BULETIN ORGANISASI DAN APARATUR PENTINGNYA KETERBUKAAN INFORMASI SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA Oleh:
Dr. Drs. H. Maisondra, S.H, M.H, M.Pd, Dipl.Ed Staf Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk kelompok utama dalam masyarakat karena ASN diserahi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus negara. ASN yang dapat menentukan maju atau mundurnya bangsa ini dan dapat meningkatkan kesejahteraan atau membuat penderitaan masyarakat. Demikian besarnya peran dan pentingnya kedudukan ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta tugas-tugas kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya. Maka kualitas, kredibilitas, kapabilitas dan profesionalitas ASN harus senantiasa ditingkatkan agar Negara ini semakin baik dan masyarakatnya semakin sejahtera. Pentingnya keberadaan ASN juga dapat dilihat dari jumlahnya yang hanya sekitar 4,7 juta orang atau hanya dua persen dari jumlah penduduk Indonesia. Artinya satu orang ASN berbanding 50 orang masyarakat sehingga menjadi kelas elite yang dipandang
tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Akhirnya profesi sebagai ASN sangat disukai, terutama oleh generasi muda tamatan berbagai tingkatan pendidikan. Namun tidak banyak yang dapat kesempatan berkiprah sebagai ASN, hanya sekitar dua persen saja dari pencari kerja.
Kondisi ini akan semakin sulit apabila nanti diberlakukan moratorium
penerimaan ASN atau pemberlakuan sistim Zero Growth sehingga peluang generasi muda makin tertutup untuk jadi ASN. Setiap ASN pada dasarnya adalah pelayan masyarakat (service servant), sesuai dengan taglinenya sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat. Kata abdi berarti pelayan atau yang memberi pelayanan, dan yang dilayani itu adalah masyarakat umum yang mendiami wilayah Nusantara ini. Tapi kondisi ideal ini kadangkala terbalik atau salah kaprah sehingga banyak pula ASN yang minta dilayani oleh masyarakat dan tidak bersikap mengayomi dalam pelaksanaan tugasnya. ASN priyayi seperti itu sudah tidak zamannya lagi, harus diperbaiki dan di-drill agar bisa merubah mindset, prilaku dan cara pendangnya sebagai ASN. Sikap ASN yang hanya menyalahgunakan kekuasaan, menggerogoti kekayaan
1
Negara, memeras rakyat dan sewenang-wenang tentu akan terkikis dengan sendirinya sesuai perkembangan system, teknologi dan tingkat kepedulian masyarakat. Berdasarkan kondisi yang berkembang itulah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan tersebut lahir sebagai
tindak lanjut dari Grand Design Reformasi Birokrasi dalam rangka untuk mendapatkan ASN yang berkualitas dan professional dalam pekerjaannya. Kelahiran Undang-Undang ASN ibarat setetes air di gurun pasir yang diharapkan dapat
merubah
ASN
menjadi
aparatur
yang
ideal
guna
melaksanakan
berpemerintahan yang bersih (clean governance) dan mewujudkan pemerintah yang baik (good government).
2. Gambaran Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik adalah berupa pelayanan barang, jasa dan tugas administratif lainnya. Ternyata tugas pelayanan ini masih belum terlaksana secara prima dan relatif belum dapat memberi kepuasan pada masyarakat. Akibatnya muncul berbagai kritik dan pandangan negatif yang membuat posisi ASN jadi lemah. Tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan. Namun hingga saat itu tugas-tugas pokok tersebut terasa juga belum terlaksana secara maksimal sehingga belum tercipta sinergisitas antar instansi, masih terjadi penyalahgunaan wewenang, tindak pidana korupsi dan belum efisien serta efektif. berupa
pembangunan
Sedangkan tugas pembengunan tertentu
bangsa
(culture
and
political
adalah
development)
pembangunan sosial ekonomi (economic and social development).
dan
Terbukti di
bidang ini juga belum memberi dampak yang besar sehingga sangat perlu peningkatan rasa keadilan masyarakat, penegakan hukum, mewujudkan rasa aman,
keselarasan
hidup
berbangsa,
pemberantasan
kemiskinan
serta
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi dan mengatasi semua kondisi yang terjadi, maka diperlukan ASN yang berkualitas dan profesional dalam tugasnya. Dalam hal ini perlu diaplikasikan Merit System, yaitu manajemen yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur dan kondisi kecacatan. Selanjutnya agar Merit System dapat terlaksana dengan baik diperlukan pula Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yaitu
2
lembaga nonstruktral yang mandiri dan bebas dari intervensi politik, sebagaimana yang yang diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
B. PEMBAHASAN Berikut dapat dikembangkan pointer-pointer di bawah ini: 1. Gambaran Kondisi, Analisis Situasional, Kesenjangan atas Problem dan Tantangan
Analisi
Prospektif,
Analisis
a. Kondisi ASN
ASN masih banyak yang belum profesional dalam melaksanakan tugas
ASN masih banyak yang belum menguasai dengan baik peraturan perundang-undangan
ASN masih banyak yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok
ASN masih banyak yang melanggar peraturan disiplin
ASN masih banyak yang berprilaku yang kurang terpuji
Masih terjadi tindak pidana korupsi dan pungutan liar
Masih terjadi kesewenang-wenangan pimpinan terhadap ASN
Masih terjadi pengangkatan pejabat tidak sesuai Merit System
Kekuatan politik masih besar pengaruhnya pada ASN
Pendapatan dan kesejahteraan ASN masih perlu ditingkatkan
Masih ada ASN yang menggunakan aset negara untuk kepentingan sendiri
b. Analisis Situasional
Saat ini dituntut ASN bekerja secara profesional dan tuntas
ASN dikritisi oleh masyarakat agar dapat memberikan pelayanan prima
Masyarakat sudah sangat kritis dan senantiasa memberi penilaian terhadap ASN
Perlu keterbukaan informasi dalam setiap pelaksanaan tugas ASN
Perlu keterbukaan informasi pada setiap rekrutmen ASN dan penempatan ASN dalam suatu jabatan
Perlu keterbukaan informasi pada semua kegiatan dan program kerja pemerintah
Perlu lembaga khusus yang dapat menampung dan mencarikan solusi permasalahan yang berkaitan dengan tugas ASN
3
Perlu adanya unit khusus yang mengurus tentang pengaduan masyarakat yang berkenaan dengan masalah ASN
c. Analisis Prospektif
Ke depan diharapkan terwujud ASN yang mengerti dengan baik tugas, wewenang dan kewajibannya
Diharapkan nanti akan terbentu instansi/lembaga pemerintah yang kuat dan dapat memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat
Diharapkan ke depan proses administrasi kepegawaian akan lebih terbuka dan memberi informasi yang lengkap
Diharapkan ke depan tingkat partisipasi masyarakat akan lebih tinggi untuk perbaikan ASN dan instansi pemerintah
d. Analisis Kesenjangan
Diharapkan tingkat kesejahteraan ASN akan semakin baik
Diharapkan profesionalitas ASN akan bertambah baik
Diharapkan ASN dapat menjadi warga utama yang mengayomi dan menjadi teladan bagi masyarakat
2. Pemikiran, inisiatif atau hal-hal strategis yang jadi pemikiran dari penulis (yang diyakini dapat mengatasi kesenjangan, menyelesaikan masalah atau membawa perbaikan), a. Strategi Aksi 1. Melaksanakan gerakan reformasi birokrasi di seluruh wilayah Indonesia. 2. Mendorong
organisasi/lembaga
tingkat
pusat,
provinsi,
kabupaten/kota,
kecamatan untuk membentuk unit layanan keterbukaan informasi masyarakat. 3. Memotivasi
masyarakat
pemerintahan
dan
untuk
berperan
pembangunan
serta
melalui
dalam
penyelenggaraan
masukan/saran/kritik
yang
disampaikan lewat unit layanan keterbukaan informasi masyarakat. b. Best Practices dan Agenda 1. Membentuk pusat informasi (access centre) yang mengakses semua informasi tentang reformasi birokrasi dan Kemen PAN dan RB. 2. Membuat berbagai media informasi internal dan eksternal, baik media cetak maupun eletronik. 3. Membuat jalur komunikasi dengan masyarakat melalui email, facebook, twitter, kotak surat dan sebaginya.
4
4. Membuat portal khusus tentang reformasi birokrasi dan unit pengaduan masyarakat, Membuka akses informasi kepada masyarakat pada setiap propinsi/kabupaten/kota se-Indonesia. 5. Memberdayakan lembaga lokal dan kearifan lokal sesuai budaya daerah dalam sosialisasi reformasi birokrasi dan unit pengaduan masyarakat. 6. Memasyarakatkan reformasi birokrasi dan unit layanan keterbukaan informasi masyarakat
kepada
siswa
dan
mahasiswa
untuk
menjadi
agen-agen
pembaharuan.
C. PENUTUP Kemen PAN dan RB memegang peran utama dalam memasyarakatkan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan reformasi birokrasi. Kemudian Kemen PAN dan RB seharusnya juga memfasilitasi pembentukan unit
layanan
masyarakat
tentang
keterbukaan
informasi
pada
setiap
organisasi/lembaga pemerintah pada semua tingkatan di seluruh Indonesia. Juga membina dan mengawasi pelaksanaan kerja unit layanan masyarakat tersebut. Pembinaan dilakukan secara terus menerus sehingga berfungsi secara baik dan benar serta diminati oleh masyarakat.
5
