Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Di Kabupaten Nias Selatan Pasca Pemekaran Daerah . BAB II :PROFIL BIRO OTONOMI DAERAH DAN KABUPATEN NIAS SELATAN Pada bab ini, penulis akan menggambarkan profil Biro Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Profil Kabupaten Nias Selatan khususnya pasca pemekaran daerah. BAB III: ANALISIS PERAN BIRO OTONOMI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN
DI
KABUPATEN
NIAS
SELATAN
PASCA
PEMEKARAN DAERAH Dalambabini,penulisakanmengkaji dan menganalisis Peran Biro Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Di Kabupaten Nias Selatan Pasca Pemekaran Daerah BAB IV: PENUTUP Bab Penutup ini merupakan bab terakhir yang didalamnya memuat kesimpulan yang diperoleh dari analisis dari segala bentuk data yang ada di babbab sebelumnya. Peneliti juga akan memberikan saran dan masukan yang membangun Kabupaten Nias Selatan untuk lebih baik kedepannya.
BAB II PROFIL BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA DANKABUPATEN NIAS SELATAN
Universitas Sumatera Utara
Politik pembangunan Nias Selatan sebagai Kabupaten yang berdiri pada tahun 2003 tidaklah terlepas dari tanggung jawab Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara sebagai perpanjangan tangan pemerintahan pusat. Persoalan pembangunan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan politik juga harus dibarengi dengan kondisi konkret masyarakat Nias Selatan. Sehingga tujuan pemekaran yang sejak awal digagas dapat berjalan sesuai dengan arah pembangunan nasional.Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi untuk menjadi kabupaten yang maju. Seperti potensi alam laut, sumber daya alam pertanian, dan sumber daya manusia yang memadai menjadi titik penting kemajuan politik pembangunan Nias Selatan. Biro otonomi daerah dan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisah dari pemerintahan provinsi memiliki peran sangat krusial untuk melihat arah pembangunan Kabupaten Nias Selatan. Persoalan politik terkhususnya yang menjadi persoalan pelik sebagai kabupaten pasca pemekaran menjadi poin penting untuk melihat kemajuan Nias Selatan. Terkhusus kabupaten ini merupakan kabupaten baru. Fungsi dan peran biro otonomi daerah dan kerjasama yang memiliki tanggung jawab selama pembangunan politik perlima tahunan juga merupakan batu loncatan awal untuk pembangunan Kabupaten Nias Selatan sepuluh tahunan, dua puluh tahunan dan bahkan pembangunan Kabupaten Nias Selatan seterusnya. Ditambah tantangan untuk melepaskan paradigma Kabupaten Nias Selatan sebagai kabupaten termiskin di Provinsi Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
Sehingga sangatlah wajar untuk kita dapat melihat hubungan antara peran biro otonomi daerah dan kerjasama dan Kabupaten Nias Selatan dalam paradigma politik pembangunan. Berikut akan disajikan tentang profil dan sejarah terbentuknya Kabupaten Nias Selatan sampai dengan dewasa ini dan profil Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Pemerintahan Provinsi Kabupaten Nias Selatan
2.1 Profil Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu 2.1.1 Profil Umum Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu sebagai salah satu pelaksanaan mandat bidang pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah dalam hubungannya dengan terselenggaranya good governance, berupaya untuk menerapkan mekanisme pertanggungjawaban yang
tepat, jelas, terukur dan
legitimate sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi sehingga mampu menjawab pelaksanaan fungsi yang diembannya.15 Hal ini sejalan dengan TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2.1.2. Tugas dan Fungsi Pokok Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama 15
Laporan PKL Mahasiswa Ilmu Politik USU di Biro otonomi daerah dan kerjasama setdaprovsu
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tetakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu memiliki tugas pokok membantu Sekretaris Daerah Provinsi dalam menyusun konsep kebijakan kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasiitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pendapatan daerah, hubungan pengembangan daerah, faisilitasi kerjasama dan penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas , Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu memiliki fungsi sebagai berikut 16 : 1. Menyelenggarakan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian urusan pemerintahan dan atau kewenangan otonomi provinsi di bidang Pendapatan Daerah, Kerjasama, Administrasi hubungan Pengembangan Daerah, dan Otonomi Daerah 2. Menyelenggarakan
koordinasi,
pembinaan,
fasilitasi,
monitoring,
evaluasi dan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Kepala
16
Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2011. Medan : Setdaprovsu. Tahun 2012. Hal. 5
Universitas Sumatera Utara
Daerah di bidang Pendapatan Daerah, hubungan Pengembangan Daerah, Kerjasama dan Otonomi Daerah.
2.1.3. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara , struktur organisasi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang membawahi :17 1. Bagian Pendapatan Daerah, terdiri dari : a. Sub bagian Pengkajian dan Evaluasi Kebijakan dan Kekayaan Daerah b. Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah c. Sub bagian Tata Usaha 2. Bagian Pengembangan Daerah, terdiri dari : a. Sub bagian Evaluasi Daerah Otonom b. Sub bagian Pengkajian Pengembangan Daerah c. Sub bagian Hubungan Kelembagaan dan Penataan Kawasan Daerah 3. Bagian Fasilitasi Kerjasama, terdiri dari : a. Sub bagian Pengkajian dan Pelaporan Kerjasama b. Sub bagian Kerjasama Pihak Ketiga dan Luar Negeri 17
Rencana Strategis Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu Tahun 2014-2018. Bab II.
Universitas Sumatera Utara
c. Sub bagian Kerjasama Dalam Negeri 4. Bagian Penyelenggara Otonomi Daerah, terdiri dari : a. Sub bagian Penyelenggara Pemerintahan Daerah b. Sub bagian Administrasi Kelengkapaan Perangkat Kabupaten/Kota c. Sub bagian Administrasi Kewenangan dan Urusan Pemerintahan 2.1.3.1.Bagian Pendapatan Daerah Bagian ini mempunyai tugas membantu kepala biro dalam melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan administrasi/ketatausahaan, pengkajian dan evaluasi kebijakan dan kekayaan daerah, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah. Bagian Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi:18 a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bagian Pendapatan Daerah b. Penyelenggaraan pengolahan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, sesuai ketentuan dan standar di bidang pembinaan data pendapatan daerah. c. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan bagian, sesuai ketentuan dan standar di bidang pembinaan data pendapatan daerah d. Penyelenggaraan pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakankebijakan pemerintahan di bidang pendapatan daerah
18
ibid
Universitas Sumatera Utara
e. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksaan pembinaan pendapatan daerah, sesuai standar yang ditetapkan f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya g. Penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya h. Penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
2.1.3.2.Bagian Pengembangan Daerah 1.Kepala Bagian Pengembangan Daerah, mempunyai tugas membantu Kepala Biro dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan hubungan lembaga dan penataan kawasan daerah, pengkajian pengembangan daerah dan evaluasi daerah otonom. 2. Kepala Bagian Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi: a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan da arahan kepada staf pada lingkup Bagian Hubungan Pengembangan Daerah. b. Penyelenggaraan pengolahan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, sesuai ketentuan dan standar dalam pembinaan hubungan pengembangan daerah c. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan Bagian Hubungan Pengembangan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan
Universitas Sumatera Utara
d. Penyelenggaraan pengkajian dan evaluasi terhadap pengembangan daerah e. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, evaluasi, monitoring dan pengendalian penyelenggaraan hubungan pengembangan daerah, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan kepala biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya g. Penyelenggaraan pemberian masukan kepada kepala biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya h. Peyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan
2.1.3.3.Bagian Fasilitasi Kerjasama 1.Bagian fasilitasi kerjasama mempunyai tugas membantu kepala biro dalam melaksanakan
pembinaan
penyelenggaraan
pengkajian
dan
pelaporan
kerjasama, kerjasama dengan pihak ketiga dan luar negeri dan kerjasama dalam negeri 2. Bagian fasilitasi kerjasama menyelenggarakan fungsi: a.
Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada
lingkup Bagian Fasilitasi Kerjasama b. Penyelenggaraan pengolahan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, sesuai ketentuan dan standar dalam pembinaan kerjasama c. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan bagian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Universitas Sumatera Utara
d. Penyelengaraan pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pelaporan kerjasama, kerjasama dengan pihak ketiga dan luar negeri, dan kerjasama dalam negeri e. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kerjasama, sesuai standar yang ditetapkan f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan kepala biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya g. Penyelengaraan pemberian masukan kepada kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya h. Penyelenggaraan penyusunan laporan dan petanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.19
2.1.3.4.Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1. Bagian penyelenggaraan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Biro dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, administrasi
kelengkapan
perangkat
Kabupaten/Kota
dan
administrasi
kewenangan, dan urusan pemerintah. 2. Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi: a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah b. Penyelenggaraan pengolahan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, sesuai ketentuan dan standar dalam pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah 19
ibid
Universitas Sumatera Utara
c. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan d. Penyelenggaraan pengkajian dan analisa penyelenggaraan otonomi daerah, sesuai standar yang ditetapkan e. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma, dan kriteria penyelenggaraan otonomi daerah f. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi informasi/publikasi, sosialisasi, pengendalian dan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah, administrasi kelengkapan perangkat kabupaten/kota, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya h. Penyelengaraan pemberian masukan kepada Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya i.
Penyelenggaraan
penyusunan
laporan
dan
pertanggungjawaban
atas
pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.20 Berikut akan disajikan bagan struktur organisasi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu :21
Kepala Biro Otonomi Daerah dan KerjasamaSetdaprovsu Drs. Jimmy P. Pasaribu, MAP
20 21
ibid ibid
Universitas Sumatera Utara
Kabag Pendapatan Daerah (PATDA)
Kabag Pengembangan Daerah (PENGDA)
Kabag Peyelenggara Otonomi Daerah (PO)
Kabag Fasilitasi kerjasama (KS)
Linda Ningsih Panjaitan, SE, MM
Syaiful M. Hutasuhut, SH
Drs. Basarin Yunus Tjg, M.Si
Sylvia R. A Lubis, S.sos, MSP
Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Patda
Kasubbag Pengk. Pengembangan Daerah
Kasubbag Adm. Kew. & Ur. Pemerintahan
Kasubbag Pengk. Dan Pelaporan
Joni Irwanto, SH
Julianus Evrata, AP, M.Si
Siti Masniari Srg, SH
Ami Sofia Yohana, AKS
Kasubbag Pengk., Eval. Kebij. &Kekayaan Daerah
Kasubbag Hub. Kelembagaan &Penataan Kaw. Daerah
Kasubbag Adm. Kelengkapan Perangkat Kab/Kota
Kasubbag Kerjasama Pihak Ketiga dan Luar Negeri
Misbah N. Alanmur, S.Sos, M.Si
Tengku M. Husyairi, S.STP
Prama J.D. Sembiring M, SSTP, M.Si
Charles T.H.S, SIP, M.Si
Kasubbag Tata Usaha
Kasubbag Evaluasi Daerah Otonomi
Kasubbag Penye. Pemerintahan Daerah
Kasubbag Kerjasama Dalam Negeri
Husnah, SE
-
Imaida Noor Hasibuan, SSTP, M.Si
Drs. Tonny Siburian
Bagan 1. Struktur Organisasi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu
Jumlah sumber daya manusia pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu per 29 Agustus 2014 sebanyak 39 orang. Dari jumlah tersebut komposisi SDM berdasarkan jenjang jabatan (peran) menunjukkan keadaan sebagai berikut : a. Pejabat struktural ;
b. Staf
Eselon II
: 1 orang
Eselon III
: 4 orang
Eselon IV
: 11 orang
: 23 orang
Universitas Sumatera Utara
Jika dilihat dari jenjang pendidikan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama memiliki S dengan kriteria sebagai berikut : 1) S2 : 12 orang ; 2) S1 : 14 orang ; 3) D3 : 3 orang ; 4) SLTA : 10 orang
2.1.4. Visi dan Misi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama 2.1.4.1. Visi `
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Biro Otonomi
Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu akan diarahkan yang menggambarkan hendak menjadi apa organisasi dimasa depan. Penetapan Visi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu sangat penting sebagai penentu arah pelaksanaan tugas seluruh jajaran pimpinan dan staf. Visi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu adalah: “Terwujudnya Efektivitas, Disiplin dan Loyalitas PNS, serta Responsif terhadap Dinamika
yang
Berkembang
Dalam
Masyarakat
Untuk
Menetapkan
Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Provinsi Sumatera Utara”.22
Penjelasan dari Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut: a. Efektifitas artinya dalam setiap pelaksanaan tugas maupun pekerjaan langsung menuju sasaran dan tidak berbelit-belit dan tidak memperpanjang birokrasi
22
ibid
Universitas Sumatera Utara
b. Efesiensi artinya dalam setiap pekerjaan dan pelaksanaan tugas meminimalkan biaya dan menghemat waktu dengan hasil yang maksimal c. Disiplin artinya memenuhi setiap peraturan yang telah digariskan oleh pimpinan maupun peraturan peundang-undangan, tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan maupun kehadiran dikantor d. Responsif artinya tanggap terhadap setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat maupun di lingkungan internal e. Loyalitas artinya PNS wajib patuh dan setia kepada pimpinan dan dalam melaksanakn tugasnya menjaga rahasia pekerjaan serta tidak terpengaruh pada Partai Politik dan pihak ketiga f. Memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan melakukan pembinaan, mpnitoring dan evaluai yang berkelanjutan sesuai UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2.1.4.2. Misi Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuai dengan mandat yang diberikan kepada organisasi, agar tujuan organisasi tercapai dan Visi yang telah ditetapkan berhasil diwujudkan.Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak yang lain dapat mengenal Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang. Misi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu adalah:
Universitas Sumatera Utara
a. Meningkatkan
koordinasi,
monitoring,
evaluasi
dan
pengendalian
pelaksanaan Otonomi Daerah, Pengembangan kemampuan dan potensi daerah b. Membangun kinerja staf yang profesional dalm melaksanakan tugas dan kewajiban c. Membangun organisasi yang mampu menyesuaikan diri dan mampu mengatasi perubahan serta perkembangan yang terjadi di masyarakat.23 Tujuan dan Sasaran Misi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu menetapkan tujuan sebagai berikut:24 a. Tujuan untuk Misi 1 yaitu meningkatkan Koordinasi, Monitoring, Evaluasi
dan
Pengendalian
Penyelenggaraan
Otonomi
Daerah,
pengembangan kemampuan dan potensi Daerah adalah: -
Meningkatkan Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Provinsi Sumatera Utara
-
Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan sistem kerja yang ada dengan kecermatan, ketetapan, keterbukaan dan mempertanggungjawabkannya
-
Meningkatkan kemampuan dan mengembangkan segala potensi yang ada di daerah.
23 24
ibid ibid
Universitas Sumatera Utara
b. Tujuan untuk Misi 2 yaitu membangun Kinerja Staf yang profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. -
Meningkatkan kemampuan PNS agar dapat menguasai sepenuhnya semua detail pelaksanaan tugas di bidang masing-masing dan mengetahui jelas jelannya roda organisasi
-
Melakukan pertemuan-pertemuan berkala untuk mengetahui kendalakendala dalam pelaksanaan tugas dan menampung aspirasi-aspirasi yang berkembang di PNS
-
Peningkatan efektifitas, efisiensi, disiplin dan loyalitas PNS.
c. Tujuan
untuk
Misi
3
yaitu
membangun
organisasi
yang
mampumenyesuaikan diri dan mampu mengatasi perubahan serta perkembangan yang terjadi di masyarakat adalah: -
Meningkatkan kemampuan PNS untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilannya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional
-
Melakukan perbaikan terhadap sistem kerja yang mengarah kepada setiap PNS dapat melakukan pekerjaan yang ada di setiap bidang tugas.
-
Pembinaan kepada PNS agar merespon aspirasi dari masyarakat dan tidak meremehkan berbagai hal kecil yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.
Universitas Sumatera Utara
Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan di atas, serta untuk memberikan fokus dalam penetapan program dan kegiatan maka ditetapkanlah sasaran yang akan dicapai yaitu sebagai berikut: a. Mantapnya penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. b. Tersusunnya data sumber Potensi Pendapatan Daerh di Kabupaten dan Kota c. Adanya kinerja yang efektif, efisien, loyal serta disiplin dalam melaksanakan tugas d. Adanya perbaikan terhadap sistem kerja agar dapat merespon aspirasi dari masyarakat.
2.2 Profil Kabupaten Nias Selatan 2.2.1 Gambaran Umum Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Nias Selatan adalah salah satu Kabupaten di Sumatera Utara yang terletak disebelah Barat Pulau Sumatera jaraknya ± 92 mil laut dari Kota Sibolga atau Kabupaten Tapanuli Tengah. Letak Kabupaten Nias Selatan berada di sebelah Selatan Kabupaten Nias yang berjarak ± 120 km dari Gunungsitoli ke Telukdalam (ibukota Kabupaten Nias Selatan).25 Nias Selatan menjadi satu Kabupaten setelah sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Nias. Pemekaran Kabupaten Nias Selatan dilatarbelakangi oleh berbagai aspirasi masyarakat yang mengangkat isu-isu seperti pembangunan 25
Nias Selatan Dalam Angka 2015
Universitas Sumatera Utara
yang tidak merata khususnya di daerah Nias bagian Selatan yang seperti dianaktirikan dan lebih mengutamakan pembangunan didaerah pusat Kabupaten Nias (Gunungsitoli) termasuk daerah Lahewa yang merupakan daerah asal Bupati Nias pada waktu itu, padahal jika diperhatikan daerah Nias Selatan memiliki banyak potensi untuk dikembangkan khususnya potensi daerah pariwisatanya. Selain itu dorongan untuk segera memisahkan diri dari Kabupaten Nias juga dilatarbelakangi oleh perbedaan budaya antara Nias Selatan dengan Nias Utara, namun Nias Selatan yang termasuk kaya akan budaya leluhurnya tidak cukup diperhatikan dan lebih menonjolkan kebudayaan Nias Utara, termasuk potensi sumber daya manusianya yang dibatasi untuk mengisi pemerintahan Kabupaten Nias,masyarakat Nias Selatan selalu dinomorduakan. Keadaan ini kemudian membulatkan keputusan masyarakat Nias Selatan bahwa Kabupaten Nias Selatan harus segera dimekarkan, sehingga bisa lebih baik dalam menjalankan pembangunan di daerah termasuk dengan memperpendek rentang kendali dari Provinsi Sumatera Utara,serta lebih bebas mengekspresikan keanekaragaman budaya masyarakat Kabupaten Nias Selatan, dan mempermudah masyarakatnya untuk ikut serta ambil bagian dalam pemerintahannya. Pada saat itu dengan dimotori oleh Bamus Pernis (Badan Musyawarah Perjuangan Masyarakat Nias Selatan), yang diketuai oleh Bapak Herman Laia, dan dukungan seluruh
masyarakat
Nias
Selatan
mempersiapkan
semua
perlengkapan
administrasi maupun syarat-syarat lainnya yang dibutuhkan sebagai syarat untuk membentuk sebuah Kabupaten baru. Setelah perjuangan yang panjang, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias
Universitas Sumatera Utara
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara, Nias Selatan resmi dimekarkan menjadi satu Kabupaten pada 25 Februari 2003 dan diresmikan pada 28 Juli 2003, sehingga saat itu Kabupaten Nias terbagi menjadi dua yakni Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. Setelah resmi dimekarkan, pemerintahan Nias Selatan sempat mengalami keadaan vakum tanpa ada penjabat Bupati, lalu akhirnya Mendagri mengangkat Gubernur Sumatera pada saat itu, Alm. Tengku Rizal Nurdin sebagai PJ Bupati Nias Selatan pada saat itu, di mana kemudian Rizal Nurdin menunjuk Drs. Nabari Ginting (Kepala Biro Pemerintahan Setdaprovsu) sebagai Pelaksana Harian Bupati Nisel, kemudian diganti oleh Ezra Munthe sebagai Penjabat Bupati Nisel, dan terakhir pada 14 Oktober 2005 Mendagri mengangkat Drs Edy Aman Saragih,S.E M.BA menjadi Plh Bupati Nias Selatan pada saat itu.26 Pada tanggal 30 November 2005 diadakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) yang pertama kalinya di Nias Selatan, meskipun sebelumnya diwarnai berbagai aksi rusuh beberapa kelompok masyarakat salah satunya adanya pihak berupaya menggagalkan pelaksanaan Pemilukada Nias Selatan dengan berbagai alasan sehingga sempat terjadi beberapa kali bentrok dengan petugas,pembakaran Kantor Camat dan pengrusakan rumah dinas Bupati,lalu penangkapan Ketua DPRD Nias Selatan, Hadirat Manao sebagai tersangka dalang dibalik upaya menggagalkan Pilkada Nias Selatan berdasarkan keterangan yang didapatkan dari beberapa saksi dan pelaku pengrusakan.
26
http://nias-selatan.blogspot.co.id/2006/02/mendagri-keluarkan-sk-pengangkatan.html diakses pada Sabtu,14 Mei 2016 . Pukul 12.31
Universitas Sumatera Utara
Bahkan mengharuskan adanya penambahan sekitar 600 orang personil aparat keamanan dari TNI dan Brimob. Namun terlepas dari halangan-halangan tersebut, KPUD Nias Selatan tetap menyatakan kesiapan, baik logistik, keamanan dan personil. Sehingga pada 30 November 2005 dilaksanakannya Pemilukada Nias Selatan dengan diikuti sebanyak 4 pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan periode 2005-2010 yakni pasangan : 1. Hengky Yusuf Wau SH MH dan Drs Arisman Zagoto (26.664 suara), 2. Pasangan HM Davith Dachi dan Drs BFG Bulolo (18.295 suara), 3. Pasangan Fahuwusa Laia,SH MH dan Daniel Duha,SH (44.726 suara), 4. Ir Ikhtiar Nduru dan Ir Wartawan Giawa (16.94 suara).27 Pemilukada
pertama
ini
dimenangkan
oleh
pasangan
Fahuwusa
Laia,SH.MH dan Daniel Duha,SH dengan hampir mencapai 50% suara. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang memenangkan perolehan suara ini kemudian resmi dilantik pada 28 Maret 2006 sekaligus peringatan 1 tahun setelah terjadinya gempa Nias dan diharapkan menjadi titik kebangkitan Nias Selatan yang pada 28 Maret 2005 mengalami bencana gempa bumi yang telah memakan banyak korban jiwa dan juga pembangunan yang mau tidak mau harus dimulai dari awal lagi. Setelah selesai masa pemerintahan Bupati Fahuwusa Laia, maka pada tanggal 29 Desember 2010 kembali dilaksanakannya Pemilukada yang kedua di Kabupaten Nias Selatan dengan diikuti oleh 5 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yakni : 1. Temazisökhi Halawa dan Foluaha Bidaya (Temafol), 2. Idealisman Dachi dan Huku’asa Ndruru (Ideal), 27
http://nias-selatan.blogspot.co.id/2005_12_01_archive.html diakses pada sabtu,14 Mei 2016 Pukul12.58
Universitas Sumatera Utara
3. Faudu’asa Hulu-Alfred La’ia (Jiwa), 4. Daniel Duha dan Kamarudin La’ia (Damai), 5. Sobamböwö Bu’ulölö dan To’ölö Bago (Solo). Yang kemudian dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2, Idealisman Dachi yang sebelumnya merupakan anggota DPR dari Partai Bintang Pelopor Demokrasi (2004‐2009), dan pernah menjadi Wakil Sekretaris dari Fraksi Partai Demokrat MPR RI (2007‐2009) sebagai Bupati terpilih dan Hukuasa Ndruru sebagai wakilnya.
Pasangan ini mengusung 3
jargon utama ketika
berkampanye,yaitu : •
Pemberantasan Korupsi
•
Gratis Uang Sekolah/Uang Kuliah
•
Gratis Pelayanan Dasar Kesehatan Pada era bupati ini cukup banyak memberikan perubahan-perubahan.
Jargon serba gratis yang telah benar dilaksanakan bahkan sejak tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memberikan beasiswa bagi beberapa siswa terpilih yang kemudian akan dikirimkan ke beberapa universitas-universitas di luar Nias dan dibiayai secara keseluruhan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbaik dari Kabupaten Nias Selatan dan kelak menjadi tonggak utama dalam mensukseskan programprogram lainnya demi untuk menciptakan Nias Selatan yang maju dan berhasil. Meskipun pelaksanaannya dirasa terdapat banyak kekurangan termasuk keterlambatan pemberian dana untuk mahasiswa yang dibiayai di luar Daerah dan hal ini cukup mengganggu proses study mahasiswa/i yang beberapa orang memang menaruh harapan penuh dari bantuan dana dari Pemerintah, atau tidak
Universitas Sumatera Utara
mampu membiayai sendiri atau sekedar menutupi keterlambatan Pemerintah tersebut, dan berbagai permasalahan lainnya, namun terbukti sampai saat ini kebijakan ini masih terus dilaksanakan. Setelah berakhirnya masa pemerintahan kepemimpinan Bupati Idealisman Dachi (2010-2015), Pemilukada Nias Selatan yang ke 3 dilaksanakan serentak dengan Pemilu di seluruh Indonesia. Bupati Nias Selatan
Sebelumnya,
Idealisman Dachi kembali maju sebagai calon Bupati Nias Selatan periode (20162021), namun tidak berhasil menang. Dengan diikuti 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ,yaitu : 1. Lianus Ndruru,ST,MM dan Thomas Dachi,SE (Linmas), 2. Idealisman Dachi dan Siotaraizokho Gaho (Ideal-Siga), 3. Dr. Hilarius Duha,SH.,MH dan Sozanolo Ndruru (HD-Sanolo). Pemilukada ini dimenangkan oleh pasangan HD-Sanolo, yang berkampanye dengan jargon “melayani, jujur, sederhana”, dengan mengusung misi sebagai berikut: •
Membangun kultur pemerintahan yang bersih,mandiri, transparan dan berorientasi pada pelayanan.
•
Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas yang berbasis desa.
•
Menyediakan sistem pelayanan kesehatan yang mudah dan berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 36 tahun 2009.
•
Menyediakan pendidikan yang berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2011 dan UU nomor 20 tahun 2003
•
Memperkuat sektor pertanian menuju kemandirian pangan.
Universitas Sumatera Utara
•
Mengembangkan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mendatangkan investor.
•
Mengembangkan potensi pariwisata yang berbasis pada sumber daya alam dan kebudayaan.
•
Membangun generasi muda yang berkarakter, berbudaya dan beriman.
•
Memberikan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.
Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan terpilih ini secara resmi dilantik pada tanggal 22 April 2016 lalu dan akan menjabat hingga 2021 mendatang. Secara astronomis Kabupaten Nias Selatan terletak pada titik 10°LU dan 97°-45° BT .Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sirombu, Kecamatan Mandrehe, Kecamatan Lolofitu Moi, Kecamatan Idanogawo, dan Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias; b. SebelahTimur berbatasan dengan Kecamatan NatalKabupaten Mandailing Natal; c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat ; d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nias Barat dan Samudera Hindia.28 Nias Selatan terletak di daerah Khatulistiwa maka curah hujan tinggi. Rata-rata curah hujan pertahun 3077,1 mm dan banyaknya hari hujan dalam setahun 270 hari atau rata-rata 22 hari perbulan. Akibat banyaknya curah hujan maka kondisi alamnya sangat lembab dan basah. Musim kemarau dan hujan silih
28
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2003
Universitas Sumatera Utara
berganti dalam setahun. Disamping itu, struktur batuan dan susunan tanah yang labil mengakibatkan seringnya banjir bandang dan terdapat patahan jalan-jalan aspal dan longsor disana-sini, bahkan terjadi Daerah Aliran Sungai berpindahpindah. Keadaan iklim dipengaruhi oleh Samudera Hindia. Suhu udara berkisar 21°c-36°c dengan kelembaban udara sekitar 80-90% dan kecepatan angin 6-15 Knot/jam. Curah hujan tinggi dan relatif turun hujan sepanjang tahun dan seringkali dibarengi dengan badai besar. Musim badai laut biasanya berkisar antara bulan September sampai November, tetapi kadang terjadi badai pada bulan Agustus, jadi cuaca bisa berubah secara mendadak. Kabupaten Nias Selatanmempunyai luas wilayah 1.825,2 km², dan memiliki 104 buah gugusanpulau besar dan kecil. Letak pulau- pulau itu memanjang sejajar Pulau Sumatera. Panjang pulau-pulau itu lebih kurang 60 kilometer, lebar 40 kilometer. Dari seluruh gugusan pulau itu, ada empat pulau besar, yakni Pulau Tanah Bala (39,67 km²), Pulau Tanah Masa (32,16 km²), Pulau Tello (18 km²), dan Pulau Pini (24,36 km²). Tidak seluruh pulau berpenghuni. Saat ini Masyarakat Nias Selatan tersebar di 21 pulau yang terbagi dalam35 kecamatan,yakni:
Hibala
Fanayama
Ulususua
Idanotae
Tanah Masa
Toma
Lahusa
Ulu Idanotae
Pulau Pulau Batu
Maniamolo
Siduaori
Boronadu
Universitas Sumatera Utara
Pulau Pulau BatuTimur
Mazino
Somambawa
Lolomatua
Simuk
Luahagundre Maniamolo
Gomo
Ulunoyo
Susua
Huruna
Mazo
Lolowau
Umbunasi
Hilimegai
Pulau-Pulau Batu Barat Pulau-Pulau Batu Utara Telukdalam Oou
Onolalu
Amandraya Aramo
Onohazumba
Hilisalawa Ahe
Tabel 1. Kecamatan yang ada di Kabupaten Nias Selatan
Keadaan topografi Kabupaten Nias Selatan berbukit-bukit sempit dan terjal serta pegunungan yang tingginya diatas permukaan laut bervariasi antara 0800 , terdiri dari daratan rendah sampai bergelombang mencapai 24% dari tanah bergelombang sampai berbukit-bukit 28,8 % dan dari berbukit sampai pegunungan 51,2 % dari keseluruhan luas daratan.29 Kabupaten Nias Selatan terkenal dengan kekayaan alamnya yang subur dan masih terjaga keindahannya. Pulau Nias secara umum termasuk salah satu daerah pariwisata yang terkenal di Indonesia, keindahan akan pantai-pantainya yang telah dikenal dunia, dan telah menjadi salah satu daya pikat kepada turisturis mancanegara yang berkunjung di Indonesia. Selain karena pantai-pantainya yang indah seperti pantai Sorake, Pulau Sibaranun, Pulau Asu, Pantai Tureloto, dan masih banyak pantai-pantai lainnya yang disertai gulungan ombak-ombak 29
Opcit . Nias Selatan Dalam Angka 2015
Universitas Sumatera Utara
yang sangat disukai oleh para peselancar lokal maupun mancanegara,bahkan sempat dijuluki sebagai “Hawainya” Indonesia, meskipun jika dilihat, sejak kejadian bencana alam tahun 2005 yang lalu, pariwisata di Nias Selatan khususnya pantai Sorake terlihat sedikit mengalami kemunduran. Hal ini dipengaruhi juga oleh kurangnya fokus Pemerintah dalam memajukan pariwisata di Nias Selatan, termasuk kurangnya akses serta informasiinformasi yang untuk memperkenalkan kekayaan alami Nias Selatan kepada Indonesia maupun Dunia. Selain kekayaan akan pantai dan ombaknya, Nias, khususnya Nias Selatan termasuk daerah yang kaya akan kultur seni budaya megalitiknya. “Hombo batu” atau lompat batu yang terkenal merupakan salah satu kebudayaan asli dari daerah Nias Selatan. Atraksi ini konon katanya untuk mempersiapkan prajurit untuk ikut berperang, tapi untuk di masa sekarang identitas ini kemudian menjadi barang dagangan utama pariwisata Pulau Nias karena selain menawarkan keunikan dan ketangkasan, tradisi ini juga sudah berusia tua sehingga patut untuk dilestarikan. Biasanya dijadikan sebagai pertunjukkan untuk merayakan suatu perayaan tertentu atau untuk dipertontonkan kepada para wisatawan. Biasanya ditampilkan bersama dengan Tari Fataele. Tari Fataele atau tarian perang merupakan seni tari khas dari Nias Selatan. Keindahan kekayaan budaya ini hampir di setiap desa besar di Nias Selatan. Salah satu yang paling terkenal adalah desa Bawomataluo, selain lompat batu dan tari perangnya, di desa ini juga terdapat “Omo Sebua” atau rumah adat asli Nias Selatan yang paling besar jika dibandingkan dengan di desa lain. Rumah adat ini jika diperhatikan lebih detail akan sangat mencengangkan, karena keindahan ukiran-ukirannya yang sangat detail dan tanpa menggunakan
Universitas Sumatera Utara
paku untuk menyambung setiap sisi. Di tambah pahatan-pahatan batu ataupun kayu yang semakin menambahkan kesan eksotisnya keindahan alam dan kekayaan budaya megalitik di Nias Selatan. Pada tahun awal pembentukannya, yakni pada tahun 2003, penduduk Kabupaten Nias Selatan adalah 275.422 jiwa. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk Aceh Nias (SPAN) 2005, penduduk Kabupaten Nias Selatan berjumlah 270.243 jiwa dengan 49.975 rumah tangga. Penurunan jumlah penduduk ini lebih diakibatkan oleh bencana alam gempa yang melanda Pulau Nias pada tanggal 28 Maret 2005, dimana banyak menelan korban jiwa. Selain itu juga banyak penduduk yang pindah dari daerah ini dengan tujuan tertentu. Dari hasil estimasi (proyeksi penduduk), jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan
pada tahun 2008 bertambah menjadi 272.848 jiwa dengan jumlah
rumah tangga sebanyak 51.561 dan kepadatan penduduk sebanyak 149 jiwa per km². Laju pertumbuhan penduduk Nias Selatan selama kurun waktu tahun 20002008 adalah 0,52% per tahun. Penduduk perempuan di Nias Selatan lebih besar dari pada penduduk lakilaki dan tersebar di seluruh kecamatan. Ini terlihat dari angka sex ratio sebesar 97,60 yang artinya bahwa jika di Kabupaten Nias Selatah terdapat 10.000 jiwa perempuan, maka jumlah penduduk laki-laki adalah 9.760 jiwa. Terdapat satu kecamatan dimana jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari perempuan, yaitu Kecamatan Telukdalam. Sebagian besar penduduk Kabupaten Nias Selatan berada di daerah pedesaan, dimana pada tahun 2008, jumlah penduduk yang berada di pedesaan adalah 257.408 jiwa dan di daerah perkotaan sebanyak 15.440 jiwa. Kecamatan
Universitas Sumatera Utara
