PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN KATA PENGANTAR

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

KATA PENGANTAR Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) harus memuat; (i) Strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, dan (ii) Rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Amanat tersebut yang menegaskan agar penyusunan strategi pembangunan nasional memperhitungkan kerangka pendanaan, merupakan wujud dari salah satu tujuan Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam rangka menjamin konsistensi tersebut, maka penyusunan RPJMN harus memperhatikan arahan di dalam Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara berkenaan dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting), berjangka menengah (Medium Term Expenditure Framework) dan terpadu (Unified Budgeting). Dalam implementasinya, perencanaan dan penganggaran seperti yang diamanatkan di atas masih belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dapat terlihat seperti; (i) Belum digunakannya resource envelope sebagai landasan penyusunan RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L), dan (ii) Program dan Kegiatan beserta indikator kinerjanya belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat ukur efektifitas pencapaian sasaran pembangunan, efisiensi belanja, dan akuntabilitas kinerja. Sebagai langkah awal, diperlukan upaya penyempurnaan struktur Program dan Kegiatan Kementerian Negara/Lembaga. Untuk itulah Pedoman Penyusunan Program dan Kegiatan ini disusun. Hasil dari restrukturisasi Program dan Kegiatan tersebut akan diimplementasikan dalam penyusunan RPJMN 2010‐2014 dan Renstra K/L 2010‐2014. Jakarta, Juni 2009

K a t a P e n g a n t a r | i


DAFTAR ISI Kata Pengantar ........................................................................................ i Daftar Isi .................................................................................................... ii Daftar Gambar ......................................................................................... iv Daftar Tabel .............................................................................................. v BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1.1 LATAR BELAKANG ............................................................................. 1.1.1 Reformasi Perencanaan dan Penganggaran ............. 1.1.2 Permasalahan Saat Ini ........................................................ TUJUAN.................................................................................................... 1.2 1.2.1 Tujuan Umum ........................................................................ 1.2.2 Tujuan Khusus ....................................................................... 1.3 SASARAN................................................................................................. 1.4 RUANG LINGKUP................................................................................. 1.5 LANDASAN HUKUM ...........................................................................

1 1 1 3 4 4 5 5 5 5

BAB II PENDEKATAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................................................... 7 PRINSIP RESTRUKTURISASI PROGRAM ................................... 7 2.1 ARSITEKTUR PROGRAM .................................................................. 8 2.2 2.2.1 Struktur Arsitektur Program........................................... 8 2.2.2 Struktur Organisasi ............................................................. 9 2.2.3 Struktur Anggaran ............................................................... 9 2.2.4 Struktur Perencanaan Kebijakan................................... 9 2.2.5 Struktur Manajemen Kinerja........................................... 11 INDIKATOR KINERJA......................................................................... 12 2.3 2.3.1 Kriteria Penyusunan Indikator Kinerja....................... 13 2.3.2 Target Indikator Kinerja.................................................... 16 2.3.3 Informasi Indikator Kinerja ............................................. 17

D a f t a r G a m b a r | ii


BAB III PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN ....................... 19 3.1 PENYUSUNAN PROGRAM................................................................ 23 3.1.1 Pertimbangan Penyusunan Program........................... 23 3.1.2 Definisi dan Jenis Program ............................................... 25 3.1.3 Langkah‐Langkah Penyusunan Program ................... 31 PENYUSUNAN KEGIATAN ............................................................... 36 3.2 3.2.1 Definisi dan Jenis Kegiatan............................................... 36 3.2.2 Langkah‐Langkah Penyusunan Kegiatan ................... 39 3.3 REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN............................ 42

BAB IV PENUTUP .................................................................................... 43 Lampiran 1 FormulirFormulir Lampiran 2 Petunjuk Pengisian Formulir Lampiran 3 Contoh Pengisian Formulir Lampiran 4 Contoh Indikator ProgramProgram Generik Lampiran 5 Frequently Asked Question

D a f t a r G a m b a r | iii


DAFTAR GAMBAR Diagram II.1 Bagan Arsitektur Program .................................................. 8 Diagram II.2 Bagan Informasi Kinerja ...................................................... 11 Diagram III.1 Bagan Tahap Penyusunan Program dan Kegiatan.... 21 Diagram III.2 Bagan Alir Penyusunan Program dan Kegiatan......... 22 Diagram III.3 Bagan Arsitektur Program Bagi Lembaga Tinggi Negara........................................................ 26 Diagram III.4 Bagan Arsitektur Program Bagi Departemen............. 27 Diagram III.5 Bagan Arsitektur Program Bagi Kementerian Negera dan Kementerian Koordinator .......................... 28 Diagram III.6 Bagan Arsitektur Program Bagi LPND dan Lembaga Non‐Struktural ..................................................... 29 Diagram III.7 Langkah Penyusunan Program ......................................... 31 Diagram III.8 Langkah Penyusunan Kegiatan......................................... 40

D a f t a r G a m b a r | iv


DAFTAR TABEL Tabel III.1

Program‐Program Dasar Unit Organisasi Bersifat Pelayanan Internal ................................................ 30

D a f t a r T a b e l | v


BAB I 1.1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

1.1.1 Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Reformasi perencanaan dan penganggaran diawali dengan diterbitkannya peraturan perundang‐undangan seperti Undang‐ Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan perundang‐undangan tersebut telah dilengkapi dengan PP Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), PP Nomor 21/2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA‐K/L), PP Nomor 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan PP Nomor 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang menekankan pada perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja (Performance Based Budgeting 1 ), berjangka menengah (Medium Term Expenditure Framework 2 ) dan sistem penganggaran terpadu (Unified Budgeting 3 ). Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, berjangka menengah serta penganggaran terpadu merupakan perwujudan dari pelaksanaan tiga prinsip pengelolaan keuangan publik (Public Financial Management), yaitu; (i) Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka 1

Mekanisme dalam meningkatkan manfaat sumber daya yang dianggarkan ke sektor publik terhadap pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (output) melalui key performance indicators (KPI) yang terkait dengan 3 (tiga) hal yaitu (i) Pengukuran kinerja, (ii) Pengukuran biaya untuk menghasilkan penggunaan informasi kinerja outcome dan output, serta (iii) Penilaian keefektifan dan efisiensi belanja dengan berbagai alat analisis 2 Pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju 3 Penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana

B a b I P e n d a h u l u a n | 1


Menengah (Medium Term Fiscal Framework 4 ) yang dilaksanakan secara konsisten (aggregate fiscal disciplin); (ii) Alokasi pada prioritas untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (allocative efficiency) yaitu melalui penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) yang terdiri dari penerapan Prakiraan Maju (Forward Estimates 5 ), Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting), dan Anggaran Terpadu (Unified Budget); dan (iii) Efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan (technical and operational efficiency). Perencanaan dan penganggaran seperti dimaksudkan di atas masih belum sepenuhnya dilaksanakan, seperti; (i) Belum digunakannya resource envelope sebagai landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L), dan (ii) Program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat ukur efektifitas pencapaian sasaran pembangunan, efisiensi belanja, dan akuntabilitas kinerja. Agar penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Anggaran Berbasis Kinerja, dan Anggaran Terpadu dapat dioptimalkan, diperlukan suatu upaya untuk menata kembali struktur program dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga (restrukturisasi program dan kegiatan). Restrukturisasi program dan kegiatan tersebut bertujuan mewujudkan perencanaan yang berorientasi kepada hasil (outcome) dan keluaran (output) sebagai dasar; (i) Penerapan akuntabilitas Kabinet, dan (ii) Penerapan akuntabilitas kinerja Kementerian Negara/Lembaga 6 . Hasil dari restrukturisasi program dan kegiatan tersebut akan diimplementasikan dalam penyusunan RPJMN 2010‐2014 dan Renstra K/L 2010‐2014. 4

Pendekatan penyusunan prakiraan resource envelope (ketersediaan anggaran) dalam jangka menengah yang sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal jangka menengah (menjaga kesinambungan fiskal/fiscal sustainability) 5 Perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya 6 Pembahasan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab 2 Pedoman ini



1.1.2 Permasalahan Saat Ini Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan struktur program dan kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran antara lain sebagai berikut: 1. Program disusun dengan pendekatan input based. Program seringkali disusun berdasarkan lineitem (rincian belanja) dan bukan dalam bentuk kegiatan yang berorientasi pada keluaran (output), sehingga kurang terlihat keterkaitan dengan hasil (outcome) yang diharapkan. 2. Program digunakan Negara/Lembaga (K/L).

oleh

beberapa

Kementerian

Program yang digunakan oleh beberapa K/L dilaksanakan tanpa pembagian kerja dan indikator yang jelas sehingga tidak dapat diukur pencapaian dan akuntabilitas kinerja program. 3. Program memiliki tingkatan yang sama atau lebih rendah dibanding kegiatan. Pendefinisian program terlalu sempit sehingga kinerja program (outcomes) sama dengan atau lebih rendah dari kinerja kegiatan (output). 4. Program memiliki tingkat kinerja yang terlalu luas Pendefinisian tingkat kinerja program terlalu luas yang tidak dalam tataran hasil (outcome) namun lebih pada tataran dampak (impact), sehingga tidak dapat dijelaskan oleh pencapaian kinerja kegiatan‐kegiatannya (output). 5. Program tidak terkait secara langsung dengan kegiatan‐ kegiatannya. Masih ditemui adanya beberapa keluaran (output) dari kegiatan‐ kegiatan yang tidak berkaitan dengan pencapaian kinerja program (outcome). Pada hakekatnya, kegiatan merupakan wujud dari pelaksanaan suatu program, sehingga keluaran dari kegiatan tersebut seharusnya berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran program.



6. Program untuk menampung biaya pengelolaan administrasi K/L (overhead cost) masih beragam Biaya pengelolaan administrasi (overhead cost) seringkali masih berada pada program‐program yang beragam sehingga sulit untuk mengukur besaran biaya pengelolaan administrasi dari suatu K/L. Program‐program pengelolaan administrasi seharusnya berada pada satu program yang seragam. 7. Program‐program generik seperti Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik masih digunakan untuk menampung biaya‐biaya pengelolaan administrasi dari kebijakan teknis. Program‐program yang bersifat generik yang seharusnya hanya digunakan oleh unit yang memberikan pelayanan internal pemerintah, seringkali juga digunakan oleh unit teknis yang melakukan pelayanan eksternal kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan sulitnya mengukur efektivitas pendanaan bagi pelaksanaan program‐program yang bersifat pelayanan langsung (eksternal) dikarenakan biaya pengelolaan administrasi dipisah dengan biaya untuk menghasilkan barang dan jasa. Contoh penerapan yang benar: Kegiatan Pembangunan Kantor Pelayanan Pajak (bersifat pelayanan eksternal) dimasukkan dalam kategori Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Negara (Program Teknis) dan bukan kedalam kategori Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program Generik).

1.2

TUJUAN

1.2.1 Tujuan Umum 1. Mempersiapkan Program dan Kegiatan yang akan digunakan dalam penyusunan RPJMN 2010‐2014 dan Renstra K/L 2010‐ 2014 serta RKP, Renja K/L, RKA K/L dan DIPA 2. Meletakkan prinsip dasar dalam penerapan Anggaran Berbasis Kinerja



3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi, dan 4. Melaksanakan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran. 1.2.2 Tujuan Khusus Sebagai petunjuk bagi K/L dalam persiapan restrukturisasi program dan kegiatan berdasarkan Prinsip Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Hasil restrukturisasi program dan kegiatan akan diimplementasikan dalam penyusunan RPJMN 2010‐2014 dan Renstra K/L 2010‐2014.

1.3

SASARAN Mewujudkan upaya meletakkan landasan bagi sistem perencanaan dan penganggaran yang mampu menjamin arah pembangunan secara berkesinambungan dan memiliki akuntabilitas kinerja yang terukur.

1.4

RUANG LINGKUP Ruang lingkup materi Pedoman Penyusunan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Pendekatan penyusunan program dan kegiatan K/L beserta indikator kinerjanya, dan 2. Mekanisme penyusunan program dan kegiatan K/L beserta indikator kinerjanya.

1.5

LANDASAN HUKUM Penyusunan program dan kegiatan ini dilandasi oleh peraturan perundangan yang berlaku, terutama: 1. UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencananan Pembangunan Nasional (SPPN),



3. PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), 4. PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), 5. PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan 6. PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.



BAB II PENDEKATAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1

PRINSIP RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Pendekatan restrukturisasi program dan kegiatan mengacu pada 2 (dua) prinsip dasar, yaitu: 1. Prinsip Akuntabilitas Kinerja Kebijakan/Policy Planning)

Kabinet

(Perencanaan

Terdapat keterkaitan yang jelas antara program dan kegiatan dengan upaya pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional sesuai dengan platform (Agenda) Kabinet/Pemerintah. Penyusunannya akan dilakukan melalui Proses Teknokratis (dipersiapkan oleh jajaran birokrasi pemerintahan) yang kemudian disesuaikan dengan Proses Politis (menerjemahkan visi dan misi (platform) Presiden terpilih). 2. Prinsip Akuntabilitas Kinerja Organisasi 7 (Struktur Organisasi dan Struktur Anggaran) Terdapat keterkaitan yang jelas antara Tupoksi Organisasi (Struktur Organisasi) dengan struktur program dan kegiatan (Struktur Anggaran). Kedua prinsip ini ditujukan untuk meningkatkan keterkaitan antara pendanaan dengan akuntabilitas kinerja, baik di Tingkat Kabinet/Pemerintah (Prinsip Akuntabilitas Kinerja Kabinet) maupun di Tingkat K/L (Prinsip Akuntabilitas Kinerja Organisasi). Rincian prinsip restrukturisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada penjabaran Arsitektur Program berikut ini. 7

Pedoman ini ditujukan untuk menyusun restrukturisasi program dan kegiatan berdasarkan Prinsip Akuntabilitas Kinerja Organisasi

B a b I I P e n d e k a t a n R e s t r u k t u r i s a s i P r o g r a m d a n K e g i a t a n | 7


2.2

ARSITEKTUR PROGRAM

2.2.1 Struktur Arsitektur Program Arsitektur program dibangun dari 4 (empat) struktur utama, yaitu: 1. Struktur Organisasi K/L, 2. Struktur Anggaran, 3. Struktur Perencanaan Kebijakan (Policy Planning), dan 4. Struktur Manajemen Kinerja Bagan Arsitektur Program dapat dilihat pada Diagram II‐1 Diagram II1 Bagan Arsitektur Program

*) Diagram Arsitektur Program di atas ditujukan bagi Departemen, untuk Lembaga Tinggi Negara, Kementerian Negara dan Kementerian Koordinator serta LPND dan Lembaga Non Struktural akan diuraikan lebih lanjut pada Bab III sub Bab 3.1.2. Definisi dan Jenis Program, pada pedoman ini.



2.2.2 Struktur Organisasi Organisasi pemerintahan terdiri dari 4 (empat) karakteristik K/L, yaitu: (i) Lembaga Tinggi Negara; (ii) Departemen; (iii) Kementerian Negara dan Kementerian Koordinator; dan (iv) Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) dan Lembaga Non‐ Struktural. Secara struktural masing‐masing organisasi tersebut terdiri dari pejabat Eselon 1, 2, 3, dan 4. Berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi program dan kegiatan, secara umum unit Eselon 1A akan bertanggung jawab pada pelaksanaan program dan unit Eselon 2 akan bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan. 2.2.3 Struktur Anggaran Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, struktur anggaran belanja negara dirinci menurut: (i) Fungsi (Sub‐ fungsi); (ii) Organisasi; (iii) Program; (iv) Kegiatan; dan (v) Jenis Belanja. Selain itu, dalam undang‐undang tersebut juga diamanatkan adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara yang diwujudkan melalui penjabaran prestasi kerja dari setiap K/L. Laporan Realisasi Anggaran masing‐masing K/L selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja K/L. Implikasi dari pelaksanaan UU Nomor 17 tahun 2003 dalam restrukturisasi program dan kegiatan adalah perlunya disyaratkan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja. Dalam restrukturisasi program dan kegiatan, seluruh program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja beserta anggarannya, untuk digunakan sebagai alat ukur pencapaian tujuan pembangunan yang efektif dan efisien secara teknis operasional serta dalam pengalokasian sumber dayanya. 2.2.4 Struktur Perencanaan Kebijakan (Policy Planning) Struktur Perencanaan Kebijakan (policy planning) terdiri dari; (i) Prioritas; (ii) Fokus prioritas; dan (iii) Kegiatan prioritas.



Prioritas merupakan arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Sasaran pembangunan tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi (platform) Presiden terpilih. Fokus prioritas 8 merupakan bagian dari prioritas untuk mencapai sasaran strategis yang dapat bersifat lintas K/L. Kegiatan prioritas merupakan kegiatan pokok (kegiatan yang mutlak harus ada) untuk mendapatkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) dari fokus prioritas. Pendekatan Perencanaan Kebijakan merupakan alat dalam menerjemahkan visi dan misi (platform) Presiden terpilih. Dalam restrukturisasi program dan kegiatan, perencanaan kebijakan (tingkat Kabinet) akan diterjemahkan dalam bentuk prioritas, fokus prioritas dan kegiatan prioritas yang kemudian dilaksanakan oleh masing‐masing K/L. Jika dikaitkan dengan Struktur Manajemen Kinerja, maka prioritas akan terkait dengan pencapaian sasaran pokok (impact), fokus prioritas terkait dengan pencapaian outcome dan kegiatan prioritas terkait dengan pencapaian output. Pada tingkat K/L, prioritas dan fokus prioritas diterjemahkan melalui program dan kegiatan. Program dalam struktur policy planning berfungsi untuk memberikan rumah bagi kegiatan prioritas pada tingkat K/L, dalam artian setiap kegiatan prioritas selain akan mendukung pencapaian prioritas dan fokus prioritas tertentu juga sekaligus akan mendukung pencapaian sasaran program dalam K/L. Pencapaian fokus prioritas dilaksanakan melalui kegiatan‐kegiatan prioritas, dengan masing‐masing kegiatan prioritas tersebut dapat berada dalam beberapa program‐program yang berbeda di tingkat K/L. Dengan demikian, keberadaan fokus prioritas sekaligus berperan sebagai instrumen koordinasi antara K/L.

8 Setingkat dengan program namun dapat bersifat lintas K/L dan/atau lintas K/L ‐ SKPD



2.2.5 Struktur Manajemen Kinerja Kinerja dalam Arsitektur Program merupakan struktur yang menghubungkan antara sumberdaya dengan hasil atau sasaran perencanaan, serta merupakan instrumen untuk merancang, memonitor dan melaporkan pelaksanaan anggaran. Kerangka penyusunan kinerja dimulai dari “apa yang ingin diubah” (impact) yang kemudian membutuhkan rumusan “apa yang akan dicapai” (outcome) guna mewujudkan perubahan yang diinginkan. Selanjutnya, untuk mencapai outcome diperlukan rumusan mengenai “apa yang dihasilkan” (output), dan untuk menghasilkan output tersebut diperlukan “apa yang akan digunakan”. Secara konseptual, bagan informasi kinerja dapat dilihat pada Diagram II‐2. Diagram II2 Bagan Informasi Kinerja DAMPAK (IMPACT)

Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome

Apa yang ingin diubah

HASIL (OUTCOME)

Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output

Apa yang ingin dicapai

KELUARAN (OUTPUT)

Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan

Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa)

KEGIATAN

Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan

Apa yang dikerjakan

INPUT

Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output

Apa yang digunakan dalam bekerja

Dalam restrukturisasi program dan kegiatan, pendekatan manajemen kinerja yang akan diterapkan terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu: (i) Kinerja pada tingkat Kabinet dan (ii) Kinerja pada tingkat K/L. Terkait dengan struktur informasi kinerja, tingkat kinerja yang akan disusun terdiri dari impact, outcome, dan output.



Berdasarkan hal tersebut di atas, Struktur Manajemen Kinerja akan terdiri atas: A. Akuntabilitas pada tingkat perencanaan kebijakan (tingkat Kabinet/Pemerintah), memuat informasi kinerja yaitu: (i) Impact (sasaran pokok); (ii) Outcome (kinerja fokus prioritas), dan (iii) Output (kinerja kegiatan prioritas). Sasaran pokok (impact) merupakan kinerja dari prioritas, outcome fokus prioritas merupakan kinerja dari fokus prioritas dan output kegiatan prioritas merupakan kinerja dari kegiatan prioritas. Outcome fokus prioritas merupakan kinerja hasil yang harus dicapai oleh satu atau beberapa K/L yang terkait dengan pencapaian kinerja prioritas. B. Akuntabilitas pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (K/L), memuat informasi kinerja yaitu: (i) Impact (misi/sasaran K/L); (ii) Outcome (kinerja program); dan (iii) Output (kinerja kegiatan). Misi/sasaran K/L (impact) merupakan kinerja yang ingin dicapai K/L, outcome program merupakan kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon 1A, dan output kegiatan merupakan kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon 2. Pencapaian misi/sasaran K/L (impact) dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program‐program (outcome) yang ada di dalam K/L, dan pencapaian kinerja program (outcome) dipengaruhi oleh pencapaian dari kinerja kegiatan‐kegiatannya (output).

2.3

INDIKATOR KINERJA Indikator merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja (impact, outcome, dan output) baik di tingkat Kabinet/Pemerintah ataupun di tingkat K/L. Pengukuran kinerja memerlukan penetapan



indikator‐indikator yang sesuai dan terkait dengan informasi kinerja (impact, outcome, dan output). 2.3.1 Kriteria Penyusunan Indikator Kinerja Penyusunan indikator kinerja, perlu untuk mempertimbangkan kriteria sebagai berikut: 1. Relevant: indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi; 2. Welldefined: definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan; 3. Measurable : indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga.

Indikator Kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit Contoh Indikator Kuantitas : Jumlah penumpang internasional yang masuk melalui pelabuhan udara dan pelabuhan laut.

Indikator Kualitas menggambarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasi tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan) Contoh Indikator Kualitas : Proporsi kedatangan penumpang internasional yang diproses melalui imigrasi dalam waktu 30 menit.

Indikator Harga mencerminkan kelayakan biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja. Contoh Indikator Harga: Biaya pemrosesan imigrasi per penumpang.

4. Appropriate: indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja 5. Reliable: indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja;



6. Verifiable: memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator; 7. Costeffective: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data. Selanjutnya, definisi masing‐masing indikator kinerja berdasarkan Struktur Manajemen Kinerja pada Arsitektur Program dijabarkan sebagai berikut: A. Indikator Kinerja pada (Perencanaan Kebijakan)

tingkat

Kabinet/Pemerintah

Indikator impact/Indikator kinerja prioritas impact pada tingkat Perencanaan Kebijakan merupakan kinerja dari prioritas. Pencapaian kinerjannya diukur menggunakan indikator impact/indikator kinerja prioritas. Contoh: Prioritas Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan, kinerja yang diharapkan adalah meningkatnya taraf kesejahteraan penduduk dengan indikator kinerja prioritas antara lain prosentase angka kemiskinan nasional.

Indikator outcome/Indikator kinerja fokus prioritas Outcome pada tingkat Perencanaan Kebijakan merupakan kinerja dari fokus prioritas. Pencapaian kinerjanya diukur menggunakan indikator outcome/indikator kinerja fokus prioritas. Contoh: • Fokus Prioritas Perlindungan Sosial, kinerja yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas perlindungan sosial dengan indikator kinerja fokus prioritas antara lain prosentase penduduk miskin mendapatkan pelayanan dasar, • Fokus Prioritas Pemberdayaan Masyarakat, kinerja yang diharapkan adalah meningkatnya kemandirian masyarakat miskin dengan indikator kinerja fokus prioritas antara lain prosentase penduduk miskin yang



mampu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan, dan • Fokus Prioritas Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Kecil, kinerja yang diharapkan adalah meningkatnya produktivitas dan kemampuan daya saing usaha kecil dengan indikator kinerja fokus prioritas antara lain prosentase usaha kecil memiliki akses pemasaran produk.

Indikator output/Indikator kinerja kegiatan prioritas Output pada tingkat Perencanaan Kebijakan merupakan kinerja dari kegiatan prioritas. Pencapaian kinerjanya diukur mengunakan indikator output/indikator kinerja kegiatan prioritas. Contoh: Fokus Prioritas Perlindungan Sosial diwujudkan melalui: • Kegiatan prioritas Jamkesmas, kinerja yang diharapkan dari kegiatan prioritas ini adalah meningkatnya cakupan layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan indikator kinerja kegiatan prioritas antara lain prosentase penduduk miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, dan • Kegiatan prioritas raskin, kinerja yang diharapkan dari kegiatan prioritas ini adalah meningkatnya cakupan layanan bahan pangan yang layak bagi penduduk miskin dengan indikator kinerja kegiatan prioritas antara lain prosentase penduduk miskin memperoleh akses bahan makanan pokok, • Dsb.

B. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (K/L)

Indikator impact/Indikator kinerja K/L (misi/sasaran K/L) Impact pada tingkat K/L merupakan kinerja dari misi/sasaran K/L. Pencapaian kinerjanya diukur menggunakan indikator impact/Indikator kinerja K/L.



Contoh: Misi K/L adalah Peningkatan Taraf Kesehatan Masyarakat, kinerja yang diharapkan adalah meningkatnya taraf kesehatan penduduk dengan indikator kinerja K/L antara lain angka harapan hidup, dsb.

Indikator outcome/Indikator kinerja program Outcome pada tingkat K/L merupakan kinerja dari program. Pencapaian kinerjanya diukur menggunakan indikator outcome/indikator kinerja program. Contoh: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat, kinerja yang diharapkan adalah meningkatnya jumlah, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan indikator kinerja program antara lain prosentase pemerataan pemenuhan layanan kesehatan, prosentase layanan kesehatan memenuhi standar pelayanan minimum bidang kesehatan.

Indikator output/Indikator kinerja kegiatan Output pada tingkat K/L merupakan kinerja dari kegiatan. Pencapaian kinerjanya diukur menggunakan indikator output/indikator kinerja kegiatan. Contoh: Kegiatan Jamkesmas, kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya cakupan layanan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, dengan indikator kinerja kegiatan antara lain prosentase penduduk miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.

2.3.2 Target Indikator Kinerja Target kinerja disusun setelah indikator kinerja ditetapkan. Target kinerja menunjukkan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh K/L, program, dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam menetapkan target kinerja perlu diperhatikan standar kinerja yang dapat diterima (benchmarking). Salah satu cara menentukan standar kinerja adalah dengan mengacu kepada tingkat kinerja institusi/negara lain yang sejenis sebagai perwujudan best practices.



Standar kinerja dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada awal siklus perencanaan (dapat dilakukan pada tahap perencanaan strategis atau awal tahun anggaran). Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Kriteria dalam menentukan target kinerja menggunakan pendekatan “SMART”, yaitu: 1. Specific: sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas; 2. Measurable: target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya; 3. Achievable: target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada; 4. Relevant: mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; dan 5. Time Bond: waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan. 2.3.3 Informasi Indikator Kinerja Masing‐masing indikator kinerja, selanjutnya harus dilengkapi dengan informasi indikator kinerja. Informasi indikator kinerja dalam kerangka pengukuran kinerja terdiri atas: 1. Nama indikator: mengidentifikasi nama dan kategori indikator (indikator outcome, output atau mainstreaming); 2. Tujuan/kepentingan: menjelaskan apa yang ingin dicerminkan dari sebuah indikator dan mengapa itu penting; 3. Metode penghitungan: menggambarkan cara penghitungan indikator (jika indikator yang digunakan merupakan hasil perhitungan dari data/informasi yang dikumpulkan); 4. Tipe penghitungan: mengidentifikasi sifat indikator kinerja (bersifat kumulatif atau non‐kumulatif);



5. Indikator baru: mengidentifikasi indikator baru atau indikator lama yang berubah sasaran kinerjanya dibanding tahun sebelumnya; 6. Kinerja yang diharapkan: mengidentifikasikan tingkat dan arah kinerja yang diharapkan; 7. Standar indikator: mengidentifikasi standar kinerja yang dapat diterima (benchmark); 8. Penanggungjawab indikator: mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam pendefinisian, analisis data, interpretasi dan pelaporan indikator; 9. Pengelola data indikator: mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam memastikan data indikator telah terkumpul dan tersedia sesuai jadwal; 10. Waktu pelaksanaan pengumpulan data indikator: tanggal yang ditetapkan untuk memulai pengumpulan data indikator; 11. Jadwal pelaporan: mengidentifikasi jadwal pelaporan indikator (apakah dilaporkan pertigabulan, persemester atau pertahun); 12. Sumber pengumpulan data: menggambarkan darimana data/informasi didapat dan bagaimana pengumpulannya; dan 13. Hambatan pengumpulan data: mengidentifikasi hambatan pengumpulan data/informasi terkait pengukuran kinerja.



BAB III PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang disusun harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit organisasi K/L bersangkutan, disamping itu perlu disadari juga bahwa program dan kegiatan yang disusun merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan perencanaan kebijakan (policy planning) pada tingkat Kabinet/Pemerintah. Berdasarkan hal ini, kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan harus didasarkan dalam rangka pencapaian kinerja dampak (impact) dari tingkat perencanaan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian prioritas pada tingkat Kabinet/Pemerintah dan/atau dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran strategis K/L pada tingkat K/L. Kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan diturunkan berdasarkan Logic Model Theory (lihat penjelasan pada sub Bab 2.3). Pengembangan kerangka pikir akan menjadi arah dalam penyusunan program dan kegiatan pada masing‐masing K/L. Secara garis besar, penyusunan program dan kegiatan dalam rangka penyusunan RPJMN 2010‐2014 dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut: 1. Tahap Penyusunan Program; 2. Tahap Penyusunan Kegiatan; dan 3. Tahap Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

B a b I I I P e n y u s u n a n P r o g r a m d a n K e g i a t a n | 19


Dalam proses penyusunan program dan kegiatan, proses penyusunan kinerja merupakan critical point yang harus diperhatikan dan dilakukan dengan cermat. Pendekatan penyusunan kinerja menggunakan “Logic Model” dimulai dari tingkat impact diturunkan pada tingkat outcomes dan kemudian pada tingkat outputs akan memudahkan dalam perencanaan dan pengelolaan informasi.

Tahapan serta alur pikir penyusunan program dan kegiatan dapat dilihat pada bagan III.1 dan III.2 berikut ini.



Diagram III1 Bagan Tahapan Penyusunan Program dan Kegiatan



Diagram III2 Bagan Alir Penyusunan Program dan Kegiatan



3.1

PENYUSUNAN PROGRAM

3.1.1 Pertimbangan Penyusunan Program Pertimbangan penyusunan program terdiri atas: 1. Program harus disusun dalam kerangka strategis nasional Dalam penyusunan program harus sudah memperhitungkan bahwa program yang akan digunakan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan nasional. Program yang akan digunakan harus dapat menggambarkan kontribusi dari pelaksanaan pemerintahan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional. Setiap K/L dalam menyusun program harus dapat menunjukkan kontribusi program‐program yang akan digunakan dalam pencapaian kerangka strategis nasional. 2. Program harus jelas penanggung jawabnya. Setiap program harus secara jelas dapat menunjukan hasil (outcome) yang akan dicapai dan unit organisasi yang bertanggung jawab atas pencapaian kinerjanya. Berdasarkan prinsip akuntabilitas organisasi, satu program hanya dimiliki oleh satu penanggung jawab yaitu unit Eselon 1A di bawah K/L. Dalam penyusunan program setiap unit organisasi didalam K/L harus dilibatkan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab atas pencapaian kinerja program. 3. Program harus dapat dijabarkan ke dalam kegiatan Kegiatan merupakan kumpulan tindakan yang ditujukan untuk pencapaian sasaran program, sehingga dalam penyusunan program harus dapat diuraikan kegiatan‐kegiatan yang nanti akan memberikan kontribusi dalam pencapaian kinerja program. Hubungan program dan kegiatan merupakan hubungan hirarki yang menunjukan bahwa satu kegiatan hanya terkait dengan satu program, dan satu program dapat dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan.



4. Program harus didefinisikan sebagai cara untuk mendukung prioritas Adanya keinginan untuk mengkaitkan program dengan prioritas kebijakan secara luas menunjukan pentingnya kejelasan hubungan antara sumber daya yang digunakan program dengan hasil kebijakan yang telah ditentukan. Dalam menyusun program harus mempertimbangkan pilihan‐ pilihan dalam pelaksanaannya apakah secara teknis dapat dilakukan atau tidak. Dalam diskusi penentuan prioritas kebijakan akan lebih baik apabila program dalam penyusunannya sudah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. 5. Program harus terintegrasi dalam manajemen anggaran yang berbasis kinerja secara luas. Pertanggungjawaban untuk melaksanakan setiap program harus sejalan dengan pemberian anggaran, yaitu dengan menunjukkan kejelasan hubungan antara anggaran dengan kinerja yang dihasilkan oleh program tersebut. 6. Program harus memasukkan seluruh sumber pendanaan Untuk pembiayaan secara penuh terhadap sebuah program mensyaratkan bahwa seluruh sumber pendanaan baik yang bersifat belanja rutin, belanja pembangunan maupun pos pembiayaan harus diperhitungkan menjadi satu kesatuan. Hal ini ditujukan untuk memudahkan dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan program terhadap alokasi yang dibutuhkannya.



3.1.2 Definisi dan Jenis Program 3.1.2.1 Definisi Program Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi kegiatan‐kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Selanjutnya, program ditetapkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: A. Program Teknis, merupakan program‐program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal). Contoh: Program Jembatan

Pembangunan/Peningkatan

Jalan

dan

B. Program Generik, merupakan program‐program yang digunakan oleh beberapa unit Eselon 1A yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Contoh: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Departemen Pekerjaan Umum 3.1.2.2 Program Teknis Program Teknis yang akan disusun harus mempertimbangkan hal‐ hal sebagai berikut: 1. Program Teknis disusun berdasarkan kelompok karakteristik K/L, sebagai berikut: a. Kelompok Lembaga Tinggi Negara

Program‐Program Teknis dilaksanakan oleh organisasi Lembaga Tinggi Negara.

Program‐Program Teknis disesuaikan dengan lingkup kewenangan berdasarkan peraturan perundang‐ undangan yang terkait dengan fungsi Lembaga Tinggi Negara. Dengan demikian, jumlah Program Teknis



ditentukan sesuai lingkup kewenangan dari Lembaga Tinggi Negara tersebut. Diagram III3 Bagan Arsitektur Program Bagi Lembaga Tinggi Negara

b. Kelompok Departemen

1 (satu) unit Eselon 1A yang bersifat pelayanan eksternal akan menggunakan 1 (satu) Program Teknis;

1 (satu) unit Eselon 1A bersifat pelayanan eksternal dimungkinkan untuk dapat melaksanakan lebih dari 1 (satu) Program Teknis dengan menunjukkan justifikasi dan/atau pertimbangan kuat yang mendasarinya, yaitu antara lain berkenaan dengan aspek: (i) Kompleksitas pelaksanaan kegiatan‐kegiatannya, dan (ii) Besaran anggaran yang dikelola oleh unit organisasi yang bersangkutan.



Diagram III4 Bagan Arsitektur Program Bagi Departemen

c. Kelompok Kementerian Koordinator

Negara

dan

Kementerian

Disarankan untuk 1 (satu) Program Teknis digunakan oleh seluruh unit Eselon 1A di dalam Kementerian Negara dan Kementerian Koordinator dengan catatan indikator kinerja masing‐masing unit Eselon 1A muncul dalam indikator kinerja program; dan

Apabila dikehendaki untuk dapat melaksanakan lebih dari 1 (satu) Program Teknis, perlu ditunjukkan justifikasi dan/atau pertimbangan kuat yang mendasarinya, yaitu antara lain berkenaan dengan aspek: (i) Kompleksitas pelaksanaan kegiatan‐kegiatannya, dan (ii) Besaran anggaran yang dikelola oleh unit organisasi yang bersangkutan.



Diagram III5 Bagan Arsitektur Program Bagi Kementerian Negera dan Kementerian Koordinator

d. Kelompok Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan Lembaga Non‐Struktural.

LPND dan Lembaga Non‐Struktural menggunakan 1 (satu) Program Teknis untuk Lembaganya.



Diagram III6 Bagan Arsitektur Program Bagi LPND dan Lembaga NonStruktural

2. Program Teknis harus dapat mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon 1A; 3. Nomenklatur Program Teknis bersifat unique/khusus (tidak duplikatif) untuk masing‐masing unit organisasi pelaksananya; 4. Program Teknis harus dapat dievaluasi pencapaian kinerjanya berdasarkan periode waktu tertentu; dan 5. Program Teknis dilaksanakan dalam periode waktu jangka menengah, dengan perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi.



3.1.2.3 Program Generik Program Generik untuk unit organisasi pelayanan internal ditetapkan sebagaimana pada tabel berikut: Tabel III1. ProgramProgram Generik Unit Organisasi Bersifat Pelayanan Internal Usulan Program Tahun 20102014 Sekretariat 1. 1. Program Dukungan Manajemen Dan Jenderal Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (ditambahkan nama K/L bersangkutan) 2. Menampung kegiatan yang berada dalam Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, Program 3. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dan Program Peningkatan Pelayanan Publik 4. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (ditambahkan nama K/L bersangkutan) Menampung kegiatan bersifat fisik berupa pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pelayanan internal sesuai dengan tupoksi kesektretariatan jenderal Inspektorat Program Peningkatan Program Pengawasan Dan Peningkatan jenderal Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur (ditambahkan nama Akuntabilitas Aparatur K/L bersangkutan) Negara Menampung kegiatan‐kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas aparatur secara internal Badan 1. Program Penelitian dan Program Penelitan dan Pengembangan sejenis Pengembangan IPTEK (ditambahkan nama K/L bersangkutan) Badan 2. Program Peningkatan Menampung kegiatan penelitian dan Litbang Kapasitas Iptek Sistem pengembangan dalam K/L Produksi 3. Program Penguatan Kelembagaan IPTEK 4. Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK Badan 1. Program Pengelolaan Program Pendidikan dan Pelatihan sejenis Sumber Daya Manusia Aparatur (ditambahkan nama K/L Badan Aparatur bersangkutan) Diklat SDM 2. Program Pendidikan Menampung kegiatan‐kegiatan dalam K/L Kedinasan pendidikan dan pelatihan bagi SDM aparatur Instansi

Variasi Program Tahun 2008 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



Program Generik yang akan disusun harus mempertimbangkan hal‐ hal sebagai berikut: 1. Masing‐masing Program Generik dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi K/L setingkat unit Eselon 1A yang bersifat memberikan pelayanan internal; 2. Nomenklatur Program Generik dijadikan unique dengan ditambahkan nama K/L dan/atau dengan membedakan kode program; dan 3. Program Generik ditujukan untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis. 3.1.3 LangkahLangkah Penyusunan Program Penyusunan program ini terdiri atas 4 (empat) langkah, yaitu: 1. Identifikasi visi, misi, dan sasaran strategis K/L; 2. Identifikasi kinerja K/L dan indikator kinerja K/L; 3. Penyusunan indikator kinerja program (outcome); dan 4. Penamaan program. Diagram III7 Langkah Penyusunan Program

3.1.3.1 Identifikasi Visi, Misi, dan Sasaran Strategis K/L Identifikasi visi, misi dan sasaran strategis K/L merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja pemerintah. Identifikasi visi, misi dan sasaran strategis K/L bertujuan untuk menentukan kinerja dan/atau bentuk pelayanan apa yang akan dicapai oleh K/L.



Dalam rangka restrukturisasi program dan kegiatan, informasi mengenai visi, misi dan sasaran strategis K/L dapat mengacu kepada Dokumen Renstra K/L 2005‐2009 atau dokumen perencanaan jangka menengah lainnya yang sesuai. 3.1.3.2 Identifikasi Kinerja K/L dan Indikator Kinerja K/L A. Identifikasi Kinerja K/L Kinerja K/L merupakan rumusan pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis K/L. Rumusan kinerja K/L diperoleh dari proses identifikasi visi, misi dan sasaran strategis K/L. Hasil identifikasi kinerja K/L, selanjutnya diisikan ke dalam Form 1 (Formulir Penyusunan Program dan Kegiatan) pada kolom Kinerja K/L. Perlu diperhatikan bahwa kinerja K/L yang dicantumkan dalam Form 1 adalah kinerja K/L yang pencapaiannya sesuai dengan Tupoksi unit Eselon 1A bersangkutan. B. Identifikasi Indikator Kinerja K/L Indikator kinerja K/L di dalam struktur manajemen kinerja merupakan indikator dampak (impact) yang terkait dengan pencapaian kinerja K/L. Indikator kinerja K/L harus dapat mendorong tercapainya kinerja K/L (visi, misi dan sasaran strategis K/L). Hasil identifikasi indikator kinerja K/L, selanjutnya diisikan ke dalam Form 1 (Formulir Penyusunan Program dan Kegiatan) pada kolom indikator kinerja K/L. Perlu diperhatikan bahwa indikator kinerja K/L yang dicantumkan dalam Form 1 adalah indikator kinerja yang pencapaiannya sesuai dengan Tupoksi unit Eselon 1A bersangkutan.



3.1.3.3 Penyusunan Indikator Kinerja Program (Outcome) A. Outcome Program Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan‐kegiatan dalam satu program. Outcome dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat unit Eselon 1A. 1 Kriteria rumusan outcome program adalah sebagai berikut: 1. Mencerminkan sasaran kinerja unit Eselon 1A sesuai dengan visi, misi dan tupoksinya; 2. Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L (visi, misi dan sasaran strategis K/L); dan 3. Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu. B. Indikator Kinerja Program Indikator kinerja program merupakan ukuran pencapaian outcome/kinerja program. Kriteria penyusunan indikator outcome/indikator kinerja program adalah sebagai berikut: 1. Indikator kinerja program harus memenuhi Kriteria Penyusunan Indikator Kinerja (lihat sub Bab 2.2.3); dan 2. Indikator‐indikator kinerja program harus dapat mendorong tercapainya outcome program yang telah ditetapkan.

1 Outcome dalam Struktur Manajemen Kinerja terbagi menjadi 2 bagian, yaitu outcome pada tingkat

kinerja Kabinet dan outcome pada tingkat kinerja K/L. Pada tingkat Kabinet, outcome merupakan kinerja fokus prioritas yang harus dicapai oleh satu atau beberapa K/L yang terkait dengan pencapaian kinerja Prioritas. Sedangkan pada tingkat K/L, outcome merupakan kinerja program dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran strategis K/L (Kinerja K/L).



Metode pemilihan indikator kinerja program dapat dibagi berdasarkan sumber ketersediaan dan pengumpulan data, yaitu: 1. Kelompok data/informasi tersedia Indikator kinerja program dapat disusun dengan menggunakan indikator yang sudah tersedia seperti contoh; (i) IPM (Indeks Pembangunan Manusia), (ii) APK (Angka Partisipasi Kasar), (iii) APM (Angka Partisipasi Murni) dan (iv) IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) dimana data pengukuran pencapaian kinerjanya telah tersedia/dilakukan pengumpulan dan penghitungannnya oleh instansi lain sehingga K/L bersangkutan dapat data ini secara langsung. Penggunaan indikator kinerja program model ini memberikan keuntungan antara lain dalam pertimbangan biaya pada proses pengumpulan dan penghitungan data pencapaian kinerjanya. 2. Kelompok data/informasi dikumpulkan sendiri oleh K/L bersangkutan Data pengukuran pencapaian kinerja program dikumpulkan dan dilakukan penghitungannya secara mandiri oleh masing‐masing K/L bersangkutan. Kelompok indikator ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: a. Indikator kinerja program berasal dari indikator kinerja kegiatan terpenting. Indikator kinerja program merupakan satu/lebih indikator kinerja kegiatan terpenting yang diangkat menjadi indikator kinerja program. b. Indikator kinerja program merupakan gabungan (secara komposit) dari indikator‐indikator kinerja kegiatannya. Perhitungan indeks komposit dapat diperoleh dengan membobot indikator‐indikator kinerja kegiatan‐nya. c. Indikator kinerja program merupakan indikator survei penilaian pencapaian kinerja program. Berkaitan dengan metode ini, perlu diperhatikan bahwa indikator‐indikator kinerja kegiatan yang dipilih harus dapat menghasilkan output kegiatan yang mendorong tercapainya outcome program, meskipun dalam penyusunannya indikator kinerja



kegiatan tidak terkait secara langsung dengan indikator kinerja program. Hasil penyusunan indikator kinerja program selanjutnya diisikan ke dalam Form 1 (Formulir Penyusunan Program dan Kegiatan) pada kolom indikator kinerja program (outcome). Indikator kinerja program harus dilengkapi dengan detail informasi kinerja. Lembar Isian Informasi Kinerja Program dapat dilihat pada Form 3A. Dalam upaya penyusunan indikator kinerja program, perlu mempertimbangkan dan/atau menelaah Tupoksi unit Eselon 1A pelaksananya dan/atau dapat juga berfokus antara lain pada; (i). Efisiensi, (ii). Efektivitas, (iii). Hasil, (iv). Pelanggan, (v). Karyawan, dan (vi). Gabungan diantaranya. 3.1.3.4 Penamaan Program. Penamaan program harus mempertimbangkan hal‐hal sebagai berikut: 1. Nama program teknis harus dapat mencerminkan pelaksanaan dari Tupoksi unit Eselon 1A terkait; 2. Nama program teknis harus bersifat unique/khusus (tidak duplikatif) untuk masing‐masing organisasi pelaksananya; dan 3. Nama program generik agar tidak bersifat duplikatif dilakukan dengan menambahkan nama K/L pada 5 (lima) kategori program generik yang telah ditetapkan sebelumnya (lihat tabel III.1). Contoh: Nama program untuk Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan akan menjadi Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Departemen Kesehatan.



3.2

PENYUSUNAN KEGIATAN

3.2.1 Definisi dan Jenis Kegiatan Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat unit Eselon 2 yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Dalam restrukturisasi program dan kegiatan, setiap unit Eselon 2 memiliki akuntabilitas kinerja untuk 1 (satu) kegiatan. Berdasarkan jenisnya, Kegiatan tersebut dapat berupa: A. Kegiatan Teknis Kegiatan teknis dapat berupa: a. Kegiatan prioritas nasional, yaitu kegiatan‐kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian sasaran nasional. Kegiatan prioritas nasional harus memenuhi kriteria‐kriteria sebagai berikut, antara lain:

Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;

Merupakan kegiatan yang mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;

Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya;

Memiliki ukuran kinerja yang spesifik, tegas dan terukur sehingga dapat secara langsung dipantau manfaatnya terhadap masyarakat; dan

Realistis untuk dilaksanakan dan dapat diselesaikan sesuai dengan target jangka waktu yang telah ditetapkan.

Rumusan kegiatan prioritas nasional yang telah ditetapkan, selanjutnya ditambahkan kepada unit Eselon 2 yang sesuai



untuk melaksanakannya, tentunya dengan juga memperhatikan kontribusi output kegiatan prioritas nasional ini terhadap outcome program pada tingkat unit Eselon 1A. b. Kegiatan prioritas K/L, yaitu kegiatan‐kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian kinerja K/L. Kegiatan prioritas K/L memiliki target kinerja yang lebih besar daripada kegiatan teknis non‐prioritas. Dalam pelaksanaannya, kegiatan prioritas K/L dapat berubah menjadi kegiatan teknis non‐prioritas sesuai dengan adanya perubahan kebijakan pada tingkat K/L. Dengan adanya perubahan ini, target kinerja kegiatan (output) akan ditetapkan pada tingkat baseline‐nya. c. Kegiatan teknis non‐prioritas, merupakan kegiatan‐kegiatan dengan output spesifik dan mencerminkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Tupoksi Satuan Kerja (Satker) namun bukan termasuk dalam kategori prioritas. Target kinerja kegiatan (output) teknis non‐prioritas ditetapkan pada baseline‐nya, atau pada target kinerja dasar/minimal yang dapat dihasilkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan teknis non‐prioritas dapat berubah menjadi kegiatan prioritas K/L sesuai dengan adanya perubahan kebijakan pada tingkat K/L. Dengan adanya perubahan ini, target kinerja output kegiatan akan ditambah disesuaikan dengan kebijakan yang mendasari perubahan ini. B. Kegiatan Generik Merupakan kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit unit Eselon 2 yang memiliki karakteristik sejenis. Sebagai contoh adalah kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga.



3.2.1.1 Kegiatan Teknis (Kegiatan Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas K/L dan Kegiatan Teknis NonPrioritas) Kegiatan teknis yang akan disusun harus mempertimbangkan hal‐ hal sebagai berikut: 1. 1 (satu) unit organisasi K/L setingkat Eselon 2 yang bersifat memberikan pelayanan eksternal akan menggunakan 1 (satu) kegiatan teknis termasuk kegiatan yang dilaksanakan melalui mekanisme Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; Dalam rangka Perencanaan Kebijakan (yang terdiri dari prioritas, fokus prioritas, dan kegiatan prioritas), dapat terjadi bahwa kegiatan teknis tidak dapat dicerminkan secara langsung pada kegiatan unit Eselon 2 yang berdasarkan Tupoksi sesuai Pendekatan Akuntabilitas Kinerja. Untuk kasus seperti ini, unit Eselon 2 yang bersangkutan dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) kegiatan. 2. Kegiatan Teknis yang disusun harus dapat mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon 2 terkait; 3. Nomenklatur kegiatan teknis bersifat unique/khusus (tidak duplikatif) untuk masing‐masing unit Eselon 2 pelaksananya; 4. Kegiatan teknis harus dapat dievaluasi pencapaian kinerjanya berdasarkan periode waktu tertentu; dan 5. Kegiatan teknis dilaksanakan dalam periode waktu jangka menengah, dengan perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi. 3.2.1.2 Kegiatan Generik Kegiatan generik yang akan disusun harus mempertimbangkan hal‐ hal sebagai berikut: 1. Kegiatan generik dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi K/L setingkat unit Eselon 2 yang bersifat memberikan pelayanan internal; dan 2. Nomenklatur kegiatan generik dijadikan unique dengan menambahkan nama unit Eselon 2 dan/atau dengan membedakan kode kegiatan sesuai dengan Tupoksinya.



Rumusan kegiatan bagi unit organisasi vertikal K/L di daerah akan ditetapkan sebagai berikut: • Unit vertikal K/L didaerah untuk melaksanakan 6 (enam) kewenangan pusat akan memiliki rumusan kegiatan tersendiri, yaitu: 1) Unit vertikal berada dibawah unit Eselon 1A teknis (pelayanan eksternal) dan bersifat pelayanan langsung akan memiliki 1 (satu) kegiatan teknis untuk seluruh unit organisasi vertikal sejenis. Contoh: seluruh Kantor Pelayanan Pajak akan memiliki 1 (satu) kegiatan tersendiri dibawah Dirjen Pajak. 2) Unit vertikal berada dibawah unit Eselon 1A teknis (pelayanan eksternal) namun bersifat memberikan pembinaan kepada unit‐unit pelayanan langsung dibawahnya (dibatasi hanya sampai pada organisasi di tingkat provinsi) akan memiliki 1 (satu) kegiatan teknis untuk seluruh unit organisasi vertikal sejenis. Contoh: seluruh Kanwil Pajak akan memiliki 1 (satu) kegiatan tersendiri dibawah Dirjen Pajak. 3) Unit vertikal bersifat perpanjangan pelaksanaan tupoksi organisasi K/L di daerah (mis: Kanwil Agama, Kantor Kejati, dll) akan memiliki 1 (satu) kegiatan untuk seluruh organisasi vertikalnya (dibatasi hanya sampai pada organisasi di tingkat provinsi) dan ditempatkan dibawah Sekjen organisasi terkait. Contoh: seluruh Kanwil Agama akan memiliki 1 (satu) kegiatan tersendiri dibawah Sekjen DEPAG. 4) Unit vertikal yang langsung berada dibawah K/L dan bersifat memberikan playanan langsung akan memiliki 1 (satu) kegiatan teknis untuk seluruh unit organisasi vertikal yang sejenis. Contoh: seluruh Kandep Agama, KUA dan Pendidikan Keislaman (MAN, MIN, dan MTsN) masingmasing akan memiliki 1 (satu) kegiatan tersendiri dibawah Sekjen DEPAG. • Unit vertikal K/L didaerah untuk melaksanakan selain 6 (enam) kewenangan pusat, bersifat memberikan pelayanan langsung dan berada dibawah unit Eselon 1A teknis (pelayanan eksternal) akan memiliki 1 (satu) kegiatan teknis untuk seluruh organisasi vertikalnya. Contoh: seluruh UPT pengelolaan sungaisungai besar akan memiliki 1 (satu) kegiatan teknis tersendiri di bawah Dirjen Sumber Daya Air.

3.2.2 LangkahLangkah Penyusunan Kegiatan Tahap kedua ini terdiri atas 2 (dua) langkah utama yaitu; (i) Penyusunan indikator kinerja kegiatan (output) serta (ii) Penamaan Kegiatan.



Diagram III8 Langkah Penyusunan Kegiatan

3.2.2.1 Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan (Output) A. Output Kegiatan Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan‐kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program dan/atau outcome fokus prioritas. Output merupakan kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat unit Eselon 2. Kriteria rumusan output kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Mencerminkan sasaran kinerja unit Eselon 2 sesuai dengan tupoksinya; 2. Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur; 3. Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome program dan/atau outcome fokus prioritas dalam rangka pelaksanaan Perencanaan Kebijakan; dan 4. Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu. B. Indikator Kinerja Kegiatan Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur pencapaian output/kinerja kegiatan.



Kriteria penyusunan indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Indikator kinerja kegiatan harus memenuhi kriteria penyusunan indikator kinerja (lihat sub Bab 2.2.3); 2. Indikator‐indikator kinerja kegiatan harus dapat mendorong tercapainya output kegiatan yang telah ditetapkan; dan 3. Indikator kinerja kegiatan dapat disusun menjadi: a. Indikator kuantitas, b. Indikator kualitas, atau c. Indikator harga. Hasil penyusunan indikator kinerja kegiatan selanjutnya diisikan kedalam Form 1 (Formulir Penyusunan Program dan Kegiatan) pada kolom output dan indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan harus dlengkapi dengan detail informasi kinerja. Lembar Isian Informasi Kinerja Kegiatan dapat dilihat pada Formulir 3B. Dalam upaya penyusunan indikator kinerja kegiatan, perlu mempertimbangkan dan/atau menelaah Tupoksi unit Eselon 2 pelaksananya. 3.2.2.2 Penamaan Kegiatan Penamaan Kegiatan harus mempertimbangkan hal‐hal sebagai berikut: 1. Nama kegiatan harus dapat mencerminkan pelaksanaan dari Tupoksi unit Eselon 2 terkait; 2. Nama kegiatan harus bersifat unique/khusus (tidak duplikatif) untuk masing‐masing organisasi pelaksananya; dan 3. Pemberian nama kegiatan generik agar tidak bersifat duplikatif dilakukan dengan menambahkan nama unit Eselon 2 terkait.



Contoh: Nama kegiatan untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak akan menjadi Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

3.3

REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tahap ketiga ini merupakan langkah terakhir penyusunan program untuk melihat rekapitulasi program dan kegiatan yang telah disusun. Lembar Rekapitulasi Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Formulir 2.



BAB IV PENUTUP Usulan program dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) disusun berdasarkan pedoman penyusunan program dan kegiatan ini. Penilaian pencapaian target kinerja program dan kegiatan akan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi program sebagaimana ketentuan perundang‐undangan yang berlaku. Kerangka monitoring dan evaluasi program dan kegiatan akan dikembangkan berdasarkan indikator dan target kinerja, desain serta pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun oleh masing‐ masing K/L.

B a b I V P e n u t u p | 43

LAMPIRAN 1 FORMULIRFORMULIR

FORMULIR 1.

LEMBAR KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA : UNIT ESELON 1 : VISI : MISI : KINERJA K/L (IMPACT)

TUPOKSI (1) Tugas Pokok : Fungsi : 1. 2. 3.

(2)

UNIT ESELON 2

(3)

USULAN PROGRAM (5)

Outcome “.........................”(berisikan uraian outcome) Indikator : 1. 2. 3.

: TUPOKSI (1)

Tugas Pokok: Fungsi : 1. 2. 3.

INDIKATOR KINERJA K/L

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) (4)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (2) Output “..................................................” (berisikan uraian output) Indikator : (indikator dapat disusun dalam bentuk kuantitas, kualitas atau harga) 1. 2. 3.

USULAN KEGIATAN (3)

FORMULIR 2.

REKAPITULASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA : UNIT ESELON 1 : TUGAS POKOK : FUNGSI : INDIKATOR KINERJA PROGRAM USULAN PROGRAM (OUTCOME) (1) (2) 1. Outcome: “.......................”(berisikan uraian outcome) Indikator : 1. 2. 3.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN USULAN KEGIATAN (OUTPUT) (3) (4) Output : 1. “..........................”(berisikan uraian output) Indikator : (indikator dapat disusun dalam bentuk kuantitas, kualitas atau harga) 1. 2. 3. Output : 2. “..........................”(berisikan uraian output) Indikator : (indikator dapat disusun dalam bentuk kuantitas, kualitas atau harga) 1. 2. 3. Dst..... Dst.....

UNIT ESELON 2 (5) 1.

2.

Dst.....

FORMULIR 3.A. INFORMASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM INFORMASI INDIKATOR KINERJA 1.

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

(1) NAMA INDIKATOR Mengidentifikasi nama dan kategori indikator (jika indikator outcome juga merupakan indikator mainstreaming diberi tanda/keterangan) TUJUAN / KEPENTINGAN Menjelaskan apa yang ingin dicerminkan dari sebuah indikator dan mengapa itu penting METODE PENGHITUNGAN Menggambarkan cara penghitungan indikator (jika indikator yang digunakan merupakan hasil perhitungan dari data/informasi yang dikumpulkan) TIPE PENGHITUNGAN Mengidentifikasi sifat indikator kinerja (bersifat kumulatif atau non‐ kumulatif) INDIKATOR BARU Mengidentifikasi indikator baru atau indikator lama yang berubah sasaran kinerjanya dibanding tahun sebelumnya KINERJA YANG DIHARAPKAN Mengidentifikasikan tingkat dan arah kinerja yang diharapkan STANDAR INDIKATOR Mengidentifikasi standar kinerja yang dapat diterima (benchmark) PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR Mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam pendefinisian, analisis data, interpretasi dan pelaporan indikator PENGELOLA DATA INDIKATOR Mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam

FORM ISIAN (2)

INFORMASI INDIKATOR KINERJA

10. 11. 12. 13.

memastikan data indikator telah terkumpul dan tersedia sesuai jadwal WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR Tanggal yang ditetapkan untuk memulai pengumpulan data indikator JADWAL PELAPORAN Mengidentifikasi apakah indikator dilaporkan per‐tigabulan, persemester atau pertahun SUMBER/PENGUMPULAN DATA Menggambarkan darimana data/informasi didapat dan bagaimana pengumpulannya HAMBATAN PENGUMPULAN DATA Mengidentifikasi hambatan pengumpulan data/informasi terkait pengukuran kinerja

FORM ISIAN

FORMULIR 3.B. INFORMASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INFORMASI INDIKATOR KINERJA 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

FORM ISIAN

(1) NAMA INDIKATOR Mengidentifikasi nama dan kategori indikator (jika indikator output juga merupakan indikator mainstreaming diberi tanda/keterangan) TUJUAN / KEPENTINGAN Menjelaskan apa yang ingin dicerminkan dari sebuah indikator dan mengapa itu penting METODE PENGHITUNGAN Menggambarkan cara penghitungan indikator (jika indikator yang digunakan merupakan hasil perhitungan dari data/informasi yang dikumpulkan) TIPE PENGHITUNGAN Mengidentifikasi sifat indikator kinerja (bersifat kumulatif atau non‐ kumulatif) INDIKATOR BARU Mengidentifikasi indikator baru atau indikator lama yang berubah sasaran kinerjanya dibanding tahun sebelumnya KINERJA YANG DIHARAPKAN Mengidentifikasikan tingkat dan arah kinerja yang diharapkan STANDAR INDIKATOR Mengidentifikasi standar kinerja yang dapat diterima (benchmark) PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR Mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam pendefinisian, analisis data, interpretasi dan pelaporan indikator PENGELOLA DATA INDIKATOR Mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam memastikan data indikator telah terkumpul dan tersedia sesuai

(2)

INFORMASI INDIKATOR KINERJA jadwal 10. WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR Tanggal yang ditetapkan untuk memulai pengumpulan data indikator 11. JADWAL PELAPORAN Mengidentifikasi apakah indikator dilaporkan per‐tigabulan, persemester atau pertahun 12. SUMBER/PENGUMPULAN DATA Menggambarkan darimana data/informasi didapat dan bagaimana pengumpulannya 13. HAMBATAN PENGUMPULAN DATA Mengidentifikasi hambatan pengumpulan data/informasi terkait pengukuran kinerja

FORM ISIAN

FORMULIR 4.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (TAHUN 2009) (2)

KEGIATAN (TAHUN 2009)

No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PEMETAAN USULAN KEGIATAN TAHUN 2009 DAN KEGIATAN PRJMN 20102014

(1)

INDIKATOR KINERJA USULAN KEGIATAN RPJMN 2010‐2014 (4)

USULAN KEGIATAN RPJMN 2010‐2014 (3)

LAMPIRAN 2 PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1. LEMBAR KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA : Isi dengan nama K/L yang mengusulkan program NAMA UNIT ESELON 1 : Isi dengan nama unit Eselon 1 yang bertanggung jawab mengusulkan program VISI : Isi dengan visi unit Eselon 1 A MISI : Isi dengan misi unit Eselon 1 A

TUPOKSI (1) Tugas Pokok: Isi dengan Tugas Eselon 1 berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku Fungsi: Isi dengan Fungsi Eselon 1 berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku

KINERJA K/L (IMPACT) (2) Isi kinerja K/L yang pencapaiannya sesuai dengan tupoksi unit Eselon 1A

INDIKATOR KINERJA K/L (3) Isi indikator kinerja K/L yang pencapaiannya sesuai dengan tupoksi unit Eselon 1A

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) (4) Isi dengan uraian outcome beserta indikator kinerja programnya Metode penyusunan indikator kinerja program dapat dilihat pada Bab III Subbab 3.1.3.3 Penyusunan Indikator kinerja program Indikator Program Generik dapat menggunakan contoh indikator yang ada pada Lampiran 4

USULAN PROGRAM (5) Isi nomenklatur program Jenis dan jumlah Program disesuaikan dengan kategori K/L (lihat Bab III sub Bab 3.1.2 mengenai Definisi dan Jenis Program, lihat juga sub Bab 3.1.2.3 mengenai Nomenklatur Program Generik)

Catatan: Kinerja K/L dan indikatornya dapat dilihat dalam dokumen Renstra K/L 2005 – 2009 dan/atau dokumen perencanaan jangka menengah lainnya yang terkait. Pada kolom 2, cukup diisikan sasaran strategis K/L yang pencapaiannya sesuai tupoksi unit Eselon 1A Pada kolom 3, cukup diisikan indikator kinerja K/L yang pencapaiannya sesuai dengan tupoksi unit Eselon 1A

NAMA UNIT ESELON 2

: Isi dengan nama unit Eselon 2 yang mengusulkan kegiatan

TUPOKSI (1) Tugas Pokok: Isi dengan Tugas Pokok Eselon 2 berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku Fungsi: Isi dengan Fungsi Eselon 2 berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku

INDIKATOR KINERJA KEGITAN (OUTPUT) (2) Isi dengan uraian output beserta indikator kegiatannya Indikator kinerja kegiatan dapat disusun kedalam indikator kuantitas, indikator kualitas atau indikator harga.

USULAN KEGIATAN (3) Isi nomenklatur kegiatan Jenis kegiatan mengacu pada sifat dari unit Eselon 2, apakah bersifat pelayanan internal (mis: Sesditjen) atau bersifat pelayanan eksternal (Ditjen) (Lihat Bab III sub Bab 3.2.1 mengenai Definisi dan Jenis Kegiatan)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 2. REKAPITULASI PEYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA : Isi dengan nama K/L yang mengusulkan program UNIT ESELON 1 : Isi dengan nama unit Eselon 1 yang bertanggung jawab mengusulkan program TUGAS POKOK : Isi dengan tugas pokok unit Eselon 1 berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku FUNGSI : Isi dengan fungsi unit Eselon 1 berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku

USULAN PROGRAM (1) Isi dengan nomenklatur program yang diusulkan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) (2) Isi dengan uraian outcome beserta indikator kinerja programnya Metode penyusunan indikator kinerja program dapat dilihat pada Bab III Subbab 3.1.3.3 Penyusunan Indikator kinerja program Indikator Program Generik dapat menggunakan contoh indikator yang ada pada Lampiran 4

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (3) Isi dengan uraian output beserta indikator kegiatannmya Indikator kinerja kegiatan dapat disusun kedalam indikator kuantitas, indikator kualitas atau indikator harga.

USULAN KEGIATAN

UNIT ESELON 2

(4) Isi nomenklatur kegiatan yang diusulkan Jenis kegiatan mengacu pada sifat dari unit Eselon 2, apakah bersifat pelayanan internal (mis: Sesditjen) atau bersifat pelayanan eksternal (Ditjen) (Lihat Bab III sub Bab 3.2.1 mengenai Definisi dan Jenis Kegiatan)

(5) Isi dengan unit Eselon 2 yang menjadi penanggungjawab kegiatan yang diusulkan

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 3. A. INFORMASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM INFORMASI INDIKATOR KINERJA 1.

2. 3.

4.

5.

6. 7.

(1) NAMA INDIKATOR Mengidentifikasi nama dan kategori indikator (jika indikator outcome juga merupakan indikator mainstreaming diberi tanda/keterangan) TUJUAN / KEPENTINGAN Menjelaskan apa yang ingin dicerminkan dari sebuah indikator dan mengapa itu penting METODE PENGHITUNGAN Menggambarkan cara penghitungan indikator (jika indikator yang digunakan merupakan hasil perhitungan dari data/informasi yang dikumpulkan) TIPE PENGHITUNGAN Mengidentifikasi sifat indikator kinerja (bersifat kumulatif atau non‐kumulatif)

INDIKATOR BARU Mengidentifikasi indikator baru atau indikator lama yang berubah sasaran kinerjanya dibanding tahun sebelumnya KINERJA YANG DIHARAPKAN Mengidentifikasikan tingkat dan arah kinerja yang diharapkan STANDAR INDIKATOR Mengidentifikasi standar kinerja yang dapat

FORM ISIAN (2) Isi nama indikator yang diusulkan dan sebutkan kategori indikator tersebut apakah merupakan indikator mainstreaming atau bukan. Isi dengan tujuan/kepentingan dari indikator yang diusulkan Isi dengan cara/metode penghitungan yang digunakan dalam penyusunan indikator. Isi dengan keterangan “KUMULATIF” jika pencapaian indikator dihitung secara kumulatif dalam periode tertentu (mis: 3 tahunan/5 tahunan) Isi dengan keterangan “NONKUMULATIF” jika pencapaian indikator dihitung secara parsial (mis: pencapaian tahun x, tidak berpengaruh terhadap pencapaian tahun x1 atau x+1) Isi dengan keterangan “BARU” jika indikator belum ada sebelumnya atau indikator lama yang disempurnakan Isi dengan keterangan ”LAMA” jika indikator tersebut tetap Isi Target Kinerja yang diharapkan disertai penjelasan/keterangan arah kinerjanya (mis: semakin besar semakin baik atau sebaliknya). Isi standar kinerja (benchmark) pencapaian Target Kinerja yang diacu (jika ada)

INFORMASI INDIKATOR KINERJA 8.

9.

10.

11. 12. 13.

diterima (benchmark) PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR Mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam pendefinisian, analisis data, interpretasi dan pelaporan indikator PENGELOLA DATA INDIKATOR Mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam memastikan data indikator telah terkumpul dan tersedia sesuai jadwal WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR Tanggal yang ditetapkan untuk memulai pengumpulan data indikator JADWAL PELAPORAN Mengidentifikasi apakah indikator dilaporkan per‐ tigabulan, persemester atau pertahun SUMBER/PENGUMPULAN DATA Menggambarkan darimana data/informasi didapat dan bagaimana pengumpulannya HAMBATAN PENGUMPULAN DATA Mengidentifikasi hambatan pengumpulan data/informasi terkait pengukuran kinerja

FORM ISIAN Isi dengan unit organisasi penanggungjawab dalam pendefinisian, analisis data, interpretasi dan pelaporan indikator Isi dengan unit organisasi penanggungjawab pengumpulan dan penyediaan data indikator Isi dengan waktu memulai pengumpulan indikator

Isi dengan jadwal pelaporan indikator Isi dengan sumber data/informasi indikator serta cara pengumpulannya Isi dengan kemungkinan hambatan yang akan dihadapi dalam pengumpulan data atau informasi terkait dengan pengukuran kinerja

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 3.B. INFORMASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INFORMASI INDIKATOR KINERJA 1.

2. 3.

4.

5.

6. 7.

(1) NAMA INDIKATOR Mengidentifikasi nama dan kategori indikator (jika indikator output juga merupakan indikator mainstreaming diberi tanda/keterangan) TUJUAN / KEPENTINGAN Menjelaskan apa yang ingin dicerminkan dari sebuah indikator dan mengapa itu penting METODE PENGHITUNGAN Menggambarkan cara penghitungan indikator (jika indikator yang digunakan merupakan hasil perhitungan dari data/informasi yang dikumpulkan) TIPE PENGHITUNGAN Mengidentifikasi sifat indikator kinerja (bersifat kumulatif atau non‐kumulatif)

INDIKATOR BARU Mengidentifikasi indikator baru atau indikator lama yang berubah sasaran kinerjanya dibanding tahun sebelumnya KINERJA YANG DIHARAPKAN Mengidentifikasikan tingkat dan arah kinerja yang diharapkan STANDAR INDIKATOR

FORM ISIAN (2) Isi nama indikator yang diusulkan dan sebutkan kategori indikator tersebut apakah merupakan indikator mainstreaming atau bukan. Isi dengan tujuan/kepentingan dari indikator yang diusulkan Isi dengan cara/metode penghitungan yang digunakan dalam penyusunan indikator.

Isi dengan keterangan “KUMULATIF” jika pencapaian indikator dihitung secara kumulatif dalam periode tertentu (mis: 3 tahunan/5 tahunan) Isi dengan keterangan “NONKUMULATIF” jika pencapaian indikator dihitung secara parsial (mis: pencapaian tahun x, tidak berpengaruh terhadap pencapaian tahun x1 atau x+1) Isi dengan keterangan “BARU” jika indikator belum ada sebelumnya atau indikator lama yang disempurnakan Isi dengan keterangan ”LAMA” jika indikator tersebut tetap Isi Target Kinerja yang diharapkan disertai penjelasan/keterangan arah kinerjanya (mis: semakin besar semakin baik atau sebaliknya). Isi standar kinerja (benchmark) pencapaian Target Kinerja yang diacu (jika


8.

9.

10.

11. 12. 13.

Mengidentifikasi standar kinerja yang dapat diterima (benchmark) PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR Mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam pendefinisian, analisis data, interpretasi dan pelaporan indikator PENGELOLA DATA INDIKATOR Mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam memastikan data indikator telah terkumpul dan tersedia sesuai jadwal WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR Tanggal yang ditetapkan untuk memulai pengumpulan data indikator JADWAL PELAPORAN Mengidentifikasi apakah indikator dilaporkan per‐ tigabulan, persemester atau pertahun SUMBER/PENGUMPULAN DATA Menggambarkan darimana data/informasi didapat dan bagaimana pengumpulannya HAMBATAN PENGUMPULAN DATA Mengidentifikasi hambatan pengumpulan data/informasi terkait pengukuran kinerja

FORM ISIAN ada) Isi dengan unit organisasi penanggungjawab dalam pendefinisian, analisis data, interpretasi dan pelaporan indikator Isi dengan unit organisasi penanggungjawab pengumpulan dan penyediaan data indikator Isi dengan waktu memulai pengumpulan indikator

Isi dengan jadwal pelaporan indikator Isi dengan sumber data/informasi indikator serta cara pengumpulannya Isi dengan kemungkinan hambatan yang akan dihadapi dalam pengumpulan data atau informasi terkait dengan pengukuran kinerja

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 4. PEMETAAN KEGIATAN TAHUN 2009 DAN USULAN KEGIATAN RPJMN 20102014 No

KEGIATAN (TAHUN 2009) (1) Isi dengan kegiatan prioritas K/L yang terdapat di catatan kaki dalam Pagu Indikatif dan Sementara

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (TAHUN 2009) (2) Isi dengan indikator kegiatan prioritas K/L yang terdapat di catatan kaki dalam Pagu Indikatif dan Sementara

INDIKATOR KINERJA USULAN KEGIATAN RPJMN 2010‐2014 (3) (4) Isi dengan usulan kegiatan yang Isi dengan usulan indikator dapat berupa penjabaran kinerja kegiatan dan/atau penggabungan dan/atau kegiatan yang sama dengan kegiatan prioritas pada tahun 2008 USULAN KEGIATAN RPJMN 2010‐2014

LAMPIRAN 3 CONTOH PENGISIAN FORMULIR

FORMULIR 1. LEMBAR KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIT ESELON 1 : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI VISI : Terwujudnya sistem pendidikan tinggi yang berkualitas tinggi, menjamin akses bagi semua calon peserta didik yang memenuhi persyaratan mutu akademik, dan memiliki otonomi yang dapat menjamin terselenggaranya kegiatan akademik yang efisien dan berkualitas MISI : 1. Peningkatan daya saing bangsa, otonomi pengelolaan pendidikan tinggi 2. Peningkatan kesehatan organisasi penyelenggaran pendidikan tinggi 3. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi INDIKATOR KINERJA K/L USULAN TUPOKSI INDIKATOR KINERJA K/L KINERJA PROGRAM (IMPACT) PROGRAM (OUTCOME) (1) (2) (3) (4) (5) Tugas Pokok: Pemerataan dan • Memperluas daya tampung Meningkatnya kualifikasi dan PENDIDIKAN Merumuskan dan perluasan akses kompetensi akademik, TINGGI perguruan tinggi melaksanakan kebijakan dan pendidikan ketenagaan pendidikan tinggi, • Memperluas kesempatan standarisasi teknis di bidang pengembangan penelitian serta belajar pada perguruan pendidikan tinggi kelembagaan pendidikan tinggi tinggi yang lebih yang diukur dari: dititikberatkan pada Fungsi: 1. APK jenjang pendidikan program‐program 1. Penyiapan perumusan tinggi politeknik, pendidikan kebijakan di bidang 2. APK PT/PTA Vokasi tinggi vokasi dan profesi pendidikan tinggi (D2/D3/D4/ Politeknik) yang berorientasi lebih 2. Pelaksanaan kebijakan di 3. Jumlah Progam Studi besar pada penerapan bidang pendidikan tinggi Perguruan Tinggi masuk teknologi tepat guna untuk 3. Penyusunan standar, norma, 100 besar Asia, 500 besar kebutuhan dunia kerja. pedoman, kriteria, dan Dunia Peningkatan • Mendorong jumlah Progam prosedur di bidang 4. % Dosen bersertifikasi mutu, relevansi Studi Perguruan Tinggi

TUPOKSI

KINERJA K/L (IMPACT)

INDIKATOR KINERJA K/L

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) sesuai kualifikasi akademik jenjang pendidikan tinggi 5. % Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta sehat

USULAN PROGRAM

pendidikan tinggi dan daya saing masuk dalam100 besar PT 4. Pembinaan dan di Asia atau 500 besar pengembangan pendidikan dunia. tinggi sesuai perkembangan • Meningkatkan kompetensi ilmu pengetahuan, teknologi, pendidik dan tenaga dan seni kependidikan 5. Pemberian bimbingan teknis Penguatan Tata • Mewujudkan perguruan dan evaluasi di bidang Kelola, tinggi yang memiliki pendidikan tinggi Akuntabilitas, keleluasaan dalam Pelaksanaan urusan dan Citra Publik pelayanan pendidikan administrasi Direktorat tinggi yang bermutu secara Jenderal sehat dan akuntabel Catatan: Depdiknas termasuk dalam kategori Departemen, dan Direktorat Pendidikan Tinggi termasuk dalam unit organisasi pelayanan eksternal. Kinerja K/L di atas diperoleh dari Renstra K/L Depdiknas yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan Tupoksi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Indikator Kinerja K/L di atas merupakan indikator yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan Tupoksi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Penyusunan indikator outcome dapat menggunakan satu atau gabungan beberapa cara penyusunan indikator kinerja outcome

UNIT ESELON 2 : DIREKTORAT AKADEMIK TUPOKSI

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)

USULAN KEGIATAN

(6)

(7)

(8)

Tugas Pokok: Melaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang akademik Fungsi: 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan akademik 2. Penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pembinaan akademik 3. Pembinaan dan pengembangan wawasan dan kemampuan akademik mahasiswa 4. Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang pembinaan akademik 5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat

Pelayanan akademik jenjang pendidikan tinggi yang berkualitas: Indikator: Jumlah beasiswa pendidikan, bantuan belajar serta beasiswa daerah konflik dan bencana yang diberikan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Jumlah Program Studi di Perguruan Tinggi yang Akreditasi A/B Prosentase beasiswa pendidikan, bantuan belajar serta beasiswa daerah konflik dan bencana yang diberikan terhadap jumlah mahasiswa miskin pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Peningkatan Indeks Prestasi Akademik mahasiswa (IPK) secara signifikan setiap tahun ajaran Lama waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan Rasio keluaran terhadap jumlah mahasiswa (enrollmment) secara keseluruhan Rata‐rata waktu studi dinilai dari angka kelulusan tepat waktu Besarnya jumlah beasiswa yang diterima setiap mahasiswa penerima beasiswa

PENINGKATAN PEMBINAAN AKADEMIK PERGURUAN TINGGI

UNIT ESELON 2 : DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TUPOKSI (6) Tugas Pokok: Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Fungsi: 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Pengelolaan sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 4. Pembinaan dan pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 5. Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (7) Jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diukur dari: Indikator: Prosentase penelitian yang terpublikasi pada jurnal akademis Internasional Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil penelitian dinilai dari client feedback (survei) Biaya rata‐rata pelaksanaan kegiatan penelitian Biaya survey kepuasan masyarakat terhadap hasil penelitian

USULAN KEGIATAN (8) PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIT ESELON 2 : DIREKTORAT KETENAGAAN TUPOKSI (6) Tugas Pokok: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang ketenagaan perguruan tinggi Fungsi: 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang ketenagaan perguruan tinggi 2. Pembinaan karir dan pengembangan kompetensi ketenagaan perguruan tinggi 3. Pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi 4. Pembinaan pendidikan profesi calon pendidik dan tenaga kependidikan 5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketenagaan perguruan tinggi 6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (7) Jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi jenjang perguruan tinggi Indikator : Rasio jumlah guru besar terhadap jumlah dosen yang ada pada Perguruan Tinggi Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa. % Dosen bersertifikasi sesuai kualifikasi akademik jenjang pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta) Biaya sertifikasi dosen Biaya beasiswa dosen

USULAN KEGIATAN (8) PENINGKATAN PEMBINAAN KETENAGAAN PERGURUAN TINGGI

UNIT ESELON 2 : DIREKTORAT KELEMBAGAAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (6) (7) Tugas Pokok: Jumlah kelembagaan perguruan tinggi memperoleh Sertifikasi Melaksanakan penyiapan bahan perumusan Standar Mutu (iso 9001; 2000) kebijakan, pembinaan, pengembangan, Indikator : pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan Jumlah dan ragam Program Studi yang sesuai dengan evaluasi di bidang kelembagaan perguruan tinggi. kebutuhan dalam lingkup Perguruan Tinggi Ketersediaan bahan bacaan wajib mata kuliah mencapai Fungsi: 80% dari mata kuliah yang ditawarkan perguruan tinggi. 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Layanan kepustakaan sekurang‐kurangnya mencapai 40 bidang kelembagaan perguruan tinggi. jam per minggu. 2. Penyiapan perumusan standar, norma, % Perguruan Tinggi memperoleh peningkatan status pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang (Berbadan Hukum Perguruan Tinggi Negeri dan Berbadan kelembagaan perguruan tinggi. Hukum Perguruan Tinggi Swasta). 3. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan, Biaya pembinaan kelembagaan perguruan tinggi kegiatan kemahasiswaan, fasilitasi perbantuan kepada perguruan tinggi, kerjasama dan pemberdayaan perguruan tinggi. 4. Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang kelembagaan perguruan tinggi. 5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat TUPOKSI

USULAN KEGIATAN (8) PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI

UNIT ESELON 2 : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (6) (7) Tugas Pokok: Dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif Indikator: serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Jumlah dokumen dan laporan keuangan atas pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat keuangan dan kepegawaian Direktorat Jenderal Jenderal. Tingkat ketepatan waktu penyelesaian laporan Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di rencana, dan program Pendidikan Tinggi lingkungan Direktorat Jenderal Kerja sama dalam lingkup Direktorat Jenderal yang Fungsi: berkelanjutan serta dalam jangka waktu yang ditargetkan 1. Koordinasi pelaksanaan tugas Direktorat Biaya minimum operasional organisasi Jenderal; 2. Pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian Direktorat Jenderal; 3. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, hukum dan perundang‐undangan serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal; 4. Pengkoordinasian penyusunan bahan informasi dan hubungan masyarakat bidang Pendidikan Tinggi; 5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal. TUPOKSI

USULAN KEGIATAN (8) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA

FORMULIR 2. REKAPITULASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

UNIT ESELON 1 TUGAS POKOK FUNGSI

: DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi : 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi 3. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pendidikan tinggi 4. Pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan tinggi Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM (OUTPUT) (OUTCOME) PENDIDIKAN Meningkatnya Pelayanan akademik jenjang pendidikan tinggi yang TINGGI kualifikasi dan berkualitas: kompetensi akademik, Indikator: ketenagaan pendidikan Jumlah beasiswa pendidikan, bantuan belajar serta tinggi, pengembangan beasiswa daerah konflik dan bencana yang penelitian serta diberikan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) kelembagaan Jumlah Program Studi di Perguruan Tinggi yang pendidikan tinggi yang Akreditasi A/B diukur dari: Prosentase beasiswa pendidikan, bantuan belajar 1. APK jenjang serta beasiswa daerah konflik dan bencana yang pendidikan tinggi diberikan terhadap jumlah mahasiswa miskin pada 2. APK PT/PTA Vokasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) (D2/D3/D4/ Peningkatan Indeks Prestasi Akademik mahasiswa Politeknik) (IPK) secara signifikan setiap tahun ajaran 3. Jumlah Progam Studi USULAN PROGRAM

USULAN KEGIATAN PENINGKATAN PEMBINAAN AKADEMIK PERGURUAN TINGGI

UNIT ESELON 2 DIREKTORAT AKADEMIK

USULAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Perguruan Tinggi masuk 100 besar Asia, 500 besar Dunia 4. % Dosen bersertifikasi sesuai kualifikasi akademik jenjang pendidikan tinggi 5. % Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta sehat


USULAN KEGIATAN

UNIT ESELON 2

Lama waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan Rasio keluaran terhadap jumlah mahasiswa (enrollmment) secara keseluruhan Rata‐rata waktu studi dinilai dari angka kelulusan tepat waktu Besarnya jumlah beasiswa yang diterima setiap mahasiswa penerima beasiswa Jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diukur dari: Indikator: Prosentase penelitian yang terpublikasi pada jurnal akademis Internasional Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil penelitian dinilai dari client feedback (survei) Biaya rata‐rata pelaksanaan kegiatan penelitian Biaya survey kepuasan masyarakat terhadap hasil penelitian

PENGEMBANGAN DIREKTORAT PENELITIAN DAN KETENAGAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi jenjang perguruan tinggi Indikator : Rasio jumlah guru besar terhadap jumlah dosen yang ada pada Perguruan Tinggi Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa. % Dosen bersertifikasi sesuai kualifikasi akademik jenjang pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi

PENINGKATAN PEMBINAAN KETENAGAAN PERGURUAN TINGGI

DIREKTORAT KETENAGAAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

USULAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta) Biaya sertifikasi dosen Biaya beasiswa dosen Jumlah kelembagaan perguruan tinggi memperoleh Sertifikasi Standar Mutu (iso 9001; 2000) Indikator : Jumlah dan ragam Program Studi yang sesuai dengan kebutuhan dalam lingkup Perguruan Tinggi Ketersediaan bahan bacaan wajib mata kuliah mencapai 80% dari mata kuliah yang ditawarkan perguruan tinggi. Layanan kepustakaan sekurang‐kurangnya mencapai 40 jam per minggu. % Perguruan Tinggi memperoleh peningkatan status (Berbadan Hukum Perguruan Tinggi Negeri dan Berbadan Hukum Perguruan Tinggi Swasta). Biaya pembinaan kelembagaan perguruan tinggi

Dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas Indikator: Jumlah dokumen dan laporan keuangan atas pelaksanaan keuangan dan kepegawaian Direktorat Jenderal Tingkat ketepatan waktu penyelesaian laporan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal

USULAN KEGIATAN

PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI

UNIT ESELON 2

DIREKTORAT KELEMBAGAAN

DUKUNGAN SEKRETARIAT MANAJEMEN DIREKTORAT DAN DUKUNGAN JENDERAL TEKNIS LAINNYA

USULAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)


Kerja sama dalam lingkup Direktorat Jenderal yang berkelanjutan serta dalam jangka waktu yang ditargetkan Biaya minimum operasional organisasi

USULAN KEGIATAN

UNIT ESELON 2

FORMULIR 3.A. INFORMASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM NO 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

8.


FORM ISIAN

NAMA INDIKATOR Mengidentifikasi nama dan kategori indikator (indikator outcome, jika juga merupakan indikator mainstreaming diberi tanda) TUJUAN / KEPENTINGAN Menjelaskan apa yang ingin dicerminkan dari sebuah indikator dan mengapa itu penting METODE PENGHITUNGAN Menggambarkan cara penghitungan indikator (jika indikator yang digunakan merupakan hasil perhitungan dari dasar informasi yang dikumpulkan) TIPE PENGHITUNGAN Merupakan indikator kinerja yang bersifat kumulatif atau non‐ kumulatif INDIKATOR BARU Mengidentifikasi indikator baru atau indikator lama yang berubah sasaran kinerjanya dibanding tahun sebelumnya KINERJA YANG DIHARAPKAN Mengidentifikasikan tingkat dan arah kinerja yang diharapkan STANDAR INDIKATOR Mengidentifikasi kinerja yang dapat diterima (benchmark)

Progam Studi Perguruan Tinggi yang masuk 100 besar Asia, 500 besar Dunia/Akreditasi Internasional

PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR Mengidentifikasi tanggungjawab secara individu atau organisasi mengenai definisi, analisis data, interpretasi dan pelaporan yang terkait dengan indikator

Untuk mengukur tingkat kualitas/daya saing Perguruan Tinggi Indonesia di tingkat Asia/Dunia Membandingkan terhadap standar internasional (Rasio Dosen (% S3, % Guru Besar), % Lulusan, Jumlah Penelitian per dosen, rentang waktu studi mahasiswa) Non‐Kumulatif Lama Terpenuhi Standar internasional Semakin besar semakin baik Nilai standar internasional Rasio Dosen 80% S3 Jumlah lulusan 90% Jumlah penelitian per dosen pertahun (1 penelitian) Rentang waktu studi mahasiswa S1 (4,5 tahun) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

NO 9. 10. 11. 12. 13.

INFORMASI INDIKATOR KINERJA PENGELOLA DATA INDIKATOR Mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam pengumpulan dan penyediaan data indikator sesuai jadwal WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR Tanggal yang ditetapkan untuk memulai pengumpulan data indikator JADWAL PELAPORAN Mengidentifikasi apakah indikator dilaporkan per‐tigabulan, persemester atau pertahun SUMBER/PENGUMPULAN DATA Menggambarkan darimana informasi didapat dan bagaimana pengumpulannya; dan HAMBATAN PENGUMPULAN DATA Mengidentifikasi hambatan pengumpulan data atau informasi, terkait dengan pengukuran kinerja;

FORM ISIAN Direktorat Akademik Direktorat Kelembagaan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Awal tahun akademik Per tahun Data base Dikti (meliputi semua data perguruan tinggi negeri, swasta, dan kejuruan) Survey ‐

FORMULIR 3.B. INFORMASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN NO


1.

NAMA INDIKATOR Mengidentifikasi nama dan kategori indikator (indikator output, jika juga merupakan indikator mainstreaming diberi tanda) TUJUAN / KEPENTINGAN Menjelaskan apa yang ingin dicerminkan dari sebuah indikator dan mengapa itu penting METODE PENGHITUNGAN Menggambarkan cara penghitungan indikator (jika indikator yang digunakan merupakan hasil perhitungan dari dasar informasi yang dikumpulkan) TIPE PENGHITUNGAN Merupakan indikator kinerja yang bersifat kumulatif atau non‐ kumulatif INDIKATOR BARU Mengidentifikasi indikator baru atau indikator lama yang berubah sasaran kinerjanya dibanding tahun sebelumnya KINERJA YANG DIHARAPKAN Mengidentifikasikan tingkat dan arah kinerja yang diharapkan STANDAR INDIKATOR Mengidentifikasi kinerja yang dapat diterima (benchmark)

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

9.

PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR Mengidentifikasi tanggungjawab secara individu atau organisasi mengenai definisi, analisis data, interpretasi dan pelaporan yang terkait dengan indikator PENGELOLA DATA INDIKATOR Mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam

FORM ISIAN Rata‐rata waktu studi yang ditempuh mahasiswa untuk setiap jenjang Mengetahui rentang waktu studi yang dibutuhkan untuk setiap jenjang dalam menempuh beban kredit di Perguruan Tinggi Rata - rata waktu studi S1 =

∑ rentang waktu studiS1 ∑ mahasiswa S1

sda untuk jenjang D3, D4, S2 dan S3 NON‐KUMULATIF LAMA Semakin kecil semakin baik Rata‐rata rentang waktu kelulusan Nasional 4 tahun 8 bulan Internasional 4 tahun 6 bulan Direktorat Akademik

Direktorat Akademik

NO 10. 11. 12. 13.


FORM ISIAN

pengumpulan dan penyediaan data indikator sesuai jadwal WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR Tanggal yang ditetapkan untuk memulai pengumpulan data indikator JADWAL PELAPORAN Mengidentifikasi apakah indikator dilaporkan per‐tigabulan, persemester atau pertahun SUMBER/PENGUMPULAN DATA Menggambarkan darimana informasi didapat dan bagaimana pengumpulannya HAMBATAN PENGUMPULAN DATA Mengidentifikasi hambatan pengumpulan data atau informasi, terkait dengan pengukuran kinerja

Awal tahun akademik Per semester Data base Dikti (meliputi data dari pendidikan tinggi negeri, swasta, dan kejuruan) ‐

FORMULIR 4. PEMETAAN KEGIATAN TAHUN 2009 DAN USULAN KEGIATAN RPJMN 20102014 INDIKATOR KINERJA NO KEGIATAN (OUTPUT) Program Pendidikan Tinggi 1 Penyediaan Beasiswa 249.231 MHS Untuk Mahasiswa Miskin dan Peningkatan Prestasi Akademik, Serta Bantuan Belajar dan Daerah Konflik dan Bencana KEGIATAN (TAHUN 2009)

2

Peningkatan kualifikasi akademik dosen PT (DN)

17.389 dosen

USULAN KEGIATAN RPJMN 2010‐2014

INDIKATOR KINERJA USULAN KEGIATAN RPJMN 2010‐2014

Program Pendidikan Tinggi Peningkatan Pembinaan Pelayanan akademik jenjang pendidikan tinggi yang Akademik Perguruan berkualitas: Tinggi Indikator: Jumlah beasiswa pendidikan, bantuan belajar serta beasiswa daerah konflik dan bencana yang diberikan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Jumlah Program Studi di Perguruan Tinggi yang Akreditasi A/B Prosentase beasiswa pendidikan, bantuan belajar serta beasiswa daerah konflik dan bencana yang diberikan terhadap jumlah mahasiswa miskin pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Peningkatan Indeks Prestasi Akademik mahasiswa (IPK) secara signifikan setiap tahun ajaran Lama waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan Rasio keluaran terhadap jumlah mahasiswa (enrollmment) secara keseluruhan Rata-rata waktu studi dinilai dari angka kelulusan tepat waktu Besarnya jumlah beasiswa yang diterima setiap mahasiswa penerima beasiswa Peningkatan Pembinaan Jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi Ketenagaan Perguruan dan kompetensi jenjang perguruan tinggi Tinggi Indikator :

INDIKATOR KINERJA USULAN KEGIATAN NO KEGIATAN RPJMN 2010‐2014 (OUTPUT) lanjutan 11.389 dosen dan baru 6.000 dosen 3 Peningkatan 1.500 Orang kualifikasi akademik dosen PT ( LN ) lanjutan 1.000 dosen dan baru 1.500 dosen 4 Tunjangan profesi 12.500 DOSEN dosen 5 Pengembangan 13 PTN Peningkatan Pembinaan bidang keilmuan Kelembagaan Perguruan (Rumah Sakit Tinggi Pendidikan) PTN 6 Pendirian dan 41 POLI Peningkatan Kapasitas Politeknik (15 Poli baru dan penguatan kapasitas untuk 26 poli) Pembangunan 175.000 M2 gedung dan lab baru PT Pengadaan Peralatan 164 Paket Laboratorium PT KEGIATAN (TAHUN 2009)

INDIKATOR KINERJA USULAN KEGIATAN RPJMN 2010‐2014 Rasio jumlah guru besar terhadap jumlah dosen yang ada pada Perguruan Tinggi Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa. % Dosen bersertifikasi sesuai kualifikasi akademik jenjang pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta) Biaya sertifikasi dosen Biaya beasiswa dosen

Jumlah kelembagaan perguruan tinggi memperoleh Sertifikasi Standar Mutu (iso 9001; 2000) Indikator : Jumlah dan ragam Program Studi yang sesuai dengan kebutuhan dalam lingkup Perguruan Tinggi Ketersediaan bahan bacaan wajib mata kuliah mencapai 80% dari mata kuliah yang ditawarkan perguruan tinggi. Layanan kepustakaan sekurang-kurangnya mencapai 40 jam per minggu. % Perguruan Tinggi memperoleh peningkatan status (Berbadan Hukum Perguruan Tinggi Negeri dan Berbadan Hukum Perguruan Tinggi Swasta). Biaya pembinaan kelembagaan perguruan tinggi

LAMPIRAN 4 CONTOH INDIKATOR BAGI PROGRAMPROGRAM GENERIK

INSTANSI Sekretariat Jenderal

USULAN PROGRAM CONTOH INDIKATOR KINERJA PROGRAM *) TAHUN 2010‐2014 Program Dukungan Indikator Kuantitas Manajemen dan Jumlah koordinasi perencanaan kebijakan, Pelaksanaan Tugas program dan kegiatan Teknis Lainnya Jumlah peraturan perundangan yang (ditambahkan nama diselesaikan K/L bersangkutan) Jumlah kegiatan bantuan hukum yang dilaksanakan Jumlah kegiatan KPS Jumlah laporan administrasi keuangan Jumlah kegiatan pemantauan dan evaluasi Indikator Kualitas % koordinasi perencanaan kebijakan, program dan kegiatan sesuai rencana % peraturan perundangan diselesaikan terhadap jumlah penugasan % penyelesaian bantuan hukum yang diselesaikan sesuai penugasan % kegiatan KPS menghasilkan MOU kerjasama investasi % laporan adminstrasi keuangan sesuai kriteria audit % hasil pemantauan dan evaluasi ditindaklanjuti Indikator Harga Biaya rata‐rata koordinasi perencanaan kebijakan, program dan kegiatan Biaya rata‐rata penyelesaian legalisasi peraturan perundang‐undangan Biaya rata‐rata pelaksanaa kegiatan bantuan hukum Biaya rata‐rata penyiapan KPS Biaya rata‐rata pelaksanaan kegiatan monev Program Indikator Kuantitas Peningkatan Sarana Jumlah item sarana dan prasarana dan Prasarana perkantoran dibangun/direhab/ Aparatur ditingkatkan (ditambahkan nama Indikator Kualitas K/L bersangkutan) % pengadaan/pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan per‐item sarana dan prasarana memenuhi syarat‐syarat pengadaan barang dan jasa % pengadaan/pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan per‐item sarana dan prasarana perkantoran memenuhi Standar Pelayanan Minimal % ketersediaan sarana dan prasarana perkatoran terhadap kebutuhan Indikator Harga Biaya pengadaan/pembangunan/

INSTANSI

USULAN PROGRAM TAHUN 2010‐2014

CONTOH INDIKATOR KINERJA PROGRAM *)

rehabilitasi/peningkatan per‐item sarana dan prasarana perkantoran Biaya rata‐rata proses pengadaan barang dan jasa Deviasi harga pasar terhadap harga penawaran per‐item sarana dan prasarana perkantoran Inspektorat Program Indikator Kuantitas Jenderal Pengawasan dan Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan Peningkatan intern pada unsur Departemen untuk Akuntabilitas mewujudkan Good Governance terhadap Aparatur rencana (ditambahkan nama Jumlah proses administrasi dan dukungan K/L bersangkutan) teknis Itjen selesai tepat waktu Jumlah manual pedoman audit yang dihasilkan/diperbaharui Jumlah kegiatan sosialisasi dan diseminasi Pedoman Audit internal Itjen Indikator Kualitas % rekomendasi pengawasan digunakan bagi pengambilan keputusan Pimpinan % proses administrasi dan dukungan teknis Itjen yang transparan dan akuntable % disclaimer terhadap laporan keuangan Departemen % temuan laporan audit internal Departemen ditindaklanjuti Indikator Harga Biaya rata‐rata pelaksanaan kegiatan audit internal Departemen Badan sejenis Program Penelitan Indikator Kuantitas Badan dan Pengembangan Jumlah kegiatan penelitian dan Litbang (ditambahkan nama pengembangan dilaksanakan K/L bersangkutan) Jumlah kerjasama penelitian dengan Universitas dilaksanakan Jumlah teknologi, model, prototype dihasilkan Jumlah teknologi, model, prototype didaftarkan untuk sertifikasi SNI Indikator Kualitas % hasil penelitian dan pengembangan dipublikasikan % produk litbang mendapatkan sertifikasi/standarisasi SNI % hasil penelitian dan pengembangan digunakan sebagai bahan penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimum) Indikator Harga Biaya rata‐rata pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Biaya rata‐rata pemrosesan sertifikasi

INSTANSI

USULAN PROGRAM TAHUN 2010‐2014

CONTOH INDIKATOR KINERJA PROGRAM *)

hasil penelitian Badan sejenis Program Indikator Kuantitas Badan Diklat Pendidikan dan Jumlah kegiatan pelatihan dan SDM Pelatihan Aparatur pengembangan profesi dilaksanakan (ditambahkan nama Jumlah standar kompetensi kerja dan K/L bersangkutan) sertifikasi profesi dihasilkan Jumlah standar kompetensi kerja dan sertifikasi profesi direvisi/diperbaharui Indikator Kualitas % SDM struktural mendapatkan beasiswa pengembangan profesi dan/atau pelatihan berdasarkan kebutuhan jabatan % SDM memiliki standar sertifikasi keahlian Indikator Harga Indeks Harga pelaksanaan pelatihan dalam/luar negeri Indeks Harga tugas belajar dalam/luar negeri *) indikator kinerja program generik ini disusun dengan metode output terpenting, penjelasan lebih detail mengenai metode penyusunan indikator program dapat dilihat pada Bab III subbab 3.1.3.3 Penyusunan Indikator Kinerja Program (outcome)

LAMPIRAN 5 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

Q :

Bagaimana aspek legalitas dari kegiatan restrukturisasi program dan kegiatan? A : Berdasarkan PP 20/2004 tentang RKP, (Pasal 10 ayat 1), K/L harus melakukan evaluasi kinerja program paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan. PP 20/2004 (pasal 10 ayat 2), perubahan terhadap program Kementerian Negara/Lembaga didasarkan atas usulan Menteri/Pimpinan Lembaga setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan harus mendapat persetujuan dari Menteri Perencanaan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Hasil evaluasi secara umum menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang ada saat ini sulit untuk dievaluasi. Oleh karena itu, dalam rangka penyusunan RPJMN 2010‐2014, setiap K/L wajib untuk melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang akan ditindaklanjuti dengan usulan program dan kegiatan melalui restrukturisasi program dan kegiatan. Q : Apakah dengan adanya restrukturisasi program dan kegiatan akan menyebabkan reorganisasi ? A : Restrukturisasi program dan kegiatan menggunakan asumsi Tupoksi Organisasi dan Renstra‐K/L yang ada. Dengan demikian, reorganisasi bukanlah tujuan akhir dari pelaksanaan restrukturisasi program dan kegiatan ini. Apabila dalam pelaksanaan restrukturisasi program dan kegiatan terdapat tumpang tindih tupoksi antara K/L dan/atau antara unit organisasi, K/L dapat mengusulkan reorganisasi untuk unit organisasinya. Reorganisasi dengan memindahkan tupoksi unit tertentu kepada unit lain yang sesuai akan diikuti dengan pemindahan kegiatan dan indikatornya pada unit baru tersebut sehingga prinsip akuntabilitas organisasi dapat diterapkan. Q : Bagaimana menyusun/mengkoordinasikan kegiatan lintas Departemen ? A : Kegiatan yang bersifat lintas departemen akan dikoordinasikan dalam wadah fokus prioritas. K/L dapat mengusulkan fokus prioritas apabila dalam pencapaian suatu sasaran membutuhkan dukungan K/L lain. Fokus prioritas dapat dilaksanakan secara lintas K/L, lintas daerah (Pusat‐Daerah) maupun lintas bidang. Q : Sejauh mana lingkup kewenangan K/L dalam penyusunan usulan program dan kegiatan ? A : Berdasarkan PP 38/2007, pembagian kewenangan/urusan

kepemerintahan terbagi menjadi kewenangan pusat dan daerah. K/L dapat mengusulkan program dan kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangannya dan yang diHargai oleh anggaran K/L bersangkutan. PP 20/2004 tentang RKP, K/L dapat mengusulkan program dan kegiatan yang bersifat: 1. Kerangka regulasi; dan 2. Kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah. Q : Bagaimana rancangan kegiatan dan indikator kinerja untuk unit vertikal didaerah seperti balai/kanwil/satker ? A. Unit vertikal K/L didaerah untuk melaksanakan 6 (enam) A : kewenangan pusat akan memiliki rumusan kegiatan tersendiri, yaitu: 1. Unit vertikal berada dibawah unit Eselon 1A teknis (pelayanan eksternal) dan bersifat pelayanan langsung akan memiliki 1 (satu) kegiatan teknis untuk seluruh unit organisasi vertikal sejenis. Contoh: seluruh Kantor Pelayanan Pajak akan memiliki 1 (satu) kegiatan tersendiri dibawah Dirjen Pajak. 2. Unit vertikal berada dibawah unit Eselon 1A teknis (pelayanan eksternal) namun bersifat memberikan pembinaan kepada unit‐unit pelayanan langsung dibawahnya (dibatasi hanya sampai pada organisasi di tingkat provinsi) akan memiliki 1 (satu) kegiatan teknis untuk seluruh unit organisasi vertikal sejenis. Contoh: seluruh Kanwil Pajak akan memiliki 1 (satu) kegiatan tersendiri dibawah Dirjen Pajak. 3. Unit vertikal bersifat perpanjangan pelaksanaan tupoksi organisasi K/L di daerah (mis: Kanwil Agama, Kantor Kejati, dll) akan memiliki 1 (satu) kegiatan untuk seluruh organisasi vertikalnya (dibatasi hanya sampai pada organisasi di tingkat provinsi) dan ditempatkan dibawah Sekjen organisasi terkait. Contoh: seluruh Kanwil Agama akan memiliki 1 (satu) kegiatan tersendiri dibawah Sekjen DEPAG. 4. Unit vertikal yang langsung berada dibawah K/L dan bersifat memberikan playanan langsung akan memiliki 1 (satu) kegiatan teknis untuk seluruh unit organisasi vertikal yang sejenis. Contoh: seluruh Kandep Agama, KUA dan Pendidikan Keislaman (MAN, MIN, dan MTsN) masingmasing akan memiliki 1 (satu) kegiatan tersendiri dibawah Sekjen DEPAG. B. Unit vertikal K/L didaerah untuk melaksanakan selain 6 (enam) kewenangan pusat, bersifat memberikan pelayanan langsung dan berada dibawah unit Eselon 1A teknis (pelayanan eksternal) akan memiliki 1 (satu) kegiatan teknis untuk seluruh organisasi vertikalnya. Contoh: seluruh UPT pengelolaan sungaisungai besar akan memiliki 1 (satu) kegiatan teknis tersendiri di bawah Dirjen Sumber Daya Air.

Q :

Bagaimana membedakan tingkat kinerja outcome dengan output? A : Indikator kinerja program (outcome) merupakan ukuran kinerja dari “Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output”, sedangkan indikator kinerja kegiatan (output) merupakan ukuran kinerja dari “Apa yang dihasilkan baik berupa barang/jasa”. (Lihat Logic Model Theory sub Bab 2.3 mengenai Indikator Kinerja) Q : Bagaimana menyusun indikator program dan kegiatan? A : Indikator kinerja program disusun menggunakan 3 metode pendekatan, yaitu indeks komposit, output terpenting dan/atau survey. Indikator kinerja kegiatan disusun dalam bentuk Kuantitas, Kualitas atau Harga – Indikator kuantitas (diukur dengan satuan angka dan unit) Contoh : Jumlah penumpang internasional yang masuk melalui pelabuhan udara dan pelabuhan laut – Indikator kualitas (menggambarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasi tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan)) Contoh : Proporsi kedatangan penumpang internasional yang diproses melalui imigrasi dalam waktu 30 menit – Indikator price (mencerminkan kelayakan Harga yang diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja) Contoh : Biaya pemrosesan imigrasi per penumpang Q : Bagaimana keterkaitan kegiatan restrukturisasi program dan kegiatan untuk RPJMN 20102014 dengan Renstra Departemen yang sedang disusun?, Bagaimana menjaga konsistensi program dan kegiatan yang ada di RPJMN dan Renstra, Bagaimana upaya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran? A : Restrukturisasi program dan kegiatan yang dilakukan K/L adalah bagian dari proses penyusunan Rancangan Awal Renstra K/L. Rancangan Awal Renstra merupakan salah satu bahan masukan penyusunan Rancangan RPJMN 2010‐2014. Sehingga program dan kegiatan yang digunakan dalam RPJMN 2010‐2014 harus sama dengan program dan kegiatan dalam Renstra K/L. Demikian juga Kegiatan yang akan digunakan dalam dokumen anggaran (RKA K/L – DIPA) akan menggunakan nomenklatur program dan kegiatan yang sama.

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN KATA PENGANTAR

Recommend Documents