Bsro BADAN STANDARDISASI NASIONAL PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN

Bsro BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR

12 TAHUN 2011

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang

: a. bahwa untuk memberikan pemahaman yang sama bagi pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan di lingkungan

Badan

Standardisasi

Nasional dalam

mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, tertib administrasi, efisien dan efektif, diperlukan

Pedoman Pengelolaan Anggaran;

b. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala

Badan

Standardisasi

Nasional

tentang

Pedoman Pengelolaan Anggaran Badan Standardisasi Nasional;

Mengingat

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2000

Nomor

199

Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4020); 2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang

Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN NASIONAL

KEPALA TENTANG

BADAN PEDOMAN

STANDARDISASI PENGELOLAAN

ANGGARAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL. Pasal 1. ...

BSISO BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-2-

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, sebagai pedoman yang wajib diacu dalam pengelolaan

anggaran di lingkungan Badan Standardisasi Nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 2

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 08.A/PER/BSN/2/2010 tentang Pedoman

Pengelolaan Anggaran Badan Standardisasi Nasional beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2011 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADl

LAMPIRAN 1.

D:\SK 2011fSK Pedoman Pengelolaan Anggaran 2011 Final doc.doc

BsrO BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3-

LAMPiRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR

: 12Tahun2011

TANGGAL : 19 September 2011

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan

dan

pengelolaan

keuangan

negara,

perlu

diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan

Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah

ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut ke dalam asas-asas umum yang

meliputi

pengelolaan

baik

asas-asas yang telah lama dikenal dalam

keuangan

negara,

seperti

asas

tahunan,

asas

universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain : 1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil; 2. Profesionalitas;

3. Proporsionalitas; 4. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;

5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Pemberlakuan. ...

O;\SK2011£K PettomnnPengel^aanAnggaian 2011 Rrtaldoc.doc

BsiyO BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4-

Pemberlakuan paket perundangan tentang Keuangan Negara seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan di bidang keuangan negara yang berakibat pada terjadinya berbagai penyimpangan melalui perubahan pada sistem pengelolaan keuangan negara termasuk perubahan tata cara perencanaan keuangan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioiial, dan tata cara pembukuannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Penyusunan Rencana Keija dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) merupakan upaya dalam melakukan perubahan tata cara

penganggaran yang berdampak pada jenis pelaksanaan kegiatan dan perubahan dalam pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran sesuai Surat

Edaran

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan

Departemen

Keuangan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Perubahan pengelola kegiatan atau pengelola anggaran menjadi Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai penyelenggara

kegiatan sesuai rencana kerja yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan,

Pejabat Penguji Tagihan, Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dan Unit Akuntansi.

Perubahan. ...

O:\SK

1\Peraturan Pedoman Pengelolaan Anggaran 2Q11 Final doadoe

BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-5-

Perubahan tersebut harus dituangkan dalam perencanaan yang matang sesuai visi dan misi organisasi, sehingga setiap Pusat dan Biro harus memahami arah dan kebijakan keuangan, serta strategi dan

prioritas

yang

pertanggungjawaban

akan

diambil

keuangan

dalam

rangka

sebagaimana

mewujudkan

ditetapkan

dalam

peraturan pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu dalam rangka

menjaga konsistensi terhadap ketentuan yang diberlakukan, maka perlu

dibuat

Pedoman

Pelaksanaan

Anggaran

yang

mengatur

pelaksanaan anggaran khususnya di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Penerapan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan BSN sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan BSN yang terbatas secara efisien.

Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash] untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.

Dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala BSN adalah Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan

dan dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan APBN, Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara (KPPN) melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara secara giral.

Pelaksanaan. ...

DASK 2011\Petaturan Pedoman Peng^olasn Anggaran 2011 Final doe.doc

BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-6-

Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN oleh KPPN selaku kuasa bendahara umum negara, dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Pada awal tahun anggaran Kepala BSN menetapkan para pejabat yang ditunjuk sebagai:

a. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang; b. Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara; c. Pejabat

yang

melakukan

tindakan

yang

mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja; d. Pejabat

yang

bertugas

melakukan

pengujian

dan

perintah

pembayaran;

e. Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan

dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja; f.

Bendahara

Pengeluaran

untuk

melaksanakan

tugas

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian

laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disampaikan berupa

laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pengelolaan. ...

D:\SK 2011\Peratur3n Pedoman Pengelolaan Anggaran 2011 Fmd doc.
BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 7-

Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan,

penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4400); 5. Peraturan

Pemerintah

Nomor

102

Tahun

2000

tentang

Standardisasi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor

199, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4020); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

8.Keputusan.

D;\SK 2011^Pef3turan Pedomafi Pengelolaan Anggaran 2011 Find doc.doc

Bsro BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-8-

8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah; lO.Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan

Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang

Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata

Cara

Penatausahaan

dan

Penyusunan

Pelaporan

Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja;

14. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 170/PMK.05/2010 tentang

Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Keija; 15. Peraturan

Keuangan

Direktur

Jenderal

Nomor

Perbendaharaan

PER-66/PB/2005

Kementerian

tentang

Mekanisme

Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur

Jenderal

Perbendaharaan

tentang

Perubahan

Atas

Nomor

Peraturan

PER-ll/PB/2011

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme

Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 16.Peraturan. ...

O:\SK 2011\Per3tiffan Psdoman Pei^aan Anggvan 2011 Final
BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-9-

16. Peraturan

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan

Kementerian

Keuangan Nomor PER-02/PB/2006 tentang Penetapan Sanksi oleh KPPN Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan; 17. Peraturan

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan

Kementerian

Keuangan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; 18. Peraturan

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan

Kementerian

Keuangan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; 19. Peraturan

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan

Kementerian

Keuangan Nomor 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Acrual pada Laporan Keuangan;

C. Tujuan

Pedoman

Pelaksanaan

Anggaran

ini

bertujuan

memberikan

pemahaman yang sama bagi pengelola keuangan dan pelaksana

kegiatan di lingkungan BSN, sehingga pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib administrasi, eflsien dan efektif. Disamping itu sepanjang demi pencapaian pengelolaan anggaran yang

dimaksud, pedoman ini tidak mengesampingkan praktek-praktek pengelolaan yang baik.

D. Ketentuan Umum

1. Seluruh pelaksanaan kegiatan yang dibebankan pada DIPA BSN harus mengikuti prosedur dan menggunakan dokumen seperti yang

terdapat pada Pedoman Pelaksanaan Anggaran ini;

2.Pelaksanaan. ...

D;\SK ZOlUPeraturan Pedoman Pengelolaan ^ggaran 2011 Final(totdoc

BSK) BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 10 -

2. Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara tertib dengan

mempertimbangkan

efisiensi

anggaran

dan

memenuhi

ikatan/perjanjian yang ditentukan, baik dalam spesifikasi teknis maupun dalam jangka waktu penyelesaian; 3. Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang

berkaitan

dengan surat bukti yang menjadi dasar

pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat

bukti/dokumen pengeluaran; 4. Pembayaran pada dasarnya dilakukan secara langsung melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);

5. Pada keperluan tertentu yang tidak dapat dan atau tidak memungkinkan

dilakukannya

pembayaran

secara

langsung

(menggunakan prosedur SPM-LS), sesuai ketentuan/batasan yang diatur secara khusus, pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan

Uang

Persediaan/Tambahan

Uang

Persediaan

(UP/TUP), melalui penerbitan SPM-UP atau SPM-TUP;

6. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BSN dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan; 7. Sisa Uang Persediaan yang terdapat pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Negara selambat-

lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan melalui Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh KPPN.

BAB 11.

D:\SK 20n\Peraturan Pettonan Pengelolaan Angsafsn 2011 Final doc.doc

BsrO BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 11 -

BAB II

PENGELOLA ANOGARAN

A. Pengelola Anggaran BSN

Pengelola Anggaran di lingkungan BSN terdiri atas: 1. Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang (PB); 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

3. Penanggung Jawab Kegiatan; 4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 5. Pejabat Penerbit SPM;

6. Petugas Penguji Tagihan/Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

7. Atasan Langsung Bendahara Penerimaan; 8. Bendahara Penerimaan;

9. Bendahara Pengeluaran; 10. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);

11. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan; 12. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 13. Unit Akuntansi; 14.Staf KPA;

15. Staf Pengelola.

B. Uraian tugas Pengelola Anggaran BSN:

1. Pengguna Anggaran mempunyai tugas: a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; b. Menunjuk

KPA,

Penanggungjawab

Kegiatan,

Bendahara

Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan; c. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;

d.Menetapkan. ...

DiVSK 201 m>0aturan PeOoman Pengeitfaan Anggm 2011 Rnal doc.(loe

BSN^ BADAN STANDARDISAS! NASIONAL

- 12 -

d. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;

e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluran anggaran belanja;

f.

Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;

g. Menggunakan Barang Milik Negara (BMN); h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan BMN;

i.

Mengawasi pelaksanaan anggaran;

j.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

k. Dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan pada fungsi dibawahnya kecuali butir b, c, dan d. 2. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas;

a. Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Anggaran lainya selain yang telah ditetapkan PA; b. Meneliti dan membahas rencana kegiatan dan penarikan dana

yang diajukan oleh Penanggung Jawab Kegiatan bersama Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro PKT),

Penanggung Jawab kegiatan dan PPK, serta menetapkannya

menjadi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagai alat pengendalian dan dasar acuan pelaksanaan DIPA;

c. Menyampaikan

POK

kepada

Eselon

1, Penangungjawab

Kegiatan/ PPK, dan Kepala Biro PKT (u.p Kepala Bagian Keuangan,

Kepala

Bagian

Perencanaan),

serta

Kepala

Inspektorat;

d. Bersama Bendahara/BPP menentukan Buku Kas Umum, BukuBuku Pembantu yang hams diselenggarakan;

e.Melakukan. ...

D:\SK 201 llPeraturan Pedoman Pengelolaan Anggaran 2011 Final doe.doc

fisnO BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 13-

e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan mengawasi pelaksanaan anggaran satuan kerja;

f.

Berdasarkan POK, membahas keperluan UP dengan seluruh PPK

dengan merujuk pada peraturan yang berlaku, selanjutnya menandatangani SPP-UP yang disiapkan Bendaharawan untuk diajukan pada Pejabat Penerbit SPM;

g. Berdasarkan POK, membahas keperluan TUP dengan seluruh PPK, Penanggungjawab

Kegiatan, dan

mengkoordinasikan

dengan Kepala Biro PKT;

h. Mengawasi, memonitor dan mengevaluasi laporan bulanan

pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana masing-masing PPK terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan POK

bila dipandang perlu selain membahas dengan PPK juga dapat membahasnya dengain Penanggung Jawab Kegiatan untuk dapat menanggulangi permasalahannya;

i. Tugas dan wewenang KPA terkait Pengadaan Barang/Jasa; 1) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;

2) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L;

3) Dalam hal diperlukan, KPA dapat; a) Menetapkan Tim Teknis dan/atau;

b) Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui Sayembara/Kontes;

c) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat;

d) Mengawasi

penyimpanan,

pemeliharaan

seluruh

dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

j.Melakukan. ...

D;tSK 2011\Pe'aUiran fedomai Poigekiisan Anggaran 20t1 Rnal doc.doc

BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 14 -

j.

Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran sekurangkurangnya sekali dalam sebulan. Tugas ini dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Keuangan;

k. Membuat laporan Triwulanan dan Tahunan yang mencakup rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan dan mengungkap hambatan dan tindak lanjut perbaikannya disampaikan kepada PA. Tembusan kepada Eselon I, Kepala Biro PKT dan Kepala Inspektorat.

3. Penanggung Jawab Kegiatan mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana atas anggaran kegiatan yang tersedia dalam DIPA bersama PPK

dan pejabat struktural yang berada dibawahnya; b. Membahas dan meminta persetujuan Eselon I;

c. Menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana yang telah diketahui dan disetujui Eselon I kepada KPA untuk ditetapkan dalam POK;

d. Melaksanakan

kegiatan

dan

penarikan

dana

dengan

berpedoman kepada POK; e. Bersama

PPK

membahas

UP/TUP untuk setiap

dan

merencanakan

kebutuhan

bulannya selanjutnya disampaikan

kepada KPA;

f.

Mengendalikan, memonitor pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana agar tidak menyimpang dari POK, antara lain dengan melakukan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

dengan

melibatkan

PPK,

BPP

dan

pejabat

struktural

dibawahnya yang terkait, sekurang-kurangnya sebulan sekali meliputi capaian pelaksanaan kegiatan dibandingkan POK, hambatan serta solusinya;

[.Membuat. ...

0;£K 2011\Peraluran l^doman Pengslolaan A;iggaran 2011 Rnal doc.iloc

fiSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 15 -

g. Membuat laporan bulanan yang disampaikan kepada KPA meliputi rencana, realisasi pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana, disertai penjelasan apabila terdapat hambatan beserta solusi tindak lanjutnya. Tembusan disampaikan kepada Eselon I yang bersangkutan dan Kepala Inspektorat. 4. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas:

a. Bersama Penanggung jawab Kegiatan dan Pejabat Struktural terkait segera membahas dan menyxisun Rencana Pelaksanaan

Kegiatan dan penarikan Dana atas DIPA yang telah ditetapkan untuk selanjutnya disetujui Eselon I dan diusulkan kedalam POK;

b. Melaksanakan

kegiatan

dan

penarikan

dana

dengan

berpedoman kepada POK;

c. Meneliti

Permohonan Uang Muka Kegiatan (PUM) dari

Penanggung jawab Kegiatan (kesesuaian dengan POK dan ketersediaan anggaran);

d. Memonitor penyelesaian pertanggungjawaban keuangan oleh Staf Pengelola PPK atas setiap pelaksanaan kegiatan; e. Melakukan koordinasi dan evaluasi mingguan pelaksanaan

kegiatan dan penyerapan dana dengan Penanggung jawab Kegiatan;

f.

Meneliti,

menyetujui

dan

mengesahkan

dokumen/bukti

penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan dasar pembukuan oleh BPP dan dasar pengajuan SPPGU/TU dan SPP-LS Bendaharawan serta LPJ-BPP;

g. Melakukan pemeriksaan Kas BPP sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan untuk meneliti kesesuaian antara saldo buku

dan saldo kas, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;

h.Meneliti. ...

D:\SK20tl\Pefaturx1PedomanPengeloi3anAng9xan ^11 Final doc-doc

BsrO BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 16 -

h. Meneliti,

menguji

dan

merekonsiliasi

Laporan

Pertanggungjawaban (LPJ) Bendaharawan BPP yang akan disampaikan kepada Bendaharawan Pengeluaran; i.

Menandatangani

Pakta

Integritas

sebelum

pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa;

j.

Membuat

keputusan/tindakan

dalam

rangka

Pengadaan

Barang/Jasa, antara lain:

1) Melakukan rapat koordinasi dengan ULP mengenai Paket Pengadaan Barang/Jasa; 2) Menetapkan paket-paket pekerjaan baik UP maupun LS; 3) Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis;

4) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak pihak ketiga sesuai ketentuan ysing berlaku; 5) Melakukan

dan

menandatangani

kontrak

Pengadaan

Barang/Jasa;

6) Mengawasi, mengendalikan dan

menerima pelaksanaan

perjanjian/kontrak dengan pihak Penyedia Barang/Jasa; 7) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 8) Melaporkan

pelaksanaan/penyelesaian

Pengadaan

Barang/Jasa kepada KPA;

k. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang terkait belanja modal kepada KPA

dengan Berita Acara

Penyerahan pada akhir tahun anggaran; 1.

Dapat mengusulkan kepada KPA bila dianggap perlu, yaitu: 1) Perubahan paket pekerjaan; dan atau 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

m. Menetapkan Tim Pendukung dan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP, bila dianggap perlu; n.Membuat. ...

O:\SK 201 llPeraturan Pedoman Pengelolaan Anggaraa 2011 Final doc.doc

say) BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 17-

n. Membuat dan/atau membantu menyusun Laporan Bulanan

Capaian Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Dana Bulanan

yang ditandatangani PPK dan diketahui/disetujui Penanggung jawab Kegiatan untuk disampaikan kepada KPA, Eselon I, Kepala Biro PKT, Kepala Inspektorat;

o. Mengevaluasi dan memperbaiki/menanggulangi hambatan yang dihadapi dan/atau mengkoordinasikan dengan pejabat lainnya untuk penyelesaiannya. 5. Pejabat Penerbit SPM mempunyai tugas: a. Meneliti secara

rinci

dokumen

pendukung

SPP

sesuai

ketentuan yang berlaku; b, Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan dalam DIPA untuk

memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;

G. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:

1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat,nomor rekening dan nama baik);

2) Nilai tagihan yang hams dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);

3) Jadwal waktu pembayaran dan atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak;

d. Membuat kartu pengawasan atas SPM yang diterbitkan; e. Menandatangani SPM.

f.

Menyampaikan SPM, Administrasi Data Komputer (ADK) dan dokumen pendukung ke KPPN;

g. Menerima SPM yang dinyatakan sah, selanjutnya disampaikan ke Bendaharawan Pengeluaran dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA); h.Melakukan. ...

O:\SK 2011IPs^ur3nPedomanPefl9e!ol3an Anggaran 2)11 RiKitfoc-doc

BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 18 -

h, Melakukan penatausahaan SPM dan dokumen pendukung. 6. Petugas Penguji Tagihan SPP mempunyai tugas: a. Memeriksa kelengkapan berkas SPP;

b. Mengisi check list kelengkapan berkas SPP; c. Mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP;

d. Menadatangani tanda terima SPP berkenaan; e. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DlPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;

f.

Membukukan SPP yang telah diverifikasi;

g. Menyampaikan SPP dan dokumen pendukung yang telah diverifikasi kepada pejabat penerbit SPM;

h. Mengarsipkan

dokumen

SPP

dan

menyerahkan

fotocopy

dokumen SPP ke BPP.

7. Atasan Langsung Bendahara Penerimaan mempunyai tugas: a. Membahas dan

menyusun rencana layanan dan capaian

penerimaan PNBP perjenis layanan bersama Penanggungjawab kegiatan layanan yang menghasilkan PNBP (Oleh masing-masing Penanggungjawab Kegiatan dibahas dengan Eselon I untuk

mendapat persetujuannya, selanjutnya disampaikan ke KPA, dan Sekretaris Utama u/p Kepala Biro PKT untuk disahkan menjadi POK); b. Bersama Bendaharawan Penerima mempersiapkan Buku Kas

Umum dan Buku-buku Pembantu yang diperlukan untuk penatausahaan penerimaan PNBP; c. Memonitor kewajiban layanan yang hams dilaksanakan (yang

PNBP nya telah diterima pada tahun sebelumnya), dan mengkoordinasikan

dengan

Penanggungjawab

Kegiatan

Layanan;

d.Memonitor. ...

DASK2011(PefaturanPe
BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 19 -

d. Memonitor realisasi penerimaan PNBP dan membandingkan dengan Rencana Capaian Bulanan. Apabila realisasi capaian penerimaan tidak sesuai dengan rencana segera melakukan koordinasi dengan Penanggung jawab Layanan Kegiatan dan PPK -PNBP untuk mencari solusi penyelesaiannya;

e. Mengkoordinasikan realisasi penerimaan PNBP dengan PPK-

PNBP dan pejabat struktural pada masing-masing unit layanan; f.

Memonitor penerimaan PNBP yang sumbernya sudah pasti seperti

penerimaan

luran

dan

Survelen,

serta

mengkoordinasikan dengan Penanggungjawab Kegiatan; g. Melakukan

koordinasi

dengan

Penanggungjawab

Kegiatan

Layanan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan; h. Melakukan pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan sekurangkurangnya sekali dalam sebulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas, serta meneliti hasil rekonsiliasi dengan Bank; i.

Melakukan

rekonsiliasi

hasil

pembukuan

Bendahara

Penerimaan dengan UAKPA setiap akhir bulan;

j. Membuat Laporan Bulanan Capaian penerimaan PNBP dan disampaikan kepada KPA dan Sestama u.p Kepala Biro PKT; k. Menyiapkan

Laporan

Realisasi

Penerimaan

PNBP

secara

Triwulanan untuk ditandatangani Sestama (melalui Kepala Biro PKT untuk dievaluasi), untuk selanjutnya di sampaikan kepada

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan; 1.

Meneliti/mengevaluasi LPJ Bendahara Penerimaan;

m, Setiap akhir tahun mengklasifikasikan dan mengidentifikasi

penerimaan PNBP yang diterima tetapi kegiatan layanannya belum

atau

baru

sebagian

dikonfirmasikan/dikoordinasikan

dilaksanakan

dengan

dan

Penanggungjawab

Layanan Kegiatan.

8.Bendahara. ...

D:(SK 20!t^eraturan Pedomai Petigekto Anggxan 2011 Final(loc.
BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 20 -

8. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas:

a. Mempersiapkan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu yang diperlukan untuk penatausahaan penerimaan PNBP; b. Menatausahakan seluruh uang yang dikelolanya dan seluruh transaksi dalam pelaksanaan satuan kerja sesuai peraturan

yang berlaku; c. Menyelengarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran meliputi seluruh transaksi dalam pelaksanaan

anggaran belanja satuan kerja yang berada dibawah pengelolaan nya. Buku-buku yang diselenggarakan yaitu Buku Kas Umum, Buku-Buku Pembantu dan Pengawasan Anggaran;

d. Menerima, menyimpan, membukukan dan menyetorkan uang PNBP ke Rekening Kas Negara;

e. Mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran daiam Buku

Kas Umum

sebelum

dibukukan

dalam

Buku-buku

Pembantu;

f.

Meneliti dan menguji kebenaran perhitungan pungutan PNBP

pada

kuitansi

tagihan

yang

dibuat

petugas

layanan

dibandingkan dengan bukti setoran dari Bank/uang yang diterima dari petugas layanan;

g. Menandatangani dokumen penerimaan PNBP yang dikelolanya dan mempertanggungjawabkan;

h. Menyetorkan uang yang berasal dari dari potongan atas

pembayaran yang dilaksanakannya (pajak dan bukan pajak) ke Kas Negara sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal tidak ada ketentuan yang mengatur waktu penyetorannya, setoran paling lambat pada akhir bulan berkenaan;

i.

Mendapatkan R/C bank setiap akhir bulan dan melakukan rekonsiliasi;

j.Mempersiapkan. ...

0;\5K2l}11\PeraturanPedoman Pengelolaan Anggaran 2011 Rnaldoc doc

BsrO BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 21 -

j.

Mempersiapkan

data/bahan

rekonsiliasi

hasil

pembukuan

dengan UAKPA, setiap akhir bulan; k. Mempersiapkan

bahan/data

untuk

pembuatan

Laporan

Bulanan Capaian penerimaan PNBP; L

Menynsun LPJ secara bulanan atas uang yang dikelolanya berdasarkan Buku Kas Umum, Buku-Buku Pembantu dan Buku

Pengawasan Anggaran yang telah diperiksa dan direkonsiliasi oleh ALB;

m. Menyampaikan LPJ paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya disertai salinan rekening koran dari bank/pos untuk bulan berkenaan, disampaikan kepada; Kepala KPPN yang

ditunjuk dalam DlPA satuan kerja yang berada dibawah

pengelolaanya, Pimpinan Lembaga masing-masing dan BPK; n. Menatausahakan

hasil

cetakan

yang

ditandatangani

Bendaharawan dan ALB, dan memelihara database pembukuan, serta dokumen pembukuan PNBP; o. Pada akhir tahun anggaran menyetorkan seluruh uang yang

berasal dari potongan atas pembayaran yang dilaksanakannya ^

(pajak dan bukan pajak) ke Kas Negara. 9. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas: a. Mempersiapkan Buku Kas Umum dan Buku-buku Pembantu

yang

diperlukan

untuk

penatausahan

anggaran

yang

dikelolanya;

b. Membuka rekening bank umum sesuai peraturan perundangundangan, atas nama jabatannya dan menandatangani bilyet; c. Membina dan mensupervisi BPP yang berada dibawahnya; d. Mempersiapkan SPP-UP sesuai pagu yang ditetapkan untuk ditandatangani KPA, dan selanjutnya diajukan ke Pejabat Penerbit SPM;

e.Mempersiapkan. ...

D:ISK 201 llPeraluran Pedoman Pengelolaan Anggaran 2011 Final doc.doc

BSN^ BADAN STANDARDISASI MASIONAL

- 22 -

e. Mempersiapkan

SPP-TUP

sesuai

perintah

dan

untuk

ditandatangani KPA, dan selanjutnya diajukan ke Pejabat Penerbit SPM;

f.

Menatausahakan seluruh uang yang dikelolanya dan seluruh transaksi dalam pelaksanaan satuan kerja sesuai Peraturan

yang berlaku; g. Menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan

dan pengeluaran meliputi seluruh transaksi dalam pelaksanaan anggaran

belanja

satuan

kerja

yang

berada

dibawah

pengelolaannya. Buku-buku yang diselenggarakan yaitu Buku Kas Umum, Buku-Buku Pembantu dan Pengawasan Anggaran;

h. Pembukuan

dilakukan

dengan

saldo

balance yang

akan

menghasilkan saldo setiap membukukan transaksi; i.

Mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam Buku

Kas

Umum

sebelum

dibukukan

dalam

Buku-buku

Pembantu;

j.

Mengelola uang tunai yang ada dalam brankas, dengan tidak melebihi ketentuan yang berlaku;

k. Mendistribusikan UP/TUP dan SPM LS Bendaharawan ke BPP

atas perintah KPA serta memonitor penggunaan UP/TUP dan LS bendaharawan pada masing-masing BPP;

1.

Memonitor dan mengingatkan BPP, agar LPJ BPP bisa diterima paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya;

m. Menerima LPJ-BPP, meneliti/memverifikasi

kebenaran angka

dan kelengkapan bukti pendukung serta kebenaran perhitungan pungutan pajak dari pihak ketiga dan penyetorannya; n. Menerima dan mencatat dalam Buku Kas Umum, Buku-Buku

Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran atas SPM yang dinyatakan sah;

o.Menyusun. ...

OASK 2011\Pefaturan Pedoman Pengeltfaan Angg^2011 Final doC-doe

BSN^ BADAN STANDARDISASl NASIONAL

- 23 -

o. Menjoisun LPJ secara bulanan atas uang yang dikelolanya berdasarkan Buku Kas Umum, Buku-Buku Pembantu dan Buku

Pengawasan Anggaran yang telah diperiksa dan direkonsiliasi

oleh KPA di delegasikan kepada Kabag Keuangan; p. Membuat rekonsiliasi bank dan berita acara pemeriksaan kas; q. Mempersiapkan

data

yang

diperlukan

untuk

rekonsiliasi

bulanan oleh KPA/Kabag Keuangan dengan Laporan Keuangan UAKPA;

r.

Membuat dan menyampaikan LPJ paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya disertai salinan rekening koran dari

bank/pos untuk bulan berkenaan, kepada; Kepala KPPN yang ditunjuk dalam DIPA, Kepala BSN, dan BPK;

s. Menyetorkan uang yang berasal dari dari potongan atas pembayaran yang dilaksanakannya (pajak dan bukan pajak) ke Kas Negara sesuai peraturan perundang-undangan;

t. Pada akhir tahun anggaran menyetorkan seluruh sisa UP/TUP ke Kas Negara; u. Menatausahakan

hasil

cetakan

yang

ditandatangani

Bendaharawan dan KPA, dan memelihara database pembukuan,

serta bukti/dokumen pembukuan lainnya. 10. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas:

a. Mempersiapkan Buku Kas Umum dan Buku-buku Pembantu yang

diperlukan

untuk

penatausahan

anggaran

yang

dikelolanya;

b. Mengelola Kas Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan, LS Bendaharawan, uang yang berasal dari potongan pembayaran

yang dilakukannya (pajak dan bukan pajak), uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara;

c.Menatausahakan. ...

(MSK 201llPeratmn Pedoman Peng^aan Anggaran 2011 Final(loc.
BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 24 -

c. Menatausahakan seluruh uang yang dikelolanya dan seluruh txansaksi dalam pelaksanaan satuan kerja sesuai peraturan yang berlaku;

d. Menyelengarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran meliputi seluruh transaksi dalam pelaksanaan anggaran

belanja

satuan

kerja

yang

berada

dibawah

pengelolaannya Buku-buku yang diselenggarakan yaitu Buku Kas Umum, Buku-buku Pembantu dan Pengawasan Anggaran;

e. Mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam Buku

Kas

Umum

sebelum

dibukukan

dalam

Buku-buku

Pembantu;

f. Melaksanakan pembayaran UP yang dikelolanya setelah: 1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan PPK meliputi kuitansi/tanda terima, faktur pajak dan dokumen lainnya yang menjadi dasar hak tagih.

2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam

perintah

pembayaran,

termasuk

kebenaran

perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban lainnya yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga.

3) Menguji

ketersediaan

dana,

meliputi

pengujian

kecukupan/sisa pagu DIPA untuk jenis belanja yang dimintakan pembayarannya.

g. Meneliti kelengkapan dan kebenaran formal dokumen dan buktibukti pendukung pertanggungjawaban penggunaan Pelaksanaan Kegiatan yang disampaikan Staf Pengelola;

h. Menginformasikan

ketersediaan

dana

berdasarkan

Buku

Pengawasan Anggaran kepada PPK pada saat pengajuan SPP GU/TUP dan LS;

i.Memperhitungkan. ...

D:\SK 201 Wvaluran Pedoman PengeMaan Anggaran 2011 Final(loc.doc

fisro BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-25-

i.

Memperhitungkan kewajiban (pajak dan bukan pajak) kepada pihak ketiga atas pelaksanaan

pembayaran dan

menguji

kebenaran perhitungan pajak dan bukan pajak yang dilakukan oleh Staf Pengelola; j.

Menyetorkan uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilaksanakannya (pajak dan bukan pajak) baik yang dilakukan BPP dan menguji kebenaran pungutan dan setoran

pajak yang dilakukan oleh Staf Pengelola; k. Membuat LPJ-BPP secara bulanan atas uang yang dikelolanya berdasarkan Buku Kas Umum, Buku-buku Pembantu dan Buku

Pengawasan Anggaran yang telah diperiksa PPK; 1.

Menyampaikan LPJ-BPP

kepada Bendaharawan Pengeluaran

paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya; m. Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, wajib menyetorkan sisa UP/TUP untuk dikembalikan melalui Bendahara Pengeluaran;

n. Menatausahakan Bendaharawan

hasil dan

PPK,

cetakan dan

yang

ditandatangani

memelihara

data

base

pembukuan, serta dokumen pembukuan; o. Membina staf pengelola khususnya dalam hal penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan UP/LS Bendahara. 11. ULP/Pejabat Pengadaan mempunyai tugas; a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;

c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

d.Mengumumkan.

Di\SK 2011\SK Pedoman Pengdotaan Anggaan 2011 Rnal doc.doc

BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-26-

d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk

masyarakat seta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f.

Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap

penawaran yang masuk; g. Khusus ULP; 1) Menjawab sanggahan

2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk;

a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

b) Seleksi Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan jasa Konsultasi

yang

bernilai

paling

tinggi

Rp.

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

h. Menyerahkan

salinan

dokumen

pemilihan

Penyedia

Barang/Jasa kepada PPK;

i. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; j. Khusus Pejabat Pengadaan: 1) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan

Kontruksi/Jasa

lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b)Penunjukan. ...

O:\SK2011\Per3luranPedom3nPen9elolaanAnggar3n 2011 Rrial docdoc

BSK> BADAN STANDARDISASl NASIONAL

- 27 -

b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tlnggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2) Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA.

k. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Kepala BSN; 1.

Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

m. Selain tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaiman tersebut diatas, dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK; 1) Perubahan HPS, dan atau 2) Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan 12. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas; a. Melakukan

pemeriksaan

hasil

pekerjaan

Pengadaan

Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

b. Menerima

hasil

Pengadaan

Barang/Jasa

setelah

melalui

pemeriksaan/pengujian;

c. Membuat dan menandatangai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 13. Unit Akuntansi mempunyai tugas:

a. Melaksanakan Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran/SAKPA;

1) Menginput PAGU Anggaran berdasarkan dokumen sumber (DIPA, POK).

2) Menginput transaksi berdasarkan dokumen sumber (SPM, SP2D, SSBP dan SSPB).

3)Menyampaikan. ...

D:\SK 2011tPeraturan Petfoman Penge'o'Ban Anggaran 2011 FInai doc.doc

BSK> BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-28-

3) Menyampaikan salinan dokumen berupa SPM dan SP2D

yang merupakan pembelian belanja barang modal kepada petugas SIMAK BMN.

4) Melaksanakan

rekonsiliasi

internal

dengan

Bendahara

Penerima, Bendahara Pengeluaran tiap bulan paling lambat 6(enam) hari kerja pada bulan berikutnya; 5) Melaksanakan rekonsiliasi internal dengan SIMAK BMN

setiap bulan paling lambat 4 (empat) hari kerja di bulan berikutnya dengan melampirkan Laporan Posisi BMN di Neraca;

6) Melaksanakan

Rekonsiliasi

dengan

KPPN

selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan berikutnya;

7) Membuat Laporan Keuangan setiap bulan, meliputi Register Transaksi Haxian (RTH), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca;

8) Membuat Laporan Keuangan semesteran dan tahunan, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

9) Melaksanakan

rekonsiliasi

dengan

Direktorat Jenderal

Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester. b. Melaksanakan

Sistem Informasi Manajemen

dan

Akuntasi

Barang Milik Negara (SIMAKBMN) dan Aplikasi Persediaan; 1) SIMAKBMN:

a) Menerima dan menginput transaksi pembelian BMN berdasarkan dokumen sumber dari Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (BAST dan SPK/Kontrak) dan petugas SAK (SPM, SP2D).

b)Melaksanakan. ...

O:\8K 201IISK P«toman PengelolaanAnggaran 2011 Final tfoe.doc

BSN^ BADAN STANDARDISASi NASIONAL

- 29 -

b) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara SIMAK BMN dan SAK setiap bulan paling lambat 4(empat) hari kerja di bulan berikutnya dengan melampirkan Laporan Posisi BMN di Neraca.

c) Membuat laporan posisi BMN dan melakukan rekonsiliasi

dengan DJKN setiap semester dan tahunan. 2) Persediaan (diatur tersendiri dalam SOP Persediaan). 14. Staf KPA mempunyai tugas:

a. Membantu kelancaran tugas-tugas KPA; b. Membantu KPA untuk mempersiapkan surat keputusan, dan surat-surat

lainnya,

serta

mendistribusikan

surat-surat

tersebut kepada pejabat yang berkepentingan; c. Melakukan telaahan staf atas TOR, RAB yang definitif dan

usulan penarikan dana yang disampaikan Penanggungjawab

Kegiatan/PPK, selanjutnya disampaikan

sebagai masukan

kepada KPA untuk dijadikan/ditetapkan dalam POK; d. Mendistribusikan POK yang telah ditetapkan kepada PA/Kepala BSN, seluruh Eselon I, Penanggungjawab Kegiatan/PPK, Kepala

Biro PKT (u.p Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Perencanaan), dan Kepala Inspektorat; e. Menerima, mengadminstrasikan, meneliti, dan mengevaluasi

Laporan

Capaian

Pelaksanaan

Kegiatan

Bulanan

dari

Penanggungjawab Kegiatan/PPK dibandingkan dengan POK. Selanjutnya telaahan

staf tersebut disampaikan kepada KPA

sebagai masukan monitoring, pengendalian dan pengawasan; f.

Mempersiapkan agenda, dan bahan rapat koordinasi dan evaluasi capain pelaksanaan kegiatan, dan penyerapan dana;

g. Menyelenggarakan

Notisi

Rapat

setiap

pelaksaan

rapat

pembahasan /koordinasi/evaluasi yang dilakukan KPA;

h.Membuat. ...

D:\SK 20t1\Peftfur3n Pedoman ^ngelotsanAnggaran 20]1 Fmai(toC-doc

fisiyo BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 30 -

h. Membuat konsep Laporan Triwuleinan dan Tahunan rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana untuk diteliti dan dievaluasi dan ditandatangani KPA.

15. Staf Pengelola mempunyai tugas: a. Membantu untuk kelancaran

tugas-tugas Penanggungjawab

Kegiatan, PPK dan BPP; b. Membantu

Penangung

jawab

Kegiatan/PPK

untuk

mempersiapkan Permohonan Uang Muka (PUM) kegiatan dan mengecek kesesuaian dengan POK, ketersediaan anggaran dengan melakukan koordinasi dengan BPP untuk mengecek Buku/Kartu pengawasan Anggaran;

0. Mencatat dan mengadministrasikan Permohonan Uang Muka

(PUM) kegiatan yang diajukan Penanggungjawab Kegiatan yang telah disetujui PPK, pada Buku Monitoring Usulan Pelaksaan

Kegiatan Mencatat pengambilan uang muka tunai dari BPP dan pertanggungjawabannya; d. Mencatat pengambilan

uang

muka tunai dari BPP dan

pertanggungjawabannya;

e. Mempersiapkan dokumen dan

bukti pendukung realisasi

Permohonan Uang Muka Kegiatan untuk ditandatangani PPK dan mempertanggung jawabkan uang muka tunai kepada BPP selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya

pelaksanaan kegiatan dan menyelesaikan dokumen pembayaran LS untuk segera diserahkan kepada penguji SPP sesuai dengan pembebanan perkegiatan, Output dan MAK;

f. Mempersiapkan pengajuan SPP-UP/TUP/LS Bendahara dan Pihak ketiga serta melaporkan perbaikan dokumen pengajuan

SPP (koreksi Petugas tersebut Verifikasi SPP) ke Bendahara Pengeluaran dan BPP;

g. Membantu BPP untuk menghitung dan memungut pajak, serta membantu untuk menyetorkannya ke rekening Kas Negara. BAB III. ...

0;\SK 2011\PeraturBi Pedoman Pengelolaafl Anggaran 2011 Rnal doc.rtoc

BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 31 -

BAB III TATA KERJA

A. UMUM

Setelah (DIPA) BSN disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, maka Satuan Kerja (Satker) dapat segera menyusun:

1. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang memuat judul kegiatan, kode kegiatan, output, sub output, komponen, subkomponen, jenis

belanja dan rincian belanja (volume, harga satuan dan jumlah biaya, rencana penarikan dana,jumlah dana dan jadwal pelaksanaan); 2. Pedoman Pengelolaan Anggaran.

B. PELAKSANAAN ANGGARAN

Yang hams dipedomani dalam pelaksanaan anggaran antara lain sebagai berikut: 1. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

Petunjuk Operasional Kegiatan adalah mempakan penjabaran lebih lanjut dari DIPA dan menjadi pedoman bagi PA/KPA dalam pelaksanaan kegiatan. POK disusun berdasarkan

masukan dari penanggung jawab

kegiatan, PPK dan stmktural dibawahnya yang merujuk pada RAB dan TOR Defmitif untuk diketahui/disetujui oleh pejabat Eselon I

yang selanjutnya disampaikan kepada KPA. Untuk selanjutnya bersama Biro PKT membahas usulan tersebut untuk disahkan.

POK tersebut menjadi acuan pelaksanaan kegiatan oleh penanggung

ja^vab kegiatan dan pengelola anggaran serta sebagai monitoring evaluasi dan penyiapan dana oleh Biro PKT serta sebagai salah satu acuan audit inspektorat.

2.Permohonan. ...

D:\SK 201lU^aiuan Pedoman Pengeiotaan Anggaran 2011 Find docdoe

BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 32 -

2. Permohonan Uang Muka(PUM) PUM adalah bentuk usulan yang diajukan oleh Penanggungjawab

Kegiatan meliputi pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan dana yang diperlukan dan diketahui/disetujui PPK PUM adalah merupakan implementasi dari POK. Pengajuan PUM:

a. Penanggungjawab Kegiatan dapat dibantu Staf Pengelola untuk mengajukan usulan pelaksanaan kegiatan dan dana yang diperlukan dengan terlebih dahulu memastikan ketersediaan dana dan kesesuaian dengan POK. Form PUM dicopy rangkap 4

(empat) yang diserahkan kepada BPP, ULP, Petugas Aplikasi Forcasting Satker (AFS) dan arsip Staf Pengelola. b. PUM

yang

diajukan

Penanggungjawab

Kegiatan

diketahui/disetujui oleh PPK setelah dipastikan kesesuaiannya dengan POK dan ketersediaan

dananya, serta kepastian

penyelesaian pertanggungjawaban PUM sebelumnya. c. PUM tersebut selanjutnya disampaikan kepada BPP untuk mempersiapkan dana UP dan terkait dengan pengadaan barang dan jasa diserahkan kepada ULP.

d. PUM diajukan kepada BPP selambat-lambatnya 5 (lima) hari keija sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan.

3. Uang Persediaan (UP)

Uang Persediaan adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu

yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membayar kegiatan operasional kantor

sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

UP. ...

O-ASK 20111PeratLnn Pedoman Pengelotaan Anggaran 2011 Rna!doc-doc

BSN^ BADAN STANDARDISASI NASiONAL

-33-

UP dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut: a. UP dapat diberikan untuk pengeluaran :

1) Belanja Barang (52)

2) Belanja Modal (53) untuk pengeluaran honorarium tim, Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman

lelang, pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pemabayaran langsung dalam rangka perolehan asset.

3) Belanja Iain-lain (58)

b. Diluar ketentuan pada butir a dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan

untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta

DIPA yang ditetapkan oleh Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.

Permintaan uang persediaan awal tahun anggaran. a. Bendahara Pengeluaran membuat SPP UP sesuai Pagu yang

ditetapkan dan ditandatangani oleh KPA untuk disampaikan kepada Pejabat Penandatangan SPM;

b. Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan SPM UP untuk

disampaikan kepada KPPN disertai Surat Pernyataan dari KPA yang menyatakan bahwa uang persediaan tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan harus melalui pembayaran LS;

c. Bendahara Pengeluaran menerima SP2D oleh KPPN dan mencatat dalam Buku Kas Umum;

d. Bendahara Pengeluaran dapat membagi UP kepada beberapa BPP atas perintah KPA;

e.Pengisian. ...

D:\SK 2011\Pe(aturan Pedoman Pengelotaan Anggaran 2011 Rnat cloc.(Ioc

BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 34 -

e. Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan sekurang kurangnya 75% dari dana UP yang diterima. Apabila diantara BPP telah merealisasikan penggunaan UP-nya

sekurang-kurangnya 75%, Bendahara Pengeluaran

dapat mengajukan Ganti Uang Persediaan (GUP) bagi BPP berkenaan tanpa menunggu realisasi BPP lainnya yang belum mencapai 75%.

4. Tambahan Uang Persediaan (TUP) Tambahan Uang Persediaan adalah uang yang diberikan kepada Satuan kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75% sedangkan

Satker/SKS yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, Satker/SKS dimaksud dapat mengajukan TUP

Syarat untuk mengajukan TUP, yaitu: a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;

b. Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;

0. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada Bendahara harus disetor ke Rekening Kas Negara;

d. Pengecualian terhadap butir b dan c untuk dispensasi perpanjangan waktu pertanggungjawaban TUP lebih dari satu bulan

menjadi

kewenangan

Kepala

Kanwil

Ditjen

batas

akhir

Perbendaharaan;

e. Permohonan

dispensasi

perpanjangan

pertanggungjawaban TUP sebagaimana dimaksud butir d diajukan PA/KPA dengan disertai alasan yang jelas;

f.

Rekapitulasi TUP yang berisikan Kegiatan, Output dan Akun. Dalam. ...

O:\SK 2011\Pei2hiranPe(tomaiPefleelol3anAnggaran 2011 Final doe,doc

BSN^ BADAN STANDARDISAS! NASIONAL

- 35 -

Dalam

mengajukan

permintaan

TUP

Bendahara

wajib

menyampaikan:

a. Surat permohonan TUP dan Rincian rencana penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak dan riil serta rincian sisa dana

MAK yang dimintakan TUP kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan;

b. Rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir; c. Surat Pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat dilaksanakan/dibayar melalui penerbitan SPM-LS; d. Surat persetujuan dari Kanwil beserta rinciannya disampaikan ke Pejabat Penandatangan SPM untuk diterbitkan SPM TUP, kemudian disampaikan ke KPPN.

5. Uang Muka Tunai

Uang muka tunai adalah uang persekot yang diberikan BPP kepada Staf Pengelola atas dasar PUM yang telah disetuji PPK untuk kepentingan

kegiatan

yang

tidak

bisa

dilakukuan

dengan

pembiayaan langsung.

Uang muka tunai yang diterima Staf Pengelola diguanakan sesuai

peruntukannya termasuk untuk membantu BPP menyelesaikan perhitungan pajak yang harus dipungut. 6. Pertanggungjawaban PUM

a. Pertanggungjawaban uang muka tunai:

1) Staf pengelola berkewajiban untuk menyerahkan dokumen pertanggungjawaban berupa

a) Kuitansi rangkap 2 disertai dengan himpunan (asli dilampirkan pada arsip Pejabat Penguji SPP, copy kuitansi diarsipkan pada BPP);

b)Form. ...

D:\SK 20t 1\Pet3lur3n Pedoman Penseiolaan Aiiggatan 2011 Find doc.doc

BsrO BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-36-

b) Form SSP lembar 1 dan validasi bank (lembar kuning) untuk dokumen asli, lembar 5 untuk arsip, lembar 3

dilaporkan ke bagian pajak disertai dengan fotokopi kuitansi honor jika terkait PPh 21, lembar 1 difotocopy untuk diserahkan ke KPPN;

c) SPP rangkap 5(2 rangkap untuk ke arsip BPP, 2 rangkap untuk dilampirkan pada arsip SPM yang disimpan pada Pejabat Penguji SPP, 1 untuk pejabat penerbit SPM);

d) SPTB rangkap 4 (2 rangkap diserahkan kepada Pejabat Penerbit SPM untuk selanjutnya disampaikan ke KPPN, 1

dilampirkan pada dokumen Pejabat Penguji SPP, 1 dilampirkan pada dokumen BPP);

e) Diserahkan kepada BPP dilengkapi dengan SSP dan faktur pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kegiatan selesai.

2) Susunan dokumen pertanggungjawaban uang tunai sebagai berikut:

a) Surat Permintaan Pembayaran (SSP)

b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) c) Himpunan kuitansi

d) Surat Setoran Pajak (SSP) dan faktur pajak

e) Kuitansi dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan checklist

3) BPP harus memverifikasi himpunan SPJ beserta data sebelum diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

4) Setelah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran dokumen pertanggungjawaban diserahkan kepada staf pengelola PPK untuk disusun serta dibuatkan SPTB dan SPP.

5) Staf Pengelola menyerahkan SPP beserta lampirannya kepada bagian verifikasi sebelum diterbitkan SPM. b.Pertanggungjawaban. ...

O:\SK 201 llPeialuran Pedoman Pengelolaan Anggaran 2011 Final doc.doc

fisno BADAN STANDARDISASi NASIONAL

-37-

b. Pertsinggungjawaban Pembayaran LS Pihak ketiga: 1) ULP

menyampaikan

Barang/Jasa

dari

dokumen mulai

proses

Pengadaan

permohonan

Pengadaan

Barang/Jasa sampai penunjukan Barang/Jasa kepada PPK sesuai dengan metode peraturan yang berlaku.

2) PPK setelah menerima dokumen Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya untuk mempersiapkan dokumen kontrak/SPK, BAST dan BAP.

3) Dokumen tersebut dilampirkan sebagai dasar pembuatan ringkasan kontrak, SPTB dan SPP selanjutnya SPP beserta

lampirannya kepada bagian verifikasi sebelum diterbitkan SPM.

7. Proses Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran

SPP dilengkapi dengan dokumen kontrak, kuitansi yang diisi dengan nilai pembayaran yang diminta, dan asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.

a. Kelengkapan SPP untuk penerbitan SPM diatur sebagai berikut: 1) SPP-UP. Surat Pernyataan dari KPA atau pejabat yang

ditunjuk, menyatakan bahwa UP tersebut tidak untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran

yang

menurut

ketentuan harus dengan LS. 2) SPP-TUP

a)

Rincian penggunaan dana TUP dari KPA atau pejabat yang ditunjuk bahwa dana dimaksud untuk kebutuhan mendesak.

b)

Surat Pernyataan dari KPA atau pejabat yang ditunjuk bahwa:

i. Dana tambahan tersebut akan habis digunakan

dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); ii.Tidak. ...

D:\SK 2011\Per3turan Pe(>om3(i Pengelotsan Anggaan 2011 Final doc-doc

BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 38 -

ii. Tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

yang harus dengan LS; iii. Apabila terdapat sisa dana setelah satu bulan terhitung sejak tanggal SP2D, maka sisa dana tersebut harus disetorkan ke Rekening Kas Negara;

iv. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir. 3) SPP-GU Persediaan

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), dalam hal

bukti-bukti

pengeluaran

sampai

dengan

Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap kuitansi dan diberi nomor.

b) Untuk pengeluaran baik yang menggunakan SPTB atau kuitansi/tanda

bukti

pembayaran

lainnya

harus

memperhatikan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat Setoran Pajak (SSP) berkenaan yang telah

dilegalisir oleh (PPK) harus dilampirkan pada SPTB. SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan) a) Kuitansi/tanda bukti pembayaran.

b) SPTB (format ada pada lampiran)

c) Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk.

4) SPP-LS untuk Pembayaran gaji, Lembur dan Honor a) Pembayaran Gaji Induk/Gaji Susulan/ Kekurangan Gaji/Gaji Terusan/Uang duka wafat/Tewas, dilengkapi dengan Daftar Gaji Induk/Gaji Susulan/kekurangan gaji/Uang duka wafat/tewas, SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK Jabatan, Kenaikan Gaji berkala,

Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih menduduki jabatan, Surat Pernyataan melaksanakan

tugas, dafatar keluarga (KP4), Fotokopi surat nikah, Fotokopi Akte kelahiran, SKPP, Daftar potongan Sewa Rumah. ...

D:\SX 2011\Pe>aturan Pedoman Pei>gMaan Anggaran 20M FiAal(toc.
BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 39 -

Rumah dinas, Surat keterangan masih sekolah/kuliah, Surat Pindah, Surat Kematian, SSP Pph

Kelengkapan

terebut

diiatas

psl 21.

digunakan

sesuai

peruntukannya.

b) Pembayaran

Lembur

dilengkapi

dengan

daftar

pembayaran perhitungan lembur yang ditandatangani oleh

Kuasa

Bendahara

Pengguna/Pejabat Pengeluaran

yang

satuan

ditunjuk

kerja/SKS

dan yang

bersangkutan, surat perintah kerja lembur, daftar hadir kerja, daftar hadir lembur dan SSP Pph psl 21.

c) Pembayaran Honor/vakasi dilengkapi dengan surat keputusan tentang pemberian honor vakasi, daftar pembayaran

perhitungan

honor/vakasi

yang

ditandatangani oleh Kuasa PA/Pejabat yang ditunjuk dan

Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan dan SSP Pph psl 21.

5) SPP-LS non Belanja Pegawai a) Pembayaran pengadaan barang dan jasa: i.

Surat Permintaan Penawaran;

ii.

Surat Penawaran Harga;

iii.

Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi, dan Negosiasi Teknis dan Harga;

iv.

Usulan

Penetapan

Calon

Pemenang

Penyedia

Barang/Jasa; V.

vi.

Surat penetapan Pemenang;

Kontrak/SPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan dan nomor NPWP;

vii.

viii.

Surat Perintah Mulai Kerja;

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan; (Berita Acara

Penyelesaian Pekerjaan); ix.Berita. ...

D:lSK2011\PetauFanPe(lom3nP«)sek^3anAnggaran2011 Rnal doc.doc

fisiyo BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 40 -

ix.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

X.

Berita Acara Pembayaran;

xi.

Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani Wajib Pajak;

xii.

Jaminan

Bank

atau

yang

dipersamakan

yang

dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga keuangan non Bank;

xiii.

Kuitansi yang dlsetujui oleh KPA atau pejabat yang ditunjuk;

xiv.

Dokumen lain yang dipersyaratkan (kontrak yang

dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri); XV.

Fotocopy kartu NPWP;

xvi.

Fotocopy Surat Referensi bank untuk mendapatkan rekening Perusahaan;

xvii.

Berita Acara pada butir 3), 4) dan 5) di atas dibuat sekurangkurangnya

dalam

rangkap

lima

dan

disampaikan kepada:

i) Asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM;

ii) Masing-masing satu tembusan untuk para pihak yang membuat kontrak;

iii) Satu

tembusan

untuk

pejabat

pelaksana

pemeriksaan pekerjaan.

b) Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa (Listrik, Telepon dan Air); i.

Bukti tagihan daya dan jasa;

ii.

Nomor Rekening Pihak Ketiga (PT PLN, PT Telkom, PDAM dll);

iii.Dalam. ...

0;lSK ZOIIlPcraluran Peiionisn Pengeloiaan Anggaran 2011 Rnal doc.doc

BSK> BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 41 -

iii.

Dalam hal pembayaran Langganan Daya dan Jasa

belum dapat dilakukan secara langsung, satuan kerja yang bersangkutan dapat melakukan pembayaran dengan

UP

(Peraturan

Diijen

Perbendaharaan

Kementerian Keuangan Nomor PER-66/PB/2005 Pasal 4 Ayat 6 huruf b); iv.

Tunggakan langganan daya dan jasa tahuan anggaran sebelumnya dapat dibayarkan oleh Satker setelah

mendapat dispensasi/persetujuan terlebih dahulu dari Kanwil Ditjen PBN sepanjang dananya tersedia dalam DIPA berkenaan;

V. Pembayaran Langganan Daya dan Jasa dilakukan dengan pembayaran LS. Peraturan

Dirjen

(tidak termasuk dalam

Perbendaharaan

Kementerian

Keuangan Nomor PER-66/PB/2005):

c) Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas harus dilengkapi dengan daftar nominative pejabat yang akan melakukan

perjalanan dinas yang berisai antara lain: informasi mengenai data

pejabat (Nama, pangkat/Golongan),

tujuan, tanggal keberangkatan, lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat. Daftar nominative tersebut harus ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang memerintahkan perjalan dinas dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di KPPN.

Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satker yang bersangkutan kepada para pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas.

6)SPP. ...

D:\SK 2011\Pefaturai Pedomsi Pengeiolaan Anggaran 2011 Fln^(loc.
fisiy) BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 42 -

6) SPPuntukPNBP

a) UP/TUP untuk PNBP diajukan terpisah dari UP/TUP lainnya. b) UP dapat diberikan kepada Satker pengguna sebesar 20 % dari pagu dana PNBP pada DIPA maksimal sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan melampirkan

Daftar

Realisasi

Pendapatan

dan

Penggunaan Dana DIPA (PNBP) TA sebelumnya. Apabila

UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan

riil

satu

bulan

dengan

memperhatikan

maksimum pencairan (MP).

c) Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimal sesuai formula berikut: MP = (PPPx JS)- JPS Mp = Maksimum pencairan dana PPP = Proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan JS

JPS

- Jumlah Setoran

=

Jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan.

d) Dalam pengajuan SPM-TUP/GUP/LS PNBP ke KPPN, Satker pengguna hams melampirkan Daftar Perhitungan Jumlah MP

e) Besaran PPP untuk masing-masing Satker pengguna diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku

f)

Satker pengguna menyetorkan pada masing-masing unit (tidak terpusat), pencairan dana harus melampirkan bukti(SSBP) yang telah dikonfirmasi KPPN.

g) Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBP Satker yang bersangkutan dalam DIPA.

h)Pertanggungjawaban. ...

0;(SK 201 llPerauiran Pedotnan PengeMaan Anggaran 2011 Rnal doc.doc

fisro BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-43-

h) Pertanggungjawaban penggunaan dana UP/TUP PNBP oleh KPA, dilakukan dengan mengajukan SPM ke KPPN setempat cukup dengan melampirkan SPTB.

i)

Sisa dana PNBP dari Satker pengguna diluar butir h, yang disetorkan ke rekening kas Negara pada akhir tahun merupakan bagian realisasi penerimaan PNBP tahun anggaran berikutnya dan dapat dipergunakan untulk membiayai kegiatan-kegiatan seteiah diterimanya DIPA.

j) Sisa UP/TUP dana PNBP sampai akhir tahun anggaran yang tidak disetorkan ke rekening kas Negara, akan diperhitungkan pada saat pengajuan pencairan dana UP tahun anggaran berikutnya.

PROSEDUR PENGELOLAAN ANGGARAN Pvnannung

IMrp MwW M

I 'i»fkM

M tLF

iwnrttaw t»*v

Mm ^ j

mHTfwwe* '

U

tMOM

I

r

I

114^ , 4^gii4 K*ira(ai

r

P;iak

J| Am «»•&»« OoKun«A

1.

I p«AA#»i.r>

(•MOO

f I

S.Pengadaan. ...

D:^K 2011tPeratur» Pedoman Pengeidaan Anggaran 2011 Hnal doc-tfoc

BSN^ BADAN STANDARDISASl NAStONAL

-44 -

8. Pengadaan Barang/Jasa

a. Pengguna Anggaran (pelaksana kegiatan dan/atau Pengguna Barang/Jasa) membuat usulan Pengadaan Barang/Jasa kepada PPK disertai dengan rincian pekerjaan, spesifikasi, jadwal Pengadaan Barang/Jasa

b. PPK

meneruskan

usulan

tersebut

kepada

ULP/Pejabat

Pengadaan

c. PPK membuat spesifikasi dan HPS

d. ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan alokasi anggaran dalam DIPA dan mengacu peraturan yang berlaku.

e. Dalam

pelaksanaan tugas, ULP/Pejabat Pengadaan

dapat

berkonsultasi dengan tim teknis atau pihak lain yang kompeten.

f.

Untuk Pemilihan Penyedia Barang/Jasa lainnya dilakukan dengan;

1) Pelelangan umum adalah Pelelangan dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

2) Pelelangan

Sederhana adalah

Pelelangan

dengan

nilai

Rp.l00.000.000,00-Rp.200.000.000,00 (seratus juta rupiah sampai dengan dua ratus juta rupiah) 3) Pengadaan

Langsung

adalah

Pengadaan

Barang/Jasa

dengan nilai^O-Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 4) Penunjukan

Langsung adalah Pengadaan

Barang/Jasa

dengan kriteria sebagai berikut: a) Pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

b) Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; c)sewa. ...

O:\SK201 l\PersIuf3nPe
BsnO BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 45 -

c) sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; d) Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata

cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan g. Untuk Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan dilakukan dengan: 1) Seleksi Umum adalah Pengadaan Jasa Konsultan dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

2) Seleksi Sederhana adalah Pengadaan Jasa Konsultan dengan nilai Rp.50.000.000,00-Rp.200.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah sampai dengan dua ratus juta rupiah) 3) Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Jasa Konsultan

dengan nilai O-Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 4) Penunjukan Langsung adalah Pengadaan Jasa Konsultan dengan kriteria sebagai berikut: a) Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia Jasa Konsultansi

b) Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang

h. Pengadaan

Barang/Jasa

yang

dapat

dilakukan

dengan

swakelola:

1) Pekeijaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan tupoksi Pengguna Barang/Jasa.

2) Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat.

3) Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaan tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa. 4)Pekerjaan. ...

D^K ZOIIVeraturan Pefkxnsn Pengelcilaan Anggaran 2011 Fmal doc.iJoc

BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 46 -

4) Pekerjaan

yang

secara

dihitung/ditentukan

rinci/detail

terlebih

tidak

dapat

dahulu, sehingga

apabila

dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menanggung risiko yang besar.

5) Penyelenggaraan

diklat,

kursus,

penataran,

seminar,

lokakaiya atau penjniluhan.

6) Pekerjaan untuk proyek percontohan yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

7) Pekerjaan

khusus

perumusan

yang

kebijakan

bersifat

pemrosesan

pemerintah,

pengujian

data, di

laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh Perguruan Tinggi/lembaga ilmiah pemerintah.

8) Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi Pengguna Barang/Jasa.

Alur mengenai Pengadaan Barang/Jasa akan diatur tersendiri dalam SOP Pengadaan Barang/Jasa. 9. Penerimaan Barang/Jasa

a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang dan atau Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

b. Menerima hasil pengadaan barang dan atau jasa melalui pemeriksaan atau pengujian, dan c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima barang dan atau

jasa jika hasil pekerjaan pengadaan barang dan atau jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

d. Dalam pemeriksaan pekerjaan pengadaan barang dan atau jasa diperlukan keahlian teknis tertentu, maka dapat dibentuk tim tenaga ahli untuk membantu yang ditetapkan oleh PA/KPA

e.Dalam. ...

D5SK 2011\Peraturan Pedoman Penget^aan Anggaran 2011 Final doc.tloe

BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 47 -

e. Dalam

hal pengadaan jasa konsultasi, pemeriksaan

pekerjaan,

panitia

penerima

terlebih

dahulu

hasil

melakukan

koordinasi dengan pengguna jasa konsultasi yang bersangkutan.

f.

Penerimaan Barang/Jasa dilakukan oleh Panitia Penerima Barang/Jasa, kecuali:

1) Penerimaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar melalui UP dapat dilaksanakan oleh Staf Pengguna Barang/Jasa atau Staf Administrasi yang ditunjuk oleh PPK;

2) Penerimaan Barang/Jasa yang kegiatannya dilaksanakan diluar

Jakarta

dapat

dilakukan

oleh

penanggung

jawab/pelaksana kegiatan tersebut.

g. Penerimaan barang yang memenuhi klasifikasi persediaan diatur sesuai dengan SOP Persediaan. 10. Jenis Pembayaran

a. Pembayaran Langsung melalui Proses Penerbitan SPM-LS

1) Pembayaran Langsung adalah pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh KPPN kepada rekanan berdasarkan SPM-LS yang diTerbitkan oleh Pejabat penandatangan SPM atas nama pihak yang berhak sesuai bukti pengeluaran yang sah.

2) Pembayaran Langsung dilakukan untuk pembayaran dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai di atas Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

3) Pembayaran Langsung untuk pembayaran Gaji dan Belanja Pegawai lainnya. Khususnya Gaji Induk, SPM-nya harus sudah diterima KPPN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.

SPM-LS. ...

D-^SK 2011\Pef3bfan Peilofflan Peng^aan Anggaran 2011 Rnat doc-doc

BSK> BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 48 -

SPM-LS

disampaikan

ke

KPPN

dilengkapi dengan

bukti

pengeluaran LS dibuat atas beban MAK yang tersedia. SPM harus terlebih dahulu ditandatangani oleh pejabat SPM dan

telah memperhitungkan pajak yang timbul dan atau harus

dibayar sebagai akibat pengeluaran yang dilakukan. Pada SPM-LS dilampirkan bukti asli yang sah dalam rangkap

dua (asli dan tindasan) sesuai dengan peruntukan pembayaran. Untuk belanja pegawai dilengkapi dengan:

1) Daftar gaji/gaji susulan/kekurangan gaji/lembur/honor dan vakasi.

2) Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal

21

yang

telah

ditandatangani

oleh

Pejabat

penandatanganan SPM.

Untuk belanja lainnya selain belanja Pegawai dilengkapi dengan: 1) Resume

kontrak/SPK

Pengadaan

Barang/Jasa

yang

ditandatangani oleh PA/KPA atau pejabat yang ditunjuk

2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) 3) Faktur Pajak beserta SSP nya. b. Pembayaran Melalui Uang Persediaan

1) PPK menerbitkan SPP-UP berdasarkan alokasi dana dalam DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang

dipersamakan dengan DIPA atas permintaan dari Bendahara Pengeluaran;

2) Berdasarkan SPM-UP dimaksud KPPN menerbitkan SP2D untuk rekening Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk dalam SPM-UP.

3) Penggunaan Uang Persediaan selanjutnya menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran. 4)Bendahara. ...

DASK 2011\P«stur8n Pedoman Pengelolaan Anggsan 2011 Rnsi doc,doc

BSKf) BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 49 -

4) Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali Uang Persediaan setelah Uang Persediaan dimaksud digunakan {revolving) sepanjang masih tersedia dana dalam DIPA.

5) Sisa UP yang masih ada pada bendahara pada akhir tahun anggaran harus darus disetor kembali ke Rekening Kas

Negara selambat-Iambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Setoran sisa UP dimaksud, oleh KPPN dibukukan sebagai pengembalian UP sesuai MAK yang ditetapkan.

6) Pengisian kembali Uang Persediaan

dilakukan dengan

mengajukan SPM GU kepada KPPN dengan melampirkan bukti-bukti penggunaan pengeluaran yang sah.

7) Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan sesuai bukti- bukti

yang sah dibebankan pada mata anggaran (MAK) definitif sesuai pagu MAK yang tersedia.

8) Pembebanan dimaksud pada butir f di atas mengurangi kredit/pagu anggaran dalam DIPA.

9) Penggunaan dan

penggantian

Uang Persediaan dapat

dilakukan sepanjang pagu anggaran dalam DIPA atau

dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan

dengan DIPA - yang dapat dibayarkan melalui prosedur SPMUP masih cukup tersedia.

lOjAIur mengenai pertanggungjawaban UP dapat dilihat pada gambar alur Prosedur Penggelolaan Anggaran. 11. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) a. Penerimaan negara bukan pajak diatur tersendiri melalui Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional.

b.Untuk. ...

D:tSK 2011\Pe(8luran P»loman Pengelolsan Angg^an 2011 Rnal cloc.iloc

BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 50 -

b. Untuk tercapainya target Penerimaan Negara Bukan Pajak [non

tax) sesuai dengan yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Kepala Satker bertanggung jawab akan penerimaan negara dan mengawasi penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Penerima, mengetahui semua dokumen yang

berhubungan dengan penerimaan negara bukan pajak, yaitu tanda bukti penerimaan dan penyetoran serta laporannya.

2) Kepala Sub Bagian Administrasi Pendapatan, bertugas sebagai berikut:

a) Membantu Kepala Satker mengawasi penatausahaan keuangan oleh Bendahara Penerimaan.

b) Mengetahui semua dokumen yang berhubungan dengan PNBP

c) Membantu Kepala Satker dalam melaksanakan pemeriksaan Kas secara bulanan terhadap Bendahara Penerimaan.

c. Mata Anggaran untuk penerimaan negara bukan pajak Badan Standardisasi Nasional mengacu kepada Peraturan Menteri

Keuangan No.571/KMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian DIPA yaitu MAP 423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi. d. Penyetoran PNBP

1) Bendahara Penerima menyetorkan seluruh penerimaan yang telah dipungutnya sesegera mungkin ke Kantor Kas Negara/ Kantor Pos. Penyetoran ke Kantor Kas Negara/Kantor Pos diusahakan tidak melampaui bulan penerimaan, terutama

pada bulan Desember, agar tidak dicatat sebagai penerimaan tahun anggaran berikutnya. 2)Pada. ...

D;^K 201IVCfduran Petkxnan Pengeltfaan Anggaran 2011 Hnd doC-doc

bsmD BADAN STANDARDISASI NASiONAL

- 51 -

2) Pada setiap biikti penyetoran ke Kantor Kas Negara harus dicantumkan

uraian

anggarannya

dengan

jenis

penerimaan

menggunakan

dan kode

mata Badan

Standardisasi Nasional, Lokasi Satker, MAP.

e. Penggunaan Dana PNBP 1) Pengajuan permintaan dana kegiatan harus masuk ke PPK

paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan;

2) Permintaan dana kegiatan harus melampirkan bukti transfer pembayaran (untuk kegiatan yang dikenakan tarif PNBP) dan pendukung lainnya;

3) Penyerahan pertanggungjawaban dokumen administrasi dari

pelaksana kegiatan paling lambat 1 minggu dari selesainya kegiatan agar tidak menghambat revolving dana PNBP;

4) Di akhir tahun anggaran berjalan pada bulan Desember setelah transaksi di KPPN dihentikan bahwa anggaran untuk

melaksanakan kegiatan tidak mencukupi karena UP sudah habis dan tidak bisa di GUP-kan, dikarenakan kegiatan

assesmen sampai dengan akhir Desember masih harus dilaksanakan, maka atas dasar permintaan kebutuhan dana

kepala Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi (PALLI) dan Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi (PALS) yang ditujukan kepada Kepala Satker (KPA). 12. Revisi DIPA

Revisi DIPA dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan atau

perubahan yang sangat mendesak/panting dilengkapi dengan justifikasi, diajukan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan oleh Satker, dengan catatan: a. Perubahan atau realokasi dana antar Output dalam satu kegiatan.

b.Perubahan. ...

201HPeratiirafl Pedoman PengeWaan Anggafati 2011 Final doc-doc

BSK> BADAN STANDARDISAS! NASIONAL

- 52 -

b. Perubahan volume keluaran pada Output tanpa merubah alokasi dana kegiatan masih sesuai sasaran kegiatan dan sasaran program.

c. Realokasi dana antar MAK dalam satu jenis belanja sepanjang tidak mengurangi:

1) Gaji dan berbagai tunjangan yang melekat dengan gaji. d. Tidak diperkenankan untuk perubahan: 1) Pagu untuk masing-masing Unit Organisasi. 2) Pagu untuk masing-masing kegiatan dan masing-masing jenis belanja.

3) Kegiatan dan program. Revisi DIPA sekurang-kurangnya dilampiri:

a. Format 1.5 RKA-KL yang memuat usulan perubahan/pergeseran

anggaran per kegiatan, b. Perhitungan

anggaran

yang

diusulkan

untuk

dilakukan

perubahan/pergeseran,

c. Data pendukung yang terkait. Revisi perubahan pagu anggaran diusulkan melalui Kepala BSN untuk

mendapat

Kementerian

persetujuan

DPR

Keuangan. Keputusan

melalui

atas

Ditjen

perubahan

Anggaran

tersebut

disampaikan kepada instansi terkait. DIPA yang sudah disahkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

apabila diperlukan

dapat dilakukan revisi oleh

Satker yang

bersangkutan dan selanjutnya diajukan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kementerian

Keuangan

untuk

ditelaah

dan

disahkan, dengan catatan: dapat dilakukan realokasi dana antar Sub Kegiatan dalam satu kegiatan.

13.Pembayaran. ...

0:^K 201IVera^ Pe
BsrO BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 53 -

13. Pembayaran LS dan pembukuan oleh Bendaharawan

Pembayaran atas Pengadaan Barang/Jasa: a. Pejabat/Panitia

Pengadaan

Barang/Jasa

mempersiapkan

dokumen pengadaan untuk selanjutnya ditandatangani oleh PPK;

b. Bendahara Pengeluaran dibantu petugas BPP mempersiapkan SPP-LS berserta bukti-bukti pendukung untuk selanjutnya

disampaikan kepada Pejabat Penandatangan SPM;

c. Setelah diteliti/diuji Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan dan

menandatangani SPM-LS selanjutnya disampaikan ke

KPPN;

d. Bendahara pengeluaran mencatat dalam buku kas umum SP2D atas SPM-LS tersebut. 14. Honorarium

a. Honorarium/Uang Kerja berdasarkan Standar Biaya Umum yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan;

b. Kepanitiaan/Tim/Komite/Kelompok berdasarkan

Surat

Keputusan

Kerja Kepala

ditetapkan

Badan/Pengguna

Anggaran. Kuasa Pengguna Anggara, dan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Standardisasi Nasional;

c. Uang kerja narasumber dibebankan pada MAK belanja profesi berdasarkan surat undangan; d. Surat kesediaan menjadi narasumber.

15. Perjalanan Dinas

a. Perjalanan dinas Luar Negeri

1) Deputi/Sestama

mengajukan

permohonan

perjalanan

dinas kepada Sekretaris Utama dengan melampirkan undangan

dan

agenda

acara

serta

tembusannya

disampaikan kepada:

a)Biro. ...

d:\SK 2011\SK PedomanPengelotaan Anggaran 2011 Final()«.doe

fis^O BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 54 -

a) Biro Hukum Organisasi dan Humas,

b) Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha, c) Kepala Pusat/Biro terkait,

d) Pejabat Pembuat Komitmen terkait. 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (a.1) memuat:

a) Nama dan Jabatan; b) NIP bagi Pegawai Negeri Sipil;

c) Tujuan kegiatan perjalanan dinas; d) Kota/Negara yang menjadi tujuan; e) Waktu pelaksanaan; f)

Sumber pembiayaan.

Permohonan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja

sebelum keberangkatan yang direncanakan, kecuali negaranegara schengen paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari kerja.

3) Biro Hukum Organisasi dan Humas akan memberikan masukan berdasarkan pertimbangan pembinaan pegawai

kepada Sekretaris Utama atas usulan peserta yang akan melakukan perjalanan dinas Luar Negeri.

4) Sekretaris Utama mendisposisikan persetujuan perjalanan dinas luar

negeri kepada

Kepala

Biro

Perencanaan

Keuangan dan Tata Usaha untuk pengurusan administrasi ijin keberangkatan, visa dan paspor dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;

a) Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga membuat surat permohonan ijin keberangkatan, surat pembuatan paspor dan visa, untuk ditandatangani Sekretaris Utama untuk pejabat eselon I dan Kepala Biro PKT untuk eselon II kebawah.

bjBagian. ...

O:\SK ZOnv^rdivanPedomanPetgelotaanAnggaran 2011 Final Oix.(loc

BSK> BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 55 -

b) Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menyiapkan tiket pesawat, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh PPK terkait.

5) Jumlah hari perjalanan dinas untuk negara Asean diberi

tambahan 1 (satu) hari, diluar Asean ditambahkan 2 (dua) hari.

6) Konversi Valuta Asing (USD ke IRD/Rp) harus dilampiri

dokumen Kurs tengah 81 saat transaksi (tanda tangan uang SPPD) sesuai PP 24/2004 tentang (SAP), b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pengertian perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan balk perseorangan maupun

secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilo meter dari batas kota atas perintah pejabat yang berwenang,

yang

termasuk

perjalanan

dinas

adalah

detasering, Ujian dinas/ujian jabatan, Majelis penguji/dokter

penguji

kesehatan, Pendidikan

Menjemput/mengantar

jenazah

dinas

teknis/fungsional,

(PNS

yang

melakukan

perjalanan dinas/ke kota tempat pemakaman).

1) Kepala Biro/Pusat mengajukan permohonan kepada PPK dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

2) Perjalanan dinas yang bersifat ad hoc, permohonan ditujukan kepada Sekretaris Utama cq Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha. Selanjutnya Sekretaris Utama cq Kepala Biro Perencanaan, Keuangan

dan

Tata

Usaha

mendisposisikan

surat

persetujuan

permohonan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kesestaraaan;

3) Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh atasan langsung Pejabat/ Pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas. 4)Salinan. ...

D:\SK 20t1\Pefauran Pedoman PengelotasnAnggaran 2011 Fifltf doe.(loe

BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-56-

4) Salinan

Surat

Perintah

Tugas

perjalanan

dinas

disampaikan kepada Biro Hukum Organisasi dan Humas c.q Bagian Kepegawaian; c. Laporan Perjalanan Dinas

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, wajib membuat laporan tertulis selambat-Iambatnya 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan disampaikan kepada Atasan Langsungnya dengan tembusan kepada PPK; 16. Permohonan Lembur

a. Personil

yang

akan

permohonan

melaksanakan

kepada

(Kabag/Kasubag/Kasubid)

lembur

Atasan disertai

surat

mengajukan

langsung tugas.

Surat

permohonan yang telah disetujui disampaikan kepada PPK Biro PKT dan Inspektorat dan tembusannya disampaikan

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 86 Kepala Biro Hukum Organisasi dan Humas;

b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (a.l) memuat:

1) Nama dan Jabatan;

2) NIP bagi Pegawai Negeri Sipil; 3) Tujuan pelaksanaan lembur (pekerjaan yang dilemburkan); 4) Waktu pelaksanaan (tanggal, hari, lamanya lembur); 5) Permohonan diajukan paling lambat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan.

17. Penggantian Transport Dinas Luar Kantor di Jakarta a. Personil yang akan mengajukan penggantian transport untuk dinas luar kantor disekitar Jakarta menyampaikan surat

kepada PPK dengan disertai surat undangan/surat tugas bila dana mencukupi atau tersedia pagu anggaran dimasingmasing kegiatan; b.Penggantian. ...

DilSK 2011lPeratur9n Pedoman Pengektean Anggaran 2011 Final doe.doc

BsnO BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 57 -

b. Penggantian transport ini meliputi kegiatan: rapat dinas, seminar, kursus, pengurusan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan. c. Penggantian transport untuk Diklat Pimpinan dan Prajabatan maksimal 2 hari.

18. Output/ Luaran Kegiatan Terlaksananya kegiatan tepat waktu, sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang tersedia, terserapnya anggaran sesuai dengan

jadwal, tahapan

kegiatan, tersusunnya laporan

perkegiatan,

laporan bulanan, triwulanan dan laporan tahunan mengacu pada indikator kinerja masing-masing unit kerja.

BAB IV.

OASX ZOniPerabran Pedocnan PengeWaan Anggaran 2011 Final Ooc.boc

BSK> BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 58 -

BAB IV

TATA CARA PEMBUKUAN

A. Dasar Pembukuan

Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaaan anggaran satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya. Pembukuan yang diselenggarakan hams berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER -47/PB/2009.

B. Umum

1. Pembukuan Bendahara terdiri dari Buku

Kas Umum, Buku

Pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran.

Buku Kas Umum adalah merupakan buku harian yang dikerjakan oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan BPP

untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran/penyetoran

atas penerimaan, meliputi selumh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan penerimaan dan anggaran belanja satuan keija yang berada dibawah pengelolaannya. Buku

Pembantu

adalah

mempakan

buku

tambahan

yang

dikerjakan oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan BPP untuk mencatat transaksi sesuai dengan pengelompokan

termasuk penyimpanan uang, dan berfungsi sebagai alat kontrol pencatatan dalam Buku Kas Umum.

Buku Pengawasan Anggaran adalah buku yang dikerjakan oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan BPP, untuk

mencatat pagu dan

realisai anggaran

masing-masing

mata

anggaran kegiatan (MAK), serta berfungsi untuk mengontrol ketersediaan dana dari masing mata anggaran berkenaan. 2.Pembukuan. ...

0:tSK 201 l\Peraturan Pedoman Penoelolaan Anggaran 2011 Rna)doc4>c

BSN^ BADAN STANDARDISASi NASIONAL

- 59 -

2. Pembukuan dilaksanakan atas dasar dokumen sumber pembukuan Bendahara

3. Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara harus dimulai dari Buku Kas Umum selanjutnya pada Buku-Buku Pembantu.

4. Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tangan atau komputer

5. Dalam hal pembukuan dibukukan dilakukan dengan menggunakan komputer, Bendahara wajib; a. Mencetak

Buku

Kas

Umum

dan

buku-buku

pembantu

sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. b. Menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umum dan buku-

buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani Bendahara dan diketahui KPA.

C. Pembukuan Bendahara Penerimaan

1, Dokumen sumber pembukuan Bendahara Penerimaan yang harus dicatat dalam Buku Kas Umum,antara lain;

a. Target anggaran atau rencana penerimaan yang tertuang dalam DIPA

b. Surat Bukti Setor (SBS)

c. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang dinyatakan sah yang diterima dari orang/badan hukum sebagai bukti pembukuan

penerimaan sekaligus bukti pembukuan pengeluaran bendahara d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang dinyatakan sah sebagai bukti pembukuan pengeluaran bagi bendahara e. Bukti Lainnya

2. Petunjuk pembukuan;

a. Target anggaran atau rencana penerimaan yang tertuang dalam DIPA, dibukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada Buku Kas Umum dan dicatat sebagai pagu penerimaan pada Buku Pengawasan Anggaran. b.SBS. ...

O:\SK 2011U>eratijran Pedoman Pengelolaan Anggaran 2011 Final doc-ifoc

BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-60-

b. SBS, dibukukan di sisi debet pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu terkait, serta dibukukan

secara akumulatif pada kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Penerimaan. c. SSBP, yang merupakan setoran Bendahara dibukukan di sisi

kredit pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu terkait, serta dibukukan sebagai penyetoran pada Buku Pengawasan AnggaranPenerimaan.

d. SSBP,yang merupakan setoran langsung dari wajib setor ke Kas

Negara dibukukan dibukukan di sisi debet dan kredit (in-cut) pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu terkait, serta sekaligus dibukukan sebagai penyetoran

pada Buku Pengawasan AnggaranPenerimaan. e. Bukti penerimaan lainnya dibukukan di sisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Iain-lain. SSBP yang dinyatakan sah atas penerimaan Iain-lain dibukukan

di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Iain-lain.

D. Pembukuan Bendahara Pengeluaran

Dokumen sumber pembukuan dan petunjuk pembukuan Bendahara

Penerimaan sebagai dasar pembukuan dapat dibedakan dalam 5 (lima) kelompok, yaitu;

1. Aktivitas Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a. Dokumen sumber pembukuan

1) Pagu DIPA yeng telah mendapat pengesahan

2) SPM-LS kepada pihak ketiga/rekanan yang dinyatakan sah 3) SPM-UP yang dinyatakan sah 4) SPM-TUP yang dinyatakan sah 5.SPM. ...

D:)SK ZOUVeraturan Pedoman Petigtioiaan Ansgvan'20t1 Rnsd doe.(toc

BsiyO BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 61 -

5) SPM-GUP yang dinyatakaji sah 6) SPM-GUP nihil yang dinyatakan sah 7) SPM-LS Bendahara yang dinyatakan sah b. Petunjuk Pembukuan

1) Pagu DIPA yeng telah mendapat pengesahan; dibukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada Buku Kas Umum, dan

dicatat sesuai mata anggaran

berkenaan

pada Buku

Pengawasan Anggaran Belanja.

2) SPM-LS kepada pihak ketiga/rekanan yang dinyatakan sah dibukukan sebagai nilai bruto di sisi debet dan kredit (in-out) pada Buku Kas Umum, dan dicatat sebagai pengurangan

pagu pada kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja.

3) SPM-UP yang dinyatakan sah dibukukan; a) Sebesar nilai bruto pada sisi debet Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu UP.

b) Sebesar nilai potongan (jika ada) pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu UP.

4) SPM-TUP yang dinyatakan sah, dibukukan sebesar nilai bruto di sisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP.

5) SPM-GUP yang dinyatakan sah, dibukukan; a) Sebesar nilai bruto pada sisi debet Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pemabntu UP.

b) Sebesar nilai potongan (jika ada) pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu UP.

6) SPM-GUP nihil yang dinyatakan sah, dibukukan sebesar nilai bruto di sisi debet dan kredit (in-out) pada Buku Kas Umum dan dibukukan sebagai pengesahan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. 7)SPM. ...

D:\SK2011lPefdursnPedomanPengGiol33nAnggar3n2011 Hnatdocdoc

BsiyO BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-62-

7) SPM-LS Bendahara yang dinyatakan sah, dibukukan; a) Sebesar nilai bruto di sisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu LS - Bendahara, dan dicatat sebagai pengurangan pagu pada kolom mata anggaran Buku Pengawasan Kredit.

b) Sebesar nilai potongan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS Bendahara.

2. Aktivitas Pembayaran atas Uang yang bersumber dari Uang Persedian (UP) a. Dokumen sumber pembukuan; 1) Kuitansi/bukti pembayaran

2) Faktur pajak/SSP 3) SSBP yang dinyatakan sah atas setoran UP

4) SSP

yang

dinyatakan

sah

atas

setoran

pajak

dan

pungutan/potongan

b. Petunjuk Pembukuan 1) Kuitansi / bukti pembayaran Dibukukan sebesar nilai bruto kuitansi/bukti pemabayaran di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu UP, dan dicatat sebagi pengurangan

pagu pada kolom mata anggaran yang berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran.

2)

Faktur Pajak/SSP

Dibukukan sebesar nilai faktur pajak/SSP di sisi Debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak. 3) SSBP yang dinyatakan sah atas setoran UP Dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP. 4)SSP. ...

D-ASK 201 IIPetBiutsn Padoman Pengelolaan AngflarBn 2011 Hnal doc.lMc

BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 63 -

4) SSP yang dinyatakan sah atas setoran pajak dan pungutan/ potongan.

Dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku

Pembantu Kas dan Buku pembantu Pajak. 3. Aktivitas Pembayaran atas uang yang bersumber dari SPM-LS Bendahara

Dapat dibagi menjadi 2(dua) keadaan; a. Pemotongan kepada pihak terbayar telah dilakukan pada saat penerbitan SPM-LS Bendahara dimaksud 1) Dokumen sumber pembukuan a) Tanda terima/bukti pembayaran. b) Surat

Setoran

Pengembalian

Belanja (SSPB)

yang

dinyatakan sah. 2) Petunjuk Pembukuan

a) Tanda terima/bukti pembayaran Dibukukan sebesar nilai tanda terima/bukti pembayaran

pada sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP.

b) SSPB yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku LSBendahara.

b. Dalan hal SPM-LS Bendahara tidak mencakup pemotongan

pajak pihak terbayar, Bendahara wajib melakukan pemotongan pajak. 1) Dokumen sumber a) Tanda terima/bukti pembayaran. b)

Faktur pajak/SSP yang dinyatakan sah.

2)Petunjuk. ...

0:tSK2011tPBfBtU(^Pe
BSN^ BADAN STANDARDlSASt NASIONAL

-64-

2) Petunjuk Pembukuan a) Tanda terima/bukti pembayaran Dibukukan sebesar nilai

bruto

tanda terima/bukti

pembayaran di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara

b) Faktur Pajak/SSP Dibukukan sebesar nilai faktur/SSP di sisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku

Pembantu Pajak

c) SSP yang dinyatakan sah Dibukukan di sisi kredit Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak 4, Aktivitas Penyaluran Dana kepada BPP dan LPJ-BPP

a. Penyaluran Dana ke BPP Penyaluran dana ke BPP baik yang bersumber dari UP maupun SPM-LS

Bendahara,

pada

dasarnya

belum

merupakan

pengeluaran kas bagi Bendahara Pengeluaran. Dengan demikian kas

pada

BPP

masih

merupakan

uang

yang

harus

dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran. Dokumen sumbernya; tanda terima/bukti transfer

Pembukuannya; Dibukukan sebesar tanda terima/bukti transfer kepada BPP di sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada Buku Kas Umum, disisi kredit Buku Pembantu Kas dan di sisi debet pada Buku Pembantu BPP

b. LPJP-BPP

LPJP-BPP merupakan pertanggungjawaban BPP atas UP yang

diterimanya kepada Bendahara Pengeluaran. LPJP-BPP menjadi dokumen sumber pembukuan bagi Bendahara Pengeluaran Pembukuannya; 1)UP. ...

DASX 20n\Pefaluran Pedoman PengeUsan Anggaian 201)Final doc-doc

BsrO BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-65-

1) UP

a) Belanja yang dilakukan BPP atas UP, dibukukan sebesar

jumlah nilai pengurangan menurut mata di sisi kredit Buku Kas Umum, Buku Pembantu BPP, dan Buku

Pembantu UP, dan dicatat sebagi pengurangan pagu dalam kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja.

b) Transfer ke Bendahara Pengeluaran (pengembalian UP dari BPP ke Bendahara Pengeluaran) Dibukukan sebesar jumlah pengurang/transfer di sisi

debet dan sisi kredit (in-out) pada Buku Kas Umum, di sisi debet pada Buku Pembantu Kas, dan di sisi kredit Buku Pembantu BPP.

2) Dana LS- Bendahara a) Pembayaran (yang dilakukan BPP) atas dana yang bersumber dari SPM-LS Bendahara.

Dibukukan sebesar jumlah pengurangan/pembayaran di sisi kredit Buku Kas Umum, Buku Pembantu BPP dan Buku Pembantu LS- Bendahara.

b) Setoran ke Kas Negara (yang dilakukan oleh BPP) atas sisa dana yang bersumber dari SPM-LS Bendahara. Dibukukan sebesar jumlah pengurangan/setoran di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu LS-Bendahara.

3) Pajak

Pungutan

pajak

atas

belanja/pembayaran

dan

penyetorannya yang dilakukan BPP. Pembukuan pungutan dan penyetoran pajak:

a) Dibukukan sebesar jumlah pungutan di sisi debet Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu

Pajak. b)Dibukukan. ...

2DI1\Pefabnfl Pedomsn PengeMaan Anggaran 2011 Find doc-doc

BsiyO BADAN STANDARDISASl NASIONAL

- 66 -

b) Dibukukan sejumlah penyetoran di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu

Pajak. 4) Dana Lain-Lain

a) Dibukukan sebesar jumlah penambahan di sisi debet Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-Lain,

b) Dibukukan sejumlah pengurangan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Lain-Lain.

5. Aktivitas Lainnya Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penerimaan diluar aktivitas yang rutin. Dokumen dan pembukuannya sebagai berikut; a. Bukti penerimaan lainnya dibukukan di sisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LainLain.

b. SSBP yang dinyatakan sah, yang merupakan setoran atas penerimaan Iain-lain dibukukan di sisi kredit Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-Lain.

E. Pembukuan BPP

Pembukuan BPP meliputi 4 (empat) aktivitas, yaitu;

1. Penerimaan Dana dari Bendahara Pengeluaran a. Penerimaan UP/TUP, LS- Bendahara Dokumen sumbernya adalah Tanda terima/Bukti transfer.

b.Pembukuannya. ...

D:\SK 2011\Per3turan PHfotnan PenQtiolaan Anggaran 2011 Find (toe.doc

BSISO BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-67-

b. Pembukuannya;

Dibukukan di sisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP dan atau Buku Pembantu LS Bendahara. Khusus UP dicatat sebagi pagu dalam kolom mata

anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran UP sesuai rencana penggunaan.

2. Aktivitas Pembayaran atas uang yang bersumber dari UP Dokumen sumber; Tanda terima/ Bukti Transfer Pembukuannya;

3. Aktivitas Pembayaran atas uang yang bersumber dari SPM-LS Bendahara.

4. Aktivitas Lainnya

F. Petunjuk Pembukuan Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Pembantu Kas-Bank

Apabila dipandang perlu Buku Pembantu Kas dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Pembantu Kas Bank. Dalam pembukuan dibedakan menurut sifatnya,

maka transaksi pengambilan dari dan pengisian ke rekening bendahara dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu Kas Bank.

G. Petunjuk Pembukuan Buku Pembantu Uang Muka Perjalanan Dinas Bendahara dapat memberikan uang muka perjalanan dinas dari UP

atas permintaan PPK untuk dibayarkan kepada pejabat negara/pegawai negeri/pegawai tidak tetap yang melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri.

Setelah

perjalanan

melaksanakan

dinas

perjalanan

dilaksanakan, dinas

pejabat/pegawai

menyampaikan

yang

bukti-bukti

pengeluaran perjalanan dinas kepada PPK. Atas dasar bukti-bukti dimaksud

PPK

menjoisun

perhitungan

rampung

dan

menyampaikannya kepada Bendahara. Apabila. ...

0:tSK 201 t^Perabran Pedoman Pei^ieiotaan Anggaran 2011 Riui doc.(k)c

BsrO BADAN STANDARDiSASI NASIONAL

- 68 -

Apabila terdapat kelebihan pembayaran uang muka perajalanan dinas, pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan uang muka dimaksud kepada Bendahara. Sebaliknya apabila terdapat kekurangan pembayaran perjalanan dinas, atas persetujuan PPK,

Bendahara

membayarkan

kekurangan

dimaksud

kepada

pejabat/pegawai yang melaksanakan peijalanan dinas. Pembukuannya :

1. Pemberian uang muka Bukti pembayaran uang muka perjalanan dinas dibukukan di debet dan di sisi kredit Buku Kas Umum (in-out) pada Buku Kas Umum, di sisi kredit Buku Pemabntu Kas dan di sisi debet Buku Pembantu

Uang Muka Perjalanan Dinas(Buku Pembantu UM Perjadin). 2, Perhitungan rampung

a. Bukti pembayaran perjalanan dinas, dibukukan di sisi kredit Buku Kas Umum, Buku Pembantu UM Perjadin, dan Buku Pembantu UP, dan dicatat sebagai pengurang pagu pada kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran.

b. Bukti pembayaran kekurangan perjalanan dinas, dibukukan di sisi debet dan sisi kredit (in-out) Buku Kas Umum, di sisi kredit

pada Buku Pembantu Kas, dan di sisi debet Buku Pembantu UM Perjadin.

c. Berdasarkan bukti-bukti penerimaan kelebihan uang muka perjalanan dinas, dibukukan di sisi debet dan sisi kredit Buku Kas Umum, di sisi debet Buku Pembantu Kas, dan sisi kredit

pada Buku Pembantu UM Perjadin. Berdasarkan metode pembukuan ini, saldo Buku Pemabntu, UM Perjadin merupakan bagian dari saldo Buku Kas Umum.

H.Petunjuk. ...

D:^K ZOIIlPo^anPedomanPengeltiaan Anggaran 2011 Rnddoc-doc

BSN^ BADAN STANDARDtSASI NASIONAL

- 69 -

H. Petunjuk Pembukuan Koreksi atas Kesalahan Pembukuan Pembukuan dilaksanakan dengan metode saldo balance yang akan menghasiikan saldo setdap saat membukukan transaksi. Oleh karena itu kekeliruan dalam membukukan transasksi akan berdampak pada kesalahan beruntun dalam perhitungan saldo buku. Apabila terjadi kesalahan pembukuan yang hams dilakukan adalah;

a. Pada

saat

diketahui

adanya

kesalahan

pembukuan, segera

dibuatkan Berita Acara kesalahan Pembukuan yang diketahui oleh

KPA/PPK. Berita Acara dimaksud menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahan pembukuan atas transaksi {nomor, tanggal, nilai dan setemsnya) telah dibukuan sebagai berikut xxxx seharusnya dibukukan sebagai berikut xxxxxx. b. Berita Acara Kesalahan Pembukuan mempakan dokumen sumber

pembukuan koreksi, dibukukan sesuai berita acara sebagai berikut;

a) Dibukukan kebalikan/reversal dari pembukuan yang salah, dan b) Dibukukan menumt yang sehamsnya. c. Berita Acara Kesalahan Pembukuan, fotocopy transaksi yang salah dibukukan dan fotocopy pembukuan yang salah (lembaran Buku Kas Umum, dan Buku-Buku Pembantu berkenaan) mempakan

bagian yang tak terpisahkan dari LPJ.

I. Petunjuk Pembukuan Jasa Giro dan Biaya Administrasi Bank Jasa giro atas saldo kas bendahara sebagaimana tercatat dalam rekening Koran dibukukan di sisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-Lain.

Pajak atas jasa giro sebagaiman tercatat dalam rekening Koran dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-Lain.

Biaya. ...

D;\SK 20t1lSK Pedomait Pengelotaan Anggaran 2011 Final(toc.Ooc

BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 70 -

Biaya administrasi bank sebagaimana tercatat dalam rekening Koran diperlakukan sebagai belanja operasional kantor yang pembayarannya menggunakan mekanisme UP, dibukukan di sisi kerdit Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP, dan sebagai

pengurangan pagu dalam Buku Pengawasan anggaran.

J. Petunjuk Penomoran

dan

Penanggalan

Pada

Bukti Pembukuan

Bendahara

Dalam melaksanakan pembukuan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dan BPP terlebih dahulu harus membubuhi nomor dan

tanggal

pada

dokumen

sumber

pembukuan.

Nomor

tersebut

selanjutnya disebut nomor bukti yang berfungsi sebagai identitas

dokumen sumber bagi pembukuan Bendahara/BPP pada Buku Kas Umum dan seluruh Buku Pembantu.

Nomor

bukti

dibuat

berdasarkan

urutan

yang

diberikan

Bendahara/BPP pada waktu penatausahaan dokumen sumber dalam Buku Kas Umum dan bersifat untuk satu tahun anggaran. Bendahara Pengeluaran dimungkinkan menerima dokumen sumber

berupa SPM yang dinyatakan sah dan LPJ-BPP setelah tanggal

transaksi, terhadap dokumen sumber dimaksud penomoran dan penanggalannya dilakukan sebagai berikut; 1. SPM yang dinyatakan sah yang diterima dari KPPN, diberi tanggal berdasarkan waktu penerimaannya dengan penomoran secara berurutan.

2. LPJP-BPP

yang

diterima

dari

BPP,

diberi

tanggal

waktu

penerimaannya dengan penomoran secara berurutan. 3. Khusus untuk SPM dan LPJP-BPP akhir tahun anggaran, diberi

tanggal 31 Desember dengan penomoran mengikuti urutannya.

K.Pencantuman. ...

201}iSK Pedoman PetiQeiolaan Angsaran 2011 Rnai(loc.(loe

fisro BADAN STANDARDISASl NASIONAL

- 71 -

K. Pencantuman Mata Anggaran Pada Bukti Pembukuan Bendahara

Dalam rangka pembukuan, Bendahara/BPP terlebih dahulu harus membubuhi mata anggaran pada bukti pembukuan. Mata anggaran pada SBS sesuai dengan jenis penerimaanya dan mata anggaran pada kuitansi/bukti pembayaran yang belanjanya menggunakan UP sesuai dengan peruntukan belanjanya. Pencantuman mata anggaran ini dimaksudkan

umtuk

mengawasi

saldo

pagu

anggaran

serta

memudahkan dalam pembuatan SSBP/SSP dan pembuatan SPP dalam rangka penerbitan SPP-GUP/TUP.

BAB V.

0:^K 20111SK Pedoman Pengtiolaafl Anggaran 2011 Final docdoc

BsrO BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 72 -

BAB V PELAPORAN DAN EVALUASI

A.

Pelaporan dan pertanggungjawaban 1. Pelaporan

Untuk mengetahui keberhasilan kegiatan perlu dilakukan evaluasi melalui laporan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Setiap unit kerja wajib membuat laporan sesuai dengan ketentuan waktu penyampaian laporan sebagai berikut: a. Kepada Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha : 1) Laporan bulanan realisasi anggaran; 2) Laporan realisasi keuangan triwulan;

3) Laporan realisasi tahunan; 4) Laporan Mutasi barang semesteran; 5) Laporan tahunan Inventaris; b. Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan

c. Setiap penanggung jawab kegiatan membuat laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

d. Setiap unit kerja wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 2. Tata Cara pelaporan surat pertanggungjawaban (SPJ)

a. Pembayaran

Honorarium

dilengkapi

dengan

daftar

honorarium/kuitansi b. Daftar

Honorarium/kiutansi ditanda tangani oleh

Pejabat

Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

c. Honorarium

kepanitiaan/Tim

dilampiri

SK

atau

Surat

Penugasan; d.Honorarium. ...

DASK 201IkSK Pedoman Pengelaiaan Anggaran 2011 Final

BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 73 -

d. Honorarium

kerja lembur dilampiri Surat Perintah

Kerja

Lembur, daftar hadir lembur, dan daftar penghitungan jam kerja lembur yang tidak melebihi 40 (empat puluh) jam kerja dalam kurun waktu 1 (satu) bulan; e. Pada akhir daftar honorarium disamping mencantumkan nilai nominalnya juga menyebutkan nilai terbilangnya, berdasarkan jumlah nilai bruto (jumlah honorarium ditambah pajak); f.

Honorarium PNS golongan III dan IV dikenakan PPh pasal 21 sebesar 15%.

3. Pengadaan Barang dan Jasa

a. Kuitansi pembelian senilai dibawah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (UP) harus diberi nomor, ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PPK serta petugas

gudang/penerima barang;

b. Jumlah

nilai nominal uang harus sama dengan jumlah

terbilang;

c. Kuitansi pembelian dilengkapi tanggal, stempel, tanda tangan dan nama penjual; d. Pembelian Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dilengkapi dengan materai

Rp.3000

(tiga

ribu)

sedangkan

pembelian

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke atas dilengkapi materai Rp. 6000(enam ribu)

e. Pengadaan

Barang/Jasa

dengan

nilai

sampai

dengan

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di pertanggungjawabkan dengan kuitansi. f.

Pengadaan

Barang/Jasa

dengan

nilai

Rp.10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) s/d Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di pertanggungjawabkan dengan dilengkapi: IjSPK. ...

D:\SK 20111SK Pedoman Pengeli^aan Anoflarai 2011 Riud Ootitoc

BsrO BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 74 -

1) SPK (Surat Perintah Kerja);

2) Berita acara penyelesaian pekerjaan/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan penyelesaian hasil pekerjaan, dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran; 3) Kuitansi yang ditandatangani oleh PPK; 4) Faktur pajak beserta SSP-nya yang telah ditanda tangani oleh wajib pajak;

5) Jaminan Bank jika diperlukan; 6) Semua berita acara rapat yang dilakukan selama proses pengadaan.

g. Pembelian konsumsi harus disertai daftar undangan;

h. Semua pengadaan barang dan jasa dikenakan pajak-pajak yang berlaku kecuali ada surat pembebasan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak. B. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Salah satu instrumen evaluasi yang dipakai sesuai dengan Keputusan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Aparatur

Negara

Nomor

KEP/46/M.PAN/4/2004 adalah pengawasan melekat.

Penga^vasan melekat yang merupakan padanan istilah pengendalian manajemen atau pengendalian intern adalah segala upaya yang dilakukan

dalam

suatu organisasi untuk

mengarahkan seluruh

kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis; segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku.

Unsur-unsur. ...

D:\SK 2011\SK PetJoman PengeMaan Anggaran 2D11 Final

BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 75 -

Unsur-unsur pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang secara

bersama-sama

dilaksanakan

dalam

mencapai

tujuan

pengawasan melekat meliputi pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervisi dan evaluasi intern.

Pemantauan adalah rangkaian tindakan yang mengikuti pelaksanaan

suatu kegiatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk mengetahui sedini mungkin kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dilihat dari kebijaksanaan maupun program yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang membandingkan antara hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditentukan/disepakati serta menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu rencana.

Tujuan pengawasan melekat dalam bidang keuangan dan perlengkapan adalah untuk memeriksa kebenaran formal dan material. Bila terdapat

kesalahan atau penyimpangan segera dilakukan tindakan korektif. Pelaksanaan pengawasan melekat di lingkungan Badan Standardisasi Nasional wajib dilakukan pada semua Jajaran dalam lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Pelaksanaan pengawasan melekat dilakukan secara terus menerus dan menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sasaran pengawasan melekat adalah: 1.

Pengelolaan Keuangan:

2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 3. Realisasi penerimaan

4. Realisasi pengeluaran 5. Penatausahaan Keuangan 6. Pertanggungjawaban 7. Pemeriksaan Kas Intern setiap 3 bulan sekali 8. Pengelolaan. ...

D'.^K 20111SK Psdonuo Pengelotaan Anggaran 2011 Rnd doc-Ooc

BSISO BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 76-

8. Pengelolaan Perlengkapan: 9. Data Perlengkapan 10.

Dokumen

11.

Prosedur

12. Pengelolaan Kegiatan 13. Proposal

14. SK Panitia/Komite/Kelompok Kerja 15. Supervisi pelaksanaan. 16. Disiplin Kepegawaian

BAB VI.

D:^K 20n\SK Pedoman Pengelofaan Anggaran 2011 Final doc.doc

Bsiy) BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 77"

BAB VI

PENGAWASAN

Inspektorat berkewajiban melakukan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan pengelolaan anggaran di lingkungan BSN.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN II.

2D11^K Pedoman Pengelolasn Anggaran 2011 Fmaldoc,(ioe

BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-78-

LAMPIRAN 11

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR

: 12Tahun2011

TANGGAL: 19 September 2011

BSN)

PERMOHONAN UANG MUKA

No.

No Dok:

F-1-1

Revisi

0

Terbit

20-12-2010

Halaman

Lampiran 01

/PPK - XX - Pusat/Biro /Bulan/Tahun

Jenis Kegiatan

Komponen/Kode

Output/ Kode Kegiatan Nasional/ Kode Waktu Pelaksanaan

Kebutuhan Biaya Terbilang

(bila lidak cukup dapat dilampirkarC\

Rincian

Satuan No.

Jumlah Dana

Uraian Pengeluaran

Realisasi Volume

Rp

Total Biaya

UP

LS

Rp

-

Menyetujui:

Yang mengajukaii :

Pejabat Pembuat Komitmen,

Penanggung Jawab Kegiatan,

Tanggal:

Tanggal:

Catatan

Tgl.

Tgl. Proses

Paraf

Terima

Parat Selesai

BPP

Pejabat /Panitia Pengadaan Panitia Penerimaan

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

D:\SK 201 tiSX Peiloman PengeMaan Anggaw 20(1 Rnal doe.doe

0siy) BADAN STANDARDISASl NASIONAL

- 79 -

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL, NOMOR

: 12Tahun2011

TANGGAL : 19 September 2011 CHECK LIST PERTANGGUNOJAWABAN

SSN)

No Dok:

F-1-2

Revisi

0

Terbit

20-12-2010

Halaman

Lampiran 02

CATATAN CHECK LIST PERTANGGUNGJAWABAN Nama/Kode

Kegiatan 1

SPJ PEiUALANAN DINAS DN / IN *) PI

P2

Cek Kelenqkapan Dokumen :

SuratTugas SP Sekneg. Untuk LN Surat SPPD dan PPK (lembar 1 dan 2) Daftar Pengeluaran Rill unluk DN Rindan SPPD Rampung beserta buktinya (kuitansi hotel, tiket, boarding pas, dan Airport tax) untuk DN Kuitansi dan Tiket untuk LN

2

SPJ KONSUMSI/PAKET MEETING/PENCETAKAN/ATK DLL.(MELALUI UP)*) PI

P2

Cek Kelenqkapan Dokumen :

Surat Penawaran (dlataslOjt) Negosiasi Harga (diatas lOjt) SPK (Surat Perintah Kerja)(diatas lOjt) BAST (Berita Acara Serah Terima)(diatas lOjl) Kuitansi bermaterai(3000 diatas Rp. 250 rb dan 6000 s/d 1 jt. keatas) Daftar Hadir untuk konsumsi. paket meeting

NPWP & Faktur Pajak beserta SSP yang ditandatangani oleh pihak ketiga (diatas 1 it) Faktur dan Bukti setor pajak yang telah ditegalisir oleh pejabat yang berwenang

3

SPJ HONOR/UANG KERJA KONSINYIR/NARASUMBER/PEMBICARA/TIM/PANITIA)'} PI

P2

Cek Kelenqkapan Dokumen :

Surat Undangan untuk konsinyir/rapat/Narasumber SK (Surat Keputusan) untuk Tim/paniliaAJang Kerja Konsiyering Kuitansi / daftar Honor/Uang Kerja ttd lengkap Agenda Acara

Bukti Setoran Pajak (SSP) yang telah tiilegallsir oleh pejabat yang berwenang 1

PI = Staff Pengelola dan BPP

Ket: PI -Penguji 1

P2 = Verivikasi

Pejabat Penguji SPP,

Tgl.

Tgl.

P2 -Penguji 2

KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

D;^ 201 t\SK Pedoman Pengelolaar Anggaran 2011 Final docdoc

fiSN) BADAN STANDARDtSASl NASIONAL

-80-

LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR

: 12Tahun2011

TANGGAL : 19 September 2011

CHECK LIST »■% PERTANGGUNGJAWABAN

BSN

PENGADAAN BARANG & jASA

No Dok

Revisi Terbit Halaman

CHECK LIST PERTANGGUNGJAWABAN Nama/Kode

Kegiatan 1. P1

SPJ Pengadaan Melalui lelang Umum P2

Kegiatan

Pengumuman (Media elektronik, Papan Pengumuman) Pendaftaran/Pengambilan Dokumen Berita Acara Penjelasan

Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran (Jaminan Penawaran)

Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga Berita Acara Evaluasi Teknis Berita Acara Koreksi Aritmatik Berita Acara Administrasi Berita Acara Klarifikasi Dokumen Administrasi

Berita Acara Hasil Leiang Surat Penetapan Pemenang Surat Penunjukkan Penyedia Barang Kontrak Jaminan Peiaksanaan

Laporan Hasil Peiaksanaan Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang Berita Acara Pembayaran

O:\SK 20t1t5K Pedoman Pengelolaan Anggaran 2011 Rnal iloc.doc

Catalan

BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 81 -

2.

P1

SPJ Pengadaan Melalui lelang Sederhana P2

Kegiatan

Catatan

Pengumuman (Papan Pengumuman dan Web BSN ) Pendaftaran/Pengambilan Dokumen Berita Acara Penjelasan Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran

(Jaminan Penawaran)

Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga Berita Acara Evaluasi Teknis Berita Acara Koreksi Aritmatik Berita Acara Administrasi Berita Acara Kiarifikasi Dokumen Administrasi

Berita Acara Hasil Lelang Surat Penetapan Pemenang

Surat Penunjukkan Penyedia Barang Kontrak

Laporan Hasil Pelaksanaan Pekeijaan Berita Acara Serah Terima Barang Berita Acara Pembayaran 3.

P1

SPJ Pengadaan Langsung P2

Kegiatan Berita Acara SURVEI HARGA PASAR

Undangan Permintaan Penawaran Harga Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga

Berita Acara Evaluasi, Kiarifikasi dan Negostasi Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Langsung Surat Penyampaian Penentapan Pemenang kepada PPK

Surat Perintah Melaksanakan Kerja(SPMK) Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang Berita Acara Pembayaran

D:\SK 2011\SK Pedoman Pengeldaan Anggeran 20t 1 Final(kx.doc

Catalan

BSN^ BADAN STANDARDISASl NASIONAL

- 82 -

4. P1

SPJ Pengadaan Melalui Seleksi Umum P2

Kegiatan

Catatan

Pengumuman (Media elektronik, Papan Pengumuman dan Web BSN)

Pendaftaran/Pengambilan Dokumen Prakualifikasi Berita Acara Hasil Prakualifikasi

Pengumuman Peringkat Teknis Pengumuman Hasil Prakualifikasi Pendaftaran /Pengambilan Dokumen Pemilihan Berita Acara Penjelasan Berita Acara Pembukaan Sampul 1 Berita Acara Evafuasi Teknis dan Administrasi

Undanqan Untuk Pembukaan Sampul II Berita Acara Koreksi Aritmatik

Berita Acara Evaluasl Penawaran Biaya dan Perhitungan Kombinasi Teknis dan Biaya Berita Acara Hasil Seleksi Umum

Surat Penetapan Pemenang Seleksi Umum

Pengumuman Pemenang Seleksi Umum Surat Penunjukkan Penyedia Jasa Kontrak

Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang Berita Acara Pembayaran

5. P1

SPJ Pengadaan Melalui Seleksi Langsung P2 Kegiatan Pengumuman (Papan Pengumuman dan Web BSN) Pendaftaran/Pengambilan Dokumen Prakualifikasi Berita Acara Hasil Prakualifikasi

Pengumuman Peringkat Teknis Pengumuman Hasil Prakualifikasi Pendaftaran /Pengambilan Dokumen Pemilihan Berita Acara Penielasan

Berita Acara Pembukaan Sampul 1 Berita Acara Evaluasi Teknis dan Administrasi

Undangan Untuk Pembukaan Sampul II Berita Acara Koreksi Aritmatik

Berita Acara Evaluasi Penawaran Biaya dan Perhitungan Kombinasi Teknis dan Biaya Berita Acara Hasil Seleksi Umum

Surat Penetapan Pemenang Seleksi Umum Pengumuman Pemenang Seleksi Umum Surat Penuniukkan Penyedia Jasa Kontrak

Laporan Hasil Pelaksanaan Pekeriaan Berita Acara Serah Terima Barang Berita Acara Pembayaran

D:^K 20111SK Pedoman PengeMaan Aflggaran 2011 Final doc.doc

Catatan

fisrO BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 83 -

6. P1

SPJ Pengadaan Melalui Penunjukkan langsung Sewa Ruang/Hotel P2

Kegiatan

Catatan

Berita Acara Hasil Prakualifikasi

Undangan Penjelasan Aanwidjing dan Pemberitahuan Hasil Evaluasi Prakualifikasi

Berita Acara Penjelasan Berita Acara Pembukaan Penawaran

Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Berita Acara Hasil Penunjukkan Langsung Surat Penetapan Penunjukan Langsung Surat Penunjukkan Langsung darl PPK SPK/Kontrak

Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang Berita Acara Pembayaran

P1 = ULP dan Staff Pengelola

P2 = Verifikasi

Tgi

Ket:

P1 =Penguji 1

Pejabat Penguji SPP, tgl

P2 =Penguji 2

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

D;£K 2011\SK Pedoman PengelolaBn Anggaran 2011 Final dociloc

BsrO BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 84 -

LAMPIRAN V

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR

: 12Tahun2011

TANGGAL : 19 September 2011 Format SPTB SPM-GU

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor: 1

Kode Satuan Kerja

2

Kode Satuan Kerja

3

Tanggal / No. DlPA

(1)

(2)

(3) :

(4)

Klasifikasi

4

Anggaran

....(5)/...(6)/....(7)/

(8)/....(9)

/

(10)

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama (11)menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan material atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran Kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebutdengan perincian sebagai berikut :

Pajak yang dipungut Bendaharawan

Bukti

No,

(12)

Akun

...(13)

Penerima

.-.(14)....

Uraian

...(15)....

Jumlah Tanqgal

Nomor

...(16)...

...(17)...

Pengeluaran

(18)

PPN

PPh

(19)

(20)

Rp

/

Rp...J

Jumlah

Buktl-buktl pengeluaran anggaran dan asll setoran pajak (SSP/BPN)tersebut di atas disimpan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk

kelengkapan administrasi dan pemerlksaan aparat pengawasan fungsional. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Pejabat Pembuat Komitmen

Bendahara Pengeluaran,

...(21)... ....(24).

Nama.

(22)

NiP/NRP....(23)....

p:\SK 2011\SK Petfotnan Pengek^n Anggaran 2011 Final &)c.doc

Nama

(25)....

NIP. ...(26)

fisno BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 85 -

PETUNJUK PENGISIAN SPTB UNTUK SPM GU NOMOR

URAIAN ISIAN

1

Diisi dengan nomor urut SPTB Diisi dengan kode satuan kerja/satker yang bersangkutan Diisi dengan kode satuan kerja/satker yang bersangkutan Diisi dengan tanggal dan nomor DIPA Diisi dengan kode fungsi Diisi dengan kode subfungsi Diisi dengan kode program Diisi dengan kode kegiatan Diisi dengan kode output Diisi dengan kode sub kelompok akun Diisi dengan kode satuan kerja/satker yang bersangkutan Diisi dengan nomor urut Diisi dengan jenis akun yang membebani pengeluaran Diisi dengan nama penerima uang/rekanan

2 3 4 5

6 7

8 9 10

11 12

13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26

Diisi dengan uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi teknisnya

Diisi dengan tanggal bukti transaksi pada kuitansi/dokumen yang dipersamakan Diisi dengan nomor urut bukti transaksi Diisi dengan nilai pada kuitansi bruto Diisi dengan jumlah PPN yang dikenakan Diisi dengan jumlah PPh yang dikenakan Diisi tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen Diisi nama Pejabat Pembuat Komitmen Diisi NIP/NRP Pejabat Pembuat Komitmen Diisi tandatangan Bendahara Pengeluaran Diisi nama Bendahara Pengeluaran Diisi NIP/NRP Bendahara Pengeluaran

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

O:\SK 2011tSKPe(lomanPeflgelolaanAnggar3n 2011 Final doc-doc

BSiyO BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 86 -

LAMPIRAN VI

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR

: 12 Tahun 2011

TANGGAL : 19 September 2011

Format SPTB untuk SPM LS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor; 1

Kode Satuan Kerja

(2)

2

Kode Satuan Kerja

.(3)

(1)

Tanggal / No. 3

..(4)

DlPA Klasifikasi

4

Anggaran

....(5)/...(6)/....(7)/

(8)/...,(9)

/

(10).

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama

(Il)menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secaraformal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah Kami perlntahkan dalam SPM ini daiam perlncian sebagai berikut:

Pajak yang No.

(12

Akun

...(13)

Uraian

Penerima

...(14)....

...(15)....

dipungut

Jumiah

(16)

PPN

PPh

(17)

(18)

Rp /

Rp !

Jumiah

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN)tersebut di atas disimpan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk

keiengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pejabat Pembuat Komilmen -.(19)

Nama

(20)....

NIP. ...(21)

O:\SK 2011iSK Pedoman Pengelolssn An^gaan 2011 rnnal doc.tfK

BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 87 -

PETUNJUK PENGISIAN SPTB UNTUK SPM LS URAIAN ISIAN

NOMOR 1

Diisi dengan nomor urut SPTB

2

Diisi dengan kode satuan kerja/satker yang bersangkutan Diisi dengan kode satuan kerja/satker yang bersangkutan Diisi dengan tanggal dan nomor DIPA

3

4

14

Diisi dengan kode fungsi Diisi dengan kode subfungsi Diisi dengan kode program Diisi dengan kode kegiatan Diisi dengan kode output Diisi dengan kode sub kelompok akun Diisi dengan kode satuan kerja/satker yang bersangkutan Diisi dengan nomor urut Diisi dengan jenis akun yang membebani pengeluaran Diisi dengan nama penerima uang/rekanan

15

Diisi dengan uraian pembayaran yang meliputi lingkup yang diperjanjikan, tanggal, nomor kontrak SPK, berita

5 6 7 8 9 10 11

12 13

16

17 18

19 20 21

acara yang diperlukan/dipersyaratkan Diisi dengan nilai pada kuitansi bruto Diisi dengan jumlah PPN yang dikenakan Diisi dengan jumlah PPh yang dikenakan Diisi tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen Diisi nama Pejabat Pembuat Komitmen Diisi NIP/NRP Pejabat Pembuat Komitmen

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

D:SK 20111SK PedomanPengetolaan Anggaran 2011 Final doc-doc

Bsiy) BADAN STANDARDiSASI NASIONAL - 88 -

LAMPIRAN VII

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR

: 12Tahun2011

TANGGAL : 19 September 2011 SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanqgal:

Sifat Pembayaran

Nomor :

□ UP

t TUP

□ Jenis Pembayaran

PA

Departemen/ Lembaga Unit Organisasi Salker/SKS

}~ GUP

PUMA

GUN

: Badan Standardisasi Nasional

7. Kegialan

: Badan Standardisasi Nasionat Badan Standardisasi Nasional

8. KodeKegiatan

Lokasi

Jakarta Pusat

Tempat

DKI Jakarta

Pemb.

Peng.Transito

PFK

Pembukuan

9. Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program ; Kantor Pusat

tOKewenangan Pelaksanaan

(KP)

Kepada

Yth. Pejabat Penerbit Sural Perintah Membayar Satker Badan Standardisasi Nasional di Jakarta

Berdasarkan DlPA Nomor: 0001/084 - 01.1.01/00/2011 tanggal 20Desember 2010befsamalnikamiajukan permintaan pembayaran sebagai beiikut: Jumlah pembayaran yang dimintakan Teitllang Untuk keperiuan Jents belanja Atas nama Alamat

Mempunyai rekening pada Nomor & Tanggal SPK/Konlrak Nilal SPK/Kontrak

Dengan Penjelasan No. Urut

1, KEG. OUTPUT.SUBOUTPUT & MAK BERSANGKUTAN

II.SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DlPA

2

1

1

SPP/SPM Sd. YANG

DlPA

LALU

IRP)

(RP)

3

4

PA6U

SPP

JUMLAH

SISA

INI

sd. SPP INI

DANA

(RP)

(RP)

(RP)

5

6=4+5

7

Kegiatan, Output, SubOulput, MAK 0

JUMLAH 1

II

DALAM

SEMUA KEGIATAN 084,01.01.3550 0

JUMLAH II UANG PERSEDIAAN LAMPIRAN Dokumen

Pendukunq

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

STS

SuratBuktl

Berkas

Lembar

Pengeluaran.... Lembar

Dilerima oleh penguji SPP/PenerbIt SPM

Jakarta.

Badan Standardisasi Nasional

Pejabat Pembuat Komitmen

4Maret2011

Pada Tanggal

Badan Standardisasi Nasional

NIP.

Ponimin, 8E NIP, 19691103199203 1 002

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

BSK> BADAN STANDARDISASi NASiONAL

- 89 -

LAMPIRAN VIII

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR

: 12Tahun2011

TANGGAL : 19 September 2011

MODEL BUKU BENDAHARA PENGELUARAN I.

BUKU KAS UMUM

Bagian 1 halaman muka BUKU KAS UMUM

Departemen/Lembaga

....) ....)

Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota

(1) (2)

:( :{

Satuan Kerja

) )

Tgl. No SP DIPA

(3) (4) (5) (6)

Revisi: 1. 2. 3.

Tahun Anggaran

!

(?)

KPPN

:

(8)

(9)

Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran

(10).

(H)

NIP:

NIP:

Petunjuk Pengisian : 1) Diisi kode dan nama departemen

2) 3)

Diisi kode dan nama unit organisasi Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota

4) 5)

Diisi kode dan nama satuan kerja Diisi tanggal, bulan dan tahun serta nomor SP DIPA

6)

Diisi tanggal, bulan dan tahun serta nomor revisi DIPA (jika ada)

7)

Disi tahun anggaran

8)

Diisi kode dan Nama KPPN

9) 10)

Diisi tempat, dan tanggal bulan serta tahun BKU dibuat Diisi nama lengkap dan NIP Kuasa PA yang ditunjuk

11)

Diisi nama lengkap dan NIP Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

D:\SX 2011\SK Pedoman Pengtiotsan Anggaran 2011 Rnal
fisno BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 90 -

LAMPIRAN IX

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR

: 12Tahun2011

TANGGAL : 19 September 2011

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Paria hari ini,

ranggal

hnlan

tahiin

kami sHakii Pejaliat Pemhiiaf Knmitmpn telah melakiikan

pemeriksaan kas BP? dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp...

dan nomor bukti terakhir

nomor

Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut: I.

Hasil pemeriksaan pembukuan Bendaliara A.

B.

C. H.

B.

Saldo BP Kas (tunai dan bank)

Rp

Saldo BPP

3.

Saldo BP UM Perjadin

Rp Rp

4.

Juiiilali (AI+A2+A3)

(+1 Rp

Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari 1.

Saldo BP UP

2.

Saldo BP LS-Bendahara

3.

Saldo BP Pajak

4.

Saldo BP Lain-lain

Rp

Rp Rp Rp

b)

b. Jumlah(l:ll+B2+B3+B4) SeliSih PenlbukUaH 1A4-Bb)

Rp

kp...

Kas yang dikuasai Bendaliara

1. 2.

Uang tunai di brankas Bendahara Uang di rekening bank Bendahara

Rp Rp

j.

JLimlah Kas

Rp

i*) Kp...

beiism Kas (i a i - ii a j)

Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAICPA) A.

IV.

1. 2.

Hasil Pemeriksaan Kas

A.

III.

Saldo Kas Bendahara

Pembukuan UP Menurut Bendahara; 1

Saldo UP

2

Kuitansi UP vana belum di SP2D kan

3

Jumlah UP dan Kuitansi UP(A 1 + A 2)

Rp Rp

(-

Rp Rp

B.

Pembukuan UP menurut UAfCPA

C.

Selisih UP Fembulcuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)

Rp

Penjelasan atan selisih 1.

SeUsih Kas (IIB)

2.

SeUsih Pembukuan UP (IllC)

Bendahara Pengeluaran

Yang memeril<sa Kuasa Pengguna Anggaran

NIP

NIP

Yang diperiksa

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

O:\SK 201I^K Peikxnan Pengelolasn Anggaran 2011 Riui doc.()oe

BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 91 -

LAMPIRAN X

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR

: 12Tahun20n

TANGGAL : 19 September 2011 11.

BUKU PEMBANTU

1. Buku Pembantu (BP) Kas/BP Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/BP Uang Muka Perjalanan Dinas (BP UM Perjadin)/ BP Uang Persediaan (UP)/BP LS-

A

Bendahara/BP Lain-lain Buku Pembantu

Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabu paten/ Kota Satuan Kerja Tgl. No SP DIPA Tahun Anggaran

( ( (

) ) )

(1) (2) (3) (4)

(

)

(5)

KPPN

(

(6) (7)

I

(81

Tanggal

Nomor Bukti

Uraian

Debet

kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Petunjuk pengisian BP 1) ; Diisi jenis BP berkenaan 2) : Diisi kode dan nama departemen 3) : Diisi kode dan nama unit organisasi

4) : Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota 5) 6) 7) 8)

: Diisi kode dan nama satuan kerja : Diisi tanggal, bulan dan satuan serta nomor SP DIPA : Diisi tahun anggaran : Diisi kode dan nama KPPN

Pengisian kolom 1 sampai dengan 6 mengikuti petunjuk pengisian halaman isi Buku Kas Umum

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

O.ASK 20111SK Pedoman PeoBSloiaan Anggaa)2011 Rnal doc-doc

fis^O BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 92 -

LAMPIRAN XI

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR

: 12Tahun2011

TANGGAL : 19 September 2011 BUKU PEMBANTU PAJAK

Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja

(

)

(1)

(

)

(2)

(

)

(3)

(

)

P)

Tgl. No SP DIPA

(5) (6)

Tahun Anggaran

(

KPPN

)

(7)

Penerimaan (Debet) Nomor

Tanggal bukti

1

PPh

PPh

PPh

Pengeluaran

Ps

Ps

Ps

(kredit)

21

22

23

5

6

7

Saldo

uraian

2

PPN

3

4

8

9

10

Petunjuk pengisian 1) : Diisi kode dan nama departemen

2)

: Diisi kode dan nama unit organisasi

3}

; Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota

4) 5)

: Diisi kode dan nama satuan kerja ; Diisi tanggal, bulan dan satuan serta nomor SP DIPA

6)

: Diisi tahun anggaran

7) Kolom 1

: Diisi kode dan nama KPPN ; Diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi

Kolom 2

: Diisi nomor bukti

Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8 Kolom 9

: Diisi uraian dan transaksi penerimaan atau pengeluaran : Diisi jumlah pungutan PPN yang diterima : Diisi jumlah pungutan PPh Pasal 21 yang diterima ; Diisi jumlah pungutan PPh Pasal 22 yang diterima : Diisi jumlah pungutan PPh Pasal 23 yang diterima ; Diisi jumlah pungutan pajak lainnya tjika ada) : Diisi jumlah pajak yang telah disetorkan ke kas Negara

Kolom 10

: Diisijumlah saldo setelah ditambah penerimaan pajak atau dikurangi jumlah setoran pajak yang tercantum dalam dokumen sumber

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

D;^K 2011\SK Pedoman Pengelolaait Anggaran 2011 Rnal(!oc.doc

BSK) BADAN STANDARDISASl NASIONAL

- 93 -

LAMPIRAN XII

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL, NOMOR

: 12Tahun2011

TANGGAL : 19 September 2011 MODEL BUKU

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Bagian 1 : Halaman Muka BUKU ICAS UMUM

Departemen/Lembaga

(1)

Unit organisasi

(2)

Provinsi/ Kabupaten/Kota

(3)

Satuan Kerja

(4)

Tanggal/No SK Pengangkatan 1.

BPP

{5}

2.

Pejabat Pembuat Komitmen

(6)

Tahun Anggaran

(7)

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Mengetahui

Pejabat Pembuat Komitmen,

(9)...

(10).

NIP:

NIP:

Petunjuk Pengisian : 1.

Diisi kode dan nama departemen

2. Diisi kode dan nama unit organisasi

3. Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota 4.

Diisi kode dan nama satuan kerja

5. Diisi tanggal, bulan dan tahun serta nomor SK Pengangkatan BPP

6. Diisi tanggal, bulan dan tahun serta nomor SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen

7.

Didisi tahun anggaran

8. Diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun Buku Kas Umum dibuat 9. Diisi nama lengkap dan NIP Pejabat Pembuta Komitmen yang diiunjuk

10. Diisi nama lengkap dan NIP Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditunjuk KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

O:\8K 20niSK Pedoman Pengelolaan Anggaran 2011 Rnal doc.doc

BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 94 -

LAMPIRAN XIII

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL. NOMOR

: 12Tahun2011

TANGGAL : 19 September 2011

BERITA ACAI^ PEMERIKSAAN HAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, tanggal bulan tahun kami selakii Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas BPP dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesaj- Rp dan nomor bukti terakhii nomor

Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berilcut:

I, Hasil pemerilisaan pernbukuan BPP A. Saldo Kas(yang belum dipertangggungjawabkan BPP)

B.

C.

1.

Saldo BP Kas (tunai dan bank)

Rp

2.

Saldo BP UM Peijadin

Rp

3.

Jumlali (A1+A2)

(+)

Rp

Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari 1.

Saldo BP UP

2.

Saldo BP LS-Bendahara

3.

Saldo BP Pajak

4.

Saldo BP Lain-lain

Rp. Rp. Rp. Rp.

(*) Rp.

5. Jumlah (B1+B2+B3+B4) Selisih Pernbukuan (A1-B5)

Rp.

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A.

B.

Kas yang dilcuasai BPP 1. 2.

Uang tunai di brankas Uang di rekening bank

3.

Jumlali Kas (A1+A2)

Rp. Rp.

(+)

Rp. Rp.

Selisih Kas (I A 1 - II A 3)

III. Selisih Kas

A.

B.

1

Saldo BP Kas (1 A 1)

2

Jumlah Kas (11 A 3)

3

Selisih Kas (A 1 - A 2)

Rp. Rp. Rp.

Pembulcuan UP menurut UAKPA

C. Selisih UP Pernbukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)

Rp.

IV. Penjelasan atan selisih kas 1. Selisih Kas (IIB) 2. Selisih Pernbukuan UP (IIIC) Yang diperiksa

Yang menieriksa

Bendaliara Pengeluaran Pembantu

Pejabat Pembuat Komitmen

Nama.

Nama.

NIP....

NIP

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

BAMBANG SETIADI

0:tSK 201 t\SK Pedoman Peng^daan Anggaran 2011 Find clcc.(loc

Bsro BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 95 -

LAMPIRAN XIV

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR

: 12Tahun2011

TANGGAL : 19 September 2011 Format contoh Laporan

Lap0ran Triwulan A. Deskripsi Kegiatan 1. Nama Kegiatan 2. Output 3. Jumiah Anggaran

: Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha : Dokumen Perencanaan dan monitoring evaluasi : Rp 438.226.000,: Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha

4. Unit Esselon II

B. Kemajuan Pembiayaan Bulan ke 3(dalam juta rupiah)

Rp.

^50 130 110 90 70 50 30 10

Bulan

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

C. RealisasI Kinerja

1. Berisi capaian kinerja dibandingkan dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun disertai bobot. 2. Kendala - kendala

yang dihadapi

3. Tindaklanjut 4. Pihak-pihak vanq dapat membantu penyelesaian kendala/permasalahan

5. Grafik pencapaian reallsasi kinerja

0:^K 2011\SK Pedoman Pengslglaan Anggaran 2011 Final dotdoc

BsiyO BADAN STANDARDISASl NASIONAL

- 96 -

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan 1

Triwulan

Bulan 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mengetahui

Penanggungjawab Kegiatan

(Deputi/Sestama)

(Kepala Pusat/Biro/lnspektorat)

12

KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

O:\SK 2011fiK Pedoman Pengtiolaan Anggaran 201 \ Final ctoc.doc