Nomor
EEil'i)
Term of
Reference
Dok :
Revisi I
:
F-8-3-1 0
iang;af ferOit:
Halaman :
'l dari 6
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE DOKUMEN PENGETOTAAN KEUANGAN KEGIATAN TA 2016
Kementerian/Lembaga Unit Kerja Program Hasil (Outcome)
Badan Standardisasi Nasional Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN Tercapainya Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran yang Akuntabel, SDM yang Profesional dan Organisasi yang
Efektif Kegiatan
lndikator Kinerja Kegiatan Jenis Keluaran loutputl
Volume Keluatan Satuan Ukuran Jenis Keluaran A Latar
Belakang
Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Dokumen Pengelolaan Keuangan Mereviu Peraturan, Pedoman dan Sosialisasi Mengelola Keuangan Menyusun Laporan Keuangan Badan Standardisasi Nasional Mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mereviu dan melakukan sosialisasi peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5 (lima) Dokumen Dokumen
-
:
'1. Dasat Hukum
Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Rl Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 9 menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.
Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah salah satu Kementerian Negarar/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran dan Neraca. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 965/85N-l/HK.35/05/2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan standardisasi Nasional
menyatakan bahwa Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana, pengelolaan keuangan, urusan tata usaha dan urusan rumah tangga serta pengelolaan barang/kekayaan milik negara.
GambaranUmum Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro PKT) menyelenggarakan salah satu fungsi yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan di BSN.
Dari tugas dan fungsi Biro PKT tersebut selanjutnya Bagian Keuangan Biro pKT ditugaskan untuk
melaksanakan urusan administrasi keuangan dan administrasi pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan.
Dalam rangka melaksanakan tugas di bidang administrasi keuangan, Biro PKT melaksanakan mulai dari penyusunan DIPA BSN, pengelolaan anggaran, hingga penyusunan Laporan Keuangan BSN sebagai akuntabilitas pelaksanaan anggaran.
Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan, Biro PKT mengacu pada PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah dan PMK Nomor 171|PMK.O52O07 tentang Sistem Akuntansi lnstansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, serta Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER 51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
Selain melaksanakan urusan administrasi keuangan, Biro PKT juga melaksanakan administrasi pendapatan untuk mendukung pusat-pusat di lingkungan BSN dalam melaksanakan layanan jasa yang penerimaannya masuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Untuk mengingkatkan penatausahaan penerimaan, Biro PKT perlu lebih mengefektifkan koordinasi dengan Pusat Layanan di BSN terutama dalam penetapan target PNBP, meningkatkan pengetahuan tentang aturan pengelolaan PNBP, serta memperbaiki sistem/prosedur terkait sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas pelaporan pendapatan. Kegiatan ini akan menghasilkan:
1) 2) 3) 4) 5)
Laporan Review dan Sosialisasi Peraturan Keuangan Laporan Pengelolaan Keuangan Laporan Keuangan Laporan Pengelolaan PNBP Laporan Review dan Sosialisasi Peraturan PNBP
B PENERIMA MANFAAT
:
Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah seluruh PusauBiro/lnspektorat di lingkungan Badan Standardisasi Nasional serta perusahaan/instansi/lembaga/personal di luar BSN sebagai Pengguna Layanan PNBP terkait administrasi penerimaan pendapatan.
C
STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1.
:
Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola
2.
Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Dalam menghasilkan 5 dokumen, yaitu Laporan Review dan Sosialisasi Peraturan, Laporan Pengelolaan Keuangan, Laporan Keuangan, Laporan pengelolaan PNBP, dan Laporan Review dan Sosialisasi Peraturan PNBP, dimana masing-masing keluaran dilakukan melalui komponen sbb:
1)
Mereviu Peraturan, Pedoman dan Sosialisasi Dalam pengelolaan anggaran tidak terlepas dari peraturan-peraturan pelaksanaan anggaran yang ditetapkan khususnya oleh Kementerian Keuangan. Agar dalam pelaksanaan anggaran taat azas dan taat aturan maka perlu adanya pemahaman yang sama terhadap interpretasi peraturan tersebut. Oleh karena itu diperlukan review dan sosialisasi peraturan yang akan
dilakukan kurang lebih
5 kali dengan
peserta kurang lebih 50
orang untuk
mencapai
pengelolaan anggaran yang tertib admlnistrasi.
Pemahaman tentang peraturan keuangan ini dilakukan dalam bentuk forum rapat, diskusi dan sosialisasi dengan mendatangkan narasumber yang kompeten. Segala permasalahan dan persoalan terkait dengan peraturan pengelolaan anggaran yang dihadapi dapat disampaikan dalam forum ini.
2l
Mengelola Keuangan Untuk menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel perlu didukung adanya Sistem dan mekanisme dan pelaksanaan anggaran yang menjadi panduan bagi pengelola anggaran dan penanggung .iawab dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu guna pelaksanaan operasional anggaran diperlukan bahan pendukung tercetak yang akan buat dan diadakan setiap triwulan.
Dalam rangka melaksanakan supervisi pelaksanaan anggran untuk kegiatan BSN di beberapa kota menyesuaikan dengan agenda kegiatan unit kerja yang akan dilkasankan ditahun 2016.
Dalam rangka menindak lanjuti hasil temuan BPK akan dilakukan pertemuan dengan pengelola anggaran dan memberikan refreshment terhadap aturan pelakasanaan anggaran dengan peserta kurang lebih 40 orang.
3)
Menyusun Laporan Keuangan Badan Standardisasi Nasional Sebagai hasil akhir dari penyelenggaraan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk melaksanakan Sistem Akuntansi lnstansi (SAl), BSN membentuk Unit Akuntansi Keuangan di tingkat satker yaitu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). UAKPA menyampaikan secara bulanan ke KPPN berupa LRA, Neraca dan ADK termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan dalam rangka melakukan rekonsiliasi data. Rekonsiliasi dilakukan sebagai proses pencocokan data transaksi keuangan yang sebelumnya telah diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen satker yang sama. Setiap tahun BSN menyusun 4 (empat) jenis laporan keuangan, yaitu laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan.
4)
Mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penyusunan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan setiap awal tahun sesuai surat edaran permintaan dari Kementerian Keuangan untuk Pagu lndikatif dan Pagu
Sementara. Target PNBP merupakan hasil perhitungan atau penetapan PNBP yang
diperkirakan akan diterima 1 (satu) tahun yang akan datang oleh setiap Kementerian/Lembaga (l(/L). Usulan Target PNBP diinput dengan Aplikasi TRPNBP yang selanjutnya disampaikan kepada DJA Target dan Pagu PNBP BSN.
-
Kementerian Keuangan bersama dengan proposal
Pelaksanaan rekonsiliasi yang dilaksanakan dengan menyamakan data antara pembukuan
Bendahara Penerimaan dengan catatan petugas jasa layanan dalam rangka pelaporan yang berbasis akrual yang melibatkan lebih kurang 20 orang dalam 16 kali pertemuan
s)
Mereviu dan melakukan sosialisasi peraturan Penerimaan Negara Bukan pajak ( pNBp)
Pada tahun 2016 akan dilakukan sosialisasi revisi pp Nomor 62 Tahun 2007 kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan pihak terkait akan dilaksanakan di 2 (dua) kota
yaitu Bali dan Jakarta dengan jumlah peserta 40 orang yang mewakili calon
Wajib Bayar. Workshop/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait pNBp dan peraturan perundangan juga dilakukan dalam rangka peningkatan pengembangan SDM dalam bidang pengelolaan PNBP. Review terhadap SOP PNBP disesualkan dengan kondisi dan perkembangan terkini. Sesuai ketentuan dalam PP No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana Kerja dan Laporan Realisasi penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP), ditetapkan bahwa lnstansi Pemerintah wajib menyusun laporan realisasi pNBp dalam lingkungan instansi yang bersangkutan. BSN setiap tahun telah menyusun Laporan PNBP bulanan yang disampaikan ke Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan Laporan pNBp triwulan disampaikan ke Menteri Keuangan.
WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Penyusunan Konsep DIPA, Review Peraturan dan Pedoman Rencana Penqeluaran Bulan ke-
Sub Komponeni Langkah
No. 1.
Review Peraturan Perundang-undangan
2.
Sosialisasi Peraturan
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
I
9
10
11
12
11
12
11
12
11
12
11
12
2. Pengelolaan Keuangan Rencana Penqeluaran Bulan ke-
Sub Komponen/ Langkah
No.
4
5
6
7
8
9
10
Pengelolaan Administrasi Kegiatan dan Anggaran Pencetakan, Pengadaan ATK dan
2. 3.
Supervisi Pelaksanaan Anggaran Honorarium Pengelola Anggaran Honor Pengelola Anggaran Honor Penqelola SAI
-
3. Penyusunan Laporan Keuangan
1.
2. 3.
4.
Rencana Penoeluaran Bulan ke-
Sub Komponen/ Langkah
No.
4
5
6
7
8
o
10
Penyusunan laporan keuangan bulanan Penyusunan laporan keuangan Triwulan Penyusunan laporan keuangan Semesteran Penyusunan laporan keuangan Tahunan
2015
-
Unaudited Audited
4. Pengelolaan PNBP No.
Rencana Penqeluaran Bulan ke-
Sub Komponen/ Langkah
2.
Pengelolaan Administrasi PNBP Honorarium Pengelolaan PNBP
3.
Rekonsiliasi Pendapatan
4
5
6
7
8
o
10
I
5. Review dan Sosialisasa Peraturan PNBP No.
Rencana Penqeluaran Bulan ke-
Sub Komponen/ Langkah 1
1.
2.
Review Peraturan PNBP Sosialisasi Peraturan PNBP
EWAKTU PENCAPAIAN OUTGOME : Sekitar bulan Februari sampai Meitahun berikutnya.
2
3
4
5
6
7
8
o
10
IIEI-
F ANGGARAN BIAYA
:
untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan anggaran biaya sebesar Rp 2.716.232.000 (Dua milyar tujuh ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sebagaimana RAB terlampir
l\/enyetujui, Sekretaris Utama
Penanggung Jawab,
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha
Puji Winarni NrP. 196102271985122001
M. Beni Nugraha NtP. 1 9620814'l 989031 001
F ANGGARAN BIAYA
:
Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan anggaran biaya sebesar Rp 2.716.232.000 (Dua milyar tujuh ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sebagaimana RAB terlampir
Menyetujui, Sekretaris Utama
Penanggung Jawab,
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha
PujiWinarni NtP. 196102271 985122001
M. Beni Nugraha \ NtP. 196208'141989031001
A
\
