KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR. Kepala Biro Hukum dan Organisasi RIDWAN YASIN, SH, MH. LAKIP biro hukum dan organisasi

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa

kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,

karena atas izin dan perkenan-Nya Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dapat menyelesaikan dan menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menggambarkan dan melaporkan pencapaian tugas pokok dan fungsi Biro sebagaimana yang telah diamanatkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi telah dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2012-2017 dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Untuk mengetahui dan mengukur sampai sejauh mana pelaksanaan Renstra, maka dilaksanakan analisis capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 dan merupakan pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur khususnya kinerja Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Penyusunan laporan ini disusun secara optimal, namun disadari masih terdapat kekurangan sehingga diperlukan koreksi dalam rangka perbaikan laporan di tahun depan. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diucapkan terima kasih dan penghargaan dengan harapan semoga kerjasama yang baik bisa tetap terjalin.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

RIDWAN YASIN, SH, MH

LAKIP2015 - biro hukum dan organisasi

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

..................................................................................................... i

Daftar Isi ............................................................................................................... ii BAB I

PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 A. Latar Belakang

..................................................................................... 1

B. Struktur Organisasi ................................................................................. 1 C. Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................................ 3 D. Sumber Daya Manusia

.......................................................................... 3

E. Sarana dan Prasarana

........................................................................... 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

..................................................................... 6

A. Rencana Strategis Tahun 2012-2017 ....................................................... 6 B. Tujuan dan Sasaran ................................................................................ 8 C. Strategi dan Arah Kebijakan .................................................................... 10 D. Indikator Kinerja Utama (IKU) ................................................................. 11 E. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ................................................................. 11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................... 12 A. Capaian Kinerja Tahun 2015 B. Analisis Capaian Kinerja C. Realisasi Anggaran BAB IV PENUTUP

.................................................................. 12

........................................................................ 13

............................................................................... 31

.............................................................................................. 34

A. Kesimpulan

......................................................................................... 34

B. Saran .................................................................................................. 34 LAMPIRAN : - Perjanjian Kinerja Tahun 2015


ii

PENDAHULUAN

A.

1

LATAR BELAKANG Dalam terciptanya

tata kelola

pemerintahan yang baik (good govermance)

merupakan harapan semua pihak. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja LembagaLembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Dari beberapa peraturan tersebut di atas bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan

mengimplementasikan

Sistem Akuntabilitas

Kinerja. Tujuan

mengim-

plementasikan Sistem AKIP tersebut adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2000 tentang terbentuknya Provinsi Gorontalo maka dibentuklah Badan, Dinas dan Biro dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Biro Hukum dan Organisasi adalah Unit Kerja, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo. B.

STRUKTUR ORGANISASI Sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan Mengacu pada

Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, maka Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas

dan fungsi yang

dibentuk dalam Struktur Organisasi sebagai berikut : a. Kepala Biro Hukum dan Organisasi b. Kepala Bagian Organisasi 1. Kepala Sub Bagian Pembinaan & Kajian Produk Hukum Daerah 2. Kepala Sub Bagian Kajian Pelaksanaan Produk Hukum Daerah


1

PENDAHULUAN

1

3. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan penyuluhan Hukum c. Kepala Bagian Organisasi 1. Kepala Sub Bagian Kelembagaan 2. Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan Akuntabilitas 3. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik 4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro d. Kepala Bagian Organisasi 1. Kepala Sub Bagian Penegakan & Perlindungan HAM 2. Kepala Sub Bagian Penanganan Sengketa 3. Kepala Sub Bagian Pembinaan PPNS Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Bagan Struktur Organisasi Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo di bawah ini. Bagan 1 Struktur Organisasi Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

KEPALA BIRO HUKUM & ORGANISASI

KEPALA BAGIAN PERUNDANGUNDAGAN

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

Kasubag Pembinaan & Kajian Produk Hukum Daerah

Kasubag Kelembagaan

Kasubag Penegakan & Perlindungan HAM & PPNS

Kasubag Kajian Pelaksanaan Produk Hukum Daerah

Kasubag Tata Laksana dan Akuntabilitas

Kasubag Penanganan Sengketa

Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum

Kasubag Pelayanan Publik


KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM

Kasubag Tata Usaha Biro

2

PENDAHULUAN

C.

1

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas :

Melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah, telaahan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan Produk Hukum, memberikan advokasi hukum, pembinaan organisasi dan tata laksana. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Biro Hukum dan Organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkoordinasian, perumusan, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan produk hukum daerah, membangun jaringan dokumentasi dan informasi hukum; b. Memberikan pelayanan advokasi dan sengketa hukum, mengkoordinasikan dan merumuskan perjanjian kerjasama, melakukan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil; c. Merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi serta mengkoordinasikan penataan organisasi, penyusunan dan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja, ketatalaksanaan dan pelayanan publik; d. Memberikan masukan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah Provinsi. Biro Hukum dan Organisasi memiliki Struktur organisasi masing-masing : Bagian Perundang-Undangan;

1.

D.

2.

Bagian Bantuan Hukum dan HAM;

3.

Bagian Organisasi.

SUMBER DAYA MANUSIA Guna mendukung dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan

sebagaimana struktur organisasi diatas, Gorontalo

mempunyai

sumber

daya

Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi manusia

berjumlah

30

orang

yang

dapat

dikualifikasikan berdasarkan jabatan, tingkat pendidikan, dan golongan kepangkatan sebagaimana table-tabel dibawah ini.


3

PENDAHULUAN

1

Tabel 1.1 Data Pegawai Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Beradasarkan Jabatan Per 31 Desember 2015

No.

JABATAN

JUMLAH

1

Kepala Biro

1 Orang

2

Kepala Bagian

3 Orang

3

Kepala Sub Bagian

9 Orang

4

Staf

13 Orang Jumlah

26 Orang

Tabel 1.2 Data Pegawai Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Beradasarkan Golongan Per 31 Desember 2015

No.

Golongan

Jumlah

1

IVb

2

Eselon

Staf

I

II

III

IV

2

-

1

1

-

-

IVa

2

-

-

1

-

1

3

IIId

2

-

-

-

2

-

4

IIIc

8

-

-

-

7

1

5

IIIb

1

-

-

-

-

1

6

IIIa

5

-

-

-

-

5

7

IId

-

-

-

-

-

-

8

IIc

3

-

-

-

-

3

9

IIb

2

-

-

-

-

2

10

IIa

1

-

-

-

-

1

26

0

1

2

9

14

Jumlah


4

PENDAHULUAN

1

Tabel 1.3 Data Pegawai Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Beradasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2015

No

E.

Pendidikan

Jumlah

Eselon I

II

III

IV

Staf

1

Magister

5

-

1

1

-

2

2

Sarjana

18

-

-

1

8

10

3

Diploma

1

-

-

-

1

-

4

SMA

6

-

-

-

-

-

SARANA DAN PRASARANA Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dalam menjalankan

tugas dan fungsinya didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut : No. 1. 2.

Jenis / Nama Aset

Nilai Aset Tn.

Nilai Aset Tn. 2015

2013 (Rp)

2014 (Rp)

(Rp)

Peralatan dan

982.553.250,00

1.191.052.250,00

1.200.893.200,00

88.710.000,00

88.710.000,00

88.710.000,00

1.071.263.250,00

1.279.762.250,00

2.988.710.000,00

Mesin Aset Tetap JUMLAH

A.2.

Nilai Aset Tn.

Sumber Daya Finansial

Pada tahun 2015 Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesaer Rp. 2.900.000.000,-


5

PERENCANAAN KINERJA

2

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi agar efektif, efisien dan akuntabel, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo berpedoman pada Dokumendokumen : 1. Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017; 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo; 3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015; 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2015. A.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012-2017 Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, perencanaan strategis

yang disusun oleh SKPD selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan Strategis Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2012 – 2017.

VISI

“Tertatanya Produk Hukum Daerah dan Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Menuju Tata Pemerintahan yang Baik” Kata kunci dari visi Biro Hukum dan Organisasi adalah dijelaskan sebagai berikut : 1. Tertatanya Produk Hukum Daerah : Mewujudkan penataan perundang-undangan secara baik, tidak saling tumpang tindih, konsisten, jelas dan tidak multitafsir. Selain itu juga, menghindari pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, baik yang sederajat


6

PERENCANAAN KINERJA

2

maupun antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan dibawahnya atau antara peraturan pusat dengan peraturan daerah. Berdasarkan peran dan mandat yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan sebagian tugas Gubernur, dirumuskan visi Biro Hukum dan Organisasi sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan dimasa depan. Hal tersebut merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sistem pemerintahan dengan semangat reformasi yang peletakan dasar-dasarnya telah diinisiasi pada masa-masa sebelumnya. Rumusan visi merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi dalam lima tahun kedepan, yaitu : 2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Peningkatan kapasitas kelembagaan Dilakukan melalui beberapa aspek yaitu : 1. Aspek Struktur Organisasi; Struktur organisasi perangkat daerah harus benar-benar tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing).

2. Aspek Sistem dan Prosedur Pelayanan Organisasi; Evaluasi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) disemua SKPD, percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada SKPD yang memiliki SPMserta penyusunan Standar Kerja Pelayanan (SKP) bagi SKPD yang tidak memiliki SPM.

3. Aspek Tatalaksana dan Akuntabilitas; Perbaikan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efesien, terukur serta sesuai prinsip-prInsip good governance serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah.

MISI Untuk mewujudkan Visi, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, maka ditetapkan misi sebagai berikut : 1.

Meningkatkan penataan dan penyebarluasan produk hukum daerah;


7

PERENCANAAN KINERJA 2.

2

Meningkatkan kualitas organisasi perangkat daerah, kinerja pelayanan dan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah;

3. B.

Meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan penanganan sengketa hukum;

TUJUAN DAN SASARAN Sebagai upaya penjabaran visi dan misi, Biro Hukum dan Organisasi menetapkan tujuan

dan sasaran jangka menengah sebagai berikut :  TUJUAN : 1. Mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas; Tujuan “Mewujudkan Produk Hukum Daerah yang Berkualitas”, akan dicapai dengan sasaran Terbentuknya Produk Hukum Daerah. Dimana, untuk mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas

dilakukan

beberapa kajian terhadap setiap draft produk hukum dan juga di lakukan pembinaan dalam penyusunan produk hukum sehingga sesuai dengan ketentuan perundangundangan. 2. Meningkatnya peran pemerintah dalam melakukan pendampingan kasus hukum; Tujuan

“Meningkatnya

peran

pemerintah

dalam

melakukan

pendampingan kasus hukum ”, akan dicapai dengan sasaran Terwujudnya

Bantuan Hukum Penyelenggara pemerintahan. Dalam

melakukan

pendampingan

terhadap

penyelenggara

pemerinthan

yang

mendaptkan kasus hukum, pemerintah provinsi melakukan kerjasama dengan lembaga bantuan hokum dan berkoordinasi dengan penegak hukum. 3. Meningkatnya peran pemerintah dalam melakukan perjanjian kinerja; Tujuan “Meningkatnya peran pemerintah dalam melakukan perjanjian Kerjasama ”, akan dicapai dengan ditetapkannya Sasaran Tersususnnya Dokumen-

dokumen kesepakatan Kerjasama. Dalam melakukan perjanjian kerjasama, baik antar Pemerintah Daerah, anatara Pemeritah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Daerah dengan NGO, dan Antara Pemerintah dan Swasta, sangat diperlukan naskah perjanjian kerjasama yang penyusunannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Terwujudnya Penyamaan Persepsi dan singkronisasi aksi terhadap penanganan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan;


8

PERENCANAAN KINERJA

2

Tujuan “Terwujudnya Penyamaan Persepsi dan Singkronisasi aksi terhadap Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan”, akan dicapai dengan Sasaran Terlaksananya penguatan kapasitas PPNS. Dalam penanganan pelanggaran pearturan perundang-undangan khususnya kepada penyelanggara

pemerintahan

diperlukan

sumberdaya

manusia

yang

memiliki

kaspasitas dan kapabilitas yaitu penyidik pegwai negeri sipil. 5. Mewujudkan pemajuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia; Tujuan “Mewujudkan Pemajuan dan Perlindungan atas hak-hak dasar manusia”, akan dicapai dengan sasaran Terwujudnya Sekertariat Bersama Hak asasi

Manusia (HAM). Dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia maka pemerintah membentuk wadah yang bisa memfasilitasi setiap permasalahan yang berkenaan dengan hak asasi manusia (HAM). 6. Mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah, penguatan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik; Tujuan

“Mewujudkan

penataan

organisasi

perangkat

daerah

,

penguatan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik”, akan dicapai dengan sasaran : -

Terwujudnya penguatan Organisasi/ kelembagaan dan ketatalaksanaan

-

Terwujudnya dokumen pelayanan public

-

Terwujudnya penguatan akuntabilitas kinerja Dalam penataan organisasi perangkat daerah dilakukan penguatan terhadap system kelembagaan yang sesuai dengan peraturan perudangundangan. Penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang manajemen dan akuntabilitas kinerja serta fasilitasi terhadap inplementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan public dilakukan dalam rangka faslitasi terhadap penyusunan dokumen standar pelayanan minimal dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP).

7. Meningkatkan kapasitas sumber daya SKPD dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan bidang Hukum dan Organisasi. Tujuan

“Meningkatkan


Kapasitas

sumber

daya

SKPD

dalam 9

menunjang

Pelaksnaan

PERENCANAAN KINERJA

2

Program

dan

dan

Kegiatan

Bidang

Hukum

Organisasi”, akan dicapai dengan sasaran : Meningkatnya Kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta akuntabilitas

-

keuangan; Meningkatnya Pelayanan Administrasi jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana

-

dan Prasarana serta Pengelolaan kepegawaian.  SASARAN : 1.

Terbentuknya Produk Hukum Daerah.

2.

Terwujudnya Bantuan Hukum Penyelenggara pemerintahan.

3.

Sasaran Tersususnnya Dokumen-dokumen kesepakatan Kerjasama.

4.

Terlaksananya penguatan kapasitas PPNS.

5.

Terwujudnya Sekertariat Bersama Hak asasi Manusia (HAM).

6.

Terwujudnya penguatan Organisasi/ kelembagaan dan ketatalaksanaan.

7.

Terwujudnya dokumen pelayanan publik.

8. Terwujudnya penguatan akuntabilitas kinerja. 9.

Meningkatnya Kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta akuntabilitas keuangan

10. Meningkatnya Pelayanan Administrasi jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan kepegawaian C.

STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN Mengacu pada Visi, Misi dan agenda pokok serta prioritas pembangunan Provinsi

Gorontalo, Renstra Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2012-2014 secara konsisten diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas Gubernur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik terhadap kualitas pelayanan publik. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik terhadap pelayanan publik, Biro Hukum dan Organisasi menetapkan strategi sebagai berikut : 1. Melaksanakan Penataan Produk Hukum Daerah; 2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan 3. Memberikan Pelayanan Hukum, Penanganan Sengketa Hukum dan Penegakan HAM; Strategi tersebut dapat dilaksanakan dalam koridor kebijakan strategic yang merupakan kebijakan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2012-2017 meliputi : 1. Mendorong peningkatan penerapan produk hokum dan perundang-undangan daerah;


10

PERENCANAAN KINERJA

2

2. Mendorong dilaksanakannya reformasi birokrasi; 3. Koordinasi kerjasama dan pendampingan advokasi hukum; D.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo juga telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra serta RPJMD Tahun 2012-2017.Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang memiliki fokus pada peningkatan kapasitas internal organisasi sebagi Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama yang ada dalam Renstra Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, sebagai berikut :

E.

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja UTama

Penjelasan

1.

Terbentuknya Produk Hukum Daerah

Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun

2.

Terwujudnya bantuan hokum penyelenggara pemerintahan

Jumlah pendampingan kasus terkait penyelenggara pemerintahan

Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Kepala Daerah (PERGUB), dan Keputusan Kepala Daerah (SK) Pendampingan Kasus Hukum terkait penyelenggara Pemerintahan dan Masyarakat

3

Terwujudnya penguatan organisasi/kelembagaan dan ketatalaksnaan

Evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi dan kelembagaan

Penataan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (SKPD)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen anatara penerima dan pemberi

amanah untuk meningktkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan, pencapaian tujuan dan sasaran organisasi da sebagai dasr pemeberian penghargaan dan sanksi. Sebagai dasr pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atau pekembangan / kemajuan kinerja penerima amanah. Perjanjian kinerja juga sebagi dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Dalam Perjanjian kinerja ditetapkan target capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja sasaran pada program dan kegiatan. Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2015 yang telah diubah berdasarkan perbaikan-perbaikan terhadap indikator kinerja dan anggaran, sebagaimana pada lampiran dokumen laporan kinerja ini.


11

AKUNTABILITAS KINERJA

3

Mengacu pada visi, misi, agenda pokok dan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo, Renstra Biro Hukum dan

Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017, secara

konsisten diarahkan pada upaya-upaya mendukung pencapaian visi, misi, pembangunan Provinsi Gorontalo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja sesuai dengan tupoksi SKPD yang tertuang dalam RPJMD/Renstra SKPD Provinsi dan indikator kinerja tersebut setiap tahun yang harus tercapai. Dalam tahun anggaran 2015, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo telah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis yang akan diukur dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang selanjutnya akan di uraikan dalam penjelasan sebagai berikut: A.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut, adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2015 2015

NO. 1.

SASARAN STRATEGIS Terbentuknya Daerah

Produk

Hukum

INDIKATOR KINERJA

TARGET


10 Ranperda 300 Pergub/SK

2.

CAPAIAN 16 Perda 509 Pergub/ SK

% 160 170

Terwujudnya Bantuan Hukum Penyelenggara pemerintahan

Jumlah pendampingan kasus terkait penyelenggara Pemerintahan

3.

Tersususnnya dokumen Kerjasama.

Dokumenkesepakatan

Jumlah Dokumen Kesepakatan (MOU) dan Dokumen Kerjasama (PK)

10 MoU dan 10 PK

4.

Terlaksananya kapasistas PPNS

penguatan

Jumlah Aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang Memiliki Kapasitas

65 PPNS

65 PPNS

100

5.

Terwujudnya Sekertariat bersama Hak Asasi manusia (HAM)

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Hak Asasi Manusia

1 Kali Rakor

1 Kali Rakor

100


3 Kali Pendamping an

3Kali Pendam pingan 74 MoU dan PK

100 100

12

AKUNTABILITAS KINERJA 6.

7.

8

9.

10.

B.

Terwujudnya penguatan Organisasi/ kelembagaan dan ketatalaksanaan Terwujudnya dokumen Pelayanan Publik Terwujudanya akuntabilitas Kinerja

Penguatan

Evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi/kelembagaan

5 SKPD

8 SKPD

100

Jumlah Dokumen Pelayanan Publik yang cepat dan mudah di akses

33 SOP dan 15 SPM

33 SOP

50

Jumlah Dokumen kinerja dan jumlah kapasitas SDM di bidang Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya Kualitas perencanaan dan Evaluasi Kinerja serta akuntabilitas keuangan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi jasa perkantoran dan penyediaan sarana dan Prasarana serta pengelolaan kepegawaian

3

2 DOK.

2 DOK.

100

75 ORANG

75 ORANG

100

Jumlah Dokumen Perencanaan

4 Dok

4 DOK

100

Jumlah Dokumen Evaluasi

3 Dok

3 DOK

100

Persentase Keselarasan program dengan Dokumen

100%

100%

100

Hasil Penilaian AKIP SKPD oleh Inspektorat Provinsi

B

B

100

Jumlah Laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP

3 Laporan

3 Laporan

100

Jumlah Jasa Kantor yang tersedia tepat waktu

11

11

100

Jumlah sarana dan prasarana tersedia

7

7

100

Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai dengan rencana Persentase kelengkapan Database kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu

100%

100%

100

100%

100%

100

Jumlah Dokumen kepegawaian

12

12

100

ANALISIS CAPAIAN KINERJA Analisis capaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Dearah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 dievaluasi dengan mengelompokkan nilai capaiannya dari masingmasing indikator kinerja sasaran, dalam skala pengukuran sebagai berikut : Tabel 3.2 Skala Penilaian Sangat Baik Baik Cukup Kurang


Lebih darin100 % 75% - 100% 55% - 75% Kurang dari 55% 13


3

Dengan melihat persentase capaian kinerja yang dikelompokkan berdasarkan skala ordinal diatas, analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2015 Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN 1 Terbentuknya Produk Hukum Daerah Keberhasilan pencapaian Sasaran Terbentuknya Produk Hukum Daerah, di ukur dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian lebih dari 100 persen atau dengan kategori Sangat Baik. Pencapaian target dari indikator kinerja sasaran dapat digambarkan sebagai berikut : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun a. Jumlah Peraturan Daerah (PERDA) yang di hasilkan. Capaian kinerja dari indikator utama ini ada 160 persen, hal ini menggambarkan bahwa dari tahun ke tahun lebih dapat menigkatkan kulitas kinerja serta memantapkan kualitas produk hukum daerah yang dapat melindungi kepentingan serta memberi kepastian hukum kepada masyarakat, dan menciptakan landasan hukum dalam melaksanakan Pemerintahan yang baik serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Adapun Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian tersebut adalah Program

Penataan Peraturan

mendukung

capaian

indikator

Perundang-Undangan kinerja

tersebut,

dengan seperti

berbagai kegiatan kegiatan

pengkajian

yang dan

pendampingan Ranperda, kelgiatan ini mendapampingi dan menkaji serta membahas ranperda dari SKPD/Instansi pengusul di DPRD. Dalam mencapai kinerja tersebut, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi yaitu : 

Indikator kinerja ini tergantung pada SKPD pengusul Rancangan Peraturan Daerah, dalam hal pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah untuk di kaji di Biro Hukum dan Organisasi untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.



Partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagai pihak yang dikenai langsung oleh suatu produk perundang-undangan. oleh karena itu, berkaitan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006, maka pengaruh tekanan-tekanan dari luar merupakan faktor yang paling efektif dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat.


14


3

Adapun solusi atau langkah tindak lanjut untuk peningkatan kinerja tersebut adalah sebagai berikut : 

Melakukan konsultasi dengan pimpinan SKPD pengusul Rancangan Peraturan Daerah mengenai kendala penyiapan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dengan memberikan saran dan masukan guna kelancaran pengajuan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.



Menganalisis terhadap kebutuhan Ranperda di masing-masing SKPD



Memberikan pemahaman kepada aparatur tentang manfaat dan pentingnya Peraturan Daerah.



Memberikan pemahaman kepada aparatur tentang mekanisme penyusunan produk hukum daerah.

b. Peraturan Kepala Daerah (Pergub) dan Keputusan kepala Daerah (SK) Penyusunan Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Gubernur, dari 300 Pergub/SK yang ditargetkan, realisasi capain tahun 2015 sejumlah 562 Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Gubernur, yang tebagi 47 Pergub, dan 533 SK, capian ini berbeda dari tahun sebelumnya tahun 2014 dengan jumlah Pergub/SK 601 buah, menurunnya tingkat realisasi capain tidak mempengaruhi target capaian pada tahun 2015 yang ditetapkan 300 Pergub/SK. Menurunnya angka capaian kinerja ini disebabkan antara lain kurangnya koordinasi dan komunikasi yang terjalin dengan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai instansi pengusul baik rancangan Peraturan Gubernur, Rancangan Surat Keputusan Gubernur. Dengan berkurangnya angka capaian pada tahun 2015 tidak berpengaruh pada angka target tahun 2015 yang disesuaikan dengan RKT dan Perjanjian Kinerja setiap tahun, dengan kualiatas dari hasil capain yang masih lebih baik dari angka yang ditargetkan, Adapun dari program kegiatan penataan peraturan perundang-undangan mendukung dalam kegiatan lain yaitu a). Fasilitasi Sosialisasi Peraturan perundang-undangan, b). Publikasi peraturan perundang-undangan, c). Rapat koordinasi dengan instansi bidang hukum terkait di pusat dan daerah. Penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah dengan program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Dalam mencapai kinerja tersebut, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi yaitu :


15


3

 Hal-hal yang sifatnya menghambat /kendala  Adanya SKPD yang belum memahami Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur tentang Mekanisme, dan Tatacara Penyusunan Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.  Penyusunan Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan tanpa paraf koordinasi dan koreksi Biro Hukum tapi langsung diajukan ke Sekretaris Daerah, Wakil Gubernur dan Gubernur untuk ditandatangani. Sehingga bila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan hirarki pembuatan suatu produk hukum, terutama dari konsekwensi anggaran, Biro Hukum dan Organisasi tidak dapat mempertanggungjawabkannya.  Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan guna

peningkatan kinerja adalah :  Mendistribusikan kembali Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Mekanisme dan Tatacara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo ke seluruh SKPD untuk di pedomani dalam penyusunan produk hukum.


16


Tahun 2014

Indikator Kinerja

15 Perda


601 Pergub/SK

Tahun 2015

3

Target Capaian Pada Akhir Renstra

Target

Realisasi

10 Ranperda

16 Perda

50 Perda

300 Pergub/SK

509 Pergub/SK

1500 Pergu/ SK

Biro Hukum dan Organisasi menetapkan target sebesar 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), dengan jumlah capaian sebesar 16 Peraturan Daerah. Dibandingkan pada tahun 2014 jumlah

yang terealisasi sebanyak 15 Peraturan Daerah, dari target

sebanyak 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah. Capaian tahun 2015 meningkat dibandingkan pencapaian di tahun 2014. Target Capaian pada akhir Renstra adalah sebesar 50 Peraturan Daerah Pada tahun 2014, capaian kinerja atas indikator sasaran atas Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sebesar 601 Peraturan Gubernur/Surat Keputusan dari target yang di tetapkan sebesar 300 Pergub/SK. Penyusunan Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Gubernur pada tahun 2015 di tetapkan target sebesar 300 Pergub/SK dengan realisasi capain tahun 2015 sejumlah 562 Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Gubernur, yang terdiri dari 47 Pergub dan 533 SK. Target capaian pada akhir renstra adalah sebesar 1.500 Peraturan Gubernur/SK. Dengan hasil capaian kinerja yang mencapai 160 persen untuk capaian target Ranperda dan capaian target sebesar 170 persen untuk penyusunan Pergub dan SK, maka terdapat efisiensi terhadap penggunaan sumber daya dan sumber pendanaan yang di gunakan.

SASARAN 2 Terwujudnya Bantuan Hukum Penyelenggara Pemerintahan Capaian kinerja sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian 100 persen atau dengan kategori Baik. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :


17


3

Jumlah Pendampingan Kasus terkait penyelenggara Pemerintahan Capaian kinerja dari indikator kinerja utama ini adalah penyelenggaraan fasilitasi dan Advokasi Hukum dalam rangka terselesainya sengketa dan Gugatan Peradilan, dalam penyelesaian sengketa/kasus dan pelayanan hukum dimana pada tahun 2015 sesuai dengan pejanjian kinerja, target capaian pada penyelenggaraan advokasi hukum adalah 2 kali kegiatan, kegiatan pertama 5 (lima) kali melakukan pendampingan sengketa hokum dengan kasus yang berbeda, dan yang kedua 6 kali melakukan pelayanan hukum terpadu, (sidang Itsbat nikah), penyelesaian masalah/sengketa hukum dan bimtek penanganan sengketa dengan realisasi presentasi capaian 95,75% terdiri dari 25 kali melakukan pendampingan

dan penyelesaiaan

masalah Itsbat nikah bagi masyarakat yang tidak mampu. Hal ini menjelaskan bahwa pendampingan kasus sengketa yang ditangani biro hokum dan organisasi ada 5 kasus yang berbeda ditambah 1 kasus sengketa perkawianan dengan 25 kali pananganan. Dari penjelasan diatas Kinerja yang dicapai pada tahun 2015, kasus yang ditangani oleh biro hukum adalah 6 kasus yang didampingi. Realisasi ini lebih besar dari tahun 2014 dengan 10 kali pendampingan, capain tahun 2015 ini tidak menjadi kendala bila dibandingkan dengan target sesuai renstra, hal ini masih tergatung dari laporan atau

kasus yang masuk di Biro

Hukum.

Tahun 2014

Target

Realisasi


10 Kali Pendampingan

3 Kali Pendampingan

6 Kali Pendampingan

15 Kali

Tahun 2015 Indikator Kinerja

Jumlah Pendampingan Kasus terkait penyelenggara Pemerintahan

Dari tabel capaian kinerja di atas, dapat di ketahui pencapaian sasaran di tahun 2014 adalah sbesar 10 kali pendampingan terhadap aparatur dan masyarakat yang mendapat kasus hukum. Pada tahun 2015, capaian kinerja sebesar 6 kali pendampingan dari target yang telah di tetapkan sebesar 3 kali pendampingan atau capaian sebesar 200 persen. target capaian di akhir Renstra adalah sebesar 15 kali pendampingan.


18


3

SASARAN 3 Tersususnnya Dokumen-dokumen kesepakatan Kerjasama Sasaran Tersususnnya Dokumen-dokumen kesepakatan

Kerjasama antar Pemerintah

Daerah, antar Pemeritah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Daerah dengan NGO, dan Antara Pemerintah dan Swasta di ukur dengan indikator jumlah dokumen kesepakatan dan dokumen kerjasama, capaian sebesar 100 % atau dengan kategori Baik. Capaian sasaran dapat di jelaskan sebagai berikut: Jumlah Dokumen Kesepakatan (MoU) dan dokumen Perjanjian Kerjasama (PK) Dalam target capaian dengan kegiatan Pengkajian dan pembahasan MoU dan Perjanjian Kerjasama sebanyak 10 MoU dan 10 Perjanjian Kerjasama, target tersebut mencapai 130 % untuk pencapaian jumlah MoU yang dikaji dan MoU yang telah ditetapkan dan 610 % untuk Perjanjian Kerjasama yang di tetapkan. Adapun beberapa MoU dan Perjanjian Kerjasama yang dikaji di biro hukum dan organisasi tersebut antara lain adalah sebagai berikut : 1. Penyaluran Dana Bantuan Opersional Sekolah(BOS)untuk SD/SLDB, SMP/SMPLB, SMP Satu Atap/SMP-Terbuka TA.2015 Pihak Pengusul Dikpora dan BRI; 2. Operasional Penyiaran Iklan Pihak Pengusul Biro Humas dan LPP-RI; 3. Operasional Produksi & Penayangan Liputan Berita Pihak Pengusul Biro Humas dan PT Gorontalo TV Utama; 4. Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan pihak Pengusul Pemprov dan Pemkab Bone Bolango; 5. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara pada pemerintahan Provinsi Gorontalo. Gorontalo dan praja institusi pemerintahan dalam negeri pihak pengusul Pemerinta Provinsi dan IPDN; 6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah pihak pengusul Pemprov Gorontalo dan Perhimpunan Donor Darah Indonesia Prov. Gorontalo; 7. Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Hukum terpadu pihak pengusul Biro Hukum, Kemenag, Pengadilan Agama, Dan Dukcapil; 8. NPHD dalam Bentuk Adat Pemprov Gorontalo dan Dewan Adat; 9. Kerjasama dan Koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas kantor perwakilan BI Pihak


19


3

pengusul Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah Provinsi; 10. Pinjam pakai tanah milik pemerintah provinsi gorontalo untuk pembangunan perkantoran lanud sam ratulangi beserta fasilitas pendukung lainnya pihak pengusul Pemerintah Provinsi dan TNI Ankatan Laut; 11. Pengelolaan program asuransi kesejahteraan hari tua kumpulan pihak

pengusul

Pemerintah Provinsi dan PT. Hari Tua; 12. Nota Kesepahaman tentang Kerjasama dalam rangka Peningkatan dan pengembangan ketahanan nasionla Prov. Gorontalo pihak pengusul Lembaga Ketahanan Nasional RI dan Gubernur Gorontalo; 13. Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui program pendidikan dan pelatihan pihak pengusul Pemprov dan Politeknik ATMI Surakarta. Dalam mencapai sasaran tersebut di laksanakan pula kegiatan Bimbingan Teknis penyusunan Naskah Mou dan Perjanjian Kerjasama dengan tujuan adalah untuk memberikan pengetahuan

dan keterampilan bagi setiap Aparatur birokrasi pemerintah baik pemerintah

Kab/kota maupun Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam membuat dan menyusun MoU dan Perjanjian Kerjasama yang bisa diterapkan di SKPD masing-masing.


20


Indikator Kinerja

Tahun 2014

Jumlah Dokumen Kesepakatan (MoU) dan dokumen Perjanjian Kerjasama (PK)

10 MoU dan 37 Perjanjian Kerjasama

3

Target

Realisasi


10 Mou dan 10 PK

13 MoU dan 61 PK

68 MoU dan 68 PK

Tahun 2015

Dari tabel capaian kinerja diatas, dapat di ketahui bahwa pencapaian kinerja untuk tahun 2014 sebesar 10 MoU dan 37 Perjanjian Kerjasama yang di kaji dan di tetapkan. Pada tahun 2015, realisasi atas capaian sasaran sebesar 13 MoU dan 61 PK. Target capaian pada akhir tahun Renstra adalah sebesar 68 MoU dan 68 PK.

SASARAN 4 Terlaksananya penguatan kapasitas PPNS

1.

Aparat penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi Capaian kinerja ini di dukung oleh kegiatan bimbingan teknis PPNS dan rapat-rapat

koordinasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menegakkan dan menangani pelanggaran pegawai-pegawai yang belum memahami Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Provinsi Gorontalo. Sebagaimana target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah 65 orang pegawai, agar terciptanya aparat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kemampuan dan kapasitas menjadi PPNS Provinsi Gorontalo. Capaian kinerja sasaran ini sebesar 100 persen atau dengan kategori Baik. Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) dilaksankan selama 1 (satu) kali kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka melakukan penegakkan Peraturan Daerah pada masyarakat Provinsi Gorontalo.

Indikator Kinerja

Tahun 2014

Jumlah Aparat penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kapasitas

15 PPNS


Target

Realisasi


65 PPNS

65 PPNS

326 PPNS

Tahun 2015

21


3

Dari tabel capaian kinerja diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran untuk tahun 2014 adalah sebanyak 15 PPNS yang memiliki kompetensi. Pada tahun 2015, dari target yang di tetapkan sebesar 65 PPNS terealisasi 100 persen. Target capaian pada akhir Renstra adalah sebesar 326 PPNS.

SASARAN 5 Terwujudnya Sekertariat Bersama Hak Asasi Manusia (HAM)

Sasaran Terwujudnya

Penguatan Institusi-institusi Pelaksnaan Rencana Aksi HAM

(RANHAM) diukur dengan indikator kinerja jumlah aparatur yang senantiasa mengacu dan berorientasi pada standar HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Capaian kinerja sasaran ini sebesar 100 persen atau dengan kategori Baik. Selanjutnya dapat di jelaskan sebagai berikut: Jumlah Dokumen laporan pemenuhan HAM Capaian kinerja dari indikator ini adalah tersosialisasinya

peraturan perudang-undangan

tentang HAM kepada masyarakat dan perlindungan terhadap hak azasi manusia di provinsi gorontalo. Capaian kinerja ini didukung oleh program Koordinasi, Kerjasama dan Pendampingan Advokasi Hukum dengan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang hak azasi manusia.


22


Indikator Kinerja Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Hak Asasi Manusia

Tahun 2014 1 Kali Rakor

3

Target

Realisasi


1 Kali Rakor

1 Kali Rakor

6 Kali Rakor

Tahun 2015

Dari tabel capaian kinerja diatas, dapat di ketahui pencapaian kinerja untuk sasaran ini pada tahun 2014 dilaksanakan 1 kali rapat koordinasi. Pada tahun 2015 dari target 1 kali pelaksanaan rapat koordinasi terlaksana sebanyak 1 kali pelaksanaan rapat koordinasi. Target capaian pada akhir renstra adalah 6 kali rapat koordinasi yang bertujuan untuk memberikan penguatan bagi aparatur baik di tingkat pemerintah provinsi maupun pemerintah Kab/Kota akan pentingnya HAM pada setiap menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

SASARAN 6 Terwujudnya Penguatan Organisasi Kelembagaan/Ketatalaksnaan

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya

Penguatan Organisasi / Kelembagaan dan

Ketatalaksnaan tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja dimana capaian indikator kinerja tersebut dengan realisasi sebesar 100 persen dengan kategori Baik. Adapun pencapaian target indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : Evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi/kelembagaan Dalam pencapaian target kinerja indikator kinerja utama ini dicapai dengan program Peningkatan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah dengan kegiatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Pada Tahun 2015 telah dilakukan penataan terhadap organisasi perangkat daerah yang ditargetkan pada 5 SKPD dilingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo dengan capaian target sebesar 100%. Capaian ini adalah sebagai bukti tindak lanjut dari capaian target pada tahun 2014, dimana pada tahun 2014 penataan organisasi perangkat daerah sesuai Perubahan PP Nomor 41 Tahun 2007 sebagai Pedoman Penataan SOTK belum maksimal dan pada Tahun 2014, telah ditetapkan 33 SKPD yang telah di sesuaikan dengan PP Nomor 41 Tahun 2007 sebagai pedoman pembentukan Organisasi Tata Kerja, dan pada tahun 2015 sasaran target capaian ini adalah 5 usulan perubahan OTK dengan realisasi capain pada tahun 2015 adalah 8


23


3

usulan perubahan dan pembentukan OTK sebagai berikut : 1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga berubah menjadi Dinas Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. 2. Dinas perhubungan parawita komunikasi dan informatika berubah menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika. 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembnagunan Desa tertinggal berubah menjadi Dinas Pembangunan dan Transmigrasi 4. Pembentukan struktur dan tata kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif 5. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah meningkat menjadi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja meningkat menjadi Badan Satuan Polisi Pamong Praja. 7. Pembentukan struktur Organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 8. Pembentukan Biro Pengadaan

Indikator Kinerja Evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi/kelembagaan

Tahun 2014

Target

Realisasi


33 SKPD

5 SKPD

8 SKPD

20 SKPD

Tahun 2015

Dari tabel capaian kinerja diatas, dapat di lihat bahwa pada tahun 2014, Biro Hukum dan Organisasi telah memfasilitasi dan evaluasi terhadap penataan kelembagaan di 33 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2015, dimana pada tahun ini di wacanakan akan adan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Organisasi Tata Kerja, maka sudah ada 8 SKPD yang difasilitasi dan di evaluasi usulan penataan kelembagaannya.

SASARAN 7 Terwujudnya Dokumen Pelayanan Publik

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya Pelayanan publik tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja dimana capaian indikator kinerja tersebut dengan realisasi sebesar 50 persen


24


3

dengan kategori Cukup. Adapun pencapaian target indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : Jumlah Dokumen Pelayanan Publik Evaluasi penguatan Standar Operasional Prosedur

(SOP) pada tahun 2015 target

yang ingin dicapai adalah 33 Dokumen SOP SKPD, Capaian ini merupakan hasil dari berbagai dukungan indikator kinerja yang lain. Adapun capaian jumlah SOP yang telah dievaluasi pada tahun 2015 adalah 33 Dokumen SOP SKPD. Dari hasil evaluasi dokumen SOP pada tahun ini terdapat beberapa kekurangan dalam penyusunan SOP dan pencapaian kinerja, adapun kekurangan dalam penyusnan ini adalah : 

Hasil Laporan SOP yang belum dilampirkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub)



Peran serta aktif dari berbagai lembaga/kelompok masyarakat yang kurang memahami dengan standar pelayanan yang disesuaikan pada SOP Selain SOP, jumlah SPM yang dievaluasi. Target awal dari capaian kinerja ini adalah

mengevaluasi 9 SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal, dimana terdapat 15 bidang urusan, 65 jenis pelayanan dan 174 indikator yang terdapat di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana Standar Pelayanan Minimal ini menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata. Guna mencapai kinerja ini ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah adalah melaksanakan sosialisasi pada seluruh jajaran DPRD dan SKPD serta para pemangku kepentingan terkait berupa :  Membentuk tim percepatan penerapan dan pencapaian SPM di daerah;  Fasilitasi

Kabupaten/Kota

untuk

mengintegrasikan

SPM

dalam

perencanaan

dan

penganggaran;  Monev penerapan SPM di daerah untuk memastikan pencapaian target SPM di setiap Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing; Tujuan pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah adalah untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan penerapan SPM di daerah yang berguna untuk perbaikan pelayanan publik dimasa depan terkait dengan pancapian target indikator yang telah ditetapkan dan penganggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.


25


3

Salah satu bentuk apresiasi yang di berikan oleh Pemerintah Pusat terhadap pelayanan publik adalah memberikan ruang untuk kompetisi Inovasi pelayanan public yaitu suatu terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi dengan merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain, Pemikiran inovasi pelayanan publik tidak lepas dari masih lambatnya peningkatan kualitas publik sebagai wujud dari reformasi birokrasi, maka dari itu Kementerian PANRB sudah tidak lagi memberikan Penghargaan Citra Pelayanan Prima (CPP) dan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN), Hal itu digantikan dengan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, sesuai dengan edaran Peraturan Menteri PANRB No.31 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, maka Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupate/Kota wajib mengikuti memasukan Proposal Inovasi Pelayanan Publik. Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Pelayanan Publik

Tahun 2015

Tahun 2014 9 SOP

Target

Realisasi

33 SOP dan 15 SPM

33 SOP

Target Capaian Pada Akhir Renstra 33 SOP dan 15 SPM

Dari tabel capaian kinerja diatas, dapat di ketahui pada tahun 2014 jumlah SOP sebanyak 9 SOP dari 9 SKPD dan belum terdapat laporan SPM. Pada tahun 2015, telah terdapat 33 SOP dari 33 SKPD dan belum ada laporan SPM sehingga capaian masih 50 persen. target capaian pada akhir tahun Renstra adalah 33 SOP dan 15 SPM.

SASARAN 8 Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas kinerja tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja dimana capaian indikator kinerja tersebut dengan realisasi sebesar 100 persen atau dengan kategori Baik. Adapun pencapaian target indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :


26


3

Jumlah Dokumen Kinerja dan Jumlah Kapasitas SDM di bidang Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja Jumlah dokumen kinerja berdasarkan target yang ditetapkan yaitu 2 (dua) dokumen yaitu dokumen laporan kinerja dan dokumen perjanjian kinerja. Evaluasi capain kinerja setiap tahun terdapat kenaikan nilai atas Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Gorontalo tetapi belum sesuai yang diharapkan. Semakin baiknya pemahaman SKPD tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga mampu meningkatkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan juga meningkatnya fungsi koordinasi dan komunikasi SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang meliputi tahapan berupa perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja. Hingga saat ini Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lebih sering dipandang sebagai sebuah mekanisme untuk mempertanggungjawabkan kinerja, dengan peran yang sangat strategis terhadap SAKIP dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, maka diselenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Provinsi Gorontalo Tahun 2014 dengan ini diseuaikan dengan target capaian 75 Peserta Bimtek SAKIP yang akan diberikan pemahaman dalam penerapan SAKIP masingmasing SKPD agar terjadi kemudahan dan peningkatan kualitas dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada publik berupa LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dalam mencapai target dari indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala sebagai berikut : a. Belum memanfaatkan dokumen-dokumen perencanaan kinerja sebagai alat untuk mengendalikan kinerja dan b. memperbaiki kinerja sehingga capaian kinerja tidak sinkron dengan perencanaan kinerja; c. Belum sempurnanya kualitas indikator kinerja; d. Belum optimalnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja sehingga rekomendasinya belum dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo; e. Kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja Dari berbagai kendala dan permasalahan tersebut diatas, maka ditempuh langkahlangkah perbaikan sebagai berikut :


27


3



Melakukan Sinkronisasi terhadap dokumen-dokumen Perencanaan Kinerja.



Menyempurnakan kualitas Indikator Kinerja sehingga dapat memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.



Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja



Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja diseluruh jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang meliputi

tahapan berupa perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja. Hingga saat in Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lebih sering dipandang sebagai sebuah mekanisme untuk mempertanggungjawabkan kinerja. Sehubungan dengan peran yang sangat strategis terhadap SAKIP dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, serta dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM

dalam

bidang

manajemen

dan

akuntabilitas

kinerja,

maka

didukung

dengandiselenggarakannya kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Provinsi Gorontalo.


28


Indikator Kinerja Jumlah dokumen kinerja dan jumlah kapasitas SDM di bidang manajemen dan akuntabilitas kinerja

Tahun 2014

Tahun 2015

3


Target

Realisasi

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

8 dokumen

75 Orang

75 orang

75 Orang

385 Orang

Dari tabel capaian kinerja diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 capaian sebesar 2 dokumen dan 75 orang. Pada tahun 2015, capaian sebesar 2 dokumen dan 75 orang sesuai dengan target yang di tetapkan. Target capaian pada akhir Renstra adalah sebesar 8 dokumen dan 385 orang.

SASARAN 9 Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan Sasaran meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta akuntabilitas keuangan di ukur dengan 5 (lima) indikator kinerja. Dari 5 (lima) indikator tersebut, capaian kinerja yang di peroleh seluruhnya sebesar 100 persen atau dengan kategori Baik. Indikator Kinerja

Tahun 2014

Tahun 2015


Target

Realisasi

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

20 dokumen

Jumlah dokumen evaluasi

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

15 dokumen

Persentase keselarasan program dengan dokumen

100 %

100 %

100 %

100 %

Hasil penilaian AKIP SKPD oleh inspektorat Provinsi

CC

B

B

BB

Jumlah laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP

3 laporan

3 laporan

3 laporan

15 laporan

Jumlah dokumen perencanaan

Dari tabel capaian kinerja diatas, dapat di ketahui untuk tahun 2014 terealisasi 4 dokumen perencanaan yaitu Renstra, Rencana Kerja SKPD, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian


29


3

Kinerja. 3 (tiga) dokumen evaluasi yaitu LKIP, LPPD dan LKPJ. Persentase keselarasan program dengan dokumen yaitu 100 persen. Hasil Penilaian AKIP SKPD oleh inspektorat provinsi yang memperoleh predikat CC dan laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP 3 (tiga) laporan yaitu laporan keuangan bulanan, CALK dan Laporan Realisasi Anggaran. Pada tahun 2015 dari target yang telah di tetapkan semuanya mencapai 100 persen kecuali penilaian AKIP yang belum di peroleh. Target Capaian pada akhir Renstra adalah 20 dokumen perencanaan, 15 dokumen evaluasi, 100% keselarasan program dengan dokumen, predikat BB untuk nilai AKIP dan 15 laporan keuangan yang sesuai dengan SAP. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kepegawaian di ukur dengan 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian sebesar 100 persen.

Indikator Kinerja Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu Jumlah sarana dan prasarana tersedia Persentase pegawai yang mengikuti diklat yang sesuai rencana Persentase kelengkapan database kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu Jumlah dokumen kepegawaian

Tahun 2014

Tahun 2015


Target

Realisasi

11

11

11

55

7

7

7

35

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100 %

12

12

12

60

Dari tabel capaian diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2014, capaian dari jasa yang tersedia tepat waktu sebesar 11, Jumlah sarana dan prasarana tersedia sebesar 7, pegawai yang mengikuti diklat yang sesuai rencana sebesar 100 persen, kelengkapan database kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu sebesar 100 persen dan 12 dokumen kepegawaian. Pada tahun 2015, semua indikator kinerja dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target capaian pada akhir Renstra adalah 55 jasa kantor yang tersedia tepat waktu, 35 sarana dan prasarana yang tersedia, 100 persen pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana, 100 persen kelengkapan database kepegawaian dan 60 dokumen kepegawaian.


30

AKUNTABILITAS KINERJA D.

3

REALISASI ANGGARAN Dana yang digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.900.000.000,- (Dua Milyar

Sembilan Ratus Juta Rupiah). Pada Bulan September mendapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tambahan (APBDP) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh

Juta Rupiah) dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.875.268.485,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Limah Rupiah) atau sebesar 97,5%. Rincian lebih lanjut realisasi keuangan dari masing-masing program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel. 3.3 Realisasi Anggaran

NO. 1

Sasaran Strategis Terwujudnya jumlah Produk Hukum daerah

Program /Kegiatan

Realisasi 2014 (Rp.)

Realisasi Anggaran Th. 2015 Rp.

%

PROGRAM : Penetaan Peraturan PerundangUndangan KEGIATAN : Pengkajian dan Pendampingan Ranperda PROGRAM : Penetaan Peraturan PerundangUndangan KEGIATAN : Koordinasi Bidang Hukum

186.929.850

189.883..550, -

98,78

143.589.350

62..403.500,-

99,86

PROGRAM : Penetaan Peraturan PerundangUndangan KEGIATAN : Pengkajian Peraturan Keputusan Kepala Daerah PROGRAM : Penetaan Peraturan PerundangUndangan KEGIATAN : Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perudang-undangan

105.079.798

85.370.310,-

99,64

188.814.700

190.170.400,-

99,48


31

AKUNTABILITAS KINERJA 2

Terwujudnya bantuan hokum penyelenggar pemerintahan

3

Tersususnnya dokumen Kerjasama.

4

Terlaksananya kapasitas PPNS

5

Tewujudnya bersama HAM

6

Terwujudnya penguatan organisasi/ kelembagaan dan ketatalaksanaan

7

Terwujudnya pelayanan public

8

Terwujudnya penguatan akuntabilitas kinerja

9

Meningkatnya Kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta akuntabilitas keuangan

Dokumenkesepakatan

seekertariat

dokumen

PROGRAM : Fasilitasi dan Advokasi Hukum KEGIATAN : Pendampingan dan Penyelesaian Masalah / Sengketa hukum PROGRAM : Pengkajian Kerjsama KEGIATAN : Bimbingan teknis Penyusunan MoU dan Perjanjian Kerjasama PROGRAM : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KEGIATAN : Bimbingan teknis Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) PROGRAM : Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) KEGIATAN : Rapat Koordinasi Hak Asisi manusia PROGRAM : Penataan kelembagaan, analisis jabatan (Anjab) dan Ketatalaksnaan) KEGIATAN : fasilitasi, Evaluasi OPD dan analisis Jabatan PROGRAM : Fasilitasi peningkatan Pelayanan Publik KEGIATAN : Evaluasi SPM dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik PROGRAM : Fasilitasi peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KEGIATAN : Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PROGRAM : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Kualitas Sumber Daya aparatur KEGIATAN : Pelayanan administrasi Perkantoran


3

524.306.400

700.966.500,-

95,76

55.249.000

39.800.000,-

100

105.968.100

106.773.000,-

99.97

46.899.700

33.700.000

100

166.009.000

139.774.400,-

99,62

78.742.200

89.496.000,-

96,43

225.340.350

225.397.450

97,73

292.614.876

370,277.175,-

95,85

32


10

Meningkatnya Pelayanan Administrasi jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan kepegawaian

PROGRAM : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Kualitas Sumber Daya aparatur KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana PROGRAM : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Kualitas Sumber Daya aparatur KEGIATAN : Pelatihan Teknis/ Bimbingan teknis


3

454.789.166

561,038.500,-

97,85

112.991.200

50.235.700,-

89.18

33

PE NUTUP

4

BAB IV PENUTUP

A.

KESIMPULAN Secara umum, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi

Gorontalo telah berhasil merealisasikan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kinerja Tahun 2015 untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Biro Hukum dan Organisasi dan khususnya yang telah di perjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa, nilai capaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2015, dimana dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang dicapai dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja, pencapaian target kinerjanya berada pada kategori Baik, dan terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh indikator kinerja yang di perjanjikan dan yang ditetapkan dicapai dengan baik. B.

SARAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat

Daerah

diharapkan

dapat

bermanfaat

sebagai

bahan

dalam

penyusunan LKIP Provinsi Gorontalo. Keberhasilan yang telah dicapai oleh Biro Hukum dan Organisasi di tahun 2015 diharapkan menjadi parameter agar program/kegiatan dimasa mendatang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, guna peningkatan kualitas kinerja baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan, akan selalu konsisten terhadap dokumen-dokumen yang mendukung sempurnanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


34

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO SEKRETARIAT DAERAH Jl. Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Telp./Fax : (0435) 831586/831587

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini : Nama

:


Jabatan

:

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SETDA PROVINSI GORONTALO

selanjutnya disebut pihak pertama Nama

:

Prof.Dr.Ir.Hj. WINARNI MONOARFA, MS

Jabatan

:

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, 12 Oktober 2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

TTD

TTD



Lampiran IB/5-5

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SETDA PROVINSI GORONTALO No.

Sasaran Strategis

(1)

(2)

Indikator Kinerja

Target

(3)

(4)

1. Terbentuknya Produk Hukum Daerah

10 Ranperda Jumlah Produk Hukum Daerah yang di susun

2. Terwujudnya bantuan hukum penyelenggar pemerintahan

Lembaga Bantuan Hukum Pemerintah Daerah sebagai Pendamping dan Pelayanan Hukum bagi Masyarakat

3. Tersususnnya Dokumen-dokumen kesepakatan Kerjasama.

Jumlah dokumen kesepakatan (MOU) dan dokumen kerjasama (PK)

4. Terlaksananya kapasitas PPNS

5. Tewujudnya seekertariat bersama HAM

6

Terwujudnya Penguatan Organisasi/Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 7 Terwujudnya dokumen pelayanan public

300 Pergub/SK 3 kali pendampingan

10 Mou dan 14 PK

Jumlah aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kapasitas dan komitmen dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan PerundangUndangan Jumlah aparatur yang senantiasa mengacu dan berorientasi pada standar HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsi Evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi/kelembagaan Jumlah Dokumen Pelayanan Publik yang cepat dan mudah di akses

65 PPNS

1 Kali Rakor

5 SKPD 33 SOP dan 15 SPM

8 Terwujudnya penguatan akuntabilitas kinerja

2 Dokumen Jumlah Dokumen kinerja dan jumlah kapasitas SDM di bidang Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja

9 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

10 Meningkatnya pelayanan administrasi jasa perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kepegawaian

Jumlah Dokumen Perencanaan

75 orang 4 Dokummen

Jumlah Dokumen evaluasi

3 Dokumen

Persentase keselarasan program dengan dokumen perencanaan Hasil Penilaian AKIP SKPD Oleh Inspektorat Provinsi

100%

Jumlah laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu

3 Laporan

Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia

Anggaran :

1. 2.

Koordinasi Bidang Hukum Pengkajian dan Pendampingan Ranperda

Rp Rp

3.

Pengkajian Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah

Rp

85.681.000

4.

Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

5.

Pendampingan dan Penyelesaian Masalah/Sengketa Hukum

Rp Rp

191.172.000 732.010.000

6.

Bimbingan Teknis Penyusunan MOU dan Perjanjian Kerjasama

Rp

39.800.000

7.

Rapat Koordinasi Hak Asasi Manusia (HAM) Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Rapat Koordinasi PPNS Fasilitasi-Evaluasi OPD dan Analisis Jabatan

Rp

33.700.000

Rp

106.800.000

Rp

140.314.000

Evaluasi SOP dan Verifikasi SOP

Rp

92.808.000

11.

Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Rp

261.330.000

12.

Pelayanan jasa administrasi kantor

Rp

387.120.700

13.

Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

Rp

573.376.300

14.

Peningkatan kapasitas SDM Aparatur

Rp

51.168.000

8. 9. 10.

62.490.000 192.230.000

Gorontalo, 12 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH TTD


11 7

Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana Persentase kelengkapan database kepegawaian yang dapat di selesaikan tepat waktu Jumlah dokumen kepegawaian Kegiatan :

B

KEPALA BIRO TTD


100% 100% 12

Lampiran IB/5-5 No.

Sasaran Strategis

(1)

(2)

Indikator Kinerja (3)

Target (4)

KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR. Kepala Biro Hukum dan Organisasi RIDWAN YASIN, SH, MH. LAKIP biro hukum dan organisasi

Recommend Documents