BULETIN ORGANISASI DAN APARATUR Peran Analis Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Oleh:
Sari Wahyuni, S.Ap
Staf Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
I. Pendahuluan Banyaknya kebijakan yang tidak sinkron, tumpang tindih serta overlapping masih jadi permasalahan negara ini yang entah sampai kapan bisa diatasi. Dan ketika membicarakan masalah kebijakan yang tidak sinkron, tumpang tindih serta overlapping tersebut, pemerintah sebagai pembuat kebijakan tentu saja akan jadi sasaran kritik dari berbagai pihak yang merasa kebijakan yang ada tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kegagalan sebuah kebijakan publik disebabkan oleh beberapa kesalahan antara lain kesalahan dalam perumusan masalah publik menjadi masalah kebijakan, kesalahan dalam formulasi alternatif kebijakan, kesalahan dalam implementasi atau kesalahan dalam evaluasi kebijakan. Untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas, dibutuhkan kajian dan analisa kebijakan yang sering kali sulit untuk dilakukan secara optimal oleh para pembuat kebijakan baik karena keterbatasan waktu, dana ataupun SDM. Oleh karena itu, Kementerian PAN dan RB mencoba mengatasi hal tersebut dengan mengeluarkan Permenpan No. 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya dimana para Analis Kebijakan tersebut ditugaskan untuk melakukan kajian dan analisa kebijakan yang nantinya akan menghasilkan output rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada data yang solid sehingga diharapkan hasil rekomendasi yang diberikan Analis Kebijakan bisa lebih berkualitas. Analisis kebijakan akan sangat membantu menghindarkan suatu kebijakan yang hanya memakai pertimbangan sempit semata atau pertimbangan kekuasaan semata. Sebagaimana diketahui pertimbangan yang ilmiah, rasional dan obyektif dalam pembuatan kebijakan publik sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama, dalam praktiknya aspek politik masih sangat mewarnai dalam pembuatan kebijakan publik baik di pemerintah pusat maupun daerah. Dengan adanya analis kebijakan diharapkan dapat menghindari keadaan ini, karena analis kebijakan memberikan informasi dan argumen yang lebih komprehensif dan dapat diterima publik. II. Konsep Kebijakan Publik David Easton mendefinisikan kebijakan publik adalah sebuah proses pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah. Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai seraingkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau
sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Sementara Wiliiam N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihanpilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Thomas R Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan (Whatever government chooce to do
or not to do). Dengan arti kata setiap tindakan pemerintah adalah kebijakan publik termasuk tindakan untuk tidak melakukan apapun atau tindakan diam. Entah tindakan diam itu dilakukan karena menurut pemerintah diam merupakan tindakan paling tepat yang harus diambil atau pemerintah memang tidak menganggapnya penting atau mengabaikan. Tapi yang jelas, apa saja yan dilakukan pemerintah akan berdampak besar bagi masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan analisa yang tepat untuk menentukan apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah bukan hanya sebatas analisa abal-abal yang berbau keuntungan pribadi. Kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah. Tapi tidak semua masalah menjadi masalah kebijakan. Masalah hanya akan menjadi masalah kebijakan kalau ada yang mempermasalahkan. Tapi jika tidak ada yang mempermasalahkan, masalah tersebut tidak akan menjadi masalah kebijakan. Untuk menjadi sebuah agenda kebijakan, sebuah permasalahan publik harus dikaji secara jelas dan dirumuskan dengan benar sebagai permasalahan publik yang bisa dijadikan isu kebijakan. William Dunn mengatakan bahwa isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Isu kebijakan timbul akibat adanya konflik atau perbedaan persepsional di antara para aktor atas suatu situasi problematik yang dihadapi oleh masyarakat pada suatu waktu tertentu. Pada kondisi normal, agar suatu isu dapat menjadi kebijakan publik, isu tersebut harus mampu menembus berbagai akses kekuasaan yang secara formal maupun informal relatif tersedia dalam sistem politik. Setelah isu kebijakan ada, diperlukan pemilihan isu yang akan menjadi agenda kebijakan. Setelah sebuah isu dimasukkan ke dalam agenda kebijakan, hal yang harus dilakukan adalah perumusan kebijakan. Pada tahapan Perumusan Kebijakan ini akan diidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan yang akan diambil. Pada tahapan inilah alternatif yang ada tersebut bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan. Setelah rumusan kebijakan
didapat yang perlu dilakukan adalah legitimasi kebijakan sebagai upaya untuk mendapatkan kekuatan hukum dari kebijakan tersebut. Setelah Kebijakan disahkan barulah bisa dilakukan implementasi Kebijakan. Dan tahapan yang terakhir dari rangkaian kebijakan adalah Evaluasi Kebijakan yang akan memberi penilaian apakah suatu kebijakan bisa berdaya guna atau tidak dan juga akan dijadikan dasar untuk penyusunan kebijakan publik selanjutnya.
III. Konsep Analisis Kebijakan William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat dan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, dan berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya untuk menghasilkan kebijakan yng efektif dan efisien. Terdapat tiga elemen dalam kebijakan yang menjadi target analisis, yakni: (1) faktor determinan utama; (2) isi kebijakan; dan (3) dampak kebijakan baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Dunn (2000: 117) membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu: 1) Analisis kebijakan prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan, 2) Analisis kebijakan retrospektif berupa penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan,
3)
Analisis
kebijakan
yang
terintegrasi
adalah
bentuk
analisis
yang
mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat. Dunn (2000-21) berpendapat bahwa metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia: definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, dan evaluasi. Dalam analisis kebijakan prosedur-prosedur tersebut memperoleh nama-nama khusus, yakni: 1) Perumusan Masalah yang menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan, 2) Peramalan Peramalan (prediksi) yang menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, 3) Rekomendasi menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah, 4) Pemantauan menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan,
dan 5) Evaluasi menyediakan informasi
mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah. Gaya Analisis Kebijakan Secara garis besar, gaya analisis kebijakan dibedakan menjadi tiga kategori yaitu: 1. Analisis Deskriptif Analisis deskriptif masih dibedakan menjadi 2 bagian yakni (a) analisis isi (content
analysis) yang merupakan definisi empiris mengenai isi kebijakan terutama pada maksud, definisi masalah, tujuan dan orientasi sebuah kebijakan; (b) analisis sejarah
(historical analysis) yang lebih menekankan aspek evolusi isi kebijakan dari awal pembentukan
hingga
implementasinya
bahkan
bersifat
ekspansif
dengan
membandingkan beberapa kebijakan secara kronologis-sinkronis. 2. Analisis Proses Analisis proses tidak begitu berfokus pada isi kebijakan, namun lebih memfokuskan diri pada proses politik dan interaksi faktor-faktor lingkungan luar yang kompleks dalam membentuk sebuah kebijakan. 3. Analisis Evaluasi Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat penilaian. Penilaian yang diberikan bisa didasarkan pada konsistensi logis, efisiensi dan karakteristik etis. Oleh karena itu analisis evaluasi ini masih dibedakan menjadi tiga bagian yakni (a) evaluasi logika, dimana analisis ini melakukan evaluasi atas beberapa dimensi yakni konsistensi internal tujuan kebijakan;
konsistensi
tujuan
dan
instrumen
kebijakan;
dan
perbedaan
antara
konsekuensi yang diharapkan dan yang tidak diharapkan; (b) evaluasi empiris, dimana analisis ini bertujuan untuk mengukur apakah kebijakan publik mampu memecahkan masalah dan menekankan teknik-teknik untuk melihat efisiensi dan efektifitas sebuah kebijakan; (c) evaluasi etis yang dalam analisisnya mengacu pada etika, norma dan nilai (value) dimana dalam evaluasi yang lain sangat bersifat bebas nilai. IV. Peran Analis Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Tugas Analis kebijakan publik adalah memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Analis kebijakan publik mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu pembuat kebijakan dengan memberikan informasi yang diperoleh melalui penelitian dan analisis, memisahkan dan mengklarifikasi persoalan mengungkap ketidakcocokan tujuan dan upayanya, memberikan alternatif-alternatif baru dan mengusulkan cara-cara menterjemahkan ide-ide kedalam kebijakan-kebijakan yang mudah diwujudkan dan direalisasikan. Kontribusi utamanya untuk memberikan masukan-masukan terutama dengan memperhitungkan keutamaan dan kepekaan parameternya. Seorang analis kebijakan publik akan memposisikan ilmunya sebagai sesuatu yang bebas nilai, analis bekerja atas kepentingan publik, tanpa ada pengaruh kepentingankepentingan politik ataupun golongan. Jadi seorang analis dapat mengambil posisi netral dalam memperjuangkan kebijakan publik yang lebih baik dalam rangka menyelasaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Mengingat sangat pentingnya peran Analis Kebijakan ini, maka Kementerian PAN dan RB telah mengeluarkan Permenpan No. 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang
untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. Kajian dan Analisis Kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik. Sub unsur kajian dan analisis kebijakan terdiri dari: a) melakukan riset dan analisis kebijakan; b) memberikan rekomendasi kebijakan; c) melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan; dan d) melakukan publikasi hasil kajian kebijakan. Untuk itu seorang Analis Kebijakan diharapkan memiliki kemampuan analisis dan kemampuan politis. Tapi permasalahannya, jumlah analis kebijakan saat ini sangatlah masih sedikit. Padahal regulasi merupakan salah satu tugas penting pemerintah dan untuk menghasilkan regulasi atau kebijakan yang tepat dibutuhkan data dan informasi yang memadai yang bisa disediakan analis kebijakan sehingga kegagalan kebijakan bisa diminimalisir.
