KET

Terdapat beberapa indikator yang tidak tercapai antara lain penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Urusan Pemerintah Provinsi sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada pendapatan daerah, baik perimbangan keuangan maupun pendapatan asli daerah, diukur dengan meningkatnya persentase potensi yang dilaksanakan dengan penyusunan bahan kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan pendapatan dan penyusunan kebijakan umum pengelolaan sumbersumber pendapatan daerah untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan Gubernur tentang penyusunan potensi daya saing daerah yang tidak menimbulkan gejolak masyarakat .


26-IV

Kinerja pelayanan PAD dan Dana Perimbangan yang dilaksanakan baik oleh OPD Daerah maupun instansi vertikal pada umumnya setiap tahun meningkat, sejalan dengan realisasi penerimaan pendapatan yang ditetapkan pada target APBD. Tantangan dan peluang meningkatkan PAD dan dana perimbangan adalah meningkatkan peran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah melalui pertumbuhan investasi dan perekonomian daerah yang akan berdampak kepada penerimaan pendapatan pemerintahan baik lokal, regional maupun nasional. Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di Provinsi Jawa Barat mencapai 71,15 % lebih tinggi dibandingkan dengan peranan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan Kabupaten kota hanya mencapai rata-rata 57,34 %. Demikian juga dari aspek kerjasama pembangunan yang diukur dengan kerjasama antar daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga serta kerjasama luar negeri, masih perlu dioptimalkan. Kendala yang dihadapi antara lain lemahnya perencanaan program/kegiatan kerjasama, komitmen pelaksanaan kerjasama melalui program dan kegiatan yang didukung anggaran yang memadai, belum secara optimal dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta peran dan fungsi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) belum sepenuhnya dipahami oleh OPD. Selain itu, ketidaksesuaian antara variabel-variabel pendukung juga merupakan faktor penyebab tidak tercapainya target Indikator Sasaran Strategis. Sebagai contoh, tidak terapainya target indikator sasaran (jumlah naskah kerjasama) kerjasama dengan pemerintah di luar negeri. 2.5 Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan target kinerja sasaran jangka menengah yang direncanakan dalam pelayanan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama dapat diukur sebagai berikut : Penca-

2018 Realisasi No

Sasaran Strategis 2013

1.

Tersusunnya umum otonomi

kebijakan implementasi

daerah

Target

Rea-

Kena-

paian thd

ikan (%)

Target

lisasi

2 doku-

4 doku-

4 doku-

men

men

men

(%) 100%

100%

dan

penataan daerah otonom


27-IV

Penca-

2018 Realisasi No


Target

Rea-

Kena-

paian thd

ikan (%)

Target

lisasi

(%)

sesuai ketentuan UU 32 Tahun 2004 yang disertai ketentuan normatif dan petunjuk

teknis

operasionalnya 2.

Tersusunnya umum

kebijakan pengelolaan

2 doku-

7 doku-

7 doku-

men

men

men

2 doku-

10

10

men

doku-

doku-

men

men

100

5 doku-

10

men

doku-

250 %

100 %

400 %

100 %

100

105%

100%

10

100%

100%

500%

100%

sumber-sumber pendapatan daerah; 3.

Tersusunnya

kebijakan

peningkatan pendapatan daerah; 4.

Terlaksananya kerjasama daerah

dalam

pembangunan

berbasis

potensi

berbagai

di

45 dokumen

bidang;

5.

Terlaksananya kerjasama daerah

dengan

negeri

luar

men

dalam

pembangunan

berbasis

potensi

di

berbagai

Tersusunnya

dokumen

dokumen

bidang; 6.

1

6

6

regulasi/pedoman/petun-


28-IV

Penca-

2018 Realisasi No


Target

Rea-

Kena-

paian thd

ikan (%)

Target

lisasi

(%)

juk teknis pelaksanaan administrasi

kerjasama

daerah 7

Terfasilitasinya

95%

100%

100%

5%

100%

5 doku-

10

10

100%

100%

rekomendasi izin PDLN 8.

Terlaksananya

evaluasi

Kerjasama daerah

men


29-IV

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam perencanaan strategis, yang berdampak secara signifikan bagi tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah. Isuisu strategis berdasarkan tugas dan fungsi secara eksternal adalah permasalahan-permasalahan, tantangan dan potensi sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2013 sampai dengan 2018 dan secara internal yang dihadapi oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama ke depan. 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Barat. Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Barat Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian

Penyelenggara-an perumusan bahan kebijakan umum fasilitasi urusan pemerintahan dan penataan daerah, kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan pendapatan daerah

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

Terbentuknya Kabupaten Pangandaran melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012

PP No 78 Tahun 2007 ttg Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Internal (Kewenangan SKPD) Rekomendasi Gubernur

-

-

-

- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah

- Undang-Undang - Fasilitasi Nomor 24 Tahun penyusunan 2000 tentang kebijakan umum Perjanjian kerjasama dalam Internasional dan luar negeri - Undang-Undang - Fasilitasi dan Nomor 37 Tahun Koordinasi 1999 tentang penyelenggara-an Hubungan kerjasama dalam Internasional dan luar negeri - PP Nomor 50 - Evaluasi Tahun 2007 tentang penyelenggara-an Tata Cara kerjasama dalam Pelaksanaan dan luar negeri Kerjasama Daerah - Permendagri No. 3 Tahun 2008 ttg Pedoman


-

Permasalahan Pelayanan Eksternal SKPD (di Luar Kewenangan SKPD) Hak Inisiatif DPR RI - Moratorium dalam usulan (pemberhenti Pemben-tukan DOB an sementara) Sinergitas antar pembentukan sektor terkait daerah Kebijakan/ - Sarana dan Renstra kementeriprasarana an/lembaga; yang terbatas Program/ kegiatan untuk kementerian/ meningkatkan lembaga; daya saing Revisi peraturan daerah perundang-undangan terkait Kebijakan pemerintah - Kurangnya pemahaman OPD/kab/ kota terhadap Perda

30-IV

Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian


Rekomendasi terhadap Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Perimbangan untuk Provinsi Jawa Barat dan Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2011

Fasilitasi intensifikasidan ekstensifikasi PBB dan BPHTB di kabupaten/kota

Standar yang Digunakan Pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan

PP No. 16 Tahun 2000 ttg Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah - - PP No. 113 Tahun 2000 ttg Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - Identifikasi - PP No. 91 Tahun pengembangan potensi 2010 ttg Jenis Pajak PAD Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak

Internal (Kewenangan SKPD)

Eksternal (di Luar Kewenangan SKPD)

Permasalahan Pelayanan SKPD

Fasilitasi Kebijakan Umum Kepala Daerah dan kebijakan teknis SKPD terkait

Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Makro Nasional Kementrian Terkait, Kebijakan Perusahaan PMA dan PMDN

Masalah koordinasi pengelolaan sektor peningkatan potensi ekonomi , keuangan dan pelayanan publik oleh SKPD pusat dan daerah

Fasilitasi kerjasama antara pemerintah Provinsi, Kanwil Ditjen Pajak, Kabupaten Kota dan KPP Pratama

Kebijakan, program dan kegiatan SKPD Kabupaten/ kota

Kekurangan SDM penilai objek pajak, peta zona nilai tanah masih terbatas, SISMIOP kecamatan masih terbatas, adanya masalah tunggakan PBB P2

Fasilitasi kebijakan teknis SKPD terkait dan kerjasama antara pemprov dengan kabupaten/ kota

Kebijakan strategis, program dan kegiatan kabupaten/ kota

Keterbatasan upaya dalam meningkatkan investasi daerah, objek PDRD, perluasan jenis PDRD dan diskresi penetapan tarif Pajak Daerah Kurangnya pemahaman OPD dan kab/kota terhadap Pergub

- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah

- PP 50 Tahun 2007 - Fasilitasi ttg Tata Cara penyusunan Pelaksanaan kebijakan umum Kerjasama Daerah kerjasama dalam - Permendagri dan luar negeri 3 Tahun 2008 - Fasilitasi dan tentang Petunjuk Koordinasi Pelaksanaan penyelenggaraan Kerjasama Daerah kerjasama dalam dengan Luar Negeri dan luar negeri - Evaluasi penyelenggaraan kerjasama dalam dan luar negeri Keputusan Gubernur- PP 50 Tahun 2007 ttg - Fasilitasi Jawa Barat No. Tata Cara penyusunan 119.05/Kep.1096- Pelaksanaan kebijakan umum OtdaKsm/2011 tentang Kerjasama Daerah kerjasama dalam


Kebijakan Pemerintah

Program/ Kerjasama

31-IV

Kegiatan

TKKSD belum mengatur penyelengga-

-




Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Provinsi Jawa Barat

- Penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan di 26 kabupaten/ kota

Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan dan penataan daerah, kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan pendapatan daerah

Perpres 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah

Internal (Kewenangan SKPD) negeri - Fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan kerjasama dalam negeri - Evaluasi penyelenggaraan kerjasama dalam negeri Koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan kab/kota


raan kerjasama luar negeri

Kebijakan Pemerintah

- Ditandatangani-nya - PP 50 Tahun 2007 ttg - Penyesuaian 29 naskah kerjasama Tata Cara program/ antara Pemerintah Pelaksanaan kegiatan dengan Provinsi Jawa Barat Kerjasama Daerah OPD terkait dengan Pihak Ketiga melalui koordinasi dan 16 naskah yang efektif; Kerjasama antar - Sinergi Daerah implementasi kerjasama melalui - Keputusan Bersama penguatan Gubernur Anggota koordinasi Forum Kerjasama kewilayah-an Daerah Mitra Praja Utama Tahun 20082013

Letter of Intent (LoI)/Memoran-dum of Understanding (MoU) dengan pemerintah/ badan/lembaga/ swasta asing sebanyak 5 (lima) dokumen

Permendagri Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri

- Keterbatasan infrastruktur, sarana dan prasarana - Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM pengelola kerjasama baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/ kota di Jawa Barat - Kebijakan/ Renstra Kementerian terkait - Sinergitas program/ kegiatan dengan kab/ kota - Dukungan Pemerintah - Posisi strategis Jawa Barat/ - dekat dengan Ibu Kota Negara - Program/ kegiatan OPD - Anggaran - Penyusunan bahan - Dukungan kebijakan umum an Pemerintah kerjasama luar - Posisi strategis Jawa negeri Barat/ - Koordinasi dekat dgn Ibu Kota program/ Negara kegiatan - Program/ kegiatan kerjasama luar OPD negeri - Anggaran - Koordinasi sinergitas program kerjasama luar negeri


Permasalahan Pelayanan SKPD

32-IV

Terbatasnya kemampuan SDM Provinsi dalam melaksanakan evaluasi dan SDM kab/kota dalam memberikan data dan informasi - Ketiadaan Grand Design yang mengintegrasi kan program dan kegiatan kabupaten/ kota dan provinsi

- Belum adanya Grand Design kerjasama luar negeri - Penyelenggaraan kerjasama luar negeri oleh OPD yang belum terkoordinasi dengan baik




Internal (Kewenangan SKPD)


Permasalahan Pelayanan SKPD - Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia

- Pelaksanaan pengalihan pungutan PBB P2 di 11 kabupaten /kota

UU No. 28 Tahun 2009 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Fasilitasi kebijakan umum Kepala Daerah dan Kebijakan teknis SKPD

Kebijakan, program dan kegiatan Kabupaten kota

- Penguatan kapasitas penyelenggaraan DBHCHT di 26 kabupaten/kota

PMK No. 84/PMK.07/2008 ttg Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Fasilitasi kebijakan umum Kepala Daerah dan kebijakan teknis SKPD dalam mensinergiskan perencanaan program kegiatan dan anggaran sektorsektor DBHCHT sesuai jadwal Musrenbang Fasilitasi kebijakan teknis SKPD terkait

Konsultasi kebijakan program, kegiatan dan anggaran DBHCHT dengan Kementrian keuangan sebelum Musrenbang

Penetapan program, kegiatan dan anggaran tidak berdasarkan jadwal penyusunan APBD

Penetapan kewajiban pajak oleh Ditjen Bea Cukai

Penetapan program, kegiatan dan anggaran tidak berdasarkan jadwal penyusunan APBD

Pelaksanakan persiapan penyelenggaraan pajak rokok di Jawa Barat

PP No. 91 Tahun 2010 ttg Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak


33-IV

Belum efektifnya pelaksanaan ketentuan Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri no. 213/PMK07/20 10 dan nomor 58 tahun 2010

Penyelenggara-an pemantauan dan evaluasi fasilitasi urusan pemerintahan dan penataan daerah, kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan pendapatan daerah

Penyelesaian perselisihan kerjasama masalah aset

Permendagri No. 23 - Fungsi pembinaan - Tindak lanjut - Sarana dan Tahun 2009 ttg dan pengawasan kerjasama yang prasarana Pembinaan dan Gubernur telah dijalin oleh pelayanan SKPD Pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi terhadap Kerjasama antar implementasi Jawa Barat melalui masyarakat masih Daerah kerjasama alokasi anggaran terbatas - Tupoksi Pedan kegiatan yang - Kurangnya nyelesaian konkrit baik di komitmen OPD perselisihan lingkup OPD dan kab/kota maupun Pemerintah dalam kota/kab implementa-si - Komitmen kerjasama pimpinan dalam - Keterbatasan konteks daya saing tupoksi daerah

- Evaluasi Kerjasama Luar Negeri

Permendagri Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri

- Evaluasi Kemampuan penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) Provinsi Jawa Barat dan Kab/ Kota Se-Jawa Barat

PP No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- Evaluasi peningkatan potensi daya saing daerah

Perpres 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah

- Tupoksi Bagian - Ketersediaan data Kerjasama Luar penyeleng-garaan Negeri kerjasama luar - Fungsi pembinaan negeri oleh OPD dan pengawasan - Pelaporan kerjasama luar implementasi negeri kerjasama luar negeri dari OPD, kabupaten/kota dan mitra luar negeri

Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi

Penyampaian data EKPOD dari OPD Provinsi dan kab/kota

- Perumusan - Kewenangan urusan kebijakan urusan sektoral pemerintahan dan - Kewenangan penataan daerah sebagai daerah otonom, kapasitas otonom fiskal daerah dan kerjasama daerah - Peningkatan kapasitas SDM


34-IV

- Belum adanya instrument evaluasi kerjasama luar negeri - Keterbatas-an data - Egosektoral

Data yang disampaikan oleh OPD Provinsi dan Kab/Kota tidak lengkap

Kurangnya sinergi program pembangunan antar OPD provinsi dan dengan kab/kota

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Provinsi Jawa Barat dalam hubungannya dengan tugas dan pokok dan fungsi dari Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada table di bawah ini Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua Misi dan Faktor Program Permasalahan Pelayanan No KDH dan Wakil SKPD Penghambat Pendorong KDH terpilih Misi 3 1. Sejak 1. Belum tersedianya 1. Rekonsiliasi data Meningkatkan diberlakukannya data piutang antara Dirjen Kinerja Undang-undang tunggakan/piu-tang Pajak dengan Pemerintah Nomor 28 Tahun yang akurat. kabupaten/kota secara melalui 2009 tentang Pajak berkesinambungan. profesionalisme Daerah dan Retribusi 2. Belum tata kelola dan Daerah, teralokasikan 2. Alokasi APBD murni perluasan kabupaten/kota sumber untuk kegiatan partisipasi publik dihadapkan pada pembiayaan DBHCHT Program 1: permasalahan kegiatan DBHCHT Kerjasama tingginya tunggakan yang berasal dari 3. Surat Edaran Dirjen Pembangunan. PBB Perdesaan dan APBD murni. Perimbangan Perkotaan serta Bea 3. Nomenklatur dan Keuangan tentang Program 2: Perencanaan Perolehan Hak atas tupoksi OPD Penunjukkan Pengendalian dan Tanah dan Bangunan kabupaten/kota pengelola/koordinator pengawasan sebagai dampak berbeda DBHCHT di pembangunan dialihkannya dari kabupaten/kota daerah Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah. Dalam Program 3: pemantapan pengalihan Otonomi Daerah kewenangan dan Sistem pengelolaan meliputi Administrasi Penetapan, Daerah Pemungutan/Pe nagihan, Pelayanan Program 4: Pengelolaan dan Keuangan dan Pengadministrasian, Kekayaan termasuk juga Daerah piutang/tunggakan. Program 5: Pelayanan 2. Fasilitasi dan koordinasi dengan Administrasi Pemerintah Pusat dan Perkantoran. kabupaten/kota terkait DBHCHT belum optimal. 3.

Penunjukkan pengelola/koordinator DBHCHT berbeda


35-IV

Visi: Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua Misi dan Program Permasalahan Pelayanan No KDH dan Wakil SKPD KDH terpilih setiap kabupaten/kota

4.

Faktor Penghambat

Pendorong

Kurangnya komitmen 4. Tidak sinerginya 4. Optimalisasi Tim untuk program kerjasama Koordinasi Kerjasama menindaklanjuti dengan OPD dan Daerah (TKKSD) kerjasama yang telah Kabupaten/Kota dijalin oleh terkait. Pemerintah Provinsi Jawa Barat baik di lingkup OPD maupun Pemerintah kota/kabupaten sehingga kerjasama cenderung tidak berjalan dengan baik.

Belum adanya Grand 5. Rencana penyusunan Design kerjasama Grand Design tahun 2014 daerah 6. Kapasitas dan 5. Kapasitas SDM 1. Kesesuaian latar kompetensi sumber pengelola dan tata belakang pendidikan daya aparatur kelola organisasi personil dengan tupoksi; pengelola kerjasama kerjasama baik di 2. Amanat peningkatan luar negeri tingkat provinsi kapasitas aparatur maupun di kerjasama dalam Kabupaten/Kota di peraturan. Jawa Barat perlu 3. Kegiatan bintek oleh ditingkatkan. Pemerintah 5.

6. Kemampuan

berbahasa Inggris yang kurang. 7. Kelembagaan 7. Belum semua pengelola kerjasama kabupaten/kota luar negeri memiliki OPD yang menangani secara khusus KLN 8. Sarana prasarana 8. Kurang adanya kurang memadai dukungan untuk memenuhi sarana dan prasarana penunjang pelayanan Biro

Peluang perubahan struktur organisasi

Peluang pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana kepada Biro Perlengkapan


36-IV

Visi: Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua Misi dan Program Permasalahan Pelayanan No KDH dan Wakil SKPD KDH terpilih

Faktor Penghambat

Pendorong

Otonomi Daerah dan Kerjasama

Belum jelasnya 9. Belum ada regulasi pemilahan urusan yang antara skala provinsi mendefinisikan dan skala kabupaten skala kabupaten dan skala provinsi 10. Belum terealisasinya 10 Adanya usulan calon moratorium pembentukan Daerah (penghentian Otonom Baru (DOB) sementara) pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) 9.

3.3

rekomendasi usulan perubahan dari Pemerintah Provinsi

Adanya hak inisiatif DPR RI

Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2010-2014 permasalahan pelayanan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Barat beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.3 Permasalahan pelayanan OPD berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia beserta faktor Penghambat dan Pendorong. No

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi

Sebagai Faktor Penghambat

Pendorong

Belum optimalnya dukungan pemerintah Meningkatkan sinergitas hubungan untuk penyelenggaraan pusat-daerah dalam pemerintahan di daerah, penyelenggaraan yaitu dana bagi hasil pemerintahan umum. pajak dan non-pajak kurang transparan

Belum transparannya data potensi dari daerah

Dukungan regulasi tentang perluasan kewenangan provinsi untuk melakukan pemantauan potensi

Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan

Kurangnya komitmen

Tingginya kemampuan

Belum optimalnya dukungan pemerintah


37-IV

No



pemerintahan daerah pusat terhadap yang desentralistik. pendelegasian kewenangan dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang belum seimbang Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan investasi dan kapasitas fiskal daerah.

Penghambat pemerintah

Terbatasnya kewenangan Terbatasnya dalam tupoksi Biro kewenangan Otonomi Daerah dan Kerjasama dalam rangka meningkatkan kerjasama provinsi dengan swasta untuk peningkatan investasi

Terciptanya Lemahnya koordinasi, pertumbuhan sinkronisasi program pembangunan di kerjasama pembangunan daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah. Belum optimalnya pembinaan wilayah kepada kab/kota

Meningkatkan pelaksanaan kerjasama antar daerah dan pembinaan wilayah dalam rangka harmonisasi hubungan antar susunan Belum optimalnya peran pemerintahan. dan fungsi TKKSD baik di provinsi maupun kab/kota Terevaluasinya perkembangan Daerah Otonom Baru dan tersusunnya Strategi Dasar Penataan daerah (SDPD/Grand Strategy).

Sebagai Faktor Pendorong daerah dalam mengelola pemerintahan

Menyusun Grand Design tentang kerjasama

- Lemahnya kapasitas SDM aparatur - egosektoral

Dukungan regulasi kerjasama daerah yang memadai

Ego kewilayahan

Peningkatan sinergitas melalui Rakor, Bintek, Sosialisasi

Lemahnya SDM aparatur

Peningkatan kapasitas SDM aparatur

Implementasi penataan Adanya daerah Moratorium pembentukan DOB


Adanya inisiatif DPR RI

38-IV

dari

No

3.4



Terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan otonomi daerah, baik di Pusat maupun antara Pusat dan Daerah dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap.

Masih adanya peraturan pusat-daerah yang tidak sejalan/sinkron

Sebagai Faktor Penghambat Tidak diacunya aturan mengenai hirarki peraturan perundangundangan

Pendorong Peningkatan sinergitas dan sinkronisasi peraturan

Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan analisis permasalahan, tantangan dan potensi eksternal serta internal Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama ke depan, maka dapat dirumuskan isu strategis, sebagai berikut : Isu Stategis Eksternal sebagaimana tertera pada RPJMD Tahun 2013-2018 yang relevan dengan Tugas dan Fungsi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, sebagai berikut : 4.1

Pendapatan Daerah a. Pendapatan Daerah melakukan fasilitasi, koordinasi, penyusunan rencana dan kebijakan penerimaan pendapatan daerah dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah. b. Proporsi kontribusi pendapatan daerah masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor yang diantaranya terdiri dari BBNKB dan PBBKB yang seharusnya terdapat keseimbangan penerimaan pendapatan dari sektor lainnya. Hal tersebut merupakan akibat dari keterbatasan spesifikasi UPTD yang mengarahkan kepada realisasi target penerimaan pendapatan UPTD. Diharapkan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang orientasi tersebut berubah mengarah kepada peningkatan daya saing potensi daerah yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan keuangan/kapasitas fiskal provinsi/kabupaten/kota melalui peran kinerja UPTD. c. Adanya pelimpahan pajak pusat menjadi pajak provinsi yaitu pajak rokok, terhitung tanggal 1 Januari 2014 akan memperkuat struktur pendapatan daerah.

4.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintahan

daerah

adalah

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

oleh

pemerintah daerah dan DPRD sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan dengan


39-IV

prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah dengan tujuan (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) pelayanan umum; dan (3) daya saing daerah. Dalam

rangka

penyelenggaran

pemerintahan,

Pemerintah

Daerah

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang memiliki hubungan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah lainnya. Berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah tersebut, tantangan dan potensi pembangunan daerah ke depan dan isu strategis dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, adalah: 1.

Pembagian Urusan Pemerintahan Otonomi daerah merupakan strategi yang digunakan Pemerintah agar pelayanan kepada masyarakat benar-benar menjadi jiwa manajemen pemerintahan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat melalui pemberian kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah perlu mempertegas pembagian urusan kepada daerah, melalui revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 secara sinergis dan berkesinambungan sehingga fungsi penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien.

2.

Peningkatan

Fasilitasi

dan Pembinaan kabupaten/kota dalam rangka

Peningkatan Kapasitas Peyelenggaraan Pemerintahan 3.

Penataan Daerah Otonom Baru (DOB) Pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengusulkan/merekomendasikan 4 (empat) calon DOB, yaitu: Calon DOB Kabupaten Bogor Barat (2008), Kabupaten Pangandaran,

Kabupaten

Sukabumi Utara (2009) dan Kabupaten Garut Selatan (2011). Dari 4 (empat) calon DOB dimaksud, yang telah terbentuk /diresmikan menjadi DOB adalah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2013 yang merupakan hak inisiatif DPR. 4.3

Kerjasama Daerah 3.4.3.1 Kerjasama Dalam Negeri Kerjasama Dalam Negeri terdiri dari :


40-IV

a.

Kerjasama antar Daerah yaitu Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah lain baik Pemerintah Daerah Provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat maupun Pemerintah Daerah di luar Wilayah Provinsi Jawa Barat;

b.

Kerjasama dengan Pihak Ketiga yaitu antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Perguruan Tinggi, BUMN, BUMD, Swasta, dan badan hukum lainnya;

Perumusan isu strategis Kerjasama Dalam Negeri dikaitkan dengan isu-isu sektoral dan kewilayahan yang dipandang perlu menjadi prioritas pemerintah daerah dan perlu didorong melalui kerjasama daerah, yaitu melalui : 1) Peningkatan Pelayanan Publik Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwujudkan salah satunya melalui kerjasama Daerah, yang lebih difokuskan pada jenis pelayanan masyarakat yang bersifat dasar. Adapun fokus Kerjasama Daerah untuk lima tahun ke depan adalah Pelayanan Publik yaitu terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, perhubungan dan sosial 2) Pembangunan Kewilayahan Pembangunan Daerah pada hakikinya adalah upaya segenap unsur Daerah

dalam

mencapai

kesejahteraan

masyarakat

dimana

pengukuran pencapaian kesejahteraan masyarakat diukur dari 2 aspek yaitu 1) pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan 2) ketersediaan infrastuktur. a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemenuhan kebutuhan Dasar salah satunya diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (Asian Development Bank). Peringkat IPM terendah untuk daerah kabupaten/kota di Jawa Barat adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.


41-IV

Tabel 3.6 Daftar Kabupaten IPM Terndah Indeks Pendidikan 1. Kabupaten

Indeks Kesehatan 1. Kabupaten

Depok,

Cirebon

2. Kabupaten

2. Kabupaten

Indramayu dan

Garut

3. Kabupaten

3. Kabupaten

Bandung

Cianjur

Indeks Daya Beli 1. Kabupaten Cianjur 2 . Kabupaten Sukabumi 3. Kabupaten Bogor

IPM (kumulatif) 1. Kabupaten Indramayu 2. Kabupaten Cirebon 3. Kabupten Cianjur

Sumber : Analisa data sumber RPJMD Berdasarkan tabel di atas kerjasama antar daerah untuk pemenuhan kebutuhan dasar difokuskan pada kabupaten/kota yang disebut pada tabel tersebut sesuai dengan fokus bidang IPM b. Infrastuktur Fokus

fasilitas

wilayah/infrastruktur

meliputi

infrastruktur

transportasi, sumber daya air dan irigasi, permukiman, dan ketenagalistrikan.

Jawa

Barat,

dimana

dalam

pemecahan

permasalahan dilakukan melalui lintas urusan dan lintas kewilayahan administrasi sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan melalui kerjasama daerah. 3.4.2.2 Kerjasama Luar Negeri Kerjasama luar negeri terdiri dari: 1.

Kerjasama dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah setingkat di luar negeri atau kerjasama Provinsi Kembar (Sister Province).

2.

Kerjasama dengan badan dan lembaga/Organisasi Internasional luar negeri.

3.

Kerjasama dengan Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Luar Negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan pihak ketiga di luar negeri.

4.

Berkaitan dengan peran kerjasama luar negeri dalam pembangunan daerah, Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama sebagai fasilitator akan memfokuskan kegiatan dan programnya untuk mendukung isu-isu daerah sebagai berikut:


42-IV

a. Kualitas pendidikan, dengan fokus substansi kerjasama dalam bidang peningkatan tata kelola pendidikan dan kualitas tenaga pendidik; b. Kualitas lingkungan hidup, dengan fokus substansi kerjasama dalam pengurangan emisi gas rumah kaca; c. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus substansi kerjasama dalam pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah, khususnya mengenai pengembangan sumber daya manusia, akses pembiayaan, pasar dan teknologi tepat guna, serta kelembagaan. Selain itu dalam isu ini juga akan dikedepankan peningkatan kualitas SDM nelayan; d. Ketenagakerjaan, dengan fokus substansi kerjasama dalam peningkatan kualitas tenaga kerja; e. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dengan fokus substansi kerjasama dalam peningkatan kapasitas SDM aparatur; f. Penanggulangan bencana dengan fokus substansi kerjasama dalam peningkatan kemampuan penanganan bencana alam; g. Pengembangan energi baru dan terbarukan dengan fokus substansi kerjasama dalam peningkatan kapasitas pemanfaatan energi baru dan terbarukan; h. Pengembangan industri wisata Jawa Barat dengan fokus substansi kerjasama dalam peningkatan pengelolaan destinasi wisata. i. Isu strategis lainnya sesuai program kerjasama.

Dalam upaya mendorong penanganan isu-isu strategis pembangunan daerah tersebut, secara kelembagaan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama melaksanakan tupoksinya dengan memfokuskan pada isu-isu: 1.

Optimalisasi pemanfaatan peluang kerjasama teknik luar negeri Seiring dengan keberadaan unit kerja khusus yang menangani kerjasama luar negeri di Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, telah terjadi peningkatan penawaran keikutsertaan dalam program-program kerjasama teknik luar negeri, berupa capacity building dan bantuan sarana prasarana yang dilakukan oleh pihak luar negeri (training, transfer knowledge, experts exchange). Kondisi ini merupakan peluang untuk meningkatkan wawasan sumber daya aparatur dan


43-IV

performa kinerja/pelayanan dalam mendorong dan mensukseskan keberhasilan pembangunan di Jawa Barat. 2.

Pengembangan kesempatan penerimaan bantuan/hibah luar negeri Keterbatasan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah menuntut kreativitas dari unit kerja terkait untuk mendapatkan sumber daya alternatif guna memenuhi kebutuhan pembangunan. Hibah luar negeri merupakan salah satu alternatif untuk melengkapi keterbatasan implementasi pembangunan. Melihat potensi dan peluang penerimaan hibah luar negeri baik yang terencana maupun hibah

langsung,

diperlukan

langkah-langkah

proaktif

untuk

menangkap peluang tersebut. Selain menerima hibah, daerah dituntut pula untuk dapat meningkatkan kapasitasnya. 3.

Peningkatan implementasi kerjasama internasional di daerah Terkait

dengan

urusan

politik

luar

negeri

yang

tidak

didesentralisasikan ke daerah, maka rentang birokrasi dan prosedur dalam pelaksanaan kerjasama luar negeri, dapat dipersingkat dengan menjadikan Jawa Barat sebagai lokasi pelaksanaan kerjasama internasional yang digagas oleh Pemerintah. 4.

Akselerasi pelaksanaan kerjasama Provinsi Bersaudara Efektivitas

implementasi

kerjasama

provinsi

bersaudara

membutuhkan waktu yang panjang. Kondisi ini membutuhkan konsistensi kebijakan untuk menciptakan nuansa saling memahami diantara para pihak yang berujung pada pelaksanaan sektor-sektor kerjasama yang sudah menjadi komitmen bersama. 5. Mendorong efektivitas evaluasi kerjasama luar negeri Siklus kinerja organisasi yang saling berkaitan antara masing-masing unit kerja terkait memerlukan pelaksanaan evaluasi yang baik yang akan berfungsi sebagai feedback bagi perencanaan program/kegiatan selanjutnya. Situasi ini menjadi penting untuk menciptakan kerjasama luar negeri yang berkesinambungan dan berdampak positif bagi masyarakat. 6.

Penataan hubungan

dan kerjasama luar negeri

administratif


44-IV

yang tertib

Terlepas dari urgensi capaian hasil dari kerjasama luar negeri, dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, pelaksanaan kerjasama luar negeri yang tertib administratif menjadi suatu keharusan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangundangan. 7.

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola kerjasama luar negeri Era globalisasi yang tidak terelakan telah mendorong persinggungan hubungan luar negeri hingga ke tingkat daerah. Untuk dapat memanfaatkan peluang di era keterbukaan ini secara berdaya guna dibutuhkan ketersediaan sumber daya aparatur yang kompeten.


45-IV

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam pencapaian tujuan diperlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya. Perencanaan dan tindakan nyata pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai luhur yang ingin dicapai oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu Kebersamaan, Kejujuran, Keharmonisan, Tanggung jawab, Profesional, Kesejahteraan. Nilai-nilai luhur yang melekat pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama menjadi identitas/jati diri Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama dalam melaksanakan aktivitasnya, baik dalam lingkup internal Biro maupun dalam lingkup yang lebih luas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman yang akan mengarahkan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur Jawa Barat dan Pemerintah Povinsi Jawa Barat. Adapun penjabaran dari nilai-nilai luhur Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, sebagai berikut :  Kebersamaan, selalu mengedepankan koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama.  Kejujuran, transparansi dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama.  Keharmonisan, Menjunjung tinggi saling pengertian, toleransi, rukun dan damai, dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun hubungan interpersonal.  Tanggungjawab, Selalu berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas secara tuntas dan optimal.  Profesional, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan/fasilitasi kepada stakeholder didukung dengan kompetensi.

Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana dan bagaimana Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif. Dengan demikian, Visi merupakan gambaran kondisi ideal pada masa depan yang ingin dicapai Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. RENSTRA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA TAHUN 2013-2018

46-IV

Sebagai salah satu unit kerja dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka Visi Biro Otonomi Daerah disusun untuk mendukung pencapaian Visi Jawa Barat sebagai induk organisasi. Visi Jawa Barat periode 2013-2018 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 20052025. Visi Jawa Barat periode 2013-2018 yaitu : "JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA" Untuk mencapai visi dimaksud, telah ditetapkan misi, sasaran, tujuan dan strategi Provinsi Jawa Barat dengan mengacu kepada kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 serta perubahannya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Misi Ketiga yang menjadi acuan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Visi Jawa Barat, tersirat bahwa

kondisi Jawa Barat tahun 2018 mencakup

pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota. Berkenaan dengan kontribusi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama dalam mewujudkan Visi dan Misi Jawa Barat, telah dirumuskan Visi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama yang disusun berdasarkan tugas pokok, fungsi, kompetensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, yaitu ”FASILITATOR YANG HANDAL DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT”


47-IV

MISI

Perumusan visi di atas didasarkan pada pemikiran bahwa Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama merupakan pengkaji penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mempunyai ruang lingkup pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait, termasuk pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, perimbangan

keuangan dan kerjasama daerah.

Sebagai perumus kebijakan dalam

penyelenggaraan Otonomi Daerah, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama harus menjadi "leader" yang menggerakkan seluruh komponen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Untuk mewujudkan Visi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, maka ditetapkan Misi sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan;

2. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penataan daerah; 3. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pendapatan daerah.; dan 4. Meningkatkan kualitas perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama daerah.

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk memberikan arahan yang jelas dalam mendorong terwujudnya kinerja pemerintahan daerah yang baik, maka diperlukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk setiap misi yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi disajikan dalam Tabel 4.1.


48-IV

Tabel 4.1 ”VISI” ”BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA SEBAGAI FASILITATOR YANG HANDAL, RESPONSIF, PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DALAM RANGKA MENDORONG TERWUJUDNYA KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH BAIK”

MISI

TUJUAN

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan sumber daya manusia pemerintahan, kerjasama penyelenggara daerah dan pendapatan pemerintahan daerah daerah MISI I,

MISI II, Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penataan daerah

Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan, fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penataan daerah, serta evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan penataan daerah

Mewujudkan penyelenggaraan kebijakan Meningkatkan kualitas pendapatan daerah yang perumusan kebijakan dan kondusif dengan dinamika fasilitasi penyelenggaraan pembangunan daerah pendapatan daerah. MISI III,

Mewujudkan kerjasama daerah yang efektif dan Meningkatkan kualitas efisien perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaran MISI IV,

SASARAN 1. Peningkatan kinerja sesuai dengan SOP serta tugas pokok dan fungsi Biro Otda dan Kerjasama 2. Penerapan standar pelayanan berdasarkan Sistem Manajemen Mutu (ISO) 3. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama. 4. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan penguasaan teknologi informasi. 1. Tersedianya profiling bahan kebijakan pemerintahan daerah. 2. Terselenggaranya fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penataan daerah. 3. Meningkatknya pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan daerah. 1. Tersusunnya kebijakan umum pengelolaan sumbersumber pendapatan daerah 2. Penguatan local Taxing Power melalui perluasan basis dan diskresi penetapan tarif pendapatan daerah 3. Meningkatnya kualitas pemanfaatan hasil pendapatan daerah 1. Optimalisasi penyusunan dan implementasi kebijakan kerjasama daerah 2. Terbentuknya dokumen Kerjasama 3. Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi implementasi


49-IV

MISI

TUJUAN

kerjasama daerah.

SASARAN kerjasama daerah 4. Tersusunnya evaluasi sebagai bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi dan Misi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas dengan bagaimana upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, yaitu pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Uraian arah kebijakan dan strategi Biro Otda dan Kerjasama dalam mencapai 4 (empat misi tersebut di atas adalah sebagai berikut : MISI I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan daerah Pencapaian Misi I diatas melalui strategi : a. Memperbaharui data potensi sumber daya aparatur secara berkala. b. Melakukan validasi kebutuhan Diklat c. Meningkatkan akses informasi mengenai program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya aparatur d. Meningkatkan keikutsertaan aparatur pada program pendidikan dan pelatihan. e. Mendorong aplikasi hasil pendidikan dan pelatihan. f.

Memberikan penghargaan (reward) kepada pegawai yang memiliki kinerja terbaik

Kebijakan kaitan dengan misi I, adalah kebijakan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku aparatur berbasis kompetensi. ijakan MISI II :

Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penataan daerah

Pencapaian Misi II diatas melalui strategi :


50-IV

a. Meningkatkan koordinasi dengan OPD/unit kerja terkait dan kabupaten/kota. b. Meningkatkan peran akademisi dan profesional dalam perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penataan daerah. c. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan, d. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penataan daerah, Kebijakan kaitan dengan Misi II, adalah kebijakan peningkatan koordinasi dengan OPD/unit kerja terkait dan Kabupaten/Kota, pelibatan akademisi dan profesional dalam perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penataan daerah, peningkatan ketersediaan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan, peningkatan pembinaan dan pengawasan.

MISI III :

Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pendapatan daerah.

Pencapaian Misi III di atas melalui strategi : a. Meningkatkan koordinasi internal, dengan Kab/Kota dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat secara berkala b. Memperluas objek pajak provinsi maupun kabupaten/ kota. c. Meningkatkan pengawasan preventif dan korektif d. Mempertegas earmarking Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok dan Pajak Penerangan Jalan. e. Memperbaiki sistem insentif pemungutan berdasarkan kinerja tertentu. Kebijakan terkait Misi III, adalah peningkatan koordinasi internal, dengan kab/kota, konsultasi dengan Pemerintah, perluasan obyek pajak provinsi dan kab/kota, peningkatan pengawasan preventif dan korektif, penegasan earmarking PKB, Pajak Rokok dan Pajak Penerangan Jalan serta perbaikan ssstem insentif pemungutan berdasarkan kinerja tertentu.

MISI IV :

Meningkatkan kualitas perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaran kerjasama daerah.

Pencapaian Misi IV di atas melalui strategi : a. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat, kab/kota dan antar OPD Provinsi. b. Mengoptimalkan peran TKKSD (Tim Koordinasi Kerjasama Daerah) Provinsi Jawa Barat. c. Meningkatkan peran para akademisi dan profesional dalam penyusunan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama daerah d. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi untuk penyusunan bahan kebijakan e. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kerjasama pemerintahan.


51-IV

Kebijakan terkait Misi IV, adalah peningkatan koordinasi, pelibatan akademisi dan profesional dalam perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan kerjasama daerah, peningkatan ketersediaan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan, peningkatan pembinaan dan pengawasan.


52-IV

TABEL 4.2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

”VISI” ” BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA SEBAGAI FASILITATOR YANG HANDAL, RESPONSIF, PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DALAM RANGKA MENDORONG TERWUJUDNYA KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH BAIK”

NO

TUJUAN MISI

SASARAN MISI

SRATEGI DAN KEBIJAKAN SRATEGI

KEBIJAKAN

a. Memperbaharui data potensi sumber daya aparatur secara berkala. b. Melakukan validasi kebutuhan Diklat c. Meningkatkan akses informasi mengenai program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya aparatur

Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku aparatur berbasis kompetensi.

Misi I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan daerah 1

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, kerjasama daerah dan pendapatan daerah

1. Peningkatan kinerja sesuai dengan SOP serta tugas pokok dan fungsi Biro Otda dan Kerjasama 2. Penerapan standar pelayanan berdasarkan Sistem Manajemen Mutu (ISO) 3. Meningkatnya kualitas


53-IV

dokumen perencanaan d. Meningkatkan keikutsertaan dan evaluasi Biro aparatur pada program Otonomi Daerah dan pendidikan dan pelatihan. Kerjasama. e. Mendorong aplikasi hasil 4. Meningkatnya pendidikan dan pelatihan. pengetahuan, f. Memberikan penghargaan pemahaman dan (reward) kepada pegawai penguasaan teknologi yang memiliki kinerja terbaik informasi. Misi II : Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penataan daerah 2

Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan, fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penataan daerah, serta evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan penataan daerah

1. Tersedianya profiling a. Meningkatkan koordinasi bahan kebijakan dengan OPD/unit kerja pemerintahan daerah. terkait dan Kabupaten/Kota. 2. Terselenggaranya fasilitasi b. Meningkatkan peran dan evaluasi akademisi dan profesional penyelenggaraan urusan dalam perumusan kebijakan, pemerintahan dan fasilitasi dan evaluasi penataan daerah. penyelenggaraan urusan 3. Meningkatknya pemerintahan dan penataan pembinaan, pengawasan daerah. dan evaluasi pelaksanaan c. Meningkatkan ketersediaan pemerintahan daerah. data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan, d. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan


54-IV

Peningkatan koordinasi dengan OPD/unit kerja terkait dan kabupaten/kota, pelibatan akademisi dan profesional dalam perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penataan daerah, peningkatan ketersediaan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan, peningkatan pembinaan dan pengawasan.

pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penataan daerah, Misi III : Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pendapatan daerah. Mewujudkan penyelenggaraan kebijakan pendapatan daerah yang kondusif dengan dinamika pembangunan daerah

1. Tersusunnya kebijakan a. Meningkatkan koordinasi umum pengelolaan internal, dengan kab/kota sumber-sumber dan konsultasi dengan pendapatan daerah Pemerintah Pusat secara 2. Penguatan local Taxing berkala Power melalui perluasan basis dan diskresi b. Memperluas objek pajak provinsi maupun kabupaten penetapan tarif pendapatan daerah kota. 3. Meningkatnya kualitas c. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan hasil preventif dan korektif pendapatan daerah d. Mempertegas earmarking Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok dan Pajak Penerangan Jalan. e. Memperbaiki sistem insentif pemungutan berdasarkan kinerja tertentu.


55-IV

Peningkatan koordinasi internal, dengan kabupaten/kota dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, perluasan objek pajak provinsi dan kab/kota, peningkatan pengawasan korektif dan preventif, penegasan earmarking Pajak kendaraan Bermotor, Pajak Rokok dan Penerangan Jalan dan perbaikan sisten insentif pemungutan berdasarkan kinerja tertentu.

Misi IV : Meningkatkan kualitas perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaran kerjasama daerah. Mewujudkan kerjasama yang efektif dan efisien

daerah

1. Optimalisasi penyusunan dan implementasi kebijakan kerjasama daerah 2. Terbentuknya dokumen Kerjasama 3. Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi implementasi kerjasama daerah 4. Tersusunnya evaluasi sebagai bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian


a. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat, kab/kota dan antar OPD Provinsi. b. Mengoptimalkan peran TKKSD (Tim Koordinasi Kerjasama Daerah) Provinsi Jawa Barat. c. Meningkatkan peran para akademisi dan profesional dalam penyusunan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama daerah d. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi untuk penyusunan bahan kebijakan e. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kerjasama pemerintahan.

56-IV

Peningkatan koordinasi dengan pemerintah, kab/kota dan OPD provinsi, pelibatan akademisi dan profesional dalam perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan kerjasama daerah, optimalisasi peran TKKSD, peningkatan ketersediaan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan, peningkatan pembinaan dan pengawasan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Setelah menetapkan tujuan dan sasaran, langkah selanjutnya adalah cara mencapai tujuan dan sasaran, yaitu menentukan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan perwujudan dari kebijakan operasional yang dilaksanakan secara bertahap setiap tahun selama kurun waktu lima tahun Adapun rincian program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama selama kurun waktu lima tahun sebagaimana terlampir.


57-VI

BAB VI INDIKATOR KINERJA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Indikator kinerja merupakan sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan dalam jangka menengah, karena dari hasil (outcomes) akan menggambarkan tingkat pencapaian yang diharapkan di masa mendatang. Penetapan indikator kinerja organisasi digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dari organisasi yang dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat sehingga mampu menggambarkan keadaan organisasi secara riil. Dengan ditetapkannya indikator kinerja, maka akan tergambarkan tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja dari OPD tersebut. Penetapan indikator kinerja Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembanguan Jangka Menengah. Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Hal ini mengingat rencana kinerja merupakan gambaran sosok tampilan organisasi dimasa yang akan datang. Sebagaiman lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah; 2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan; 3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan 4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah. Secara rinci, penetapan indikator kinerja Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama dalam mewujudkan pencapaian Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yaitu JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA, dapat diuraikan sebagai berikut:


58-VI

TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

NO.

INDIKATOR

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 3

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2014

2015

2016

2017

2018

4

5

6

7

8

1

2

1.

- Jumlah kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri;

DN = 16

8

8

8

8

8

LN = 1

1

1

1

1

1

- Jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM, organisasi dalam dan luar negeri

DN = 29

12

12

12

12

12

LN = 4

1

1

1

1

1

- Prosentase implementasi kerjasama yang dilaksanakan oleh OPD;

DN & LN = 35%

40%

45%

50%

55%

60%

- Prosentase kerjasama yang sudah melalui analisa kebutuhan;

DN & LN = 50%

60%

70%

80%

90%

100%

- Jumlah peraturan perundangundangan yang diharmonisasikan terkait dalam

- 1 Perda Kerjasama - 1 Pergub Juklak

1 revisi Pergub Juklak

1 Pergub Evaluasi Kerja-

1 revisi -1 revisi Kepgub Perda TKKS Kerja-


Page 59-I

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 9 Meningkatnya pengelolaan kerjasama Jabar melalui aliansi strategis multipihak, baik dalam maupun luar negeri

NO.

1

INDIKATOR

2 upaya sinkronisasi regulasi kerjasama daerah.

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 3 Kerjasama - 1 Kepgub TKKSD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2014 4 D

2015 5 sama -1 Pergub Grand Design

2016

2017

2018

6 Kerjasa ma

7 sama

8

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 9

-1 Kepgub Hibah LN 2.

- Persentase peraturan perundang-undangan yang diharmonisasikan terkait dalam upaya sinkronisasi regulasi Otonomi Daerah;

75%

80%

85%

90%

95%

100%

- Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pemeringkatan LPPD Provinsi;

Peringkat 4

3

2

1

1

1

70%

75%

80%

- Persentase pelaksanaan evaluasi kemampuan

-


Page 60-I

85%

90%

Terselenggaranya pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO.

1

3.

INDIKATOR

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2014

2015

2016

2017

2018

3

4

5

6

7

8

- Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat Provinsi

35%

45%

60%

70%

80%

100%

- Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota

35%

45%

60%

70%

80%

100%

- Prosentase kemampuan DOB dalam penyelenggaraan pemerintahan

20%

40%

50%

60%

70%

85%

- Persentase daerah otonom baru (<3 tahun) yang dievaluasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

20%

40%

50%

60%

70%

85%

2 penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD);


Page 61-I

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 9

Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundangan pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan daerah, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan

Mewujudkan daerah otonom baru yang maju dan mandiri

BAB VII PENUTUP

Rencana strategik yang telah disusun ini telah menjadi sebuah komitmen dari Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama serta seluruh staf pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dilaksanakan demi terwujudnya Visi, Misi, tujuan, sasaran strategik yang telah ditetapkan. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama merupakan bagian dari Sekretariat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur staf, mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga lain di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam bidang penyusunan dan perumusan kebijakan. Untuk itu akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan dirumuskannya Rencana Strategik Tahun 2013-2018, Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perubahan di masa depan dan berorientasi hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun , dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul. Adanya komitmen yang kuat dari jajaran aparat Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama untuk melaksanakan Visi dan Misi sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategis dimaksud, diharapkan Akuntabilitas Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama meningkat.


Page 62-I

RENSTRA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA TAHUN

Recommend Documents