BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR :

2009

PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR : 22 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

BUPATI BEKASI Menimbang

: a. bahwa

dengan

telah

diundangkannya

Kabupaten Bekasi Nomor

Peraturan

Daerah

7 Tahun 2009 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, termasuk di dalamnya Pembentukan Dinas Pendidikan, guna melaksanakan ketentuan Pasal 48 perlu disusun aturan pelaksanaannya kedalam organisasi dan tata kerja yang meliputi kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas; b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara aTahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7).

2

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Bekasi;

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;

3.

Bupati adalah Bupati Bekasi;

4.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;

5.

Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;

6.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;

7.

Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang terdiri atas Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);

8.

Pendidikan Menengah adalah pendidikan yang terdiri atas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

9.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II KEWENANGAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kewenangan Pasal 2 Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas, Dinas mempunyai kewenangan : Bidang Pendidikan

3

A.

Kebijakan 1.

Kebijakan dan Standar a.

Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.

b.

Perencanaan

operasional

program

pendidikan

anak

usia

dini,

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. c.

Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten.

d.

Pengelolaan

dan

penyelenggaraan

pendidikan

anak

usia

dini,

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. e.

Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.

f.

Penyelenggaraan

dan/atau

pengelolaan

pendidikan

berbasis

keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. g.

Pemberian

dukungan

sumber

daya

terhadap

penyelenggaraan

perguruan tinggi. h.

Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.

i.

Peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten.

B.

Pembiayaan a.

Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.

b.

C.

Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

Kurikulum a.

Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.

b.

Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

c.

Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.

d.

Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

4

e.

Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.

D.

Sarana dan Prasarana a.

Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

b.

Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.

c.

Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

E.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan a.

Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.

b.

Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya

c.

Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten.

d.

Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.

e.

Pembinaan

dan

pengembangan

pendidik

dan

tenaga

kependidikan

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. f.

Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

F.

Pengendalian Mutu Pendidikan 1.

Penilaian Hasil Belajar a.

Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.

b.

Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi

pelaksanaan ujian

sekolah skala kabupaten. c.

Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten.

5

2.

Evaluasi a.

Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten.

b.

Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten.

3.

Akreditasi a.

4.

Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.

Penjaminan Mutu a.

Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

pendidikan

menengah

dan

pendidikan

nonformal

dalam

penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. b.

Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.

c.

Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.

d.

Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten.

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3

(1)

Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendidikan.

(2)

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendidikan. 6

Bagian Keempat Fungsi Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Dinas mempunyai fungsi : a.

perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;

b.

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pendidikan;

c.

pengawasan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pendidikan;

d.

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;

e.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Unsur-unsur Organisasi Pasal 6

Dinas terdiri dari unsur-unsur : a.

Pimpinan;

b.

Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub Bagian;

c.

Pelaksana adalah Bidang, Seksi-Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 7

(1)

Organisasi Dinas Terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

7

c. Bidang Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar, membawahkan: 1) Seksi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; 2) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar; 3) Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar.

d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan: 1) Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; 2) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Menengah; 3) Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah.

e. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, membawahkan: 1) Seksi Pendidikan Masyarakat; 2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; 3) Seksi Kursus dan Kelembagaan.

f. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, membawahkan: 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar; 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah; 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah.

g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009, tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Bidang Tugas Unsur Organisasi Paragraf 1 Kepala Dinas Pasal 8

(1)

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan

8

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

merumuskan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Pendidikan;

b.

menyelenggarakan penyiapan bahan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;

c.

menyelenggarakan penyiapan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang

tugasnya

sebagai

bahan

penyusunan

RPJPD

dan

RPJMD

Kabupaten; d.

menyelenggarakan pengumpulan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

e.

menyelenggarakan penyiapan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;

f.

menyelenggarakan

penghimpunan

dan

pengumpulan

bahan

rencana

strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Dinas Pendidikan; g.

menyelenggarakan penghimpunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;

h.

menyusun dan melaksanakan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah;

i.

membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Dinas;

j.

merumuskan kebijakan teknis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi yang meliputi perencanaan, penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kalender pendidikan, pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta masyarakat di bidang pendidikan,

k.

merencanakan dan menetapkan pendirian dan penutupan TK, SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Non Formal dan Informal, penerimaan dan perpindahan peserta didik TK, SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Non Formal dan Informal;

l.

melaksanakan sertifikasi bagi tenaga pendidik (guru);

m.

merumuskan kebijakan teknis yang meliputi : 1)

perencanaan operasional program pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;

9

2)

sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat Kabupaten;

3)

pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal;

4)

pemberian rekomendasi izin pendirian serta rekomendasi pencabutan izin satuan pendidikan dasar, menengah, non formal dan informal;

5)

pemberian dan pencabutan izin memimpin bagi kepala satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dikelola swasta serta pendidikan non formal dan informal;

6)

pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah standar nasional dan bertaraf internasional;

7) n.

pengembangan kemitraan pengelolaan pendidikan.

menyelenggarakan pembiayaan yang meliputi : 1)

penyediaan

bantuan

biaya

penyelenggaraan

pendidikan

dasar,

pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal; 2)

pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal;

o.

menyelenggarakan kegiatan kurikulum yang meliputi : 1)

koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar, pendidikan non formal dan informal;

2)

sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal;

3)

sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal;

4)

sosialisasi

dan

fasilitasi

implementasi

kurikulum

tingkat

satuan

pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal; 5)

penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar Taman Kanakkanak kurikulum muatan lokal, SD, SMP, SMA, SMK, pendidikan non formal dan informal;

6)

pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal.

10

p.

menyelenggarakan : 1)

pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal;

2)

pengawasan

pendayagunaan

bantuan

sarana

dan

prasarana

pendidikan; 3)

pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal;

4)

penyediaan

bantuan

sarana

dan

prasarana

penyelenggaraan

pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal; 5)

penyusunan rencana, pengadaan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan Informal;

6)

pengadaan

buku

pelajaran

dan

bahan

ajar

pendidikan

dasar,

pendidikan menengah, serta modul pembelajaran pendidikan non formal dan informal ; 7)

pemberian dukungan penyelenggaraan kegiatan pendidikan luar biasa antara lain penyediaan dan

q.

bantuan

tanah,

pembangunan / rehabilitasi

gedung

biaya pendidikan;

menyelenggarakan : 1)

perencanaan kebutuhan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan bagi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal;

2)

pengajuan usulan mutasi yang meliputi pengangkatan dan penempatan, kenaikan pangkat, pemberhentian / pensiun, alih tugas tenaga kependidikan PNS bagi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal;

3)

peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan bagi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal;

4)

pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, tenaga teknis pendidikan non formal dan informal;

5)

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier, kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan tingkat pendidikan dasar,

11

pendidikan menengah, tenaga teknis Pendidikan non formal dan informal; 6)

pemberhentian

pendidik

dan

tenaga

kependidikan

PNS

tingkat

pendidikan dasar, pendidikan menengah, tenaga teknis pendidikan non formal dan informal selain karena pelanggaran peraturan perundangundangan. r.

menyelenggarakan pengendalian mutu pendidikan yang meliputi : 1)

penilaian hasil belajar antara lain membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal,

2)

koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten,

3)

penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten,

4)

pelaksanaan program kegiatan belajar tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional,

5)

pelaksanaan

pengelolaan

tingkat

pendidikan

dasar,

pendidikan

menengah, penyelenggaraan program pendidikan non formal dan informal, 6)

pelaksanaan

penilaian

hasil

belajar

tingkat

pendidikan

dasar,

pendidikan menengah, Pendidikan non formal dan informal, 7)

pelaksanaan akreditasi tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, Pendidikan non formal dan informal,

8)

perencanaan biaya pendidikan tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, Pendidikan non formal dan informal, serta pengembangan soal ujian / penilaian hasil belajar peserta didik;

9)

pelaksanaan evaluasi pengaturan, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan

pada

pendidikan

dasar,

pendidikan

menengah

dan

pendidikan non formal dan informal skala kabupaten, 10)

pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal skala kabupaten, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, Pendidikan non formal dan informal;

11)

membantu

pemerintah

dalam

akreditasi

pendidikan

formal

dan

pendidikan non formal dan informal;

12

12)

supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal dan informal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan,

13)

supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional,

14)

supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu,

15)

evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten.

s.

menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa serta pemberian izin mutasi siswa;

t.

melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi;

u.

menyelenggarakan koordinasi dengan dinas lain;

v.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pelayanan Dinas Pendidikan;

w.

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Dinas Pendidikan;

x.

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

y.

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Dinas Pendidikan;

z.

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Dinas Pendidikan;

aa. mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundangundangan

dan

ketentuan-ketentuan

yang

berkaitan

dengan

Dinas

Pendidikan; bb. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Dinas Pendidikan; cc.

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;

dd. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; ee. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ff.

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

gg. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier; hh. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; ii.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

13

Paragraf 2 Sekretariat Pasal 9 (1)

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(2)

Sekretariat mengoordinir kegiatan bidang-bidang.

(3)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a.

penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

b.

perencanaan operasional kegiatan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;

c.

pengendalian

dan

pembinaan

administrasi

umum,

keuangan

dan

kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; d.

pengoordinasian penyusunan program dan laporan bidang-bidang;

e.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahkan : a.

Sub Bagian perencanaan;

b.

Sub Bagian keuangan;

c.

Sub Bagian umum dan kepegawaian. Pasal 10

Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

merumuskan rencana kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.

merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas;

c.

menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas;

d.

menghimpun bahan-bahan LPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya;

14

e.

menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Dinas Pendidikan pada masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

f.

menghimpun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;

g.

menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

h.

menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

i.

mengoordinasikan semua bidang dalam rangka menghimpun perencanaan kegiatan, evaluasi dan menganalisa data serta laporan hasil kegiatan;

j.

mempelajari, memahami dan melaksanakan

peraturan perundang-undangan,

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; k.

memberikan saran dan pertimbangan teknis administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada atasan;

l.

menyusun laporan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;

m.

membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

n.

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

o.

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

p.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

q.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Pasal 11

(1)

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Pendidikan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi : a.

perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari

15

masing-masing bidang pada Dinas Pendidikan; b.

pelaksanaan

perencanaan,

evaluasi

dan

pelaporan

yang

meliputi

penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Pendidikan; c.

pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Pendidikan;

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12 Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada Dinas; b. menyusun bahan rencana strategik (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) dari masing-masing bidang; c. mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Dinas Pendidikan pada masingmasing bidang sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten; d. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas; e. menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan kegiatan dari masing-masing bidang; f. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Dinas; g. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan dalam bidang pendidikan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan kabupaten; h. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati Dinas Pendidikan; i.

menyusun

bahan

laporan

akuntabilitas

kinerja

Dinas

sebagai

bahan

pertanggungjawaban kepada Bupati; j.

menghimpun, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data hasil kegiatan masingmasing bidang;

k. menyusun rekapitulasi bidang-bidang lingkup Dinas dalam penyusunan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau Provinsi; l.

menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai dengan 16

lingkup tugasnya; m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; n. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; p. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; q. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; r. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; s. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Pasal 13 (1)

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan pada Dinas Pendidikan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a.

perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Dinas Pendidikan;

b.

pelaksanaan administrasi keuangan pada Dinas Pendidikan;

c.

pembagian

pelaksanaan

tugas

administrasi

keuangan

pada

Dinas

Pendidikan; d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja administrasi keuangan Dinas; b. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; d. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan

17

PNS dan PTT serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; e. memverifikasi bukti-bukti SPJ dari para PPTK atas penggunaan dana GU; f. meneliti dan atau memverifikasi setiap pengajuan SPP kegiatan dengan ketersedian anggaran serta pembebanan pada kode rekening; g. menyiapkan SPM; h. melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan

pegawai negeri sipil dan PTT

lingkup Dinas; i.

melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

j.

menyelenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;

k. menyusun laporan realisasi anggaran Dinas setiap bulan dan triwulan; l.

menyusun laporan neraca dinas setiap triwulan dan akhir tahun;

m. menyusun catatan atas laporan keuangan; n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan

lingkup

tugas serta mencari alternatif pemecahannya; o. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; q. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; r. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; s. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; t. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Pasal 15 (1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Dinas Pendidikan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a.

perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan

18

dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; b.

pelaksanaan

urusan

tata

warkat,

kepegawaian,

kehumasan

dan

dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; c.

pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;

d.


Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran Dinas; b.

melaksanakan ketatawarkatan Dinas meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam rangka kelancaran tugas;

c.

menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Dinas;

d.

menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang Dinas;

e.

menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;

f.

menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Dinas;

g.

melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang lingkup Dinas;

h.

melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau penataan gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Dinas;

i.

melaksanakan penyusunan Daftar Barang Dinas menurut pengolongan dan kodifikasi barang;

j.

melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F;

k.

melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan bangunan;

l.

melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Dinas sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik pemerintah daerah;

m.

pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) pada Dinas; 19

n.

menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Dinas;

o.

menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

p.

melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Dinas;

q.

menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;

r.

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Dinas meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit

(PAK) Jabatan Fungsional,

pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP-3); s.

mengelola administrasi perjalanan dinas lingkup Dinas;

t.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

u.

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

v.

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

w.

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

x.

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

y.

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

z.

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

20

Paragraf 3 Bidang Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar Pasal 17

(1)

Bidang Taman Kanak – Kanak dan Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

mengatur,

menyelenggarakan, dan mengendalikan bidang Pendidikan Dasar.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi: a.

perencanaan operasional bidang pendidikan dasar;

b.

penyelenggaraan bidang pendidikan dasar;

c.

pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan bidang pendidikan dasar;

d.


(3)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar membawahkan; a.

Seksi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

b.

Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar;

c.

Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar.

Pasal 18

Bidang Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Pasal 17, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pendaftaran dan Pendataan;

b.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Pendaftaran dan Pendataan;

c.

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

d.

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima

tahunan

Bidang

Pendaftaran dan Pendataan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten; e.

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;

f.

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Bidang Pendaftaran dan Pendataan;

21

g.

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pendaftaran dan Pendataan;

h.

menyusun program penyelenggaraan bidang pendidikan dasar;

i.

mengendalikan dan membina penyelenggaraan bidang pendidikan dasar;

j.

merencanakan operasional pendidikan TK, SD dan SMP, tenaga teknis pendidikan dasar serta pengendalian mutu pendidikan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

k.

mengelola dan menganalisa pendidikan TK, SD dan SMP, Tenaga Teknis Pendidikan Dasar serta Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar;

l.

mengelola pembiayaan yang meliputi : 1)

penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan TK, SD dan SMP, Tenaga Teknis Pendidikan Dasar serta Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar;

2) m.

pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan.

mengelola kegiatan kurikulum yang meliputi : 1)

koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;

2)

sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan TK, SD dan SMP.

3)

sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar;

4)

sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan TK, SD dan SMP.

5)

penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar dan kurikulum muatan lokal, Pendidikan dasar.

6)

pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.

n.

mengelola kegiatan : 1)

pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan, pendidikan dasar.

2)

pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;

3)

pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan TK, SD dan SMP, Tenaga Teknis Pendidikan Dasar serta Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar;

4)

penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan TK, SD dan SMP, Tenaga Teknis Pendidikan Dasar serta Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar sesuai kewenangannya;

22

5)

penyusunan

rencana,

pengadaan

sarana

dan

prasarana

termasuk

pembangunan infrastruktur TK, SD dan SMP. 6)

pengadaan buku pelajaran dan bahan ajar TK, SD dan SMP.

7)

pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di sekolah pada satuan pendidikan TK, SD dan SMP, Tenaga Teknis Pendidikan Dasar serta Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar.

o.


peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan TK, SD dan SMP, Tenaga Teknis Pendidikan Dasar serta Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar;

2)

pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan TK, SD dan SMP, Tenaga Teknis Pendidikan Dasar serta Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar;

3)

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier, kemampuan profesional dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan TK, dan SD yang meliputi pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan

karier

kemampuan

profesional

dan

kesejahteraan,

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier, kemampuan profesional, kesejahteraan, serta pemberian penghargaan dan perlindungan. p.

mengelola pengembangan dan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa serta pemberian izin mutasi siswa;

q.

mengendalikan dan mengevaluasi mutu pendidikan yang meliputi: 1)

penilaian hasil belajar antara lain membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten;

2)

penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten;

3)

pelaksanaan program kegiatan belajar Taman Kanak-kanak dan kurikulum Sekolah Dasar;

4)

memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional;

5)

pelaksanaan pengelolaan Taman Kanak-kanak dan kurikulum Sekolah Dasar;

6)

pelaksanaan penilaian hasil belajar Taman Kanak-kanak dan kurikulum Sekolah Dasar;

7)

pelaksanaan akreditasi Taman Kanak-kanak dan kurikulum Sekolah Dasar serta pengembangan soal ujian/penilaian hasil belajar peserta didik;

8)

penjaminan mutu antara lain supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan TK, SD dan SMP, Tenaga Teknis Pendidikan Dasar serta Pengendalian Mutu

23

Pendidikan Dasar dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan; 9)

supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional,

10) supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan

mutu

serta

pemberian

penghargaan

dan

perlindungan

pendidikan; r.

menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain.

s.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pelayanan Bidang Pendidikan;

t.

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Pendidikan;

u.


v.

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Pendidikan;

w.

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang Pendidikan;

x.

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Pendidikan;

y.

melaksanakan pelaksanaan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Pendidikan;

z.


aa. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; bb. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; cc.


dd. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier; ee. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; ff.


Pasal 19

(1)

Seksi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan Seksi TK, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

24

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Taman

Kanak-Kanak,

Sekolah

Dasar

dan

Sekolah

Menengah

Pertama

mempunyai fungsi: a.

perencanaan kegiatan urusan TK, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

b.

pelaksanaan kegiatan urusan TK, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

c.

pengawasan pelaksanaan kegiatan urusan TK, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

d.


Pasal 20

Seksi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

b.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Taman KanakKanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

c.


d.


tahunan

Seksi

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten; e.

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;

f.

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

g.

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

h.

menyiapkan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan TK, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

i.

menyiapkan bahan pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar;

j.

melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian

25

TK, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; k.

Melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis TK, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

l.

melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan dasar;

m.

Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar;

n.

mengendalikan kegiatan perencanaan teknis TK, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

o.

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

p.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

q.

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

r.


s.

melaksanakan pelaksanaan program

pengawasan

internal

di lingkungan

Seksi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; t.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

u.

melaksanakan pelaksanaan program pengawasan internal di lingkungan bidang tugasnya;

v.

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

w.


x.

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

y.

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

z.

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

aa. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier; bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; cc.


26

Pasal 21

(1)

Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Tenaga Teknis Pendidikan Dasar.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar mempunyai fungsi: a.

perencanaan kegiatan urusan Tenaga Teknis Pendidikan Dasar;

b.

pelaksanaan urusan Tenaga Teknis Pendidikan Dasar;

c.

pembagian pelaksanaan tugas urusan Tenaga Teknis Pendidikan Dasar;

d.


Pasal 22

Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar;

b.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar;

c.


d.


tahunan

Seksi

Tenaga Teknis Pendidikan Dasar sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten; e.

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;

f.

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar;

g.

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar;

h.

menyiapkan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan Tenaga Teknis Pendidikan Dasar;

i.

Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar sesuai kewenangannya;

j.

Menyiapkan bahan Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga

27

kependidikan PNS untuk pendidikan dasar sesuai kewenangannya; k.

Menyiapkan bahan kebijakan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan dasar di kabupaten;

l.

Menyiapkan bahan kebijakan Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;

m.

Menyiapkan bahan kebijakan Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;

n.

Menyiapkan bahan kebijakan Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan dasar selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

o.


p.


q.


pengawasan

internal

di lingkungan

Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar; r.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar;

s.

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang tugasnya;

t.


u.


v.


w.


x.

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar dapat berjalan lancar;

y.

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;

z.


aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

(1)

Seksi

Pengendalian

Mutu

Pendidikan

Dasar

mempunyai

tugas

pokok

merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar.

28

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar mempunyai fungsi: a.

perencanaan kegiatan urusan pengendalian mutu pendidikan dasar;

b.

pelaksanaan urusan pengendalian mutu pendidikan dasar;

c.

pembagian pelaksanaan tugas urusan pengendalian mutu pendidikan dasar;

d.


Pasal 24

Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar;

b.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar;

c.


d.


tahunan

Seksi

Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten; e.


f.

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar;

g.

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar;

h.

menyiapkan

bahan

evaluasi

kinerja

penyelenggaraan

pengendalian

mutu

pendidikan dasar; i.

menyiapkan bahan pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar;

j.

melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten;

k.

Menyiapkan bahan-bahan Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten;

l.

Melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar skala kabupaten;

m.

melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan

29

anak usia dini, pendidikan dasar skala kabupaten; n.

Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar;

o.

melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;

p.

melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional;

q.

Melaksanakan Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.

r.

Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten;

s.


t.


u.

melaksanakan program

pengawasan

internal

di lingkungan

Seksi

Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar; v.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar;

w.


x.


y.


z.


aa. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas dapat berjalan lancar; bb. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier; cc.


dd. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4 Bidang Pendidikan Menengah Pasal 25

(1)

Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas

pokok

memimpin,

mengatur,

menyelenggarakan,

merencanakan

30

operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pendidikan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, Tenaga Teknis Pendidikan Menengah serta Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi: a.

perencanaan operasional urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Tenaga Teknis Pendidikan Menengah serta Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah;

b.

pengelolaan urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah

Kejuruan,

Tenaga

Teknis

Pendidikan

Menengah

serta

Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah; c.

pengendalian, evaluasi dan pelaporan Menengah

Atas

dan

Sekolah

Menengah

urusan pendidikan Sekolah Kejuruan,

Tenaga

Teknis

Pendidikan Menengah serta Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah; d.


(3)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan; a.

Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

b.

Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Menengah;

c.

Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah.

Pasal 26

Bidang Pendidikan Menengah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 25, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pendidikan Menengah;

b.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Pendidikan Menengah;

c.


d.


tahunan

Bidang

Pendidikan Menengah sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

31

e.


f.

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Bidang Pendidikan Menengah;

g.

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pendidikan Menengah;

h.

mengelola dan menganalisa pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Tenaga Teknis Pendidikan Menengah serta Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah;

i.


penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Tenaga Teknis Pendidikan Menengah serta Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah;

2)

pembiayaan

penjaminan

mutu

satuan

pendidikan

sesuai

dengan

kewenangannya. j.


koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;

2)

sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan Sekolah Menengah

Atas

dan

Sekolah

Menengah

Kejuruan,

Tenaga

Teknis

Pendidikan Menengah serta Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah; 3)

sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar;

4)

sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Tenaga Teknis Pendidikan Menengah serta Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah;

5)

penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar Taman Kanak-kanak, kurikulum muatan lokal, dan SD;

6)

pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.

k.


pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Tenaga Teknis Pendidikan Menengah serta Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah;

2)


32

3)

pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Tenaga Teknis Pendidikan Menengah serta Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah;

4)

penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Tenaga Teknis Pendidikan Menengah serta Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah sesuai kewenangannya;

5)

penyusunan

rencana,

pengadaan

sarana

dan

prasarana

termasuk

pembangunan infrastruktur SMA dan SMK; 6)

pengadaan buku pelajaran dan bahan ajar SMA dan SMK;

7)

pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Tenaga Teknis Pendidikan Menengah serta Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah.

l.


peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah

Kejuruan,

Tenaga

Teknis

Pendidikan

Menengah

serta

Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah; 2)

pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Tenaga Teknis Pendidikan Menengah serta Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah;

3)

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier, kemampuan profesional dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan SMA dan SMK yang meliputi pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan

karier

kemampuan

profesional

dan

kesejahteraan,

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier, kemampuan profesional, kesejahteraan, serta pemberian penghargaan dan perlindungan. m.

mengelola pengembangan dan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa serta pemberian izin mutasi siswa;

n.

mengendalikan dan mengevaluasi mutu pendidikan yang meliputi: 1)

penilaian hasil belajar antara lain membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten,

penyediaan

biaya

penyelenggaraan

ujian

sekolah

skala

kabupaten, pelaksanaan program kegiatan belajar SMA dan SMK, serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional,

33

pelaksanaan pengelolaan SMA dan SMK, pelaksanaan penilaian hasil belajar SMA dan SMK, pelaksanaan akreditasi SMA dan SMK serta pengembangan soal ujian/penilaian hasil belajar peserta didik; 2)

penjaminan mutu antara lain supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Tenaga Teknis Pendidikan Menengah serta Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu serta pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan, bahasa dan sastra.

o.

menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain;

p.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pelayanan Bidang Pendidikan Menengah;

q.

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Pendidikan Menengah;

r.


s.

mengendalikan

pelaksanaan

teknis

kegiatan

lingkup

Bidang

Pendidikan

Menengah; t.

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang Pendidikan Menengah;

u.

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Pendidikan Menengah;

v.

melaksanakan pelaksanaan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Pendidikan Menengah;

w.


x.

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

y.


z.




34

Pasal 27

(1)

Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi: a.

perencanaan kegiatan urusan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

b.

pelaksanaan urusan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

c.

pembagian pelaksanaan tugas urusan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

d.


Pasal 28

Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

b.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

c.


d.


tahunan

Seksi

Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten; e.


f.

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

g.

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

h.

menyiapkan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas dan

35

Sekolah Menengah Kejuruan; i.

Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan menengah;

j.

Melaksanakank koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten;

k.


l.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

m.


n.


o.

melaksanakan program

pengawasan

internal

di lingkungan

Seksi Sekolah

Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; p.


q.


r.


s.


t.


u.


v.


w.


Pasal 29

(1)

Seksi

Tenaga

Teknis

Pendidikan

Menengah

mempunyai

tugas

pokok

merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Tenaga Teknis Pendidikan Menengah.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Pendidikan Menengah mempunyai fungsi: a.

perencanaan kegiatan urusan Tenaga Teknis Pendidikan Menengah;

b.

pelaksanaan urusan Tenaga Teknis Pendidikan Menengah;

36

c.

pembagian pelaksanaan tugas urusan Tenaga Teknis Pendidikan Menengah;

d.


Pasal 30

Seksi Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pendidikan Menengah;

b.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Pendidikan Menengah;

c.


d.


tahunan

Seksi

Pendidikan Menengah sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten; e.


f.

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Pendidikan Menengah;

g.

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pendidikan Menengah;

h.

menyiapkan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan Tenaga Teknis Pendidikan Menengah;

i.

Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah sesuai kewenangannya;

j.

Menyiapkan bahan Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan menengah sesuai kewenangannya;

k.

Menyiapkan bahan kebijakan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan menengah di kabupaten;

l.

Menyiapkan bahan kebijakan Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan pendidikan menengah;

m.

Menyiapkan bahan kebijakan Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah;

n.

Menyiapkan bahan kebijakan Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan menengah selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

o.


37

p.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pendidikan Menengah;

q.


r.


s.


pengawasan

internal

di lingkungan

Seksi Pendidikan Menengah; t.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pendidikan Menengah;

u.


v.


w.


x.


y.


z.




Pasal 31

(1)

Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah mempunyai fungsi: a.

perencanaan kegiatan urusan pengendalian mutu pendidikan menengah;

b.

pelaksanaan urusan pengendalian mutu pendidikan menengah;

c.

pembagian pelaksanaan tugas urusan pengendalian mutu pendidikan

38

menengah; d.


Pasal 32

Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah;

b.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah;

c.


d.


tahunan

Seksi

Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten; e.


f.

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah;

g.

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah;

h.

menyiapkan

bahan

evaluasi

kinerja

penyelenggaraan

pengendalian

mutu

pendidikan menengah; i.

menyiapkan bahan pelaksanaan ujian nasional pendidikan menengah;

j.

Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten; Menyiapkan bahan-bahan Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten; Melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah skala kabupaten; melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah skala kabupaten; Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan menengah; Melaksanakank koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten; melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan; melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional; Melaksanakan Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala

k. l. m. n. o. p. q. r. s.

39

t.

kabupaten; melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

u.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah;

v.


w.


x.


pengawasan

internal

di lingkungan

Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah; y.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah;

z.


aa. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; bb. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan; cc. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; dd. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ee. membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; ff.


gg. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; hh. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5 Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Pasal 33

(1)

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai

tugas

mengoordinasikan,

pokok

merencanakan

mengendalikan,

mengevaluasi

operasional, dan

mengelola,

melaporkan

urusan

Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Kelembagaan.

40

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai fungsi: a.

perencanaan operasional urusan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Kelembagaan;

b.

pengelolaan urusan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Kelembagaan;

c.

pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Kelembagaan;

d.


(3)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Pendidikan NonFormal dan Informal, membawahkan; a.

Seksi Pendidikan Masyarakat;

b.

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

c.

Seksi Kursus dan Kelembagaan.

Pasal 34 Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;

b.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;

c.


d.


tahunan

Bidang

Pendidikan Non Formal dan Informal sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten; e.


f.

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;

g.

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;

h.

mengelola dan menganalisa Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Kelembagaan;

41

i.


penyediaan

bantuan

biaya

penyelenggaraan

Pendidikan

Masyarakat,

Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Kelembagaan; 2)

pembiayaan

penjaminan

mutu

satuan

pendidikan

sesuai

dengan

kewenangannya; i.


koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Kelembagaan;

2)

sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Kelembagaan;

3)

penyusunan

dan

penetapan

program

kegiatan

belajar

Pendidikan

Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Kelembagaan, dan kurikulum muatan lokal; 4)

pengawasan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Kelembagaan.

j.


pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana Pendidikan

Masyarakat,

Pendidikan

Anak

Usia

Dini,

Kursus

dan

Kelembagaan; 2)


3)

pengawasan penggunaan modul pembelajaran Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Kelembagaan;

4)

penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Kelembagaan sesuai kewenangannya;

5)

penyusunan

rencana,

pengadaan

sarana

dan

prasarana

termasuk

pembangunan infrastruktur pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal dan pendidikan non formal meliputi pendidikan keaksaraan pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan; 6)

pengadaan bahan ajar Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Kelembagaan.

k.


peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Kelembagaan;

42

2)

pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Kelembagaan;

3)

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier, kemampuan profesional dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan Pendidikan

Masyarakat,

Pendidikan

Anak

Usia

Dini,

Kursus

dan

Kelembagaan yang meliputi pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan karier kemampuan profesional dan kesejahteraan, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier, kemampuan profesional, kesejahteraan, serta pemberian penghargaan dan perlindungan. l.

menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain

m.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pelayanan Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;

n.

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;

o.


p.

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;

q.

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;

r.

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;

s.

melaksanakan pelaksanaan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;

t.


u.


v.


w.


x.


y.


z.


43

Pasal 35

(1)

Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Pendidikan Masayarakat.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi: a.

perencanaan kegiatan urusan pendidikan masyarakat;

b.

pelaksanaan urusan pendidikan masyarakat;

c.

pembagian pelaksanaan tugas urusan pendidikan masyarakat;

d.


Pasal 36

Seksi Pendidikan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pendidikan Masyarakat;

b.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Pendidikan Masyarakat;

c.


d.


tahunan

Seksi

Pendidikan Masyarakat sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten; e.


f.

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Pendidikan Masyarakat;

g.

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pendidikan Masyarakat;

h.

melaksanakan pendidikan masyarakat;

i.

melaksanakan pembiayaan yang meliputi : 1)

penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan masyarakat.

2)

pembiayaan

penjaminan

mutu

satuan

pendidikan

sesuai

dengan

kewenangannya; j.

melaksanakan kegiatan kurikulum yang meliputi : 1)

koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum pendidikan masyarakat;

44

2)

sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan masyarakat;

3)

penyusunan

dan

penetapan

program

kegiatan

belajar

pendidikan

masyarakat; k.

pengawasan pelaksanaan pendidikan masyarakat

l.

melaksanakan Kegiatan : 1)

pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan masyarakat;

2)


3)

pengawasan penggunaan modul pembelajaran pendidikan masyarakat;

4)

penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan masyarakat;

5)

penyusunan

rencana,

pengadaan

sarana

dan

prasarana

termasuk

pembangunan infrastruktur pendidikan masyarakat; 6) m.

pengadaan bahan ajar pendidikan masyarakat.

melaksanakan kegiatan : 1)

peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan masyarakat;

2)

pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan masyarakat;

3)

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier, kemampuan profesional dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan pendidikan masyarakat.

n.


o.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pendidikan Masyarakat;

p.


q.


r.


pengawasan

internal

di lingkungan

Seksi Pendidikan Masyarakat; s.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pendidikan Masyarakat;

t.


u.


45

v.


w.


x.


y.


z.


aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; bb. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 37

(1)

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Pendidikan anak Usia Dini.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi: a.

perencanaan kegiatan urusan pendidikan anak usia dini;

b.

pelaksanaan urusan pendidikan anak usia dini;

c.

pembagian

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

pelaksanaan tugas urusan;

fungsinya. Pasal 38

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

b.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

c.


d.


tahunan

Seksi

Pendidikan Anak Usia Dini sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten; 46

e.


f.

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

g.

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

h.

melaksanakan pendidikan anak usia dini;

i.

melaksanakan pembiayaan yang meliputi : 1)

penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;

2)

pembiayaan

penjaminan

mutu

satuan

pendidikan

sesuai

dengan

kewenangannya. j.

melaksanakan kegiatan kurikulum yang meliputi : 1)

koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal;

2)

sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal;

3)

penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal;

4)

pengawasan pelaksanaan kurikulum pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal.

k.


pengawasan

terhadap

pemenuhan

standar

nasional

sarana

dan

prasarana pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal; 2)


3)

pengawasan penggunaan modul pembelajaran pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal;

4)

penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal sesuai kewenangannya;

5)

penyusunan

rencana,

pengadaan

sarana

dan

prasarana

termasuk

pembangunan infrastruktur pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal; 6) l.

pengadaan bahan ajar pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal.


peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal;

2)

pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal;

3)

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kader, kemampuan profesional

47

dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang meliputi pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan karier kemampuan profesional dan kesejahteraan, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan

karier,

kemampuan

profesional,

kesejahteraan,

serta

pemberian penghargaan dan perlindungan. m.


n.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

o.


p.


q.


pengawasan

internal

di lingkungan

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; r.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

s.


t.


u.


v.


w.


x.


y.


z.



Pasal 39

(1)

Seksi Kursus dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Kursus dan Kelembagaan.

48

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Kursus dan Kelembagaan mempunyai fungsi: a.

perencanaan kegiatan urusan Kursus dan Kelembagaan;

b.

pelaksanaan urusan Kursus dan Kelembagaan;

c.

pembagian

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

pelaksanaan tugas urusan Kursus dan Kelembagaan;

fungsinya.

Pasal 40

Seksi Kursus dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kursus dan Kelembagaan;

b.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Kursus dan Kelembagaan;

c.


d.


tahunan

Seksi

Kursus dan Kelembagaan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten; e.


f.

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Kursus dan Kelembagaan;

g.

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Kursus dan Kelembagaan;

h.

pengawasan kegiatan pelaksanaan kursus dan kelembagaan;

i.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Kursus dan Kelembagaan;

j.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

k.


l.


m.


n.


pengawasan

internal

di lingkungan

Seksi Kursus dan Kelembagaan; o.

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,

49

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; p.


q.


r.


s.


t.


u.


v.


Paragraf 6 Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Pasal 41

(1)

Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai

tugas

pokok

merencanakan

operasional,

mengelola,

mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan sarana dan prasarana pendidikan dasar, sarana dan prasarana pendidikan menengah serta sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan mempunyai fungsi : a.

perencanaan operasional urusan sarana dan prasarana pendidikan dasar, sarana dan prasarana pendidikan menengah serta sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah;

b.

pengelolaan urusan sarana dan prasarana pendidikan dasar, sarana dan prasarana pendidikan menengah serta sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah;

c.

pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan sarana dan prasarana pendidikan dasar, sarana dan prasarana pendidikan menengah serta sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah;

50

d.


(3)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, membawahkan : a.

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;

b.

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;

c.

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah.

Pasal 42

Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41,

mempunyai

uraian tugas

sebagai

berikut : a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan;

b.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan;

c.


d.


tahunan

Bidang

Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten; e.


f.

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan;

g.

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan;

h.

Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal;

i.

Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;

j.

Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal;

k.

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran APBD pada Dinas;

l.

mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan,

51

triwulan dan tahunan yang akan dikoordinasikan sekretariat pada Dinas; m.

menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain;

n.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pelayanan Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan;

o.

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan;

p.


q.

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan;

r.

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan;

s.

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan;

t.

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan;

u.


v.


w.


x.


y.


z.



Pasal 43

(1)

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai fungsi : a.

perencanaan kegiatan urusan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;

52

b.

pelaksanaan urusan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;

c.

pembagian pelaksanaan tugas urusan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;

d.


Pasal 44

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;

b.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;

c.


d.


tahunan

Seksi

Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten; e.


f.

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;

g.

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;

h.

menyiapkan bahan kebijakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan dasar;

i.

menyiapkan bahan kebijakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;

j.

menyiapkan bahan kebijakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan dasar;

k.

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran APBD pada Dinas;

l.

mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan, triwulan dan tahunan yang akan dikoordinasikan sekretariat pada Dinas;

m.


n.


o.


53

p.

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;

q.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;

r.

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang tugasnya;

s.


t.


u.


v.


w.


x.


y.


z.


Pasal 45

(1)

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah mempunyai fungsi : a.

perencanaan kegiatan urusan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;

b.

pelaksanaan urusan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;

c.

pembagian pelaksanaan tugas urusan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;

d.


54

Pasal 46 Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah; b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah; c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten; d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten; e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati; f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah; g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah; h. menyiapkan bahan kebijakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah; i. menyiapkan bahan kebijakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan; j. menyiapkan bahan kebijakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah; k. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain; l. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja; m. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan; n. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah; o. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah; p. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang tugasnya; q. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; r. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan; s. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; t. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; u. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar dapat berjalan lancar; v. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier; w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

55

Pasal 47

(1)

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah mempunyai fungsi : a.

perencanaan kegiatan urusan Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah;

b.

pelaksanaan urusan Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah;

c.

pembagian pelaksanaan tugas urusan Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah;

d.


Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. b. c. d.

e. f. g. h. i. j. k. l.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah; menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah; menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten; mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten; menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati; menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah; menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah; menyiapkan bahan kebijakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah; menyiapkan bahan kebijakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan; menyiapkan bahan kebijakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan luar sekolah; melaksanakan koordinasi dengan seksi lain; menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

56

m. n. o. p. q.

r. s. t. u. v. w. x.

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan; melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah; menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah; melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang tugasnya; mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan; melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar dapat berjalan lancar; menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier; melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Paragraf 7 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 49

(1)

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan.

(2)

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(4)

Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

(5)

Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.

(6)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

57

B A B IV TATA

KERJA

Bagian Pertama Umum Pasal 50

(1)

Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

(2)

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas dilaksanakan oleh Kepala BidangKepala Bidang, Kepala Seksi-Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.

(3)

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

(4)

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Bagian Kedua Pelaporan Pasal 51

(1)

Kepala Dinas wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2)

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.

(3)

Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili Pasal 52

(1)

Sekretaris mewakili Kepala Dinas apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.

58

(2)

Apabila Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan/atau kemampuan.

BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 53

(1)

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Sekretaris Daerah.

(2)

Kepala Dinas wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat dan membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)

Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 54

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 55

(1)

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.

(2)

Dengan berlakunya Peraturan ini maka peraturan lain yang mengatur hal-hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

59

Pasal 56

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat pada tanggal 31 Desember 2009 BUPATI BEKASI ttd. H. SA’DUDDIN Diundangkan di Cikarang Pusat pada tanggal 31 Desember 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI ttd. H. DADANG MULYADI BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDDY ROHENDI Pembina Tingkat I NIP. 19560901 198203 1 011

60

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

Recommend Documents