BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL

1

2016

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL No.87,2016

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. PEMERINTAH DAERAH.ADMINISTRASI.KECAMATAN.Standar Operasional Prosedur. Pelayanan Administrasi Terpadu.

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL, Menimbang :

Mengingat :

a.

bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien, diperlukan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2

2016

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

6.

Peraturan Menteri Dalam 2006 tentang Pedoman Terpadu Satu Pintu;

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

8.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);

10.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2016);

Negeri Nomor 24 Tahun Penyelenggaraan Pelayanan

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN.

3

2016

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bantul. 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Bantul. 5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan. 6. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat. 7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Rekomendasi adalah kajian sosial kemasyarakatan yang berisi catatan atau keterangan sebagai bahan pertimbangan yang merupakan hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya. 9. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kecamatan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN Pasal 2 Pelayanan administrasi terpadu kecamatan meliputi: a. Pelayanan Perizinan; dan b. Pelayanan Non Perizinan.

4

2016

Pasal 3 Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud Penerbitan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

dalam Pasal 2

huruf a yaitu

Pasal 4 Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi: a. Bidang Keamanan dan Ketertiban; 1. rekomendasi/pengesahan surat pengantar permohonan SKCK yang sudah disahkan oleh Desa; 2. rekomendasi/pengesahan surat pengantar ijin keramaian/penutupan jalan; dan 3. rekomendasi/pengesahan surat keterangan domisili organisasi masyarakat/politik. b. Bidang Umum; 1. rekomendasi/pengesahan surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (KP4); 2. legalisasi KTP dan KK; 3. rekomendasi permohonan administrasi kependudukan; 4. rekomendasi/pengesahan proposal perorangan/kelompok 5. rekomendasi/pengesahan pembelian BBM bersubsidi bagi pengecer, nelayan dan industri; 6. pengesahan SPPT; dan 7. rekomendasi/pengesahan pernyataan penghasilan. c. Bidang Sosial Kemasyarakatan; 1. rekomendasi/pengesahan surat keterangan miskin; 2. surat keterangan dispensasi menikah; 3. rekomendasi/pengesahan permohonan perceraian; 4. rekomendasi/pengesahan pernyataan belum menikah; dan 5. rekomendasi/pengesahan pernyataan numpang nikah. d. Bidang Perizinan Tertentu; dan 1. Rekomendasi/pengesahan form permohonan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup); 2. Rekomendasi/pengesahan form permohonan ijin gangguan baru/pergantian/perubahan; 3. rekomendasi/pengesahan permohonan IMB gedung/bukan gedung baru dan perubahan; 4. rekomendasi/pengesahan permohonan izin ekplorasi air tanah; 5. rekomendasi/pengesahan permohonan izin pemakaian/ pengusahaan air tanah dari sumur gali/pantek, sumur bor, mata air dan ijin tambang; dan 6. penerbitan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK). e. Bidang Pemerintahan. 1. rekomendasi/pengesahan keterangan waris; 2. rekomendasi/pengeahan keterangan beda nama; 3. rekomendasi/pengesahan perubahan penggunaan tanah; 4. rekomendasi/pengesahan perubahan asal usul tanah; 5. rekomendasi/pengesahan surat kuasa terkait tanah; 6. rekomendasi/pengesahan pengantar ijin sewa tanah kas Desa; 7. rekomendasi/pengesahan kerelaan tanah untuk fasiltas umum; dan 8. rekomendasi/pengesahan wakaf tanah.

5

2016

Pasal 5 (1) Standar operasional kecamatan terdiri mekanisme/prosedur/tata pelayanan kecamatan.

prosedur pelayanan administrasi terpadu dari dasar hukum, persyaratan, cara, dan standar waktu penyelesaian

(2) Standar operasional prosedur kecamatan sebagaimana dimaksud lampiran yang merupakan bagian Bupati ini.

pelayanan administrasi terpadu pada ayat (1) tersebut dalam tidak terpisahkan dari Peraturan

BAB III PELAPORAN DAN PEMBINAAN Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 6 Camat wajib melaporkan kecamatan setiap 1 (satu) Daerah.

pelaksanaan bulan sekali

pelayanan administrasi terpadu kepada Bupati melalui Sekretaris

Bagian Kedua Pembinaan Pasal 7 (1) Bupati melakukan pembinaan administrasi terpadu kecamatan. (2) Pembinaan sebagaimana oleh Sekretaris Daerah.

dalam

dimaksud

pada

penyelenggaraan ayat

(1)

pelayanan

dikoordinasikan

6

2016

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang Peraturan Bupati ini Kabupaten Bantul.

mengetahuinya, memerintahkan dengan penempatannya dalam

pengundangan Berita Daerah

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 10 November 2016 BUPATI BANTUL, ttd. SUHARSONO Diundangkan di Bantul pada tanggal 10 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL ttd. RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u.b. Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Hukum GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KECAMATAN…………………………… PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PATEN

PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

Nomor SOP

/

/

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi

KECAMATAN …………………………… KABUPATEN BANTUL

Tanggal Efektif Disahkan oleh

Camat………………..

Nama SOP

Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil

Dasar Hukum : 1.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70); 2.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73); 3.Peraturan Bupari Bantul Nomor 41 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pelaksanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 4.Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil; dan 5.Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

Kualifikasi Pelaksana : 1. Camat : S2 Manajemen, S1 Hukum, S1 Sosiatri, S1 Sosiologi, S1 Komunikasi, S1 AN, S1 Ilmu Pemerintahan 2. Kasie Pelayanan : S1 Sospol, S1 Hukum. S1 Ekonomi 3. Penatalaksana Pelayanan Legalisasi : DIII Sospol, DIII Hukum, DIII Ekonomi 4. Front Office : SMA, SMEA, SMK

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer 2. ATK Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan : Ketidakcermatan dalam memverifikasi kelengkapan administrasi pemohon mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan umum.

Pelaksana

No

Uraian Prosedur Pemohon

1.

2.

Front Office

Penatalaksana pelayanan IUMK

Kasie Pelayana n/pejabat yang ditunjuk

Mutu Baku Tim Teknis IUMK

 Mengucap salam dan menanyakan keperluan customer  Menerima berkas pemohon  Meneliti kelengkapan dan identitas pemohon

Ket.

Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu

Syarat lengkap Sesuai ketentuan

2 Menit

Identitas Pemohon Buku Register

10 menit

Berkas pemohon tercatat dalam buku register

Berkas dan Identitas Pemohon

5 menit

Berkas pemohon sudah diparaf oleh Pendamping

Berkas pemohon Tidak memenuhi yang sudah diteliti

5 menit

Berkas pemohon yang sudah deregister dan diteliti

Berkas pemohon

2 hari

Berkas rekomendasi tim teknis (Berita Acara)

Berkas rekomendasi yang sudah di tandatangani

5 menit

Sertifikat IUMK yg sudah ditandtangani

Sertifikat IUMK yg sudah ditandatangani

5 menit

Sertifikat IUMK yg sudah diregister

Sertifikat IUMK yg sudah diregister

10 menit

Memberikan sertifikat ke pemohon

Berkas Pemohon

5 menit

Sertifikat

Pemohon mengambil nomor antrian.

Lengkap

Camat

Output

tidak ya

3.

4.

 Menerima berkas, meneliti dan mencatat dalam buku register  Memberikan berkas kepada kasie Pelayanan  Menandatangani dan atau memberikan paraf berkas dari pemohon  Memberikan tim teknis IUMK

5.

 Melakukan cek ke lokasi pemohon  Mencermati dan verifikasi lapangan  Rapat memutuskan rekomendasi memberikan ijin atau tidak ke camat

6.

 Menerima berkas yang sudah ditandatangani tim teknis IUMK  Menerima berkas hasil verifikasi tim IUMK  Menandatangani Sertifikat Ijin IUMK

7. 8. 9.

 Menerima sertifikat IUMK yang sudah ditandtangani camat  Melakukan register sertifikat IUMK  Memberikan ke front office  Menerima sertifikat IUMK yang sudah diregister  Memberikan ke pemohon  Menerima serifikat IUMK dengan data yang benar  Pemohon menandatangani surat pernyataan

Diterima

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KECAMATAN……………………………

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PATEN

PENERBITAN SURAT KETERANGAN/SURAT REKOMENDASI

Nomor SOP

/

/




Camat………………..

Nama SOP

Penerbitan Surat Keterangan/Surat Rekomendasi

Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73); 3.Peraturan Bupari Bantul Nomor 41 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pelaksanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 4.Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil; dan 5.Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Keterkaitan :




No

Uraian Prosedur

Pelaksana Pemohon

1

Pemohon mengambil nomor antrian

2.

 Memberi salam dan menanyakan keperluan customer  Menerima berkas pemohon  Meneliti kelengkapan dan identitas pemohon  Mencatat dalam register (jika lengkap)  Memberikan berkas kepada penatalaksana pelayanan  Menerima berkas front office  Meneliti kelengkapan dan identitas pemohon  Memberikan berkas kepada penatalaksana Kasie pelayanan  Menerima berkas  Meneliti dan membubuhkan tanda tangan atau meneruskan kepada pejabat yang ditunjuk

3.

4. Menandatangani berkas dari pemohon

5.

6.

 Menerima berkas yang sudah ditandatangani kasi pelayanan/Camat/pejabat yang ditunjuk  Memberikan kepada Front Office  Menerima berkas yang sudah ditandatangani kasi pelayanan/Camat/pejabat yang ditunjuk dari Penatalaksana pelayanan  Menyerahkan berkas ke pemohon

7.

Front Office

Penatalaksan a pelayanan

Kasie Pelayanan

Mutu Baku Camat/ Pejabat yang ditunjuk


Output

2 Menit

Lengkap


5 menit

Berkas pemohon lengkap tercatat dalam buku register

Berkas yang sudah diregister

10 menit

Berkas pemohon lengkap yang sudah tercatat di buku register

Berkas yang sudah diregister

5 menit

Berkas yang sudah diparaf

5 menit

Berkas yang sudah ditandatangani oleh Camat/pejabat yang ditunjuk

5 menit

Berkas pemohon sudah diparaf atau ditandatangani oleh Kasie Pelayanan Berkas pemohon sudah ditandatangani oleh Camat/Pejabat yg ditunjuk Berkas pemohon tersampaikan ke Penatalaksana Pelayanan Berkas tersampaikan kepada Pemohon

Tidak lengkap

5 menit Berkas yang sudah ditandatangani oleh Camat/pejabat yang ditunjuk Berkas Pemohon

Menerima berkas (Surat Rekomendasi) kepada Pemohon

Waktu

5 menit

Berkas /Rekomendasi yang lengkap dan benar

Ket.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KECAMATAN……………………………

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PATEN

PEMBERIAN LEGALISASI/PENGESAHAN

Nomor SOP

/

/




Camat………………..

Nama SOP

Pemberian Legalisasi/Pengesahan

Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73); 3.Peraturan Bupari Bantul Nomor 41 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pelaksanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 4.Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil; dan 5.Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Keterkaitan :




Pelaksana

No

Uraian Prosedur Pemohon

1

2.

Front Office

Kasie Pelayana n/pejabat yang ditunjuk

Camat


- Syarat lengkap Sesuai ketentuan

Pemohon mengambil nomor antrian.  Mengucap salam dan menanyakan keperluan customer  Menerima berkas pemohon  Meneliti kelengkapan dan identitas pemohon

Penatalaksana pelayanan Legalisasi

Mutu Baku

Lengkap

Waktu

Output

2 Menit


10 menit

Berkas pemohon tercatat dalam buku register

Berkas dan Identitas Pemohon

5 menit

Berkas pemohon sudah diparaf oleh Kasie PIP

5 menit

Berkas pemohon sudah ditandatangani oleh Kasi Pelayanan/Pejabat yang ditunjuk dan atau Camat

Berkas yang sudah ditandatangani oleh Kasi Pelayanan atau pejabat yang ditunjuk atau Camat

5 menit

Berkas pemohon tersampaikan ke Penatalaksana Pelayanan legalisasi

Berkas yang dilegalisasi

5 menit

Berkas /dokumen tersampaikan kepada Pemohon

2 menit

Berkas/dokumen yang sudah lengkap dan benar

tidak ya

3.

4.

5.

6.

7.

 Menerima berkas, meneliti dan mencatat dalam buku register  Memberikan berkas kepada kasie Pelayanan  Menandatangani dan atau memberikan paraf berkas dari pemohon  Memberikan kepada Camat untuk dimintakan Tanda tangan  Menerima berkas yang sudah ditandatangani Kasi Pelayanan atau pejabat yang ditunjuk Camat  Memberikan stampel dinas  Memberikan kepada Front office utk diserahkan kepada pemohon  Menerima berkas yang sudah ditandatangani Kasi Pelayanan atau pejabat yang ditunjuk Camat dari Penatalaksana Pelayanan legalisasi  Menyerahkan ke pemohon/customer

Menerima dokumen dari Customer service

Berkas diparaf

yang sudah

sudah

Berkas Pemohon

BUPATI BANTUL, ttd. SUHARSONO

Ket .

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL

Recommend Documents