BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501. Website : http://www.orpa.papua.go.id Email : [email protected]

KATA PENGANTAR Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Biro Organisasi dan

Pendayagunaan

aparatur

SETDA

Provinsi

Papua

dapat

menyelesaikan

penyusunan Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun 2014 – 2018. Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua adalah merupakan unsur staf yang melaksanakan fungsi administrasi dan berada dibawah Asisten Bidang Umum SEKDA Provinsi Papua sesuai Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPR Provinsi Papua. Renstra Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua Tahun 2014 – 2018

memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014 – 2018 berdasarkan pendanaan indikatif, dan berada pada tataran misi ke-2 dari visi Gubernur Papua. Selanjutnya Renstra Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Renja dan penetapan (DPA-SKPD) Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua dan Renstra ini disesuaikan dengan penetapan indikator kinerja utama Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renstra ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renstra ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan. Jayapura, 18 Desember 2014 KEPALA BIRO,

DANIEL PAHABOL, S.Pd,MM PEMBINA TINGKAT I NIP. 19630606 198309 1 003 i

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar isi BAB I A. B. C. D. E.

PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Dasar Hukum Kedudukan dan Peranan Renstra Sistematika

................................ ………………………… ………………………… ………………………… …………………………

1 3 4 6 7

BAB II A. B. C. D. E. F. G.

GAMBARAN PELAYANAN Pembentukan Organisasi TUPOKSI Organisasi Susunan Organisasi Susunan Kepegawaian Keadaan Sarana dan Prasarana Kinerja Pelayanan Tantangan Masa Depan

………………………… ………………………… ………………………… ................................ .... ………………………… ………………………… …………………………

9 10 27 28 31 49 49

BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI A. Kondisi Internal ………………………… B. Kekuatan-Kekuatan ………………………… C. Kelemahan-kelemahan …………………..……. D. Peluang ………………… …….. E. Ancaman ………………………… F. Faktor Kunci Keberhasilan ………………………… G. Telaahan Visi dan Misi Gubernur ………………………… H. Telaahan Renstra ………………………… I. Penentuan Isu Strategis …………………………

58 58 63 65 68 69 73 74 74

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN ORGANISASI A. Visi Dan Misi …..……………………. B. Tujuan ………………………… C. Sasaran ………………………… D. Strategi/Kebijakan ………………………… E. Program ………………………… F. Kegiatan …………………………

77 79 81 82 83 83

ii

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI PAPUA

iii

2014-2018

[RENSTRA BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR]

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Penyusunan Rencanan Strategis (Renstra) Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua Tahun 2014-2018, dilaksanakan Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing harus menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan menurut undang-undang tersebut

menjadi

rencana

pembangunan

jangka

panjang,

rencana

pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah untuk rencana kerja Tahunan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pasal 151 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) yang memuat

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi

masyarakat

selanjutnya

direalisasikan

dalam

Rencana Kerja Anggaran SKPD. Renstra digunakan juga sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Oleh karena itu muatan utama Renstra adalah semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Pendaya- gunaan Aparatur

1

2014-2018


dalam konteks akuntabilitas kinerja dan manajerial yang mencakup kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD dan dana dekonsentrasi.

Renstra

akan

menjadi

tolok

pertanggunggjawaban Kepala Biro Organisasi dan PA

ukur

penilaian

pada setiap akhir

tahun anggaran. Biro Organisasi dan Papua yang

Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi

mengemban amanah

untuk

melaksanakan

tugas

pemerintahan di bidang administrasi dan aparatur pemerintahan sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2013 dituntut untuk menjadi pionir (role model) bagi

reformasi Biro Organisasi dan PA

dan membuktikan diri

sebagai organisasi pemerintah yang berkinerja tinggi. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPR Provinsi Papua,

Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur

SETDA Provinsi Papua mempunyai tugas merumuskan bahan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, analisis jabatan serta pendayagunaan aparatur. Namun

demikian hingga

program dan kegiatan yang dilakukan

saat ini berbagai

oleh Biro Organisasi dan PA bisa

dikatakan belum sepenuhnya mampu berkontribusi secara maksimal bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu Biro Organisasi dan PA memandang perlu untuk melakukan pembenahan internal untuk meningkatkan kinerjanya melalui perencanaan strategis yang lebih menjawab tantangan dan kebutuhan organisasi yang konsisten dengan kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah Provinsi Papua dalam lima Tahun mendatang (2014 – 2018). Dalam rangka menyusun rencana strategis yang realistis dan sistematis, hal yang pertama dilakukan adalah analisis

terhadap perubahan

lingkungan strategis. Analisis terhadap kondisi lingkungan strategis ini diarahkan untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, tantangan serta ancaman yang dihadapi Biro Organisasi dan PA upaya meningkatkan peran dan kualitas kinerja instansi. 2

dalam

2014-2018


Seiring

dengan

tuntutan

untuk

mewujudkan

tata

kelola

pemerintahan yang baik, Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberikan mandat dalam pengembangan adminstrasi dan aparatur pemerintahan,

menghadapi berbagai permasalahan organisasi yang

menyebabkan kinerja

Biro Organisasi dan PA belum

optimal.

Secara

umum terdapat dua permasalahan kelembagaan yang dihadapi oleh Biro Organisasi dan PA saat ini, yaitu permasalahan dari sisi internal dan permasalahan dari sisi eksternal. Untuk itu dalam penyusunan renstra Biro Organisasi dan PA dilakukan dengan melibatkan seluruh Pejabat Eselon yang berada dalam lingkungan Biro Organisasi dan PA mengingat Konsep pembangunan bidang aparatur di daerah mencakup aspek yang luas, meliputi penataan, penyempurnaan dan pembaruan serta pendayagunaan unsure

dan

fungsi

manajemen

dan

administrasi

penyelenggaraan

pemerintahan menunju tata pemerintahan yang bersih ( Good Gavernance).

B. MAKSUD DAN TUJUAN UMUM Renstra Biro Organisasi dan

Pendayagunaan Aparatur SETDA

Provinsi Papua disusun dengan maksud menyediakan acuan kerja penyelenggaran pembangunan Biro Organisasi dan PA adalam melaksanakan fungsi administrasi selama rentang waktu lima Tahun kedepan, serta bertujuan untuk: 1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas organisasi. 2. Menjamin komitmen pada program dan kegiatan yang sudah disepakati secara partisipatif dalam organisasi 3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan Tahunan secara kronologis dan berkelanjutan. 4. Menyediakan tolok banding (benchmark) dalam pengukuran kinerja Kepala Biro Organisasi dan PA. 3

2014-2018


5. Identifikasi Visi, Misi dan sasaran strategis yang bertujuan untuk menentukan kinerja dan atau bentuk pelayanan yang akan dicapai; 6. Identifikasi kinerja Biro Organisasi dan PA serta penamaan program yang didasarkan pada keterkaitan antara indikator program out come sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi dan PA serta bersifat unik dan tidak duplikatif pada kegiatan antara masing masing Bagian-Bagian. 7. Mencerminkan sasaran kinerja masing masing Bagian sesuai tupoksi. 8. Ouput Kegiatan Biro Organisasi dan PA bersifat spesifik dan terukur serta dapat mendukung pencapaian outcome program. 9. Output kegiatan masing masing Bagian dapat dievaluasi berdasarkan periode. 10. Perencanaan

kebutuhan

pendanaan

program

merupakan

deteil

penjabaran strategis pendanaan yang di biayai dari dari DAU dan Dana Otsus.

C. DASAR HUKUM terdiri atas : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507); 2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 4

2014-2018


4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 5. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 7. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

4438, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 9. Undang-Undang

Nomor

10

Tahun

2004

tentang

Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri

NegaraRepublik

Sipil Indonesia

Dalam Tahun

Jabatan 2002

Struktural Nomor

33,

(Lembaran Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 5

2014-2018


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2007 ); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 ); 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

29 Tahun

2010 tentang Pedoman penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua; 17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua tahun 2005-2025; 18. Peraturan Gubernur Papua Nomor 2 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua;

D. KEDUDUKAN DAN PERANAN RENSTRA 1. Renstra Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua dibuat untuk menjabarkan RPJMD (Rencana Pembangunan 6

2014-2018


Jangka Menengah Daerah) Provinsi Papua Tahun 2014 s/d 2018. Selanjutnya Renstra SKPD menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Renja SKPD dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang pada akhirnya akan dilakukan pengukuran kinerja atas capaian keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan Rencana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(RKA-SKPD) Biro Organisasi dan PA diaktualisasikan melalui penyusunan

yang

laporan akuntabilitas kinerja

instansi Pemerintah. 2. Perencanaan strategis dapat membantu organisasi mengatasi situasi yang tidak diharapkan terkait dengan factor internal dan eksternal yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan dengan menetukan tujuan, sasaran strategis dan indikator penentu dari sasaran dan target akan dicapai.

E. SISTEMATIKA. Renstra Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur ini memuat rencana program, serta alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) Tahun ke depan dengan Sistematika penyusunan sebagai berikut : BAB

I.

Pendahuluan; Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Kedudukan dan Peranan Renstra;

7

2014-2018


BAB

II.

Gambaran Pelayanan; Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD, Susunan Kepegawaian, Keadaan Sarana dan Prasarana dan Tantangan Masa Depan.

BAB

III.

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Oganisasi, Faktor Kunci, Telahaan Visi, Misi dan Program

Gubernur

dan

Wakil

Gubernur,Telahaan

Renstra dan Penentuan Isue Strategis. BAB

IV.

VISI, MISI, Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan Penyelenggaraan

Tugas

Biro

Organisasi

dan

Pendayagunaan Aparatur. BAB

V.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan.

BAB

VI.

Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD; Indikator pencapaian kinerja dan keefektifan penggunaan sumber daya.

8

2014-2018


BAB II GAMBARAN PELAYANAN BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR

A. PEMBENTUKAN ORGANISASI Biro Organisasi

dan Pendayagunaan Aparatur dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang susunan organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua secara kelembagaan mempunyai tugas pokok dan fungsi : ”Merumuskan bahan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan pemberdayaan aparatur pemerintah”. Biro Organisasi dan PA

dipimpin oleh seorang Kepala Biro

yang

membawahi 4 (empat) Kepala Bagian, yaitu : 1. Kepala Bagian Kelembagaan; 2. Kepala Bagian Ketatalaksanaan; 3. Kepala Bagian Analisis dan Formasi Jabatan; dan 4. Kepala Bagian Pemberdayaan Aparatur.

Secara struktural kelembagaan Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur berada di bawah koordinasi Asisten Bidang Umum sesuai PERDA sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi masih dalam pengajuan ke Biro Hukum untuk mendapat penetapan, sebagai penganti dari Peraturan Gubernur Papua Nomor 2 Tahun 2011.

9

2014-2018


B. RINCIAN TUGAS POKOK DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR

FUNGSI

BIRO

ORGANISASI

DAN

Asisten Bidang Umum (1)

Asisten Bidang Umum mempunyai tugas membantu Sekda, dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah sesuai lingkup tugasnya serta tugas lainnya yang diberikan pimpinan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Bidang Umum mempunyai fungsi: a pengkoordinasian staf dalam rangka perumusan dan penyusunan . kebijakan bidang organisasi dan pendayagunaan aparatur, administrasi umum, serta pengembangan sumber daya manusia papua; b pembinaan dan pengawasan bidang administrasi umum; dan . c pengkoordinasian dinas daerah, lembaga teknis daerah dan . perangkat daerah lainnya. (2) Asisten Bidang Umum membawahi : a. Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur; b. Biro Umum dan c. Biro Pengembangan SDM Papua.

2. Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur 1.

Biro

Organisasi

merumuskan

dan

bahan

Pendayagunaan pembinaan

Aparatur

kelembagaan

mempunyai perangkat

tugas daerah,

ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pemberdayaan aparatur pemerintah di daerah; 2.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah; b. penyiapan

bahan

perumusan

pembangunan serta analisis jabatan; 10

tatalaksana

pemerintahan

dan

2014-2018


c. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pendayagunaan aparatur; dan d. pelaksanaan ketatausahaan. 3.

Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur membawahi : a. Bagian Kelembagaan; b. Bagian Ketatalaksanaan; c. Bagian Analisis dan Formasi Jabatan; d. Bagian Pendayagunaan Aparatur.

Bagian

Kelembagaan

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan

penyelenggaraan urusan pembinaan kelembagaan organisasi perangkat daerah Provinsi Papua dan kelembagaan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota lingkup Provinsi papua.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Kelembagaan mempunyai fungsi: a.

penyiapan

bahan

penyelenggaraan

pembinaan

kelembagaan

organisasi perangkat daerah Provinsi Papua; b.

penyiapan

bahan

penyelenggaraan

pembinaan

kelembagaan

organisasi perangkat daerah kabupaten/kota; dan c.

penyiapan

bahan

koordinasi

perumusan

kebijakan

di

bidang

kelembagaan orgaanisasi perangkat daerah Provinsi Papua. Bagian Kelembagaan terdiri atas: a.

Subbagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;

b.

Subbagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan

c.

Subbagian Tata Usaha Biro.

Subbagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi mempunyai tugas melakukan penataan

kelembagaan perangkat pemerintah propinsi dan

perangkat daerah lainnya. 11

2014-2018


Uraian Tugas Subbagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi sebagai berikut: a.

melakukan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi-kebijakan

tentang

perencanaan

program

dan

kegiatan

Sekretariat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Sekretariat Daerah; b.

melakukan pengolahan dan analisis data sebagai bahan penyusunan kelembagaan perangkat daerah provinsi;

c.

menyusun dan menganalisis hasil kajian kelembagaan perangkat daerah sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan;

d.

melakukan evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah lainnya;

e.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi; dan

f.

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pembinaan dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota.

Uraian Tugas Subbagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut: a.

melakukan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi-kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Sekretariat Daerah;

b.

melakukan pengolahan dan analisis data sebagai bahan pelaksanaan

12

2014-2018


kegiatan fasilitasi dan penataan kelembagaan daerah kabupaten/kota; c.

melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota;

d.

melakukan penyiapan bahan dalam rangka evaluasi rancangan peraturan daerah

kabupaten/kota

tentang

penyempurnaan,

pengembangan

pembentukan dan penghapusan organisasi perangkat daerah perangkat daerah kabupaten/kota; e.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan

f.


Subbagian

Tata

Usaha

Biro

mempunyai

tugas

menyelenggarakan,

melaksanakan koordinasi perencanaan umum, keuangan, perlengkapan, aset, kepegawaian, program dan pelaporan.

Uraian tugas Subbagian Tata Usaha Biro sebagai berikut: a.

melakukan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha Biro berdasarkan

tugas,

permasalahan

dan

regulasi-kebijakan

tentang

perencanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Sekretariat Daerah; b.

melakukan penatausahaan koordinasi perencanaan program Biro.

c.

melakukan pengelolaan administrasi keuangan, pengkajian anggaran belanja, pengendalian administrasi belanja, dan pengelolaan aset.

d.

melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, penatausahaan, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.

e.

melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

f.

melakukan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundangundangan;

g.

melakukan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

13

2014-2018 h.


melakukan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

i.

melakukan pengkajian bahan Rencana Strategis, rencana kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

j.

melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;

k.

melakukan pengelolaan informasi Biro;

l.

melakukan sinkronisasi, koordinasi, evaluasi dan monitoring Biro;

m.

melakukan pengumpulan bahan dan penyusunan laporan Biro;

n.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha Biro; dan

o.


Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan penataan sistem tatalaksana pemerintahan, standarisasi sarana

dan

lingkungan kerja di bidang tatalaksana pemerintahan di daerah

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Ketatalaksanaan mempunyai fungsi: a.

penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan ketatalaksanaan;

b.

penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan sistem dan prosedur, standarisasi prasarana dan sarana kerja, serta pelayanan publik; dan

c.

penyiapan

bahan

koordinasi

perumusan

kebijakan

ketatalaksanan.

Bagian Ketatalaksanaan terdiri atas: a.

Subbagian Sistem dan Prosedur;

b.

Subbagian Standarisasi Prasarana dan Sarana Kerja; dan

c.

Subbagian Pelayanan Publik.

14

di

bidang

2014-2018


Subbagian Sistem dan Prosedur mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pembinaan sistem dan prosedur organisasi perangkat daerah Provinsi Papua.

Uraian tugas Subbagian Sistem dan Prosedur sebagai berikut: a.

melakukan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Sistem dan Prosedur berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi-kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Sekretariat Daerah;

b.

melakukan kegiatan perumusan, penyusunan dan pembahasan bahan kebijakan sistem dan prosedur kerja perangkat daerah;

c.

melakukan kegiatan penghimpunan, pengolahan dan penyusunan standar operasional prosedur kerja perangkat daerah;

d.

melakukan kegiatan pembinaan standar operasional prosedur kerja perangkat daerah;

e.

melakukan kegiatan pemantauan standar operasional prosedur kerja perangkat daerah;

f.

melakukan kegiatan evaluasi standar operasional prosedur kerja perangkat daerah;

g.

melakukan kegiatan penyusunan kebijakan pendelegasian/pelimpahan wewenang;

h.

melakukan kegiatan penyusunan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi tata naskah dinas, kode, stempel, kop naskah dinas, papan nama, logo dan motto Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

i.

melakukan kegiatan penghimpunan, pendokumentasian dan penyajian dokumen kebijakan sistem dan prosedur kerja perangkat daerah;

j.

melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan sistem dan prosedur kerja perangkat daerah;

k.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian

15

2014-2018


Sistem dan Prosedur; dan l.


16

2014-2018


Subbagian Standarisasi Prasarana dan Sarana Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan

penyelenggaraan

urusan

pembinaan

standarisasi

prasarana dan sarana kerja organisasi perangkat daerah Provinsi Papua.

Uraian tugas Subbagian Standarisasi Prasarana dan Sarana Kerja sebagai berikut: a.

melakukan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Standarisasi Prasarana dan Sarana Kerja berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi-kebijakan

tentang

perencanaan

program

dan

kegiatan


melakukan kegiatan perumusan, penyusunan, dan pembahasan bahan kebijakan

standardisasi/pembakuan

prasarana/sarana/

perlengkapan/peralatan kerja, tata ruang kantor/kerja, kendaraan dinas/operasional, pakaian dinas dan atributnya; c.

melakukan

kegiatan

penyusunan


prasarana/sarana/perlengkapan/peralatan kerja, tata ruang kantor/ kerja, kendaraan dinas/operasional, pakaian dinas dan atributnya; d.

melakukan

kegiatan

pembinaan


prasarana/sarana/perlengkapan/peralatan kerja, tata ruang kantor/ kerja, kendaraan dinas/operasional, pakaian dinas dan atributnya; e.

melakukan

kegiatan

pemantauan


prasarana/sarana/perlengkapan/peralatan kerja, tata ruang kantor/ kerja, kendaraan dinas/operasional, pakaian dinas dan atributnya; f.

melakukan

kegiatan

evaluasi


prasarana/sarana/perlengkapan/peralatan kerja, tata ruang kantor/ kerja, kendaraan dinas/operasional, pakaian dinas dan atributnya; g.

melakukan

kegiatan

bimbingan,

konsultasi,

pemantauan

dan

koordinasi standardisasi/pembakuan prasarana/sarana/perlengkapan/

17

2014-2018


peralatan kerja, tata ruang kantor /kerja, kendaraan dinas/operasional, pakaian dinas dan atributnya; h.

melakukan kegiatan penghimpunan, pendokumentasian dan penyajian dokumen

kebijakan


sarana/perlengkapan/peralatan

kerja,

tata

prasarana/

ruang

kantor/kerja,

kendaraan dinas/operasional, pakaian dinas dan atributnya; i.

melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan standardisasi/ pembakuan prasarana/sarana/perlengkapan/peralatan kantor/kerja,

kendaraan

kerja,

dinas/operasional,

tata

pakaian

ruang

dinas

dan

atributnya; j.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Standarisasi Prasarana dan Sarana Kerja; dan

k.


Subbagian

Pelayanan

Publik

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan

penyelenggaraan urusan pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik. Uraian tugas Subbagian Pelayanan Publik sebagai berikut: a.

melakukan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Pelayanan Publik berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi-kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Sekretariat Daerah;

b.

melakukan kegiatan perumusan, penyusunan dan pembahasan bahan kebijakan pelayanan publik perangkat daerah, antara lain meliputi pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan;

c.

melakukan kegiatan penghimpunan, pengolahan dan penyusunan standar pelayanan minimal pelayanan publik perangkat daerah, antara lain meliputi pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan;

d.

melakukan kegiatan pembinaan standar pelayanan minimal pelayanan publik perangkat daerah, antara lain meliputi pelayanan perizinan dan 18

2014-2018


pelayanan non perizinan; e.

melakukan

kegiatan

pemantauan

standar

pelayanan

minimal

pelayanan publik perangkat daerah, antara lain meliputi pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan; f.

melakukan kegiatan evaluasi standar pelayanan minimal pelayanan publik perangkat daerah, antara lain meliputi pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan;

g.

melakukan kegiatan/fasilitasi pembinaan, pengembangan dan evaluasi pelayanan publik dari instansi pemerintah;

h.

melakukan kegiatan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;

i.

melakukan kegiatan penghimpunan, pendokumentasian dan penyajian dokumen kebijakan pelayanan publik perangkat daerah;

j.

melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan pelayanan publik perangkat daerah;

k.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Pelayanan Publik; dan

l.


Bagian Analisis dan Formasi Jabatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pembinaan penyelenggaraan analisis dan formasi jabatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Analisis dan Formasi Jabatan mempunyai fungsi: a.

penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan analisis dan formasi jabatan;

b.

penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan analisis dan formasi jabatan, serta pengembangan jabatan fungsional; dan

19

2014-2018 c.


penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang analisis dan formasi jabatan.

Bagian Analisis dan Formasi Jabatan terdiri atas: a.

Subbagian Analisis Jabatan;

b.

Subbagian Formasi Jabatan; dan

c.

Subbagian Pengembangan Jabatan Fungsional.

Subbagian

Analisis

Jabatan

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan

penyelenggaraan urusan pembinaan penyelenggaraan analisis jabatan. Uraian tugas Subbagian Analisis Jabatan sebagai berikut: a.

melakukan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Analisis Jabatan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi-kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Sekretariat Daerah;

b.

melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman administrasi pemerintahan kampung dan kelurahan;

c.

melakukan kegiatan perumusan, penyusunan, dan pembahasan bahan kebijakan analisis jabatan perangkat daerah;

d.

melakukan kegiatan analisis jabatan perangkat daerah;

e.

melakukan kegiatan pembinaan analisis jabatan perangkat daerah;

f.

melakukan kegiatan pemantauan penerapan hasil analisis jabatan perangkat daerah;

g.

melakukan kegiatan evaluasi penerapan hasil analisis jabatan perangkat daerah;

h.

melakukan

kegiatan

penyusunan,

pengembangan,

evaluasi,

pendokumentasian dan sosialisasi standar kompetensi/ persyaratan, klasifikasi, pola karir, formasi, peta, kamus dan kode jabatan; i.

melakukan kegiatan penghimpunan, pendokumentasian dan penyajian 20

2014-2018


dokumen kebijakan analisis jabatan; j.

melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan analisis jabatan;

k.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Analisis Jabatan; dan

l.


Subbagian

Formasi

Jabatan

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan

penyelenggaraan urusan pembinaan penyelenggaraan formasi jabatan. Uraian tugas Subbagian Formasi Jabatan sebagai berikut: a.

melakukan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Formasi Jabatan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi-kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Sekretariat Daerah;

b.

melakukan pengumpulan bahan penyelenggaraan evaluasi formasi jabatan;

c.

melakukan pemantauan penyelenggaraan Formasi Jabatan;

d.

melakukan penyusunan formasi jabatan, persyaratan administrasi dan teknis kebutuhan jabatan dan jenjang jabatan;

e.

melakukan pengkajian dan perumusan formasi jabatan struktural, non struktural dan jabatan funsional tertentu dan jenjang jabatan;

f.

melakukan penyusunan administrasi

dan formasi

persyaratan

administratif dan teknis jabatan staf, teknis dan jabatan fungsional tertentu dalam pelaksanaan tugas jabatan g.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Formasi Jabatan; dan

h.


Subbagian

Pengembangan

Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan pengembangan jabatan 21

2014-2018


fungsional.

Uraian tugas Subbagian Pengembangan Jabatan Fungsional sebagai berikut: a.

melakukan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Pengembangan Jabatan Fungsional berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasikebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Sekretariat Daerah;

b.

melakukan pengumpulan bahan penyelenggaraan evaluasi penataan jabatan fungsional tertentu;

c.

melakukan

pemantauan

pelaksanaan

pemberdayaan

Jabatan

fungsional tertentu; d.

melakukan

penyusunan

formasi

jabatan

fungsional

tertentu,

persyaratan administrasi, dan teknis jabatan fungsionl tertentu; e.

melakukan pengkajian dan perumusan kebutuhan jabatan funsional tertentu pada organisasi perangkat daerah dan perangkat daerah lainnya;

f.

melakukan pengadministrasian persyaratan administratif dan teknis jabatan fungsional tertentu;

g.

melakukan penyusunan strata pendidikan umum dan teknis dalam pemenuhan formasi jabatan fungsional tertentu;

h.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Pengembangan Jabatan Fungsional; dan

i.


Bagian Pendayagunaan Aparatur mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pembinaan di bidang pendayagunaan aparatur.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Pendayagunaan Aparatur mempunyai fungsi:

22

2014-2018 a.

penyiapan


bahan

penyelenggaraan

pembinaan

pendayagunaan

aparatur; b.

penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pengembangan dan pengendalian aparatur, kinerja aparatur, serta pemberdayaan aparatur; dan

c.

penyiapan

bahan

koordinasi

perumusan

kebijakan

di

bidang

pendayagunaan aparatur. Bagian Pendayagunaan Aparatur terdiri atas: a.

Subbagian Pengembangan dan Pengendalian Aparatur;

b.

Subbagian Kinerja Aparatur; dan

c.

Subbagian Pemberdayaan Aparatur.

Subbagian Pengembangan dan Pengendalian Aparatur mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pembinaan penyelenggaraan pengembangan dan pengendalian aparatur.

Uraian tugas Subbagian Pengembangan dan Pengendalian Aparatur sebagai berikut: a.

melakukan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Pengembangan dan Pengendalian Aparatur berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi-kebijakan

tentang

perencanaan

program

dan

kegiatan


melakukan

pengumpulan

bahan

evaluasi

pengembangan

dan

pengendalian aparatur; c.

melakukan penyiapan kajian pengembangan kualitas sumberdaya aparatur;

23

2014-2018

d.


melakukan penyiapan bahan kajian dan analisis sumberdaya aparatur staf, teknis operasional dan pendukung;

e.

melakukan penyiapan bahan kajian dan analisis keadaan pendidikan umum, penjenjangan, teknis aparatur organisasi perangkat daerah propinsi dan kabupaten/kota, perangkat daerah lainnya dalam penyelenggraan tugas dan fungsi organisasi;

f.

melakukan evaluasi sumberdaya aparatur aparatur pemerintah daerah, dari segi kepangkatan, pendidkan formal, pendidikan teknis dan penempatan dalam jabatan struktural, non struktural dan fungsional tertentu;

g.

melakukan penyusunan pengembangan informasi pengembangan dan pengendalian aparatur daerah;

h.

melakukan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian pendayagunaan aparatur provinsi dan kabupaten/kota;

i.

melakukan pengelolaan hasil pengembangan dan pengendalian pendayagunaan aparatur;

j.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Pengembangan dan Pengendalian Aparatur; dan

k.


Subbagian

Kinerja

Aparatur

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan

penyelenggaraan urusan pembinaan kinerja aparatur.

Uraian tugas Subbagian Kinerja Aparatur sebagai berikut: a.

melakukan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Kinerja Aparatur berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi-kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Sekretariat Daerah;

24

2014-2018

b.


melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Analisa Kinerja;

c.

melakukan pemantauan penyelenggaraan Evaluasi Kinerja;

d.

melakukan

pemantauan

pelaksanaan

analisa

jabatan

dan

melaksanakan kegiatan SPIP dan realisasinya; e.

melakukan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan laporan pelaksanaan koordinasi percepatan pemberantasan korupsi;

f.

melakukan

pemantauan

penyelenggaraan

evaluasi

kinerja

dan

pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi; g.

melakukan monitoring pelaksanaan kinerja aparatur;

h.

melakukan pengumpulan hasil pelaksanaan kinerja aparatur;

i.

melakukan penyiapan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Provinsi Papua;

j.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Kinerja Aparatur; dan

k.


Subbagian

Pemberdayaan

Aparatur

mempunyai

tugas

melakukan

pengaturan dan pembinaan di bidang pemberdayaan aparatur. Uraian tugas Subbagian Pemberdayaan Aparatur sebagai berikut: a.

melakukan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Pemberdayaan Aparatur berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi-kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Sekretariat Daerah;

b.

melakukan penyiapan kajian pendayagunaan sumberdaya aparatur;

c.

melakukan penyiapan bahan kajian dan analisis pendayagunaan aparatur pada oragnisasi perangkat daerah unsur staf, teknis operasional, dan pendukung;

25

2014-2018

d.


melakukan penyiapan bahan melaksanakan kajian dan analisis keadaan pendidikan umum, penjenjangan, teknis aparatur organisasi perangkat daerah propinsi dan kabupaten/kota, perangkat daerah lainnya dalam penyelenggraan tugas dan fungsi organisasi;

e.

melakukan evaluasi sumberdaya aparatur pemerintah daerah, dari segi kepangkatan, pendidkan formal, pendidikan teknis dan penempatan dalam jabatan struktural, non struktural dan fungsional tertentu.

f.

melakukan

penyiapan

penyusunan

laporan

pengembangan

pendayagunaan aparatur daerah; g.

melakukan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian pendayagunaan aparatur provinsi, kabupaten/kota;

h.

melakukan pengolahan hasil pengembangan dan pengendalian pendayagunaan aparatur;

i.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Pemberdayaan Aparatur; dan

j.


Bagan Struktur Organisasi tergambar pada TABEL 1 (terlampir).

26

2014-2018


27

2014-2018


C. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN KELENGKAPAN. Sumberdaya manusia yang mendukung terselenggaranya program dan kegiatan Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua terdiri dari 42 (empat puluh dua) Pegawai Negeri Sipil, 3 (tiga) tenaga Kontrak, dengan rincian sebagai berikut :

1) Berdasarkan jenis kelamin adalah : Laki-laki

: 18 (delapan belas) orang

Perempuan : 24 (dua puluh empat) orang 2) Tenaga Kontrak

: sebanyak

: 3 (tiga) orang

3) Jumlah PNS yang ikut Ujian Dinas TK. I dan II tahun anggaran 2012, yaitu : Golongan II = 1 (satu) orang 4) Jumlah PNS Pensiun tahun anggaran 2012, yaitu : Golongan II = 1 (satu) orang

5) SDM menurut Tingkat Pendidikan adalah : NO

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Presentase

1

S2

5

12,82

2

S1

22

56,41

3

D3

-

-

4

SMA

11

28,20

5

SLTA

1

2,5

JUMLAH

39

100

6) Tenaga Kontrak

: sebanyak

: 3 (tiga) orang

28

2014-2018


7) SDM Menurut Eselon : NO

Tingkat eselon

Jumlah

Jabatan kosong

1

II.b

1

-

2

III.a

4

1

3

IV.a

12

1

Rekapitulasi data PNS di lingkungan Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur dapat di lihat pada TABEL. 2. di bawah ini.

29

2014-2018


TABEL 2 REKAPITULASI JUMLAH PNS MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN KEADAAN : PER JULI 2013 No

Gol S2

1

2

3

4

IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a Jml gol.IV III/d III/c III/b III/a Jml gol.III II/d II/c II/b II/a Jml gol. II I/d I/c I/b I/a Jml. Gol. I TOTAL

S1

1 1 1 3 1

1

D4

Laki-Laki D3 D2 D1

SLTA SLTP SD

1 1 2 3 2 6 13 1 1 4 6

4

14

6

30

JML

2014-2018


TABEL 3 REKAPITULASI JUMLAH PNS MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN KEADAAN : PER JULI 2013 No

Gol S2

1

2

3

4

IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a Jml gol.IV III/d III/c III/b III/a Jml gol.III II/d II/c II/b II/a Jml gol. II I/d I/c I/b I/a Jml. Gol. I TOTAL

S1

1

1

D4

Perempuan D3 D2 D1

2 2 5 1 10

SLTA SLTP SD

1 1 2 1 2 2 5

1

10

7

D. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA Sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas bagi aparatur di lingkungan Biro Organisasi

dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi

Papua terlampir pada TABEL 4. Sebagai berikut :

31

JML

2014-2018


E. KINERJA PELAYANAN Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur melaksanakan program pembangunan dan rutin lebih bersifat non fisik, maka kinerja pelayanan yang direncanakan dalam kurun waktu 2014 s/d 2018 dengan

mengedepankan

sistem pelayanan administrasi dalam rangka pencapaian output/outcome kinerja Biro Organisasi dan PA terutama yang berkaitan dengan pencapaian tata pemerintahan

yang baik, yang diaktualisasikan melalui Program dan

kegiatan untuk Tahun 2014 s/d 2018, sebagai berikut ; a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan disiplin aparatur d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan f.

Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan

F. TANTANGAN DIMASA DEPAN 1. Aspek Kelembangaan dan Analisis Jabatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dibentuk dengan memperhatikan kriteria besaran Organisasi jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan tetap memperhatikan karakteristik daerah dan kebutuhan daerah serta memperhatikan potensi dan permasalahan

dalam

pembangunan

daerah.

Berkenaan

dengan

pembagian urusan Pemerintah antar tingkat pemerintahan terdapat pembagian jenis urusan secara spesifik. Urusan Pemerintahan dimaksud meliputi Politik luar dan menjadi urusan urusan yang bersifat concurent atau urusan yang dapat dikelola bersama antara Pusat, Provinsi dan

32

2014-2018


Kab/Kota. Pembagian urusan Pemerintahan yang bersifat concurrent diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 dengan menggunakan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi. Hal itu dimaksudkan untuk mewujudkan proporsionalitas dam pembagian urusan Pemerintahan antar tingkatan Pemerintahan sehingga ada kejelasan siapa melakukan apa. Dalam urusan bersama yang menjadi kewenangan daerah terbagi dalam dua bentuk urusan yakni Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Arah kebijakan pembangunan bidang kelembagaan kedepan pada intinya ialah menciptakan rasionalisasi struktur organisasi pemerintah daerah yang efisien, efektif, dinamis, dan proporsional sesuai kebutuhan dan beban kerja yang riil (rightsized). Penataan kelembagaan Perangkat Daerah perlu diikuti dengan analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja (ABK) sehingga

dalam

menentukan

berapa

jumlah

personalia,

waktu

penyelesaian beban tugas, informasi tentang jabatan sampai dengan penempatan kompetensi aparatur akan

dengan jumlah kebutuhan pegawai

lebih terkendali, sesuai kebutuhan daerah.

Kondisi yang ingin

dicapai pada masa 1 s/d 5 tahun kedepan (dapat dilihat pada TABEL 10, antara lain sebagai berikut : 1.1. Semua

SKPD

bekerja

sesuai

tugas

dan

fungsi

sehingga

penyelenggaraan pemerintahan menjadi efisien dan efektif 1.2. telah terbangun pola kerja harmonis tingkat provinsi

untuk

membangun bersama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua 1.3. tertatanya OPD Kab/Kota 1.4. meningkatnya koordinasi dan singkronisasi setiap Kab/Kota

1.5. setiap PNS memahami TUPOKSI unit kerja masing-masing 1.6. tersedianya hasil analisis Jabatan di Provinsi Papua

33

2014-2018


1.7. tersusunnya analisis beban kerja SKPD di lingkungan Provinsi Papua 1.8. tersusunnya standart kopetensi Jabatan di lingkungan Provinsi Papua 1.9. tersusunnya hasil evaluasi jabatan dilingkungan pemerintah provinsi Papua 1.10. tersedianya penganalisis jabatan Kab/Kota 1.11. tersedianya penganalisis beban kerja di Kab/Kota 1.12. tersedianya penganalisis standart kompetensi jabatan dilingkungan Kab/Kota 1.13. tersedianya tenaga evaluasi Jabatan di lingkungan pem.Kab/Kota 1.14. Tersusunnya data formasi jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua pada tiap tahun 1.15. Tersedianya tenaga penyusun formasi jabatan di lingkungan pemerintah Kab/Kota 1.16. Tersusunnya data jabatan fungsional tertentu di lingkungan pemerintah Provinsi Papua 1.17. meningkatnya jumlah PNS pada JAFUNG tertentu di Provinsi Papua 1.18. tersedianya tenaga analisis pengembangan JAFUNG tertentu di Provinsi Papua

2. Aspek Ketatalaksanaan Arah kebijakan dalam bidang Ketatalaksanaan diwujudkan melalui penataan dan efisiensi sistem prosedur kerja, percepatan penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM) sesuai bidang urusan, peningkatan indeks kepuasan masyarakat (IKM) melalui peningkatan pelayanan, efisiensi Standart Operasional Prosedur (SOP), serta Penilaian kinerja pelayanan

publik

yang

bermuara

pada

peningkatan

pelayanan

prima(kualitas), dan pengelolaan barang/sarana dan prasarana kerja.

34

2014-2018


Aspek tatalaksanaan tersebut diatas perlu dioptimalkan melalui program/kegiatan yang dilakukan pada tahun anggaran 2014 - 2018. Kondisi yang ingin dicapai pada masa 1 s/d 5 tahun kedepan (dapat dilihat pada TABEL 10, antara lain sebagai berikut : 2.1. penetapan PERGUB tentang SOP SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua 2.2. penetapan PERGUB tentang identifikasi nama, kode dan judul SOP SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua 2.3. penetapan SK Gubernur Papua tentang nomor dan judul SOP pada SKPD di lingkungan Provinsi Papua 2.4. penggunaan TND dalam birokrasi pemerintahan sesuai Peraturan Gubernur Papua 2.5. tersedianya SPP pada SKPD di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota 2.6. terfasilitasinya pelaporan atas capaian indikator SPM pada 9 Bidang SPM di lingkungan pemerintah Provinsi Papua dan 15 SPM di Kab/Kota 2.7. Kabupaten yang mendapat penghargaan pelaksanaan pelayanan publik 2.8. penetapan Peraturan Gubernur

tentang

standart sarana dan

prasarana kerja di lingkungan Provinsi Papua 2.9. tertatanya ruang kerja sesuai ketentuan yang berlaku 2.10. disiplin pengenaan pakaian dinas PNS dan CPNS sesuai aturan yang berlaku

35

2014-2018


3. Aspek SDM Aparatur Arah kebijakan pembangunan yang akan diwujudkan pada aspek SDM aparatur pada intinya ialah penataan dan pengembangan sistem manajemen kepegawaian khususnya dalam rangka menciptakan PNS yang professional dan berakhlak mulia dengan pembinaan karier yang berorientasi pada penerapan sistem merit, peningkatan disiplin aparatur, pengawasan secara berjenjang serta peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur. Melalui pengembangan dan pengendalian aparatur diharapkan akan memberikan kontribusi lebih atas pengembangan sistem rekruitmen yang obyektif, berkualitas dan akuntabel, penyusunan rencana kebutuhan dan penempatan tenaga pegawai yang proporsional, pengembangan prestasi kerja, meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan jabatannya, penerapan pola karier yang jelas, pengembangan kreativitas diklat secara terencana sesuai kebutuhan tugas, penataan administrasi kepegawaian, pengembangan pengelolaan sistem informasi kepegawaian yang akurat serta didukung databasenya, upaya meningkatkan kesejahteraan yang memadai, serta meningkatkan akhlak moral, pembinaan etika dan sikap, semangat/etos kerja dan produktivitas kerja,perilaku keteladanan, disiplin kerja yang baik. Aspek Pendayagunaan aparatur yakni keterkaitan dengan kepegawaian, dengan berubahnya jumlah formasi jabatan struktural mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia yang pada akhirnya mendesak untuk dilakukan penataan kepegawaian atau manajemen kepegawaian, formasi dan standart kompetensi sejalan dengan upaya penataan aparatur dilingkungan Biro Organisasi dan PA, maka perlu dilaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada setiap satuan organisasi untuk menyusun peta jabatan, kompetensi jabatan dan kebutuhan jumlah pegawai untuk mengisi jabatan struktural dan fungsional umum dan

tersebut sesuai beban kerja organisasi dan berpedoman

kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008. Tuntutan 36

2014-2018


pada era globalisasi bahwa dalam setiap jabatan harus diisi oleh tenagatenaga yang mempunyai keahlian, daya saing dan pengetahuan yang tinggi disamping kecakapan serta perhatian dan minat yang tinggi atas pelaksanaan pekerjaan dalam jabatan, demikian halnya dengan tata kerja dan sistem kerja. Disadari bahwa tingkat pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan kadar disiplin, integritas maupun aklak moral SDM aparatur dalam pembinaan manajemen SDM perlu ditingkatkan dalam melaksanakan fungsi pelayanan , namun dewasa ini

dirasakan pula bahwa tingkat

kesejahteraan pegawai negeri masih kurang memadai, terlebih bila dikonfersi dengan perkembangan inflasi dan tingkat harga kebutuhan hidup. Kedua factor tersebut berkorelasi terhadap melemahnya disiplin, etos kerja, produktivitas kerja dan kinerja serta motivasi kerja SDM aparatur. Hal-hal yang akan dicapai dalam bidang pendayagunaan aparatur pada kurun waktu 1 s/d 5 tahun kedepan (dapat dilihat pada TABEL 10, antara lain sebagai berikut : 3.1. kualitas aparatur dalam pemahaman SAKIP dalam perencanaan dan pelaporan 3.2. meningkatnya jumlah dan kualitas LAKIP di Provins dan Kab/Kota 3.3. meningkatnya disiplin PNS dan CPNS 3.4. meningkatnya kualitas SDM aparatur 3.5. meningkatnya kualitas pelayanan 3.6. Tersedianya jaringan website data kompetensi sumber daya aparatur pada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang mutakhir dan akurat 3.7. Penghargaan dan Penetapan Wilayah Bebas Korupsi di Provinsi dan Kab/Kota 3.8. Penetapan Peraturan Gubernur

tentang Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Provinsi Papua dan 49 SKPD serta

37

2014-2018


3.9. Peningkatan komitmen pimpinan dan seluruh unit dalam pencapaian kinerja melalui penetapan kinerja organisasi pada tiap tahun anggaran.

Biro melaksanakan

Organisasi tugas

dan

PA

pemerintahan

yang

mengemban

amanah

di

bidang administrasi

untuk

dan aparatur

pemerintahan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 dituntut untuk menjadi pionir (role model) bagi reformasi Biro Organisasi dan PA dan membuktikan diri sebagai organisasi pemerintah yang berkinerja tinggi. Namun demikian hingga saat ini berbagai program dan kegiatan yang dilakukan

oleh Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi

Papua bisa dikatakan

belum

sepenuhnya

mampu

berkontribusi

secara

maksimal bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk

itu

Biro Organisasi dan PA

melakukan pembenahan perencanaan organisasi

strategis

yang

internal yang

konsisten

untuk

lebih dengan

memandang

meningkatkan

menjawab

perlu

kinerjanya

tantangan

untuk melalui

dan kebutuhan

kebijakan perencanaan

pembangunan

pemerintah Provinsi Papua dalam lima tahun mendatang (2014 – 2018). Dalam rangka

menyusun

rencana strategis yang realistis dan sistematis, hal yang

pertama dilakukan adalah analisis

terhadap perubahan

lingkungan strategis.

Analisis terhadap kondisi lingkungan strategis ini darahkan untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, tantangan serta ancaman yang dihadapi Biro Organisasi dan PA dalam upaya meningkatkan peran dan kualitas kinerja instansi. Pelaksanaan Bimbingan Teknis, asistensi dan konsultasi tingkat Nasional dan Daerah. Seiring pemerintahan

yang

dengan baik,

tuntutan

untuk

mewujudkan

belum

optimal.

kelola

namun Biro Organisasi dan PA juga menghadapi

berbagai permasalahan organisasi yang menyebabkan kinerja dan PA

tata

Secara

umum

terdapat

Biro Organisasi

dua permasalahan

kelembagaan yang dihadapi oleh Biro Organisasi dan PA saat ini, yaitu 38

2014-2018


permasalahan dari sisi internal dan permasalahan dari sisi eksternal.

Dari

sisi internal secara rinci berbagai permasalahan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. kelembagaan 2. sumberdaya manusia (SDM) dan 3. manajemen tata kelola. 1.1 Khususnya

aspek

kelembagaan

persoalan yang

dihadapi

Biro

Organisasi dan PA Organisasi dan PA, saat ini adalah antara lain: 1.1.1. adanya ketidakserasian kegiatan antar Bagian 1.1.2. kurang seimbangnya struktur organisasi dengan beban kerja 1.1.3. belum optimalnya dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan. 1.1.4. rendahnya mutu penyelenggaraan bimtek aparatur . 2.2

Adapun dari aspek SDM berbagai permasalahan yang dihadapi Biro Organisasi dan PA Saat ini antara lain: 2.2.1. Biro Organisasi dan PA belum memiliki perencanaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan 2.2.2. Pengadaan CPNS belum didasarkan atas analisis beban kerja dan analisis jabatan. 2.2.3. Penempatan pegawai belum disertai kompetensi dan kebutuhan 2.2.4. Mutasi belum dikaitkan dengan alur karir pegawai 2.2.5. Pola pembinaan pegawai belum tertata dengan baik. 2.2.6. Masih

kurangnya

kualitas

pegawai

dilihat

dari

tingkat

pendidikan dan spesialisasi. 2.2.7. Belum optimalnya penguasaan kompetensi teknis pegawai 2.2.8. Belum

adanya

sistem

pengukuran kinerja

pegawai

yang

handal. 2.2.9. Masih kurangnya pedoman-pedoman di bidang pengelolaan pegawai 39

2014-2018


2.2.10.Program dan jenis diklat/bimtek belum sepenuhnya difokuskan pada upaya peningkatan kompetensi teknis pegawai 2.2.11.Lemahnya sistem informasi kepegawaian. 2.2.12.Belum

adanya

keterkaitan

sistem

diklat

dengan

sistem

pengembangan karir, dan lainnya. . 3.3 Aspek tata-kelola berbagai persoalan yang dihadapi Biro Organisasi dan PA , saat ini antara lain; 3.3.1. Belum dilaksanakannya secara optimal berbagai pedoman yang telah dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan. 3.3.2. Sistem

perencanaan

program

kerja kurang

terpola

secara

jelas. 3.3.3 Lemahnya

koordinasi

dalam penyusunan

perencanaan

dan

pelaksanaan program dan; 3.3.4. Minimnya penerapan manajemen berbasis teknologi informasi.

Dari sisi eksternal berbagai persoalan yang dihadapi Biro Organisasi dan PA, saat ini adalah antara lain: 1. Masih

terjadinya

overlapping

dalam

pelaksanaan

tugas, fungsi dan

kewenangan dengan instansi pemerintah yang lain, 2. Adanya

ketidakpastian/

kerancuan

kedudukan

baik

dari

segi struktur

organisasi pemerintahan maupun segi substansi kewenangan. Secara rinci posisi dan kondisi Biro Organisasi dan PA akan dijabarkan pada Bab III.

40

2014-2018


BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Terkait pencapaian kinerja Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur setelah

dilakukan

analisis

terhadap

hambatan

yang

dihadapi

dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tersebut dalam Bab II, maka dapat diidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai berikut :

A. KONDISI INTERNAL

Kinerja Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua akan dipengaruhi oleh faktor internal organisasi. Artinya, kekuatan (strength) atau kelemahan (weakness) sumber daya internal akan menentukan tinggi rendahnya atau baik buruknya kinerja dan citra Biro Organisasi Dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua sebagai sebuah institusi pemikir strategis di bidang administrasi dan aparatur pemerintahan. Itulah sebabnya, identifikasi terhadap kelemahan, keterbatasan dan/atau berbagai kekurangan, perlu dilakukan secara cermat. Hal ini dimaksudkan agar terhadap permasalahan atau kekurangan yang ada, dapat dikelola dan ditransformasi menjadi faktor kekuatan.

B. KEKUATAN-KEKUATAN (Strengths) 1. Kejelasan Status, Kedudukan, Tupoksi serta visi dan misi

Biro

Organisasi dan PA Organisasi Dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua Sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRP Provinsi Papua, Biro Organisasi Dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua mempunyai tugas merumuskan bahan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, 41

2014-2018


ketatalaksanaan, analisis jabatan serta pendayagunaan aparatur. Karenanya, Biro Organisasi dan PA dituntut untuk menjadi pionir (role

model)

bagi

reformasi administrasi dan membuktikan diri

sebagai organisasi pemerintah yang berkinerja tinggi. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRP Provinsi Papua, Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua mempunyai fungsi : (1)

penyiapan

bahan

perumusan

pembinaan

penataan

kelembagaan perangkat daerah; (2)

penyiapan bahan perumusan tatalaksana pemerintahan dan pembangunan serta analisis jabatan;

(3)

penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pendayagunaan aparatur

(4)

pelaksanaan ketatausahaan.

Dengan demikian dan

strategis

peran Biro Organisasi dan PA menjadi penting yakni memberikan

saran

kebijakan

dan

pertimbangan kepada Gubernur melalui Sekda melalui pemanfaatan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah, memberikan kontribusi melalui

data

atas

kompetensi

sumberdaya

aparatur

pengembangan kompetensi dan profesionalitas SDM

guna

Aparatur

melalui Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PNS berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 dan PP No. 101 Tahun 2000. Peran tersebut dikuatkan dengan visi dan misi Biro Organisasi dan PA dalam mengaktualisasikan diri mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 s/d 5 tahun yang akan datang.

42

2014-2018

2.


Adanya Komitmen Pimpinan Keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan

sangat

tergantung pada komitmen para pejabat di jajaran Biro Organisasi dan PA, oleh karena perlu ditingkatkan disiplin yang dimulai dari proses perencaan sampai dengan proses verifikasi, sehingga dapat tercapai target yang ditetapkan dalam sasaran, indikator dan tujuan organisasi.

3.

Tersedianya Dana Alokasi dana untuk mencapai visi dan misi Biro Organisasi dan PA dengan melaksanakan program dan kegiatan pada masing-masing bagian dirasakan telah memadai, hal ini dikarenakan Biro Organisasi dan PA sebagai unsur staf hanya melaksanakan fungsi administrasi dan tidak melaksanakan kegiatan teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

4.

Networking yang luas Sebagai

lembaga/institusi

yang

menjalankan

fungsi

staf,

Biro

Organisasi dan PA memiliki jaringan kerja yang luas terutama dengan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi

Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri R.I . Oleh karena itu

Biro

Organisasi dan PA berupa

rumusan

dituntut

untuk memberikan kontribusi

aktif

kebijakan

pembangunan administrasi

dan

aparatur pemerintahan sebagai solusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut administrasi negara terutama dalam membangun good governance. Sejalan dengan era desentralisasi dan otonomi daerah,

Biro

Organisasi dan PA memiliki peluang yang semakin besar untuk mengembangkan jejaring kerjanya dengan membangun kemitraan

43

2014-2018


dalam peningkatan

kapasitas

aparatur

daerah

dan

penataan

Organisasi

Dan

kelembagaan.

5.

Tingkat

Pendidikan

Pegawai

Biro

Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua Secara kuantitas, sampai dengan bulan Mei 2013, jumlah pegawai Biro Organisasi Dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua berjumlah 43 orang. GRAFIK 1 memperlihatkan distribusi pegawai pada Biro Organisasi dan PA menurut jenjang pendidikan. Secara jenjang pendidikan pegawai pada Biro Organisasi dan PA sangat bervariasi, mulai dari yang terendah

(SMA) sampai dengan S-2.

Komposisi Sumber daya manusia Biro Organisasi dan PA

berdasar

jenjang pendidikan adalah sebagai berikut: 14% berpendidikan S2, S1 sebanyak 51%, terlihat

sekitar

49%

SLTA sebanyak

35%. Dari komposisi ini

Sumber daya manusia berlatar belakang

pendidikan tinggi dengan spesialisasi bidang studi yang beragam, seperti administrasi negara, politik, sosiologi, hukum, ekonomi, kebijakan publik, dan lainnya.

44

2014-2018


GRAFIK. I

TINGKAT PENDIDIKAN SMA

DIPLOMA

S1

S2

14% 35%

51% 0%

Grafik 1

Komposisi Pegawai Biro Organisasi Dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua berdasarkan Tingkat Pendidikan

45

2014-2018


Dalam

rangka mendukung pengembangan peran dan

Organisasi dan PA

fungsi Biro

peningkatan sarana dan prasarana menjadi

sangat penting. Aspek peningkatan kualitas sarana dan prasarana menyangkut modernisasi sarana dan prasarana, serta pengadaan sarana dan prasarana baru yang dibutuhkan. Modernisasi yang dimaksud adalah salah satunya merupakan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan operasional kantor (e-office).

C. KELEMAHAN-KELEMAHAN (Weaknesses) 1. Manajemen Sumber Daya Manusia Sebagaimana dipaparkan di depan, secara kuantitatif SDM Biro Organisasi dan PA sebenarnya relative memadai. Namun dari sisi manajemen

pengembangannya

kelemahan

internal yang diidentifikasi sebagai permasalahan yang

perlu mendapatkan perhatian.

masih

Salah

terdapat

satunya

beberapa

adalah

kapasitas

SDM internal yang masih relatif kurang optimal jika dikaitkan dengan

beban

kerja.

Sebagai

instansi

yang

sering

menyelenggarakan bimbingan tekhnis misalnya, Biro Organisasi dan PA bertanggung jawab terhadap aparatur yang tersebar dalam 43 SKPD dan 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten/Kota. Selain itu dari sisi distribusi SDM Biro Organisasi dan PA juga belum merata hingga pekerjaan sering terkonsentrasi pada individu/pegawai tertentu saja. Dampak dari kondisi ini antara lain adalah sulitnya bagi Biro Organisasi dan PA untuk bisa menjawab tuntutan pimpinan secara cepat dan tepat. Dengan kata lain Biro Organisasi dan PA sering ketinggalan”gerbong” dalam penanganan persoalan-persoalan yang sebenarnya masuk dalam ranah tugas dan fungsi Biro Organisasi dan PA,

Seperti permintaan Sekretaris Daerah kepada Inspektorat

46

2014-2018


untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

2.

Sistem Kelembagaan Di

bidang kelembagaan

visi

bersama

(shared

vision)

belum

berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari kurang terinternalisasi di seluruh jajaran pimpinan dan staf serta antar Bagian Akibatnya kohesivitas dan sinergitas antar

Bagian baik secara vertikal,

horisontal, maupun diagonal melemah. Selain itu apa yang menjadi tugas pokok yang tercermin dalam struktur

organisasi

masih

kurang

jelas, sehingga

seringkali

menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal in nomenklatur dalam setiap Bagian perlu dievaluasi kembali.

3.

Sistem Ketatalaksanaan Di

bidang

ketatalaksanaan,

perencanaan

dan

koordinasi

pelaksanaan

cenderung lemah sehingga

dalam

program

antar

penyusunan unit/bagian

menimbulkan ketidakjelasan dalam

hal: 1) ukuran tingkat capaian kinerja program menjadi tidak jelas 2) keterkaitan antar program tidak jelas serta 3) peran dan kinerja organisasi menjadi kurang terukur. Program bimtek yang kurang efektif karena tidak dilakukan analisis kebutuhan bimtek secara matang, penyusunan program

yang

tidak berdasarkan standar kompetensi (competence-based training. Disamping karena

itu mekanisme

tidak

kerja

adanya standar

belum berjalan dengan baik

operasional prosedur (SOP) serta

penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Belum

efektifnya

ketatalaksanaan bimtek juga diakibatkan Sistem diklat/bimtek yang tidak connect/inline dengan sistem pengembangan karir. 47

Civil

2014-2018


effect

dari

terutama

diklat/bimtek terhadap untuk

diklat-diklat

karier menjadi

teknis.Sehingga

tidak

jelas,

kecenderungan

rormalitas dalam setiap penyelenggaraan bimtek, relatif kuat. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas-tugas Biro Organisasi dan PA belum terkelola dengan baik, banyak sarana kerja yang merupakan asset Biro Organisasi dan PA di kuasai atau dipakai oleh pihak lain.

4.

Budaya

Kerja

belum

berorientasi

kualitas

(masih

output

oriented). Setiap instansi pemerintah pada saat ini semakin dituntut untuk mampu

menunjukkan

dimanfaatkan oleh

hasil

kinerja

masyarakat

yang

penggunanya.

dapat

langsung

Namun saat

ini

budaya kerja instansi pemerintah pada umumnya masih lebih menekankan pada bagaimana menghasilkan output. Demikian pula halnya dengan budaya kerja yang ada di Biro Organisa Dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua,

di

mana

kecenderungan yang terjadi adalah orientasi kerja pada output saja,

tanpa memperhatikan hasil/outcome/berfungsinya output dan

nilai manfaat atas dampak dan impak dari hasil kerjanya.

D. PELUANG-PELUANG (Opportunities) 1.

Tuntutan Reformasi Biro Organisasi dan PA Organisasi

Tuntutan

masyarakat adanya

disiapkan dengan kelembagaan,

meningkatkan

dan

sebagai instansi

aparatur

pengembangan sistem

sumber

ketatalaksanaan.

yang mempunyai administrasi

48

yang profesional

perlu

daya manusia,


tugas

dan

pemerintahan,

fungsi dimana

dalam Biro

2014-2018


Organisasi

dan

PA,

mempunyai

peran

yang

besar

dalam

pengembangan sistem tersebut.

2. Tuntutan Demokratisasi dan Desentralisasi Proses

demokratisasi

yang

sedang

berjalan di

Indonesia tidak

segera memasuki fase konsolidasi yang mantap. Hal ini nampak dari sering berubah-ubahnya aturan main (rule of the game) dan format kelembagaan politik. Rivalitas antar pelaku dan partai

politik

sering terjadi secara tidak elegant, atau praktek-praktek suap, gratifikasi, dan bentuk-bentuk KKN yang

lain,

juga masih cukup

menggejala dalam kehidupan berpolitik kita. Dengan kata

lain,

demokrasi Indonesia yang ideal masih terus mencari bentuknya. Dalam hubungan ini, sistem konstitusi NKRI nampaknya juga masih mencari bentuknya. Hal ini terlihat dari adanya keinginan sebagian komponen

bangsa

untuk

melakukan amandemen terhadap UUD

1945. Proses demokratisasi ini membutuhkan peran Biro Organisasi Dan Pendayagunaan Aparatur Setda memberikan

kontribusi

pemikiran

Provinsi Papua dalam

untuk

dapat

mengembangkan sistem

pemerintahan yang dapat membawa masyarakat Papua ke arah yang lebih baik. Agenda

utama

dalam sistem

pemerintahan

yang

demokratis adalah adanya penguatan partisipasi masyarakat, dalam bentuk tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Peluang

lain

juga muncul

dari

wacana

desentralisasi

yang

diperkenalkan sejak 1999 yang telah merangsang kelahiran daerahdaerah otonom baru, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pada level

yang

bertambahnya

lebih

rendah,

unit-unit

hal

tersebut berimplikasi

organisasi.

Dengan kata

terhadap

lain, struktur

kelembagaan pemerintahan menjadi membesar di tingkat daerah, sebagai implikasi logis desentralisasi secara luas. Selain itu, otonomi 49

2014-2018


luas juga membawa transformasi sumber daya secara besar-besaran dari Pusat ke Daerah dalam bentuk pegawai,

sumber

transfer kewenangan,

keuangan/pembiayaan,

SDM

serta asset/kekayaan

pemerintah. Dalam

proses

transformasi

tersebut,

Biro Organisasi Dan

Pendayagunaan Aparatur Setda Provinsi Papua memiliki peran yang sangat penting agar tujuan desentralisasi dapat dicapai, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

3. Tuntutan Akuntabilitas Publik Korupsi telah menjadi penyakit yang menggerogoti daya tahan dan memperlemah

daya

saing

bangsa. Munculnya

berbagai kasus

korupsi ini, selain disebabkan oleh praktek penyimpangan yang terlanjur “membudaya”, juga karena ada struktur yang membiarkan praktek korupsi merajalela, yang kemudian menimbulkan budaya koruptif (intended corruption). Selain itu, korupsi juga disebabkan masih lemahnya mekanisme akuntabilitas dalam pemerintahan. Laporan Akuntabilitas (LAKIP)

juga

masih dipandang

Kinerja

terlalu

penyelenggaraan

Instansi

Pemerintah

prosedural

dan

belum

mendasarkan suatu penilaian kinerja berdasar persepsi stakeholders.

4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Administrasi. Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang berkembang secara cepat dan sophisticated telah mempengaruhi perubahan paradigma dan perilaku

penyelenggaraan

administrasi membuka

yang peluang

di

berkembang bagi

seluruh secara

organisasi

dunia.

Berbagai

massive

publik

tersebut

untuk

konsep telah

meningkatkan

kinerjanya. Demikian juga perkembangan teknologi administrasi juga telah memberikan peluang yang cukup luas bagi organisasi publik untuk melakukan

inovasi

dalam 50

perbaikan

tata

kelolanya.

2014-2018


Perkembangan

yang

cepat

ini

sering

tidak

didukung

oleh

kemampuan adaptasi yang tinggi, akibatnya banyak konsep-konsep mutakhir administrasi dan manajemen kurang memberikan output yang optimal.

5. Tuntutan Profesionalisme Penyelenggaraan Bimtek Aparatur. Tuntutan yang sangat

tinggi yang dialamatkan pada sektor publik

saat ini adalah pemberian pelayanan publik yang berkualitas. Untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas ini dibutuhkan aparatur negara

yang

profesional.

Salah

satu

upaya

peningkatan

profesionalisme tersebut dapat dilakukan dengan penyelenggaraan bimtek yang mampu menjawab kebutuhan organisasinya. Hal ini sejalan dengan kewenangan Biro Organisasi dan PA merumuskan bahan pembinaan

dalam

kelembagaan perangkat daerah,

ketatalaksanaan, analisis jabatan serta pendayagunaan aparatur.

6. Pengawasan Melekat Dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan Gubernur Papua menuntut untuk meningkatkan fungsi pelayanan aparatur,

yang

dilaksanakan

secara

berjenjang

untuk

mecapai

optimalisasi pelayanan masyarakat.

7. Tuntutan Peningkatan kinerja Dengan Reward Peningkatan kinerja aparatur perlu mendapat penghargaan sejalan dengan prestasi yang dicapai, menjadi hal penting ketika kinerja diberikan rewort guna merangsang, memotifasi dalam menciptakan carakter

aparatur

yang

berinovasi,

jujur

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. E. ANCAMAN (Threats) 51

dan

transparan

atas

2014-2018


b. Disharmoni Kebijakan c. Pengelolaan Dana kurang transparan. d. Regulasi/Penerapan

peraturan

perundang-undangan

tentang

pembentukan OPD masih tumpang tindih. e. Adanya tumpang tindih Tupoksi.

F. FAKTOR KUNCI Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam TABEL 6 berikut :

52

2014-2018


TABEL 6 Ringkasan analisis faktor internal dan eksternal FAKTOR INTERNAL Kekuatan (Strengths)

Kelemahan (Weaknesses)

 Kejelasan status, kedudukan,  Manajemen SDM (W1) tupoksi, visi dan misi Biro  Sistem Kelembagaan (W2) Organisasi dan PA Organisasi  Sistem Ketatalaksanaan (W3) dan Pendayagunaan Aparatur  Budaya kerja belum berorientasi Setda Provinsi Papua(S1) pada kualitas (W4)  Networking (S2)  Komitmrn Pimpinan(S3)  Tersedianya Dana(S4)  Tingkat pendidikan SDM memadai (S5)  Sarana dan Prasarana memadai (S6) FAKTOR EKSTERNAL Peluang (Opportunity)

Ancaman (Threats)

 Tuntutan Reformasi Administrasi Negara (O1)  Tuntutan Demokratisasi dan Desentralisasi (O2)  Tuntutan Akuntabilitas Publik (O3)  Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Administrasi (O4)  Tuntutan Profesionalisme Penyelenggaraan bimtek Aparatur (O5)  Adanya Pengawasan melekat (O6)  Tuntutan peningkatan kinerja dengan Reward(O7) Faktor-faktor

kunci

tersebut

menentukan

posisi

(positioning)

 Disharmoni Kebijakan(T1)  Pengelolaan Dana kurang transparan(T2)  Regulasi/Penerapan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan OPD masih tumpang tindih(T3)  Adanya tumpang tindih Tupoksi(T4)

kemudian

dilakukan

penilaian


dengan memperhatikan kondisi internal dan juga eksternal.

53

untuk

khususnya

2014-2018


TABEL 7 Pemaparan hasil analisis posisi Biro Organisasi dan PA dari sisi internal dan eksternal

FAKTOR INTERNAL KEKUATAN 1  Kejelasan status, kedudukan, tupoksi, visi dan misi Biro Organisasi dan PA Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Provinsi Papua(S1)  Networking yang luas(S2)  Komitmrn Pimpinan(S3)  Tersedianya Dana(S4)  Tingkat pendidikan SDM memadai (S5)  Sarana dan Prasarana memadai (S6)

Nilai 2 2

Rata-rata 3

4 4 1 2.75

KELEMAHAN  Manajemen SDM (W1)  Sistem Kelembagaan (W2)  Sistem Ketatalaksanaan (W3)  Budaya kerja belum berorientasi pada kualitas (W4) FAKTOR EKSTERNAL PELUANG  Tuntutan Reformasi Administrasi Negara (O1)  Tuntutan Demokratisasi dan Desentralisasi (O2)  Tuntutan Akuntabilitas Publik (O3)  Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Administrasi (O4)  Tuntutan Profesionalisme Penyelenggaraan bimtek Aparatur (O5)  Adanya Pengawasan melekat (O6)  Tuntutan peningkatan kinerja dengan Reward(O7)

4 4 3 4 3.75

4 4 3 3

5

3.8 ANCAMAN 1

2 54

3

2014-2018


 Disharmoni Kebijakan(T1)  Pengelolaan Dana kurang transparan(T2)  Regulasi/Penerapan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan OPD masih tumpang tindih(T3)  Adanya tumpang tindih Tupoksi(T4)

5 3 4 3

3.75 Catatan:skala 1-5 (sangat lemah-sangat kuat). Berdasarkan penghitungan di atas diperoleh positioning Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Provinsi Papua sebagai berikut: S 2,75 T

O

Ekspansi

Diservikasi

3,75 3,8 Defensif

strategi Araond

Turn W 12

Gambar VI Posisi Biro Organisasi dan PA Berdasarkan Gambar pada TABEL 6 diatas dan setelah dilakukan analisis : aspek lingkungan internal diketahui bahwa faktor kekuatan (Strenght) lebih dominan dari faltor kelemahan (weakness), sedangkan dari analisis lingkungan eksternal diketahui bahwa faktor peluang (opportunity) lebih dominan dari faktor ancaman ((treats) Biro Organisasi dan PA

dapat disimpulkan bahwa kondisi

saat ini masih ’lemah’ dari sisi internalnya,

sedangkan tuntutan sangat besar dialamatkan pada Biro Organisasi dan PA

yang terlihat dari banyaknya peluang yang harus dimanfaatkan

55

2014-2018


oleh

Biro Organisasi dan PA. Untuk dapat memanfaatkan peluang

tersebut, maka dibutuhkan strategi penguatan internal dengan melakukan pembenahan kedalam terlebih dahulu, terutama memperbaiki kelemahan untuk dapat memaksimalkan berbagai peluang yang ada.

G. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2014 - 2018 yang di terjemahkan dalam visi dan misi Biro Organisasi dan PA Organisasi dan PA, dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 8 Telaahan Visi dan Misi Biro Organisasi dan PA Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur PEMERINTAH PAPAPUA

PROVINSI

TELAAHAN BIRO ORGANISASI DAN PA ORGANISASI

VISI

Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera

MISI ke-2

Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta penguatan OTSUS

Pada point 1

Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan akuntabel

Pada point 5

Penataan sistem kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel yang mencerminkan kebutuhan fungsifungsi pemerintahan

56

Mewujudkan organisasi dan pendayagunaan aparatur yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik 1.Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Analisis Jabatan mewujudkan organisasi Pemerintah daerah yang rasional. 2.Meningkatkan pembinaan Sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efisiensi dan efektif. 3.Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM aparatur yang akuntabel, profesional, bersih dan bebas KKN; 1. Mewujudkan aparatur yang disiplin, ber-etos kerja tinggi, berinovasi dan profesional 2. Mewujudkan aparatur yang berkompetensi 1. Tertatanya struktur kelembagaan perangkat daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah 3. Mewujudkan pembinaan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota 4. Peningkatan fungsi ketetalaksanaan yang efisien dan efektif

2014-2018


H. TELAAHAN RENSTRA Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan prioritas dari tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua, maka program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah : a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur b. Program Peningkatan disiplin aparatur c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan e. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan

I.

PENENTUAN ISU STRATEGIS Bertolak dari permasalahan yang ada, telaahan visi – misi, serta telaahan Renstra, maka isu strategis yang dihadapi Biro Organisasi dan PA dalam 5 ( lima ) tahun ke depan dan harapan yang akan dicapai pada tahun ke lima dapat dilihat pada TABEL I0 adalah : 4. Bagian Kelembagaan yaitu : b) Tugas Fungsi beberapa SKPD masih tumpang tindih c) Baik

Provinsi

maupun

Kab/Kota

cenderung

mengutamakan

kepentingan masing-masing d) Belum optimal pembinaan dan penataan OPD Kab/Kota e) belum ada singkronisasi program f)

belum dilaksanakan sosialisasi tentang rincian tugas secara resmi dan terbuka

g) belum tersusun hasil ANJAB di SKPD Provinsi h) belum tersusun hasil ABK di SKPD Provinsi i)

belum tersusun standart kompetensi jabatan di SKPD Provinsi

j)

belum tersusun hasil evaluasi jabatan di SKPD Provinsi

57

2014-2018


k) kurangnya penganalisis jabatan di Kab/kota l)

kurangnya penganalisis beban kerja pada Kab/kota

m) kurangnya

tenaga

penyusun

standart

kompetensi

dilingkungan

Kab/Kota n) kurang tenaga evaluasi jabatan dilingkungan Kab/Kota o) belum ada data akurat hasil formasi jabatan di Provinsi Papua p) kurangnya tenaga penyusun formasi jabatan di Kab/Kota q) data semula JAFUNG sebanyak 96 Di Provinsi Papua r)

belum dilaksanakan penyesuaian pengangkatan JAFUNG tertentu di Provinsi Papua

s) belum dilaksanakan penilaian angka kredit dan insentif pusat dan daerah di Provinsi t)

belum dilaksanakan Bimtek

penyusunan dan penyesuaian Jafung

tertentu

5. Bagian Ketatalaksanaan, yaitu : a. sedang menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang indentifikasi judul SOP bagi SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua b. sedang menyusun SK. Gubernur tentang Nomor dan judul SOP bagi SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua c. belum

semua PNS memahami penggunaan TND di lingkungan

pemerintah Provinsi Papua d. sudah melaksanakan bimtek TND di lingkungan pemerintah Provinsi Papua e. belum melaksanakan Bimtek Standart Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota f.

belum melaksanakan penilaian kinerja pelayanan publik dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

g. penyusunan sarana dan prasarana kerja dilingkungan pemerintah Provinsi sedang dilakukan 58

2014-2018


h. belum semua ruang kerja pejabat eselon II,III dan IV di lingkungan Provinsi Papua tertata sesuai ketentuan i.

pengenaan pakaian dinas PNS belum sesuai aturan

6. Bagian Pendayagunaan Aparatur, yaitu: a) orientasi hasil pada program dan kegiatan peningkatan kinerja kegiatan belum optimal(out come) b) Penyusunan LAKIP masih bersifat laporan belum terukur karena kurangnya komitmen tentang pentingnya penyampaian LAKIP c) belum ada penegasan dan penegakan PP Nomor 53 Tahun 2010 bagi PNS dan CPNS yang melanggar ketentuan disiplin PNS d) kurangnya

penyampaian

Telaah

Staf

oleh

pejabat

dalam

sepenuhnya

sesuai

menyelesaikan masalah e) penempatan

pejabat

pada

jabatan

belum

kompetensi. f)

Belum adanya penetapan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi Papua

g) Belum adanya penetapan Kepala Satuan Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama pada masing-masing SKPD.

59

2014-2018


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN ORGANISASI

A. VISI DAN MISI 1. Visi Biro Organisasi dan PA Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua, adalah :

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur, dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Visi Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur merupakan penjabaran dari Visi dan misi Gubernur terpilih Tahun anggaran 2014 - 2018 pada Misi Ke-2 Point ke-1 dan ke-5, dengan mencermati faktor eksternal dan internal dan isue strategis dalam penataan organisasi dan dengan mengacu pada kewenangan, tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur maka ditetapkan Visi dan Misi Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua melalui rapat dengan melibatkan para pejabat dilingkungan Biro Organisasi dirumuskan sebagai berikut : “Mewujudkan Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur yang berkualitas Menuju Ketatapemerintahan yang Baik (Good Governance)”

Dari Visi Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur

mengandung

pengertian arah kebijakan pembangunan dan pengembangan Organisasi untuk membangun Papua yang sejahtera dan Mandiri.

60

2014-2018


2. Misi Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua, yakni : Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut untuk merealisasikannya diperlukan langkah-langkah dalam peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pendayagunaan aparatur, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehingga pimpinan dapat mengambil kebijakan secara cepat, tepat dan benar. Meningkatkan kualitas hasil pekerjaan yang tidak mudah karena harus didukung oleh sumberdaya manusia, keuangan, sarana prasarana. Hal tersebut memang merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam penetapan misi organisasi sehingga tidak mungkin misi tanpa kualitas yaitu peningkatan, efektif, efisien, unggul, inovatif dan menunjukan prestasi kerja tinggi. Atas dasar pertimbangan tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut : Misi M1

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Analisis Jabatan mewujudkan organisasi Pemerintah daerah yang rasional .

Menata organisasi yang rasionalisasi, efisien, efektif, dinamis, dan proporsional sesuai kebutuhan dan beban kerja yang riil (rightsized) melalui analisis Jabatan dan analisis beban kerja.

Misi M2

Meningkatkan pembinaan Sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efisiensi dan efektif.

Arah

kebijakan

dalam

bidang

Ketatalaksanaan

diwujudkan

melalui

penataan dan efisiensi sistem prosedur kerja, percepatan penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM) sesuai bidang urusan, peningkatan 61

2014-2018


indeks kepuasan masyarakat (IKM) melalui peningkatan pelayanan, efisiensi Standart Operasional Prosedur (SOP), serta Penilaian kinerja pelayanan

publik

yang

bermuara

pada

peningkatan

pelayanan

prima(kualitas) dan pengelolaan barang/sarana dan prasarana kerja daerah.

Misi M3

Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM aparatur yang akuntabel, profesional, bersih dan bebas KKN.

Meningkatkan Profesionalime SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosi, serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. yang diharapkan mampu mendorong mobilitas antar

aparatur daerah di Provinsi dan Kab/Kota dengan

meningkatkan pengawasan melekat secara berjenjang dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Biro Organisasi dan PA.

B. TUJUAN. Tujuan tidak selalu harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, namun harus dapat

menunjukkan suatu kondisi/keadaan

yang

ingin dicapai

untuk

mewujudkan misi sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai berikut : Misi M1

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Analisis Jabatan mewujudkan organisasi Pemerintah daerah yang rasional .

62

2014-2018


Tujuan dari Misi pertama : 1.

Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota

2.

Meningkatkan pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi unit kerja

3.

Terwujudnya peningkatan analisis jabatan dalam penempatan pejabat sesuai kompetensi

4.

Peningkatan sumberdaya aparatur dibidang analisis jabatan

5.

Meningkatkan kinerja dan efisiensi organisasi birokrasi

6.

Meningkatnya pemahaman dan penguasaan teknis tentang penilaian angka kredit dan insentif kinerja

7.

Meningkatkan pengetahuan aparatur dibidang JAFUNG

Misi M2

Meningkatkan pembinaan Sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efisiensi dan efektif.

Tujuan dari misi ke dua adalah : 1.

Peningkatan tatalaksana pemerintahan yang efisien dan efektif

2.

Terbinanya

penyelenggaraan

pelayanan

publik

dilingkungan

pemerintah Provinsi dan Kab/Kota 3.

Terwujudnya penyusunan laporan SPM pada 9 bidang di Provinsi dan 15 Bidang SPM Kab/Kota yang harus diterapkan dan ditetapkan SPM dalam Peraturan Kepala Daerah

4.

Terlaksananya penilaian dan peringkatan kinerja unit pelayanan publik dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

5.

Terwujudnya standarisasi

sarana dan prasarana kerja dan

pengunaan pakaian dinas di Provinsi dan Kab/kota..

63

2014-2018


Misi M3

Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM aparatur yang akuntabel, profesional, bersih dan bebas KKN.

Tujuan dari misi ke tiga adalah : 1.

terwujudnya SAKIP dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

2.

Peningkatan jumlah dan kualitas LAKIP di lingkungan Pem.Provinsi dan 29 Kab/Kota

3.

berkurangnya Jumlah pelanggaran disiplin

4.

meningkatkan kualitas aparatur dalam menyelesaikan permasalahan di Birokrasi pemerintahan

5.

peningkatan kualitas aparatur berbasis kompetensi

6.

terwujudnya website data kompetensi Sumber daya aparatur dilingk. Provinsi Papua

7.

peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi aparatur

8.

Terfasilitasi penyusunan IKU Provinsi Papua

C. SASARAN Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Tujuan ialah pernyataan umum dari apa yang akan diselesaikan, sedang sasaran adalah pernyataan detail/jelas bagaimana menyelesaikan tujuan, dengan demikian tujuan, sasaran dan kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan misi Biro dapat dilihat pada lampiran TABEL 9.I, TABEL 9.II DAN TABEL 9.III. 64

2014-2018


D. STRATEGI/KEBIJAKAN Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu 5 Tahun ke depan, dan dengan memperhatikan visi dan misi Biro Organisasi dan PA yang telah dirumuskan, maka pencapaian sasaran dan tujuan memerlukan strategi/kebijakan yang dilakukan, antara lain sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kualitas bahan kebijakan pembenahan Biro Organisasi dan PA dan pemantapan kelembagaan;

2.

Membentuk Tim Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

3.

Membentuk Tim percepatan dalam rangka meningkatkan pembinaan sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efisien dan efektif (terkait program utama ketatalaksanaan)

4.

membangun koordinasi antara pusat, pemerintah daerah Provinsi dan Kab/kota dalam singkronisasi program sesuai peraturan perundangundangan

5.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat/bimtek;

6.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana melalui modernisasi tata kerja dan prasarana fisik;

7.

Pemberian

asistensi,

SPM/SOP/pelayanan

bimbingan

Pablik/penyusunan

percepatan standarisasi

penerapan sarana

dan

prasarana/IKM/PTSP; 8.

meningkatkan komitmen di jajaran Biro Organisasi dan PA untuk melakukan reformasi pada bidang ketatalaksanaan;

9.

Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui peningkatan etos kerja dan budaya kerja, akuntabilitas kinerja, disiplin aparatur dan penggunaan IT;

10. membangun

komitmen di jajaran Biro Organisasi dan PA untuk

melakukan reformasi pada bidang ketatalaksanaan 11. Membentuk Tim evaluasi penyusunan LAKIP SKPD di Provinsi Papua

65

2014-2018


12. Membentuk Tim yang diketuai SEKDA sebagai pejabat pembina kepegawaian dalam pelaksanaan peningkatan disiplin PNS 13. membangun teknologi informasi data kompetensi sumberdaya aparatur kepada SKPD dan Stakholders lainnya 14. Membentuk Tim fasilitasi antara Provinsi dan kementerian PAN dan RB dalam penyusunan IKU Pemda Provinsi Papua

E. PROGRAM 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan disiplin aparatur

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

6.

Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan

F. KEGIATAN Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi dapat dilihat pada TABEL 9.I, TABEL 9.II DAN TABEL 9.III Renstra Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua Tahun 2014 – 2018 dan

tentang Matriks.

I

tentang Rencana,Program,

Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif. Untuk kegiatan yang dilaksanakan untuk memperlancar tugas-tugas Biro diakomopdir dalam Program sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan jasa surat menyurat 2) Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

dinas/operasional. 3) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4) Penyediaan alat tulis kantor 66

perizinan

kendaran

2014-2018


5) Penyediaan barang cetakan dan pengadaan 6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7) Penyediaan makanan dan minuman 8) Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/operasional 2) Pengadaan Perlengkapan dan Kegiatan Pengadaan Peralatan 3) Pengadaan peralatan gedung kantor 4) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 5) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 6) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7) Pendidikan dan pelatihan formal 8) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 11) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12) Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD

67

2014-2018


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dengan memperhatikan visi - misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi dan PA

dan

setelah

mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluan dan ancaman, maka tujuan dan sasaran kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan bisa ditentukan. Tujuan, sasaran dan Indikator

tergantung dari kegiatan apa yang akan

dilaksanakan pada masing-masing Bagian di Biro Organisasi dan PA sesuai prioritas

yang

ditetapkan,

sebagaimana

terdapat

dalam

Bab

IV,

yang

selengkapnya dapat dilihat pada TABEL 9.I, TABEL 9.II DAN TABEL 9.III Renstra Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua Tahun 2014 – 2018 dan Matriks I tentang Rencana,Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif.

68

2014-2018


BAB VI INDIKATOR KINERJA BIRO ORGANISASI DAN PA ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI PAPUA

Target capaian indikator kinerja Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur merupakan panduan bagi Kepala Biro

dan seluruh Kepala Bagian dalam

menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya yang berisikan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, dapat dilihat pada Matriks I.

69

MATRIKS I Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Biro Organisasi dan PA Setda Profinsi Papua*) Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Program dan Kegiatan

(5) I Program Penguatan

peningkatan pemahaman aparatur tentang TUPOKSI unit kerja

organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

persentase OPD Pemerintah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran Jumlah

Meningkatkan pemahaman Rekomendasi yang tentang disepakati dan pelaksanaan tugas ditindaklanjuti

(6)

(7)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 Target (8)

2015

Rp. (000)

Target

(9)

(10)

2016

Rp.(000)

Target

(11)

(12)

2017

Rp.(000)

Target

(13)

(14)

Unit Kerja SKPD Kondisi Kinerja Pada Penanggung Akhir Periode Renstra jawab

2018

Rp.(000)

Target

(15)

(16)

Rp.(000)

Target

(17)

(18)

Lokasi

SKPD Rp.(000) (19)

(20)

(21)

OPD yang efisien dan efektif

49 SKPD

terlaksananya penataan OPD Provinsi

masih ada tupoksi SKPD yang tumpang tindih

90

700.000

90

700.000

90

500.000

90

500.000

90%

500.000

100%

2.900.000 Bagian Jayapura Kelembagaan

tersusunnya Baik Provinsi rekomendasi yang maupun Kab/Kota disepakati dan cenderaung ditindaklanjuti mengutamakan kepentingan masing-masing PERDA Kab/Kota 3 Kegiatan rapat pembinaan terfasilitasinya kelembagaan perangkat penataan OPD belum melalui daerah Kab/kota se Papua Kab/kota sesuai ANJAB perundangundangan

75

400.000

80

400.000

85

400.000

90

400.000

90%

400.000

100%

2.000.000

60

450.000

70

450.000

80

450.000

90

450.000

90%

450.000

100%

2.250.000

s.d.a

Kapasitas kelembagaan Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota

Indikator Kinerja Data Capaian Program pada Tahun Awal (outcome)berbasi Perencanaan s SPM dan IKU (tahun 2011) dan kegiatan (out put)

1 Kegiatan Penataan kelembagaan Provinsi Papua dan penataan kelembagaan perangkat daerah lainnya Rapat koordinasi 2 Kegiatan

49 SKPD

2.900.000 49 SKPD

4.400.000 49 SKPD

5.000.000 49 SKPD

4.800.000 49 SKPD

2.700.000 49 SKPD

19.800.000

Jayapura

teknis bidang organisasi se Provinsi Papua

Terfasilitasinya penyusunan kelembagaan Kabupaten/Kota

jumlah Kab/kota yang tertata OPD sesuai perundangundangan

Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kelembagaan Kabupaten/Kota

Jumlah Rekomendasi yang disepakati dan ditindaklanjuti

rapat kerja tersusunnya belum semua 4 Kegiatan pembinaan kelembagaan rekomendasi yang program pusat yang Kab/Kota se Papua disepakati dan dilaksanakan ditindaklanjuti didaerah

65

400.000

70

400.000

80

400.000

90

400.000

90%

400.000

100%

2.000.000

s.d.a

terlaksananya tupoksi di lingkungan SKPD di lingkungan Provinsi Papua sesuai ketentuan yang berlaku

Presentase pelaksanaan tupoksi unit kerja dengan baik

Sosialisasi 5 Kegiatan Peraturan Provinsi Papua tentang Organisasi dan tatakerja kelembagaan perekda dan Peraturan Gubernur Papua tentang Rincian tupoksi unit kerja

75

250.000

80

250.000

85

250.000

90

250.000

90%

250.000

100%

1.250.000

s.d.a

terlaksananya 50% aparatur Sosialisasi PERDA belum paham tentang Organisasi Tupoksi dan tatakerja kelembagaan perekda dan PPERGUB tentang Rincian tupoksi unit kerja

Jayapura

(1)

(2)

(3)

(5)

Terwujudnya Terwujudnya tata Jumlah SKPD yang 6 Kegiatan Penyusunan peningkatan kelola jabatan yang dianalisis Jabatan uraian jabatan analisis jabatan baik di Provinsi Papua dilingkungan pemerintah dalam penempatan Provinsi Papua pejabat sesuai Tersusunnya hasil Jumlah SKPD yang 7 Kegiatan penyusunan analisis beban dianalisis beban analisis beban kerja kerja di lingkungan kerja di Provinsi dilingkungan Pemerintah pemerintah Papua Provinsi Papua Provinsi Papua Tersusunya standart kompetensi jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Peningkatan sumberdaya aparatur dibidang analisis jabatan

jumlah jabatan 8 yang memiliki standart kompetensi di Provinsi Papua

Tersusunya hasil jumlah hasil 9 evaluasi jabatan di evaluasi jabatan di lingkungan Provinsi Papua pemerintah Provinsi Papua

Kegiatan penyusunan standart kompetensi dilingkungan pemerintah Provinsi Papua

(6) tersusunya uraian jabatan pada OPD dilingkungan Provinsi Papua

(7) belum tersusun URJAB SKPD

(8) 28,6%(14 SKPD)

jumlah penganalisis jabatan lingkungan Kab/Kota

Tersedianya tenaga analisis beban kerja di lingkungan pemerintah Kab/Kota

jumlah penganalisis beban kerja dilingkungan Kab/Kota

Tersedianya tenaga penyusun standart kompetensi jabatan di lingkungan pemerintah Kab/Kota

Tersedianya tenaga evaluasi jabatan di lingkungan pemerintah Kab/Kota

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

24,5%(1 2 SKPD)

(10)

600.000

(11)

24,5%(1 2 SKPD)

(12)

(13) 600.000

22%(11 SKPD)

(14)

600.000

100%

-

100%

2.500.000 Bagian ANJAB

(20)

(21)

tersusunnya belum tersusun analisis beban ABK anjab SKPD kerja OPD dilingkungan Provinsi Papua

-

-

36,7%(1 8 SKPD)

800.000

36,7%(1 8 SKPD)

800.000

30%(13 SKPD)

700.000

100%

-

100%

2.300.000

s.d.a

Jayapura

tersusunnya belum tersusun standart kompetensi Jabatan kompetensi jabatan SKPD OPD dilingkungan Provinsi Papua

-

-

36,7%(1 8 SKPD)

800.000

36,7%(1 8 SKPD)

800.000

30%(13 SKPD)

700.000

100%

-

100%

2.300.000

s.d.a

Jayapura

-

-

-

36,7%(1 8 SKPD)

800.000 36,7%(18 SKPD)

800.000

30%(13 SKPD)

700.000

100%

2.300.000

s.d.a

Jayapura

1.450.000

490 aparatur

7.300.000

Kegiatan evaluasi jabatan tersedianya hasil belum tersusun dilingkungan pemerintah evaluasi jabatan evaluasi Jabatan Provinsi Papua dilingkungan Provinsi Papua II Program kapasitas aparatur

Tersedianya tenaga analisis jabatan di lingkungan pemerintah Kab/Kota

(9) 700.000

peningkatan terwujudnya sumber daya kompetensi Sumber Daya aparatur yang kurangnya Tenaga 28%(8 1 Kegiatan bimtek analisis terlaksananya jabatan dilingkungan bimtek analisis anjab di Kab/Kota) pemerintah Kab/kota se jabatan Kabupaten/kota Papua dilingkungan pem. Kab/kota se Papua

1.500.000

-

1.450.000

1.450.000

1.450.000

450.000 21%(6 Kab/Kota )

400.000

17%(5 Kab/Kota )

400.000

17%(5 Kab/Kota )

400.000

17%(5 Kab/Kota )

400.000

100%

2.050.000

s.d.a

Jayapura

kurangnya tenaga 28%(8 2 Kegiatan bimtek analisis terlaksananya beban kerja dilingkungan bimtek analisis penganalisis beban Kab/Kota) pemerintah Kab/Kota beban kerja kerja dilingkungan pemerintah Kab/Kota

350.000 21%(6 Kab/Kota )

350.000

17%(5 Kab/Kota )

350.000

17%(5 Kab/Kota )

350.000

17%(5 Kab/Kota )

350.000

100%

1.750.000

s.d.a

Jayapura

jumlah penyusun standart kompetensi jabatan dilingkungan Kab/Kota

bimtek 3 Kegiatan penyusunan standart kompetensi jabatan di lingkungan pemerintah Kab/kota

350.000 21%(6 Kab/Kota )

350.000

17%(5 Kab/Kota )

350.000

17%(5 Kab/Kota )

350.000

17%(5 Kab/Kota )

350.000

100%

1.750.000

s.d.a

Jayapura

jumlah aparatur pengevaluasi Jabatan di lingkungan pem.Kab/Kota

kurangnya tenaga 4 Kegiatan bintek evaluasi terlaksananya jabatan dilingkungan bimtek evaluasi evaluasi jabatan pemerintah Kab/kota jabatan dilingkungan pemerintah Kab/kota

350.000 21%(6 Kab/Kota )

350.000

17%(5 Kab/Kota )

350.000

17%(5 Kab/Kota )

350.000

17%(5 Kab/Kota )

350.000

100%

1.750.000

s.d.a

Jayapura

di

terlaksananya kurangnya tenaga 28%(8 bimtek penyusunan penyusun standart Kab/Kota) standart kompetensi jabatan kompetensi jabatan di lingkungan pemerintah Kab/kota 28%(8 Kab/Kota)

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

I Program Penguatan

Tersusunnya data formasi jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua

Tersedianya tenaga penyusun formasi jabatan di lingkungan pemerintah Kab/Kota

terdistribusinya Kapasitas kelembagaan aparatur sesuai kompetensi dalam jumlah hasil 10 Kegiatan bimtek jabatan terlaksananya formasi jabatan di penyusunan data bimtek penyusunan lingkungan Formasi Jabatan data Formasi pemerintah dilingkungan pemerintah Jabatan Provinsi Papua Provinsi Papua dilingkungan pemerintah Provinsi Papua Peningkatan terwujudnya II Program Kapasitas Sumber Daya kompetensi Aparatur Sumber Daya aparatur yang jumlah hasil bimtek terlaksananya 5 Kegiatan formasi jabatan di penyusunan formasi bimtek penyusunan 29 kab/kota jabatan dilingkungan formasi jabatan pemerintah kab/kota dilingkungan pemerintah kab/kota

I Program Penguatan

peningkatan kompetensi aparatur dalam fungsional Meningkatnya Tersusunnya data jumlah jabatan 11 Kegiatan pengumpulan jabatan terlaksananya kinerja dan efisiensi jabatan fungsional fungsional tertentu dan penyusunan data penyusunan data organisasi birokrasi tertentu di pada SKPD di jabatan fungsional jabatan fungsional lingkungan Provinsi Papua tertentu dilingkungan tertentu pemerintah Provinsi Papua dilingkungan Provinsi Papua Provinsi Papua

(7) 49 SKPD

(8) 49 SKPD

(9)

(10)

350.000 49 SKPD

24,5%(1 2 SKPD)

(11)

(12)

350.000 49 SKPD

belum ada data 26,5%(13 hasil formasi SKPD) jabatan di Provinsi Papua

350.000

kurangmya aparatur yang mempunyai kompetensi dalam kurangnya tenaga penyusun formasi jabatan

49 SKPD

350.000 49 SKPD

28%(8 Kab/kota)

350.000 21%(6 kab/kota)

350.000

49 SKPD

49 SKPD

350.000

(14) 49 SKPD

(15)

(16)

(17)

350.000 49 SKPD

-

-


Tersedianya tenaga penilaian angka kredit dan insentif pusat dan Daerah

jumlah aparatur 12 Kegiatan sosialisasi yang mengikuti penyesuaian penyesuaian pengangkatan jabatan pengangkatan fungsional tertentu pada JAFUNG tertentu Pusat dan Daerah dilingk. di Provinsi Papua Provinsi Papua

jumlah tenaga penilaian angka kredit dan insentif pusat dan Daerah

Meningkatkan tersedianya jumlah aparatur pengetahuan aparatur dalam yang mengikuti aparatur dibidang Jafung tertentu Bimtek jabatan fungsional penyusunan dan tertentu penyesuaian Jafung tertentu

terlaksananya sosialisasi penyesuaian pengangkatan jabatan fungsional tertentu pada Pusat dan Daerah dilingk. Provinsi Papua Program Peningkatan terwujudnya II Kapasitas Sumber Daya kompetensi Aparatur Sumber Daya aparatur yang dan bimtek kompetitif jumlah tenaga 6 Kegiatan pengembangan jabatan penilaian angka fungsional tertentu kredit dan insentif tentang penilaian angka pusat dan Daerah kredit dan insentif pusat dan Daerah bimtek 7 Kegiatan penyusunan dan penyesuaian pengangkatan jabatan fungsional tertentu di Pusat dan Daerah

(19)

(20)

392 aparatur

1.050.000

100%

1.050.000

s.d.a

(21)

350.000

350.000 49 SKPD

350.000

49 SKPD

350.000 49 SKPD

350.000

490 aparatur

1.750.000

s.d.a

17%(5 kab/kota)

350.000

17%(5 kab/kota)

350.000

17%(5 kab/kota)

350.000

100%

1.750.000

s.d.a

750.000 49 SKPD

350.000 49 SKPD

350.000

49 SKPD

350.000 49 SKPD

350.000

490 aparatur

2.150.000

s.d.a

96 JAFUNG pada 20,4%(10 23 SKPD Di SKPD) Provinsi Papua

350.000 20,4%(1 0 SKPD)

350.000 20,4%(1 0 SKPD)

350.000 20,4%(10 SKPD)

350.000

100%

1.750.000

s.d.a

Jayapura

belum dilaksanakan 100%(23 SKPD)

400.000

100%

400.000

s.d.a

Jayapura

100 aparatur

750.000

s.d.a

Kapasitas kelembagaan

Terselenggaranya sosialisasi penyesuaian pengangkatan jabatan fungsional tertentu

(18)

350.000 24,5%(12 SKPD)

350.000

24,5%(1 2 SKPD)

(13)

jumlah aparatur yang mempunyai kompetensi

-

jumlah aparatur

-

-

-

-

400.000

belum dilaksanakan

-

-

100%(23 SKPD)

jumlah aparatur belum dilaksanakan yang mengikuti Bimtek penyusunan dan penyesuaian Jafung tertentu

-

-

-

400.000

-

350.000

-

28%(10 SKPD)

-

-

350.000

-

-

-

-

-

100%(25 SKPD)

-

350.000

Jayapura

Jayapura

-

-

100%

400.000

s.d.a

Jayapura

-

-

100%

350.000

s.d.a

Jayapura

I Program Penguatan Kapasitas kelembagaan

Peningkatan tatalaksana pemerintahan yang efisien dan efektif

terwujudnya pelaksanaan TUPOKSI yang efisien dan efektif, responsif, transparan dan akuntabel

Pergub tentang SOP dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua

13 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan SOP dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

SK. Gubernur tentang nama, kode dan judul SOP

peningkatan 49 SKPD ketatalaksanaan pemerintahan yang efisien dan efektif di 49 SKPD penyusunan Pergub tentang SOP dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua

49 SKPD sedang menyusun SOP SKPD

belum ada penetapan SK.Gubernur tentang nama, kode dan judul SOP pada 49 SKPD ada SK. Gubernur penyusunan SK. belum dalam bentuk Gubernur dalam penetapan SK. Flowchat bentuk Flowchat Gubernur tentang bentuk Flowchat Terwujudnya jumlah TND yang terlaksananya hanya 50% PNS 14 Kegiatan administrasi sesuai dengan Sosialisasi/Bimtek TND Sosialisasi/Bimtek yang memahami perkantoran yang Pergub/ peraturan di lingkungan pemerintah TND di lingkungan TND dilingkungan baik, tertib, lancar, perundang Provinsi pemerintah Pemerintah efisien dan efektif di undangan Provinsi Provinsi Papua lingkungan pemerintah Provinsi Papua

49 SKPD

50%

3.350.000 49 SKPD

400.000

60%

3.350.000 49 SKPD

400.000

70%

3.350.000

400.000

49 SKPD

90%

3.350.000 49 SKPD

400.000

100%

3.350.000 49 SKPD

400.000

100%

16.750.000

Jayapura 2.000.000 Bagian Tatalaksana

penyusunan SK. Gubernur tentang nama, kode dan judul SOP

Terbinanya penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

tersusunya SPP disemua SKPD Provinsi dan SKPD Kab/Kota se Papua

jumlah SPP yang 15 Kegiatan Pembinaan telah disusun dan penyelenggaraan diterapkan pada pelayanan publik SKPD Provinsi dan dilingkungan Provinsi dan SKPD Kab/Kota se Kab/Kota se Papua Papua



Jumlah bidang yang memiliki Standar Pelayanan Minimal

Jayapura

Jayapura

50%

400.000 65%

400.000

75%

400.000

90%

400.000

100%

400.000

100%

2.000.000,00

s.d.a

Jayapura

Jayapura

penyusunan SPP dan penerapannya pada SKPD Provinsi dan SKPD Kab/Kota se Papua

belum pernah dilaks. Bimtek Standart Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

50%

400.000 65%

400.000

75%

400.000

90%

400.000

100%

400.000

100%

2.000.000

s.d.a

Fasilitasi penyusunan 16 Kegiatan Penerapan rencana laporan SPM pada pencapaian SPM 9 bidang di dilingkungan pemerintah Provinsi dan 15 Provinsi dan Kab/kota se bidang SPM di Papua Provinsi dan Kab/Kota

belum semua laporan 9 Bidang SPM di lingkungan pemerintah Provinsi Papua dan 15 bidang SPM Kab/Kota yang disampaikan kepada Ditjen Otda

50%

500.000 65%

500.000

75%

500.000

90%

500.000

100%

500.000

100%

2.500.000

s.d.a

Prov/Kab/ Kota

(1)

(2)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Terlaksananya penilaian dan peringkatan kinerja unit pelayanan publik dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

SKPD/Unit penyelenggara pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Papua

Persentase jumlah 17 Kegiatan Penilaian dan terlaksananya belum pernah unit pelayanan pemeringkatan kinerja Penilaian dan melaksanakan pablik yang pelayanan publik pemeringkatan memiliki kinerja dilingkungan pemerintah kinerja pelayanan pelayanan publik Provinsi dan Kab/Kota publik dilingkungan yang memuaskan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

(3)

(5)

(6)

(7)

50%

(8)

600.000 65%

(9)

(10)

600.000

75%

600.000

90%

600.000

100%

600.000

100%

3.000.000

s.d.a

terwujudnya standarisasi sarana dan prasarana kerja dan pengunaan pakaian dinas di Provinsi dan Kab/Kota


jumlah SKPD 19 kegiatan Penataan dan Provindi dan penyusunan pedoman kab/kota yang telah tata ruang kantor melaksanakan pemerintah penataan standarisasi sarana dan prasarana kerja

terlaksananya penataan dan penyusunan pedoman tata ruang kantor pemerintah

50%

350.000 65%

350.000

75%

350.000

90%

350.000

100%

350.000

100%

1.750.000

s.d.a

jumlah papan nama 20 kegiatan penataan pejabat struktural standarisasi sarana dan yang telah prasarana kerja dipasang

tersusunnya standarisasi sarana dan prasarana kerja Provinsi Papua terfasilitasi pengenaan pakaian penataan standart dinas PNS belum pakaian dinas PNS sesuai aturan dilingkungan pemerintah

50%

350.000 65%

350.000

75%

350.000

90%

350.000

100%

350.000

100%

1.750.000

50%

350.000 65%

350.000

75%

350.000

90%

350.000

100%

350.000

100%

1.750.000

(21)

Jayapura

Meningkatnya Pergub tentang 21 Kegiatan Fasilitasi disiplin dan wibawa Pakaian Dinas PNS penataan standart PNS di Provinsi Papua pakaian dinas PNS dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota pesertase PNS yang mengenakan pakaian dinas sesuai aturan

belum 100% sarana dan prasarana kerja di 49 SKPD Provinsi dan Kab/Kota sesuai aturan

Jayapura

Jayapura s.d.a

Jayapura s.d.a

Jayapura

terwujudnya SAKIP Meningkatnya Presentase OPD dilingkungan akuntabilitas kinerja yang memahami pemerintah instansi pemerintah SAKIP Provinsi dan Kab/Kota

(1)

(2)

(3)

Peningkatan terwujudnya II Program Kapasitas Sumber Daya kompetensi Aparatur Sumber Daya aparatur yang kompetitif dan terlaksananya 8 Kegiatan Bimtek Sistem Akuntabilitas Kinerja bimtek Sistem Instansi Pemerintah di Akuntabilitas Lingkungan Pemerintah Kinerja Instansi Provinsi Papua dan Pemerintah di Kab./Kota Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan

(5)

(6)


49 SKPD

1.400.000 49 SKPD

1.350.000 49 SKPD

1.350.000

49 SKPD

1.350.000 49 SKPD

1.350.000 49 SKPD

6.800.000

s.d.a

2.000.000

Bagian Pendayaguna an Aparatur

Jayapura Penyusunan LAKIP masih bersifat laporan administrasi

50%

400.000

75%

400.000

80%

400.000

90%

400.000

100%

400.000

100%

Jayapura

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Peningkatan jumlah dan kualitas LAKIP di lingkungan Pem.Provinsi dan 29 Kab/Kota

s.d.a

Jumlah SKPD yang mengumpulkan LAKIP di Provinsi dan Kab/kota

9 Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP Provinsi dan Kab./Kota

terlaksananya 50% penyusunan bimbingan Teknis LAKIP bersifat Penyusunan LAKIP administrasi Provinsi dan Kab./Kota

65%

250.000

75%

250.000

85%

250.000

90%

250.000

100%

250.000

100%

1.250.000

s.d.a

Jayapura Presentase OPD dengan nilai akuntabilitas ki erja baik

Jayapura

berkurangnya Jumlah pelanggaran disiplin

Meningkatnya disiplin aparatur

persentase jumlah pelanggaran dalam setahun

10 Kegiatan Sosialisasi dalam rangka peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dilingk. Pemerintah Provinsi Papua

terlaksananya sosialisasi dalam rangka peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dilingk. Pemerintah terlaksananya

aparatur belum memahami PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS

35%

250.000

50%

250.000

70%

250.000

85%

250.000

100%

250.000

100%

1.250.000

s.d.a

meningkatkan kualitas aparatur dalam menyelesaikan permasalahan di Birokrasi pemerintahan

meningkatnya kualitas SDM aparatur

jumlah telaah staf dalam setahun

11 Kegiatan Bimtek telaah staf paripurna bimtek telaah staf dilingkungan Provinsi dan paripurna Kab/Kota dilingkungan Provinsi dan Kab/Kota

penyampaian masalah melalui surat

45%

250.000

65%

200.000

70%

200.000

80%

200.000

100%

200.000

100%

1.050.000

s.d.a


meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur

jumlah aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang memenuhi standart kompetensi jabatan

12 Kegiatan Bintek Pola karier PNS dilingkungan pemerintah Provinsi Papua

terlaksananya bintek Pola karier PNS dilingkungan pemerintah Provinsi Papua

penempatan pejabat belum sesuai kompetensi

70%

250.000

80%

250.000

85%

250.000

90%

250.000

100%

250.000

100%

1.250.000

s.d.a

I Program Penguatan

peningkatan kompetensi aparatur dalam jabatan

49 SKPD

Penyusunan Kompetensi sumberdaya aparatur

belum maksimal penyediaan data

Jayapura

Jayapura

Jayapura Kapasitas kelembagaan


Tersedianya data Jumlah jenis data akurat kompetensi dalam website SDA pada SKPD di Provinsi Papua

22 Kegiatan Penyusunan Kompetensi sumberdaya aparatur


meningkatnya kesadaran aparatur dalam tingkah laku, budaya kerja dan pengawasan terhadap bahaya korupsi dan KKN

23 Kegiatan Penyelenggaraan Forkompanda, evaluasi waskat Kab/Kota dengan Sub Kegiatan Sosialisasi PERMENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pacta Integritas


tersedianya PERGUB tentang informasi kinerja IKU dan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi Jumlah SKPD yang memiliki IKU

49 SKPD

950.000 49 SKPD

950.000 49 SKPD

700.000

49 SKPD

700.000 49 SKPD

950.000 49 SKPD

4.250.000

65%

300.000

75%

300.000

85%

300.000

90%

300.000

100%

300.000

100%

1.500.000

s.d.a

kurangnya ketaatan PNS pada ketentuan

65%

400.000

75%

400.000

80%

400.000

90%

400.000

100%

400.000

100%

2.000.000

s.d.a

belum ada PERGUB tentang IKU pemerintah Provinsi Papua

70%

250.000

75%

250.000

-

90%

250.000

100%

750.000

s.d.a

Jayapura

Jayapura Persentase menurunnya kasus KKN

terlaksananya Forkompanda, evaluasi waskat Kab/Kota dengan Sub Kegiatan Sosialisasi PERMENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pacta penyusunan IKU 24 Kegiatan Penyusunan IKU Integritas dilingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi Papua Provinsi Papua

Jayapura -

-

-

Jayapura Jumlah SKPD yang memiliki IKU

Jayapura

MATRIKS II Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Biro Organisasi dan PA Setda Profinsi Papua Tahun 2015 dan rencana pada Tahun 2016 ) Tujuan

(1)

Sasaran

Indikator Sasaran

(2)

Program dan Kegiatan

(3)

(5) I


organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

persentase OPD Pemerintah Provinsi yang tepat fungsi Jumlah

Meningkatkan pemahaman Rekomendasi tentang yang disepakati pelaksanaan tugas dan ditindaklanjuti Terfasilitasinya penyusunan kelembagaan Kabupaten/Kota

jumlah Kab/kota yang tertata OPD sesuai perundangundangan Jumlah Rekomendasi yang disepakati dan dan ditindaklanjuti

Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi simplifikasi kelembagaan Kabupaten/Kota peningkatan pemahaman aparatur tentang TUPOKSI unit kerja

terlaksananya tupoksi di lingkungan SKPD di lingkungan Provinsi Papua sesuai ketentuan yang berlaku

Presentase pelaksanaan tupoksi unit kerja dengan baik

sinergitas indikator persentase jumlah peserta Road Map SKPD peningkatan Sosialisasi dengan Road Map RB pemahaman Penyusunan PEMDA Provinsi peserta tentang PERGUB Papua indikator capaian tentang Road yang harus Map RB dilakukan sesuai PEMDA Road Map SKPD Provinsi Papua RB PEMDA menciptakan aparatur peningkatan jumlah pezerta yang bersih dan pemahaman pencanangan berwibawa aparatur tentang dan akibat dari pembangunan pelanggaran atas zona integritas

Program Penguatan Kapasitas kelembagaan

Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Program pada Tahun Awal 2014 2015 2016 (outcome)berbasi Perencanaan s SPM dan IKU (tahun 2011) dan kegiatan (out Target Rp. (000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) put) (6) OPD yang efisien dan efektif

terlaksananya 1 Kegiatan Penataan kelembagaan Provinsi Papua penataan OPD dan penataan kelembagaan Provinsi perangkat daerah lainnya

(7) 49 SKPD

(8) 49 SKPD

(9)

(10)

3.180.720 49 SKPD

masih ada tupoksi SKPD yang tumpang tindih

90

400.000

90

tersusunnya Baik Provinsi rekomendasi yang maupun Kab/Kota disepakati dan cenderaung ditindaklanjuti mengutamakan kepentingan masing-masing PERDA Kab/Kota 3 Kegiatan rapat pembinaan terfasilitasinya kelembagaan perangkat penataan OPD belum melalui daerah Kab/kota se Papua Kab/kota sesuai ANJAB perundangundangan

75

329.600

-

60

400.000

70

rapat kerja tersusunnya belum semua 4 Kegiatan pembinaan kelembagaan rekomendasi yang program pusat yang Kab/Kota se Papua disepakati dan dilaksanakan ditindaklanjuti didaerah

65

Sosialisasi 5 Kegiatan Peraturan Provinsi Papua tentang Organisasi dan tatakerja kelembagaan perekda dan Peraturan Gubernur Papua tentang Rincian tupoksi unit kerja

2 Kegiatan Rapat koordinasi teknis bidang organisasi se Provinsi Papua

-

(11)

(12)

1.984.950 49 SKPD

519.000

-

402.950

-

(13)

Kondisi Kinerja Pada Target (18)

5.500.000 49 SKPD

Unit Kerja SKPD

Lokasi

Rp.(000) (19)

(20)

(21)

Bagian Kelembagaan

Jayapura

#REF!

90

500.000

100%

#REF!

85

400.000

100%

#VALUE!

80

450.000

100%

#REF!

s.d.a

80

400.000

100%

#VALUE!

s.d.a

85

250.000

100%

#REF!

s.d.a

Jayapura

Jayapura

terlaksananya Sosialisasi PERDA tentang Organisasi dan tatakerja kelembagaan perekda dan PPERGUB tentang Rincian tupoksi unit Sosialisasi kerja terlaksananya 6 Kegiatan Penyusunan PERGUB Kegiatan tentang Road Map RB Sosialisasi PEMDA Provinsi Papua Penyusunan PERGUB tentang Road Map RB PEMDA Provinsi Papua

50% aparatur belum paham Tupoksi

75

498.500

80

belum ada SKPD yang mempunyai Road Map

75

194.400

-

-

85

250.000

100%

#VALUE!

s.d.a

Jayapura

7 Kegiatan pencanangan dan terlaksananya pembangunan zona integritas Kegiatan dilingk. Provinsi dan Kab/Kota pencanangan dan pembangunan zona integritas

belumada aparatur yang memahami pentingnya kegiatan ini

75

244.820

-

-

85

250.000

100%

#VALUE!

s.d.a

Jayapura

263.000

(1)

(2)

Terwujudnya peningkatan analisis jabatan dalam penempatan pejabat sesuai ANJAB

Peningkatan sumberdaya dibidang jabatan

(3)

(5)

Terwujudnya tata Jumlah SKPD kelola jabatan yang yang dianalisis baik Jabatan di Provinsi Papua Tersusunnya hasil analisis beban kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Papua

Jumlah SKPD 9 yang dianalisis beban kerja di Provinsi Papua

Tersusunya standart kompetensi jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua

jumlah jabatan 10 Kegiatan yang memiliki standart standart dilingkungan kompetensi di Provinsi Papua Provinsi Papua

Tersusunya hasil aparatur evaluasi jabatan di analisis lingkungan pemerintah Provinsi Papua

(6)

8 Kegiatan Penyusunan uraian tersusunya uraian jabatan dilingkungan jabatan pada OPD pemerintah Provinsi Papua dilingkungan Provinsi Papua

(7) belum tersusun URJAB SKPD

Kegiatan penyusunan analisis tersusunnya belum tersusun beban kerja dilingkungan analisis beban ABK anjab SKPD Pemerintah Provinsi Papua kerja OPD dilingkungan Provinsi Papua penyusunan tersusunnya belum tersusun kompetensi standart kompetensi Jabatan pemerintah kompetensi jabatan SKPD OPD dilingkungan Provinsi Papua

(8)

(9)

(10)

28,6%(14 SKPD)

1.113.400

24,5%(1 2 SKPD)

(11) 800.000

(13)

(18)

(19)

(20)

24,5%(1 2 SKPD)

(12)

600.000

100%

#REF!

Bagian ANJAB

(21)

-

-

-

-

36,7%(1 8 SKPD)

800.000

100%

#REF!

s.d.a

Jayapura

-

-

-

-

36,7%(1 8 SKPD)

800.000

100%

#VALUE!

s.d.a

Jayapura

-

-

-

-

36,7%(1 8 SKPD)

800.000

100%

#REF!

s.d.a

Jayapura

jumlah hasil 11 Kegiatan evaluasi jabatan evaluasi dilingkungan pemerintah jabatan di Provinsi Papua Provinsi Papua

tersedianya hasil belum tersusun evaluasi jabatan evaluasi Jabatan dilingkungan Provinsi Papua

Tersedianya tenaga analisis jabatan di lingkungan pemerintah Kab/Kota

jumlah 12 Kegiatan bimtek analisis penganalisis jabatan dilingkungan jabatan di pemerintah Kab/kota se lingkungan Papua Kab/Kota

terlaksananya kurangnya Tenaga bimtek analisis anjab di jabatan Kabupaten/kota dilingkungan pem. Kab/kota se Papua

28%(8 Kab/Kota)

-

-

-

17%(5 Kab/Kota )

400.000

100%

#VALUE!

s.d.a

Jayapura

Tersedianya tenaga analisis beban kerja di lingkungan pemerintah Kab/Kota

jumlah bimtek analisis 13 Kegiatan penganalisis beban kerja dilingkungan beban kerja pemerintah Kab/Kota dilingkungan Kab/Kota

terlaksananya kurangnya tenaga bimtek analisis penganalisis beban beban kerja kerja dilingkungan pemerintah Kab/Kota

-

-

-

-

17%(5 Kab/Kota )

350.000

100%

#VALUE!

s.d.a

Jayapura

Tersedianya tenaga penyusun standart kompetensi jabatan di lingkungan pemerintah Kab/Kota


terlaksananya kurangnya tenaga bimtek penyusunan penyusun standart standart kompetensi jabatan kompetensi jabatan di lingkungan pemerintah Kab/kota

-

-

-

-

17%(5 Kab/Kota )

350.000

100%

#VALUE!

s.d.a

Jayapura

Tersedianya tenaga evaluasi jabatan di lingkungan pemerintah Kab/Kota

jumlah aparatur 15 Kegiatan bintek evaluasi pengevaluasi jabatan dilingkungan Jabatan di pemerintah Kab/kota lingkungan pem.Kab/Kota

terlaksananya kurangnya tenaga bimtek evaluasi evaluasi jabatan jabatan dilingkungan pemerintah Kab/kota

-

-

-

-

17%(5 Kab/Kota )

350.000

100%

#VALUE!

s.d.a

Jayapura

14 Kegiatan bimtek penyusunan standart kompetensi jabatan di lingkungan pemerintah Kab/kota

(1)

(2) Tersusunnya data formasi jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua

(3)

(5)

(6)

jumlah hasil 16 Kegiatan bimtek penyusunan formasi jabatan data Formasi Jabatan di lingkungan dilingkungan pemerintah pemerintah Provinsi Papua Provinsi Papua

terlaksananya bimtek penyusunan data Formasi Jabatan dilingkungan pemerintah Provinsi Papua Tersedianya tenaga jumlah hasil 17 Kegiatan bimtek penyusunan terlaksananya penyusun formasi formasi jabatan formasi jabatan dilingkungan bimtek penyusunan jabatan di di 29 kab/kota pemerintah kab/kota formasi jabatan lingkungan dilingkungan pemerintah pemerintah Kab/Kota kab/kota

(7)

(8)

(9)

(10)

belum ada data hasil formasi jabatan di Provinsi Papua

-

-

24,5%(1 2 SKPD)

kurangnya tenaga penyusun formasi jabatan

-

-

-

(11)

(13)

(18)

(19)

(20)

(21)

24,5%(1 2 SKPD)

350.000

100%

#VALUE!

s.d.a

Jayapura

-

17%(5 kab/kota)

350.000

100%

#REF!

s.d.a

Jayapura

350.000

100%

#REF!

s.d.a

Jayapura

275.500

(12)

Meningkatnya kinerja Tersusunnya data dan efisiensi organisasi jabatan fungsional birokrasi tertentu di lingkungan pemerintah Provinsi Papua

jumlah jabatan 18 Kegiatan pengumpulan dan fungsional penyusunan data jabatan tertentu pada fungsional tertentu SKPD di dilingkungan Provinsi Papua Provinsi Papua

terlaksananya 96 JAFUNG pada penyusunan data 23 SKPD Di jabatan fungsional Provinsi Papua tertentu dilingkungan Provinsi Papua

-

-

-

-

20,4%(1 0 SKPD)

Terselenggaranya sosialisasi penyesuaian pengangkatan jabatan fungsional tertentu

jumlah aparatur 19 Kegiatan sosialisasi yang mengikuti penyesuaian pengangkatan penyesuaian jabatan fungsional tertentu pengangkatan pada Pusat dan Daerah JAFUNG dilingk. Provinsi Papua tertentu di Provinsi Papua

-

-

-

-

-

-

100%

-

s.d.a

Jayapura

Tersedianya tenaga penilaian angka kredit dan insentif pusat dan Daerah

jumlah tenaga 20 Kegiatan bimtek penilaian angka pengembangan jabatan kredit dan fungsional tertentu tentang insentif pusat penilaian angka kredit dan dan Daerah insentif pusat dan Daerah

terlaksananya belum dilaksanakan sosialisasi penyesuaian pengangkatan jabatan fungsional tertentu pada Pusat dan Daerah dilingk. Provinsi Papua jumlah tenaga belum dilaksanakan penilaian angka kredit dan insentif pusat dan Daerah

-

-

-

-

100%

400.000

s.d.a

Jayapura

-

-

100%

350.000

s.d.a

Jayapura


Meningkatkan tersedianya jumlah aparatur 21 Kegiatan bimtek penyusunan pengetahuan aparatur aparatur dalam yang mengikuti dan penyesuaian dibidang jabatan Jafung tertentu Bimtek pengangkatan jabatan fungsional tertentu penyusunan fungsional tertentu di Pusat dan dan Daerah penyesuaian Jafung tertentu Peningkatan terwujudnya Pergub 22 Kegiatan Fasilitasi tatalaksana pelaksanaan tentang SOP Penyusunan SOP pemerintahan yang TUPOKSI yang dilingkungan dilingkungan Pemerintah efisien dan efektif efisien dan efektif, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota responsif, Provinsi Papua transparan dan akuntabel SK. Gubernur tentang nama, kode dan judul SOP SK. Gubernur dalam bentuk Flowchat

350.000 100%(23 SKPD)

jumlah aparatur belum dilaksanakan yang mengikuti Bimtek penyusunan dan penyesuaian Jafung tertentu

90%

300.000

-

penyusunan Pergub tentang SOP dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua

50%

429.919

60%

penyusunan SK. Gubernur tentang nama, kode dan judul SOP


belum ada penetapan SK.Gubernur tentang nama, kode dan judul SOP pada 49 SKPD ada penyusunan SK. belum Gubernur dalam penetapan SK. bentuk Flowchat Gubernur tentang bentuk Flowchat

-

245.900

70%

400.000

100%

2.000.000Bagian TatalaksanaJayapura

Jayapura

Jayapura

(1)

(2)

Terbinanya penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

tersusunya SPP disemua SKPD Provinsi dan SKPD Kab/Kota se Papua


(3)

(5)

(6)

jumlah SPP 23 Kegiatan Pembinaan penyusunan SPP yang telah penyelenggaraan pelayanan dan penerapannya disusun dan publik dilingkungan Provinsi pada SKPD diterapkan dan Kab/Kota se Papua Provinsi dan SKPD pada SKPD Kab/Kota se Papua Provinsi dan SKPD Kab/Kota se Papua terwujudnya Jumlah bidang 24 Kegiatan Fasilitasi Penerapan penyusunan pelaksanaan yang memiliki rencana pencapaian SPM laporan SPM pada TUPOKSI yang Standar dilingkungan pemerintah 9 bidang di efisien dan efektif, Pelayanan Provinsi dan Kab/kota se Provinsi dan 15 responsif, Minimal Papua bidang SPM di transparan dan Provinsi dan akuntabel Kab/Kota

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)

(13)

(18)

(19)

(20)

(21)

belum pernah dilaks. Bimtek Standart Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

50%

391.000

(9)

65%

272.000

75%

400.000

100%

#REF!

s.d.a

Jayapura

belum semua laporan 9 Bidang SPM di lingkungan pemerintah Provinsi Papua dan 15 bidang SPM Kab/Kota yang disampaikan kepada Ditjen Otda

50%

362.850

65%

275.000

75%

500.000

100%

#REF!

s.d.a

Prov/Kab/ Kota Terlaksananya penilaian dan peringkatan kinerja unit pelayanan publik dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota


Persentase Penilaian dan 25 Kegiatan jumlah unit pemeringkatan kinerja pelayanan pelayanan publik pablik yang dilingkungan pemerintah memiliki kinerja Provinsi dan Kab/Kota pelayanan publik yang memuaskan

terlaksananya belum pernah Penilaian dan melaksanakan pemeringkatan kinerja pelayanan publik dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

-

-

-



jumlah SKPD 26 kegiatan Penataan dan Provindi dan penyusunan pedoman tata kab/kota yang ruang kantor pemerintah telah melaksanakan penataan standarisasi sarana dan prasarana kerja jumlah papan 27 kegiatan penataan nama pejabat standarisasi sarana dan struktural yang prasarana kerja telah dipasang

terlaksananya penataan dan penyusunan pedoman tata ruang kantor pemerintah

-

-

65%

-

75%

600.000

100%

#REF!

s.d.a

75%

350.000

100%

#REF!

s.d.a

75%

350.000

100%

#REF!

Jayapura

Meningkatnya Pergub tentang 28 Kegiatan Fasilitasi penataan disiplin dan wibawa Pakaian Dinas standart pakaian dinas PNS PNS PNS di Provinsi dilingkungan pemerintah Papua Provinsi dan Kab/Kota berkurangnya Jumlah pelanggaran disiplin


meningkatkan kualitas meningkatnya aparatur dalam kualitas SDM menyelesaikan aparatur permasalahan di Birokrasi pemerintahan

(1)

(2)


29 Kegiatan Sosialisasi dalam rangka peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dilingk. Pemerintah Provinsi Papua


30 Kegiatan Bimtek telaah staf paripurna dilingkungan Provinsi dan Kab/Kota

(3)

(5)


207.000

Jayapura tersusunnya standarisasi sarana dan prasarana kerja Provinsi Papua terfasilitasi penataan standart pakaian dinas PNS dilingkungan pemerintah terlaksananya sosialisasi dalam rangka peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya terlaksananya bimtek telaah staf paripurna dilingkungan Provinsi dan Kab/Kota

(6)

90

265.550

-

-

Jayapura pengenaan pakaian dinas PNS belum sesuai aturan

-

-

65%

200.000

75%

350.000

100%

#REF!

s.d.a

50%

223.710

70%

250.000

100%

#REF!

s.d.a

70%

200.000

100%

#REF!

s.d.a

Jayapura aparatur belum memahami PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS penyampaian masalah melalui surat

35%

200.000

Jayapura -

-

-

-

Jayapura

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(18)

(19)

(20)

(21)



jumlah aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang memenuhi Jumlah jenis

31 Kegiatan Bintek Pola karier PNS dilingkungan pemerintah Provinsi Papua

terlaksananya bintek Pola karier PNS dilingkungan pemerintah Provinsi Papua


-


Tersedianya data akurat kompetensi data dalam SDA pada SKPD di website Provinsi Papua

32 Kegiatan Penyusunan Kompetensi sumberdaya aparatur

Penyusunan Kompetensi sumberdaya aparatur


-

Tersedianya buku akurat kompetensi SDA pada SKPD di Provinsi Papua

Jumlah buku tentang data kompetensi SDA

32 Kegiatan Penyusunan Kompetensi sumberdaya aparatur (KEGIATAN LANJUTAN)

cetak data Kompetensi sumberdaya aparatur SKPD


65%

meningkatnya kesadaran aparatur dalam tingkah laku, budaya kerja dan pengawasan terhadap bahaya tersedianya

Persentase menurunnya kasus KKN

33 Kegiatan Penyelenggaraan Forkompanda, evaluasi waskat Kab/Kota dengan Sub Kegiatan Sosialisasi PERMENPAN dan RB Nomor TahunPenyusunan 2010 tentangIKU Pacta Kegiatan 34 49

terlaksananya Forkompanda, evaluasi waskat Kab/Kota dengan Sub Kegiatan Sosialisasi penyusunan IKU


-


-

80%

271.293

85%

250.000

100%

#REF!

s.d.a

302.745

75%

211.550

85%

300.000

100%

#REF!

s.d.a

20.000

-

-

85%

300.000

100%

#REF!

s.d.a

-

-

-

80%

400.000

100%

#REF!

s.d.a

-

75%

100%

#VALUE!

s.d.a

-

Jayapura

Jayapura

Jayapura peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi aparatur Terfasilitasi penyusunan IKU Provinsi Papua

informasi kinerja dan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi ciptakan aparatur yang meningkatnya bersih dan berwibawa komitmen pimpinan dan staf dalam membentuk OPD yang pemberatasan sebagai kajian tepat fungsi dan tepat dalam sasaran pembentukan OPD PEREKDA di

data aparatur dapat terinformasi dalam website

data aparatur dalam website teraplikasi

PERGUB tentang IKU

Jumlah SKPD yang memiliki IKU jumlah pejabat yang telah menandatanga ni Pacta persentase peningkatan pemahaman tentang

tersedianya jaringan website

dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua

Meningkatnya Presentase akuntabilitas kinerja OPD yang instansi pemerintah memahami SAKIP

Peningkatan Terwujudnya tatalaksana administrasi pemerintahan yang perkantoran yang efisien dan efektif baik, tertib, lancar, efisien dan efektif di lingkungan pemerintah Provinsi Papua

jumlah TND yang sesuai dengan Pergub/ peraturan perundang undangan

-

-

Jayapura

Jumlah SKPD yang memiliki IKU

35

Jayapura kegiatan Penandatangan Pacta Integritas dilingk.PEMDA Prov.Papua

II

terlaksananya Penandatangan Pacta Integritas kegiatan studi banding dalam dilingk.PEMDA terlaksananya rangka penataan kegiatan studi kelembagaan PEREKDA banding dalam Prov rangka penataan Data Papua dan Informasi tersedianya website jenis data aparatur data aparatur dalam website kegiatan pembuatan website

III Program Kapasitas Aparatur

terwujudnya SAKIP dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

Pemerintah Provinsi Papua

Jayapura 233.998

terlaksananya pembuatan website

Peningkatan terwujudnya Sumber Daya kompetensi Sumber Daya aparatur yang terlaksananya 8 Kegiatan Bimtek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi bimtek Sistem Pemerintah di Lingkungan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Papua Kinerja Instansi dan Kab./Kota Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan terlaksananya 14 Kegiatan Sosialisasi/Bimtek TND di lingkungan Sosialisasi/Bimtek pemerintah Provinsi TND di lingkungan pemerintah Provinsi

-

.............

-

-

95%

684.504

49 SKPD

50%


-

49 SKPD

60.000

49SKPD

583.631 49 SKPD

465.598 49 SKPD

800.000 49 SKPD

#REF!

s.d.a

Jayapura Penyusunan LAKIP masih bersifat laporan administrasi

50%

349.450

75%

265.598

80%

400.000

100%

#REF!

Bagian Pendayaguna an Aparatur

hanya 50% PNS yang memahami TND dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua

50%

234.181

65%

200.000

75%

400.000

100%

2.000.000,00

s.d.a

Jayapura Jayapura

TABEL 9.I RENCANA STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2014 - 2018 INSTANSI : BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR SETDA PROVINSI PAPUA MISI KE2 GUBERNUR : Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta penguatan OTSUS VISI : Mewujudkan Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur yang berkualitas Menuju Ketatapemerintahan yang Baik (Good Governance) MISI KE1 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Analisis Jabatan mewujudkan organisasi Pemerintah daerah yang rasional NO

Tujuan

1

2

1

2

3

4


Sasaran Uraian 3

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 5 6

Indikator 4

Organisasi yang Tepat fungsi dan tepat presentase OPD pemerintah Meningkatkan kualitas ukuran provinsi yang tepat fungsi dan tepat bahan kebijakan ukuran pembenahan birokrasi dan pemantapan kelembagaan; Meningkatkan pemahaman tentang Jumlah Rekomendasi yang disepakati s.d.a pelaksanaan tupoksi SKPD di Provinsi dan ditindaklanjuti Papua

Rapat koordinasi teknis bidang organisasi se Provinsi Papua

s.d.a

s.d.a

Pembinaan kelembagaan perangkat daerah Kab/kota se Papua

yang

s.d.a

s.d.a

tupoksi

s.d.a

s.d.a

rapat kerja pembinaan kelembagaan Kab/Kota se Papua Sosialisasi Peraturan Provinsi Papua tentang Organisasi dan tatakerja kelembagaan perekda dan Peraturan Gubernur Papua tentang Rincian tupoksi unit kerja

Jumlah Rekomendasi disepakati dan ditindaklanjuti Presentase pelaksanaan unit kerja dengan baik

7 Penataan kelembagaan Provinsi Papua

s.d.a

Terfasilitasinya penyusunan jumlah Kab/kota yang tertata OPD kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai perundang-undangan

Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kelembagaan Kabupaten/Kota peningkatan pemahaman terlaksananya tupoksi SKPD di aparatur tentang lingkungan Provinsi Papua sesuai TUPOKSI unit kerja ketentuan yang berlaku

Penguatan Kapasitas kelembagaan

Kegiatan

Biaya 8

NO

Sasaran

Tujuan Uraian

1 5

6

7

8

2 Terwujudnya peningkatan analisis jabatan dalam penempatan pejabat sesuai ANJAB

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Indikator

Kebijakan

3 Terwujudnya tatakelola jabatan yang baik

4 5 Persentase OPD yang memiliki Peningkatan kualitas data uraian jabatan sarana dan prasarana melalui modernisasi tata kerja dan prasarana fisik Tersusunnya hasil analisis beban Jumlah SKPD yang dianalisis Meningkatkan kualitas kerja di lingkungan pemerintah beban kerja di Provinsi Papua penyelenggaraan Provinsi Papua diklat/bimtek; Terwujudnya tatakelola jabatan Persentase jabatan yang Membentuk Tim Kerja yang baik memiliki standar kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

peningkatan Terwujudnya tatakelola jabatan sumberdaya aparatur yang baik dibidang ANJAB

Persentase jabatan yang ditempati sesuai dengan standar kompetensi

s.d.a

Program 6 s.d.a

7 Penyusunan uraian jabatan dilingkungan pemerintah Provinsi Papua

s.d.a

Penyusunan analisis beban kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Penyusunan standart kompetensi dilingkungan pemerintah Provinsi Papua

s.d.a

s.d.a

9

Tersedianya tenaga analisis jabatan jumlah penganalisis jabatan di di lingkungan pemerintah Kab/Kota lingkungan Kab/Kota

s.d.a

10

Tersedianya tenaga analisis beban kerja di lingkungan pemerintah Kab/Kota Tersedianya tenaga penyusun standart kompetensi jabatan di lingkungan pemerintah Kab/Kota

jumlah penganalisis beban kerja dilingkungan Kab/Kota

s.d.a

s.d.a


s.d.a

s.d.a

11

Biaya Kegiatan

Evaluasi jabatan dilingkungan pemerintah Provinsi Papua

Peningkatan Bimtek analisis jabatan Kapasitas Sumber dilingkungan pemerintah Daya Aparatur Kab/kota se Papua Bimtek analisis beban kerja dilingkungan pemerintah Kab/Kota Bimtek penyusunan standart kompetensi jabatan di lingkungan pemerintah Kab/kota

8

NO

Tujuan

1

2

Sasaran Uraian 3

Indikator 4

12

Tersedianya tenaga evaluasi jabatan di jumlah aparatur lingkungan pemerintah Kab/Kota Jabatan di pem.Kab/Kota

13

Terwujudnya tatakelola jabatan yang baik

14

perngevaluasi lingkungan

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 5 6 s.d.a

s.d.a

Kegiatan 7 Bintek evaluasi jabatan dilingkungan pemerintah Kab/kota

s.d.a

Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Tersedianya tenaga penyusun formasi jumlah hasil formasi jabatan di jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Kab/Kota

s.d.a

Peningkatan Bimtek penyusunan Formasi Kapasitas Sumber Jabatan dilingkungan Daya Aparatur pemerintah Provinsi Papua

15

Meningkatnya kinerja dan Tersusunnya data jabatan fungsional jumlah jabatan fungsional tertentu efisiensi organisasi tertentu di lingkungan pemerintah pada SKPD di Provinsi Papua birokrasi Provinsi Papua

s.d.a

Penguatan Kapasitas Kelembagaan

16

Terselenggaranya sosialisasi jumlah aparatur yang mengikuti penyesuaian pengangkatan jabatan penyesuaian pengangkatan fungsional tertentu JAFUNG tertentu di Provinsi Papua

s.d.a

17

Meningkatnya Tersedianya tenaga penilaian angka jumlah tenaga penilaian angka pemahaman dan kredit dan insentif pusat dan Daerah kredit dan insentif pusat dan penguasaan teknis Daerah tentang penilaian angka kredit dan insentif kinerja

s.d.a

Peningkatan Bimtek pengembangan jabatan Kapasitas Sumber fungsional tertentu tentang Daya Aparatur penilaian angka kredit dan insentif pusat dan Daerah

18

Meningkatkan tersedianya pengetahuan aparatur tertentu dibidang jabatan fungsional tertentu

s.d.a

Bimtek penyusunan dan penyesuaian pengangkatan jabatan fungsional tertentu di Pusat dan Daerah

aparatur

dalam

Persentase OPD yang memiliki data formasi jabatan

Jafung jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek penyusunan dan penyesuaian Jafung tertentu di Provinsi Papua

Penyusunan data formasi jabatan dilingkungan pemerintah Provinsi Papua

Pengumpulan dan penyusunan data jabatan fungsional tertentu dilingkungan Provinsi Papua Sosialisasi penyesuaian pengkatan jabatan fungsional tertentu pada Pusat dan Daerah dilingk. Provinsi Papua

Biaya 8

TABEL 9.I.1. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA DAN CAPAIAN 1 S/D 5 TAHUN KE DEPAN MISI KE 1

NO 1 1 2

Tujuan 2

5

peningkatan pemahaman aparatur tentang TUPOKSI unit kerja Terwujudnya peningkatan

6

analisis jabatan dalam penempatan pejabat sesuai

7

8 9

Uraian 3

Tertatanya kelembagaan OPD Tepat fungsi dan tepat sasaan perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota Meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan tupoksi SKPD di Provinsi Papua

3

4

Sasaran Indikator 4

I 5

target kinerja sasaran pada tahun ke II III IV 6 7 8

V 9

presentase OPD pemerintah provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

90%

90%

90%

90%

90%

Jumlah Rekomendasi yang disepakati dan ditindaklanjuti

75%

80%

85%

90%

95%

Terfasilitasinya penyusunan kelembagaan jumlah Kab/kota yang tertata OPD Kabupaten/Kota sesuai dengan kaidah serta sesuai perundang-undangan prinsip efektivitas dan efisiensi

60%

70%

80%

90%

95%

Terwujudnya koordinasi, integrasi, Jumlah Rekomendasi yang disepakati sinkronisasi dan simplifikasi kelembagaan dan ditindaklanjuti Kabupaten/Kota

65%

70%

80%

90%

100%

terlaksananya tupoksi di lingkungan SKPD Presentase pelaksanaan tupoksi unit 75% di lingkungan Provinsi Papua sesuai kerja dengan baik peraturan perundang-undangan 28,6% Terwujudnya tatakelola jabatan yang Persentase OPD yang memiliki (14 SKPD) baik data uraian jabatan

80%

85%

90%

95%

24,5% (12 SKPD)

24,5% (12 SKPD)

22% (11 SKPD)

-

Tersusunnya hasil analisis beban kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Terwujudnya tatakelola jabatan yang baik

Jumlah SKPD yang dianalisis beban kerja di Provinsi Papua

-

36,7% (18 SKPD)

36,7% (18 SKPD)

30% (13 SKPD)

-

Persentase jabatan yang memiliki standar kompetensi

-

36,7% (18 SKPD)

36,7% (18 SKPD)

30% (13 SKPD)

-

36,7% (18 SKPD)

36,7% (18 SKPD)

30% (13 SKPD)

17% (5 Kab/Kota)

17% (5 Kab/Kota)

17% (5 Kab/Kota)

peningkatan sumberdaya Terwujudnya tatakelola jabatan yang Persentase jabatan yang ditempati aparatur dibidang ANJAB baik sesuai dengan standar kompetensi Tersedianya tenaga analisis jabatan di jumlah penganalisis jabatan di 28% (8 Kab/Kota) lingkungan pemerintah Kab/Kota lingkungan Kab/Kota

21% (6 Kab/Kota)

Sasaran NO

Uraian 1 10

target kinerja sasaran pada tahun ke

Tujuan 2

3

Indikator

I

4

5

II 6

III 7

IV

V

8

9

jumlah penganalisis beban kerja 28% dilingkungan Kab/Kota (8 Kab/Kota)

21% (6 Kab/Kota)

17% (5 Kab/Kota)

17% (5 Kab/Kota)

17% (5 Kab/Kota)

jumlah penyusun standart 28% kompetensi jabatan dilingkungan (8 Kab/Kota) Kab/Kota

21% (6 Kab/Kota)

17% (5 Kab/Kota)

17% (5 Kab/Kota)

17% (5 Kab/Kota)

12

Tersedianya tenaga evaluasi jabatan di jumlah aparatur yang mengikuti 28% lingkungan pemerintah Kab/Kota evaluasi Jabatan di lingkungan (8 Kab/Kota) pem.Kab/Kota

21% (6 Kab/Kota)

17% (5 Kab/Kota)

17% (5 Kab/Kota)

17% (5 Kab/Kota)

13

Terwujudnya tatakelola jabatan yang baik

24,5% (12 SKPD)

24,5% (12 SKPD)

24,5% (12 SKPD)

14

Tersedianya tenaga penyusun formasi jumlah hasil formasi jabatan di Provinsi 28% Kab/Kota) jabatan di lingkungan pemerintah Kab/Kota Papua

(8 21% (6 Kab/Kota)

17% Kab/Kota)

(5 17% Kab/Kota)

15

Meningkatnya kinerja dan Tersusunnya data jabatan fungsional jumlah jabatan fungsional tertentu 20,4% (10 SKPD) efisiensi organisasi birokrasi tertentu di lingkungan pemerintah Provinsi pada SKPD di Provinsi Papua Papua

20,4% (10 SKPD)

20,4% (10 SKPD)

20,4% (10 SKPD)

11

16

17

18

Tersedianya tenaga analisis beban kerja di lingkungan pemerintah Kab/Kota Tersedianya tenaga penyusun standart kompetensi jabatan di lingkungan pemerintah Kab/Kota

Persentase OPD yang memiliki data formasi jabatan

26,5% (13 SKPD)

Terselenggaranya sosialisasi penyesuaian jumlah aparatur yang mengikuti 100% pengangkatan jabatan fungsional tertentu penyesuaian pengangkatan JAFUNG (23 SKPD) tertentu di Provinsi Papua Meningkatnya pemahaman dan Tersedianya tenaga penilaian angka kredit penguasaan teknis tentang dan insentif pusat dan Daerah penilaian angka kredit dan insentif kinerja Meningkatkan pengetahuan tersedianya aparatur dalam Jafung tertentu aparatur dibidang jabatan fungsional tertentu

jumlah tenaga penilaian angka kredit dan insentif pusat dan Daerah

-

jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek penyusunan dan penyesuaian Jafung tertentu di Provinsi Papua

-

-

100% (23 SKPD) -

-

(5 17% Kab/Kota)

18% (9 SKPD)

-

-

-

-

-

-

-

100% (23 SKPD)

-

(5

TABEL 9.I.2 MATRIKS KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR SETDA PROVINSI PAPUA

INSTANSI : BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR SETDA PROVINSI PAPUA MISI KE2 GUBERNUR : Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta penguatan OTSUS VISI : Mewujudkan Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur yang berkualitas Menuju Ketatapemerintahan yang Baik (Good Governance) MISI KE1 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Analisis Jabatan mewujudkan organisasi Pemerintah daerah yang rasional NO 1 1

2

3

4

5

6

Tujuan 2 Tertatanya penataan OPD yang efektif, efisien dan bersih

Sasaran Uraian 3 OPD Tepat fungsi dan tepat sasaan

Indikator 4 presentase OPD pemerintah provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Capian Kinerja Kondisi Awal

5 6 masih ada Tupoksi SKPD 100% pelaksanaan tugas SKPd tumpang tindih sesuai TUPOKSI

tentang Jumlah Rekomendasi yang disepakati dan Baik Provinsi maupun Provinsi ditindaklanjuti Kab/Kota cenderaung mengutamakan kepentingan masingmasing Terfasilitasinya penyusunan kelembagaan jumlah Kab/kota yang tertata OPD PERDA Kab/Kota belum Kabupaten/Kota sesuai dengan kaidah sesuai perundang-undangan melalui ANJAB serta prinsip efektivitas dan efisiensi Terwujudnya koordinasi, integrasi, Jumlah Rekomendasi yang disepakati belum semua program sinkronisasi dan simplifikasi kelembagaan dan ditindaklanjuti pusat yang Kabupaten/Kota diimplementasikan peningkatan pemahaman terlaksananya tupoksi di lingkungan SKPD Presentase pelaksanaan tupoksi unit 50% aparatur belum aparatur tentang TUPOKSI di lingkungan Provinsi Papua sesuai kerja dengan baik paham Tupoksi unit kerja peraturan perundang-undangan Terwujudnya peningkatan Terwujudnya tatakelola jabatan yang baik Persentase OPD yang memiliki data tersusun URJAB SKPD analisis jabatan dalam uraian jabatan penempatan pejabat sesuai ANJAB Tersusunnya hasil analisis beban kerja di Jumlah SKPD yang dianalisis beban belum tersusun ABK anjab lingkungan pemerintah Provinsi Papua kerja di Provinsi Papua SKPD Meningkatkan pemahaman pelaksanaan tupoksi SKPD di Papua

Kondisi Akhir

Terbangunnya singkronisasi program

tertatanya OPD 29 Kab/Kota sesuai ketentuan 70% program program dapat dilaksanakan Kab/Kota 100% PNS memahami tupoksi dan bekerja dengan baik 49 SKP{D Jabatan

memiliki

analisis

49 SKP{D beban kerja

memiliki

analisis

NO

Tujuan

1

2

7

8

9 10 11

12

13

14

15

16

17

18

Sasaran Uraian 3 Terwujudnya tatakelola jabatan yang baik

peningkatan sumberdaya Terwujudnya tatakelola jabatan yang baik aparatur dibidang ANJAB Tersedianya tenaga analisis jabatan di lingkungan pemerintah Kab/Kota Tersedianya tenaga analisis beban kerja di lingkungan pemerintah Kab/Kota Tersedianya tenaga penyusun standart kompetensi jabatan di lingkungan pemerintah Kab/Kota Tersedianya tenaga evaluasi jabatan di lingkungan pemerintah Kab/Kota

Persentase jabatan yang ditempati sesuai dengan standar kompetensi

Capian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir 5 6 belum tersusun 49 SKPD memiliki standart kompetensi Jabatan kopetensi Jabatan SKPD belum tersusun evaluasi 49 SKPD memiliki hasil evaluasi Jabatan jabatan

jumlah penganalisis jabatan di lingkungan Kab/Kota jumlah penganalisis beban kerja dilingkungan Kab/Kota jumlah penyusun standart kompetensi jabatan dilingkungan Kab/Kota

kurangnya Tenaga anjab di Kabupaten/kota kurangnya tenaga penganalisis beban kerja kurangnya tenaga penyusun standart kompetensi jabatan

Indikator 4 Persentase jabatan yang memiliki standar kompetensi

tersediannya penganalisis jabatan tersedianya 70% tenaga penganalisis beban kerja tersediannya 2 penganalisis standart kompetensi jabatan di 29 Kab/Kota jumlah aparatur yang mengikuti kurangnya tenaga evaluasi tersediannya 2 tenaga evaluasi evaluasi Jabatan di lingkungan jabatan Jabatan di lingkungan 29 pem.Kab/Kota Kab/Kota Terwujudnya tatakelola jabatan yang baik Persentase OPD yang memiliki data belum ada data hasil data formasi jabatan di formasi jabatan formasi jabatan di Provinsi lingkungan pemerintah Provinsi Papua Papua tersedia tiap tahun Tersedianya tenaga penyusun formasi jumlah hasil formasi jabatan di kurangnya tenaga penyusun tersedianya 58 tenaga penyusun jabatan di lingkungan pemerintah Kab/Kota Provinsi Papua formasi jabatan diKab/Kota formasi jabatan Meningkatnya kinerja dan Tersusunnya data jabatan fungsional efisiensi organisasi birokrasi tertentu di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Terselenggaranya sosialisasi penyesuaian pengangkatan jabatan fungsional tertentu

jumlah jabatan fungsional tertentu data semula JAFUNG pada SKPD di Provinsi Papua sebanyak 96 Di Provinsi Papua dari 43 SKPD jumlah aparatur yang mengikuti belum dilaksanakan penyesuaian pengangkatan JAFUNG tertentu di Provinsi Papua Meningkatnya pemahaman Tersedianya tenaga penilaian angka kredit jumlah tenaga penilaian angka kredit belum dilaksanakan dan penguasaan teknis dan insentif pusat dan Daerah dan insentif pusat dan Daerah tentang penilaian angka kredit dan insentif kinerja Meningkatkan pengetahuan tersedianya aparatur dalam Jafung jumlah aparatur yang mengikuti belum dilaksanakan aparatur dibidang jabatan tertentu Bimtek penyusunan dan penyesuaian fungsional tertentu Jafung tertentu di Provinsi Papua

peningkatan jumlah jabatan fungsional tertentu pada 35 SKPD Provinsi Papua peningkatan jumlah PNS pada JAFUNG tertentu di Provinsi Papua 46 tenaga analisis pengembangan JAFUNG tertentu 46 PNS pada 23 SKPD memahami penyesuaian JAFUNG tertentu

TABEL 9.II

RENCANA STRATEJIK TAHUN ANGGARAN 2014 - 2018 INSTANSI : BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR SETDA PROVINSI PAPUA MISI KE2 GUBERNUR : Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta penguatan OTSUS VISI : Mewujudkan Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur yang berkualitas Menuju Ketatapemerintahan yang Baik (Good Governance) MISI KE2 : Meningkatkan pembinaan Sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efisiensi dan efektif NO

Tujuan

1

2

1

2

Peningkatan pemerintahan dan efektif

Sasaran

Uraian Indikator 3 4 tatalaksana terwujudnya pelaksanaan Persentase OPD yang memiliki yang efisien TUPOKSI yang efisien SOP yang berkaitan dengan dan efektif, responsif, kinerja utama transparan dan akuntabel

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 5 6 Membentuk Tim percepatan Penguatan Kapasitas dalam rangka meningkatkan Kelembagaan pembinaan sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efisien dan efektif (terkait program utama ketatalaksanaan)

SK. Gubernur tentang nama, membangun koordinasi kode dan judul SOP antara pusat, pemerintah daerah Provinsi dan Kab/kota dalam singkronisasi program sesuai peraturan SK. Gubernur dalam bentuk Flowchat jumlah TND yang sesuai Meningkatkan kualitas dengan Pergub/ peraturan penyelenggaraan perundang undangan diklat/bimtek

s.d.a

Kegiatan 7 Penyusunan SOP dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua

Sosialisasi/Bimtek Tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Papua

Biaya 8

Sasaran NO

1 3

4

5

6

7

8

2

Biaya

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Kegiatan Uraian

Indikator

Kebijakan

Program

3

4

5

6

7

jumlah SPP yang telah disusun dan diterapkan pada SKPD Provinsi dan SKPD Kab/Kota se Papua

Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui peningkatan etos kerja dan budaya kerja, akuntabilitas kinerja, disiplin aparatur dan penggunaan IT Pemberian asistensi, bimbingan percepatan penerapan SPM/SOP/pelayanan Pablik/penyusunan standarisasi sarana dan

s.d.a

s.d.a

s.d.a

s.d.a

s.d.a

Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Provinsi dan Kab/Kota se Penerapan rencana pencapaian SPM dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kab/kota se Papua Penilaian dan pemeringkatan kinerja pelayanan publik dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Penataan dan penyusunan pedoman tata ruang kantor pemerintah Provinsi Papua Penataan standarisasi sarana dan prasarana kerja

s.d.a

s.d.a

Terbinanya penyelenggaraan tersusunya SPP disemua pelayanan publik SKPD Provinsi dan SKPD dilingkungan pemerintah Kab/Kota se Papua Provinsi dan Kab/Kota Terwujudnya penyusunan laporan SPM pada 9 bidang di Provinsi dan 15 Bidang SPM Kab/Kota yang harus diterapkan dan ditetapkan SPM dalam Peraturan Kepala Terlaksananya penilaian dan peringkatan kinerja unit pelayanan publik dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

terwujudnya pelaksanaan Jumlah bidang yang memiliki TUPOKSI yang efisien Standar Pelayanan Minimal dan efektif, responsif, transparan dan akuntabel


terwujudnya pelaksanaan Jumlah SKPD yang telah TUPOKSI yang efisien melaksanakan penataan dan efektif, responsif, standarisasi sarana dan transparan dan akuntabel prasarana kerja


Persentase jumlah unit pelayanan pablik yang memiliki kinerja pelayanan publik yang memuaskan

jumlah papan nama pejabat struktural yang telah dipasang

Meningkatnya disiplin dan Pergub tentang Pakaian Dinas wibawa PNS PNS di Provinsi Papua pesertase PNS mengenakan pakaian sesuai aturan

yang dinas

s.d.a

s.d.a

Standart pakaian dinas PNS dilingkungan pemerintah Provinsi Papua

8

TABEL 9.II.1 TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA DAN CAPAIAN 1 S/D 5 TAHUN KE DEPAN MISI KE2

NO 1 1

Sasaran Uraian Indikator 2 3 4 Peningkatan tatalaksana pemerintahan yang terwujudnya pelaksanaan TUPOKSI Persentase OPD yang efisien dan efektif yang efisien dan efektif, responsif, memiliki SOP yang transparan dan akuntabel berkaitan dengan kinerja utama Tujuan

2

SK. Gubernur tentang nama, kode dan judul SOP SK. Gubernur dalam bentuk Flowchat jumlah TND yang sesuai dengan Pergub/ peraturan perundang jumlah SPP yang telah disusun dan diterapkan pada SKPD Provinsi dan SKPD Kab/Kota se Jumlah bidang yang memiliki Standar Pelayanan Minimal

3

Terbinanya penyelenggaraan pelayanan tersusunya SPP disemua SKPD publik dilingkungan pemerintah Provinsi dan Provinsi dan SKPD Kab/Kota se Kab/Kota Papua

4

Terwujudnya penyusunan laporan SPM terwujudnya pelaksanaan TUPOKSI pada 9 bidang di Provinsi dan 15 Bidang yang efisien dan efektif, responsif, SPM Kab/Kota yang harus diterapkan dan transparan dan akuntabel ditetapkan SPM dalam Peraturan Kepala Daerah

5

Terlaksananya penilaian dan peringkatan SKPD/Unit penyelenggara Persentase jumlah unit kinerja unit pelayanan publik dilingkungan pelayanan publik dilingkungan pelayanan pablik yang pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota memiliki kinerja se Papua pelayanan publik yang memuaskan

I 5 50%

target kinerja sasaran pada tahun ke II III IV V 6 7 8 9 60% 70% 90% 100%

50%

65%

75%

90%

100%

50%

65%

75%

90%

100%

50%

65%

75%

90%

100%

50%

65%

75%

90%

100%

Sasaran NO

target kinerja sasaran pada tahun ke

Tujuan Uraian

I

II

III

IV

V

3 4 terwujudnya pelaksanaan TUPOKSI Jumlah SKPD yang telah yang efisien dan efektif, responsif, melaksanakan penataan transparan dan akuntabel standarisasi sarana dan prasarana kerja

5 50%

6 65%

7 75%

8 90%

9 100%

7

Terwujudnya standarisasi sarana dan prasarana kerja bagi pejabat struktural di Provinsi Papua

50%

65%

75%

90%

100%

8

Meningkatnya disiplin dan wibawa Pergub tentang Pakaian PNS Dinas PNS di Provinsi Papua pesertase PNS yang mengenakan pakaian dinas sesuai aturan

50%

65%

75%

90%

100%

50%

65%

75%

90%

100%

1 6

2 tertatanya sarana dan prasarana kerja dan pengunaan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Indikator

jumlah papan nama pejabat struktural yang telah dipasang

TABEL 9.II.2 MATRIKS KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR SETDA PROVINSI PAPUA

INSTANSI : BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR SETDA PROVINSI PAPUA MISI KE2 GUBERNUR : Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta penguatan OTSUS VISI : Mewujudkan Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur yang berkualitas Menuju Ketatapemerintahan yang Baik (Good Governance) MISI KE2 : Meningkatkan pembinaan Sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efisiensi dan efektif NO 1 1

2

3

Sasaran Uraian Indikator 2 3 4 Peningkatan tatalaksana pemerintahan yang terwujudnya pelaksanaan TUPOKSI Persentase OPD yang efisien dan efektif yang efisien dan efektif, responsif, memiliki SOP yang transparan dan akuntabel berkaitan dengan kinerja utama Gubernur SK. tentang nama, kode dan judul SOP Tujuan

Capian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir 5 6 49 SKPD sedang menyusun penetapan PERGUB SOP SKPD tentang SOP SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua belum ada penetapan penetapan PERGUB SK.Gubernur tentang nama, kode tentang identifikasi nama, dan judul SOP pada 49 SKPD kode dan judul SOP SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua SK. Gubernur dalam bentuk belum ada penetapan SK. penetapan SK Gubernur Flowchat Gubernur tentang bentuk Papua tentang nomor dan Flowchat SOP SKPD judul SOP pada SKPD di lingkungan Provinsi Papua jumlah TND yang sesuai hanya 50% PNS memahami penggunaan TND sesuai dengan Pergub/ peraturan penggunaan TND di lingkungan Peraturan Gubernur Papua perundang undangan pemerintah Provinsi Papua

Terbinanya penyelenggaraan pelayanan publik tersusunya SPP disemua SKPD jumlah SPP yang telah dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Provinsi dan SKPD Kab/Kota se disusun dan diterapkan Papua pada SKPD Provinsi dan SKPD Kab/Kota se Papua

belum pernah dilaksanakan Bimtek Standart Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

tersedianya SPP pada SKPD di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota

NO 1

Tujuan

Sasaran

Uraian Indikator 2 3 4 Terwujudnya penyusunan laporan SPM pada 9 terwujudnya pelaksanaan TUPOKSI Jumlah bidang yang bidang di Provinsi dan 15 Bidang SPM yang efisien dan efektif, responsif, memiliki Standar Pelayanan Kab/Kota yang harus diterapkan dan ditetapkan transparan dan akuntabel Minimal SPM dalam Peraturan Kepala Daerah

4

5

Terlaksananya penilaian dan peringkatan SKPD/Unit penyelenggara pelayanan Persentase jumlah unit kinerja unit pelayanan publik dilingkungan publik dilingkungan Pemerintah pelayanan pablik yang pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Provinsi dan Kab/Kota se Papua memiliki kinerja pelayanan publik yang memuaskan tertatanya sarana dan prasarana kerja dan terwujudnya pelaksanaan TUPOKSI Jumlah SKPD yang telah pengunaan pakaian dinas sesuai dengan yang efisien dan efektif, responsif, melaksanakan penataan ketentuan yang berlaku transparan dan akuntabel standarisasi sarana dan prasarana kerja

Capian Kinerja Kondisi Awal

Kondisi Akhir

5 belum semua laporan 9 Bidang SPM di lingkungan pemerintah Provinsi Papua dan 15 bidang SPM Kab/Kota yang disampaikan kepada Ditjen Otda

6 tercapainya indikator SPM pada 9 Bidang SPM di lingkungan pemerintah Provinsi Papua dan 15 SPM di Kab/Kota

belum pernah dilaksanakan

Kabupaten yang mendapat penghargaan penilaian kinerja unit pelayanan publik di lingkungan pemerintahPERGUB Provinsi dan penetapan tentang standart sarana dan prasarana kerja di lingk prov papua


6

7 8

Terwujudnya standarisasi sarana dan jumlah papan nama pejabat prasarana kerja bagi pejabat struktural struktural yang telah di Provinsi Papua dipasang

ruang kerja tertata sesuai ketentuan

Meningkatnya disiplin dan wibawa Pergub tentang Pakaian pengenaan pakaian dinas PNS PNS Dinas PNS di Provinsi belum sesuai aturan Papua pesertase PNS yang mengenakan pakaian dinas sesuai aturan

disiplin pengenaan pakaian dinas PNS dan CPNS sesuai aturan yang berlaku

TABEL 9.III RENCANA STRATEGIS ANGGARAN 2014 - 2018 INSTANSI : BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR SETDA PROVINSI PAPUA MISI KE2 GUBERNUR : Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta penguatan OTSUS VISI : Mewujudkan Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur yang berkualitas Menuju Ketatapemerintahan yang Baik (Good Governance) MISI KE3 : Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM aparatur yang akuntabel, profesional, bersih dan bebas KKN NO 1 1

2

3

4

5

Tujuan 2 terwujudnya SAKIP dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Peningkatan jumlah dan kualitas LAKIP di lingkungan Pem.Provinsi dan 29 Kab/Kota berkurangnya Jumlah pelanggaran disiplin

meningkatkan kualitas aparatur dalam menyelesaikan permasalahan di Birokrasi peningkatan kualitas aparatur berbasis kompetensi

Sasaran Uraian Indikator 3 4 Meningkatnya Jumlah SKPD yang akuntabilitas kinerja mengumpulkan LAKIP instansi pemerintah di Provinsi dan Kab/kota Presentase OPD dengan nilai akuntabilitas ki erja baik Meningkatnya disiplin persentase jumlah aparatur pelanggaran dalam setahun

meningkatnya kualitas jumlah telaah staf SDM aparatur dalam setahun meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur


Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 5 6 Meningkatkan kualitas Peningkatan penyelenggaraan kapasitas sumber diklat/bimtek daya aparatur

Membentuk Tim evaluasi disiplin PNS yang diketuai SEKDA sebagai pejabat pembina kepegawaian dalam pelaksanaan peningkatan disiplin PNS

Kegiatan 7 Bimtek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan Kab./Kota Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP Provinsi dan Kab./Kota Sosialisasi dalam rangka peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dilingk. Pemerintah Provinsi Papua Bimtek telaah staf paripurna dilingkungan Provinsi dan Kab/Kota Bintek Pola karier PNS dilingkungan pemerintah Provinsi Papua

Biaya 8

NO 1 6

Tujuan 2 terwujudnya website data kompetensi Sumber daya aparatur dilingk. Provinsi Papua

Sasaran Uraian 3 Tersedianya data akurat kompetensi SDA pada SKPD di Provinsi Papua

Indikator 4 jumlah jenis data dalam website

7


meningkatnya Persentase kesadaran aparatur menurunnya kasus dalam tingkah laku, KKN budaya kerja dan pengawasan terhadap bahaya korupsi dan KKN

8


tersedianya informasi PERGUB tentang IKU kinerja dan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi Jumlah SKPD yang memiliki IKU

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 5 6 membangun teknologi Peningkatan informasi data kompetensi kapasitas sumberdaya aparatur di kelembagaan SKPD dan Stakholders lainnya membangun koordinasi antara pusat, pemerintah daerah Provinsi dan Kab/kota dalam singkronisasi program sesuai peraturan perundang-undangan Membentuk Tim fasilitasi antara Provinsi dan kementerian PAN dan RB dalam penyusunan IKU Pemda Provinsi Papua

Kegiatan 7 Penyusunan Kompetensi sumberdaya aparatur

Penyelenggaraan Forkompanda, evaluasi waskat Kab/Kota

Penyusunan IKU dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua

Biaya 8

SOSIALISASI DISPLIN HARUS RUBAH INDIKATOR DLM RENSTRA

TABEL 9.III.1 TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA DAN CAPAIAN 1 S/D 5 TAHUN KE DEPAN PADA MISI KE3

NO

Tujuan

1

2 terwujudnya SAKIP dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Peningkatan jumlah dan kualitas LAKIP di lingkungan Pem.Provinsi dan 29 Kab/Kota

1

2

3 4

5

6

7

8

Sasaran Uraian 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Indikator 4 Jumlah SKPD yang mengumpulkan LAKIP di Provinsi dan Kab/kota Presentase OPD dengan nilai akuntabilitas kinerja baik

I 5

target kinerja sasaran pada tahun ke II III 6 7

IV 8

V 9

50%

75%

80%

90%

100%

65%

75%

85%

90%

100%

berkurangnya Jumlah pelanggaran disiplin meningkatkan kualitas aparatur dalam menyelesaikan permasalahan di Birokrasi pemerintahan peningkatan kualitas aparatur berbasis kompetensi

Meningkatnya disiplin aparatur persentase jumlah pelanggaran dalam setahun meningkatnya kualitas SDM jumlah telaah staf dalam aparatur setahun

35%

50%

70%

85%

100%

45%

65%

70%

80%

100%


70%

80%

85%

90%

100%

terwujudnya website data kompetensi Sumber daya aparatur dilingk. Provinsi Papua peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi aparatur

jumlah aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang memenuhi standart kompetensi jumlah jenis jabatan data dalam

Tersedianya data akurat kompetensi SDA pada SKPD di website Provinsi Papua

60%

75%

85%

90%

100%

meningkatnya kesadaran aparatur dalam tingkah laku, budaya kerja dan pengawasan terhadap bahaya korupsi dan KKN tersedianya informasi kinerja


65%

75%

80%

90%

100%

PERGUB tentang IKU

70%

75%

-

-

100%


dan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi


TABEL 9.III.2 MATRIKS KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR SETDA PROVINSI PAPUA

INSTANSI : BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR SETDA PROVINSI PAPUA MISI KE2 GUBERNUR : Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta penguatan OTSUS VISI : Mewujudkan Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur yang berkualitas Menuju Ketatapemerintahan yang Baik (Good Governance) MISI KE3 : Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM aparatur yang akuntabel, profesional, bersih dan bebas KKN NO 1 1

2

3

4

5

Tujuan 2 terwujudnya SAKIP dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Peningkatan jumlah dan kualitas LAKIP di lingkungan Pem.Provinsi dan 29 Kab/Kota berkurangnya Jumlah pelanggaran disiplin meningkatkan kualitas aparatur dalam menyelesaikan permasalahan di Birokrasi peningkatan kualitas aparatur berbasis kompetensi

Sasaran

Capian Kinerja

Indikator 4 Jumlah SKPD yang mengumpulkan LAKIP di Provinsi dan Kab/kota

Kondisi Awal 5 Penyusunan LAKIP masih bersifat laporan administrasi

Presentase OPD dengan nilai akuntabilitas kinerja baik

50% penyusunan LAKIP bersifat administrasi


aparatur belum memahami PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS

meningkatnya disiplin PNS dan CPNS

meningkatnya kualitas SDM aparatur jumlah telaah staf dalam setahun

penyampaian masalah melalui surat




meningkatnya kualitas pelayanan

Uraian 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah



Kondisi Akhir 6 kualitas renstra terukur dengan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meningkatnya jumlah dan kualitas LAKIP di Provins dan Kab/Kota

Sasaran NO

1 6

7

8

Capian Kinerja

Tujuan 2 terwujudnya website data kompetensi Sumber daya aparatur dilingk. Provinsi Papua peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi aparatur Terfasilitasi penyusunan IKU Provinsi Papua

Uraian

Indikator

3

4

Tersedianya data akurat kompetensi jumlah jenis data dalam website SDA pada SKPD di Provinsi Papua

meningkatnya kesadaran aparatur dalam tingkah laku, budaya kerja dan pengawasan terhadap bahaya korupsi dan KKN tersedianya informasi kinerja dan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi

Kondisi Awal 5 belum maksimal penyediaan data

Persentase menurunnya kasus KKN kurangnya ketaatan PNS pada ketentuan

PERGUB tentang IKU



Kondisi Akhir 6 Tersedianya jaringan website data kompetensi sumber daya aparatur pada SKPD dilingk. Pemerintah Provinsi Papua yang mutakhir dan akurat Penetapan Wilayah Bebas Korupsi di Provinsi dan Kab/Kota

penyusunan dokumen anggaran dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih terukur

TABEL 10

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Papua Kondisi No.

(1)

Kondisi

Kinerja pada

Indikator Kinerja (berbasis IKU dan SPM)

Awal Periode

(2)

RPJMD 2011 (3)

kinerja pada

Target Capaian Setiap Tahun

akhir periode RPJMD 2014 (4)

2015 (5)

2016 (6)

2017 (7)

2018 (8)

(9)

1

presentase OPD pemerintah provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

masih ada Tupoksi SKPD tumpang tindih

90%

90%

90%

90%

90%

100% pelaksanaan tugas SKPd sesuai TUPOKSI

2

Jumlah Rekomendasi yang disepakati dan Baik Provinsi maupun Kab/Kota ditindaklanjuti cenderaung mengutamakan kepentingan masing-masing jumlah Kab/kota yang tertata OPD PERDA Kab/Kota sesuai perundang-undangan belum melalui ANJAB

75%

80%

85%

90%

95%

Terbangunnya singkronisasi program

60%

70%

80%

90%

95%

tertatanya OPD 29 Kab/Kota sesuai ketentuan

Jumlah Rekomendasi yang disepakati belum semua dan ditindaklanjuti program pusat yang diimplementasikan didaerah Presentase pelaksanaan tupoksi unit 50% aparatur kerja dengan baik belum paham Tupoksi

65%

70%

80%

90%

100%

75%

80%

85%

90%

95%

70% program program dapat dilaksanakan Kab/Kota 100% PNS memahami tupoksi dan bekerja dengan baik

3

4

5

6

Presentase OPD yang memiliki data tersusun URJAB URJAB SKPD

7

Jumlah SKPD yang dianalisis beban belum tersusun kerja di Provinsi Papua ABK anjab SKPD

8

jumlah jabatan yang memiliki standart belum tersusun kompetensi di Provinsi Papua kompetensi Jabatan SKPD

9

presentase jabatran yang ditempati belum tersusun sesuai standart kompetensi evaluasi Jabatan

10

jumlah penganalisis lingkungan Kab/Kota

11

jumlah penganalisis dilingkungan Kab/Kota

12

jabatan

di kurangnya Tenaga anjab di Kabupaten/kota kerja kurangnya tenaga penganalisis beban kerja

28,6% 24,5% 24,5% 22% (14 SKPD) (12 SKPD) (12 SKPD) (11 SKPD) 36,7% 36,7% 30% (18 SKPD) (18 SKPD) (13 SKPD) 36,7% 36,7% 30% (18 SKPD) (18 SKPD) (13 SKPD) -

-

28% 21% (8 (6 Kab/Kota) Kab/Kota)

36,7% 36,7% (18 SKPD) (18 SKPD) 17% 17% (5 (5 Kab/Kota) Kab/Kota)

-

49 SKP{D memiliki analisis Jabatan

-

49 SKP{D memiliki analisis beban kerja

-

49 SKPD memiliki standart kopetensi Jabatan

30% 49 SKPD memiliki (13 SKPD) hasil evaluasi jabatan 17% tersediannya (5 penganalisis Kab/Kota) jabatan

28% (8 Kab/Kota)

21% 17% (6 Kab/Kota) (5 Kab/Kota)

17% (5 Kab/Kota)

17% (5 Kab/Kota)

tersedianya 70% tenaga penganalisis beban kerja

jumlah penyusun standart kompetensi kurangnya tenaga jabatan dilingkungan Kab/Kota penyusun standart kompetensi jabatan

28% (8 Kab/Kota)


17% (5 Kab/Kota)

17% (5 Kab/Kota)

tersediannya 2 penganalisis standart kompetensi jabatan di 29 Kab/Kota

13

jumlah aparatur yang mengikuti evaluasi kurangnya tenaga Jabatan di lingkungan pem.Kab/Kota evaluasi jabatan

28% (8 Kab/Kota)


17% (5 Kab/Kota)

17% (5 Kab/Kota)

tersediannya 2 tenaga evaluasi Jabatan di lingkungan 29 Kab/Kota

13

Presentase OPD yang memiliki data belum ada data 26,5% FORJAB hasil formasi (13 SKPD) jabatan di Provinsi Papua

24,5% (12 SKPD)

24,5% (12 SKPD)

beban

24,5% (12 SKPD)

-

data formasi jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua tersedia tiap tahun

(1) 14

(2) (3) jumlah hasil formasi jabatan di Provinsi kurangnya tenaga Papua penyusun formasi jabatan

(4) 28% (8 Kab/Kota)

(5) (6) 21% 17% (6 Kab/Kota) (5 Kab/Kota)

(7) 17% (5 Kab/Kota)

(8) 17% (5 Kab/Kota)

20,4% (10 SKPD)

20,4% (10 SKPD)

18% (9 SKPD)

15

jumlah jabatan fungsional tertentu pada data semula 20,4% SKPD di Provinsi Papua JAFUNG sebanyak (10 SKPD) 96 Di Provinsi Papua dari 43 SKPD

16

jumlah aparatur yang mengikuti belum dilaksanakan penyesuaian pengangkatan JAFUNG tertentu di Provinsi Papua

17

jumlah tenaga penilaian angka kredit belum dilaksanakan dan insentif pusat dan Daerah

-

18

jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek belum dilaksanakan penyusunan dan penyesuaian Jafung tertentu di Provinsi Papua

-

-

-

19

presenrtase OPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama

50%

60%

70%

20

SK. Gubernur tentang nama, kode dan belum ada judul SOP penetapan SK.Gubernur tentang nama, kode dan judul SOP pada 49 SKPD

penetapan PERGUB tentang identifikasi nama, kode dan judul SOP SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua

SK. Gubernur dalam bentuk Flowchat

penetapan SK Gubernur Papua tentang nomor dan judul SOP pada SKPD di lingkungan Provinsi Papua

21


100% (23 SKPD)

-

100% (23 SKPD)

20,4% (10 SKPD)

tersedianya 58 tenaga penyusun formasi jabatan diKab/Kota

-

-

-

peningkatan jumlah PNS pada JAFUNG tertentu di Provinsi Papua

-

-

-

46 tenaga analisis pengembangan JAFUNG tertentu

-

46 PNS pada 23 SKPD memahami penyesuaian JAFUNG tertentu

100% (23 SKPD)

90%

100%

belum ada penetapan SK. Gubernur tentang bentuk Flowchat SOP SKPD

jumlah TND yang sesuai dengan hanya 50% PNS Pergub/ peraturan perundang undangan memahami penggunaan jumlah SPP yang telah disusun dan belum pernahTND

50%

65%

75%

90%

100%

50%

65%

75%

90%

100%

diterapkan pada SKPD Provinsi dan dilaksanakan SKPD Kab/Kota se Papua Bimtek Standart Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota 22

23

24

25

jumlah bidang yang memiliki SPM

penetapan PERGUB tentang SOP SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua

penggunaan TND sesuai Peraturan Gubernur Papua tersedianya SPP pada SKPD di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota

belum semua laporan 9 Bidang SPM di lingkungan pemerintah Provinsi Papua dan 15 bidang SPM Kab/Kota yang disampaikan Persentase jumlah unit pelayanan pablik belum pernah yang memiliki kinerja pelayanan publik dilaksanakan yang memuaskan

50%

65%

75%

90%

100%

50%

65%

75%

90%

100%

jumlah SKPD yang telah melaksanakan belum 100% penataan standarisasi sarana dan sarana dan prasarana kerja prasarana kerja di 49 SKPD Provinsi dan Kab/Kota jumlah papan nama pejabat struktural sesuai aturan

50%

65%

75%

90%

100%

yang telah dipasang

peningkatan jumlah jabatan fungsional tertentu pada 35 SKPD Provinsi Papua

tercapainya indikator SPM pada 9 Bidang SPM di lingkungan pemerintah Provinsi Papua dan 15 SPM di Kab/Kota Kabupaten yang mendapat penghargaan penilaian kinerja unit pelayanan penetapan PERGUB tentang standart sarana dan prasarana kerja di lingk prov papua

50%

65%

75%

90%

100%

ruang kerja tertata sesuai ketentuan

(1) 26

(2) (3) Pergub tentang Pakaian Dinas PNS di pengenaan pakaian Provinsi Papua dinas PNS belum sesuai aturan

(4) 50%

(5) 65%

(6) 75%

(7) 90%

(8) 100%

27

pesertase PNS yang mengenakan pakaian dinas sesuai aturan Jumlah SKPD yang mengumpulkan Penyusunan LAKIP LAKIP di Provinsi dan Kab/kota masih bersifat laporan administrasi

50%

65%

75%

90%

100%

50%

75%

80%

90%

100%

kualitas renstra terukur dengan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Presentase OPD dengan nilai akuntabilitas ki erja baik

50% penyusunan LAKIP bersifat administrasi

65%

75%

85%

90%

100%

meningkatnya jumlah dan kualitas LAKIP di Provins dan Kab/Kota


aparatur belum memahami PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin penyampaian

35%

50%

70%

85%

100%

meningkatnya disiplin PNS dan CPNS

45%

65%

70%

80%

100%


28

29


masalah melalui surat

(9) disiplin pengenaan pakaian dinas PNS dan CPNS sesuai aturan yang berlaku

30

jumlah aparatur dilingkungan penempatan Pemerintah Provinsi Papua yang pejabat belum memenuhi standart kompetensi jabatan sesuai kompetensi

70%

80%

85%

90%

100%

meningkatnya kualitas pelayanan

31

jumlah jenis data dalam website


60%

75%

85%

90%

100%

Tersedianya jaringan website data kompetensi sumber daya aparatur pada SKPD dilingk. Pemerintah Provinsi Papua yang mutakhir dan akurat

32



65%

75%

80%

90%

100%

Penetapan Wilayah Bebas Korupsi di Provinsi dan Kab/Kota

33

PERGUB tentang IKU


70%

75%

-

-

100%

penyusunan dokumen anggaran dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih terukur

34


BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR

Recommend Documents