Laporan Keuangan Biro Umum Tahun

3. Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan yang diberikan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah pelayanan kepada pimpinan dan pelayanan tugas umum pemerintahan meliputi pelayanan administrasi, data dan informasi, perjalanan dinas, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); pelayanan kerumahtanggan; pelayanan administrasi pengelolaan keuangan; pelayanan pengelolaan aset; dan pelayanan kehumasan dan keprotokolan. Adapun gambaran dari jenis pelayanan yang diberikan pada masing-‐masing bagian adalah sebagai berikut: 1. Bagian

Kesekretariatan

dan

Pengolahan

Data

Elektronik

melaksanakan pelayanan yang terdiri atas: a. Subbagian Sandi, Telekomunikasi dan LPSE (1). Pengamanan Sandi dan Telekomunikasi Terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur NTB; (2). Pengelolaan Jaringan Komunikasi data di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi NTB; (3). Penyusunan kerangka acuan sistem kerja sistem informasi manajemen di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi NTB; (4). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi NTB; (5). Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi NTB; (6). Pembangunan

/

Pengembangan

Aplikasi

Otomasi

Perkantoran Skala Kecil di Lingkungan Setda Provinsi NTB; (7). Bantuan Teknis Pengoperasian Sistem di Sekretariat Daerah Provinsi NTB; (8). Penyajian data dan Informasi Hasil Pembangunan Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi NTB;

Laporan Keuangan Biro Umum Tahun 2013

212

(9). Pengolahan data Pengaduan Masyarakat (SMS Center); (10). Penyelenggaraan layanan Pengadaan barang / jasa secara elektronik (LPSE). b. Subbagian Ekspedisi dan Arsip. (1). Penanganan Surat Masuk di Sekretariat Daerah Provinsi NTB; (2). Pemberian Informasi Umum Proses Penanganan Surat Masuk; (3). Penatausahaan nomor surat keluar. c. Subbagian Tata Usaha Biro dan Perjalanan. (1). Pelayanan ketatausahaan (2). Pelayanan administrasi kepegawaian; (3). Pelayanan Penerbitan SPT dan SPPD. 2. Bagian Rumah Tangga melaksanakan Pelayanan kedinasan dan kerumahtanggan yang terdiri dari : a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; (1). Pelayanan Naskah Dinas kepada Gubernur/ Wakil Gubernur dan Pimpinan lainnya. (2). Pelayanan Tamu Gubernur/ Wakil Gubernur dan Pimpinan lainnya. b. Subbagian Rumah Tangga Pimpinan; (1). Pelayanan Penyediaan jamuan rapat dan hari hari besar (2). Pelayanan Kerumahtanggaan Gubernur/ Wakil Gubernur dan atau Istri , Tamu Pemda serta kegiatan penting lainnya. c. Subbagian Urusan Dalam. (1). Pelayanan Pendistribusian BBM untuk kendaraan dinas operasional (2). Pelayanan Perizinan penggunaan Gedung, Ruang Rapat dan Kendaraan Dinas


213

(3). Pelayanan Penanganan perbaikan atau pengembangan Gedung kantor, Rumas Dinas, Wisma serta Sarana dan Prasarana yang berada dalam penguasaan Sekretariat Daerah. 3. Bagian Keuangan melaksanakan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keuangan yang terdiri dari : a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; (1). Pelayanan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran. (2). Pelayanan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan LAKIP Biro Umum Setda Provinsi NTB b. Subbagian Belanja Pegawai; (1). Pelayanan Gaji Pegawai Lingkup Setda Provinsi NTB c. Subbagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah. (1). Pelayanan Administrasi Keuangan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Biro Umum Setda Provinsi NTB. 4. Bagian Perlengkapan melaksanakan Pelayanan pengelolaan aset yang terdiri dari: a. Subbagian Pengadaan dan Distribusi; (1). Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Milik Daerah (2). Penyusunan Standar Harga b. Subbagian Pemeliharaan dan Penghapusan; (1). Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (2). Pelayanan Penghapusan Barang Milik Daerah. c. Subbagian Pengelolaan Aset. (1). Pelayanan Pengelolaan Aset


214

5. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol melaksanakan Pelayanan Kehumasan yang terdiri dari : a. Subbagian Pemberitaan dan Komunikasi; (1). Pelayanan Fasilitasi kegiatan Pers, Talk Show dan Dialog Interaktif Pemerintah Provinsi NTB. (2). Pelayanan Penyiapan bahan dan penyusunan konsep pidato Pemerintah Provinsi NTB. (3). Pelayanan Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik Pemerintah Provinsi NTB. b. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan; (1). Pelayanan Penerbitan Buletin, Buku dan Penerbitan Pemerintah Provinsi NTB. (2). Pelayanan Peliputan kegiatan Pemerintah Provinsi NTB. (3). Pelayanan Pembuatan Video Profil NTB (4). Pelayanan Pelaksanaan Rapat Kerja Kehumasan Se-‐ NTB (5). Pelayanan Perpustakaan. c. Subbagian Protokol. (1). Pelayanan Keprotokolan. 4. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran pelayanan Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi : 1. Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. 2. Sekretaris Daerah dan para Asisten Sekretaris Daerah. 3. Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Barat. 4. Dinas-‐dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 5. Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 6. Semua Biro Lingkup Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat. 7. Lembaga Non Pemerintah/ BUMN/BUMD.


215

8. Pengusaha/Penyedia Barang dan Pengguna LPSE Lainnya. 9. Masyarakat Umum. 10. Pegawai lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTB. 5. Pengelolaan Aset Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2010 bahwa Biro Umum adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi NTB sebagai Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan Barang Milik Daerah yang ada pada SKPD, sedangkan SKPD merupakan pengguna Barang Milik Daerah. Tugas, wewenang dan tanggung jawab pengguna barang milik daerah sebagaimana diatur pada Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2010 adalah: a. Mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui Pengelola Barang Daerah; b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang syah kepada Gubernur melalui Pengelola Barang Daerah; c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; d. Menggunakan

Barang

Milik

Daerah

yang

berada

dalam

penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; e. Mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; f. Mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui pengelola barang;


216

g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui Pengelola Barang Milik Daerah; h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan i.

Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka mengukur keberhasilan

pengelolaan aset, termasuk pengukuran kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah, pada dasarnya tidak hanya terletak pada Biro umum selaku pembantu pengelola Barang Milik Daerah, melainkan juga ditentukan oleh SKPD selaku pengguna. Permasalahan aset akan sulit diselesaikan manakala Unit Pembantu pengelola dan SKPD selaku pengguna masih dihadapkan pada lemahnya

sistem

perencanaan,

pencatatan,

inventarisasi

dan

dokumentasi, serta pemanfaatan dan pengamannya atau lemahnya menejemen aset karena masih dihadapkan pada terbatasnya kemampuan dan skill SDM, serta kurangnya dukungan teknologi Informasi dan komunikasi. Selain itu, regulasi dibidang Aset juga terus mengalami perkembangan, tanpa dimbangi kemampuan penguasaan sistem penatausahaan dan pengelolaan aset oleh Pengelola dan pengguna Aset itu sendiri. Kondisi itu mengakibatkan munculnya beragam permasalahan aset, yang dari waktu ke waktu terus meningkat, seperti banyaknya aset/barang milik daerah yang tidak didukung dokumentasi/pencatatan yang memadai, bahkan tidak sedikit aset yang ada dokumentasinya, tetapi tidak didukung bukti fisik keberadaan aset itu sendiri. Kondisi yang


217

hampir sama terjadi pada penggunaan dan pengaman aset daerah, seperti pemindahtanganan aset tanpa prosedur yang benar ataupun penggunaan aset yang kurang tepat. Untuk mengatasi persoalan-‐persoalan sebagaimana digambarkan di atas, maka pemerintah Povinsi Nusa Tenggara Barat, telah, sedang dan akan terus melakukan pembenahan dan peningkatan pengelolaan Aset. Adapun langkah-‐langkah yang sudah ditempuh antara lain: 1. Mempersiapkan dukungan Teknologi Informasi dan komunikasi dalam penatausahaan dan pengelolaan aset. 2. Penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan aset. a. Intruksi Gubernur NTB Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Internal dan Penyelesaian Permasalahan serta kendala dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. b. Intruksi Gubernur NTB Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pemutakhiran Data dan Catatan Aset SKPD. c. Penyusunan Aturan Pelaksanaan Pengelolaan Aset sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-‐undangan yang lebih tinggi ke dalam Peraturan Gubernur dan Keputusan Kepala Daerah, sebagai berikut : 1) Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi NTB. 2) Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB


218

3) Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB 4) Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang. 5) Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah 6) Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah d. Surat Keputusan Gubernur Nomor 481 Tahun 2012 tentang Pembentukan POKJA Akuntansi Keuangan dan Barang di setiap SKPD. 3. Implementasi kebijakan pengelolaan aset dengan cara penatausahaan dan pemanfaatan aset melalui inventarisasi, validasi dan rekonsiliasi aset (Biro Umum dengan SKPD), dengan langkah-‐langkah sebagai berikut : a. Melakukan pertemuan dan pembinaan SDM serta pendampingan dengan Pengurus Barang dan Penyimpan Barang. b. Menyampaikan surat dan jadwal kepada masing-‐masing SKPD dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi BMD setiap triwulan dan semester. c. Melaksanakan pencocokan data antara Biro Umum dengan SKPD terhadap semua aset yang lebih atau kurang pencatatannya dengan berpedoman pada bukti dan dokumen yang valid. Melakukan penyesuaian sampel pada data BMD antara Biro Umum dan SKPD serta Biro Keuangan dalam bentuk Rekon segitiga.


219

d. Pencatatan aset kedalam neraca oleh POKJA Akuntansi Keuangan dan Barang yang telah dibentuk. e. Melakukan jurnal penyesuaian terhadap saldo awal BMD dengan Biro Keuangan. f. Mengurangi jumlah BMD dengan berpedoman pada SK Penghapusan terutama terhadap aset yang rusak berat dan Surat Hibah untuk aset yang telah disalurkan ke masyarakat. g. Menambah jumlah BMD dengan belanja modal termasuk hibah dari Pemerintah Pusat. 4. Pengamanan dan pemeliharaan aset a. Melakukan sertifikasi aset yang belum memiliki bukti hak kepemilikan. b. Melengkapi dokumen bukti perolehan bila memungkinkan/ tersedia. c. Menyampaikan surat permohonan kepada BPN untuk sertifikasi dan Menawarkan MoU kerjasama Pensertifikatan BMD berupa tanah antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Kanwil BPN Provinsi NTB. d. Pengadaan dan pemasangan plank papan nama kepemilikan aset untuk sebagian aset milik Pemerintah Provinsi disesuikan dengan ketersediaan anggaran pada tahun anggran 2013. Agar proses pemasangan plank papan nama kepemilikan tanah milik Pemerintah Provinsi NTB maka telah ditetapkan pula kebijakan kepada setiap pihak yang memanfaatkan aset milik Pemerintah Provinsi NTB untuk memasang plank papan nama dan batas lahan yang termuat dalam perjanjian pinjam pakai maupun sewa menyewa.


220

6.5 Visi dan Misi A. VISI Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Visi yakni ” TERWUJUDNYA PELAYANAN TERBAIK SERTA PENGELOLAAN ASET YANG TERTIB DAN BERDAYA SAING ” Pelayanan terbaik yang dimaksud adalah memberikan dukungan kepada pimpinan dalam pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sejak dari dalam rumah tangga, ketika di dalam kantor dan diluar kantor (ditengah-‐tengah masyarakat) dengan cepat, tepat, efisen dan efektif. Pelayanan terbaik merupakan pelayanan yang mengintegrasikan manajemen dan teknologi dalam pelaksanaan tugas dengan memperhatikan kualitas (quality), biaya (cost), waktu (delivery time), keselamatan (safety) dan moral (morale). Penyediaan

pelayanan

terbaik

harus

didukung

dengan

perlengkapan kerja yang berkualitas. Untuk menyediakan perlengkapan kerja yang berkualitas, diperlukan sistem pengelolaan aset yang tertib, yaitu tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Dengan mewujudkan ketiga tertib tersebut maka pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menjadi berdayasaing. Artinya pengelolaan

aset

Pemerintah

Provinsi

Nusa

Tenggara

Barat

menguntungkan sehingga dapat didayagunakan untuk mendukung peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).


221

B. MISI Guna mewujudkan visi tersebut diatas serta berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Misi yang dilaksanakan meliputi: 1. Menciptakan tata pelayanan administrasi dan umum yang baik; 2. Melakukan pelayanan administrasi yang cepat dan tepat; 3. Memberikan dukungan pelayanan optimal kepada pimpinan; 4. Menertibkan pelaksanaan administrasi keuangan; 5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran; 6. Melakukan inventarisasi, pengamanan dan penertiban pengelolaan aset; 7. Meningkatkan hasil pemanfaatan aset ; 8. Meningkatkan citra baik pemerintah daerah dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah ; 9. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; C. Ketentuan Perundang-‐Undangan Yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasionalnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan daerah mendasarkan pada ketentuan perundang-‐undangan sebagai berikut : 1. Undang-‐Undang Nomor 1 Tahun 1945, dengan prinsip otonomi berdasarkan kedaulatan rakyat; 2. Undang-‐Undang Nomor 22 Tahun 1945, dengan prinsip otonomi sebanyak banyaknya; 3. Undang-‐Undang Nomor 1 Tahun 1957, dengan prinsip otonomi yang rill dan seluas-‐luasnya; 4. Undang-‐undang Nomor 18 Tahun 1965, dengan prinsip otonomi yang riil dan seluas-‐luasnya;


222

5. Undang-‐undang Nomor No. 5 Tahun 1974. dengan prinsip otonomi nyata dan bertanggungjawab; 6. Undang-‐undang Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (1961) dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraannya (1963); 7. Undang-‐undang Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol; 8. Undang-‐undang Nomor 22 Tahun 1999. dengan prinsip otonomi seluas-‐luasnya, nyata dan bertangungjawab; 9. Undang-‐undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 10. Undang-‐undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab; 11. Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-‐undangan; 12. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 13. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;


223

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Pengelolaan barang Milik Daerah; 21. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia; 22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; 23. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-‐Governmen; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;


224

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pengamanan Berita Rahasia melalui Proses Persandian dan Pertelekomunikasian; 28. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1085/K.SK.1.003/99 tentang Unit Teknis Persandian; 29. Keputusan

Kepala

Lembaga

Sandi

Negara

Nomor

76/K/KEP.4.003/2000 tentang Sistem Persandian Negara (SISDINA); 30. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandi dan Alat Pendukungnya; 31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rumah Daerah; 32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2009-‐ 2013; 37. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah;


225

38. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 39. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB dan Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan . 40. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 20 tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Barat; 41. Peraturan Gubernur NTB Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur NTB Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Sekretariat DPRD Provinsi NTB dan Staf Ahli Gubernur NTB; 42. Keputusan Gubernur Nomor 1A Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Aplikasi Elektronik Goverment lingkungan Pemerintah Provinsi NTB; 43. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pemberian Uang Piket Kepada Petugas Sandi,Telekomunikasi dan Pengolahan Data Elektronik (PDE) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009; 44. Keputusan Gubernur Nomor 84 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan SMS Center Pemerintah Provinsi NTB.


226

D. Kejadian Penting Selama Periode Pelaporan a. Penggantian Manajemen Pada awal terbentuknya Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengalami pergantian Pimpinan sebanyak 14 kali sebagaimana dibawah ini: NO

NAMA

1 2 3 4 5 6 7 8

H. Anwar Ikraman Sudarli, BA Drs. Lalu Djafar Suryadi Drs. H.A Latif Madjid Drs. H. Eko Rianto Katiman Drs. Zainal Abidin Drs. H. Djaswad H. Muhammad Nur, SH

9 10 11 12 13 14

Drs. H. Djoharuddin Drs. H. Abdul Muthalib Drs. H. Hamdani AR H. Djohan Syamsu, SH Drs. Lalu Imam Maliki, MM Ir. H. Iswandi

TMT * * * * * * 12/03/1994 11/05/1999 dan 15/03/2001 * 22/04/2003 21/09/2004 23/02/2006 26/08/2008 06/10/2008 s/d sekarang

KETERANGAN


227

BAB VII P E N U T U P Demikianlah Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) tahun 2013 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami susun dan sajikan sebagai bagian dari wujud akuntabilitas Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTB dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Catatan atas laporan keuangan ini disusun berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, kami pun menyadari masih terdapat beberapa kekurangan, disebabkan karena berbagai keterbatasan, khususnya keterbatasan SDM, serta masih perlunya dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap masalah aset yang rusak berat. Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi yang tinggi sekaligus mengharapkan adanya masukan-‐masukan yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan Catatan atas Laporan Keuangan ini, sehingga memberikan manfaat optimal bagi kepentingan masyarakat dan seluruh stakeholder. Atas masukan dan saran dari berbagai pihak, tidak lupa kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua dalam mendharma baktikan diri bagi kepentingan bangsa dan negara, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat guna mewujudkan cita-‐cita beriman dan berdaya saing. Amin. KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Ir. H. ISWANDI, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19651231 199403 1 153


228

Laporan Keuangan Biro Umum Tahun

Recommend Documents