BULETIN ORGANISASI DAN APARATUR Alat Bukti Sebagai Pendukung Temuan Hasil Pemeriksaan/Audit Oleh : Hj.SYOFNI, S.IP Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
Kegiatan pemeriksaan pada dasarnya membandingkan atau pengujian antara kondisi yang ada dengan yang seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Kegiatan membandingkan atau pengujian tersebut dilakukan secara sistematis dan objektif, karena dalam pelaksanaan pemeriksaan/audit, tim harus mengumpulkan dan mengevaluasi buktibukti untuk mendapatkan bukti-bukti tersebut harus melalui proses pemeriksaan/audit. Dalam proses pemeriksaan/audit, seorang auditor/tim pemeriksa harus melalui tahap-tahap pemeriksaan, setiap tahapan mempunyai tujuan dan manfaat tertentu untuk mencapai tujuan dari pemeriksaan/audit yang dilakukan. Setiap tahapan-tahapan pemeriksaan perlu dibuatkan program kerja pemeriksaan/ audit, tahapan tersebut berisikan rancangan prosedur yang sistematis yang harus dilaksanakan oleh pemeriksa/auditor dalam kegiatan pemeriksaan/audit karena prosedur pemeriksaan/ audit akan memberi perintah kepada tim pemeriksa/audit mengenai apa yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan/audit. Dalam pelaksanaan pemeriksaan/audit, tim pemeriksa harus mengumpulkan bukti sesuai dengan
prosedur
pemeriksaan/audit
yang
telah
ditetapkan
karena
setiap
prosedur
pemeriksaan/audit berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan bukti dalam pelaksanaan pemeriksaan/audit atau disebut juga dengan teknik pemeriksaan/audit. Teknik pemeriksaan/audit
dimaksud
adalah
melakukan
pembandingan
dengan
melakukan
pembandingan ini tim/auditor akan memperoleh bukti audit. Bukti audit merupakan semua informasi yang diperoleh oleh tim/auditor untuk mendukung temuan, pendapat dan rekomendasi untuk meyakini tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriteria atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak semua informasi yang didapat bermanfaat dalam pemeriksaan/audit oleh karena itu informasi yang didapat harus diselektif.
Informasi yang akan digunakan sebagai bukti pemeriksaan/audit harus handal mampu meyakinkan pihak lain serta terpenuhi syarat-syarat suatu bukti audit yaitu Relevan, Kompeten, Cukup dan Material, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Bukti yang relevan adalah bukti yang secara logis mempunyai hubungan dengan permasalahannya, bukti yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan (temuan) tidak ada gunanya karena tidak dapat dipakai untuk mendukung argumentasi, pendapat atau kesimpulan dan rekomendasi dari tim pemeriksa/auditor. Relevansi bukti dapat dilihat dari informasi, tiap informasi sekecil apapun harus relevan dengan permasalahan. b. Bukti yang kompeten. Bukti dikatakan kompeten jika bukti tersebut sah dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan fakta serta memenuhi persyaratan hukum dan undang-undang. Bukti yang kompeten dapat dipengaruhi oleh :
Sumber bukti. Bukti yang didapat dalam pelaksanaan pemeriksaan/audit jelas sumbernya lebih kompeten dari bukti yang di dapat dari sumber yang tidak jelas. Bukti dari pihak luar (bukti ekstern) pada umumnya lebih kompeten dari bukti buatan auditi ( bukti intern ).
Cara mendapatkan bukti. Bukti yang didapat tim pemeriksa/auditor dari pihak luar auditi lebih kompeten daripada bukti yang di dapat tim pemeriksa/auditor dari auditi, serta bukti yang didapat melalui pengamatan langsung lebih kompeten dari bukti yang didapat dari pihak lain.
Bukti dilihat dari kelengkapan persyaratan yuridis. Bukti yang ditandatangani, distempel, mempunyai tanggal dan nomor, ada persetujuan dan lain-lain lebih kompeten dari bukti yang tidak memenuhi syarat hukum, bukti asli lebih meyakinkan dari pada bukti yang difotocopy. Disamping itu Sistem Pengendalian Manajemen ( SPM ) juga menentukan keandalan bukti. Bukti yang didapat dari suatu organisasi yang memiliki SPM yang baik lebih dapat diandalkan dari pada bukti-bukti yang didapat dari organisasi yang SPM-nya kurang baik. Kompeten atau tidaknya bukti dilihat dari satu persatu bukti, karena ada bukti yang mempunyai kompetensinya tinggi dan ada bukti yang kompetensinya rendah.
c. Bukti yang cukup. Berkaitan dengan jumlah/kuantitas dan/atau nilai keseluruhan bukti, bukti yang cukup tersebut dapat mewakili atau menggambarkan keseluruhan/kondisi yang dipermasalahkan. d. Bukti yang material. Bukti mempunyai nilai yang cukup berarti dan penting bagi pencapaian tujuan organisasi. Mempunyai arti tersebut harus ditinjau dari sisi kuantitas maupun kualitas.
Materialitas suatu bukti dapat dilihat antara lain dari :
Besarnya nilai uang atau yang bernilai uang besar.
Pengaruhnya terhadap kegiatan walaupun nilainya tidak seberapa.
Hal yang menyangkut tujuan audit.
Penting menurut peraturan perundang undangan.
Keinginan pengguna laporan.
Kegiatan yang pada saat audit dilakukan sedang jadi perhatian umum. Syarat-syarat bukti audit yaitu relevan, kompeten, cukup dan material tidak berdiri
sindiri-sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan. Bukti yang relevan, cukup dan material tidak ada gunanya bila tidak kompeten. Bukti yang kompeten tidak ada gunanya bila tidak relevan. Bukti yang relevan dan kompeten tidak ada gunanya bila tidak cukup mewakili. Agar bukti-bukti yang didapat selama pelaksanaan pemeriksaan/audit dapat mendukung objektivitas pemeriksaan/audit, maka pengumpulan dan pengevaluasian bukti harus memperhitungkan materialitas dan risiko dari permasalahan yang diuji. Suatu bukti harus mempertimbangkan materialitasnya , sebelum bukti dikumpulkan dan dievaluasi terlebih dahulu harus ditetapkan materialitas permasalahannya, jika permasalahan telah ditetapkan maka seluruh bukti-bukti harus dikumpulkan. Pengumpulan dan mengevaluasi bukti-bukti pemeriksaan/audit merupakan salah satu tahap yang sangat penting pada setiap pekerjaan pemeriksaan/audit. Anggota tim/auditor harus bersungguh-sungguh berusaha mendapatkan
bukti-bukti
yang
cukup,
kompeten
dan
relevan
tersebut,
agar
hasil
pemeriksaan/audit benar-benar tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti yang cukup juga akan mendukung sikap pemeriksa/auditor yang objektif dalam pelaksanaan tugas. Jenis-jenis dari bukti hasil pemeriksaan/audit tersebut adalah sebagai berikut : a.
Bukti pengujian fisik
b.
Bukti dokumen
c.
Bukti analisis
d.
Bukti keterangan
e.
Bukti perbandingan
f.
Bukti statistik
g.
Bukti langsung
h.
Bukti tidak langsung Apabila dari bukti-bukti hasil pemeriksaan/audit yang telah dikumpulkan dan dievaluasi
ternyata ada indikasi terjadinya kecurangan yang menimbulkan adanya kerugian Negara/Daerah, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada audit investigasi untuk dilakukan pembuktian terhadap bukti-bukti yang telah terkumpul tersebut. Pembuktian dalam kegiatan pemeriksaan/audit bertujuan untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang ada, apabila berdasarkan
fakta-fakta yang ada terbukti adanya perbuatan yang melawan hukum maka hasil pemeriksaan beserta bukti-bukti diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penyelidikan. Alat bukti diperlukan untuk membuktikan adanya unsur tindak pidana, alat bukti yang sah menurut KUHP pasal 184 ayat (1) adalah : 1.
Keterangan saksi
2.
Keterangan ahli
3.
Surat
4.
Petunjuk
5.
Keterangan terdakwa Audit investigasi secara akurat dapat mentukan unsur kesalahan dan kerugian Negara
dalam tindak pidana korupsi yang terjadi dalam birokrasi karena metode yang digunakan dalam audit investigasi merupakan penggabungan antara ilmu auditing dan ilmu penyelidikan yang dapat menentukan modus operandi atas kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan yang menimbulkan kerugian Negara. Sehingga kasus korupsi dapat ditangani secara tepat dan meminimalisir melakukan kesalahan dalam pengusutan perkara tindak pidana korupsi. Audit investigasi menghasilkan suatu laporan tertulis disertai dengan dokumen-dokumen pelengkap atau bukti audit yang dituangkan dalam LHP. Proses pelaksanaan audit investigasi menghasilkan bukti berupa Laporan Hasil Audit Investigasi dan Lampiran bukti audit, namun bukti audit tersebut tidak dapat digunakan secara langsung untuk pembuktian tindak pidana. Laporan Hasil Audit Investigasi dan bukti pendukung yang menyatakan adanya tindak pidana korupsi harus memenuhi syarat formil alat bukti mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ( pasal 184 KUHP ). Tidak seluruh bukti audit berupa dokumen dapat menjadi alat bukti surat karena adakalanya dokumen tersebut untuk menjadi alat bukti surat harus didukung dengan kesesuaian dari alat bukti lainnya. Khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari bukti yang lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu, bukti dokumen dapat berupa setiap rekaman data atau informasi yang bisa dilihat, dibaca dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan, dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, dan lain sebagainya. Untuk setiap temuan yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran hukum oleh pejabat yang diduga terlibat yang merugikan keuangan Negara harus didukung alat bukti, khusus yang menyangkut tindak pidana korupsi harus diupayakan paling sedikit 3 (tiga) jenis alat bukti, yaitu : a. Saksi
b. Bukti surat ( bukti tertulis/dokumen ) c. Keterangan tersangka Ketiga alat bukti tersebut terutama bukti surat dan keterangan tersangka sangat penting karena tindak pidana korupsi terjadi didalam sistem birokrasi (melalui meja para pejabat) dimana dokumen (sebagai kelengkapan sistem administrasi) menjadi sarananya bagi para pejabat terkait yang harus melaksanakan kewenanag sesuai tanggungjawabnya. Untuk membuktikan ada tidaknya kerugian keuangan Negara Tim Pemeriksa/auditor harus memeriksa dokumen-dokumen dan catatan keuangan yang terkait dengan keluar masuknya uang, karena dokumen-dokumen dan catatan keuangan merupakan satu-satunya bukti yang paling relevan untuk dasar penghitungan kerugian Negara. Untuk menghitung berapa besarnya terjadi kerugian Negara/Daerah Tim Pemeriksa/Auditor : 1. Harus mencakup ruang lingkup kegiatan yang diperiksa sesuai dengan surat tugas. 2. Harus menyeluruh, tidak dengan metode sampling. 3. Tidak diperkenankan menggunakan asumsi, oleh sebab itu harus dicari data/bukti yang relevan untuk mendukung perhitungan kerugian keuangan/kekayaan Negara. 4. Kerugian keuangan/kekayaan negara yang dituangkan harus dibedakan antara kerugian yang bersifat riil/yang telah terjadi dengan kerugian yang bersifat potensial seperti pendapatan yang masih akan/harus diterima. 5. Apabila bukti yang diperoleh tidak lengkap, kerugian keuangan/kekayaan Negara hanya dihitung atas dasar bukti-bukti yang ada saja dengan mengatakan “sekurang-kurangnya”. 6. Apabila pemeriksa menghadapi kesulitan dalam menghitung kerugian/kekayaan Negara karena sifatnya teknis, pemeriksa dapat mempergunakan jasa pihak ketiga yang kompeten dan independen. Kesimpulan Informasi yang akan digunakan sebagai bukti dalam pemeriksaan/audit harus handal mampu meyakinkan pihak lain serta terpenuhi syarat-syarat suatu bukti audit yaitu Relevan, Kompeten, Cukup dan Material, karena syarat-syarat bukti tersebut tidak dapat berdiri sindirisendiri, tetapi merupakan satu kesatuan. Bukti yang relevan, cukup dan material tidak ada gunanya bila tidak kompeten. Bukti yang kompeten tidak ada gunanya bila tidak relevan. Bukti yang relevan dan kompeten tidak ada gunanya bila tidak cukup mewakili. Suatu bukti harus mempertimbangkan materialitasnya , sebelum bukti dikumpulkan dan dievaluasi terlebih dahulu harus ditetapkan materialitas permasalahannya, jika permasalahan telah ditetapkan maka seluruh bukti-bukti harus dikumpulkan. Berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul dan hasil dari evaluasi ternyata Negara/Daerah,
berindikasi adanya kecurangan yang merugikan
maka pemeriksaan dilanjutkan kepada audit investigasi untuk dilakukan
pembuktian terhadap bukti-bukti yang telah terkumpul tersebut, bertujuan untuk mendapatkan
kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang ada, apabila berdasarkan fakta-fakta yang ada tersebut terbukti adanya perbuatan yang melawan hukum maka hasil pemeriksaan beserta bukti-bukti diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penyelidikan. Saran Untuk setiap temuan yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran hukum oleh pejabat yang diduga terlibat yang merugikan keuangan Negara harus didukung alat bukti, khusus yang menyangkut tindak pidana korupsi harus diupayakan paling sedikit 3(tiga) jenis alat bukti yaitu saksi, bukti surat (bukti tertulis/dokumen), keterangan tersangka. Ketiga alat bukti tersebut terutama bukti surat dan keterangan tersangka sangat penting karena tindak pidana korupsi terjadi didalam sistem birokrasi (melalui meja para pejabat) dimana dokumen (sebagai kelengkapan system administrasi) menjadi sarananya bagi para pejabat terkait yang harus melaksanakan kewenanag sesuai tanggungjawabnya.
