BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR :

2009

PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR : 38 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI BEKASI Menimbang

: a. bahwa

dengan

telah

diundangkannya

Peraturan

Daerah

Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, termasuk di dalamnya Pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, guna melaksanakan

ketentuan

pasal

48

perlu

disusun

aturan

pelaksanaanya kedalam organisasi dan tata kerja yang meliputi kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas; b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7).

2

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi; 3. Bupati adalah Bupati Bekasi; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi; 5. Badan adalah Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bekasi; 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bekasi; 7. Unit Pelaksana Teknis yang disingkat UPT adalah unsur pelaksana operasional sebagian tugas Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan; 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Badan.

BAB II KEWENANGAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kewenangan Pasal 2

Dalam menyelenggarakan pelaksanan tugas, Badan mempunyai kewenangan ;

3

Bidang Lingkungan Hidup A.

Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup 1.

2.

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) a.

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten.

b.

Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

c.

Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat.

d.

Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) a.

Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten/kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.

b.

Pemberian rekomendasi UKL dan UPL.

c.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis

usaha dan/atau kegiatan yang wajib

dilengkapi AMDAL. d.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.

3.

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air a.

Pengelolaan kualitas air.

b.

Penetapan kelas air pada sumber air.

c.

Pemantauan kualitas air pada sumber air.

d.

Pengendalian pencemaran air pada sumber air.

e.

Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

f.

Penerapan

paksaan

pemerintahan

atau

uang

paksa

terhadap

pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya. g.

Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

4

4.

Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara. a.

Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak.

b.

Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.

c.

Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara.

d.

Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak.

e.

5.

Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut a.

Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut.

b.

Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut.

c.

Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut.

d.

Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan.

e.

Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut.

f.

Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut.

g.

Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.

6.

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan a.

Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup

skala

kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. b.

Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan.

c.

Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak.

5

d.

Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

7.

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa a.

Penetapan kriteria kabupaten baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.

b.

Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.

c.

Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak.

d.

Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.

8.

Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana a.

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana.

9.

b.

Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana.

c.

Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan.

Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup a.

Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada.

10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan a.

Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

b.

Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

c.

Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

6

11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan a.

Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) a.

Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kabupaten.

b.

Penyelenggaraan

diklat

di

bidang

lingkungan

hidup

sesuai

permasalahan lingkungan hidup.

13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup a.

Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup.

14. Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Lingkungan

15. Penegakan Hukum Lingkungan a.

Penegakan hukum lingkungan skala kabupaten.

16. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan a.

Pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan

b.

Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol.

17. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir a.

Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim.

b.

Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan.

c.

Pemantauan dampak deposisi asam.

18. Laboratorium Lingkungan a.

Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah. 7

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3

(1)

Badan

merupakan

unsur

pelaksana

Pemerintah

Kabupaten

di

bidang

pengendalian lingkungan hidup;

(2)

Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok Pasal 4

Badan

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

memimpin,

merumuskan,

menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang pengendalian lingkungan hidup serta energi dan sumberdaya mineral..

Bagian Keempat Fungsi Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Badan mempunyai fungsi : a.

perumusan kebijakan teknis pengendalian lingkungan hidup serta energi dan sumberdaya mineral;

b.

pemberian dukungan atas Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pengendalian lingkungan hidup serta energi dan sumberdaya mineral;

c.

pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi pengendalian lingkungan hidup serta energi dan sumberdaya mineral;

d.

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan

e.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8

BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Unsur-unsur Organisasi Pasal 6

Badan terdiri dari unsur-unsur : a. Pimpinan; b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub Bagian; c. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang-Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 7

(1)

Organisasi Badan terdiri atas : a.

Kepala Badan;

b.

Sekretariat, membawahkan :

c.

d.

1.

Sub Bagian Perencanaan;

2.

Sub Bagian Keuangan;

3.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan, membawahkan : 1.

Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup;

2.

Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan.

Bidang

Pengendalian

Pencemaran

dan

Kerusakan

Lingkungan,

membawahkan :

e.

f.

1.

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

2.

Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup, membawahkan; 1.

Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup;

2.

Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.

Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral, membawahkan; 1.

Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;

2.

Sub Bidang Geologi, Minyak dan Gas.

g.

Unit Pelaksana Teknis Badan;

h.

Kelompok Jabatan Fungsional.

9

(2)

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009, tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Bidang Tugas Unsur Organisasi Paragraf 1 Kepala Badan Pasal 8

(1)

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Uraian Tugas a.

merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam rangka kelancaran tugas;

b.

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD dalam bidang Pengendalian lingkungan

hidup

sebagai

bahan

penyusunan

RPJPD

dan

RPJMD

Kabupaten; c.

menyiapkan bahan-bahan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan bidang Pengendalian lingkungan hidup sebagai bahan penyusunan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan Kabupaten;

d.

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati pada bidang Pengendalian lingkungan hidup;

e.

menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;

f.

membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;

g.

menyiapkan

penyusunan

petunjuk

teknis

penyelenggaraan

kegiatan

Pengendalian lingkungan hidup; h.

menyusun rencana penyelenggaraan kegiatan Pengendalian lingkungan hidup;

i.

merumuskan dan menetapkan kebijakan kegiatan Pengendalian lingkungan hidup; 10

j.

membina dan mengevaluasi program dan kegiatan lingkungan hidup;

k.

merumuskan kebijakan dalam bidang lingkungan hidup;

l.

merencanakan dan melaksanakan program kegiatan di bidang lingkungan hidup;

m.

menyelenggarakan pelayanan informasi bidang lingkungan hidup;

n.

menetapkan sasaran program kegiatan dalam di bidang lingkungan hidup;

o.

merumuskan laporan akuntabilitas kinerja Kantor lingkungan hidup sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;

p.

menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian program kegiatan dan anggaran bidang lingkungan hidup;

q.

menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dalam kegiatan bidang lingkungan hidup;

r.

menyelenggarakan program waskat di lingkungan hidup;

s.

menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3, limbah cair dan udara;

t.

menghimpun bahan-bahan dan penyusunan peraturan/ petunjuk teknis perijinan serta rekomendasi pengelolaan limbah B3, limbah cair, dan lokasi TPS/TPA;

u.

menyelenggarakan

pengkajian

teknis,

penelaahan

dan

penyusunan

rekomendasi dokumen kajian lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) dan lokasi TPS/TPA, serta pembuatan/ penerbitan ijin pengumpulan, penyimpanan sementara dan lokasi pengolahan limbah B3, ijin pembuangan dan pemanfaatan limbah cair; v.

menghimpun

bahan-bahan

perencanaan/pelaksanaan

petunjuk

teknis

pengelolaan laboratorium pemerintah maupun swasta, penetapan baku mutu lingkungan hidup daerah, serta penerapan sistem manajemen lingkungan secara komprehensif; w.

menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan monitoring penerapan SNI, manajemen produksi bersih, standar kompetensi SDM bidang lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan skala kabupaten, serta laboratorium daerah pemerintah maupun swasta;

x.

menyelenggarakan kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3, limbah cair dan udara;

11

y.

menghimpun bahan-bahan dan penyusunan peraturan/petunjuk teknis pengawasan pelaksanaan perijinan serta rekomendasi pengelolaan limbah B3, limbah cair, dan lokasi TPS/TPA;

z.

menghimpun

bahan-bahan


petunjuk

teknis

pengawasan penetapan baku mutu lingkungan hidup daerah, serta penerapan sistem manajemen lingkungan secara komprehensif; aa. menghimpun

bahan-bahan


petunjuk

teknis

pengawasan dan pengelolaan, penetapan, pemantauan dan pengendalian kualitas air; bb. menyelenggarakan penanggulangan dan pengendalian pencemaran air dan kerusakan tata air; cc.

menghimpun

bahan-bahan


petunjuk

teknis

pengawasan dan pengelolaan, penetapan, pemantauan dan pengendalian kualitas udara; dd. melaksanakan penanggulangan dan pengendalian pencemaran udara meliputi pemantauan emisi dan ambient udara, serta kebisingan dan kebauan lingkungan; ee. menghimpun

bahan-bahan


petunjuk

teknis

pengawasan dan pengendalian kerusakan tanah, kebakaran hutan/lahan, serta keanekaragaman hayati; ff.

menghimpun bahan-bahan perumusan kebijakan daerah yang berkaitan dengan bidang pengendalian dampak lingkungan dan perubahan iklim;

gg. menyelenggarakan kegiatan pelestarian lingkungan yang rentan terhadap pencemaran air, ekosistem strategis dan pengkajian kearifan lingkungan dalam konservasi sumber daya alam; hh. menghimpun bahan-bahan dan penyusunan peraturan/ petunjuk teknis kegiatan pelestarian lingkungan, konservasi taman nasional, serta pelestarian suaka alam; ii.

menginventarisasi, menetapkan dan mengawasi serta operasi terhadap perdagangan spesies langka / dilindungi;

jj.

menyusun bahan penetapan penentuan aspek sosial budaya dalam penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan, serta penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana;

12

kk.

menghimpun bahan-bahan, merumuskan dan menetapkan peraturan daerah di bidang penerapan instrument ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;

ll.

menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan instrumen ekonomi dalam pengelolaan

sumber

daya

alam

serta


pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; mm. menyusun dan menetapkan otorita komponen daerah di bidang rekayasa genetika; nn. menyusun perencanaan dan petunjuk pelaksanaan serta melaksanakan koordinasi dalam pensuksesan program adipura; oo. mengembangkan peraturan daerah yang terkait dengan disinsentif ekonomi bagi pelaku usaha dan pemberian insentif pengelolaan lingkungan hidup; pp. mengembangkan

kebijakan

analisis

biaya

manfaat,

efektif

dalam

mengalokasikan sumber daya dan lingkungan; qq. menyusun bahan penetapan jasa yang bergerak di bidang jasa lingkungan hidup dan daerah wisata/potensi wisata yang dapat dikembangkan; rr.

menyelenggarakan koordinasi dan penetapan kebijakan serta pengawasan/ pemantauan konservasi dan pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati;

ss.

menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

tt.

mengembangkan sistem manajemen informasi dan pengelolaan database serta sistem pemantauan kondisi dan potensi keanekaragaman hayati;

uu. menetapkan, melestarikan, mengatur dan melindungi keanekaragaman hayati daerah meliputi tumbuhan, satwa liar, mikroorganisme dan plasma nutfah; vv.

menyelenggarakan pendataan dan pengusulan calon peserta kalpataru dan sekolah berbudaya lingkungan;

ww. menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan peserta kalpataru dan sekolah berbudaya lingkungan; xx.

menyelenggarakan konservasi ex-situ dan in-situ;

yy.

membuat peraturan perundang-undangan daerah kabupaten di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah;

zz.

menyusun data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala kabupaten;

aaa.

menyusun data dan informasi cekungan air tanah skala kabupaten; 13

bbb.

memberikan kajian/rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penerapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten;

ccc.

memberikan pembinaan terhadap izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;

ddd.

memberikan pembinaan terhadap izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;

eee.

membina dan Mengawasi pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;

fff.

memberikan pembinaan terhadap izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan 1*MDN di wilayah kabupaten;

ggg.

mengelola, membina dan mengawasi pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah kabupaten;

hhh.

membina dan mengawasi keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan

iii.

pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan

jjj.

peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten;

kkk.

membina dan mengawasi pengusahaan KP dalam wilayah kabupaten;

lll.

membina

dan

mengawasi

Keselamatan

dan

Kesehatan

Kerja,

lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kabupaten; mmm.

menetapkan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kabupaten;

nnn.

membina dan mengawasi pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten;

ooo.

menetapkan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/ kota; 14

ppp.

mengelola data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah kabupaten;

qqq.

menetapkan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah kabupaten;

rrr.

mengusulkan pengangkatan dan membina inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten;

sss.

mengelola air bawah tanah, yang meliputi : 1)

pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, norma, persyaratan dan kriteria di bidang air bawah tanah;

2)

melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dan/atau mata air;

3)

penyiapan kelembagaan, sumberdaya manusia, pengusahaan dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air bawah tanah;

4)

melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi air bawah tanah;

5)

pengaturan peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan atau mata air;

6)

pemberian pembinaan dan kajian/rekomendasi teknis terhadap izin eksplorasi

air

bawah

tanah,

izin

pengeboran

(SIP),

izin

pengambilan air bawah tanah (SIPA), izin penurapan (SIP) dan izin pengambilan mata air (SIPMA); 7)

pemberian pembinaan terhadap izin juru bor (SDB) air bawah tanah;

8)

pembinaan terhadap izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT);

9)

penetapan dan pengaturan sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air bawah tanah;

10)

pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air bawah tanah dan/atau mata air dalam wilayahnya;

15

11)

mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah.

ttt.

menginventarisir energi dan sumberdaya mineral, yang meliputi : 1)

pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi primer hasil penyelidikan umum dan eksplorasi energi dan sumber daya mineral non migas pemerintah daerah skala lebih besar 1 : 100.000;

2)

pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi sekunder hasil kegiatan instansi terkait dan perusahaan di bidang pertambangan umum di daerah;

3)

pelaksanaan pengelolaan sistem informasi energi dan sumber daya mineral non migas di daerah/Bank Data Energi dan Sumberdaya Mineral Daerah;

4)

penyampaian laporan hasil kegiatan inventarisasi energi dan sumberdaya mineral non migas di daerah kepada pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri serta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

uuu.

melaksanakan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah;

vvv.

melaksanakan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi;

www.

menetapkan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi;

xxx.

menetapkan

pengelolaan

lingkungan

geologi,

geologi teknik,

kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi; yyy.

melaksanakan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi;

zzz.

melaksanakan kebijakan teknis mitigasi bencana geologi;

aaaa.

melakukan inventarisasi dan pengelolaan kawasan rawan bencana geologi;

bbbb.

melaksanakan koordinasi mitigasi bencana geologi;

cccc.

mengelola informasi bencana geologi;

dddd.

melaksanakan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional ;

eeee.

mengelola data dan informasi geologi; 16

ffff.

melaksanakan survey dasar geologi dan tematik skala lebih besar atau sama dengan 1 : 50.000;

gggg.

menanggulangi bencana alam geologi, yang meliputi : 1)

pembuatan peta zona kerentanan gerakan tanah skala lebih besar dari skala 1 : 125.000;

2) hhhh.

melakukan pemantauan bencana gerakan tanah.

mengelola kawasan kars, yang meliputi: 1)

melakukan inventarisasi kawasan kars;

2)

melakukan penyelidikan untuk menentukan klasifikasi kawasan kars;

3)

pembuatan skala kawasan kars skala lebih besar atau sama dengan skala 1:100.000.

iiii.

mengelola

pengusahaan

pertambangan

umum

dalam

wilayah

Kabupaten, yang meliputi : 1)

pertambangan umum (KP), yang meliputi: 1.1)

pemberian

kajian/rekomendasi

teknis

dan

pembinaan

terhadap Izin/KP Penyediaan Umum, Izin/KP Eksplorasi, Izin/KP Eksploitasi, Izin/KP Pengolahan dan Pemurnian Izin/KP Pengangkutan/penjualan; 1.2)

pembinaan terhadap Izin/KP Penugasan;

1.3)

pemberian

kajian/rekomendasi

teknis

dan

pembinaan

terhadap Perpanjangan Izin/KP Penyelidikan Umum, Izin/KP Eksplorasi, Izin/KP Eksploitasi, Izin/KP pengolahan dan pemurnian serta Izin/KP pengangkutan/penjualan; 1.4)

memberikan pembinaan

kajian/rekomendasi

teknis

dan

terhadap Peningkatan KP eksplorasi ke KP

Eksploitasi; 1.5)

pelaksanaan pembatalan penyelidikan umum, izinn /KP eksplorasi, izin / KP Eksploitasi, Izin/KP Pengolahan dan Pemurnian serta Izin/KP pengangkutan/penjualan.

2)

pertambangan umum (KK/PKP2B), yang meliputi : 2.1)

Persetujuan Prinsip Aplikasi;

2.2)

Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan;

17

2.3)

Persetujuan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum, kegiatan Eksplorasi,

konstruksi,

studi

kelayakan

dan

operasi/produksi; 2.4)

Perpanjangan

Surat

Perpanjangan

Tahap

Izin

Penyelidikan

Kegiatan

Pendahuluan,

Penyelidikan

Umum,

Pendahuluan, Konstruksi, studi kelayakan;

3)

2.5)

Perpanjangan tahap kegiatan operasi/produksi;

2.6)

Pembatalan/Terminasi.

rekomendasi/Persetujuan/Izin non inti, yang meliputi : 3.1)

Surat keterangan izin peninjauan (SKIP);

3.2)

Surat izin bekerja eksplorasi;

3.3)

Surat izin produksi/tambah percontohan;

3.4)

Surat izin pengiriman contoh (bulk sampling);

3.5)

Penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR);

3.6)

Perubahan batas/luas wilayah KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi dan KP Eksploitasi;

3.7)

Pemindahan KP;

3.8)

Suspensi/penundaan kegiatan;

3.9)

Persetujuan rencana kerja dan biaya serta persetujuan perubahannya;

3.10)

Izin usaha jasa pertambangan;

3.11)

Persetujuan perubahan pemegang saham;

3.12)

Persetujuan perubahan mitra kerja asing dan nasional;

3.13)

Persetujuan pencairan security deposit;

3.14)

Persetujuan pencairan jaminan kesungguhan;

3.15)

Persetujuan

kontrak jual

beli

hasil

tambang

bagi

perusahaan yang berafiliasi; 3.16)

Rekomendasi perubahan akte pendirian perusahaan;

3.17)

Rekomendasi perubahan investasi;

3.18)

Rekomendasi konsolidasi biaya;

3.19)

Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);

3.20)

Rekomendasi izin tenaga kerja asing;

3.21)

Rekomendasi barang modal; 18

3.22)

Rekomendasi Re-Ekspor barang/peralatan;

3.23)

Rekomendasi penghapusan barang modal;

3.24)

Rekomendasi

penggunaan

alat

berat

pada

kawasan

pertambangan; 3.25)

Rekomendasi survey clearance survey udara;

3.26)

Rekomendasi pengembangan pelabuhan khusus kegiatan tambang;

3.27)

Rekomendasi pengoperasian pelabuhan khusus kegiatan tambang;

3.28)

Pengujian kelayakan dan pemberian izin operasi kapal keruk/kapal hisap;

3.29)

Pemeriksaan kelayakan dan pemberian izin gudang bahan peledak;

3.30)

Pengujian kelayakan tanki dan pemberian izin penimbunan bahan bakar; cair;

3.31)

Pengujian kelayakan dan pemberian izin alat angkut orang (Derek);

3.32)

Pengujian rekomendasi kelayakan pabrik zat asam dan asitelin;

3.33)

Pengujian dan persetujuan modifikasi alat tambang;

3.34)

Pengesahan kepala/wakil kepala teknik tambang;

3.35)

Izin juru ledak (kartu izin meledakan);

3.36)

Memberikan Persetujuan ketinggian dan kemiringan jenjang galian tambang; dan timbunan verbuden, tailing, bahan tok dan bahan galian;

4)

tugas evaluasi dan persetujuan, yang meliputi : 4.1)

Merumuskan rencana penutupan tambang;

4.2)

Merumuskan

rencana

kegiatan

pengelolaan

dan

pemantauan lingkungan pada tahap suspensi; 4.3)

Merumuskan

laporan triwulan

realisasi

pengelolaan

dan pemantauan lingkungan pasca tambang; 4.4)

Merumuskan laporan triwulan realisasi pengelolaan dan pemantauan masa suspensi;

4.5)

Merumuskan Laporan kinerja pengelolaan lingkungan, yang meliputi : 19

4.5.1)

Rencana tahunan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

4.5.2)

Realisasi

reklamasi

untuk

penetapan

jaminan

reklamasi; 4.5.3)

Laporan

triwulan

realisasi

pengelolaan

dan

pemantauan lingkungan; 4.5.4)

Laporan semesteran pengguna lahan;

4.5.5)

Laporan

tahunan

realisasi

pengelolaan

dan

pemantauan lingkungan; 4.5.6)

Laporan

reklamasi

untuk

pelepasan

jaminan

reklamasi

untuk

pelepasan

jaminan

reklamasi; 4.5.7)

Laporan reklamasi;

4.5.8)

Laporan terjadinya kasus lingkungan;

4.5.9)

Laporan

penanganan/pengendalian

kasus

lingkungan.

5)

4.6)

Merumuskan laporan kemajuan reklamasi;

4.7)

Merumuskan kebijakan teknis jaminan reklamasi;

4.8)

Merumuskan evaluasi laporan K-3 Perusahaan;


Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

5.2)

Lingkungan, yang meliputi : 5.2.1)

Inspeksi rutin;

5.2.2)

Inspeksi terjadinya kasus lingkungan;

5.2.3)

Pengujian kelayakan prasarana-sarana;

5.2.4)

Pengujian kualitas lingkungan;

5.3)

Konservasi;

5.4)

Penggunaan tenaga kerja;

5.5)

Produksi;

5.6)

Barang modal;

5.7)

Pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri;

5.8)

Investasi, divestasi dan keuangan;

5.9)

Penerapan standar pertambangan;

5.10)

Jasa pertambangan;

5.11)

Inspeksi kasus lingkungan. 20

jjjj.

memberikan persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi;

kkkk.

rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi;

llll.

memberikan pembinaan terhadap izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua belas) mil laut;

mmmm. memberikan pembinaan terhadap izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi; nnnn.

memberikan rekomendasi lokasi pendirian kilang;

oooo.

memberikan pembinaan terhadap izin pendirian depot lokal;

pppp.

memberikan pembinaan terhadap izin pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU);

qqqq.

memberikan pembinaan terhadap Memberikan pembinaan terhadap Izin pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah;

rrrr.

memberikan pembinaan terhadap Izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;

ssss.

memberikan

persetujuan

surat

keterangan

terdaftar

perusahaan

penunjang kecuali yang bergerak di bidang pabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi; tttt.

merumuskan bahan penetapan peraturan daerah kabupaten di bidang energi dan ketenagalistrikan;

uuuu.

merumuskan

Rencana

Umum

Ketenagalistrikan

Daerah

(RUKD)

kabupaten; vvvv.

memberikan IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten;

wwww.

merumuskan kebijakan teknis harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten;

xxxx.

pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten;

yyyy.

memberikan IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten;

21

zzzz.

memberikan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten;

aaaaa.

memberikan pembinaan terhadap izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;

bbbbb.

membina dan mengawasi pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kabupaten;

ccccc.

menyediakan listrik pedesaan di wilayah kabupaten;

ddddd.

pengangkatan

dan

pembinaan

inspektur

ketenagalistrikan

serta

pembinaan jabatan fungsional kabupaten; eeeee.

menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah yang meliputi : 1)

mengumpulkan dan mengolah data kelistrikan daerah;

2)

membuat prakirakan kebutuhan tenaga listrik daerah;

3)

membuat prakiraan kebutuhan investasi penyediaan tenaga listrik daerah;

4)

menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah;

5)

menyampaikan rencana umum ketenagalistrikan daerah kepada Pemerintah dan Gubernur;

fffff.

menyelenggarakan

pembinaan

terhadap

perizinan

usaha

usaha

ketenagalistrikan

yang

ketenagalistrikan melalui kegiatan : 1)

memproses

permohonan

izin

meliputi : 1.1)

Usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang fasilitas instalasinya tidak terhubung dengan grid nasional yang wilayah usahanya di dalam wilayah kabupaten/kota;

1.2)

Usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya di dalam wilayah kabupaten/kota;

1.3)

Usaha penunjang tenaga listrik (UPL) yang berdomisili di dalam wilayah kabupaten/kota.

2)

melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi atas pelaksanaan usaha dari pemegang saham;

22

3)

melakukan evaluasi atas pemegang

izin

laporan

yang

pelaksanaan usaha

meliputi

aspek

dari

teknis,

keselamatan/keamanan, pelayanan dan lingkungan; 4)

menyampaikan

laporan

penyelenggaraan

perizinan

kepada

Pemerintah dan Gubernur. ggggg.

melakukan

penegakan

hukum

dan

pengawasan

di

bidang

ketenagalistrikan di daerah melalui Kegiatan : 1)

melakukan pengawasan atas ditaatinya peraturan perundangundangan di bidang ketenagalistrikan;

2)

melakukan

penyelidikan

atas

tindak

pidana

di

bidang

ketenagalistrikan; 3)

melakukan pengawasan atas ditaatinya standar/persyaratan/norma teknik dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;

4)

menyelenggarakan pembinaan di bidang ketenagalistrikan;

5)

menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan hukum, pengawasan dan pembinaan kepada Pemerintah dan Gubernur.

hhhhh.

menyelenggarakan

kebijakan

program

pemerintah

di

bidang

pemanfaatan energi melalui Kegiatan : 1)

menyusun program Pemerintah Daerah dalam bidang energi, yaitu program diverifikasi energi, intensifikasi energi, konservasi energi dan program pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan dalam rangka menunjang kebijakan Pemerintah Daerah di bidang energi;

2)

menyusun program Pemerintah Daerah di bidang energi;

3)

mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sumber energi dan pemanfaatan energi daerah;

4)

menyelenggarakan penyuluhan di bidang energi;

5)

menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan program dan

penerapan

kebijakan

energi

kepada

Pemerintah

dan

Gubernur. iiiii.

menghitung produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah;

23

jjjjj.

memberikan rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah kabupaten;

kkkkk.

menyelenggarakan

pembinaan

terhadap

izin

pembukaan

kantor

perwakilan perusahaan sub sektor migas; lllll.

mengawasi dan mengendalikan pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten;

mmmmm.

memantau dan menginventarisir penyediaan, penyaluran dan

kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kabupaten; nnnnn.

memberikan

rekomendasi

lokasi

pendirian

kilang

dan

tempat

penyimpanan migas; ooooo.

memberikan rekomendasi izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);

ppppp.

memberikan rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;

qqqqq.

mengusulkan Pengangkatan dan membina inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten;

rrrrr.

memfasilitasi penyelenggaraan assessment kerja sama dengan lembaga assessment ESDM;

sssss.

mengusulkan peserta diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kabupaten;

ttttt.

menyiapkan bahan persetujuan dan penetapan urusan pemerintahan daerah kabupaten yang ditugaspembantuan kepada pemerintah desa sesuai dengan lingkup tugasnya;

uuuuu.

menyelenggarakan

administrasi

keuangan

dan

aset

daerah

di

lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; vvvvv.

mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;

24

wwwww. menyampaikan Laporan Keuangan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Daerah; xxxxx.

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan

yang

berkaitan

dengan

lingkup

tugas

pada

Badan

Pengendalian Lingkungan Hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; yyyyy.

melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan lingkup tugas pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;

zzzzz.

membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

aaaaaa. membina bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; bbbbbb. menilai

hasil

kerja

bawahan

secara

berjenjang

untuk

bahan

pengembangan karier; cccccc.

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

dddddd. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2 Sekretariat Pasal 9

(1)

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(2)

Sekretariat mengoordinir kegiatan bidang-bidang.

25

(3)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a.

penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

b.

perencanaan operasional kegiatan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;

c.

pengendalian

dan

pembinaan

administrasi

umum,

keuangan

dan

kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; d.

pengoordinasian penyusunan program dan laporan bidang-bidang;

e.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahkan : a.

Sub Bagian perencanaan;

b.

Sub Bagian keuangan;

c.

Sub Bagian umum dan kepegawaian.

Pasal 10

Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

merumuskan rencana kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.

merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas;

c.

menyusun laporan akuntabilitas kinerja badan;

d.

menghimpun bahan-bahan LPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya;

e.

menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan badan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah pada masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

f.

menghimpun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;

g.

menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

h.

menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

i.

mengoordinasikan semua bidang dalam rangka menghimpun perencanaan kegiatan, evaluasi dan menganalisa data serta laporan hasil kegiatan;

26

j.

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

k.

memberikan saran dan pertimbangan teknis administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada atasan;

l.

menyusun laporan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;

m.

membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

n.

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

o.

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

p.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

q.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

(1)

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi : a.

perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah;

b.

pelaksanaan

perencanaan,

evaluasi

dan

pelaporan

yang

meliputi

penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah; c.

pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah;

27

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada Badan; b. menyusun bahan rencana strategik (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) dari masing-masing bidang; c. mengumpulkan

bahan

RPJPD,

Lingkungan Hidup Daerah

RPJMD

dan

RKPD

Badan

pada masing-masing bidang

Pengendalian

sebagai bahan

penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten; d. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan; e. menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan kegiatan dari masing-masing bidang; f. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Badan; g. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan dalam bidang pengendalian lingkungan hidup daerah sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan kabupaten; h. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah; i.

menyusun

bahan

laporan

akuntabilitas

kinerja

Dinas

sebagai

bahan

pertanggungjawaban kepada Bupati; j.

menghimpun, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data hasil kegiatan masingmasing bidang;

k. menyusun rekapitulasi bidang-bidang lingkup Badan dalam penyusunan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau Provinsi; l.

menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai dengan lingkup tugasnya;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; n. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

28

o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; p. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; q. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; r. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; s. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

(1)

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a.

perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah ;

b.

pelaksanaan administrasi keuangan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah ;

c.

pembagian

pelaksanaan

tugas

administrasi

keuangan

pada

Badan

Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah ; d.


Pasal 14

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja administrasi keuangan Badan; b. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkup Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; d. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan

29

PNS dan PTT serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; e. memverifikasi bukti-bukti SPJ dari para PPTK atas penggunaan dana GU; f. meneliti dan atau memverifikasi setiap pengajuan SPP kegiatan dengan ketersedian anggaran serta pembebanan pada kode rekening; g. menyiapkan SPM; h. melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai; i.

melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

j.

menyelenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;

k. menyusun laporan realisasi anggaran Badan setiap bulan dan triwulan; l.

menyusun laporan neraca dinas setiap triwulan dan akhir tahun;

m. menyusun catatan atas laporan keuangan; n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan

lingkup

tugas serta mencari alternatif pemecahannya; o. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; q. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; r. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; s. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; t. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

(1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah.

30

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a.

perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;

b.

pelaksanaan

urusan

tata

warkat,

kepegawaian,

kehumasan

dan

dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; c.

pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;

d.


Pasal 16

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran Badan;

b.

melaksanakan ketatawarkatan Badan meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam rangka kelancaran tugas;

c.

menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Badan;

d.

menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang Badan;

e.

menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;

f.

menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Dinas;

g.

melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang lingkup Badan;

h.

melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau penataan gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Badan;

i.

melaksanakan penyusunan Daftar Barang Badan menurut pengolongan dan kodifikasi barang;

j.

melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F;

k.

melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan

31

bangunan; l.

melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Badan sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik pemerintah daerah;

m.

pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) pada Badan;

n.

menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Badan;

o.

menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

p.

melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Badan;

q.

menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;

r.

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Badan meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit

(PAK) Jabatan Fungsional,

pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP-3); s.

mengelola administrasi perjalanan dinas lingkup Badan;

t.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

u.

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

v.

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

w.

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

x.

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

32

y.

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

z.

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3 Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan Pasal 17

(1) Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan tata lingkungan dan analisis dampak lingkungan;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan mempunyai fungsi : a.

perencanaan operasional urusan pengendalian tata lingkungan dan analisis dampak lingkungan;

b.

pengelolaan urusan tata lingkungan dan analisis dampak lingkungan;

c.

pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan tata lingkungan dan analisis dampak lingkungan;

d.


(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan, membawahkan : a.

Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup;

b.

Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan.

Pasal 18

Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana pada Pasal 17, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan;

33

b.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan;

c.

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

d.

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima

tahunan

bidang

sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten; e.

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;

f.

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan;

g.

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan;

h.

mengelola dan menganalisa urusan Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan;

i.

menyelenggarakan penyusunan masukan perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan berdasarkan hasil penataan lingkungan hidup;

j.

Rekomendasi Ijin Pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair;

k.

menyelenggarakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana dalam bidang Amdal;

l.

menyelenggarakan kegiatan pengembangan peningkatan profesionalisme Amdal;

m.

menyiapkan bahan-bahan penyusunan layanan informasi dalam bidang Amdal;

n.

menyiapkan bahan-bahan petunjuk teknis dan operasional Amdal;

o.

menyiapkan bahan-bahan, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data statistik hasil kegiatan Amdal;

p.

Melaksanakan monitoring dari pengelolaan dan pemantauan lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) yang dilakukan oleh industri;

q.

menyiapkan

bahan-bahan

penyusunan

peraturan/petunjuk

teknis

serta

rekomendasi pengelolaan , limbah cair. r.

menyelenggarakan pengkajian teknis, penelaahan dan penyusunan rekomendasi dokumen kajian lingkungan (AMDAL/UKL-UPL).

s.

menyiapkan bahan-bahan perencanaan/pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan laboratorium pemerintah maupun swasta,

t.

penetapan baku mutu lingkungan hidup daerah, serta penerapan

sistem

manajemen lingkungan secara komprehensif; u.

menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan monitoring penerapan SNI, manajemen produksi bersih, standar kompetensi SDM bidang lingkungan hidup,

34

penegakan hukum lingkungan skala kabupaten, serta laboratorium daerah pemerintah maupun swasta; v.

menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain

w.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pelayanan Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan;

x.

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan;

y.

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

z.

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan;

aa. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan; bb. mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan; cc.

melaksanakan

program

pengawasan

internal

di

lingkungan

bidang

Tata

Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan; dd. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan; ee. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; ff.

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

gg. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; hh. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier; ii.


jj.


Pasal 19

(1) Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan penataan lingkungan hidup.

35

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : a.

perencanaan kegiatan urusan penataan lingkungan hidup;

b.

pelaksanaan urusan penataan lingkungan hidup;

c.

pembagian pelaksanaan tugas urusan penataan lingkungan hidup;

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 20

Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup;

b.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup;

c.


d.

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

e.


f.

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup:

g.

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup;

h.

Rekomendasi Ijin Pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair;

i.

menyelenggarakan inventarisasi permasalahan program dan kegiatan dalam bidang Penataan lingkungan hidup;

j.

melaksanakan penyusunan masukan perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan berdasarkan hasil penataan lingkungan hidup;

k.

melakukan penataan sumber daya manusia melalui sekolah bebudaya lingkungan, adipura, menginventarisir perusahaan yang bersertifikasi lngkungan;

l.

Melaksanakan monitoring dari pengelolaan dan pemantauan lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) yang dilakukan oleh industri;

m.

melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain;

36

n.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup;

o.

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

p.


q.

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup;

r.

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

s.

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;

t.

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

u.


v.


w.

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;

x.


y.


Pasal 21

(1)

Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan analisis dampak lingkungan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan mempunyai fungsi : a.

perencanaan kegiatan urusan analisis dampak lingkungan;

b.

pelaksanaan urusan analisis dampak lingkungan;

37

c.

pembagian pelaksanaan tugas urusan analisis dampak lingkungan;

d.


Pasal 22

Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan;

b.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan;

c.


d.

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

e.


f.

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan:

g.

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan;

h.

melaksanakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana dalam bidang Amdal;

i.

menyelenggarakan kegiatan pengembangan peningkatan profesionalisme Amdal;

j.

menyiapkan bahan-bahan penyusunan layanan informasi dalam bidang Amdal;

k.

menyiapkan bahan-bahan petunjuk teknis dan operasional Amdal;

l.

menyiapkan bahan-bahan, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data statistik hasil kegiatan Amdal;

m.

melaksanakan pengkajian teknis, penelaahan dan penyusunan rekomendasi dokumen kajian lingkungan (AMDAL/UKL-UPL);

n.

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan

dan

monitoring

penerapan

SNI,

manajemen produksi bersih, standar kompetensi SDM bidang lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan skala kabupaten, serta laboratorium daerah pemerintah maupun swasta; o.


p.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan;

38

q.


r.


s.

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan;

t.


u.


v.


w.


x.


y.


z.


aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4 Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pasal 23

(1)

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan :

39

a.

perencanaan operasional urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

b.

pengelolaan urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

c.

pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

d.


(3)

Dalam

meyelenggarakan

tugas

pokok

dan

fungsi

Bidang

Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan : a.

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

b.

Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

Pasal 24

Bidang

Pengendalian

Pencemaran

dan

Kerusakan

Lingkungan

dalam

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana pada Pasal 23, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

b.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

c.


d.


tahunan

bidang



f.

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

g.

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

h.

Mengelola dan menganalisa urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

i.

Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian serta pengelolaan pelestarian lingkungan;

40

j.

Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengendalian pencemaran air, udara dan limbah padat dari sumber manufaktur, pengembangan energi dan migas, kehutanan, pertanian, perkebunan,

kegiatan domestik serta pengendalian

pencemaran udara dari sumber bergerak; k.

Menyelenggarakan pengendalian pemantauan dan kepengawasan analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;

l.

Menyelenggarakan pengendalian pemantauan dan kepengawasan analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri;

m.

Melakukan penyiapan bahan perumsan kebijakan dan pengembangan pedoman teknis serta baku mutu analisis evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran akibat kegiatan industri;

n.

Memantau dan mengawaasi penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dari sumber domestik dan usaha skala kecil;

o.

Menyelenggarakan analisis dan penyiapan bahan pengawasan penaatan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengelolaan sampah;

p.

Menyelenggarakan

pengendalian,

pemantauan

dan

pengawasan

akibat

pengeloaan persampahan; q.

Menyelenggarakan analisis dan penyiapan bahan pengawasan penatan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidan pengelolaan air limbah domestik;

r.

Menyelenggarakan pengawasan, penataan, pemantauan dan evaluasi pelaksanan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;

s.

Memantau analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan industri pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

t.

Menyelenggarakan pengawasan, penataan dan pelaksanaan pengendalan teknis dampak

limbah

bahan

berbahaya

dan

beracun

dari

kegiatan

industri\,

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; u.

Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan limbah cair, polusi udara dan tanah terhadap perusahaan yang menghasilkan limbah yang mencemari air, udara dan tanah;

v.

Menyelenggarakan pengelolaan pengaduan kasus kerusakan lingkungan hidup;

w.

Menyelenggarakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

x.

Menyelenggarakan

pengembangan dan peningkatan kualitas serta kapasitas

lingkungan dan pelaksanaan Program Kali Bersih (Prokasih);

41

y.

Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian serta pemulihan dampak kerusakan lingkungan;

z.

Mengendalikan dan mengevaluasi urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

aa. Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Badan sebagai pengguna anggaran APBD pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; bb. Mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara, bulanan, triwulan dan tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; cc.

Mengendalikan

pelaksana

teknis

kegiatan

lingkup

bidang

pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dd. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; ee. Mempelajari,

memahami

dan

melaksanakan

peraturan

perundang-

undangan, ff.

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

gg. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan peraturan/petunjuk teknis pengiriman serta rekomendasi pengelolaan limbah B3, udara, dan limbah padat; hh. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3, limbah cair, udara dan limbah padat; ii.

Pembuatan/ Penerbitan izin TPS, Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten serta Pemberian

rekomendasi

izin

pengumpulan,

pengolahan,

pemanfaatan,

penimbunan dan pemusnahan limbah B3 skala propinsi dan nasional; jj.

Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan limbah padat non B3 yang bernilai ekonomis serta membuat/ menerbitkan rekomendasi izin pengelolaan limbah padat non B3 yang bernilai ekonomis;

kk.


ll.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pelayanan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

mm. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; nn. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan; oo. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

42

pp. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; qq. mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan dan

ketentuan-ketentuan

yang

berkaitan

dengan

Bidang

Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; rr.

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

ss.


tt.

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

uu. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; vv.


ww. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier; xx.


vv.


Pasal 25

(1)

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pengendalian pencemaran lingkungan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi : a.

perencanaan kegiatan urusan pengendalian pencemaran lingkungan;

b.

pelaksanaan urusan pengendalian pencemaran lingkungan;

c.

pembagian pelaksanaan tugas urusan pengendalian pencemaran lingkungan;

d.


43

Pasal 26

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

b.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

c.


d.

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

e.


f.

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan:

g.

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

h.

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta pengelolaan pelestarian lingkungan;

i.

Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian pencemaran air, udara dan limbah padat dari sumber manufaktur, pengembangan energi dan migas, kehutanan, pertanian, perkebunan,

kegiatan domestik serta pengendalian

pencemaran udara dari sumber bergerak; j.

Pelaksaaan pengendalian pemantauan dan kepengawasan analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;

k.

Pelaksaaan pengendalian pemantauan dan kepengawasan analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri;

l.

Melakukan penyiapan bahan perumsan kebijakan dan pengembangan pedoman teknis serta baku mutu analisis evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran akibat kegiatan industri;

m. Memantau dan mengawaasi penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dari sumber domestik dan usaha skala kecil; n.

Melaksanakan analisis dan penyiapan bahan pengawasan penaatan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengelolaan sampah;

44

o.

Pelaksanan pengendalian, pemantauan dan pengawasan akibat pengeloaan persampahan;

p.

Pelaksanan analisis dan penyiapan bahan pengawasan penatan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidan pengelolaan air limbah domestik;

q.

Melaksanakan pengawasan, penataan, pemantauan dan evaluasi pelaksanan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;

r.

Memantau analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan industri pertambangan dan energi;

s.

Pelaksanaan pengawasan, penataan dan pelaksanaan pengendalan teknis dampak

limbah

bahan

berbahaya

dan

beracun

dari

kegiatan

industri\,

pertambangan dan energi; t.

Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan limbah cair, polusi udara dan tanah terhadap perusahaan yang menghasilkan limbah yang mencemari air, udara dan tanah;

u.

Melaksananakan pengawasan dan pengendalian serta pengelolaan pelestarian lingkungan;

v.

Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3, limbah cair, udara dan limbah padat;

w.

Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan limbah padat non B3 yang bernilai ekonomis serta membuat/ menerbitkan rekomendasi izin pengelolaan limbah padat non B3 yang bernilai ekonomis;

x.


y.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

z.


aa. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan; bb. melaksanakan

program

pengawasan

internal

di

lingkungan

Sub

Bidang

Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

45

cc. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; dd. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan; ee. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; ff.


gg. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; hh. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier; ii.


gg. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 27

(1)

Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pengendalian kerusakan lingkungan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi : a.

perencanaan kegiatan urusan pengendalian kerusakan lingkungan;

b.

pelaksanaan urusan pengendalian kerusakan lingkungan;

c.

pembagian pelaksanaan tugas urusan pengendalian kerusakan lingkungan;

d.


Pasal 28

Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;

46

b.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;

c.


d.

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

e.


f.

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan:

g.

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;

h.

melaksanakan pengelolaan pengaduan kasus kerusakan lingkungan hidup;

i.

menyelenggarakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

j.

melaksanakan

pengembangan

dan

peningkatan

kualitas

serta

kapasitas

lingkungan dan pelaksanaan Program Kali Bersih (Prokasih); k.

melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta pemulihan dampak kerusakan lingkungan;

l.

Pembuatan/

Penerbitan

izin

Tempat

Penyimpanan

Sementara

(TPS),

Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten serta Pemberian rekomendasi izin pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan dan pemusnahan limbah B3 skala propinsi dan nasional; m.

Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan limbah B3, limbah cair, udara dan limbah padat;

n.

Menyiapkan bahan-bahan penyusunan peraturan/ petunjuk teknis pengiriman serta rekomendasi pengelolaan limbah B3 limbah cair, udara, dan limbah padat;

o.

menyiapkan bahan-bahan, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data statistik hasil kegiatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;

p.

menyiapkan bahan-bahan perencanaan/pelaksanaan petunjuk teknis pengawasan dan

pengendalian

kerusakan

tanah,

kebakaran

hutan/lahan,

serta

keanekaragaman hayati skala kabupaten; q.


r.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;

s.


t.


47

u.

melaksanakan

program

pengawasan

internal

di

lingkungan

Sub

Bidang

Pengendalian Kerusakan Lingkungan; v.


w.


x.


y.


z.


aa. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier; bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; cc. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5 Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup Pasal 29

(1)

Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup dipmpin oleh seorang Kepala dan mempunyai

tugas

mengoordinasikan,

pokok

merencanakan

mengendalikan,

mengevaluasi

operasional, dan

mengelola,

melaporkan

urusan

Rehabilitasi Lingkungan Hidup

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : a.

perencanaan operasional urusan Rehabilitasi Lingkungan Hidup;

b.

pengelolaan urusan Rehabilitasi Lingkungan Hidup;

48

c.

pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Rehabilitasi Lingkungan Hidup;

d.


(3)

Dalam menyelenggarakan tugas pkok dan fungsi Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup, membawahkan : a.

Subbidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup;

b.

Subbidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.

Pasal 30

Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup dalam meyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana pada Pasal 29, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup;

b.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup;

c.


d.


tahunan

bidang



f.

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup;

g.

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup;

h.

mengelola dan menganalisa urusan Rehabilitasi Lingkungan Hidup;

i.

menyelenggarakan pemulihan wilayah pesisir laut akibat abrasi;

j.

menyelenggarakan program langit biru;

k.

menyelenggarakan program penganekaragaman hayati, identitas flora/fauna kabupaten;

l.

Melaksanakan inventarisasi tentang kerusakan lingkungan yang selanjutnya untuk ditindaklanjuti oleh kegiatan pemulihan lingkungan hidup;

m.

Melaksanakan pemulihan kualitas air, udara dan tanah akibat dari suatu kegiatan yang mencemari dan merusak lingkungan hidup;

n.

Melaksanakan pemulihan lingkungan akibat kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh berbagai kegiatan usaha;

o.

Melaksanakan program pengembangan laboratorium lingkungan hidup;

49

p.

menyiapkan bahan-bahan perencanaan/pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan laboratorium pemerintah maupun swasta, penetapan baku mutu lingkungan hidup daerah, serta penerapan sistem manajemen lingkungan secara komprehensif;

q.

melaksanakan pembinaan, pengawasan dan memberikan Rekomendasi bagi pembuatan izin Undang-Undang Gangguan/ HO:

r.

Menyelenggarakan penataan sumber daya manusia melalui sekolah berbudaya lingkungan, adipura, menginventarisir perusahaan yang bersertifikasi lingkungan;

s.

menyelenggarakan analisis pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran lembaga swadaya masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;

t.

menyelenggarakan penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran lembaga swadaya masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;

u.

menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran lembaga swadaya masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;

v.

mengevaluasi laporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran lembaga swadaya masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;

w.

mengendalikan dan mengevaluasi urusan Rehabilitasi Lingkungan Hidup;

x.

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Badan sebagai pengguna anggaran APBD pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;

y.

mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara, bulanan, triwulan dan tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;

z.


aa. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pelayanan Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup; bb. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup; cc.


dd. mengendalikan

pelaksanaan

teknis

kegiatan

lingkup

Bidang

Rehabilitasi

Lingkungan Hidup; ee. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup; ff.

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup;

gg. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup;

50

hh. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan; ii.

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

jj.


kk.


ll.


mm. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; kk.


Pasal 31

(1)

Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemulihan kualitas lingkungan hidup.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : a.

Perencanaan kegiatan urusan pemulihan kualitas lingkungan hidup;

b.

pelaksanaan urusan pemulihan kualitas lingkungan hidup;

c.

pembagian pelaksanaan tugas urusan pemulihan kualitas lingkungan hidup;

d.


Pasal 32

Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup;

b.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup;

c.


51

d.

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

e.


f.

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup:

g.

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup;

h.

melaksanakan pemulihan wilayah pesisir laut akibat abrasi;

i.

melaksanakan program langit biru;

j.

melaksanakan

program

penganekaragaman

hayati,

identitas

flora/fauna

kabupaten; k.

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

l.

menyiapkan bahan-bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;

m.

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

n.

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

o.

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang berlaku;

p.

Melaksanakan inventarisasi tentang kerusakan lingkungan yang selanjutnya untuk ditindaklanjuti oleh kegiatan pemulihan lingkungan hidup;

q.

Melaksanakan pemulihan kualitas air, udara dan tanah akibat dari suatu kegiatan yang mencemari dan merusak lingkungan hidup;

r.

Melaksanakan pemulihan akibat kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh berbagai kegiatan usaha ;

s.

Melaksanakan program pengembangan laboratorium lingkungan hidup;

t.

menyiapkan bahan-bahan perencanaan/pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan laboratorium pemerintah maupun swasta, penetapan baku mutu lingkungan hidup daerah, serta penerapan sistem manajemen lingkungan secara komprehensif;

u.

melaksanakan pembinaan, pengawasan dan memberikan Rekomendasi bagi pembuatan izin Undang-Undang Gangguan/ HO;

v.


w.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup;

x.


y.


52

z.

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup;

aa. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; bb. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan; cc. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; dd. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ee. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; ff.


gg. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; hh. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 33

(1)

Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemberdayaan masyarakat dan komunikasi lingkungan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan mempunyai fungsi : a.

Perencanaan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan komunikasi lingkungan;

b.

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan komunikasi lingkungan;

c.

Pembagian pelaksanaan tugas urusan pemberdayaan masyarakat dan komunikasi lingkungan;

53

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 34

Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

menyusun

rencana

kegiatan

dan

anggaran

Sub

Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan; b.

menyiapkan

bahan

rencana

strategis

dan

rencana

kerja

Sub

Bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan; c.


d.

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Komunikasi

Lingkungan

sebagai

bahan

penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten; e.


f.

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan:

g.

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan;

h.

Melaksanakan analisis pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran lembaga swadaya masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;

i.

Melaksanakan

penyusunan

pedoman

pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

peningkatan peran lembaga swadaya masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; j.

Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran lembaga swadaya masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;

k.

Menyusun evaluasi laporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran lembaga swadaya masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;

l.

Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

m.

Menyiapkan bahan-bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;

n.

Menyelenggarakan penataan sumber daya manusia melalui sekolah berbudaya lingkungan, adipura, menginventarisir perusahaan yang bersertifikasi lingkungan;

54

o.

Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan implementasi penataan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup;

p.

Melaksanakan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;

q.


r.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan;

s.


t.


u.

melaksanakan

program

pengawasan

internal

di

lingkungan

Sub

Bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan; v.


w.


x.


y.


z.

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

aa. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier; bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; cc. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

55

Paragraf 6 Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Pasal 35

(1)

Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral dipmpin oleh seorang Kepala dan mempunyai

tugas

pokok

merencanakan

operasional,

mengelola,

mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan energi dan sumber daya mineral

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi : a.

perencanaan operasional urusan energi dan sumber daya mineral;

b.

pengelolaan urusan energi dan sumber daya mineral;

c.

pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan energi dan sumber daya mineral;

d.


e.


(3)

Dalam menyelenggarakan tugas pkok dan fungsi Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral, membawahkan : a. b.

Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan; Sub Bidang Geologi, Minyak dan Gas.

Pasal 36

Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup dalam meyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana pada Pasal 35, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup;

b.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup;

c.


d.

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

e.

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;

56

f.

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup;

g.

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA)

Bidang

Rehabilitasi

Lingkungan

Hidup

mengelola

dan

menganalisa urusan pertambangan dan energi; h.

menyusun bahan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber air tanah;

i.

menyusun bahan pengelolaan air bawah tanah, yang meliputi : 1.


2.

melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dan atau mata air;

3.

penyiapan kelembagaan, sumber daya manusia, pengusahaan dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air bawah tanah;

4.


5.

pengaturan peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan atau mata air;

6.

pemberian izin eksplorasi air bawah tanah, izin pengeboran (SIP), izin pengambilan air bawah tanah (SIPA), izin penurapan (SIP), dan izin pengambilan mata air (SIPMA);

7.

penetapan dan mengatur sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air bawah tanah;

8.


9.

mendorong

peran

masyarakat

dalam

kegiatan

perencanaan

pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah; j.

menyusun bahan pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah;

k.

menyusun bahan penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi;

l.

menyusun data dan informasi cekungan air tanah;

57

m.

menyusun bahan pemberian kajian/rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten;

n.

menyusun bahan pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;

o.

menyusun bahan pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi yang berdampak lingkungan;

p.

menyusun bahan pembinaan

dan

pengawasan

pelaksanaan

izin

usaha

pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi; q.

menyusun bahan pemberian pembinaan terhadap izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kabupaten;

r.

menyusun bahan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah kabupaten;

s.

menyusun bahan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten;

t.

menyusun bahan pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP dalam wilayah kabupaten;

u.

menyusun bahan pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kabupaten;

v.

menyusun bahan penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kabupaten;

w.

menyusun bahan pembinaan

dan

pengawasan

pelaksanaan

izin

usaha

pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten; x.

menyusun bahan penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/ kota;

y.

menyusun bahan pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah kabupaten;

58

z.

menyusun bahan penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah kabupaten;

aa.

menyusun bahan pengusulan pengangkatan dan membina inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten;

bb.

menyusun bahan pengelolaan air bawah tanah, yang meliputi : 1.


2.

melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dan atau mata air;

3.

penyiapan kelembagaan, sumberdaya manusia, pengusahaan dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber/ daya air bawah tanah;

4.


5.

pengaturan peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau mata air;

6.

pemberian pembinaan terhadap izin eksplorasi air bawah tanah, izin pengeboran (SIP), izin pengambilan air bawah tanah (SIPA), izin penurapan (SIP), dan izin pengambilan mata air (SIPMA);

7.

pemberian pembinaan terhadap izin juru bor (SDG) air bawah tanah;

8.

pemberian pembinaan terhadap izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT);

9.


10.


11.


cc.

menginventarisir energi dan sumberdaya mineral, yang meliputi : 1.

pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi primer hasil penyelidikan umum dan eksplorasi energi dan sumber daya mineral non migas pemerintah daerah skala lebih besar 1:100.000;

59

2.


3.

pelaksanaan pengelolaan sistem informasi energi dan sumber daya mineral non migas di daerah/Bank Data Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah;

4.

penyampaian laporan hasil kegiatan inventarisasi energi dan sumberdaya mineral non migas di daerah kepada pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

dd.

menyusun bahan pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kabupaten;

ee.

menyusun bahan pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten;

ff.

menyusun bahan penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten;

gg.

menyusun bahan penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kabupaten;

hh.

menyusun bahan pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten;

ii.

menyusun bahan pelaksanaan kebijakan teknis mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten;

jj.

menginventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi pada wilayah kabupaten;

kk.

menyusun bahan pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten;

ll.

menyusun bahan pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten;

mm. menyusun bahan pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah kabupaten; nn.

menyusun bahan pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten;

oo.

menyusun bahan pelaksanaan survey dasar geologi dan tematik skala lebih besar atau sama dengan 1 : 50.000;

pp.

menyusun bahan penanggulangan bencana alam geologi yang meliputi :

60

1.

pembuatan peta zona kerentanan gerakan tanah skala lebih besar dari skala 1:125.000;

2. qq.

pemantauan bencana gerakan tanah.

menyusun bahan pengelolaan kawasan kars, yang meliputi : 1.

melakukan inventarisasi kawasan kars;

2.

penyelidikan untuk menentukan klasifikasi kawasan kars;

3.

pembuatan skala kawasan kars skala lebih besar atau sama dengan skala 1 : 100.000.

rr.

menyusun bahan pengelolaan pengusahaan pertambangan umum dalam wilayah Kabupaten, yang meliputi : 1)

pertambangan Umum (KP), yang meliputi : 1.1)

pelaksanaan pembinaan terhadap Izin/KP Penyediaan Umum, Izin/KP Eksplorasi, Izin/KP Eksploitasi, Izin/KP Pengolahan dan Pemurnian, Izin/KP Pengangkutan/penjualan serta Izin/KP Penugasan;

1.2)

pelaksanaan pembinaan terhadap Perpanjangan Izin/KP Penyelidikan Umum, Izin/KP Eksplorasi, Izin/KP Eksploitasi Izin/KP pengolahan dan pemurnian serta Izin/KP pengangkutan/penjualan;

1.3)

memberikan pembinaan terhadap peningkatan KP penyelidikan umum dan eksplorasi;

1.4)

memberikan pembinaan terhadap peningkatan KP eksplorasi ke KP eksploitasi;

1.5)

pembatalan penyelidikan umum, eksplorasi, KP eksplorasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan/penjualan;

2)

pertambangan Umum (KK/PKP2B), yang meliputi : 2.1)

persetujuan Prinsip Aplikasi;

2.2)

surat Izin Penyelidikan Pendahuluan;

2.3)

persetujuan tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, konstruksi, studi kelayakan dan operasi/produksi;

2.4)

perpanjangan surat izin penyelidikan pendahuluan;

2.5)

perpanjangan tahap kegiatan penyelidikan umum, pendahuluan, konstruksi, studi kelayakan serta operasi/produksi;

2.6) 3)

pembatalan/terminasi;

rekomendasi/Persetujuan/Izin non inti, yang meliputi: 3.1)

surat keterangan izin peninjauan (SKIP); 61

3.2)

surat izin bekerja eksplorasi;

3.3)

surat izin produksi/tambah percontohan;

3.4)

surat izin pengiriman contoh (bulk sampling);

3.5)

penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR);

3.6)

perubahan batas/luas wilayah KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi dan KP Eksploitasi

3.7)

pemindahan KP;

3.8)

suspensi/penundaan kegiatan;

3.9)

persetujuan rencana kerja dan biaya serta persetujuan perubahannya;

3.10) izin usaha jasa pertambangan; 3.11) persetujuan perubahan pemegang saham;

'

3.12) persetujuan perubahan mitra kerja asing dan nasional; 3.13) persetujuan pencairan security deposit; 3.14) persetujuan pencairan jaminan kesungguhan; 3.15) persetujuan kontrak jual beli hasil tambang bagi perusahaan yang berafiliasi; 3.16) rekomendasi perubahan akte pendirian perusahaan; 3.17) rekomendasi perubahan investasi; 3.18) rekomendasi konsolidasi biaya; 3.19) rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA); 3.20) rekomendasi izin tenaga kerja asing; 3.21) rekomendasi barang modal; 3.22) rekomendasi Re-Ekspor barang/peralatan; 3.23) rekomendasi penghapusan barang modal; 3.24) rekomendasi impor barang/peralatan dengan fasilitas OB 23; 3.25) rekomendasi survey clearance survey udara; 3.26) rekomendasi pengembangan pelabuhan khusus kegiatan tambang; 3.27) rekomendasi pengoperasian pelabuhan khusus kegiatan tambang; 3.28) pengujian kelayakan dan pemberian izin operasi kapal keruk/kapal hisap; 3.29) pemeriksaan kelayakan dan pemberian izin gudang bahan peledak; 3.30) pengujian kelayakan tanki dan pemberian izin penimbunan bahan bakar cair; 3.31) pengujian kelayakan dan pemberian izin alat angkut orang (Derek); 62

3.32) pengujian rekomendasi kelayakan pabrik zat asam dan asitelin; 3.33) pengujian dan persetujuan modifikasi alat tambang; 3.34) pengesahan kepala/wakil kepala teknik tambang; 3.35) izin juru ledak (kartu izin meledakan); 3.36) memberikan Persetujuan ketinggian dan kemiringan jenjang galian tambang dan timbunan verbuden, tailing, bahan tok dan bahan galian. 4)

tugas evaluasi dan persetujuan, yang meliputi: 4.1)

merumuskan rencana penutupan tambang;

4.2)

merumuskan rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada tahap suspensi;

4.3)

merumuskan

laporan triwulan

realisasi

pengelolaan

dan

pemantauan lingkungan pasca tambang; 4.4)

merumuskan laporan triwulan realisasi pengelolaan dan pemantauan masa suspensi;

4.5)

merumuskan laporan kinerja pengelolaan lingkungan, yang meliputi: 4.5.1)

rencana tahunan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

4.5.2)

realisasi reklamasi untuk penetapan jaminan reklamasi;

4.5.3)

laporan triwulan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

4.5.4)

laporan semester pengguna lahan;

4.5.5)

laporan tahunan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

5)

4.5.6)

laporan reklamasi untuk pelepasan jaminan reklamasi;

4.5.7)

laporan reklamasi untuk pelepasan jaminan reklamasi;

4.5.8)

laporan terjadinya kasus lingkungan;

4.5.9)

laporan penanganan/pengendalian kasus lingkungan.

4.6)

merumuskan laporan kemajuan reklamasi;

4.7)

merumuskan kebijakan teknis jaminan reklamasi;

4.8)

merumuskan evaluasi laporan K-3 perusahaan.

tugas evaluasi dan persetujuan, yang meliputi: 5.1)

keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

5.2)

lingkungan, yang meliputi : 5.2.1) inspeksi rutin; 5.2.2) inspeksi terjadinya kasus lingkungan; 63

5.2.3) pengujian kelayakan prasarana-sarana; 5.2.4) pengujian kualitas lingkungan. 5.3)

konservasi;

5.4)

penggunaan tenaga kerja;

5.5)

produksi;

5.6)

barang modal;

5.7)

pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri;

5.8)

investasi, divestasi dan keuangan;

5.9)

penerapan standar pertambangan Penerapan standar pertambangan;

5.10) jasa pertambangan; 5.11) inspeksi kasus lingkungan.

ss.

menyusun bahan persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi;

tt.

menyusun bahan rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi;

uu.

menyusun bahan pemberian pembinaan terhadap izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua belas) mil laut;

vv.

menyusun bahan pemberian pembinaan terhadap izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi;

ww.

menyusun bahan pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang;

xx.

menyusun bahan pemberian pembinaan terhadap izin pendirian depot lokal;

yy.

menyusun bahan pemberian pembinaan terhadap izin pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU);

zz.

menyusun bahan pemberian pembinaan Izin pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah;

aaa.

menyusun bahan pemberian pembinaan terhadap izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;

bbb.

menyusun bahan pemberian persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan penunjang kecuali yang bergerak di bidang pabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi;

ccc.

menyusun bahan perumusan bahan Penetapan peraturan daerah kabupaten di bidang energi dan ketenagalistrikan; 64

ddd.

menyusun bahan perumusan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kabupaten;

eee.

bahan pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten;

fff.

menyusun bahan perumusan kebijakan teknis harga* jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten;

ggg.

menyusun bahan Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten;

hhh.

menyusun bahan pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten;

iii.

menyusun bahan pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten;

jjj.

menyusun bahan pemberian pembinaan terhadap izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;

kkk.

menyusun bahan pembinaan dan Mengawasi pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kabupaten;

lll.

menyusun bahan penyediaan listrik pedesaan di wilayah kabupaten;

mmm.

menyusun bahan pengusulan Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten;

nnn.

menyusun bahan rencana umum ketenagalistrikan daerah yang meliputi:

ooo.


ppp.

membuat prakiraan kebutuhan tenaga listrik daerah;

qqq.


rrr.


sss.

menyampaikan rencana umum ketenagalistrikan daerah kepada Pemerintah dan Gubernur;

ttt.


uuu.

membuat prakiraan kebutuhan tenaga listrik daerah;

vvv.


www.


xxx.

menyampaikan rencana umum ketenagalistrikan daerah kepada Pemerintah dan Gubernur.

65

yyy.

menyusun bahan

penyelenggaraan

pembinaan

terhadap

perizinan

usaha ketenagalistrikan melalui Kegiatan : zzz.

memproses permohonan izin usaha ketenagalistrikan yang meliputi :

aaaa.

usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang fasilitas instalasinya tidak terhubung dengan grid nasional yang wilayah usahanya di dalam wilayah kabupaten/kota;

bbbb.

usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya di dalam wilayah kabupaten/kota;

cccc.

usaha penunjang tenaga listrik (UPL) yang berdomisili di dalam wilayah kabupaten/kota;

dddd.

melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi atas pelaksanaan usaha dar pemegang saham;

eeee.

melakukan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dari pemegang izin yang meliputi aspek teknis, keselamatan/keamanan, pelayanan dan lingkungan;

ffff.

menyampaikan laporan penyelenggaraan perizinan kepada Pemerintah dan Gubernur.

gggg.

melakukan penegakan hukum dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan di daerah melalui Kegiatan :

hhhh.

melakukan pengawasan atas ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;

iiii.

melakukan penyelidikan atas tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;

jjjj.

melakukan pengawasan atas ditaatinya standar/persyaratan/norma teknik dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;

kkkk.

menyelenggarakan pembinaan di bidang ketenagalistrikan;

llll.

menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan hukum, pengawasan dan pembinaan kepada Pemerintah dan Gubernur.

mmmm. menyusun bahan

penyelenggaraan

kebijakan

program

pemerintah

di

bidang pemanfaatan energi melalui Kegiatan : nnnn.

menyusun program Pemerintah Daerah dalam bidang energi, yaitu program diverifikasi energi, intensifikasi energi, konservasi energi dan program pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan dalam rangka menunjang kebijakan Pemerintah Daerah di bidang energi;

oooo.

menyusun program Pemerintah Daerah di bidang energi;

pppp.

mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sumber energi dan pemanfaatan energi daerah; 66

qqqq.

menyelenggarakan penyuluhan di bidang energi;

rrrr.

menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan program dan penerapan kebijakan energi kepada Pemerintah dan Gubernur.

ssss.

melaksanakan penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah;

tttt.

menyusun bahan pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah kabupaten;

uuuu.

menyusun bahan penyelenggaraan pembinaan terhadap izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas;

vvvv.

menyusun bahan pengawasan dan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten;

wwww.

menyusun bahan pemantauan dan menginventarisir penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kabupaten;

xxxx.

menyusun bahan pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas;

yyyy.

memberikan rekomendasi izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);

zzzz.

menyusun bahan pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;

aaaaa.

menyusun bahan pengusulan Pengangkatan dan membina inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten;

bbbbb.

menyusun bahan fasilitasi penyelenggaraan assessment kerja sama dengan lembaga assessment ESDM;

ccccc.

menyusun bahan pengusulan peserta diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kabupaten;

ddddd.


eeeee.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pelayanan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;

fffff.

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral; 67

ggggg.


hhhhh.

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;

iiiii.

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;

jjjjj.

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundangundangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;

kkkkk.

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;

lllll.


mmmmm. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; nnnnn.


ooooo.


ppppp.


qqqqq.


rrrrr.


Pasal 37

(1)

Sub Bidang Geologi, Minyak dan Gas mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Geologi, Minyak dan Gas.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Sub Bidang Geologi, Minyak dan Gas mempunyai fungsi : a.

perencanaan kegiatan urusan Geologi, Minyak dan Gas;

b.

pelaksanaan urusan Geologi, Minyak dan Gas;

c.

pembagian pelaksanaan tugas urusan Geologi, Minyak dan Gas;

d.


68

Pasal 38

Sub Bidang Geologi, Minyak dan Gas dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Geologi, Minyak dan Gas;

b.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Geologi, Minyak dan Gas;

c.


d.

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang Geologi, Minyak dan Gas sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

e.


f.

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Geologi, Minyak dan Gas:

g.

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Geologi, Minyak dan Gas;

h.

menyiapkan bahan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan pertambangan dan energi;

i.

menyiapkan bahan pengelolaan air bawah tanah, yang meliputi : 1)

pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, norma, persyaratan dan kriteria dibidang air bawah tanah;

2)


3)

penyiapan

kelembagaan,

sumberdaya

manusia,

pengusahaan

dan

pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air bawah tanah; 4)

pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi air bawah tanah;

5)


6)

pemberian izin eksplorasi air bawah tanah, izin pengeboran (SIP), izin pengambilan air bawah tanah (SIPA), izin penurapan (SIP), dan izin pengambilan mata air (SIPMA);

7)


69

8)


9)


j.

menyiapkan bahan pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten di bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah;

k.

menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala kabupaten;

l.

menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kabupaten;

m.

menyiapkan bahan pemberian kajian/rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten;

n.

menyiapkan bahan pemberian pembinaan terhadap izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;

o.

menyiapkan bahan pemberian pembinaan terhadap izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;

p.

menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;

q.

menyiapkan bahan pemberian pembinaan terhadap izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kabupaten;

r.

menyiapkan bahan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah kabupaten;

s.

menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten;

t.

menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP dalam wilayah kabupaten;

70

u.

menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kabupaten;

v.

menyiapkan bahan penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kabupaten;

w.

menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral dan batubara untuk operasi produksi serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten;

x.

menyiapkan bahan penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/ kota;

y.

menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah kabupaten;

z.

menyiapkan bahan penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah kabupaten;

aa. menyiapkan bahan pengusulan pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten; bb. menyiapkan bahan pengelolaan air bawah tanah, yang meliputi : 1)


2)


3)

penyiapan

kelembagaan,

sumberdaya

manusia,

pengusahaan

dan

pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air bawah tanah; 4)

melakukan

pemantauan,

pengendalian,

pengawasan

pengelolaan

dan

konservasi air bawah tanah; 5)


6)

pemberian pembinaan terhadap izin eksplorasi air bawah tanah, izin pengeboran (SIP), izin pengambilan air bawah tanah (SIPA), izin penurapan (SIP) dan izin pengambilan mata air (SIPMA);

7)

pemberian pembinaan terhadap izin juru bor (SUB) air bawah tanah;

8)

pemberian pembinaan terhadap izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT);

9)


71

10) pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air bawah tanah dan/atau mata air dalam wilayahnya; 11) mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah. cc. menginventarisir energi dan sumberdaya mineral, yang meliputi : 1)

pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi primer hasil penyelidikan umum dan eksplorasi energi dan sumber daya mineral non migas pemerintah daerah skala lebih besar 1 : 100.000;

2)


3)

pelaksanaan pengelolaan sistem informasi energi dan sumber daya mineral non migas di daerah/Bank Data Energi dan Sumberdaya Mineral Daerah;

4)

penyampaian laporan hasil kegiatan inventarisasi energi dan sumberdaya mineral non migas di daerah kepada pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri serta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

5)

penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kabupaten;

dd. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi; ee. menyiapkan

bahan

penetapan zonasi

pemanfaatan

kawasan

karst dan

kawasan lindung geologi; ff.

menyiapkan

bahan

penetapan

pengelolaan

lingkungan geologi,

geologi

teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi; gg. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi,

geologi

teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi; hh. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis mitigasi bencana geologi ; ii.

inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi;

jj.

menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi;

kk. menyiapkan bahan pengelolaan informasi bencana geologi;

72

ll.

menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional;

mm. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi geologi; nn. menyiapkan bahan pelaksanaan survey dasar geologi dan tematik skala lebih besar atau sama dengan 1 : 50.000; oo. melaksanakan penanggulangan bencana alam geologi, yang meliputi : 1) pembuatan peta zona kerentanan gerakan tanah skala lebih besar dari skala 1 : 125.000; 2) pemantauan bencana gerakan tanah. pp. menyiapkan bahan pengelolaan kawasan kars, yang meliputi: 1) melakukan inventarisasi kawasan kars; 2) melakukan penyelidikan untuk menentukan klasifikasi kawasan kars; 3) pembuatan skala kawasan kars skala lebih besar atau sama dengan skala 1 : 100.000. qq. menyiapkan bahan pengelolaan pengusahaan pertambangan umum dalam wilayah Kabupaten, yang meliputi : 1)

pertambangan umum (KP), yang meliputi : 1.1)

pemberian pembinaan terhadap Izin/KP Penyediaan Umum;

1.2)

pemberian pembinaan terhadap Izin/KP Eksplorasi;

1.3)

pemberian pembinaan terhadap Izin/KP Eksploitasi;

1.4)

pemberian

pembinaan

terhadap

Izin/KP

Pengolahan

dan

Pemurnian; 1.5)

pemberian pembinaan terhadap Izin/KP Pengangkutan/penjualan;

1.6)

memberikan pembinaan terhadap Izin/KP Penugasan;

1.7)

memberikan

pembinaan

terhadap

perpanjangan

Izin/KP

Penyelidikan Umum; 1.8)

pemberian pembinaan terhadap perpanjangan Izin/KP Eksplorasi;

1.9)

pemberian pembinaan terhadap perpanjangan Izin/KP Eksploitasi;

1.10)

pemberian pembinaan terhadap perpanjangan Izin/KP pengolahan dan pemurnian;

1.11)

pemberian pembinaan

terhadap

perpanjangan

Izin/KP pengangkutan/penjualan; 1.12)

pemberian pembinaan terhadap peningkatan KP penyelidikan umum dan eksplorasi;

1.13)

pemberian pembinaan

terhadap

peningkatan

KP

eksplorasi

ke KP Eksploitasi; 73

2)

1.14)

pembatalan penyelidikan umum;

1.15)

pembatalan eksplorasi;

1.16)

pembatalan/pengakhiran KP Eksplorasi;

1.17)

pembuatan Izin/KP Pengolahan dan Pemurnian;

1.18)

pembuatan Izin/KP pengangkutan/penjualan.

pertambangan umum (KK/PKP2B), yang meliputi : 2.1)

persetujuan prinsip aplikasi;

2.2)

surat izin penyelidikan pendahuluan;

2.3)

persetujuan

tahap

kegiatan

penyelidikan

umum,

eksplorasi,

konstruksi, studi kelayakan dan operasi/produksi; 2.4)

perpanjangan surat izin penyelidikan pendahuluan;

2.5)

perpanjangan tahap kegiatan penyelidikan umum, pendahuluan, konstruksi, studi kelayakan dan operasi/produksi;

2.6) 3)

pembatalan/terminasi.

rekomendasi/persetujuan/izin non inti, yang meliputi : 3.1)

surat keterangan izin peninjauan (SKIP);

3.2)

surat izin bekerja eksplorasi;

3.3)

surat izin produksi/tambah percontohan;

3.4)

surat izin pengiriman contoh (bulk sampling;

3.5)

penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR);

3.6)

perubahan batas/luas wilayah KP Penyelidikan Umum,

KP

Eksplorasi dan KP Eksploitasi; 3.7)

pemindahan KP;

3.8)

suspensi/penundaan kegiatan;

3.9)

persetujuan

rencana

kerja

dan

biaya

serta

persetujuan

perubahannya; 3.10)

izin usaha jasa pertambangan;

3.11)

persetujuan perubahan pemegang saham;

3.12)

persetujuan perubahan mitra kerja asing dan nasional;

74

3.13)

persetujuan pencairan security deposit;

3.14)

persetujuan pencairan jaminan kesungguhan;

3.15)

persetujuan kontrak jual beli hasil tambang bagi perusahaan yang berafiliasi;

3.16)

pemberian rekomendasi perubahan akte pendirian perusahaan;

3.17)

pemberian rekomendasi perubahan investasi;

3.18)

pemberian rekomendasi konsolidasi biaya;

3.19)

pemberian rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);

3.20)

pemberian rekomendasi izin tenaga kerja asing;

3.21)

pemberian rekomendasi barang modal;

3.22)

pemberian rekomendasi re-ekspor barang/peralatan;

3.23)

pemberian rekomendasi penghapusan barang modal;

3.24)

pemberian rekomendasi impor barang/peralatan dengan fasilitas OB 23;

3.25)

pemberian rekomendasi survey clearance survey udara;

3.26)

pemberian

rekomendasi

pengembangan

pelabuhan

khusus

kegiatan tambang; 3.27)

pemberian rekomendasi pengoperasian pelabuhan khusus kegiatan tambang;

3.28)

pengujian kelayakan dan pemberian izin operasi kapal keruk/kapal hisap;

3.29)

pemeriksaan kelayakan dan pemberian izin gudang bahan peledak;

3.30)

pengujian kelayakan tanki dan pemberian izin penimbunan bahan bakar cair;

3.31)

pengujian kelayakan dan pemberian izin alat angkut orang (Derek);

3.32)

pengujian rekomendasi kelayakan pabrik zat asam d0n asitelin;

3.33)

pengujian dan persetujuan modifikasi alat tambang;

3.34)

pengesahan kepala/wakil kepala teknik tambang;

3.35)

izin juru ledak (kartu izin meledakan);

3.36)

memberikan persetujuan ketinggian dan kemiringan jenjang galian tambang dan timbunan verbuden, tailing, bahan tok dan bahan galian.

4)


perumusan rencana penutupan tambang;

4.2)

perumusan

rencana

kegiatan

pengelolaan

dan

pemantauan

lingkungan pada tahap suspensi; 4.3)

perumusan laporan

triwulan

realisasi

pengelolaan

dan

pemantauan lingkungan pasca tambang; 4.4)

perumusan laporan triwulan realisasi pengelolaan dan pemantauan masa suspensi;

75

4.5)

perumusan laporan kinerja pengelolaan lingkungan, yang meliputi: 4.5.1)

perencanaan tahunan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

4.5.2)

realisasi reklamasi untuk penetapan jaminan reklamasi;

4.5.3)

pelaporan triwulan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

4.5.4)

pelaporan semester pengguna lahan;

4.5.5)

pelaporan tahunan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

5)

4.5.6)

pelaporan reklamasi untuk pelepasan jaminan reklamasi;

4.5.7)

pelaporan reklamasi untuk pelepasan jaminan reklamasi;

4.5.8)

pelaporan terjadinya kasus lingkungan;

4.5.9)

pelaporan penanganan/pengendalian kasus lingkungan

4.6)

merumuskan laporan kemajuan reklamasi;

4.7)

merumuskan kebijakan teknis jaminan reklamasi;

4.8)

merumuskan evaluasi laporan k-3 perusahaan.


keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

5.2)

lingkungan, yang meliputi : 5.2.1)

inspeksi rutin;

5.2.2)

inspeksi terjadinya kasus lingkungan;

5.2.3)

pengujian kelayakan prasarana-sarana;

5.2.4)

pengujian kualitas lingkungan;

5.3)

konservasi;

5.4)

penggunaan tenaga kerja;

5.5)

produksi;

5.6)

barang modal;

5.7)

pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri;

5.8)

investasi, divestasi dan keuangan;

5.9)

penerapan

standar

pertambangan

penerapan

standar

pertambangan; 5.10) jasa pertambangan; 5.11) inspeksi kasus lingkungan. rr.

menyiapkan bahan persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi;

ss. menyiapkan bahan rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi;

76

tt.

menyiapkan bahan pemberian pembinaan terhadap izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua betas) mil laut;

uu. menyiapkan bahan pemberian pembinaan terhadap izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi; vv. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang; ww. menyiapkan bahan pemberian pembinaan terhadap izin pendirian depot lokal; xx. menyiapkan bahan pemberian pembinaan terhadap izin pendirian stasiun pengisian bahan Dakar untuk umum (SPBU); yy. menyiapkan bahan pemberian pembinaan terhadap pemberian pembinaan terhadap izin pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus (bbk) untuk mesin 2 (dua) langkah; zz. menyiapkan bahan pemberian pembinaan terhadap izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas; aaa. menyiapkan bahan pemberian persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan penunjang kecuali yang bergerak di bidang pabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi; bbb. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain; ccc. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Geologi, Minyak dan Gas; ddd. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja; eee. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan; fff.

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Geologi, Minyak dan Gas;

ggg. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; hhh. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan; iii.


77

jjj.


kkk. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; lll.


mmm. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; nnn. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 39

1)

Sub

Bidang

Energi

dan

Ketenagalistrikan

mempunyai

tugas

pokok

merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan energi dan ketenagalistrikan.

2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi : a.

perencanaan kegiatan urusan energi dan ketenagalistrikan;

b.

pelaksanaan urusan energi dan ketenagalistrikan;

c.

pembagian pelaksanaan tugas urusan energi dan ketenagalistrikan;

d.


Pasal 40

Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. b. c. d.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan; menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan; menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten; mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

78

e. f. g. h. i. j. k. l. m.

n.

o. p. q. r.

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ; menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan: menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan; menyiapkan bahan perumusan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kabupaten; menyiapkan bahan pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten; menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten; menyiapkan bahan pengaturan harga jual tenaga. listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten; menyiapkan bahan pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten; menyiapkan bahan pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten; menyiapkan bahan pemberian pembinaan terhadap izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bag! badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kabupaten; menyiapkan bahan penyediaan listrik pedesaan di wilayah kabupaten; menyiapkan bahan pengusulan pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten; menyiapkan bahan penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah yang meliputi: 1) pengumpulan dan mengolah data kelistrikan daerah; 2) pembuatan prakiraan kebutuhan tenaga listrik daerah; 3) pembuatan prakiraan kebutuhan investasi penyediaan tenaga listrik daerah; 4) 5) 6) 7) 8) 9)

penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah; penyampaian rencana umum ketenagalistrikan daerah kepada Pemerintah dan Gubernur; pengumpulan dan mengolah data kelistrikan daerah; pembuatan prakiraan kebutuhan tenaga listrik daerah; pembuatan prakiraan kebutuhan investasi penyediaan tenaga listrik daerah; penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah;

10) s.

penyampaian rencana umum ketenagalistrikan daerah kepada Pemerintah dan Gubernur. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan terhadap perizinan usaha ketenagalistrikan melalui Kegiatan : 1) pemprosesan permohonan izin usaha ketenagalistrikan yang meliputi:

79

1.1) usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang fasilitas instalasinya tidak terhubung dengan grid nasional yang wilayah usahanya di dalam wilayah kabupaten/kota; 1.2) usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya di dalam wilayah kabupaten/kota;

2) 3)

t.

lingkungan; 4) penyampaian laporan penyelenggaraan perizinan kepada Pemerintah dan Gubernur melaksanakan penegakan hukum dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan di daerah melalui Kegiatan : 1) melakukan pengawasan atas ditaatinya peraturan perundang-undangan di 2) 3) 4) 5)

u.

1.3) usaha penunjang tenaga listrik (UPL) yang berdomisili di dalam wilayah kabupaten/kota. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi atas pelaksanaan usaha dari pemegang saham; melakukan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dari pemegang izin yang meliputi aspek teknis, keselamatan/keamanan, pelayanan dan

bidang ketenagalistrikan; melakukan penyelidikan atas tindak pidana di bidang ketenagalistrikan; melakukan pengawasan atas ditaatinya standar/persyaratan/norma teknik dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan; penyelenggaraan pembinaan di bidang ketenagalistrikan; penyampaian laporan penyelenggaraan penegakan hukum, pengawasan dan pembinaan kepada Pemerintah dan Gubernur.

menyiapkan bahan penyelenggaraan kebijakan program pemerintah di bidang pemanfaatan energi melalui kegiatan : 1) penyusunan program Pemerintah Daerah dalam bidang energi, yaitu program diverifikasi energi, intensifikasi energi, konservasi energi dan program pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan dalam rangka menunjang kebijakan Pemerintah Daerah di bidang energi; 2) 3)

v. w.

penyusunan program Pemerintah Daerah di bidang energi; pengumpulan, mengolah dan mengevaluasi data sumber energi dan pemanfaatan energi daerah; 4) penyelenggaraan penyuluhan di bidang energi; 5) penyampaian laporan pelaksanaan penyelenggaraan program dan penerapan kebijakan energi kepada Pemerintah dan Gubernur. menyiapkan bahan penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah; menyiapkan bahan pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja dan kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah kabupaten;

80

x.

menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan terhadap izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas;

y.

menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan serta sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten;

z.

memantau dan menginventarisir penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kabupaten;

aa.

menyiapkan bahan pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas;

bb.

menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);

cc.

menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;

dd.

menyiapkan bahan pengusulan pengangkatan dan membina inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten;

ee.

menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan assessment kerja sama dengan lembaga assessment ESDM;

ff.

menyiapkan bahan pengusulan peserta diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kabupaten;

gg.


hh.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;

ii.


jj.


kk.

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;

ll.


mm. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan; nn.


oo.


81

pp.


qq.


rr.


ss.


Paragraf 7 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 41

(1)

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan sesuai kebutuhan.

(2)

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(4)

Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.

(5)

Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.

(6)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV TATA

KERJA

Bagian Kesatu Umum Pasal 42

(1)

Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

82

(2)

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas dilaksanakan oleh Kepala BidangKepala Bidang, Kepala Seksi-Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.

(3)

Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas diatur lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4)

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

(5)

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 43

(1)

Kepala Badan wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2)

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.

(3)

Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili Pasal 44

(1)

Sekretaris mewakili Kepala Badan apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.

(2)

Apabila Sekretaris berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan/atau kemampuan.

83

BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 45

(1)

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Sekretaris Daerah.

(2)

Kepala Badan wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat dan membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Kepala Badan wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)

Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 46

Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 47

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.

(2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan lain yang mengatur hal-hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

84

Pasal 48

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat pada tanggal 31 Desember 2009 BUPATI BEKASI ttd. H. SA’DUDDIN Diundangkan di Cikarang Pusat pada tanggal 31 Desember 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI ttd. H. DADANG MULYADI BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDDY ROHENDI Pembina Tingkat I NIP. 19560901 198203 1 011

85

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

Recommend Documents