BULETIN ORGANISASI DAN APARATUR MEMAHAMI PENYANDANG MASALAH KORBAN TINDAK KEKERASAN DENGAN PROGRAM PENANGANANNYA Oleh : Drs. MAWARDI Pekerja Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Bertitik tolak dari misi Pemerintah saat ini yang dikenal dengan “ Nawacita “ yang salah satunya disebutkan ; Menghadirkan kembali Negara melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, dalam arti disini, Negara selalu hadir dalam
melindungi
warganya.
Perlu
kita
ketahui
bersama,
penyandang
masalah
kesejahteraan sosial yang cukup besar jumlahnya, perlu diperioritaskan untuk segera memperoleh penangan secara komprehensif. Mengingat permasalahan sosial, khususnya perempuan korban tindak kekerasan baik diranah publik dan domestik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik dari jumlah polulasinya maupun varian modus operandinya. Pusat Data dan informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN KESOS) Kementerian Sosial RI tahun 2011, menunjukkan bahwa jumlah Korban tindak kekerasan sebanyak 848.219 orang dan Pekerja Migran bermasalah sebanyak 41.768 orang. Ini dapat dilihat data Komnas Perempuan, bahwa kekerasan yang dialami perempuan di seluruh wilayah Indonesia masih tercatat cukup tinggi. Beberapa lembaga pelayanan Korban Tindak Kekerasan di Provinsi Sumatera Barat seperti : Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi, mencatat 72 Kasus Korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ditahun 2014, sedangkan Lembaga Nurani perempuan Women’s Crisis center (Antar Sumbar 8 Januari 2014) mencatata 168 kasus. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dengan mengamati berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan menuntut sesegera mungkin penanganannya, karena persoalan kekerasan pada perempuan sangat terkait dengan kualitas sumber daya manusia baik sekarang maupun dimasa akan datang. Ternyata tidak menimpa diri korban saja akan tetapi juga berpengaruh negativ terhadap kelangsungan hidup keluarga dan pada gilirannya menambah kedalam tatanan hidup masyarakat pada umumnya Tindak Kekerasan adalah perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja ( verbal dan non verbal ) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak azasi manusia. Bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat, berdampak trauma psikologis bagi korban. Bentuk tindak kekerasan dapat berupa perlakuan salah,
penelantaran, eksploitasi, diskriminasi ataupun membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya. Korban Tindak kekerasan adalah : Orang (individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, ekploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Atau orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosial terganggu. Akibat kekerasan , perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan umumnya mengalami penderitaan baik fisik, psikis, mental, seksual ataupun penelantaran. Perempuan yang menjadi objek kekerasan dilaporkan mengalami disfungsi seksual, meningkatnya resiko diri untuk melakukan usaha bunuh diri, mengalami stress paska trauma, dan mengalami gangguan system syaraf pusat, resiko mengalami infeksi menular seksual pun juga dapat terjadi. Jika dilihat bagi perempuan yang mengalami korban kekerasan dalam rumah tangga maka salah satunya akan berdampak pada anak seperti, terganggu konsentrasi belajar. Dalam jangka panjang dapat mengarah kepada pola kekerasan di dalam hidupnya, dimana anak laki-laki akan mengulang siklus menjadi pelaku dan anak anak perempuan akan menjadi korban. Upaya pemecahan tidak hanya terbatas pada aspek pencegahan dan rehabilitasi saja, karena tidak sedikit korban mengalami masalah baru yang membutuhkan perhatian khusus, setelah korban kembali ke lingkungan sosialnya. Masalah baru tersebut yaitu , gangguan sosial psikologis, ketidak mampuan korban dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, kesulitan korban dalam menjangkau pelayanan sosial sosial, minimnya keterampilan, ketiadaan modal dan sebagainya. Sering kali muncul pada diri setiap Korban Tindak Kekerasan pasca rehabilitasi psikososial dan pada diri setiap mantan Pekerja Migran pasca proses pemulangan dan integrasi kembali dengan keluarganya serta calon Pekerja Migran yang memiliki status sangat miskin, miskin dan hampir miskin, Faktor-faktor ini merupakan pemicu terjadinya kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi korban pasca rehabilitasi dan proses pemulangan maupun reintegrasi dengan keluarganya. Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja memberikan perlindungan sosial kepada Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (KTK-PM) agar semua kebutuhan korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran dapat terpenuhi, yaitu berupa ; Upaya perlindungan sosial (Rehabilitasi Psikososial), Bimbingan Sosial ekonomi, (bimbingan Keterampilan), Bantuan Sosial ekonomi dalam bentuk bantuan sosial dalam bentuk kegiatan Usaha Ekonomis produktif. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai perpanjang tangan dari kementerian Sosial RI telah memberikan Bantuan Sosial dalam bentuk rehabilitasi psikososial, bimbingan keterampilan ekonomi dan kegiatan Usaha Ekonomis produktif (UEP) setiap tahun, secara berkelanjutan setelah Korban Tindak Kekerasan mendapat bimbingan psikososial secara intensif di Rumah perlindungan atau
Orsos/Yayasan/Lembaga Kesejahteraan Keluarga yang peduli terhadap Korban Tindak Kekerasan. Begitu juga dengan Mantan Pekerja Migran yang telah menjalani proses pemulangan dan reintegrasi dengan keluarga dan calon pekerja Migran yang memiliki masalah sosial dalam melanjutkan kembali kehidupan di kampong halamannya. Semenjak 5 tahun terakhir, penanganan Korban tindak kekerasan dan Pekerja Migran oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui pendanaan Dekonsentrasi Kementerian Sosial RI, dan APBD telah mendapat penanganan bimbingan Psikososial dan Bantuan UEP yang berasal dari Kab/kota mencapai + 470 orang se- Sumatera Barat (berasal dari kabupataten/kota), salah satu penyebab permasalahan adalah
Faktor Ekonomi Keluarga
sebagai pemicu Kekerasan terhadap Penyandang masalah. Akhir-akhir ini Program kegiatan penanganan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran ( KTK-PM ) tidak teralokasikan melalui dana Dekonsentrasi oleh Kemmensos RI melalui SKPD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat namun sepenuhnya diharapkan penanganannya oleh Pemerintah melalui SKPD daerah Kab/kota khususnya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sesuai dengan Konsep Otonomi daerah dimana, laju dan perkembangang masyarakat dengan Permasalahan sosial
yang timbul terutama
penanganan permasalahan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran bermasalah (KTKPM) di Kabupaten/kota. Menyikapi himbauan Kepmensos RI. Terhadap penanganan KTK-PM tersebut, beberapa Kabupaten/kota di Sumatera Barat telah mulai menanggapinya secara serius, diantaranya : Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisisr Selatan, Kota Padang, Kota Payakumbuh dan beberapa Kabupaten Kota lainnya dari 19 Kab/kota di Sumatera Barat sedang berbenah kearah itu karena permasalahan sosial KTKPM., sudah begitu pesatnya baik yang terdata maupun tidak karena masih dianggap tabu oleh masyarakat, dimana para pakar dalam hal ini menggambarkan tak obahnya seperti gunung es, dimana yang muncul dipermukan itulah permasalahan yang terlihat sedangkan yang tak terlihat sangatlah luas dan mendalam sebagai permasalahan KTK-PM Disadari bahwa, Keberhasilan program penanganan KTK-PK khususnya UEP yang diberikan kepada penerima bantuan sangat ditentukan oleh upaya pendampingan di lapangan yang dilakukan oleh seorang pendamping sosial. Pendamping sosial disini adalah ; seseorang yang memiliki kemampuan pendampingan, memiliki jiwa kewira usahaan dan mempunyai komitmen melaksanakan pendampingan. Pendampingan diarahkan untuk menciptakan relasi sosial antara pendamping dengan para penerima bantuan yaitu Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran bermasalah dalam rangka memecahkan masalah yang mereka alami, memperkuat dukungan dari berbagai pihak,mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup mereka (KTK dan PM bermasalah) serta meningkatkan akses para penerima bantuan terhadap pelayanan sosial. Oleh karena itu diperlukan tenaga pendamping yang memiliki kemampuan dalam memainkan peran dan tanggung jawab membimbing penerima bantuan menjadi efektif bagi perbaikan kondisi sosial ekonomi penerima bantuan sekaligus dapat membantu proses
pemulihan traumatiknya. Sampai saat ini Jumlah Pendamping KTK dan PM di Sumatera Barat yang pernah pendapat pelatihan dalam rangka penanganan Korban Tindak Kekerasan oleh Kementerian Sosial RI sebanyak 5 Orang yang berasal dari Kab/kota se-Sumatera Barat, namun selanjutnya harapan kedepan oleh Kementerian Sosial RI masih sama yaitu Pemda di Kab/kota melalui SKPD terkait khususnya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melatih sebanyak mungkin para pendamping UEP bagi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran bermasalah (KTK-PM) diharapkan perekrutannya oleh Pemerintah di Kab/kota sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat dengan penanganan permasalahan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran bermasalah (KTK-PM) di daerahnya. Disadari bahwa selama ini, upaya penanganan korban tindak kekerasan sudah dilakukan oleh berbagai pihak dengan kesepakatan antara Kementerian sosial, Kementerian Kesehatan dan Kepolisian dan masyarakat
dalam menangani korban tindak kekerasan
namun upaya penanganan dari ketiga unsur tersebut yang diperlukan oleh Korban, belum terjalin dalam suatu proses secara terpadu. Disamping itu masih adanya anggapan masalah tindak kekerasan merupakan masalah individu sehingga tidak terdeteksi atau Jumlah Korban tindak kekerasan mulai dari anak, orang dewasa dan lanjut usia hanya perempuan yang menjadi korban yang terdeteksi. Kalaulah boleh diulas kembali, menjadi suatu pertanyaan bagi kita semua, Dimana dan Kapan terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan ? Jawabannya adalah ; Kekerasan terhadap Perempuan dapat terjadi : Dirumah tangga, ditempat kerja atau perempuan yang diperdagangkan. Mengapa terjadi Kekerasan Terhadap Perempuan ? Karena adanya perilaku yang menyimpang disebabkan desakan ekonomi, stress, tidak terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin dll Jadi kekerasan disini : adalah semua perbuatan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain. Selanjutnya kekerasan juga terjadi ; Dalam bentuk : •
Memaksa orang/Perempuan melakukan pelacuran, yang memaksa memdapat jasa atau imbalan
•
Mempekerjakan perempuan/orang secara paksa
•
Perbudakan atau praktek serupa perbudakan ( kerja tampa upah )
•
Penindasan ( bekerja diluar batas kemampuan )
•
Pemerasan terhadap orang/perempuan ( bekerja tampa batas waktu )
•
Pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau transplantasi organ
•
Penipuan dengan janji-janji manis ( gaji besar, bonus dsb. )
Latar Belakang Terjadinya Tindak Kekerasan 1. Banyak korban tindak kekerasan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan bila mengalami tindak kekerasan 2. Korban merasa malu untuk melaporkan permasalahan yang dialaminya baik kepada seorang ahli, aparat maupun lembaga yang secara khusus memberikan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan 3. UU.RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan di rumah tangga, Pasal 5 menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual ataupun penelantaran rumah tangga. 4. Permasalahan kesejahteraan sosial sampai saat ini kurang mendapat respon secara serius dari semua pihak, sehingga masalah tindak kekerasan dalam kehidupan masyarakat semakin meningkat dari waktu kewaktu 5. Tindak kekerasan dalam kehidupan masyarakat saat ini dipandang
sebagai
perilaku yang melangar hak azasi manusia ( HAM ) dan tidak selaras dengan norma kehidupan yang berlaku secara Universal 6. Kehidupan masyarakat yang semakin maju dan modern mendorong semakin meningkatknya tuntutan ekonomi yang tidak diimbangi dengan keahlian maupun pendidikan sehingga orang/kelompok dengan mudah melakukan kekerasan yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti, diberlakukan salah (abused), ditelantarkan (neglected) dan perjuabelikan (dieksploitasi ) dll. 7. Dukungan secara optimal dari berbagai sumber dan peran serta masyarakat seperti Orssos, Karang Taruna dan PSM, LSM, Pemuka masyarakat , tokoh agama, akademisi, media massa dll. 8. Keberhasilan penanganan berbagai permasalahan ini, khususnya tindak kekerasan di masyarakat menuntut kerja sama berbagai pihak untuk memeberikan perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan. Dengan memahami mekanisme terjadinya Korban tindak kekerasan dan faktor penyebabnya maka upaya penanggulangan akan lebih mudah dilakukan dan ditujukan kepada faktor-faktor yang berperan diantaranya adalah peran
masyarakat dalam
penanganan korban tindak kekerasan. Beberapa Pengertian yang harus diketahui terlebih dahulu, antara lain : 1. Tindak Kekerasan adalah : Perilaku yang sengaja maupun tidak sengaja, baik verbal maupun non verbal yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik,mental, sosial, maupun ekonomi, seksual yang melanggar hak azasi manusia bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikososial bagi korban. Bentuk tindak kekerasan dapat berupa, perlakuan
salah, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi ataupun membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya. 2. Korban Tindak Kekerasan adalah : Orang baik individu, kelompok, keluarga maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan baik sebagai akibat dari perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan terganggunya fungsi sosial tertentu. Akibat kekerasan, perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan umumnya mengalami penderitaan baik fisik, psikis, mental seksual ataupun penelantaran. 3. Mantan Korban Tindak Kekerasan adalah : Seseorang yang pernah mengalami tindak kekerasan baik sebagai akibat dari perlakuan salah ,penelantaran, ekploitasi , diskriminasi atau dibiarkan dalam situasi yang berbahaya dan telah mendapatkan rehabilitasi psikososial serta telah berintegrasi dalam keluarganya. Tindakan Diskriminasi dimaksud adalah ; Perbuatan yang membeda-bedakan, mengucilkan, membatasi ruang gerak sehingga mengalami ketertinggalan dan keterbatasan yang berakibat kepada tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosial secara wajar bagi kemanusian. Korban yang dibiarkan dalam situasi berbahaya, meliputi; membiarkan orang berada ditempat yang mengandung zat atau unsur yang berbahaya, dalam situasi darurat, dalam kondisi traumatik misalnya dipengungsian, temtat transit, embarkasi tampa perlindungan yang layak. 4. Pendamping Adalah seseorang yang berkemampuan melakukan pendampingan dan memiliki pengetahuan kewirausahaan dan mempunyai komitmen untuk melaksanakan pendampingan kepada Korban Tindak Kekerasan dan pekerja migran bermasalah sejak proses awal sampai akhir pemberian bantuan UEP. 5. Pendamping UEP Pendamping UEP adalah seseorang yang berkemampuan melakukan pendampingan dan memiliki pengetahuan kewira usahaan dan mempunyai komitmen untuk melaksanakan pendampingan kepada KTK dan PM bermasalah dan/atau calon PM, sejak proses awal sampai akhir pemberian bantuan UEP Pendamping direkruk dari tingkat Kabupaten dengan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebagai pendamping Korban tindak kekerasan dan Pekerja migran bermasalah sekaligus bagi yang dinyatakan lulus tes tertulis dan wawancara yang ditetapkan oleh TIM seleksi, akan ditetapkan dengan surat Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja migrant Kementerian Sosial RI serta mendatangani kontrak selama satu tahun angaran berjalan.
Bagi pendamping yang lulus seleksi akan diberikan terlebih dahulu pemantapan selama 5 hari yang dilaksanakan oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, dengan Materi Pemantapan sebagai berikut : a. Pengetahuan tentang KTK dan PM b. Pengetahuan tentang Kewirausahaan c. Pengetahuan tentang kepemimpinan dan Manajemen Usaha d. Pengetahuan tentang Organisasi e. Penyusunan tentang Proposal Usaha dan Pelaporan f. Pembukuan sederhana g. Pengetahuan melakukan praktek lapangan Adapun tugas Pendamping KTK dan PM adalah : a. Tugas Perencanaan, dalam hal ini pendamping merencanakan pendampingan dari rencaka kegiatan yang akan dilakukan oleh sesame penerima bantuanUEP b. Tugas pencatatan dan pendataan, dalam hal ini menfasilitasi anggota penerima bantuan dalam mengidentifikasi potensi, masalah, serta kebutuhan kondisi lapangan dalam rangka pengembangan UEP program c. Tugas monitoring dan evaluasi, bersama masyarakat, pendamping mengembangkan kemampuan penerima bantuan dan memantau berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima bantuan d. Tugas laporan dan dokumentasi, kegiatan ini dalam rangka pendampingan serta meloporkannya ke pihak-pihak terkait dan mengarsipkan sebagai dokumentasi kegiatan. PENDAMPINGAN Pendampingan sosial adalah, ….suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan penerima bantuan UEP dan masyarakat sekitarnya dalam rangka pemecahan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan public lainnya. TUJUAN DAN FUNGSI PENDAMPINGAN Tujuan umum pendampingan sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran adalah, meningkatkan motivasi, kemampuan dan sebagai perantara pemerima bantuan UEP dalam mencapai kualitas dan kesejahteraan sosial. Secara khusus pendampingan bertujuan : a. Meningkatkankemampuan penerima bantuan
dalam menemukan permasalahan,
potensi dan sumber daya sosial ekonomi yang ada dilingkungannya
b. Meningkatkan
penerima
bantuan
dalam
merencanakan,
melaksanakan
dan
mengevaluasi kegiatan pemecahan masalah kesejahteraan sosial c. Meningkatkan akses penerima bantuan terhadap lapangan kerja, pelayanan sosial dasar dan fasilitas sosial public lainnya d. Meningkatkan kemampuan penerima bantuan dalam memepertanggung jawabkan kegiatan UEP dan usaha kesejahteran sosial yang dilakukan secara individu maupun kolektif Fungsi Pendampingan : Fungsi pendampingan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran adalah : a. Fungsi administrasi, disini pendampingan terlibat dalam peningkatan kemampuan pengurus UEP dan Pengelolaan administrasi sosial selama proses pendampingan dilaksanakan. b. Fungsi operasional, Pendampinganmelaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok pendampingan, baik dalam bentuk dukungan, konsultasi, saran dan fasilitasi c. Fungsi koordinasi
dan kerja sama, bersama masyarakat pendamping melakukan
berbagai upaya untuk menjalin kerja sama saling menguntungkan, dengan berbagai pihak dalam rangka pemanfaatan dan pendayagunaan. PROSES DAN MEKANISME PENDAMPINGAN Tahap persiapan a. Orientasi dan Observasi, yaitu proses untuk mengetahui latar belakang secara garis besar lingkungan kehidupan para Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran sebagai calon penerima bantuan UEP dengan berbagai perbagai permasalahan sosial, kebutuhan dan sumber-sumber/potensi yang mungkin dapat mendukung pengembangan UEP yang akan dikembangkan. b. Identifikasi dan Seleksi, yaitu proses untuk mengetahui gambaran nyata mengenai kehidupan para Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, latar belakang permasalahan dan solusinya serta jenis kebutuhan yang diperlukan dalam rangka pengembangan UEP yang diberikan. c. Perencanaan Program, yaitu proses untuk menemukan dan menyusun progrsm sesuai kebutuhan dan permasalahan hasil identifikasi yang dilakukan. d. Penyuluhan Sosial, yaitu proses memberikan pengertian dan pemahaman kepada Korban tindak kekerasan dan pekerja migram sebagai calon penerima bantuan UEP serta masyarakat lingkungannya, sehingga mereka dapat menerima program yang ditawarkan dan berpartisipasi secara penuh dalam pelaksanannya. e. Bimbingan Pengenalan masalah, Yaitu proses pengenalan berbagai persoalan yang dihadapi para KTK dan PM sebagai calon penerima bantuan UEP yang diharapkan
meningkatkan kemauan dan keterampilan serta percaya diri penerima bantuan dalam menghadapi permasalahan yang ada f. Bimbingan Motivasi Sosial, yaitu proses untuk membangkitkan kemauan dan kemampuan para KTK dan PM sebagai calon penerima bantuan UEP dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam rangka peningkatan kepercayan diri mereka g. Penilaian dan analisa, yaitu proses penilaian seluruh rangkaian kegiatan mulai tahap persiapan ( prakondisi ) hingga perencanaan yang disusun, sehingga dari hasil penilaian dan analisa dapat digunakan untuk tahap penerapan selanjutnya. PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN UEP Melaksanakan Bimbingan Pengembangan Usaha secara Individu meliputi : Menyeleksi calon penerima bantuan UEP, dalam hal ini pendamping menetapkan penerima bantuan UEP sesuai dengan penilaian dan analisa, selanjutnya disampaikan ke Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/kota untuk diseleksi Memetapkan
Penerima
bantuan
UEP,
Dinas
Sosial
Provinsi/Kabupaten/Kota
menetapkan calon-calon penerima bantuan UEP Diskusi Pemilihan/penentuan jenis usaha, dalam hal ini pendamping melakukan diskusi/penentuan jenis usaha yang akan dikembangkan penerima bantuan UEP sesuai dengan kebutuhan, kemauan dan kemampuan serta adanya dukungan sumberdaya alam dan lembaga ekonomi yang ada ( pangsa Pasar ) di lingkungannya Latihan keterampilan berusaha, dalam hal ini pendamping memberikan dukungan dan motivasi terhadap penerima bantuan UEP mulai dari Instruktur yang memeberikan teori, keterampilan sampai kepada praktek tentang cara mengelola jenis UEP yang dikembangkan Pemberian Bantuan Modal Usaha, pendamping berperan dalam membantu kegiatan administrasi dalam rangka pemberian modal usaha UEP ( KTP, Buku tabungan dll ) Pengembangan UEP, yaitu upaya pengembangan UEP yang terus menerus dilakukan sehingga usaha tersebut dapat mandiri, yang ditandai dengan meningkatkan pendapatan anggota UEP, meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, kesehatan
dan pendidikan anak secara lebih layak, berkembangnya kerja sama
diantara penerima bantuan UEP dan masyarakat serta tumbuh kembangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari penerima bantuan oleh pihak untuk memberikan perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan. PELAYANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka membantu penyandang masalalah yang menjadi Korban dari Kekerasan terhadap diri seseorang Khususnya Perempuan atau juga anak untuk memulihkan fisik, psikis serta mengembalikan fungsi sosialnya secara wajar.
MAKSUD DAN TUJUAN PELAYANAN KORBAN TINDAK KEKERAN BAGI Petugas Sosial : 1. Sebagai acuan bagi Petugas Sosial dalam melaksanakan pelayanan bagi Korban tindak kekerasan secara terperinci dan sistimatis mapun pelayanan bagi PMKS lainnya 2. Meningkatkan pemahaman bagi petugas sosial dilapangan dalam melaksanakan perlindungan tindak kekerasan yang terjadi 3. Terlaksananya penanganan korban tindak kekerasan sesuai dengan ketentuan 4. Terlayaninya korban tindak kekerasan secara efektif dan efesien. 5. Sebagai acuan / perencanaan Bagi PSM, TKSK, Pemda dalam mendirikan lembaga yang bergerak dalam penanganan korban tindak kekerasan di daerahnya KRITERIA KORBAN TINDAK KEKERASAN PENERIMA BANTUAN 1. Sudah dinyatakan pulih melalui asesmen klinis 2. Status sosialnya termasuk kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ) 3. Usia Produktif antara 18 s/d 55 tahun 4. Anak Korban tindak kekerasan, pengelolaan UEP diserahkan kepada keluarga, keluarga pengganti, pengasuh atau wali. KRITERIA PEKERJA MIGRAN BERMASALAH PENERIMA BANTUAN 1. Memiliki status eks pekerja migran bermasalah yang termasuk kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ) sebagai berikut : a. Trafiking b. Deportasi c. Eksploitasi 2. Bermasalah di dalam atau diluar negeri 3. Usia Produktif antara 18 s/d 55 tahun 4. Eks. PMB. Yang berusia ANAK, pengelolaan UEP diserahkan kepada keluarga, keluarga pengganti, pengasuh atau wali. CALON PEKERJA MIGRAN PENERIMA BANTUAN Pekerja migran yang akan bekerja baik kedalam maupun luar negeri yang termasuk dalam kategori miskin, sangat miskin, dan hampir miskin diberikan bantuan UEP sebagai upaya pencegahan. PENGERTIAN PENERIMA BANTUAN ADALAH : Pihak yang menerima bantuan UEP KTK dan PM dalam hal ini penerima adalah mantan Korban tindak kekerasan, Mantan Pekerja migran bermasalah dan calon pekerja migran yang miskin, sangat miskin dan hampir miskin. Miskin, sangat miskin dan hampir miskin dalam pengertian disini disesuaikan dengan data dan status pendudk yang telah resmi
REKRUITMEN PENERIMA BANTUAN Sebagai acuan bagi Kab/kota dalam penyaluran bantuan bagi KTK-PM, di daerah yang selama ini prosedur penyaluran oleh Direktorat Perlindungan KTK dan PM Kepmensos RI, selanjutnya SKPD mengikuti dan menyesuaikan : 1. PENDAMPING, dari Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kab/kota melaksanakan rekuitmen di kecamatan/nagari sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Direktorat Perlindungan KTK dan PM 2. Dinas Sosial Kab/kota mengajukan proposal ke Direktorat Perlindungan KTK dan PM 3. Petugas Direktorat Perlindungan KTK dan PM melakukan verivikasi bersama Dinas sosial Provinsi, Dinas sosial Kab/kota dan Pendamping untuk mengetahui kesesuaian data yang tercantum dalam provosal yang diajukan Direktorat Perlindungan KTK dan PM 4. Petugas Direktorat Perlindungan KTK dan PM melaksanakan pengolahan data hasil verivikasi untuk ditetapkan oleh Direktorat jenderal perlindungan dan jaminan sosial Kemesos RI sebagai calon penerima bantuan 5. Petugas Direktorat
Perlindungan KTK dan PM mengajukan usulan calon penerima
bantuan kepada Direktorat jenderal perlindungan dan jaminan sosial untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan 6. Direktorat jenderal perlindungan
dan jaminan sosial menetapkan penerima bantuan
dalam surat keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi
MEKANISME/PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN UEP KEPADA KORBAN KTK & PM 1. Dinas Sosial provinsi/Kab/kota menetapkan TIM seleksi calon penerima bantuan melalui surat keputusan 2. TIM seleksi melakukan pendataan terhadap mantan KTK dan PM di wilayah calon penerima bantuan 3. TIM seleksi memberikan
undangan kepada sejumlah calon penerima bantuan untuk
dilakukan seleksi 4. TIM seleksi melakukan wawancara untuk mengidentifikasi calon penerima bantuan 5. TIM seleksi menentukan calon penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang ada di dalam buku pedoman pemberian bantuan UEP 6. TIM seleksi menyerahkan hasil seleksi calon penerima bantuan kepada Dinas sosial Provinsi/Kab/kota 7. Dinas sosial provinsi /kab/kota menetapkan penerima bantuan melalui surat keputusan Diretur jenderal Perlindungan dan jaminan sosial menetapkan penerima bantuan melalui surat keputusan
BIMBINGAN KETERAMPILAN UEP BAGI MANTAN KTK DAN PM 1. Tujuan : Agar penerima bantuan UEP sbagai peserta bimbingan mau, mampu dan terampil mengembangkan jenis usaha yang dipilihnya. Sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku 2. Sasaran : a. Mantan KTK dan PM yang telah menjalani proses pemulihan dan rehabilitasi psikososil b. Calon PM yang memiliki status sangat miskin, miskin dan hampir miskin 3. Acuan pelaksanaan Buku Pedoman yang telah diterbitkan MATERI BIMBINGAN a. Bimbingan Psikososial b. Bimbingan keterampilan memilih jenis usaha c. Bimbingan keterampilan memilih bahan baku d. Bimbingan keterampilan mengelola usaha sehari-hari e. Bimbingan keterampilan mengelola keuangan f. Bimbingan keterampilan mengelola pemasaran g. Bimbingan keterampilan mengembangkan jaringan h. Dinamika kelompok i. Praktek lapangan SARANA •
Surat dan dokumen tertulis
•
Alat tulis kantor
•
Materi pembelajaran
•
Alat peraga/model
•
Praktek kewirausahaan
PROSES PELAKSANAANNYA a. Dinas sosial prov/kab/kota menetukan Tim pembimbing, narasumber, lokasi, waktu, untuk melaksanakan bimbingan keterampilan b. Tim pembimbing membuat jadwal bimbingan keterampilan c. Tim pembimbing mengundang narasumber sesuai dengan materi dan jadwal/jamlat yang disediakan d. Tim pembimbing mempersiapkan alat dan bahan untuk bimbingan keterampilan
e. Tim pembimbing mengerjakan atau melaksanakan bimbingan keterampilan sesuai dengan skenario yang sudah disepakati f. Tim pembimbing dan peserta bimbingan menyimpulkan setiap sesi/pertemuan bimbingan g. Tim pembimbing melakukan evaluasi bimbingan keterampil
PEMBERIAN BANTUAN UEP 1.TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN UEP a. Pendamping, Dinas Sosial dan Dinas Sosial Kab/kota melaksanakan need Assesment dan menetapkan Jenis UEP yang akan dilaksanakan oleh penerima bantuan b. Pendamping, Dinas Sosial
dan penerima bantuan bersama-sama menetapkan jenis
UEP yang akan dilaksanakan oleh penerima bantuan c. Penerima bantuan didampingi pendamping membuka rekening BRI d. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Tindak kekerasan dan Pekerja migran mentransfer uang bantuan sebesar Rp.3.000.000,- melalui kantor Perbendaharaan dan kas Negara ( KPKN ) e. Penerima bantuan didampingi oleh pendamping mencairkan dana bantuan dengan pengantar petugas Dinas Sosial Kab/kota. PEMANFAATAN BANTUAN a. Penerima bantuan bersama-sama dengan pendamping merancang UEP yang akan dilaksanakan oleh penerima bantuan b. Penerima bantuan bersama-sama dengan pendamping menetukan atau menetapkan jenisUEP yang akan dilaksanakan yang diperkirakan dalam kurun waktu dekat memberikan hasil c. Pendamping melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan UEP d. Pendamping dan penerima bantuan merencanakan pengembangan UEP lebih lanjut KEBERHASILAN KEGIATAN PENDAMPINGAN UEP KTK DAN PM UEP adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang digunakan untuk membantu para
Korban
tindak
kekerasan
dan
pekerja
migrant
bermasalah
maka
ukuran
keberhasilannya tidak hanya dilihat dari sisi aspek ekonomi saja, tetapi juga harus dilihat dari aspek pemulihan trauma psikis yang dialami serta mengembalikan mereka agar dapat berfungsi sosial kembali secara baik. Dengan demikian, indikator keberhasilannya harus dirumuskan dari dua aspek, yaitu aspek sosial dan ekonomi. Keberhasilan UEP yang diberikan kepada penerima bantuan sangat ditentukan oleh kemampuan tenaga pendamping. Pendamping adalah seseorang yang memiliki kemampuan
melakukan pendampingan, memiliki jiwa kewira usahaan dan mempunyai komitmen untuk melaksanakan pendampingan.
KESIMPULAN Korban Tindak Kekerasan ( KTK ) perlu mendapat penanganan secara serius, permasalahan sosial KTK-PM., sudah begitu pesatnya baik yang terdata maupun tidak karena masih dianggap tabu oleh masyarakat, dimana para pakar dalam hal ini menggambarkan tak obahnya seperti gunung es,
yang muncul dipermukan itulah
permasalahan yang terlihat sedangkan yang tak terlihat sangatlah luas dan mendalam sebagai permasalahan KTK-PM Sejalan dengan semangat otonomi daerah, penanganan dan Pelayanan sosial terhadap KTK-PM perlu mendapat perioritas dalam rangka mendukung program pemerintah ( Jokowi – JK ) yaitu, Nawacita ( negara selalu hadir dalam melindungi warganya ). Disadari bahwa, Keberhasilan program penanganan KTK-PK khususnya UEP yang diberikan kepada penerima bantuan sangat ditentukan oleh upaya pendampingan di lapangan yang dilakukan oleh seorang pendamping sosial agar program pemerintah dalam mengentaskan masyarakatnya benar-benar sampai kepada maksud dan tujuan yang dicitacitakan.
DAFTAR PUSTAKA BUKU Petunjuk Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan. 2011, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Kementerian Sosial RI.Jakarta Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Sosial Pekerja Migran dan Keluarganya. 2012, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Kementerian Sosial RI.Jakarta Pedoman Pendamping Bantuan Usaha Ekonomis Produktif ( UEP ) Korban Tindak Kekerasan 2012, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Kementerian Sosial RI.Jakarta