c.
bahwa program Keluarga Berencana Nasional merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral pembangunan Nasional, perlu dilanjutkan dan ditingkatkan implementasinya di Kabupaten Nias;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
1.
Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom KabupatenKabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR : 13
SERI : E
PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NIAS, Mengingat Menimbang
:
a.
bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
b.
bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan;
:
2
2.
3.
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
3
4
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapainan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 8);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ; 11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintan Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13);
5
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Nias. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Nias. 4. Bupati adalah Bupati Nias.
6
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Organisasi yang dipimpin oleh Kepala SKPD yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan atau di bawah koordinasi Bupati. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana. 9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut SPM bidang pemberdayaan perempuan anak dan keluarga berencana adalah tolok ukur kinerja pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/ pengaduan, pelayanan kesehatan bidang keluarga berencana, penegakan dan bantuan hukum dan bantuan sosial bagi perempuan dan anak yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 11. Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
7
12. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan. 13. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di bidang pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana. (2) SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat. BAB III PELAKSANAAN DAN PENERAPAN Pasal 3 (1) SKPD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM. 8
(2) Kepala SKPD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai SPM. Pasal 4 (1) Kepala SKPD menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM. (2) Kepala SKPD menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati Nias. BAB IV JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN Pasal 5 Jenis pelayanan dasar, indikator SPM, Nilai SPM dan batas waktu pencapaian SPM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Hasil pemantauan, evaluasi, pelaksanaan dan penerapan SPM dalam penyelenggaraan pelayanan bidang pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilaporkan kepada Presiden melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Bupati diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias. Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan pada tanggal 21 Mei 2012 BUPATI NIAS, ttd
BAB V
SOKHIATULO LAOLI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 6 (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana sesuai SPM yang ditetapkan.
Diundangkan di Gunungsitoli Selatan pada tanggal 21 Mei 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,
O’OZATULO NDRAHA BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2012 NOMOR : 13 SERI E
9
10
PENJELASAN
II. PASAL DEMI PASAL
ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 13 TAHUN 2012
Pasal 1 Cukup jelas
TENTANG
Pasal 2
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 3
I. UMUM Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah antara lain, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 4
Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang …., yang menyatakan …. bertujuan untuk, antara lain memberikan …. Kehadiran Undang-Undang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana ini sendiri telah membawa angin segar
dalam kaitan
dengan
Tahun
2004
mempedomani tentang
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)
penanganan pemberdayaan
perempuan, anak dan keluarga berencana di Indonesia. Dengan
Pasal 6
Undang-Undang
Pemerintah
Daerah,
Nomor
Cukup jelas Pasal 7
32
Cukup jelas
Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR : 05
Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka dengan ini dibentuklah Peraturan Bupati Nias tentang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias.
11
12
