LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN DAN TATA USAHA - BSN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN DAN TATA USAHA - BSN

BADAN STANDARDISASI NASIONAL 2017

DAFTAR ISI

Halaman Sampul ……………………………………………………………………………... ii Daftar Isi …...……………………………………………………………………………………. iii Kata Pengantar ………………………………………………………………………………. iv Ringkasan Eksekutif …………………………………………………………………………. v BAB I

PENDAHULUAN

............................................................................................. 1

I.1. Latar Belakang .......................................................................................................... 1 I.2. Maksud dan Tujuan

................................................................................................. 1

I.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ...................................................................... 2 I.4. Sumber Daya Manusia

............................................................................................ 3

I.5. Peran Strategis Biro PKT ............................................................................................. 4 BAB II

PERENCANAAN KINERJA ................................................................................. 7

II.1. Perencanaan Strategis .............................................................................................. 7 II.2. Perjanjian Kinerja BAB III

..................................................................................................

9

AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................. 13

III.1. Capaian Kinerja

.............................................................................................. 13

III.2. Realisasi Anggaran ................................................................................................. 47 BAB VI

PENUTUP ........................................................................................................... 52

LAMPIRAN : Lampiran Perjanjian Kinerja

ii

KATA PENGANTAR

Laporan

Kinerja

Biro

Perencanaan, Keuangan dan Tata

serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Usaha (Biro PKT) – Badan Standardisasi Nasional

(BSN)

perwujudan

merupakan

pertanggungjawaban

atas kinerja pencapaian visi dan misi Biro PKT pada Tahun Anggaran 2016. Laporan Kinerja Biro PKT Tahun 2016 merupakan kedua

Laporan

Rencana

Kinerja

tahun

Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja

Biro

PKT

mengacu

pada

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu

Atas

Laporan

Kinerja

Instansi Pemerintah, Perka BSN No. 5 Tahun

2016

Pelaksanaan

tentang Sistem

Pedoman Akuntabilitas

Instansi Pemerintah di Lingkungan BSN,

Pada

tahun

2016,

Biro

PKT

sebagai bagian dari Kesekretariatan Utama

bertekad

Reformasi

melaksanakan

Birokrasi,

dimana

penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberkan

keyakinan

yang

memadai bahawa program-program berjalan

sesuai

dengan

yang

ditargetkan. Disamping itu, Biro PKT juga

telah

sasaran

melakukan

strategis

perubahan

dalam

rangka

menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019. Laporan Kinerja Biro PKT Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Biro

PKT

secara

umum

dan

Kesestamaan secara khusus di masa mendatang,

melalui

pelaksanaan

program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2017 Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha Badan Standardisasi Nasional

M. Beni Nugraha

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan

Laporan

Kinerja

Biro

Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro

PKT)

perwujudan

Tahun

2016,

akuntabilitas

terwujudnya

good

governance

berdasarkan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku, kebijakan yang dan

dipertanggungjawabkan.

dapat Selain

itu

Laporan Kinerja Biro PKT merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam

tujuan/sasaran

Tahunan Biro PKT Tahun 2016.

merupakan pelaksanaan

tugas dan fungsi BSN yang mendukung

transparan

Tahun 2015-2019 serta Rencana Kerja

strategis

yang

tertuang dalam Rencana Strategis BSN

Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2016 telah

menetapkan

6

(enam)

sasaran

dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja.

Sasaran

dan

Indikator

Kinerja

tersebut merupakan wujud pelaksanaan Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN yang

diamanatkan

kepada

Biro

PKT.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Biro PKT dapat mencapai sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebagai berikut :

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2016 No

Target

Realiasi

Capaian %

1. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN

70 (BB) (nilai)

NA

NA

2. Opini BPK Atas Laporan Keuangan

WTP (opini) 3,6 (nilai)

WDP (opini) 3,06 (nilai)

75%

5 dokumen

5 dokumen

100%

80%

59%

74%

100%

55%

55%

50%

13%

26%

Maksimal 4 kali 100%

5 kali

80%

100%

100%

Tujuan/Sasaran

Indikator Kinerja

Customer Perspectives 1.

Terwujudnya good governance dan clean government

3. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan PKT

85%

Internal Process Perspectives 2.

Terwujudnya perencanaan dan monitoring evaluasi yang akurat dan akuntabel

4. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran 5. Persentase pengajuan anggaran BSN yang terakomodasi dalam Pagu Indikatif 6. Persentase penyusunan anggaran Unit Kerja yang telah Berbasis Kinerja 7. Persentase Unit Kerja yang menyampaikan LAKIP tepat waktu 8. Jumlah revisi anggaran ke Kemenkeu 9. Persentase pelaporan kinerja dan anggaran tepat waktu

v

No 3.

4.

5.

Target

Realiasi

Capaian %

7 Dokumen >95%

7 Dokumen 94,96%

100% 99,96%

12. Frekuensi perputaran Uang Persediaan dalam setahun

11 kali

15 kali

136%

13. Persentase Rekonsilasi ke KPPN yang sesuai dan tepat waktu 14. Persentase Laporan Pertanggungjawaban bendahara tepat waktu 15. Persentase realisasi target penerimaan PNBP 16. Jumlah dokumen Tata Usaha dan Rumah Tangga

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

132%

132%

3 Dokumen 0%

3 Dokumen

100%

17. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN

100%

100%

100%

18. Persentase pembangunan dan ketersediaan fasilitas Lab. Acuan (perencanaan, pembangunan, penyediaan fasilitas laboratorium)

40%

0%

0%

19. Persentase penyelesaian paket pekerjaan yang di lelang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

>95%

97,02%

100%

4 Aplikasi

4 Aplikasi

100%

Tujuan/Sasaran Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel

Terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana BSN

Indikator Kinerja 10. Jumlah dokumen pengelolaan anggaran 11. Persentase realisasi anggaran BSN

Persentase BMN fisik yang dapat ditelusur

Learning and Growth Perspectives 6.

Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PKT yang profesional

20. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PKT yang meningkat kompetensinya 21. Realisasi anggaran PKT 22. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola PKT

Dari dua puluh dua indikator kinerja

tidak terealisasi karena terkena kebijakan

di Biro PKT, 1 (satu) indikator kinerja belum

penghematan

dapat diukur capaiannya yaitu tingkat

indikator kinerja capaiannya di bawah

kualitas

100%,

akuntabilitas

kinerja

BSN

11

anggaran,

(sebelas)

7

indikator

(tujuh) kinerja

evaluasi

tercapai 100%, dan 2 (dua) indikator

akuntabilitas kinerja dari Kemen PAN dan

kinerja melebihi target 100%, dengan rata-

dikarenakan

nilai

hasil

RB belum keluar, 1 (satu) indikator kinerja

vi

rata capaian dari 22 (dua puluh dua)

dan mensosialisasikan kembali peraturan

indikator kinerja sebesar 84%.

terkait pengelolaan anggaran dimulai dari

Untuk

indikator

kinerja

yang

capaiannya masih di bawah 100% telah dilakukan perbaikan

langkah-langkah antara

lain

dengan

untuk akan

melakukan integrasi Aplikasi yang telah

perencanaan,

pelaksanaan,

dan

monitoring pelaksanaan dalam rangka lebih

meningkatkan

komitmen

seluruh

pimpinan dan staf dilingkungan BSN untuk berakuntabilitas kinerja yang lebih baik.

ada untuk mendukung layanan Biro PKT,

vii

BAB I I.1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

S

etiap

instansi

Pemerintah

Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata

kewajiban

Usaha (Biro PKT), sebagai salah satu unit

mempunyai menyusun

Laporan

Kinerja

pada akhir periode anggaran.

Hal ini telah diatur dalam

Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Instansi

Sistem

Akuntabilitas

Pemerintah.

tersebut

merupakan

tahunan

Kinerja

Laporan

Kinerja

laporan

kinerja

yang

pertanggungjawaban

berisi kinerja

suatu

instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis

instansi.

Penyusunan

Laporan

Kinerja tersebut juga menjadi kewajiban

I.2

kerja di lingkungan BSN. Sebagai

bentuk

jawaban kinerja tahun 2016, Laporan Kinerja

2016 disusun secara berjenjang.

Kinerja Biro PKT memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Sekretariat Utama BSN dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja

Biro

masukan

PKT

dalam

merupakan penyusunan

bahan Laporan

Kinerja Kesestamaan BSN tahun 2016.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud

penyusunan

Laporan

2.

Sebagai

upaya

Kinerja Biro PKT adalah sebagai bentuk

berkesinambungan

pertanggungjawaban kepada publik atas

pemerintah

pengelolaan keuangan, anggaran dan

kinerjanya.

pelaksanaan

program/kegiatan

pengelolaan

sarana

prasarana

serta dan

ketatausahaan dalam rangka mencapai visi dan misi Biro PKT, dengan tujuan sebagai berikut : 1.

pertanggung-

Hasil

evaluasi

untuk yang

perbaikan bagi

instansi

meningkatkan dilakukan

akan

digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga

Memberikan informasi kinerja yang

dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

2016| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha

1

I.3

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Biro PKT adalah salah satu unit

Untuk menjalankan tugas pokok

kerja setingkat Eselon II di lingkungan

tersebut,

Sekretariat

fungsi:

Utama

BSN,

berdasarkan

Keputusan Kepala Badan Standardisasi

1.

Biro

PKT

Pengumpulan

menyelenggarakan data

dan

Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001

untuk

tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN

program dan perencanaan;

sebagaimana telah beberapa kali diubah

2.

terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan

penyusunan

informasi

Penyusunan

kebijakan,

anggaran

rutin

dan

pembangunan; 3.

Perencanaan

kebutuhan,

kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor

pengadaan,

penyimpanan,

965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi

penyaluran,

dan tata kerja BSN.

kekayaan negara;

serta

inventarisasi

4.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

5.

Pelaksanaan urusan rumah tangga;

6.

Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Tugas Biro PKT mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana, pengelolaan keuangan, urusan tata usaha dan urusan rumah tangga serta pengelolaan barang/kekayaan milik negara. Struktur Biro PKT dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar I.1 Struktur Organisasi


2

Berdasarkan

struktur

organisasi

3.

Bagian

Tata

Usaha

dan

Rumah

tersebut, Biro PKT mempunyai tata kerja

Tangga, dengan tugas melaksanakan

yang didukung oleh 3 (tiga) Bagian, yaitu :

urusan tata persuratan, kearsipan,

1.

Bagian Perencanaan dan Program,

penggandaan,

dengan

perjalanan dinas, penggajian, serta

tugas

penyiapan

melaksanakan

bahan

kebijakan,

perumusan

program,

perencanaan penyusunan

serta

dan

melaksanakan

anggaran

di

bidang

urusan

rumah

pengadaan,

penyaluran,

tangga,

penyimpanan,

inventarisasi

dan

penghapusan barang/kekayaan milik negara.

standardisasi. 2.

Bagian

Keuangan,

melaksanakan keuangan

urusan dan

pendapatan peraturan

dengan

tugas

administrasi administrasi

sesuai

dengan

perundang-undangan

yang berlaku, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan.

I.4

SUMBER DAYA MANUSIA Untuk

mendukung

pelaksanaan

sebanyak

operasional organisasi, sampai dengan 31

orang,

Desember 2016 Biro PKT memiliki personel

berikut:

68

(enam

dengan

puluh

rincian

delapan)

sesuai

tabel

berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN)

Tabel I.1 Pegawai Biro PKT No

Unit Kerja

1.

Kepala Biro PKT

2.

Bagian Perencanaan dan Program Kepala Bagian Perencanaan dan Program Sub Bagian Perencanaan Sub Bagian Program dan Anggaran Bagian Keuangan Kepala Bagian Keuangan Sub Bagian Tata Usaha Keuangan Sub Bagian Administrasi Pendapatan Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Sub Bagian Tata Usaha Kearsipan Sub Bagian Rumah Tangga Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Jumlah

3.

4.

Jenjang Pendidikan > S1 S1 S2

Jumlah Orang

-

-

1

1

10 8 2 19 1 16 2 29

11 4 7 11 10 1 14 1 4 4 5 36

1 1 1 1 3

12 1 4 7 22 1 18 3 33 1 5 20 7 68


3

Gambar I.2 Grafik Pegawai Biro PKT

I.5

PERAN STRATEGIS BIRO PKT Dengan

ditetapkan

Undang-

Sekretariat Utama sebagai unsur

Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

penunjang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

strategis dalam mendukung pelaksanaan

(SPK),

fungsi

BSN

diharapkan

memberikan

BSN,

BSN

mempunyai

baik

peran

peran

anggaran,

kontribusi dalam pemecahan masalah

penyediaan sarana prasarana, legislasi,

yang dihadapi selama ini. Sesuai dengan

pengelolaan

UU SPK, BSN mendapatkan amanah untuk

kehumasan maupun pengawasan. Dalam

melaksanakan tugas dan fungsi untuk

upaya

melakukan pembinaan terhadap pelaku

untuk menjalankan peran penganggaran,

usaha dan masyarakat dalam penerapan

pengelola

SNI,

fasilitas

ketatausahaan dan penyediaan sarana

pembiayaan sertifikasi dan pemeliharaan

prasarana, Biro PKT telah mengidentifikasi

sertifikasi kepada pelaku usaha mikro dan

potensi, permasalahan yang dihadapi,

kecil,

dan tindak lanjut yang akan dilakukan

serta

sehingga

memberikan

diharapkan

semakin

sumber

mendukung

daya

Sekretariat

keuangan,

Utama urusan

banyak pelaku usaha yang menerapkan

dalam

standar

standardisasi dan penilaian kesesuaian di

dan

berpengaruh

kepada

peningkatan daya saing produknya.

mendukung

manusia,

pengembangan

Indonesia ke depan.


4

Tabel I.2 Potensi dan Permasalahan Biro PKT PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

 Memiliki akses terhadap proses perencanaan dan penganggaran

POTENSI

 SPK belum dijadikan sebagai program prioritas nasional  Anggaran SPK tersebar di beberapa K/L, namun belum terkoordinasi dengan baik  Sinergi alokasi anggaran masih lemah  Kinerja BSN masih belum optimal, sementara Bagian Perencanaan dan Program turut mengkoordinasikan capaian kinerja BSN

 Penguatan koordinasi dengan Bappenas, Kemenkeu, dan K/L lain yang terkait untuk menyusun program kerja yang mendukung prioritas nasional  Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan K/L yang memiliki tugas yang terkait dengan SPK  Peningkatan koordinasi dan sinergi antar unit kerja di BSN  Memperkuat rumusan kinerja dengan SMART

 Pengelolaan keuangan tersentralisasi di Bagian Keuangan dengan sistem pengelolaan yang sesuai peraturan perundangan dan BSN hanya memiliki 1 (satu) satuan kerja  Terdapat beberapa aplikasi keuangan yang mempermudah pengelola keuangan, termasuk Sistem Informasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran (SIPAKAR)

 Tidak semua pejabat struktural yang memahami proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga pengawasan dan pengendalian masih kurang efektif  Masih terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan keuangan, khususnya di unit kerja teknis  Belum terintegrasinya aplikasi keuangan yang ada, sehingga belum optimal pemanfaatannya

 Perlunya peningkatan pemahaman pejabat struktural melalui sosialisasi tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan secara periodik  Melakukan pelatihan/bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan kepada para pegawai yang ditugaskan dari unit kerja teknis, khususnya yang ditugaskan dalam pengelolaaan keuangan  Melakukan integrasi aplikasi keuangan yang ada dengan bantuan pengembangan aplikasi yang kompeten

 Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)  Pengelolaan Arsip

 Ketertelusuran dalam pendistribusian Barang Milik Negara (BMN)  Lokasi penempatan Barang Milik Neegara (BMN) yang berpindah  Masa ekonomis Barang Milik Negara (BMN) yang masih tercatat

 Inventarisasi dilakukan secara periodik  Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)  Pemanfaatan media elektronik secara maksimal


5

Gambar I.3 Foto Bersama Pegawai Biro PKT


6

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS II.1.1 Visi dan Misi

R

umusan visi dan misi Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (PKT) sesuai Renstra Biro PKT Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

VISI “Menjamin pelayanan prima dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan anggaran dan tata usaha yang profesional, transparan dan akuntabel”

MISI 1. Memberikan layanan

dukungan

2. Memfasilitasi pemenuhan

perencanaan,

keuangan,

dan

tata

kebutuhan

sarana dan

prasarana

untuk

usaha untuk pelaksanaan

pelaksanaan tugas dan

tugas dan fungsi BSN.

fungsi BSN.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan yang

akan

merupakan dicapai

sesuatu

atau

3. .

apa

misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi

dihasilkan

juga untuk mengukur sejauh mana visi

dalam jangka waktu satu sampai dengan

dan

lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan

mengingat

mengacu kepada pernyataan visi dan

berdasarkan

misi serta didasarkan pada isu-isu dan

Rumusan tujuan Biro PKT mulai tahun 2015

analisis strategis, serta

telah dilakukan penyempurnaan sebagai

mengarahkan

perumusan sasaran, kebijakan, program,

misi

Biro PKT telah tujuan visi

dan

misi

dicapai dirumuskan organisasi.

berikut.

dan kegiatan dalam rangka merealisasi


7

TUJUAN Tujuan sesuai Renstra Biro PKT Tahun 2015-2019 : 1.

Meningkatnya kualitas layananan perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan dan rumah tangga

2.

Mewujudkan pengelolaan anggaran yang berkualitas

3.

Meningkatnya kualitas penerapan e-gov dalam pelaksanaan Tusi PKT

4.

Pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel

5.

Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja BSN

6.

Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN

Hasil penyempurnaan tujuan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya kualitas layananan perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan dan rumah tangga 2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN Sasaran ini merupakan sasaran

dinilai dari aspek ketepatan penentuan

strategis di lingkungan Biro PKT selaku unit

sasaran

yang memberikan layanan kepada unit

ketepatan target dan keselarasan antara

strategis,

teknis di lingkungan BSN. Biro PKT dituntut

kinerja output dan kinerja outcome. Pada

agar dapat mengikuti perkembangan

tahun

dan dinamika di lingkungan BSN untuk

dilakukan penyempurnaan dalam rangka

meningkatkan kualitas, produktivitas dan

perbaikan berkelanjutan. Berikut sasaran

kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu,

berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

2016,

indikator

sasaran

Biro

kinerja,

PKT

telah

pencapaian kinerja Biro PKT harus dapat

SASARAN Sasaran sesuai Renstra Biro PKT Tahun 2015-2019 : 1.

Meningkatnya kualitas layananan perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan dan rumah tangga

2.

Terlaksananya pengelolaan anggaran yang berkualitas

3.

Meningkatnya kualitas penerapan e-gov dalam pelaksanaan Tusi PKT

4.

Pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel

5.

Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja BSN

6.

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN.


8

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Biro PKT berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya good governance dan clean government 2. Terwujudnya perencanaan dan monitoring evaluasi yang akurat dan akuntabel 3. Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel 4. Terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga 5. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana BSN 6. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PKT yang professional.

II.2 PERJANJIAN KINERJA Perjanjian

kinerja

merupakan

Sebagai

upaya

untuk

terus

pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja

melakukan perbaikan dalam pengukuran

antara

untuk

kinerja, pada tahun 2016 telah dilakukan

tertentu

penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran

atasan

mewujudkan

dan

target

bawahan kinerja

berdasarkan pada sumber daya yang

Biro

dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja

Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2016 juga

dimanfaatkan

oleh

pimpinan

PKT

sehingga

indikator

kinerja

instansi

mengalami perubahan. Berikut Perjanjian

pemerintah untuk menilai keberhasilan

Kinerja Biro PKT tahun 2016 berdasarkan

organisasi pada akhir tahun.

sasaran, indikator kinerja dan target. Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2016

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2016




70 (BB) (nilai)





9

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2016



4. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran

5 Dokumen

5. Persentase pengajuan anggaran BSN yang terakomodasi dalam Pagu Indikatif

80 %

6. Persentase penyusunan anggaran Unit Kerja yang telah Berbasis Kinerja

100 %

7. Persentase Unit Kerja yang menyampaikan LAKIP tepat waktu

50 %

8. Jumlah revisi anggaran ke Kemenkeu 9. Persentase pelaporan kinerja dan anggaran tepat waktu 3.

Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel

10. Jumlah dokumen pengelolaan anggaran 11. Persentase realisasi anggaran BSN

Maksimal 4 kali 100 % 7 Dokumen >95 %


11 kali

13. Persentase Rekonsilasi ke KPPN yang sesuai dan tepat waktu

100 %

14. Persentase Laporan Pertanggungjawaban bendahara tepat waktu

100 %

15. Persentase realisasi target penerimaan PNBP

100 % 3 Dokumen

4.

Terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga

16. Jumlah dokumen Tata Usaha dan Rumah Tangga

5.

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana BSN


100 %


40 %


100%


10

No

Sasaran

Target 2016

Indikator Kinerja



20. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PKT yang meningkat kompetensinya

100%

21. Realisasi anggaran PKT

>95 % 4 Aplikasi

22. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola PKT

Sebagaimana tercantum dalam

Dalam rangka mencapai sasaran

tabel di atas, Biro PKT menetapkan 6

yang

(enam) sasaran dimana setiap sasaran

melaksanakan 2 (dua) program dengan 2

memiliki indikator kinerja sebagai acuan

(dua)

untuk

program dan kegiatan tersebut adalah

mengukur

keberhasilan

atau

kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

telah

ditetapkan,

kegiatan.

Adapun

Biro

PKT

keseluruhan

sebagai berikut:

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN, melalui kegiatan: Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN, yang akan menghasilkan output : a.

Dokumen Perencanaan dan Monitoring Evaluasi, Dalam rangka menghasilkan output ini, Bagian Perencanaan dan Program-Biro PKT melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :

1. 2. 3. 4. 5. 6. b.

Menyusun dokumen Rencana Kerja Menyusun Rencana Kerja Anggaran-KL (RKAKL) Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Melaksanakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Menyusun laporan monitoring dan evaluasi kegiatan BSN Melaksanakan Kajian Isu Strategis

Dokumen Pengelolaan Keuangan, Dalam rangka menghasilkan output ini, Bagian Keuangan-Biro PKT melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :

1. 2. 3. 4. 5.

Melaksanakan Review Peraturan dan Pedoman serta Sosialisasi Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Menyusun Laporan Keuangan BSN Melaksanakan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melaksanakan Review dan Sosialisasi Peraturan PNBP


11

c.

Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara, Dalam rangka menghasilkan output ini, Bagian TURT-Biro PKT melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut:

1. 2. 3. 4. 5. d.

Mengelola Barang Milik Negara (BMN) Menyusun Dokumen Penetapan Status Menyusun Laporan Barang Milik Negara Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelola BMN Melakukan Proses Penghapusan Barang Milik Negara

Laporan Tata Usaha Perkantoran, Dalam rangka menghasilkan output ini, Bagian TURT-Biro PKT melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tata usaha kearsipan dan pimpinan. 2. Melaksanakan tata usaha perkantoran e.

Layanan Perkantoran. Dalam rangka menghasilkan output ini, Bagian TURT-Biro PKT melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut:

1. Pembayaran gaji dan tunjangan 2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan 3. Renovasi gedung dan bangunan II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, melalui kegiatan: Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN, yang akan menghasilkan output Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengembangan Standardisasi.


12

29

BAB III

A

LKj | 2014

AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas

kinerja

adalah

kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan

pertanggungjawaban kinerja

sasaran, program dan kegiatan yang

instansi

telah ditetapkan.

dalam

mencapai

tujuan dan sasaran strategis

instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan

yang

rangka

telah

ditetapkan

mewujudkan

visi

dalam

dan

misi

lembaga. Biro

PKT

berkewajiban

untuk

melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian

Laporan

Kinerja.

Laporan

Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan

dan

kegagalan

selama

III.1 Capaian Kinerja kerja

Pencapaian kinerja adalah hasil

dicapai melalui pelaksanaan program

yang

dan

dengan jawabnya

dicapai

organisasi

wewenang dalam

sesuai

kegiatan

sebagaimana

telah

dan

tanggung

disampaikan pada Bab II. Pencapaian

rangka

mencapai

masing-masing sasaran dan target yang

tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan

direncanakan

dalam

Tahun

2016

untuk mewujudkan visi dan misi Biro PKT,

berdasarkan

Perjanjian

Kinerja,

dapat

maka telah ditetapkan sasaran dan target

dilihat pada tabel berikut.

kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut


13

Tabel III.1 Pencapaian Kinerja Biro PKT Tahun 2016

No

Target

Realiasi

Capaian %


70 (BB) (nilai)

NA

NA


WTP (opini)

WDP (opini)

75%


3,6 (nilai)

3,06 (nilai)

85%

5 dokumen

5 dokumen

100%

5. Persentase pengajuan anggaran BSN yang terakomodasi dalam Pagu Indikatif

80%

59%

74%

6. Persentase penyusunan anggaran Unit Kerja yang telah Berbasis Kinerja

100%

55%

55%

7. Persentase Unit Kerja yang menyampaikan LAKIP tepat waktu 8. Jumlah revisi anggaran ke Kemenkeu

50%

13%

26%

Maksimal 4 kali

5 kali

80%

100%

100%

100%

7 Dokumen

7 Dokumen

100%

94,96%

99,96%

Tujuan/Sasaran

Indikator Kinerja





4. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran

9. Persentase pelaporan kinerja dan anggaran tepat waktu 3.


10. Jumlah dokumen pengelolaan anggaran 11. Persentase realisasi anggaran BSN

>95%


11 kali

15 kali

136%

13. Persentase Rekonsilasi ke KPPN yang sesuai dan tepat waktu 14. Persentase Laporan Pertanggungjawaban bendahara tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

15. Persentase realisasi target penerimaan PNBP

100%

132%

132%


14

No 4.

5.

Tujuan/Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realiasi

Capaian %

3 Dokumen 0%

3 Dokumen

100%

Terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga

16. Jumlah dokumen Tata Usaha dan Rumah Tangga

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana BSN


100%

100%

100%


40%

0%

0%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

>95%

97,02%

100%

4 Aplikasi

4 Aplikasi

100%

Persentase BMN fisik yang dapat ditelusur



20. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PKT yang meningkat kompetensinya 21. Realisasi anggaran PKT 22. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola PKT

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Biro PKT untuk masing-masing

sasaran

yang

telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro PKT

untuk

setiap

perspektif

sebagai

berikut:


15

CUSTOMER PERSPECTIVES SASARAN 1


Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran 1 Capaian 2016

Indikator Kinerja 1. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN 2. Opini BPK Atas Laporan Keuangan 3. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan PKT

Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya

Target

Realiasi

Capaian %

Realisasi 2015

70 (BB) (nilai) WTP (opini) 3,6 (nilai)

NA

NA

64,20 (B)

-

WDP (opini) 3,06 (nilai)

75%


(penurunan opini) 0.31

Indikator kinerja untuk mengukur

rata

85%

capaian

sebesar

80%,

kecuali

terwujudnya good governance dan clean

indikator kualitas akuntabilitas kinerja BSN

government terdiri dari 3 (tiga) indikator

yang belum dapat diukur karena hasil

kinerja yaitu tingkat kualitas akuntabilitas

evaluasi akuntabilitas kinerja belum keluar

kinerja

datanya

BSN;

opini

BPK

atas

Laporan

dari

KemenPANRB.

Berikut

Keuangan; dan indeks kepuasan pegawai

disampaikan rincian capaian indikator

terhadap layanan PKT. Capaian kinerja

kinerja sasaran 1.

untuk ketiga indikator kinerja tersebut rata-

Gambar III.1 Diagram Sasaran Kinerja Terwuudnya Good Governance dan Clean Government


16

1. Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja BSN Laporan

Kinerja

dimaksudkan

Sistem

Akuntabilitas

Instansi

lingkungan

Badan

untuk memberikan gambaran yang

Pemerintah

jelas,

Standardisasi Nasional.

transparan,

dan

dapat

dipertanggungjawabkan kinerja

suatu

tentang

instansi

di

Kinerja

Sampai

pemerintah.

Laporan

Kinerja

ini

selesai disusun hasil evaluasi AKIP BSN

Hasilnya dapat membantu pimpinan

Tahun

dan

KemenPAN dan RB, sehingga belum

seluruh

jajaran

dalam

2016

belum

keluar

dari

mencermati berbagai permasalahan

dapat

sebagai

dalam

kinerja pada tahun 2016. Sehingga

menyusun rencana kinerja di tahun

belum dapat dibandingkan apakah

berikutnya. Dengan demikian rencana

terjadi

kinerja di tahun mendatang dapat

penerapan akuntabilitas kinerja dari

disusun lebih fokus, efektif, efisien,

tahun

terukur,

mendapatkan

bahan

acuan

transparan

dan

dapat

dipertanggungjawabkan.

dihitung

capaian

indikator

peningkatan/penurunan sebelumnya

yang

predikat

telah

“B”

(skor

64,20).

Pada tahun 2016, BSN telah menghasilkan

1

(satu)

dokumen

Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN

Laporan Kinerja BSN tahun 2015, 4 (empat) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon I tahun 2015, dan 11 (sebelas) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon II

Target : 70 (BB) (nilai) Realisasi : NA

tahun 2015. Selain itu telah ditetapkan Peraturan Kepala BSN Nomor 5 Tahun

Capaian : NA

2016 tentang Pedoman Pelaksanaan

Tabel III.3 Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2014 - 2016 No

Komponen yang dinilai

2014 Bobot

2015

Nilai

Bobot

2016

Nilai

Bobot

Nilai

a.

Perencanaan Kinerja

35

24,18

30

19,92

30

NA

b.

Pengukuran Kinerja

20

11,25

25

15,80

25

NA

c.

Pelaporan Kinerja

15

9,78

15

10,28

15

NA

d.

Evaluasi Kinerja

10

6,26

10

5,85

10

NA

e.

Capaian Kinerja

20

13,34

20

12,35

20

NA

100

63,81

100

64,20

100

NA

Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja

CC

B

NA


17

Perkembangan hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel III.4 Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2010 – 2015 Komponen yang dinilai

Bobot

a.

Perencanaan Kinerja

b.

No

Nilai

Nilai

2010

2011

2012

2013

2014

Bobot

2015

35

18,65

19,75

19,69

23,04

24,18

30

19,92

Pengukuran Kinerja

20

10,33

10,50

10,50

11,35

11,25

25

15,80

c.

Pelaporan Kinerja

15

9,25

8,88

9,36

9,63

9,78

15

10,28

d.

Evaluasi Kinerja

10

5,00

5,40

5,42

6,14

6,26

10

5,85

e.

Capaian Kinerja

20

11,08

9,97

13,25

12,79

13,34

20

12,35

100

54,31

54,50

58,21

62,95

63,81

100

64,20

CC

CC

CC

CC

CC

Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja

Sebagai

upaya

B

perbaikan

pelaksanaan akuntabilitas kinerja BSN.

penerapan Akuntabilitas Kinerja pada

Selain itu mulai tahun 2017, seluruh

Tahun

dilakukan

Eselon III dituntut untuk menyusun

Sistem

Laporan Kinerja Tahun 2016 sebagai

Informasi Perencanaan dan Pelaporan

bentuk pertanggungjawaban kinerja

(SIPP) sebagai salah satu pendukung

secara berjenjang.

2017

akan

penyempurnaan

Aplikasi

2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Indikator

ini

adalah

indikator

yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian lingkungan

reformasi

birokrasi

Sekretariat

Laporan

Utama

Keuangan

Standardisasi

di

BSN.

Badan

Nasional

(BSN)

merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Utama BSN. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi

Instansi

(SAI)

yaitu

serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi

mulai

dari

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran pelaporan

sampai

posisi

dengan

keuangan

dan

operasi

keuangan

pada

Badan

Standardisasi Nasional. Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bertujuan untuk kejelasan laporan

yang

memberikan

memadai

keuangan

telah

bahwa disajikan

dengan wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Pemeriksaan tersebut dapat menghasilkan opini yaitu Wajar Tanpa capaian

Pengecualian 100%),

Pengecualian

(WTP,

Wajar

(WDP, Nilai

Nilai

Dengan capaian

75%), Tidak Wajar (TW, Nilai Capaian 50%), Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer, Nilai Capaian 25%).


18

Sekretariat menetapkan

Utama target

BSN

yang dinilai pada tahun 2016 oleh

mendapatkan

auditor BPK mendapatkan opini WDP

opini WTP untuk Laporan Keuangan BSN

tahun

2015

karena

atau capaian 75%.

telah

mendapatkan opini WTP atas Laporan Keuangan sebanyak 7 (tujuh) kali

Opini BPK atas Laporan Keuangan

secara berturut-turut sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, yaitu untuk Laporan Keuangan BSN tahun 2008 sampai dengan tahun 2014.

Target : WTP (opini) Realisasi : WDP (opini)

Pada tahun 2016, capaian indikator kinerja

ini

tidak

tercapai

Capaian : 75%

karena

Laporan Keuangan BSN tahun 2015 Tabel III.5 Capaian Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2007-2015 Uraian Opini BPK atas Laporan Keuangan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WDP

Untuk mendapatkan opini WTP kembali

pada

tahun

2017

atas

d. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola keuangan terkait

Laporan Keuangan BSN Tahun 2016

dengan

diperlukan komitmen manajemen BSN

pengelolaan keuangan negara.

beserta

seluruh

jajarannya

pelaksanaan

aturan

secara

bersama yang akan dilaksanakan melalui : a. Peningkatan

Penerapan

Sistem

Akuntansi Keuangan (SAK) yang didukung

dengan

dukungan

teknologi informasi. b. Optimalisasi

peran

dalam

melakukan reviu, monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang efektif. c. Kerjasama tim antar unit kerja di BSN.


19

3. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan PKT Biro PKT sebagai salah satu Biro di lingkungan Sekretariat Utama yang

Bagian Keuangan

luas

1. Penyampaian informasi Realisasi yang akurat dan tepat waktu terkait serapan anggaran 2. Kecepatan dan keakuratan proses penerimaan negara bukan pajak 3. Percepatan proses pertanggungjawaban keuangan 4. Penyediaan Uang Persediaan yang tepat waktu 5. Penguasaan terhadap masalah dan aturan terkait pelaksanaan Anggaran

diberbagai sektor, maka spesialisasi

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

dan variasi tuntutan kebutuhan pun

1. Pemeliharaan Inventaris Kantor (mobil, komputer, meja kursi) 2. Penyediaan Fasilitas Ruang Rapat dan Ruang Kerja 3. Penyediaan Fasilitas Kendaraan dan Pengemudi 4. Penanganan Belanja Pegawai (Penggajian, uang makan, tunjangan kinerja) 5. Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri 6. Penanganan Tata Persuratan 7. Penanganan Pengadaan ULP

memberikan

fasilitasi

dan

layanan

kepada internal di lingkungan BSN terkait

penganggaran,

pengelola

keuangan, urusan ketatausahaan dan penyediaan

sarana

prasarana

dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada pengguna layanan. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis

yang

cepat

dan

semakin meningkat dari pengguna layanan,

sehingga

Biro

PKT

harus

dapat mengimbanginya dengan terus melakukan perbaikan dan inovasi. Untuk

mengetahui

kualitas

layanan perlu dilakukan pengumpulan data

dan

informasi

mengenai

kepuasan pegawai terhadap layanan yang diberikan melalui survei dengan menyebarkan kuesioner. Mulai tahun 2016 pelaksanaan survei layanan di lingkup dilakukan

Sekretariat bersamaan

Utama

BSN

agar

lebih

Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan PKT

efektif dalam pelaksanaannya. Biro

PKT

pada

menitikberatkan

Tahun

pertanyaan

2016 Target : 3,6 (nilai) Realisasi : 3,06 (nilai)

yang

dikaitkan kepada :

Capaian : 85%

Bagian Perencanaan dan Program 1. Kejelasan informasi terkait perencanaan 2. Penentuan besarnya anggaran tahun depan setiap Unit Kerja telah berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) 3. Kemudahan dan efektifitas penggunaan Aplikasi SIPP dalam penyampaian Lap bulanan dan triwulanan 4. Fasilitasi proses revisi anggaran

Secara

umum

menunjukkan

indeks

hasil

survei

kepuasan

layanan Biro PKT rata-rata sebesar 3,06 (skala 5), yang terdiri dari Bagian Perencanaan dan Program sebesar 3,22, Bagian Keuangan sebesar 3,00, dan Bagian TURT sebesar 3,01 yang berarti

capaian

indikator

kinerja

adalah sebesar 85%.


20

Gambar III.2 Indeks Kepuasan Layanan Biro PKT Sebagai

upaya

terus

lingkungan Biro PKT, mulai awal tahun

dalam

2016 telah ditetapkan Employee of

memberikan layanan Biro PKT dan

The Month dan di awal tahun 2017

memberikan

telah dipilih Employee of The Year.

melakukan

pegawai

untuk

perbaikan apresiasi

yang

berkinerja

kepada baik

di

Gambar III.3 Employee of The Month Tahun 2016 Selain itu, mulai tahun 2017 juga

pengaduan terkait layanan Biro PKT

telah disediakan nomor khusus untuk

yang akan dipantau tindaklanjutnya

menerima

oleh tim cepat tanggap.

pertanyaan

atau


21

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVES SASARAN

Terwujudnya perencanaan dan monitoring evaluasi yang

2

akurat dan akuntabel Tabel III.6 Capaian Kinerja Sasaran 2 Capaian 2016

Indikator Kinerja 4. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran 5. Persentase pengajuan anggaran BSN yang terakomodasi dalam Pagu Indikatif 6. Persentase penyusunan anggaran Unit Kerja yang telah Berbasis Kinerja 7. Persentase Unit Kerja yang menyampaikan LAKIP tepat waktu 8. Jumlah revisi anggaran ke Kemenkeu 9. Persentase pelaporan kinerja dan anggaran tepat waktu

Indikator terwujudnya monitoring

kinerja

untuk

yang

Realiasi

5 Dokumen 80%

5 Dokumen 59%

100%

100%

74%

5 Dokumen 0

0 59%

55%

55%

0

55%

50%

13%

26%

0

13%

Maksimal 4 kali 100 %

5 kali

80%

0

5%

100%

100%

100%

0

mengukur

dan Persentase pelaporan kinerja dan

dan

anggaran tepat waktu. Capaian kinerja

dan

untuk keenam indikator kinerja tersebut

perencanaan evaluasi

Capaian %

Target


Realisasi 2015

akurat

akuntabel terdiri dari 6 (enam) indikator

rata-rata

kinerja

dokumen

keenam indikator kinerja tersebut yang

penganggaran;

mencapai target 100% hanya 2 (dua)

anggaran

BSN

indikator kinerja yaitu Jumlah dokumen

yang terakomodasi dalam Pagu Indikatif;

perencanaan dan penganggaran dan

Persentase penyusunan anggaran Unit

Persentase

pelaporan

Kerja

anggaran

tepat

yaitu

perencanaan Persentase

Jumlah dan

pengajuan

yang

Persentase menyampaikan

telah Unit

Berbasis Kerja

LAKIP

tepat

Kinerja; yang waktu;

capaian

sebesar

73%.

kinerja

waktu.

Dari

dan Berikut

disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

Jumlah revisi anggaran ke Kemenkeu ;


22

Gambar III.4 Diagram Sasaran Kinerja Terwujudnya Perencanaan dan Monitoring Evaluasi yang Akurat dan Akuntabel

4. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Dalam

upaya

melaksanakan

terus

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2016, Biro PKT telah menyelesaikan 5 (lima) dokumen perencanaan dan

Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran

penganggaran dari target 5 (lima) dokumen

atau

dengan

capaian

kinerja sebesar 100%. Secara rinci kelima dokumen perencanaan dan penganggaran

tersebut

Target : 5 Dokumen Realisasi : 5 Dokumen (nilai) Capaian : 100%

dapat

dijelaskan sebagai berikut.

A. Renja BSN 2017 Renja

merupakan

perencanaan

 Penyampaian

usulan

anggaran

berisi

program

2017 dari seluruh Unit Kerja yang

K/L

sebagai

berupa TOR dan RAB (proposal

penjabaran dari Renstra K/L yang

awal) di awal tahun 2016 untuk

bersangkutan

kepentingan

dan

yang

dokumen

kegiatan

anggaran. kegiatan

suatu dalam

satu

Rangkaian yang

telah

tahun

tahapan

dilaksanakan

dalam rangka penyusunan Renja BSN dimulai dari :

penyusunan

reviu

baseline anggaran BSN tahun 2017, sebelum turun pagu indikatif 2017.  Penyampaian

reviu

baseline

anggaran BSN tahun 2017 kepada


23

Kemenkeu tanggal 5 Februari 2016 sebesar Rp.312.070.602,000-.

 Penyampaian Rumusan Kerja K/L 2017 melalui Aplikasi ADIK TA.2017

 Hasil reviu baseline anggaran BSN tahun 2017 setelah pembahasan dengan Kemenkeu adalah sebesar Rp.289.169.366,000-.

dan Penelaahan ADIK BSN TA 2017 tanggal 7 Juni 2016  Penyampaian Renja BSN TA 2017 tanggal

 Multilateral Meeting I dan II antara

30

Mei

2016

dan

penyampaian kembali Renja BSN

Bappenas dengan seluruh K/L dan

TA

2017

untuk

menyesuaikan

Pemda yang dilaksanakan pada

dengan Pagu Indikatif tanggal 24

tanggal 23 Februari s/d 1 Maret dan

Juni 2016.

14 s/d 18 April 2016 dalam rangka penyusunan rancangan RKP 2017.  Bilateral Meeting I dan II antara Bappenas

dengan

lingkungan

K/L

Ristekdikti

dilaksanakan

pada

di yang

tanggal

10

Maret 2016 dan 19 April 2016 untuk membahas Program dan Kegiatan K/L yang masuk ke dalam Prioritas Nasional

2017

tindaklanjut

dan

dari

sebagai pertemuan

Multilateral Meeting.  Trilateral

Meeting

antara

BSN,

Kemenkeu dan Bappenas tanggal 9 Mei 2016  Terbit SEB Kemenkeu dan Bappenas tentang

RKP

2017

dan

Pagu

Indikatif TA 2017, pagu BSN sebesar Rp.184.522.097.000, Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

BSN,

sebesar

Rp.102.985.602.000,- dan  Program

Pengembangan

Standardisasi Nasional, sebesar Rp.81.536.495.000,Gambar III.5 Rencana Kerja BSN Tahun 2017


24

Selain

itu

dalam

rangka

Global” pada tanggal 10-11 Februari

konsolidasi seluruh unit kerja di BSN

2016

pada tahun 2016 telah terlaksana

Pejabat Eselon I, II, III, IV, peneliti senior,

yang

dihadiri

oleh

rapat kerja (raker) BSN Tahun 2016

pustakawan senior dan staf senior di

dengan tema “Meningkatkan Peran

lingkungan

SNI Dalam Meraih Peluang di Pasar

Nasional.

Badan

seluruh

Standardisasi

Gambar III.6 Raker BSN Tahun 2016 Dalam pelaksanaan Raker BSN

terkait kelembagaan, brand image

Tahun 2016 telah dilakukan : evaluasi

BSN-SNI,

sistem

informasi

hasil Raker BSN Tahun 2015; rencana

hotline service; pemenuhan sarana

aksi perbaikan akuntabilitas kinerja;

prasarana; serta tindak lanjut terkait

reviu Renstra dan IKU BSN; penetapan

kesejahteraan, etos kerja, corporate

sektor prioritas; penanganan hot issue;

awareness,

koordinasi kegiatan di daerah; pilot

pengembangan SDM.

reformasi

SPK

birokrasi

dan

dan

project pembinaan UMKM; strategi

B. RKA BSN 2017 Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga

(RKAKL)

adalah

perencanaan

pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.

penganggaran

Pada tahun 2016, telah dihasilkan

yang berisi program dan kegiatan

2 (dua) dokumen yaitu dokumen RKA

suatu

BSN tahun 2017 dan penetapan DIPA

K/L

dan

dokumen

satu tahun anggaran untuk menjadi

yang

penjabaran

dari

Pemerintah

(RKP),

merupakan

Rencana Renja

K/L

Kerja

BSN tahun 2017. Penyusunan RKA BSN

dan

Tahun 2017 telah melalui 3 (tiga)

Renstra K/L yang bersangkutan dalam

tahap penyusunan yaitu :


25

 Pagu Indikatif Pagu

lainnya

anggaran

BSN

sebesar

Rp.184.522.097.000,-

sebesar

Rp.102.985.602.000,- dan  Program

Pengembangan

Standardisasi Nasional, sebesar Rp.81.536.495.000,-

Pengembangan

Standardisasi Nasional, sebesar

dan pelaksanaan tugas teknis BSN,

sebesar

Rp.97.485.602.000,- dan  Program

 Program dukungan manajemen lainnya

BSN,

Rp.81.536.495.000,Mulai

tahun

2015

sebelum

penyusunan RKA seluruh K/L diminta untuk

melakukan

nomenklatur

penataan

kinerja

dengan

menggunakan aplikasi Arsitektur Data

 Pagu Anggaran

Informasi Kinerja (ADIK) RKA. Pada

Pagu anggaran BSN tetap, sebesar

tahun

Rp 184.522.097.000,-

menyederhanakan

 Program dukungan manajemen

output dan komponen dalam RKAKL

dan pelaksanaan tugas teknis

yang

lainnya

utama

BSN,

sebesar

Rp.97.485.602.000,- dan  Program

Pengembangan

2016,

K/L

diminta

nomenklatur

menyesuaikan Unit

masih

untuk

dengan

tusi

Kerja. Mengingat

BSN

terus

penyempurnaan

melakukan Indikator

Kinerja

Standardisasi Nasional, sebesar

Utama (IKU), maka untuk tahun 2017

Rp.81.536.495.000,-

akan

 Alokasi Anggaran

dilakukan

kembali

penataan

nomenklatur kinerja BSN dalam rangka

Pagu anggaran BSN tetap, sebesar

penyusunan RKA 2018.

Rp 184.522.097.000, Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

Rp. M

Gambar III.7 Perkembangan DIPA BSN Tahun 2013-2017


26

C. Laporan Kinerja BSN Tahun 2015 Laporan

Kinerja

dimaksudkan

Draft Laporan Kinerja BSN Tahun

untuk memberikan gambaran yang

2015 disusun oleh Tim

jelas,

dapat

merupakan perwakilan dari seluruh

transparan,

dan

dipertanggungjawabkan

AKIP yang

tentang

Unit Kerja Eselon II dan telah direviu

pemerintah.

oleh pimpinan BSN (Kepala BSN, Eselon

Hasilnya dapat membantu pimpinan

I dan II). Selanjutnya Laporan Kinerja

dan

dalam

BSN Tahun 2015 dilakukan reviu oleh

mencermati berbagai permasalahan

Inspektorat BSN. Laporan Kinerja BSN

sebagai

dalam

Tahun 2015 telah disampaikan tepat

menyusun rencana kinerja di tahun

waktu yaitu tanggal 29 Februari 2016

berikutnya. Dengan demikian rencana

kepada Presiden dan ditembuskan

kinerja di tahun mendatang dapat

KemenPANRB,

disusun lebih fokus, efektif, efisien,

Bappenas.

kinerja

suatu

instansi

seluruh

jajaran

bahan

terukur,

acuan

transparan

dan

Kemenkeu,

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. Pada

tahun

menghasilkan

2016,

1

BSN

(satu)

telah

dokumen

Laporan Kinerja BSN tahun 2015, 4 (empat) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon I tahun 2015, dan 11 (sebelas) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon II tahun 2015. Laporan Kinerja ini telah disusun secara berjenjang dimulai dari penyusunan Laporan Kinerja Eselon II, dilanjutkan Kinerja

penyusunan

Eselon

I,

dan

Laporan terakhir

penyusunan Laporan Kinerja BSN.

Gambar III.8 Laporan Kinerja BSN 2015


27

D. Implementasi AKIP BSN Perjanjian

kinerja

merupakan

tersebut, mulai tingkat BSN sampai unit

tekad dan janji rencana kerja tahunan

kerja

dibawahnya.

yang akan dicapai antara pimpinan

penyempurnakan akan menjadi dasar

instansi pemerintah/unit kerja yang

dalam menyusun Perjanjian Kinerja

menerima tugas dengan pihak yang

tahun

memberi

2016,

mulai

IKU

dari

hasil

Perjanjian

tugas.

Perjanjian

kinerja

Kinerja tingkat Kepala BSN, eselon I

menggambarkan

capaian

kinerja

dan

II.

Selanjutnya

memastikan

yang akan diwujudkan oleh instansi

Perjanjian Kinerja eselon II diturunkan

pemerintah/unit kerja dalam suatu

habis mulai tingkat eselon III sampai

tahun

staf dalam bentuk Sasaran Kinerja

tertentu

mempertimbangkan

dengan sumber

daya

Pegawai (SKP).

yang dikelolanya. Perjanjian kinerja akan

dipertanggungjawabkan

Sebagai melakukan

upaya

untuk

perbaikan

terus

implementasi

capaian kinerjanya dalam Laporan

AKIP di BSN, pada tahun 2016 telah

Kinerja.

diterbitkan


Nomor

5

dokumen Perjanjian Kinerja BSN Tahun

Pedoman

2016 yang terdiri dari Perjanjian Kinerja

Akuntabilitas

Kepala

Pemerintah

BSN,

Eselon

I

dan

II

di

lingkungan BSN.

Peraturan Tahun

2016

di

BSN

tentang

Pelaksanaan

Standardisasi

Sebagai salah satu tindak lanjut

Kepala

Sistem

Kinerja

Instansi

lingkungan

Badan

Nasional.

Pedoman

SAKIP ini menjadi pedoman bagi Unit

dari hasil evaluasi AKIP BSN Tahun

Kerja

2015, maka pada tahun 2016 telah

perbaikan

dilakukan reviu dan penyempurnaan

keputusan dalam upaya mencapai

Indikator Kinerja Utama (IKU) agar

tata kelola pemerintahan yang baik di

lebih spesifik, relevan, terukur dan khas

BSN dan mendorong secara terus

yang menggambarkan efektivitas dan

menerus untuk peningkatan kinerja

alasan

seluruh Unit Kerja secara akuntabel.

keberadaan

entitas

IKU

di

lingkungan proses

BSN

untuk

pengambilan

Gambar III.9 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BSN oleh Kementerian PAN dan RB


28

E. Monitoring Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan

dalam

rangka

penilaian kesesuaian di daerah, telah dilakukan

monev

kegiatan

pengendalian kegiatan dan program

dibeberapa daerah antara lain

agar

Yogyakarta,

mencapai

sasaran

yang

Palembang,

ke

Garut,

diharapkan secara tepat waktu, tepat

Makassar, Aceh, Medan, Bali, dan

sasaran. Pelaksanaan monev antara

Bandung.

lain dilakukan melalui kegiatan atau

Sebagai upaya terus melakukan

pertemuan-pertemuan yang bersifat

perbaikan

koordinatif dengan unit kerja/instansi

Perencanaan dan Program-Biro PKT-

terkait.

BSN telah membangun aplikasi monev

kinerja,

Bagian


berbasis website untuk membantu Unit

1 (satu) dokumen laporan monev

Kerja memonitor pencapaian realisasi

kegiatan. Dokumen laporan monev ini

kinerja setiap saat dan mempercepat

terdiri dari laporan bulanan, laporan

proses pelaporan, yaitu Aplikasi Sistem

triwulanan, laporan PP 39, laporan

Informasi Perencanaan dan Pelaporan

PMK 249, dan laporan capaian kinerja.

(SIPP). Aplikasi SIPP telah dipergunakan

Selain implementasi

itu

untuk

mengetahui

standardisasi

dan

dalam penyusunan laporan bulanan, triwulanan, serta laporan PP 39.

Gambar III.10 Monev menggunakan Aplikasi SIPP


29

5. Persentase pengajuan anggaran BSN yang terakomodasi dalam Pagu Indikatif Setiap tahun BSN mengajukan usulan

kerangka

acuan

tahun

berikutnya

ke

Keuangan

yang

digunakan

(trilateral

meeting),

maka

kegiatan

berdasarkan Surat Bersama Menteri

Kementerian

Keuangan dan Menteri PPN/Kepala

selanjutnya

sebagai

penyusunan

pihak

akan bahan

Rencana

bappenas No. S-378/MK.02/2016 dan No.

0163/M.PPN/05/2016,

BSN

Kerja

memperoleh pagu indikatif sebesar

Pemerintah (RKP). Untuk itu setiap unit

Rp.184.522.097.000,- Dengan demikian

kerja

capaian untuk indikator ini sebesar

menyampaikan

bahan

pengusulan rencana anggaran ke Biro

74% dibandingkan target.

PKT.

Belum maksimalnya pencapaian indikator kinerja ini akan ditindaklanjuti dalam

Persentase pengajuan anggaran BSN yang terakomodasi dalam Pagu Indikatif

penyiapan

baseline melakukan

Target : 80% Realisasi : 59%

yang

akan

Raker

BSN

tahun

bahan 2018

sinkronisasi dibahas 2017

reviu

dengan

usulan dalam

dengan

2018 forum

seluruh

pejabat struktural di lingkungan BSN.

Capaian : 74%

Usulan BSN Untuk

tahun

2017,

secara

Rp.312.070.602.000

PAGU INDIKATIF BSN

keseluruhan unit kerja mengajukan anggaran sebesar Rp.312.070.602.000,Setelah

dilakukan

pembahasan

dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas

melalui

pertemuan

Rp.184.522.097.000

Reviu Baseline Rp.289.169.366.000

tiga

6. Persentase penyusunan anggaran Unit Kerja yang telah Berbasis Kinerja Agar

anggaran

digunakan

prioritas nasional/bidang, prioritas BSN,

secara efektif dan efisien, penyusunan

aturan pengelolaan keuangan, dan

anggaran

lain-lain. Berdasarkan penelitian dan

seharusnya

berdasarkan

pada kinerja yang ingin dicapai BSN.

riviu

Penyusunan anggaran dimulai usulan

melakukan tindak lanjut berdasarkan

KAK dan RAB dari unit kerja, yang

rekomendasi, sehingga menghasilkan

kemudian usulan tersebut dilakukan

RKAK/L yang memenuhi anggaran

penelitian oleh Bagian Perencanaan

berbasis kinerja.

dan

Program

Inspektorat.

dan

riviu

Penelitian

oleh dan

tersebut,

unit

kerja

harus

unit

Pada tahun 2016, pencapaian

riviu

indikator kinerja sebesar 55% atau

berdasarkan pada RPJM, RKP, Renja,


30

sebanyak 6 Unit Kerja dari 11 Unit Kerja yang

menindaklanjuti

rekomendasi

Persentase penyusunan anggaran Unit Kerja yang telah Berbasis Kinerja

yang disampaikan oleh Biro PKT pada saat penyusunan RKAKL 2017. Sebagai upaya

perbaikan

disempurnakan

akan mekanisme


penyusunan anggaran dalam suatu dokumen petunjuk pelaksanaan DIPA.

Capaian : 55%

7. Persentase Unit Kerja yang menyampaikan LAKIP tepat waktu Bagian Perencanaan dan Program diberi

tugas

penyusunan

mengkoordinasikan LAKIP

BSN.

Untuk penyerahan dokumen LAKIP ke Bagian Perencanaan dan Program,

Dalam

sampai dengan batas waktu, hanya 2

penyusunan LAKIP tersebut diperlukan

unit kerja yang telah menyerahkan

dukungan data-data kinerja dari unit-

tepat waktu dari sebanyak 15 Unit

unit kerja di lingkungan BSN. BSN

kerja.

mewajibkan agar setiap unit eselon I

kinerja ini sebesar 26% dari target 50%.

dan II menyusun LAKIP masing-masing,

Sebagai upaya perbaikan di tahun

sehingga LAKIP yang harus disiapkan

2017 kepada Unit Kerja sejak awal

sebanyak 16 dokumen LAKIP.

tahun telah disampaikan

Dengan

demikian

capaian

agenda

penyelesaian Laporan Kinerja Eselon I sampai dengan Eselon II, dan Persentase Unit Kerja yang menyampaikan LAKIP tepat waktu

mulai

tahun 2017 seluruh Eselon III diwajibkan untuk

menyusun

Eselon

III

Laporan sebagai

pertanggangjawaban

Kinerja bentuk kinerja.


Capaian : 26%

8. Jumlah Revisi Anggaran ke Kemenkeu Sebagai pelaksanaan dalam

bagian kegiatan

memfasilitasi

dalam anggaran,

2016, Biro PKT telah melakukan 5 (lima) kali

revisi

anggaran

(DIPA)

yang

atas berbagai

diajukan kepada Kemenkeu. Ini berarti

penyesuaian kegiatan di unit kerja

capaian kinerja tidak sesuai target

dan mengkomodir adanya kebijakan

yaitu maksimal 4 kali dalam setahun

pemerintah

atau capaiannya sebesar 80%.

berupa

penghematan

dan efisiensi anggaran selama tahun


31

Hal ini disebabkan untuk merespon perubahan-perubahan

anggaran

yang disebabkan kebutuhan prioritas

Jumlah Revisi Anggaran ke Kemenkeu

internal BSN dan stakeholder, juga terkait

kebijakan

melakukan

pemerintah

yang

penghematan/

pemotongan

anggaran

Target : 4 kali Realisasi : 5 kali

sehingga

membutuhkan revisi anggaran. Capaian : 80%

Tabel III.7 Revisi Anggaran (DIPA) BSN Tahun 2016

Anggaran

Tgl Pengesahan

DIPA Awal

234.387.488.000

7 Des 2015

DIPA Revisi 1

234.387.488.000

8 Mar 2016

DIPA Revisi 2

234.387.488.000

26 Mei 2016

DIPA Revisi 3

113.688.472.000

28 Jul 2016

DIPA Revisi 4

113.688.472.000

9 Sep 2016

DIPA Revisi 5

113.688.472.000

30 Sep 2016

Uraian

Dalam rupiah

Keterangan

Blokir anggaran pembangunan laboratorium Blokir anggaran terkait Inpres No. 4 Tahun 2016 Revisi setelah pemotongan anggaran Blokir anggaran terkait Inpres No. 8 Tahun 2016 Revisi setelah penetapan blokir anggaran

9. Persentase pelaporan kinerja dan anggaran tepat waktu Pelaporan kinerja dan anggaran merupakan

yang

Dalam penyampaian laporan kinerja

dan

dan anggaran, sebanyak 11 Unit kerja

pencapaian

dari 11 unit kerja telah menyampaikan

kinerja dan anggaran setiap kegiatan

laporan sesuai waktu yang ditetapkan.

digunakan

instrumen untuk

mengevaluasi

untuk

yang perlu disempurnakan/diperbaiki.

memantau

tingkat

di unit kerja. Pelaporan kinerja dan anggaran berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester, dan laporan sesuai PP 39. Pelaporan ini telah dikembangkan dalam aplikasi

Persentase pelaporan kinerja dan anggaran tepat waktu

SIPP (Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan), namun masih ada


Capaian : 100%


32

Gambar III.11 Grafik Persentase Pelaporan Kinerja dan anggaran Tepat Waktu

SASARAN


3


Indikator Kinerja

Capaian %

Realisasi 2015


Target

Realiasi

10. Jumlah dokumen pengelolaan anggaran 11. Persentase realisasi anggaran BSN 12. Frekuensi perputaran Uang Persediaan dalam setahun

7 dokumen

7 dokumen

100%

7 dokumen

0

> 95%

94,96%

99,96%

95,5%

(0,54%)

11 kali

15 kali

136%

16 kali

(6%)

13. Persentase Rekonsiliasi ke KPPN yang sesuai dan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

0

14. Persentase Laporan Pertanggungjawaban bendahara tepat waktu 15. Persentase realisasi target penerimaan PNBP

100%

100%

100%

100%

0

100%

132%

132%

126,65%

4%

Indikator

kinerja

mengukur

setahun; Persentase Rekonsiliasi ke KPPN

terkelolanya anggaran yang akurat dan

yang sesuai dan tepat waktu; Persentase

akuntabel terdiri dari 6 (enam) indikator

Laporan

kinerja

bendahara tepat waktu; dan Persentase

yaitu

pengelolaan realisasi perputaran

untuk

Jumlah

dokumen

anggaran;

Persentase

anggaran

BSN;

Uang

Persediaan

realisasi

Pertanggungjawaban target

penerimaan

PNBP.

Frekuensi

Capaian kinerja untuk keenam indikator

dalam

kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar


33

111%.

Dari

kinerja

setahun dan Persentase realisasi target

kinerja

penerimaan PNBP. Berikut disampaikan

capaiannya di atas 100% yaitu Frekuensi

rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.

tersebut

keenam

2

perputaran

(dua)

indikator indikator

Uang

Persediaan

dalam

10. Jumlah dokumen pengelolaan anggaran Indikator ini adalah indikator yang ditetapkan

untuk

pencapaian

reformasi

lingkungan

Sekretariat

Dokumen

pengelolaan

mendukung

review. Namun sosialisasi peraturan

birokrasi

dan

Utama

di

BSN.

anggaran

terdiri dari: a. Laporan Sosialisasi Peraturan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran b. Laporan Pengelolaan Keuangan c. Laporan

Keuangan

Tahun

(Semester I, Tahunan

2015

Unaudited

dan Audited) Review

dan

pedoman

Sosialisasi

Peraturan PNBP

pelaksanaan

anggaran tetap dilaksanakan.

B. Laporan Pengelolaan Keuangan Kegiatan pengelolaan keuangan tahun

2016

dengan secara

telah

terlaksana

melaksanakan periodik

baik

koordinasi

dengan

seluruh

pengelola anggaran untuk memonitor pelaksanaan

kegiatan

membahas

d. Laporan Pengelolaan PNBP e. Laporan

anggaran sehingga tidak dilakukan

dan

kendala

dalam

pelaksanaan anggaran.

C. Laporan Keuangan Tahun 2015 Laporan

Keuangan

Badan

Nasional

(BSN)

Standardisasi

merupakan laporan yang mencakup

Jumlah dokumen pengelolaan anggaran

seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Utama BSN. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi

Target : 7 dokumen Realisasi : 7 dokumen

Instansi

yang

Capaian : 100%

terkomputerisasi

Capaian indikator kinerja jumlah pengelolaan

anggaran

adalah sebesar 100% yaitu dari target 7

dokumen

yaitu

mulai

dari

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran

dokumen

(SAI)

serangkaian prosedur manual maupun

seluruhnya

dapat

pelaporan operasi

sampai

posisi

dengan

keuangan

keuangan

pada

dan Badan

Standardisasi Nasional. Laporan

Keuangan

Tahun

tercapai.

2015

A. Laporan sosialisasi peraturan dan

data/laporan keuangan satuan kerja

pedoman

pelaksanaan

anggaran Selama perubahan

tahun

2016 tidak

aturan

ada

disusun

BSN

berdasarkan

BSN. Laporan Keuangan BSN tahun 2015 yang dinilai pada tahun 2016 oleh auditor BPK mendapat opini WDP.

pelaksanaan


34

terutama terkait dengan nomenklatur jenis layanan dan perubahan besaran tarif. Draft PP PNBP yang baru tersebut telah melalui pembahasan di tingkat Panitia Antar Kementerian (PAK) dan Harmonisasi

yang

pewakilan

dari

Keuangan,

Gambar III.12 Laporan Keuangan BSN Tahun 2015 Audited

Laporan

pengelolaan

oleh

Kementerian

Kementerian

Setneg,

Kementerian

Kumham,

Kemenristekdikti,

dan

terkait lainnya.

Saat ini draft PP

tersebut

tengah

penyelesaian

akhir

BSN,

kementerian

diproses di

untuk

Kementerian

Keuangan untuk selanjutnya diajukan ke

D. Laporan Pengelolaan PNBP

dihadiri

Kementerian

Setneg

agar

ditetapkan oleh Presiden. PNBP

adalah laporan yang berisi informasi mengenai

penerimaan

dan

penggunaan PNBP BSN. Laporan ini disusun setiap bulan dan triwulan. Laporan Pengelolaan PNBP Triwulan diserahkan Anggaran

ke

Direktorat

Kementerian

Jenderal Keuangan.

Laporan Pengelolaan PNBP bulanan diserahkan

ke

masing-masin

pusat

layanan PNBP BSN.

E. Laporan

Reviu

dan

Gambar III.13 Pembahasan Draft RPP PNBP

Sosialisasi

Peraturan PNBP

Sosialisasi

Pada tahun 2016, BSN mengajukan

Peraturan

dilaksanakan

di

Bandung

PNBP pada

revisi atas PP Penerimaan Negara

tanggal 9 Agustus 2016. Sosialisasi

Bukan

Peraturan

Pajak

(PNBP)

kepada

PNBP

menjelaskan

Kementerian Keuangan yang selama

mengenai Rancangan PP Tentang

ini menggunakan PP No. 62 Tahun

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan

2017.

Negara

Pertimbangannya

adalah

Bukan

Pajak

BSN.

Review

karena PP yang lama telah berlaku

Peraturan

selama

serta

Peraturan Kepala No. 12 Tahun 2016

peningkatan

tentang Standar Operasional Prosedur

8

(delapan)

mempertimbangkan

tahun,

mutu layanan dan perkembangan

BSN

dilakukan

atas

Penerimaan Negara Bukan Pajak BSN.

tuntutan layanan dari masyarakat di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Revisi yang dilakukan


35

Gambar III.14 Sosialisasi RPP PNBP Jenis dan Tarif

11. Persentase realisasi anggaran BSN Badan

dibandingkan dengan tahun 2015.

Standardisasi Nasional mendapatkan

Dimana pada Tahun 2015 persentase

pagu

realisasi

Pada

tahun

2016

anggaran

126.178.139.000,-.

sebesar Pagu

Rp

tersebut

95,5%

anggaran dari

total

BSN

mencapai

pagu

anggaran

dikelola oleh 5 (lima) orang Pejabat

sebesar Rp.164.811.970.000,-. Artinya

Pembuat

terdapat penurunan sebesar 0,54%

Komitmen

(PPK)

yang

pengelolaannya dibagi dalam tiap-

dari sisi persentase realisasi anggaran.

tiap unit eselon I (kecuali Deputi Bidang

Penelitian

dan

Kerjasama

Standardisasi yang memiliki 2 (dua) orang PPK). Dalam pelaksanaannya

Realisasi anggaran BSN

BSN telah merealisasikan anggaran sebesar

Rp.119.816.128.032,-

atau Target : >95% Realisasi : 94,96%

sebesar 94,96%. Dalam hal ini terjadi kenaikan persentase

realisasi

anggaran

jika

Capaian : 99,96%

12. Frekuensi perputaran Uang Persediaan dalam setahun Nasional

Persediaan ini berbeda dari tiap BPP,

memiliki satu Satker yang dikelola oleh

namun secara rata-rata mencapai 15

satu orang Bendahara Pengeluaran

kali selama tahun 2016. Sehingga

dengan

orang

persentase

Pembantu

perputaran

Badan

Standardisasi

dibantu

Bendahara (BPP).

oleh

Pengeluaran

Frekuensi

5

perputaran

Uang

realisasi uang

frekuensi

persediaan

mencapai 136% dari target 11 kali.


36

ini

Dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi penurunan perputaran uang persediaan. Pada tahun 2015 ratarata

frekuensi

perputaran

uang

persediaan sebanyak 16 kali. Terjadi

Frekuensi perputaran uang persediaan dalam setahun

penurunan sebesar rata-rata 1 kali

Target : 11 kali Realisasi : 15 kali

(6%) dibanding tahun 2016. Hal ini disebabkan

karena

adanya

Capaian : 136%

pemotongan anggaran pada tahun anggaran 2016.

13. Persentase Rekonsiliasi ke KPPN yang sesuai dan tepat waktu Jakarta IV melalui aplikasi e-rekon. Aplikasi ini baru mulai digunakan pada Persentase rekonsiliasi ke KPPN yang sesuai dan tepat waktu

bulan

Mei

aplikasi

2016.

ini

Dengan

adanya

memudahkan

proses

rekonsiliasi yang selama ini dilakukan Target : 100% Realisasi : 100%

secara manual. BSN telah melakukan Rekonsiliasi

Capaian : 100%

Pendapatan Belanja Negara setiap

Batas

waktu

Pendapatan

Belanja

tanggal

10

Rekonsiliasi Negara

setiap

bulannya

tepat

yaitu

target

persentase

bulannya.

dapat

tercapai

waktu.

Sehingga

rekonsiliasi di

100%

tahun

2016.

Rekonsiliasi ini dilakukan dengan KPPN

14. Persentase Laporan Pertanggungjawaban bendahara tepat waktu Laporan

Pertanggunjawaban

Oleh karena itu, target persentase

bendahara harus diserahkan ke KPPN

Laporan

Jakarta IV setiap tanggal 10 tiap

bendahara tepat waktu sebesar 100%

bulannya. Selama tahun 2016 Laporan

dapat tercapai pada tahun 2016.

Pertanggungjawaban diserahkan

tepat

ini

waktu

dapat sehingga

tidak terjadi keterlambatan. Umumnya Laporan

Pertanggungjawaban

Pertanggunjawaban

Persentase laporan pertanggungjawaban bendahara tepat waktu

Bendahara diserahkan ke KPPN pada minggu pertama bulan berikutnya.


Capaian : 100%


37

15. Persentase realisasi target penerimaan PNBP Penyusunan

Target

Penerimaan

Pada

tahun

2016 target

PNBP

Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan

Badan Standardisasi Nasional sebesar

setiap awal tahun sesuai surat edaran

Rp

permintaan

penerimaan

dari

Kementerian

14.115.808.000,-. PNBP

Pencapaian mencapai

18.618.127.862,-

Pagu

PNBP

mencapai 132%. Hal ini merupakan

merupakan hasil perhitungan atau

pencapaian yang melampaui target

penetapan PNBP yang diperkirakan

sebesar 100%.

Sementara.

Target

dengan

Rp

Keuangan untuk Pagu Indikatif dan

persentase

akan diterima 1 (satu) tahun yang akan

datang

oleh

setiap

Kementerian/Lembaga (K/L). Kementerian menyiapkan digunakan

Keuangan

aplikasi BSN

telah

TRPNBP

dalam

Persentase realisasi target penerimaan PNBP

untuk

menginput Target : 100% Realisasi : 132%

usulan target PNBP yang selanjutnya disampaikan

kepada

DJA

Kementerian

Keuangan

–

Capaian : 132%

bersama

dengan proposal target dan pagu PNBP BSN.

SASARAN 4

Terselenggaranya Pengelolaan Tata Usaha dan Rumah tangga


Indikator Kinerja 16. Jumlah dokumen tata usaha dan rumah tangga

Target

Realiasi

3 dokumen

3 dokumen

Capaian %

100%

Realisasi 2015


3 dokumen

0

16. Jumlah dokumen tata usaha dan rumah tangga Indikator kinerja untuk mengukur terselenggaranya

pengelolaan

tata

usaha dan rumah tangga terdiri dari 1

Jumlah dokumen tata usaha dan rumah tangga

(satu) indikator kinerja yaitu Jumlah dokumen

tata

usaha

dan

rumah

tangga dengan capaian kinerja 100%, yaitu dari target 3 dokumen telah

Target : 3 dokumen Realisasi : 3 dokumen

Capaian : 100%

tercapai 3 dokumen.


38

A. Laporan pelaksanaan tata usaha kearsipan dan pimpinan Sebagai

instansi

yang

memiliki

Pengelolaan

perjalanan

dinas

pimpinan

dalam

tugas pokok mengembangkan dan

sebagai

membina kegiatan standardisasi di

menghadiri rapat dan acara resmi

Indonesia,

harus

serta kunjungan kedinasan di dalam

berhubungan dengan berbagai pihak

dan luar negeri juga merupakan salah

yang

satu tugas yang dilaksanakan oleh

BSN

sudah

terkait.

terciptanya

Guna

pasti

mendukung

pengelolaan

yang

agenda

bagian TURT. Perjalanan dinas dalam

akuntable dalam proses pelaksanaan

negeri

tugas dan fungsinya, dilakukan melalui

dilaksanakan sebanyak 97 kali dengan

komunikasi

realisasi

resmi

menyurat.

atau

surat

Pengelolaan

–

pimpinan anggaran

yang

telah

sebesar

Rp.

tata

453.236.971. Untuk perjalanan dinas

persuratan dilakukan oleh bagian tata

luar negeri pimpinan sebanyak 97 kali

usaha rumah tangga (TURT) yang

dengan jumlah 170 delegasi Republik

memiliki tugas dalam melaksanakan

Indonesia,

tata usaha kearsipan dan pimpinan.

realisasi

Dalam

rangka

kompetensi

dan

peningkatan profesionalisme

dengan anggaran

740.485.475.

Adapun

pencapaian sebesar

Rp.

pengelolaan

perjalanan dinas luar negeri pimpinan

sebagai

meliputi pengurusan surat ijin Sekretaris

personil yang berhubungan langsung

Negara, exit permit yang digunakan

dalam

tata

dalam pengurusan paspor dan visa

persuratan di BSN, Bagian TURT telah

negara yang dituju. Beberapa negara

melaksanakan

Bimbingan

Teknis

yang dituju diantaranya 34 negara di

Kompetensi

Sekretaris

yang

Benua Eropa, 55 negara Benua Asia, 7

sekretaris

dan alur

arsiparis

pengelolaan

dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 23

negara di Benua Amerika.

Desember 2016 dengan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

selaku

kearsipan

instansi

nasional

pembina dan

pakar

komunikasi perguruan tinggi London School of Public Relation (LSPR).

III.11 Rincian Perjalanan Dinas Luar Gambar III.15 Pelaksanaan Kegiatan tata usaha kearsipan dan pimpinan


39

egeri B. Laporan Pelaksanaan Rumah Tangga Sebagai salah satu bagian dalam Biro

PKT

yang

mempunyai

tugas

Pengadaan

Barang

Pemerintah

sebagaimana

dan

Jasa telah

memberikan pelayanan teknis dan

beberapa kali diubah terakhir dengan

administratif kepada seluruh pegawai

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun

BSN untuk menunjang pelaksanaan

2012 tentang Perubahan Kedua Atas

tugas dan fungsi masing-masing unit

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

kerja. Layanan pelaksanaan rumah

2010

tangga

Barang/Jasa

Pemerintah,

BSN

operasional tata usaha perkantoran,

berkewajiban

membentuk

Unit

operasional unit layanan pengadaan

Layanan Pengadaaan (ULP). Kegiatan

(ULP).

operasional

diantaranya

meliputi

Dukungan operasional tata usaha perkantoran yang dilakukan seperti alat tulis

kantor, sewa

kendaraan

operasional dan pimpinan, sewa AC standing,

sewa

mendukung

gudang

serta

penyelenggaraan

Seminar Nasional Bulan Mutu Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 16

tentang

Pengadaan

ULP

BSN

yang

dilaksanakan pada tahun 2016 melalui Bimbingan Teknis E-Purchasing dan Sirup pada tanggal 27 Juli 2016 dan Bimbingan Teknis Evaluasi Pemilihan Penyedia dan Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 2 Desember 2016.

November 2016. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor

54

tahun

2010

tentang

C. Laporan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Merupakan usaha

dan

menyediakan keperluan

tugas

bagian

rumah

tangga

data

pegawai

pembayaran

tunjangan

pegawai

dilakukan

gaji BSN

setiap

tata untuk

telepon, listrik, dan jaringan internet, pembayaran

jasa

tenaga

untk

outsourching yang berada di gedung

dan

1 BPPT dan gedung Menara Thamrin.

yang

bulannya.

Selain

itu

juga

digunakan

dalam

pemeliharaan peralatan kantor dan

Pencapaian realisasi anggaran untuk

kendaraan

pembayarann

pemeliharaan gedung dan bangunan

pada

tahun

gaji

dan

2016

tunjangan

sebesar

Rp.

44.290.149.917.

keperluan yang

diantaranya

operasional

diperuntukan sehari-hari

rutin

telah

Di

selesai

tahun

2016

dilaksanakan

berupa renovasi toilet pada gedung 1

Penyelenggaraan perkantoran

yang

dinas.

untuk

perkantoran

untuk

dibayarkan

biaya

langganan

BPPT lantai 10 – 14,

renovasi ruang

rapat lantai 9 gedung 1 BPPT, dan juga perbaikan pada pendingin ruangan (AC) gedung 1 BPPT lantai 9 – 14.


40

Gambar III.16 Renovasi toilet, ruang rapat dan rumah dinas

SASARAN

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana BSN

5


Indikator Kinerja 17. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN 18. Persentase pembangunan dan ketersediaan fasilitas Lab.Acuan (perencanaan, pembangunan, penyediaan fasilitas laboratorium) 19. Persentase penyelesaian paket pekerjaan yang di lelang Indikator terpenuhinya

kinerja

untuk

kebutuhan

Target

Realiasi

Capaian %

100%

100%

100%

100%

0

40%

0%

0%

0%

0

100%

100%

100%

100%

0

mengukur

sarana

dan

laboratorium); lelang.

kinerja

indikator

Persentase

pemenuhan

dan

Persentase

penyelesaian paket pekerjaan yang di

prasarana BSN terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu


Realisasi 2015

Capaian kinerja

kinerja

untuk

tersebut

ketiga

rata-rata

kebutuhan sarana dan prasarana untuk

capaian sebesar 67%. Dari ketiga indikator

pelaksanaan

kinerja

tugas

BSN;

Persentase

tersebut

satu

capaiannya

Lab.Acuan

pembangunan dan ketersediaan fasilitas

pembangunan,

penyediaan

fasilitas

Laboratorium

yaitu

kinerja

pembangunan dan ketersediaan fasilitas (perencanaan,

0%

indikator

Acuan

persentase

(perencanaan,


41

pembangunan, laboratorium)

penyediaan

fasilitas

dikarenakan

pembangunan

anggaran

laboratorium

tersebut

terkena

pemotongan

anggaran

oleh

Pemerintah. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 5.

17. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN fasilitas

3. Peralatan dan fasilitas perkantoran

perkantoran dalam menjalankan tugas

Perlunya

sebanyak 120 unit meliputi lemari

rutin BSN dalam kualitas dan kuantitas

kayu, kursi roda, kursi besi, furniture

yang

ruang rapat, furniture ruang kerja,

baik,

dukungan

sehingga

diperlukan

dukungan sarana dan prasarana dalam peningkatan

kualitas

dan

serta

furniture ruang tamu. Dari

anggaran

tersebut

pelayanan prima. Pada tahun 2016, BSN

penyediaan

sarana

telah mengalokasi anggaran sebesar Rp.

perkantoran

sesuai

4.405.196.000 untuk peningkatan sarana

mencapai realisasi

dan

atau dengan pencapaian 100% meliputi

prasarana

fisik

dengan

target

dan

target

prasarana

kebutuhan

telah

sebanyak 178 unit

tersedianya 178 unit terdiri dari:

12 unit kendaraan dinas operasional

1. Kendaraan dinas operasional roda

roda

empat sebanyak 12 unit

empat,

46

unit

perangkat

pengolahan data dan informasi dan 120 unit peralatan fasilitas perkantoran.

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN


2. Perangkat pengolahan data dan

Capaian : 100%

informasi sebanyak 46 unit meliputi printer,

LCD,

switch

hub,

voice

recorder, AC.

18. Persentase pembangunan dan ketersediaan fasilitas Lab.Acuan (perencanaan, pembangunan, penyediaan fasilitas laboratorium) Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai

Lembaga

Pemerintah

Non

Laboratorium

Acuan

Metrologi

yang

berada di kawasan PUSPITEK Serpong,

Kementerian (LPNK) yang bertugas dan

Tangerang.

bertanggung

bidang

laboratorium SNSU diantaranya untuk

standardisasi dan penilaian kesesuaian

menghadapi globalisasi, termasuk MEA,

merencanakan

negara-negara anggota ASEAN telah

jawab untuk

di

membangun

Urgensi

dibangunnya


42

mengembangkan

National

Metrology

Pada

tahun

2016

BSN

Institute yang terintegrasi dan mencakup

mengalokasikan

seluruh jenis besaran yang dibutuhkan

Rp.100.000.000.000,-

oleh sektor produksi nasionalnya dan

pembangunan

konstruksi

belum

laboratorium

yang

Satuan

tersedianya Ukuran

kebenarannya

Standar

(SNSU) sesuai

Nasional

yang

diakui

anggaran

SNSU

telah sebesar untuk fisik

merupakan

lanjutan dari tahapan perencanaan di

persyaratan

tahun

internasional.

2015

sebesar

dengan

kebijakan

pada

Persentase pembangunan dan ketersediaan fasilitas laboratorium acuan

dengan

kinerja

tahun

pembangunan

target

40%.

indikator

Sehubungan

efisiensi 2016,

anggaran rencana

konstruksi

fisik

laboratorium SNSU ditunda, sehingga kelanjutan

pembangunannya

akan

ditinjau kembali prosesnya pada tahun Target : 40% Realisasi : 0%

2017 dan capaian indikator kinerja tidak tercapai atau 0%.

Capaian : 0%

Gambar III.17 Rencana Gedung Laboratorium SNSU


43

19.

pelaksanaan

Persentase

penyelesaian yang

di

Presiden

barang/jasa berkewajiban melakukan

paket

pekerjaan

lelangDalam

menjalankan

amanat

Nomor

54

pengadaan

rangka Peraturan

tahun

2010

pengadaan prinsip

yang

efisien,

menerapkan

efektif,

transparan,

terbuka dan akuntabel. Rencana

paket

lelang

tentang Pengadaan Barang dan Jasa

pengadaan barang dan jasa pada

Pemerintah

tahun 2016 di lingkungan BSN terdiri

sebagaimana

beberapa

kali

diubah

telah terakhir

dari

14

(empat

belas)

paket

dengan Peraturan Presiden Nomor 70

pekerjaan dengan alokasi anggaran

Tahun

Perubahan

sebesar Rp. 18.335.444.000. Dengan

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor

kebijakan efisiensi anggaran, 3 (tiga)

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

paket pekerjaan lelang dibatalkan

Barang/Jasa Pemerintah, dan Inpres

dan 11 (sebelas) paket pekerjaan

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi

lelang

Pencegahan

dengan

2012

Korupsi,

tentang

dan

maka

Pemberantasan

BSN

melalui

Unit

telah

diselesaikan

presentase

atau

pencapaian

sebesar 100%

Layanan Pengadaan (ULP) dalam

Persentase penyelesaian paket pekerjaan yang dilelang


Capaian : 100%

Gambar III.18 Paket Lelang BSN 2016

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVES SASARAN 6

Meningkatnya Kinerja Sistem Pengelolaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, tata Kelola dan Organisasi PKT yang profesional

2016| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN

44


Indikator Kinerja 20. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PKT yang meningkat kompetensinya 21. Realisasi anggaran PKT 22. Jumlah e-governnance yang mendukung tata kelola PKT

Target

Realiasi

Capaian %

100%

100%

100%

-

0

> 95%

97,02%

100%

95,9%

1,12%

4 Aplikasi

4 Aplikasi

100%

2 Aplikasi

2 Aplikasi

Indikator kinerja untuk mengukur meningkatnya


Realisasi 2015

kinerja

sistem

meningkat

kompetensinya;

anggaran

PKT;

dan

Realisasi

Jumlah

e-

pengelolaan anggaran, sumber daya

governnance yang mendukung tata

manusia, tata kelola dan organisasi PKT

kelola

yang profesional terdiri dari 3 (tiga)

ketiga indikator kinerja tersebut adalah

indikator

100%.

kinerja

yaitu

Persentase

Aparatur Sipil Negara (ASN) PKT yang

PKT.

Capaian

Berikut

kinerja

disampaikan

untuk rincian

capaian indikator kinerja sasaran 6.

20. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PKT yang meningkat kompetensinya Dorongan kompetensi

peningkatan ini

didasarkan

adalah 100%, ini berarti setiap personil

pada

di Biro PKT rata-rata telah satu kali

tantangan yang dihadapi saat ini di

dalam tahun 2016 mengikuti kegiatan

bidang

untuk meningkat kompetensi baik yang

globalisasi,

kompleksitas kemajuan

kompetisi,

pekerjaan,

teknologi

informasi

serta

menunjang

dan

menambah

tusi

maupun

pengetahuan

lainnya.

digital. Jika pegawai Aparatur Sipil

Kegiatan

Negara

yang telah diikuti oleh personil di Biro

(ASN)

menghadapi

saat

ini

tantangan

tidak

siap

tersebut,

PKT

ada

peningkatan

yang

yang

berupa

kompetensi pelatihan,

maka daya saing ASN tersebut akan

sosialisasi, workshop, dan sejenisnya.

jauh ketinggalan.

Kegiatan

Pada

tahun

menetapkan persentase

2016

indikator ASN

yang

Biro

PKT

kinerja meningkat

kompetensinya dengan target sebesar 100%, Capaian indikator kinerja ini

peningkatan

kompetensi

yang telah diikuti personil Biro PKT sebagai berikut : Bagian Perencanaan dan Program a. Diklat

Jabatan

Fungsional

Perencanan (JFP) Tingkat Muda

pada Biro PKT pada tahun 2016 ini


45

b. Workshop

berpikir

sistem

untuk

d.

dan

Pembayaran

perencanaan, kajian strategis dan

TagihanPembukuan

desain kebijakan

Pertanggungjawaban Bendahara

c. Forum

diskusi

nasional

(FDN)

perencana 2016 d. Seminar Nasional : Penerapan SNI ISO

31000

sebagai

Manajemen upaya

Risiko

membangun

kepercayaan public e. SNI ISO 9001 : 2015 (Introduction Quality Managemen System) Sistem

e.

Aplikasi Bendahara Pengeluaran

f.

Pengelolaan Keuangan Negara

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga a.

Bimbingan

Teknis

Pengadaan

Barang/Jasa b.

Sosialisai

Tertib

Berlalu

Lintas

Menuju Indonesia Tertib Bersatu Keselamatan Nomor Satu

Penerimaan

dan

c.

Pengeluaran Negara

Sosialisasi

Sistem

Informasi

Kearsipan Nasional

b.

Pengelolaan Uang Persediaan

c.

Perpajakan Pengeluaran

dan

Pengeluaran

Bagian Keuangan a.

Pengujian

Bendahara

d.

Workshop Kompetensi

Peningkatan Sekretaris

di

Lingkungan BSN

Gambar III.19 Sertifikat Pelatihan dan Kegiatan Peningkatan Kompetensi


46

20.

Realisasi anggaran PKT

Dalam

rangka

pelaksanaan pada

mendukung

tugas

Tahun

dan

fungsinya,

2016,

Bagian

Perencanaan dan Program-Biro PKT didukung

oleh

bersumber

dari

anggaran

yang

Daftar

Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016. Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA084.01.1.613104/2016

tanggal

7

Desember 2016, pagu anggaran Biro PKT setelah beberapa kali mengalami perubahan

adalah

sebesar

atau sebesar 97.02%, berarti capaian kinerja adalah sebesar 100% dari yang ditargetkan yaitu >95%. Sebagai upaya untuk

terus

pada

perbaikan

tahun

diharapkan

anggaran

2017

pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis

dan

dilakukan

memungkinkan

lebih

awal

untuk dapat

dilaksanakan maksimal pada triwulan III sehingga pada triwulan IV telah dapat dilakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan.

Rp.76.636.220.000,-.

Pagu dan realisasi anggaran Biro PKT

Realisasi anggaran Biro PKT Tahun 2016

Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di

adalah

bawah ini.

sebesar

Rp.74.353.138.294,-

Tabel III.12 Realisasi Anggaran Biro PKT TA. 2016 No

2016 (dalam rupiah) Pagu Realisasi

Uraian

%

1 2

Bagian Perencanaan dan Program Bagian Keuangan

3.873.282.000 2.056.272.000

3.709.233.652 2.038.698.374

95,8% 99,2%

3

Bagian Tata Usaha

70.706.666.000

69.885.438.022

98,8%

76.636.220.000

74.353.138.294

97,02%

Jumlah

Gambar III.20 Grafik Realisasi Anggaran Biro PKT


47

21.

Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola PKT

Dalam rangka mendukung tata kelola perencanaan, keuangan, dan fasilitas

PKT pada tahun 2016 ini telah tercapai 100% dari target 4 Aplikasi.

sarana prasarana, sampai tahun 2016

Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan

Biro

dan Pelaporan (SIPP) dipergunakan

PKT

telah

mengembangkan

4

Aplikasi yaitu Aplikasi Sistem Informasi

untuk

Perencanaan dan Pelaporan (SIPP),

mempermudah

Aplikasi Sistem informasi Pelaksanaan

penganggaran

Kegiatan dan

(SIPAKAR),

seluruh Unit Kerja di BSN. Pada tahun

Aplikasi Kantaya, dan Aplikasi Tata

2016 Aplikasi SIPP telah digunakan

Naskah

untuk penyusunan laporan bulanan,

Anggaran

Dinas

Elektronik

(TNDE).

Sehingga capaian indikator kinerja Biro

mempercepat integrase dan

dan data

pelaporan

di

triwulanan, dan PP 39.

Gambar III.21 Tampilan Aplikasi SIPP Aplikasi SIPAKAR ini merupakan sebuah

pelaksana kegiatan dan disetujui oleh

sistem yang dimulai dari pengajuan

esselon 2 sebagai penanggung jawab

kebutuhan

dengan

kegiatan, usulan kebutuhan dana ini

realisasi

diproses di bagian keuangan secara

dana

sampai

pertanggungjawaban

anggaran. Pengajuan kebutuhan dana dibuat

oleh

esselon

3

web base application.

sebagai


48

Gambar III.22 Tampilan Aplikasi SIPAKAR Aplikasi Kantaya merupakan aplikasi

dengan tujuan terciptanya tata kelola

yang digunakan dalam pemesanan

yang baik pada Biro PKT sebagai

ruang rapat yang ada di lingkungan

penanggung

BSN.

sarana dan prasarana.

Aplikasi

tersebut

dibangun

jawab

penggunaan

Gambar III.23 Tampilan Aplikasi Kantaya


49

Aplikasi Tata naskah dinas elektronik

media dalam disposisi surat, pencatat

(TNDE)

surat masuk dan keluar dan juga

merupakan

dibangun

sebagai

persuratan

di

Penggunaan

aplikasi

aplikasi sistem

yang dalam

lingkungan ditujukan

sebagai

penyimpanan elektonik,

arsip

BSN.

bentuk

dari

memudahkan dalam pencarian.

dalam

sehingga

Kepala BSN hingga eselon IV sebagai

Gambar III.24 Tampilan Aplikasi TNDE


50

BAB IV

L

PENUTUP

aporan

Kinerja

Perencanaan,

Biro

Keuangan

dan Tata Usaha (Biro PKT) Tahun

2015

menyajikan

pertanggungjawaban

dan

pencapaian kinerja Biro PKT Tahun 2015 dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. capaian kinerja kegiatan Biro PKT Tahun 2015, sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan kinerja

diselesaikan

dari

Terlaksananya

telah target

dapat yang

seluruh

kegiatan di Biro PKT sangat mendukung pelaksanaan kegiatan teknis lingkup Badan Standardisasi Nasional, sesuai tugas fungsi Biro PKT sebagai fasilitasi dan

koordinasi

lingkup

Badan

Standardisasi Nasional. Walaupun

Berdasarkan hasil pengukuran

indikator

ditetapkan.

demikian,

masih

ditemukan berbagai kelemahan dan sebagian memenuhi dijadikan kegiatan

kegiatan target. input Biro

PKT

yang Hal

untuk di

ini

belum akan

perbaikan tahun-tahun

berikutnya.


51

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA BIRO PKT TAHUN 2015


52


53


54

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN DAN TATA USAHA - BSN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Recommend Documents