PEDOMAN ORGANISASI KATA PENGANTAR

Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo

II.

PEDOMAN ORGANISASI

KATA PENGANTAR

Sebagai institusi baru, Partai PERINDO merasa penting untuk melengkapi berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan Partai PERINDO secara modern. Salah satunya adalah pembuatan Pedoman Administrasi Organisasi Partai PERINDO . Pedoman Organisasi ini akan menjadi panduan bagi tertib administrasi, tertib keuangan Partai PERINDO di seluruh hirarkhi kepemimpinan, tapi juga setidaknya menunjukan keseriusan Partai PERINDO untuk mengelola Partai PERINDO dengan manajemen modern. Sebagai panduan administrasi, maka Pedoman Administrasi ini di dalamnya memuat penyelenggaraan administrasi sekretariat, administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, job discription, atribut Partai PERINDO dan lampiran surat menyurat. Diakui atau tidak, sebagai sebuah Pedoman Administrasi, tentu pedoman ini belum cukup representatif. Karenanya ke depan perlu penyempurnaan dan masukan-masukan lainnya guna dilakukannya perbaikan di masa mendatang. Untuk itu, kami terbuka menerima masukan dan kritik untuk perbaikan Pedoman Administrasi di masa mendatang.

40


BAB I PEDOMAN UMUM ADMINSITRASI A. Latar Belakang Partai PERINDO

lahir sebagai wadah pengabdian untuk menegakan

Indonesia

berkemajuan yang adil, damai, makmur, sejahtera, bahagia, bermartabat dan berbudaya di atas fondasi kekuatan persatuan Indonesia, dalam rangka menegakan itu semua diperlukan sebuah organisasi yang tertata secara, rapih dan terstruktur secara modern .maka hal tersebut dapat terwujud jika kerjasama dan soliditas semua unsur di dalam oraganisasi berjalan dengan baik. Oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian proses kerja sama semua unsur organisasi agar supaya pencapaian tujuan berlangsung secara efisien dan efektif. Salah satu pengendalian yang dimaksud adalah secara keseluruhan tanpa menitikberatkan pada salah satu unsur tertentu. Pengendalian proses kerjasama disusun dalam sebuah peraturan, yakni pedoman administrasi yang merupakan bagian dari organisasi secara umum. Mengingat Partai PERINDO adalah Partai baru, tentu pedoman ini sangat penting untuk perkembangan struktur Partai di seluruh Indonesia sehingga menciptakan kesadaran terhadap membangun organisasi yang rapih dan teratur dalam mencapai cita-cita perjuangan organisasi, maka perlu adanya pedoman administrasi Partai PERINDO B. Tujuan Pedoman Administrasi Partai PERINDO disusun bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan administrasi Organisasi Partai yang seragam secara Nasional di semua level struktur baik tingkat Pusat, Wilayah, Daerah,Cabang bahkan sampai tingkat Ranting, sebagai bentuk tertib organisasi, sehingga akan tercipta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan solid terhadap pengelolaan dan pelayanan administrasi Organisasi Partai PERINDO C. Administrasi Sekretariat 1. Pengertian Administrasi perkantoran adalah kegiatan organisasi yang meliputi pengelolaan kantor, pengadaan barang-barang organisasi (inventaris) termasuk arsip data administrasi. 2. Sekretariat a. Pengertian Sekretariat Sekretariat merupakan pusat kegiatan Partai PERINDO baik dalam konteks pengelolaan administrasi Partai PERINDO secara umum maupun pusat kegiatan dalam konteks jalinan relasi dengan kader, anggota, simpatisan Partai dan masyarakat umum. Setiap tingkatan Partai PERINDO diharuskan mempunyai sekretariat yang strategis, mapan, layak dan berwibawa.

41


b.

Alat-alat Perkantoran Dalam pelaksanaan kegiatan sekretariat diperlukan beragam alat perlengkapan yang

pengelolaannya dilakukan oleh Tim Sekretariatan yang dipimpin Kepala Sekretariat berkordinasi dengan sekretaris jenderal atau sebutan lain sekretaris untuk tingkatan struktur Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah sebagai pengendalinya. Adapun tugasnya : 1. Menangani dan melayani fungsi kesekretariatan. 2. Melaksanakan administrasi Organisasi Partai PERINDO. 3. Mengorganisasikan tugas-tugas rutin dan insidental. 4. Mengorganisasikan pelaksanaan keputusan dan program Partai PERINDO 5. Mengorganisasikan pendataan organisasi dan pelayanan informasi/komunikasi Partai PERINDO c. Letak Sekretariat Sekretariat Partai PERINDO hendaknya terletak di tempat yang strategis. Adapun standarnya adalah terletak di Ibu kota atau jalan protokoler, baik tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan, yang mudah dijangkau, dan dengan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan PARTAI PERINDO d. Bangunan Bangunan sekretariat Partai PERINDO hendaknya diusahakan dapat menampung seluruh administrasi dan kegiatan lainnya. Karenanya dalam memilih atau membangun sekretariat Partai PERINDO perlu diperhatikan hal-hal berikut: (1) Jumlah ruangan Pimpinan memadai terutama ruang sekretariat sebagai sentral kegiatan yang mendukung aktivitas pengurus, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pimpinan harian; (2) Kelengkapan peralatan kantor; (3) Kebersihan dan kerapian kantor.(4) Ruang sidang Rapat e. Pengelola Sekretariat Salah satu faktor penting dalam pengelolaan sekretariat Partai PERINDO adalah tenaga pengelola. Karenanya di setiap level pimpinan hendaknya memiliki Kepala Sekretariat, Staf Sekretariat . yang secara khusus bertugas melaksanakan pelayanan administrasi, dan Data Center sebagai pusat informasi kegiatan Partai 3. Ragam Buku Administrasi a. Buku Tamu No

Hari/Tgl

Jam Nama

Alamat/Institusi Tamu

Bertemu Tujuan Ttd

Ket

42


b. Buku Agenda Surat adalah buku untuk mencatat surat masuk dan keluar. Contoh kolom surat masuk: No Tanggal Masuk Nomor Surat Diterima Perihal Surat

Contoh kolom surat keluar: No Tanggal Keluar Nomor Surat

Dikirim

Perihal Surat

Ket

Ket

c. Buku Notulen Sidang/Rapat adalah buku yang digunakan oleh pimpinan sidang/rapat. Contoh kolomnya: Pokok Masalah yang Pembahasan Secara Kesimpulan/ No Catatan/Ket Dibicarakan Urut. Keputusan

d. Buku Presensi Rapat Adalah buku khusus yang memuat daftar hadir pimpinan dalam setiap rapat/sidang. Contoh kolomnya: Jenis Rapat : Tanggal : No. Nama Pimpinan Jabatan Telp/HP Tanda Tangan

e. Buku Ekspedisi adalah buku yang digunakan untuk mencatat pengiriman surat. Buku ini sekaligus merupakan bukti bahwa surat sudah dikirim atau sudah diterima oleh yang bersangkutan. Contoh kolomnya: No. No & Hal Surat Tanggal Pengiriman Alamat Tujuan Surat Ket/Paraf

f. Buku Inventaris adalah buku yang digunakan untuk mencatat barang-barang yang menjadi milik/inventaris Partai PERINDO Contoh kolomnya: No.

Nama Barang

Dibeli tanggal

Kondisi

Ket

g. Buku Statistik adalah buku yang memuat semua data Partai PERINDO, seperti: o Data personal Pimpinan Pusat sampai Pimpinan Ranting. o Data Jumlah Pimpinan Wilayah sampai Pimpinan Ranting. o Data jumlah anggota Organisasi Masyarakat Persatuan Indonesia. o Data potensi Wilayah/Daerah/Cabang/,Rayon dan/Ranting.

43


h. Buku Catatan Kegiatan adalah buku yang mencatat setiap kegiatan yang dilaksanakan Partai PERINDO. Contoh kolomnya : No. Tanggal Nama Kegiatan Pelaksana Tempat Keterangan

D. Administrasi Kesekretariatan 1. Pengertian Administrasi kesekretariatan adalah proses kegiatan yang berkaitan dengan kesekretariatan dan surat-menyurat. 2. Fungsi Surat Surat-menyurat merupakan bagian penting dalam pekerjaan administrasi kesekretariatan. Surat adalah bentuk penuangan ide atau kehendak berupa tulisan dan dapat menjadi gambaran tentang suatu peristiwa yang dituangkan dalam bentuk tulisan. 3. Kode Indek Surat Menyurat DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO P.1 : Terkait dengan urusan umum yang terkait dengan permusyawaratan, acara (aktifitas), laporan aktifitas, keanggotaan, kepemimpinan, kepanitiaan, sarana pra sarana. P.2 : Terkait dengan konsultasi atau komunikasi dengan pihak luar. P.3 : Terkait dengan urusan keuangan. Contoh Nomor : 01/P.1/DPP.PERINDO/II/2013 Ket. : 01 menujukan nomor surat, P.1 menunjukan kode surat, DPP. PERINDO: menunjukan struktur PARTAI PERINDO di tingkat pusat, II: menunjukan bulan pembuatan surat, 2013: menunjukan tahun surat dikeluarkan. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERINDO W.1 : Terkait dengan urusan umum yang terkait dengan permusyawaratan, acara (aktifitas), laporan aktifitas, keanggotaan, kepemimpinan, kepanitiaan, sarana pra sarana. W.2 : Terkait dengan konsultasi atau komunikasi dengan pihak luar. W.3 : Terkait dengan urusan keuangan. Contoh Nomor : 01/W.1/DPW. PERINDO/II/2013 DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERINDO D.1 : Terkait dengan urusan umum yang terkait dengan permusyawaratan, acara (aktifitas), laporan aktifitas, keanggotaan, kepemimpinan, kepanitiaan, sarana pra sarana. D.2 : Terkait dengan konsultasi atau komunikasi dengan pihak luar. D.3 : Terkait dengan urusan keuangan. Contoh Nomor : 01/D.1/DPD. PERINDO/II/2013

44


DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERINDO C.1 : Terkait dengan urusan umum yang terkait dengan permusyawaratan, acara (aktifitas), laporan aktifitas, keanggotaan, kepemimpinan, kepanitiaan, sarana pra sarana. C.2 : Terkait dengan konsultasi atau komunikasi dengan pihak luar. C.3 : Terkait dengan urusan keuangan. Contoh Nomor : 01/C.1/DPC. PERINDO/II/2013 DEWAN PIMPINAN RANTING PARTAI PERINDO Rt.1 : Terkait dengan urusan umum yang terkait dengan permusyawaratan, acara (aktifitas), laporan aktifitas, keanggotaan, kepemimpinan, kepanitiaan, sarana pra sarana. Rt.2 : Terkait dengan konsultasi atau komunikasi dengan pihak luar. Rt.3 : Terkait dengan urusan keuangan. Contoh Nomor : 01DPRt. PERINDO/II/2013 E. Surat Resmi PARTAI PERINDO 1. Kop (kepala Surat): Lambang Partai PERINDO terletak di kiri bagian atas, dan tepat di sebelah kanan terdapat tulisan DEWAN PIMPINAN PUSAT/ DEWAN PIMPINAN WILAYAH/ DEWAN PIMPINAN DAERAH/DEWAN PIMPINAN CABANG/PIMPINAN RANTING PARTAI PERINDO berikut alamat secara lengkap sekretariat. 2. Nomor Surat, Lampiran dan Perihal, ditulis berurutan atas bawah. Sementara Untuk Surat Keputusan/ Pengesahan/ Instruksi/ Mandat/ Pedoman/ Sertifikat, ditulis di tengah diberi garis bawah dan diikuti nomor surat. Di bagian bawah isi surat sebelah kanan, dijelaskan tempat dan tanggal surat tersebut ditetapkan. 3. Tanggal pembuatan surat. Ditulis di bagian kanan sejajar dengan nomor surat didahului dengan penulisan tempat pembuatan surat tersebut. Tanggal pembuatan bagian atas berupa masehi. 4. Tanggal, bulan dan tahun surat meliputi tanggal, bulan Masehi dan didahului dengan penyebutan kota di mana surat tersebut dibuat. Adapun posisinya terletak pada bagian kanan surat lurus dengan Nomor surat. Contoh : Jakarta, 24 Febuari 2014 M. 5. Alamat tujuan: Ditulis di bagian kiri, lurus di bawah perihal surat. 6. Salam pembuka:, ditulis setelah alamat surat dan pada posisi miring (italic). 7. Isi Surat: Ditulis setelah salam pembuka yang diawali dengan bahasa pembuka: “Puji syukur kehadirat Tuhan yang maha Esa. atas limpahan rahmat-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.” Setelah itu baru dilanjutkan dengan maksud isi surat. 8. Salam Penutup: ditulis setelah isi surat dan pada posisi miring (italic). 9. Penanggung jawab surat: Terdiri dari Ketua Umum/Ketua Sekretaris Jenderal (untuk Dewan Pimpinan Pusat ) dan (untuk Dewan Pimpinan Wilayah sampai dengan Pimpinan Ranting/Sekretaris atau dengan Bendahara Umum/Bendahara (bila terkait dengan urusan keuangan). Khusus Surat Keputusan/Pengesahan/ Sertifikat, hanya boleh ditanda-tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (tidak boleh diwakilkan). 10. Stempel dan Tinta Organisasi: Stempel berbentuk kotak persegi panjang sebelah kiri logo Partai PERINDO dan tulisan jenjang kepengurusan kota disebelah kanan dengan hurup besar semua warna biru dengan ditambahi kalimat dibawahnya “untuk perubahan” dengan warna merah (misalnya Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO). Adapun berwarna biru dan merah dengan menyesuaikan warna logo Partai PERINDO 11. Nama penandatangan surat ditulis dengan huruf tebal. 12. Tembusan: Setiap pengiriman surat yang melewati tingkat pimpinan di atasnya, pimpinan yang terlewati harus diberi tembusan. Dan untuk menjaga koordinasi, setiap surat keluar (yang bersifat eksternal dan bukan internal lembaga) hendaknya memberi tembusan institusi di atasnya bila dipandang perlu. Sedangkan untuk arsip, tidak usah dimasukkan, karena setiap pembuatan surat otomatis ada arsip.

45


13. Ukuran, Jenis, Warna Kertas dan Warna Kop Surat Ukuran kertas A4 berwarna putih dan warna kop surat putih dan di bawahnya diberikan list merah.

F. Administrasi Keuangan 1. Pengertian Administrasi keuangan adalah administrasi yang berhubungan dengan keuangan, perolehan sumber dana, pengelolaan dan pengalokasian penggunaan dana dan laporan akhir penggunaan dana. 2. Kekayaan Partai PERINDO diperoleh dari : a. Iuran yang berasal dari anggota. b. Sumbangan tetap atau tidak tetap dari masyarakat/lembaga/badan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat. 3. Penyusunan dan Pembuatan Laporan Keuangan Dewan Pimpinana Pusat mempunyai tugas : a. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Pusat dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya b. Menyerahkan laporan keuangan dan evaluasi akhir pada Kongres 4. Tugas Bendahara Partai PERINDO a. Mengelola kekayaan Partai PERINDO. b. Mencatat semua harta Partai PERINDO dan membukukan pengeluaran dan pemasukannya. c. Mengawasi semua jenis kegiatan keuangan dan akuntansinya serta melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat secara periodik. 5. Pembukuan Dan Pelaporan 1. Penanggung jawab pembukuan keuangan adalah Bendahara dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan job description yang ada atau petugas yang ditunjuk. Untuk kelengkapan administrasi keuangan, dibutuhkan : a. Buku Kas Harian. b. Buku Kas Masuk dan Kas Keluar. c. Nota, Bon, Kwitansi dan buku-buku Bantu lainnya. 2. Laporan Keuangan dilakukan oleh Bendahara pada rapat atau sidang tertentu dengan ketentuan sebagai berikut : a Jenis Laporan dan pengesahannya :  Laporan bulanan dan triwulan, disahkan oleh rapat pimpinan harian/pleno.  Laporan tahunan disahkan di musyawarah pada masing-masing tingkatan.  Laporan akhir periode oleh musyawarah tertinggi masing-masing tingkatan pimpinan (Kongres , Muswil, Musda, Muscab, Musrayon, dan Musran).  Laporan keuangan ditandatangani Ketua Umum/Ketua dan Bendara Umum/Bendahara. b Format laporan keuangan dimaksud terdiri dari :  Laporan keuangan (kas harian, kas bulanan)  Bukti keuangan (kwitansi, buku kas harian/bulanan) 6. Kontrol Keuangan a. Sementara kontrol internal keuangan Partai PERINDO secara rutin dilakukan Bendahara Umum. b. Pemeriksaan keuangan secara rutin oleh tingkatan Pimpinan yang bersangkutan atas dasar keputusan musyawarah. c. Pemeriksaan keuangan tahunan dan akhir periode, dilakukan tim verifkasi yang anggotanya terdiri dari anggota musyawarah tersebut yang ditunjuk. d. Tingkat pimpinan di atasnya berhak meminta laporan keuangan dan mengadakan pemeriksaan keadaan keuangan.

46


BAB II JOB DISCRIPTION DAN HUBUNGAN TATA KERJA PARTAI PERINDO 1. Ketua Umum a. Bertanggung Jawab secara umum atas perjalanan Partai PERINDO , mewakili Partai dan menjaga citra Partai baik ke dalam maupun ke luar. b. Memimpin Rapat Pleno, Rapat Bulanan dan Rapat Mingguan. c. Membagi tugas, instruksi, pendelegasian wewenang, himbauan kepada anggota pimpinan lainnya. d. Bertanggung jawab atas program kerja yang telah direncanakan dengan melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan yang ada. e. Bersama Sekretaris Jenderal mempersiapkan agenda rapat-rapat.

2. Ketua Bidang Organisasi a. Mewakili Ketua Umum dalam melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan bidangnya jika Ketua Umum berhalangan. b. Memimpin, mengkoordinasi dan membuat perencanaan arah program kerja bidang orgnisasi yang menjadi tanggung jawabnya c. Dapat membuat surat secara mandiri atas nama pimpinan khusus untuk bidang yang dipimpinnya, dengan menyertakan tanda tangan Ketua Umum untuk mengetahui. d. Dapat langsung mewakili atas nama pimpinan Partai politik dalam kegiatan yang bersifat menghadiri tanpa membuat keputusan baik bersifat intern maupun ekstern, dengan terlebih dahulu meminta ijin Ketua Umum dan memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal. e. Melaporkan tugas-tugas bidang organisasi yang telah dilaksanakan secara tertulis kepada Rapat Pleno. f.

Ikut menentukan dalam keputusan rapat pimpinan harian

g. Menjadi koordinator kegiatan yang berhubungan dengan bidangnya h. Menyusun draf-draf Pedoman Organisasi sesuai kebutuhan Partai i.

Menyusun dan mengkompilasi hasil-hasil putusan Partai yang berkaitan dengan organisasi

j.

Menyusun dan merumuskan program kerja bidang organisasi

3. Ketua Bidang Kader, Anggota dan Saksi a. Mewakili Ketua Umum dalam melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan bidangnya jika Ketua Umum berhalangan. b. Memimpin, mengkoordinasi dan membuat perencanaan arah program kerja bidang kader,anggota dan saksi yang menjadi tanggung jawabnya c. Dapat membuat surat secara mandiri atas nama pimpinan khusus untuk bidang yang dipimpinnya, dengan menyertakan tanda tangan Ketua Umum untuk mengetahui.

47


d. Dapat langsung mewakili atas nama pimpinan Partai politik dalam kegiatan yang bersifat menghadiri tanpa membuat keputusan baik bersifat intern maupun ekstern, dengan terlebih dahulu meminta ijin Ketua Umum dan memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal. e. Melaporkan tugas-tugas bidang Kader ,Anggota dan Saksi yang telah dilaksanakan secara tertulis kepada Rapat Pleno. f.


g. Menjadi koordinator kegiatan yang berhubungan dengan bidangnya h. Menyusun strategi dan format pengkaderan Partai i.

Menyusun sistem dan pola rekruitmen anggota dan membuat sistem IT data base keanggotaan Partai

j.

Menyusun sistem rekruitmen dan pelatihan saksi Partai

k. Menyusun dan merumuskan program kerja bidang kader, anggota dan saksi

4. Ketua Bidang Litbang dan IT a. Mewakili Ketua Umum dalam melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan bidangnya jika Ketua Umum berhalangan. b. Memimpin, mengkoordinasi dan membuat perencanaan arah program kerja bidang Litbang dan IT yang menjadi tanggung jawabnya c. Dapat membuat surat secara mandiri atas nama pimpinan khusus untuk bidang yang dipimpinnya, dengan menyertakan tanda tangan Ketua Umum untuk mengetahui. d. Dapat langsung mewakili atas nama pimpinan Partai politik dalam kegiatan yang bersifat menghadiri tanpa membuat keputusan baik bersifat intern maupun ekstern, dengan terlebih dahulu meminta ijin Ketua Umum dan memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal. e. Melaporkan tugas-tugas bidang Litbang dan IT yang telah dilaksanakan secara tertulis kepada Rapat Pleno. f.


g. Menjadi koordinator kegiatan yang berhubungan dengan bidangnya h. Membuat sistem IT Partai sesuai kebutuhan organisasi i.

Melakukan penilitian dan pengembangan untuk kemajuan Partai PERINDO dalam hal tred mark Partai

j.

Menyusun program kerja bidang litbang dan it

5. Ketua Bidang Poltik a. Mewakili Ketua Umum dalam melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan bidangnya jika Ketua Umum berhalangan. b. Memimpin, mengkoordinasi dan membuat perencanaan arah program kerja bidang Politik yang menjadi tanggung jawabnya

48


c. Dapat membuat surat secara mandiri atas nama pimpinan khusus untuk bidang yang dipimpinnya, dengan menyertakan tanda tangan Ketua Umum untuk mengetahui. d. Dapat langsung mewakili atas nama pimpinan Partai politik dalam kegiatan yang bersifat menghadiri tanpa membuat keputusan baik bersifat intern maupun ekstern, dengan terlebih dahulu meminta ijin Ketua Umum dan memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal. e. Melaporkan tugas-tugas bidang Politik yang telah dilaksanakan secara tertulis kepada Rapat Pleno. f.


g. Menjadi koordinator kegiatan yang berhubungan dengan bidangnya h. Membuat kajian politik terkait isu-isu kebangsaan i.

Menyusun program kerja bidang politik

6. Ketua Bidang Hubungan antar Lembaga a. Mewakili Ketua Umum dalam melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan bidangnya jika Ketua Umum berhalangan. b. Memimpin, mengkoordinasi dan membuat perencanaan arah program kerja bidang Kerohaniaan yang menjadi tanggung jawabnya c. Dapat membuat surat secara mandiri atas nama pimpinan khusus untuk bidang yang dipimpinnya, dengan menyertakan tanda tangan Ketua Umum untuk mengetahui. d. Dapat langsung mewakili atas nama pimpinan Partai politik dalam kegiatan yang bersifat menghadiri tanpa membuat keputusan baik bersifat intern maupun ekstern, dengan terlebih dahulu meminta ijin Ketua Umum dan memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal. e. Melaporkan tugas-tugas bidang hubungan antar lembaga yang telah dilaksanakan secara tertulis kepada Rapat Pleno. f.


g. Menjadi koordinator kegiatan yang berhubungan dengan bidangnya h. Membuat design pola hubungan kerja sama Partai politik dengan lintas organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri i.

Menyusun program kerja bidang hubungan antar lembaga

7. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi a. Mewakili Ketua Umum dalam melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan bidangnya jika Ketua Umum berhalangan. b. Memimpin, mengkoordinasi dan membuat perencanaan arah program kerja bidang hukum dan advokasi yang menjadi tanggung jawabnya c. Dapat membuat surat secara mandiri atas nama pimpinan khusus untuk bidang yang dipimpinnya, dengan menyertakan tanda tangan Ketua Umum untuk mengetahui.

49


d. Dapat langsung mewakili atas nama pimpinan Partai politik dalam kegiatan yang bersifat menghadiri tanpa membuat keputusan baik bersifat intern maupun ekstern, dengan terlebih dahulu meminta ijin Ketua Umum dan memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal. e. Melaporkan tugas-tugas bidang hukum dan advokasi yang telah dilaksanakan secara tertulis kepada Rapat Pleno. f.


g. Menjadi koordinator kegiatan yang berhubungan dengan bidangnya h. Menyusun program kerja bidang hukum dan advokasi

8. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan a. Mewakili Ketua Umum dalam melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan bidangnya jika Ketua Umum berhalangan. b. Memimpin, mengkoordinasi dan membuat perencanaan arah program kerja bidang pemberdayaan perempuan yang menjadi tanggung jawabnya c. Dapat membuat surat secara mandiri atas nama pimpinan khusus untuk bidang yang dipimpinnya, dengan menyertakan tanda tangan Ketua Umum untuk mengetahui. d. Dapat langsung mewakili atas nama pimpinan Partai politik dalam kegiatan yang bersifat menghadiri tanpa membuat keputusan baik bersifat intern maupun ekstern, dengan terlebih dahulu meminta ijin Ketua Umum dan memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal. e. Melaporkan tugas-tugas bidang organisasi yang telah dilaksanakan secara tertulis kepada Rapat Pleno. f.


g. Menjadi koordinator kegiatan yang berhubungan dengan bidangnya h. Menyusun program kerja bidang pemberdayaan perempuan

9.Ketua Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan a. Mewakili Ketua Umum dalam melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan bidangnya jika Ketua Umum berhalangan. b. Memimpin, mengkoordinasi dan membuat perencanaan arah program kerja bidang Pendidikan dan Kebudayaan menjadi tanggung jawabnya c. Dapat membuat surat secara mandiri atas nama pimpinan khusus untuk bidang yang dipimpinnya, dengan menyertakan tanda tangan Ketua Umum untuk mengetahui. d. Dapat langsung mewakili atas nama pimpinan Partai politik dalam kegiatan yang bersifat menghadiri tanpa membuat keputusan baik bersifat intern maupun ekstern, dengan terlebih dahulu meminta ijin Ketua Umum dan memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal. e. Melaporkan tugas-tugas bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dilaksanakan secara tertulis kepada Rapat Pleno.

50


f.


g. Menjadi koordinator kegiatan yang berhubungan dengan bidangnya Menyusun program kerja bidang Pendidikan dan Kebudayaan

10. Ketua Bidang Sosial Ekonomi a. Mewakili Ketua Umum dalam melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan bidangnya jika Ketua Umum berhalangan. b. Memimpin, mengkoordinasi dan membuat perencanaan arah program kerja bidang Sosial Ekonomi yang menjadi tanggung jawabnya c. Dapat membuat surat secara mandiri atas nama pimpinan khusus untuk bidang yang dipimpinnya, dengan menyertakan tanda tangan Ketua Umum untuk mengetahui. d. Dapat langsung mewakili atas nama pimpinan Partai politik dalam kegiatan yang bersifat menghadiri tanpa membuat keputusan baik bersifat intern maupun ekstern, dengan terlebih dahulu meminta ijin Ketua Umum dan memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal. e. Melaporkan tugas-tugas bidang organisasi yang telah dilaksanakan secara tertulis kepada Rapat Pleno. f.


g. Menjadi koordinator kegiatan yang berhubungan dengan bidangnya h. Menyusun dan merumuskan program kerja bidang sosial ekonomi

11.Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Dan Pertahanan keamanan a. Mewakili Ketua Umum dalam melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan bidangnya jika Ketua Umum berhalangan. b. Memimpin, mengkoordinasi dan membuat perencanaan arah program kerja bidang Hubungan Luar Negeri Dan Pertahanan dan Keamanan yang menjadi tanggung jawabnya c. Dapat membuat surat secara mandiri atas nama pimpinan khusus untuk bidang yang dipimpinnya, dengan menyertakan tanda tangan Ketua Umum untuk mengetahui. d. Dapat langsung mewakili atas nama pimpinan Partai politik dalam kegiatan yang bersifat menghadiri tanpa membuat keputusan baik bersifat intern maupun ekstern, dengan terlebih dahulu meminta ijin Ketua Umum dan memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal. e. Melaporkan tugas-tugas bidang Hubungan Luar Negeri Dan Pertahanan dan Keamanan f.

yang telah dilaksanakan secara tertulis kepada Rapat Pleno.

g. Ikut menentukan dalam keputusan rapat pimpinan harian h. Menjadi koordinator kegiatan yang berhubungan dengan bidangnya i.

Menyusun dan merumuskan program kerja bidang Hubungan Luar Negeri Dan Pertahanan dan Keamanan

51


12. Sekretaris Jenderal a. Bertanggung jawab secara umum atas masalah administrasi, inventaris sekretariat, agenda rapat-rapat dan pengelolaan organisasi secara keseluruhan. b. Membuat, mengatur, mengirim dan mengarsipkan surat menyurat dengan dibantu Tim Sekretariat. c. Membuat agenda rapat dan menyusun permasalahan organisasi bersama Ketua Umum. d. Bersama Ketua Umum dalam rapat-rapat dan pertemuan Partai PERINDO e. Ikut menentukan dalam keputusan rapat pimpinan. f. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan. g. Melaksanakan hasil-hasil rapat dan keputusan organisasi dalam hal kordinasi dan keadministrasian h. Bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Umum

13. Wakil Sekretaris Jenderal a. Membantu berbagai masalah administrasi sekretariat Partai , inventaris sekretariat Partai dan agenda rapat-rapat bersama Sekretaris Jenderal. b. Mewakili Sekretaris Jenderal dalam menjalankan tugas organisasi jika Sekretaris Jenderal berhalangan. c. Ikut menentukan dalam keputusan rapat pimpinan. d. Membantu tugas administrasi Ketua sesuai dengan bidang yang bersangkutan.

a. Membantu berbagai masalah administrasi dan agenda rapat-rapat bersama Sekretaris Jenderal. b. Mewakili Sekretaris Jenderal dalam menjalankan tugas organisasi jika Sekretaris Jenderal berhalangan. c. Ikut menentukan dalam keputusan rapat pimpinan. d. Membantu tugas administrasi Ketua sesuai dengan bidang yang bersangkutan.

16. Bendahara Umum a. Bertanggung jawab secara umum atas masalah pembukuan keuangan Partai PERINDO. b. Mengkoordinasikan penggalian dana, pendataan donatur dan berbagai upaya serta kiat-kiat produktif untuk pengumpulan dana yang halal dan tidak mengikat. c. Mengkontrol pengeluaran keuangan, menditribusikan penggunaan dana dan mengatur berbagai pembelian kebutuhan Partai PERINDO dengan pesetujuan Ketua Umum. d. Melaporkan permasalahan dan kondisi keuangan kepada Ketua Umum. e. Membuat mekanisme pengajuan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan f. Ikut menentukan dalam keputusan rapat pimpinan. g. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan.

52


17. Bendahara a. Membantu berbagai tugas Bendahara Umum dalam masalah keuangan. b. Mewakili Bendahara Umum dalam menjalankan tugas Partai PERINDO jika Bendahara Umum berhalangan. c. Ikut menentukan dalam keputusan rapat pimpinan. d. Secara khusus, langsung bertanggung jawab atas tugas keuangan yang dibagi sbb. : 

Bendahara 1 : Membidangi Pembukuan, Pemasukan dan Pengeluaran.



Bendahara 2 : Membidangi Penggalian Dana

BAB III KEANGGOTAAN A.Pengertian

Anggota adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun yang telah mendaftarkan diri menjadi anggota Partai PERINDO dan diberikan kartu anggota Partai

B. Persyaratan Adapun syarat menjadi anggota Partai PERINDO adalah: 1. Setiap warga negara republik Indonesia 2. Telah berumur 17 tahun atau sudah/pernah menikah 3. Menyetujui Anggara Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai 4. Mengisi form kesediaan menjadi anggota Partai PERINDO

B. Kewajiban Anggota PARTAI PERINDO

1. Patuh dan setia kepada garis perjuangan, AD/ART serta keputusan-keputusan Partai 2. Menjaga, mempertahankan dan menghormati prinsip-prinsip Partai 3. Tidak merangkap sebagai anggota Partai politik lain

C. Pemberhentian Anggota PARTAI PERINDO 1. Anggota Partai PERINDO dapat diberhentikan dari anggota Partai PERINDO apabila melukukan hal-hal sebagai berikut: 2. Melanggar AD/ART serta keputusan-keputusan Partai PERINDO 3. Melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia 4. Melakukan perbuatan yang merusak nama baik Partai PERINDO 5. Melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan kebijakan Partai

53


D. Mekanisme Pengisian Nomor Kartu Anggota Partai PERINDO Berikut tata cara pengisian nomor Kartu Anggota Partai PERINDO yang bisa dijadikan pedoman pengisian nomor Kartu Anggota Partai PERINDO di seluruh indonesia :

54


BAB IV ATRIBUT PARTAI PERINDO A. Pengertian Atribut Partai PERINDO merupakan kelengkapan Partai PERINDO yang bersifat khusus yang digunakan Partai PERINDO dan berlaku bagi seluruh tingkatan Pimpinan sesuai dengan petunjuk dan aturan yang berlaku bagi seluruh tingkat Pimpinan sesuai dengan petunjuk dan aturan yang berlaku yang meliputi lambang, bendera, lencana/emblim, seragam, papan nama, stempel dan KAP. B. Logo Partai PERINDO Logo Partai PERINDO adalah sebagai berikut : Gambar Logo Partai PERINDO

C. Bendera  Bentuk : Segi segi empat  Ukuran : 120 cm x 90 cm 25 cm x 40 cm  Warna : warna dasar putih dan lambang sesuai dengan ketentuan.

E. Seragam 1. Pengertian Seragam adalah pakaian Partai PERINDO yang berlaku bagi seluruh pimpinan dan anggota Partai PERINDO 2. Jenis pakaian seragam Partai PERINDO terdiri dari  Pakaian seragam Jas  Pakaian Kemeja  Pakaian seragam Jaket

55


3. Ketentuan tentang jas Partai PERINDO sebagai berikut  Warna Jas : merah ferari  Model : - Krah : Amerika - Bagian Bawah : - Bentuk saku : tidak memakai tutup.  Bentuk Bedge : bulat sesuai logo  Setelan bawah : jeans berwarna biru  Pemakaian : Pada acara-acara resmi. D.Papan Nama 1. Bentuk : Empat persegi panjang dengan perbandingan 4 : 3 2. Ukuran maksimum  Tingkat Pusat : 250 cm x 150 cm  Tingkat Wilayah : 250 cm x 150 cm  Tingkat Daerah dan Cabang : 250 cm x 150 cm  Tingkat Rayon : 250 cm x 150 cm 3. Isi  Logo Partai PERINDO  Nama Partai PERINDO, disertai tingkat dan ruang lingkup.  Alamat lengkap organisasi 4. Warna Warna dasar yang digunakan adalah putih dengan dengan tulisan hitam dan merah. 5. Gambar

DEWAN PIMPINAN PUSAT

PARTAI PERINDO PERSATUAN INDONESIA

Alamat: Jln. P. Dipenogoro No.29, Menteng Jakpus

c. Stempel  Bentuk  Tinta  Ukuran  Gambar

: Kotak Persegi panjang : Biru dan merah : Panjang 6.5 cm. X 2.5 Lebar :

56


d. KAP (Kartu Anggota Partai PERINDO) 1 Bentuk : Empat persegi panjang. 2 Ukuran : Panjang 7,5 cm dan lebar 5 cm. 3 Warna : Dasar Putih. 4 Isi : a Bagian Muka :  Pojok kanan atas logo Partai PERINDO.  Sebelah atas bagian kiri bertuliskan Kartu Tanda Anggota dengan warna tinta merah.  Data pribadi anggota yang bersangkutan : No. Anggota, nama, tempat tanggal lahir, alamat.  b Bagian Belakang :  Logo Partai PERINDO terletak di tengah atas.  Di tengah bagian bawah nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal beserta tanda tangannya  Gambar :

Tampak Depan

Tampak Belakang

BAB V PENUTUP Pedoman ini dibuat untuk mengatur keseragaman di dalam menjalankan administrasi keorganisasian di lingkungan Partai PERINDO dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat hingga Pimpinan Ranting.

57


LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1 Contoh Naskah Pelantikan NASKAH PELANTIKAN

Atas nama Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat Indonesia ,dengan penuh keyakinan dan kesadaran, kami berjanji secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Rayon/Dewan Pimpinan Ranting Partai PERINDO Periode____________________

Semoga tuhan meridhoi perjuangan ini.

58


Lampiran 2 Contoh Surat Keputusan DPP:

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO Nomor : 001-SK/DPP-PERINDO/II/2014 Tentang PENGESAHAN STRUKTUR PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)

Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) setelah : Memperhatikan : 1. Rapat Dewan Pendiri tentang perlunya segera dibentuk struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO. 2. Keputusan Rapat Dewan Pendiri Partai PERINDO pada tanggal ___________ tentang Pengesahan nama-nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PERINDO yang terdiri dari individu-individu yang dipandang mampu melaksanakan tugas.

Menimbang

: Bahwa nama-nama yang diusulkan untuk diangkat sebagai Dewan Pimpinan Pusat PARTAI PERINDO dipandang mampu melaksanakan tugas yang ditetapkan.

Mengingat

:

1. Anggaran Dasar Partai PERINDO. 2. Anggaran Rumah Tangga Partai PERINDO. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PENGESAHAN STRUKTUR PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO

Pertama

:

Kedua

:

Ketiga

:

Mengesahkan nama-nama Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO , sebagaimana terlampir. Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat, dengan ketentuan, apabila diketahui dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki atau disempurnakan sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 20 Februari 2014

DEWAN PIMPINAN PUSAT Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

Hary Tanoesoedibjo

Ahmad Rofiq

59


Lampiran 3 Contoh Surat Keputusan DPP tentang pengesahan DPW: SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PERSATUAN INDONESIA (PERINDO) Nomor : 002-SK/DPP-PERINDO/II/2014 Tentang PENGESAHAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) PROPINSI SUMATERA UTARA Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) setelah : Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Nomor : 078/W.1/DPW-PERINDO/SUMUT/XI/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) Propinsi Sumatera Utara. 2. Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO pada tanggal 21 November 2014 tentang Pengesahan nama-nama struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai PERINDO Propinsi Sumatera Utara yang terdiri dari individu-individu yang dipandang mampu melaksanakan tugas. Menimbang : Bahwa nama-nama yang diusulkan untuk diangkat sebagai Dewan Pimpinan Wilayah Partai PERINDO Propinsi Sumatera Utara dipandang mampu melaksanakan tugas yang ditetapkan. Mengingat : 1. Anggaran Dasar Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) 2. Anggaran Rumah Tangga Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) MEMUTUSKAN PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERINDO PROPINSI SUMATERA UTARA

Menetapkan

:

Pertama

: Mengesahkan nama-nama Dewan Pimpinan Wilayah Partai PERINDO Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana terlampir. : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat, dengan ketentuan, apabila diketahui dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki atau disempurnakan sebagaimana mestinya. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kedua

Ketiga

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 1 Desember 2014 DEWAN PIMPINAN PUSAT Ketua Umum,


Hary Tanoesoedibjo

Ahmad Rofiq

Tembusan : 1. Arsip.

60


Lampiran 4 Contoh Surat Keputusan DPP tentang pengesahan DPD: SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PERSATUAN INDONESIA (PERINDO) Nomor : 191-SK/DPP-PERINDO/II/2014 Tentang PENGESAHAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROPINSI SUMATERA UTARA Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) setelah: Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Nomor : 078/W.1/DPW-PERINDO/SUMUT/XI/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) Kabupaten Serdang Bedagai. 2. Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Indonesia pada tanggal 21 November 2014 tentang Pengesahan nama-nama struktur pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai PERINDO Kabupaten Serdang Bedagai yang terdiri dari individu-individu yang dipandang mampu melaksanakan tugas. Menimbang : Bahwa nama-nama yang diusulkan untuk diangkat sebagai Dewan Pimpinan Daerah Partai PERINDO Kabupaten Serdang Bedagai dipandang mampu melaksanakan tugas yang ditetapkan. Mengingat : 1. Anggaran Dasar Partai PERINDO (persatuan Indonesia) 2. Anggaran Rumah Tangga Partai PERINDO (persatuan Indonesia) MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Pertama

: Mengesahkan nama-nama Dewan Pimpinan Daerah Partai PERINDO Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana terlampir. : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat, dengan ketentuan, apabila diketahui dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki atau disempurnakan sebagaimana mestinya. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kedua

Ketiga

PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERINDO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROPINSI SUMATERA UTARA

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 1 Desember 2014 DEWAN PIMPINAN PUSAT Ketua Umum,


Hary Tanoesoedibjo

Ahmad Rofiq

Tembusan : 1. DPW PARTAI PERINDO Propinsi Sumatera Utara di tempat. 2. Arsip.

61


Lampiran 5 Contoh Surat Keputusan DPW tentang pengesahan DPC: SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH PERSATUAN INDONESIA (PERINDO) PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor : 001-SK/W.1/DPW-PERINDO/SUMUT/II/2014 Tentang PENGESAHAN DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) KECAMATAN PANTAI CERMIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROPINSI SUMATERA UTARA

Dewan Pimpinan Wilayah Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) Propinsi Sumater Utara setelah: Memperhatikan

Menimbang

Mengingat

: 1. Surat Permohonan Nomor : 01/D.1/DPD-PERINDO/SERBED/XI/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. 2. Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai PERINDO Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 November 2014 tentang Pengesahan namanama struktur pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai PERINDO Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai yang terdiri dari individu-individu yang dipandang mampu melaksanakan tugas. : Bahwa nama-nama yang diusulkan untuk diangkat sebagai Dewan Pimpinan Cabang Partai PERINDO Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dipandang mampu melaksanakan tugas yang ditetapkan. : 1. Anggaran Dasar Partai PERINDO (persatuan Indonesia) 2. Anggaran Rumah Tangga Partai PERINDO (persatuan Indonesia) MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

: Mengesahkan nama-nama Dewan Pimpinan Cabang Partai PERINDO Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana terlampir. : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat, dengan ketentuan, apabila diketahui dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki atau disempurnakan sebagaimana mestinya. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kedua

Ketiga

PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERINDO KECAMATAN PANTAI CERMIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROPINSI SUMATERA UTARA

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 1 Desember 2014 DEWAN PIMPINAN WILAYAH Ketua,

Sekretaris,

(________________)

(__________________)

Tembusan : 1. 2.

DPP Partai PERINDO DPD Partai PERINDO Propinsi Sumatera Utara di tempat.

62


3.

Arsip.

Lampiran 6 Contoh Lembar Serah Terima Lembar Serah Terima

PARTAI PERINDO Kami yang bertanda tangan di bawah ini : ………….<>…………….. Selaku Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO Periode 2013 – 2019 yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. ……………<>……………….. Selaku Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO Periode 2019 – 2023 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Pihak pertama dengan ini menyatakan bahwa karena telah habis masa jabatan dan telah terbentuk pengurus baru Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO Periode 2019 – 2023, dengan ini kami pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua hal-hal seperti yang diterangkan dalam lampiran-lampiran bersama ini. Pihak kedua dengan ini menyatakan telah menerima penyerahan hal-hal tersebut dengan catatan bahwa apabila nanti terdapat kekeliruan/kekurangjelasan, akan dibetulkan/diurus dengan yang bersangkutan. Jakarta, 26 Februari 2019 M.

PIHAK I

PIHAK II

Ketua Umum Periode……………

Ketua Umum Periode…………..

(……………………………)

(…………………………..) SAKSI-SAKSI

Dewan Pimpinan Pusat

(………………..)

Pimpinan Wilayah Partai PERINDO

(………………………..)

63


Lampiran 7 Contoh Surat Mandat/Tugas/Kuasa

SURAT MANDAT Nomor : _____________________ Dewan Pimpinan Pusat/ Dewan Pimpinan Wilayah/ Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Cabang/ Dewan Pimpinan Rayon/ Dewan Pimpinan Ranting* Partai PERINDO ____________________ dengan ini memberikan mandat kepada : 1. Nama : Jabatan : Alamat : 2. Nama : Jabatan : Alamat : 3. Nama : Jabatan : Alamat : Keperluan : _______________________________________________________ Dengan ketentuan ___________________________ hari setelah mengikuti kegiatan tersebut agar menyampaikan laporan secara tertulis. Demikian surat Mandat ini kami berikan, semoga dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Oktober

2013 M

DEWAN PIMPINAN PUSAT Ketua Umum,


Hary Tanoesoedibjo

Ahmad Rofiq

64

PEDOMAN ORGANISASI KATA PENGANTAR

Recommend Documents