LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN TAHUN 2015

KEMENTERIAN PERTANIAN JL. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan Telp/Fax. 62-21 7804756

Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2016

KATA PENGANTAR Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dikelola. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum materi yang termuat dalam laporan ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Biro Perencanaan selama Tahun 2015. Capaian kinerja Tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja Biro Perencanaan. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja Biro Perencanaan secara berkelanjutan.

Jakarta, Januari 2016 Kepala Biro Perencanaan,

Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc NIP. 19640521 199003 1 001

Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015

i

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2015 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2015. Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan serta Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2015-2019. Pada Laporan Kinerja Biro Perencanaan ini dijelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Biro Perencanaan pada tahun 2015. Dalam upaya merealisasikan good governance, Biro Perencanaan telah melaksanakan berbagai kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2015-2019. Visi Biro Perencanaan adalah Terwujudnya sistem perencanaan yang berkualitas dan handal guna mendukung pencapaian target pembangunan pertanian. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Misi yang harus dilaksanakan adalah: (1) Mengkoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan, program, anggaran dan perencanaan wilayah; (2) Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian; serta (3) Mendorong terwujudnya sistem perencanaan pertanian berbasis kawasan dan pertanian terpadu berkelanjutan. Sesuai dengan visi dan misi Biro Perencanaan, maka tujuan yang akan dilaksanakan adalah menyelenggarakan manajemen pembangunan pertanian sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola, tata penyelenggaraan, dan tata kewenangan untuk mewujudkan Biro Perencanaan sebagai organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Tujuan umum Biro Perencanaan tersebut akan


ii

diselenggarakan melalui: (1) Penyusunan rumusan kebijakan, program dan perencanaan wilayah pembangunan pertanian yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional; (2) Penyusunan anggaran Kementerian Pertanian dengan menerapkan asas disiplin anggaran; (3) Pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian agar sejalan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan; serta (4) Menyediakan data dan analisis yang mendukung perencanaan pembangunan pertanian, menyusun laporan kinerja dan menyiapkan bahan laporan pimpinan Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan audit kinerja birokrasi. Sasaran Biro Perencanaan adalah: (1) Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen rumusan kebijakan, program dan wilayah; (2) Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen anggaran; (3) Meningkatnya kualitas pelaksanaan dan penyediaan dokumen pemantauan dan evaluasi; serta (4) Meningkatnya kualitas dan penyusunan dokumen kinerja Kementerian Pertanian. Dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan Tahun 2015 menetapkan 1 sasaran kegiatan dengan 3 indikator kinerja. Sasaran kegiatan yang dimaksud adalah Dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik, dengan 3 (tiga) indikator kinerja, antara lain: (1) Nilai AKIP Sekretariat Jenderal dengan target nilai 82; (2) Jumlah revisi anggaran (DIPA) yang dilakukan dengan target maksimal sebanyak 5 kali; serta (3) Jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti dengan target 6 rekomendasi yang ditindaklanjuti. Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2015 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja Biro Perencaaan Tahun 2015 dengan kriteria sangat berhasil yaitu Nilai AKIP Sekretariat Jenderal dan berhasil yaitu untuk indikator Jumlah revisi anggaran (DIPA) yang dilakukan serta Jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2015, Biro Perencanaan mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp59.587.600.000,- yang bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) dengan realisasi anggaran mencapai Rp56.587.600.000,- atau 95,21%. Biro Perencanaan akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran kegiatan, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran kegiatan dapat lebih optimal. Melalui Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.


iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..........................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................

ii

DAFTAR ISI.....................................................................................

v

I.

PENDAHULUAN ..................................................................... 1.1 Latar Belakang................................................................ 1.2 Struktur Organisasi ......................................................... 1.3 Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan ................................. 1.4 Sumberdaya Manusia Biro Perencanaan............................ 1.5 Dukungan Anggaran........................................................

1 1 1 3 7 9

II.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................... 2.1 Visi dan Misi.................................................................... 2.2 Tujuan dan Sasaran ........................................................ 2.3 Arah dan Kebijakan ......................................................... 2.4 Strategi........................................................................... 2.5 Penetapan Kinerja 2015..................................................

10 10 11 12 13 13

III.

AKUNTABILITAS KINERJA ................................................... 3.1 Pengukuran Kinerja ......................................................... 3.2 Pencapaian Kinerja.......................................................... 3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja ............................................ 3.3.1 AKIP Sekretariat Jenderal .................................... 3.3.2 Jumlah Revisi Anggaran Yang Dilakukan ............... 3.3.3 Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Yang Ditindaklanjuti..................................................... 3.4 Akuntabilitas Keuangan ................................................... 3.5 Permasalahan ................................................................. 3.6 Rekomendasi .................................................................. PENUTUP ...............................................................................

16 16 16 19 19 22

IV.

28 30 32 32 33

LAMPIRAN


iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penetapan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015 ...................

14

Tabel 2. Capaian Indikator Biro Perencanaan Tahun 2015....................

17

Tabel 3. Capaian Kinerja Nilai AKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2015....................................................................................

19

Tabel 4. Capaian Kinerja Jumlah Revisi Anggaran Tahun 2015 .............

23

Tabel 5. Capaian Kinerja Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti Tahun 2015 ...................................................

28

Tabel 6. Realisasi Anggaran Biro Perencanaan TA. 2015 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2015 (Sesuai SPM)................................. 31


v

DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Gambar 2

Komposisi Tingkat

Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan Pendidikan Tahun 2010-2014 .........................

8

Komposisi Pegawai Biro Perencanaan Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2010-2014 ...................................

9

Gambar 3 dan 4. Pelaksanaan Rakor SAKIP di Bali dan Yogya . ........... Gambar 5

22

Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2016 ...............................

26

Gambar 6 dan 7. Monitoring Kegiatan GP-PTT di Kabupaten Banyuasin dan Kunjungan ke PT.Gunung Madu Plantation, Lampung .......................................................

30


vi

BAB. I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Laporan

Kinerja

Biro

Perencanaan

ini

merupakan

perwujudan

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi, dan program Biro Perencanaan Tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.. Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dalam rangka mewujudkan (good governance), transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Biro Perencanaan. 1.2.

Struktur Organisasi Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pertanian

nomor

61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, disebutkan Biro Perencanaan merupakan satu unsur pelaksana di Sekretariat Jenderal. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian. Susunan organisasi Biro Perencanaan terdiri dari empat bagian, 12 sub bagian dan satu kelompok jabatan fungsional, terdiri dari: (1) Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah, meliputi (i) Sub Bagian Penyusunan Kebijakan, (ii) Sub Bagian Penyusunan Program, dan (iii) Sub


1

Bagian Perencanaan Wilayah. (2) Bagian Penyusunan Anggaran, meliputi (i) Sub Bagian Fasilitasi Pengelolaan Anggaran, (ii) Sub Bagian Administrasi Anggaran I, dan (iii) Sub Bagian Administrasi Anggaran II; (3) Bagian Pemantauan dan Evaluas, meliputi (i) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi I, (ii) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II, dan (iii) Sub Bagian Tata Usaha Biro; (4) Bagian Pelaporan, meliputi (i) Sub Bagian Data dan Analisis, (ii) Sub Bagian Pelaporan Kementerian, dan (iii) Sub Bagian Pelaporan Kinerja; dan (5) Kelompok Jabatan Fungsional. STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN TAHUN 2015

BIRO PERENCANAAN

BAGIAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PROGRAM DAN

BAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN

BAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

BAGIAN PELAPORAN

Subbagian Penyusunan Kebijakan

Subbagian Fasilitasi Pengelolaan Anggaram

Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I

Subbagian Data dan Analisis

Subbagian Penyusunan Program

Subbagian Administrasi Anggaran I

Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II

Subbagian Pelaporan Kementerian

Subbagian Perencanaan Wilayah

Subbagian Administrasi Anggaran II

Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan

Subbagian Pelaporan Kinerja

Kelompok Jabatan Fungsional


2

1.3.

Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan

Sebagai

bagian

dari

Sekretariat

Jenderal,

Biro

Perencanaan

mendukung pelaksanaan program Sekretariat Jenderal yaitu Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Biro Perencanaan mempunyai tugas: melaksanakan koordinasi perencanaan penyusunan rencana kegiatan dan program Kementerian Pertanian. Fungsi yang dilaksanakan Biro Perencanaan mencakup: (1) Koordinasi dan penyiapan penyusunan kebijakan, rencana dan program pembangunan pertanian; (2) Koordinasi

dan

penyusunan

anggaran

pembangunan

pertanian;

(3)

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian; (4) Koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian, dan (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan. Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi tersebut, Biro Perencanaan melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian, dengan sub kegiatan: (1) Koordinasi penyusunan kebijakan, program dan wilayah; (2) Koordinasi penyusunan anggaran; (3) Koordinasi pemantauan dan evaluasi; dan (4) Koordinasi pelaporan kinerja Kementerian Pertanian. Indikator Kegiatan Biro Perencanaan berupa output, yaitu: (1) Terumuskannya dokumen kebijakan, program dan wilayah; (2) Terumuskannya dokumen anggaran; (3) Tersusunnya laporan pemantauan dan evaluasi; dan (4) Tersusunnya laporan kinerja Kementerian Pertanian. Uraian tugas menurut bagian disajikan sebagai berikut: 1.3.1.

Tugas dan Fungsi Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah, mempunyai

tugas pokok dan fungsi, melaksanakan: (1) Penyiapan penyusunan kebijakan pembangunan pertanian; (2) Penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan

pembangunan

pertanian;

dan


(3)

Penyiapan

perencanaan

3

pengembangan wilayah berbasis pertanian. Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah terdiri dari: (1) Sub Bagian Penyusunan Kebijakan, bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembangunan pertanian; (2) Sub Bagian Penyusunan Program, bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan pertanian; (3) Sub Bagian Perencanaan Wilayah, bertugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan wilayah berbasis pertanian. Indikator Kegiatan Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah: (1) Tersusunnya dokumen kebijakan Pembangunan Pertanian; (2) Tersusunnya dokumen program dan kegiatan Kementerian Pertanian; (3) Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah berbasis pertanian. 1.3.2.

Tugas dan Fungsi Bagian Penyusunan Anggaran Bagian

Penyusunan

Anggaran

mempunyai

tugas

dan

fungsi,

melaksanakan: (1) Penyiapan fasilitasi pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian; (2) Penyiapan penyusunan administrasi anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

dan

(3)

Penyiapan

penyusunan

administrasi

anggaran

Kementerian pertanian yang bersumber dari Non Bagian Anggaran 18 meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain di luar Bagian Anggaran 18. Bagian Penyusunan Anggaran terdiri dari: (1) Sub Bagian Fasilitasi Pengelolaan Anggaran, mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan

fasilitasi pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian; (2) Sub Bagian Administrasi Anggaran I, bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan administrasi anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; dan (3) Sub Bagian Administrasi


4

Anggaran II, bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan administrasi anggaran Kementerian pertanian yang bersumber dari Non Bagian Anggaran 18 meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain di luar Bagian Anggaran 18. Indikator Kegiatan Bagian Penyusunan Anggaran: (1) Tersusunnya dokumen fasilitasi

anggaran

Kementerian

Pertanian;

(2)

Tersusunnya

dokumen

administrasi anggaran I Kementerian Pertanian; dan (3) Tersusunnya dokumen administrasi anggaran II Kementerian Pertanian.

1.3.3.

Tugas dan Fungsi Bagian Pemantauan dan Evaluasi Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas dan fungsi,

melaksanakan: (1) Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; (2) Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian yang bersumber dari Non Bagian Anggaran 18 meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain di luar Bagian Anggaran 18; dan (3) Penyiapan urusan tata usaha Biro Perencanaan. Bagian Pemantauan dan Evaluasi terdiri dari: (1) Sub Bagian Pemantauan

dan

Evaluasi

I,

bertugas

melakukan

penyiapan

bahan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; (2) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II, bertugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian yang bersumber dari Non Bagian Anggaran 18 meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain di luar Bagian Anggaran 18; dan (3) Sub Bagian Tata Usaha Biro,


5

bertugas

melakukan

urusan

kepegawaian,

keuangan,

rumah

tangga,

perlengkapan dan surat menyurat, serta kearsipan Biro Perencanaan. Indikator Kegiatan Bagian Pemantauan dan Evaluasi: (1) Tersusunnya dokumen pemantauan dan evaluasi I program Kementerian Pertanian; (2) Tersusunnya dokumen pemantauan dan evaluasi II program Kementerian Pertanian; dan (3) Tersusunnya laporan ketatausahaan Biro Perencanaan. 1.3.4.

Tugas dan Fungsi Bagian Pelaporan Bagian

Pelaporan

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan

laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian. Dalam melaksanakan tugas,

Bagian

Pelaporan

menyelenggarakan

fungsi:

(1)

Pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Pertanian;

(2)

Penyusunan laporan

pelaksanaan program

pembangunan pertanian; dan (3) Penyusunan laporan kinerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan. Bagian Pelaporan terdiri dari: (1) Sub Bagian Data dan Analisis, mempunyai

tugas

melakukan

pengumpulan,

pengolahan,

analisis,

dan

penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian Pertanian; (2) Sub Bagian Pelaporan Kementerian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pembangunan pertanian; dan (3) Sub Bagian Pelaporan Kinerja, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan. Indikator Kegiatan Bagian Pelaporan: (1) Tersusunnya laporan data dan analisis; (2) Tersusunnya laporan Kementerian Pertanian; dan (3) Tersusunnya laporan kinerja Kementerian Pertanian.


6

1.3.5.

Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Perencana Fungsional Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,

tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan di unit-unit perencanaan, yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan yang meliputi: identifikasi permasalahan;

perumusan alternatif kebijakan perencanaan; pengkajian

alternatif; penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan; pengendalian pelaksanaan; dan penilaian hasil pelaksanaan, sebagaimana diatur dalam pasal 4 Keputusan Menpan No. 16/Kep/M.PAN/3/2001.

Ruang lingkup pejabat fungsional perencana adalah mendukung tugas unit kerja struktural dalam menyusun dan menyiapkan bahan formulasi kebijakan, menyusun dan menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, memberikan masukan-masukan dan analisis kebijakan, menyusun rekomendasi dan rencana, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan yang dapat digunakan oleh pimpinan unit kerja beserta jajarannya untuk mengambil langkahlangkah/kebijakan lebih lanjut. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas 4 (empat) Jabatan Fungsional Perencana, yakni: Pertama, Muda, Madya dan Utama, yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Biro Perencanaan. 1.4.

Sumberdaya Manusia Biro Perencanaan Berdasarkan data kepegawaian, pegawai di Biro Perencanaan pada

Tahun 2015 masih sama dengan jumlah Tahun 2014 yakni mencapai 107 orang. Bila dilihat dari tingkat pendidikannya, maka tingkat pendidikan S1 keatas mencapai 85 % dari total pegawai di Tahun 2015, meningkat dibanding


7

pada Tahun 2010 yang hanya mencapai 77 persen dari total pegawai yang ada.

Komposisi

yang

meningkat

cukup

besar

adalah

pegawai

yang

berpendidikan S2 yang pada Tahun 2010 sebanyak 14 orang, maka pada Tahun 2015 sebanyak 25 orang (Gambar 1). 70 60

Pegawai (orang)

50 40 30 20 10 0 SLTP

SLTA

Diploma 3

S1

S2

S3

Jenis Pendidikan 2010

Gambar 1.

2011

2012

2013

2014

Komposisi Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2010-2014

Sedangkan bila dilihat berdasarkan golongan ruang, maka komposisi pegawai Biro Perencanaan semakin meningkat pada golongan IV, sebaliknya pada golongan III mengalami penurunan. Hal ini karena adanya kenaikan pangkat pegawai dari golongan III menjadi golongan IV atau memasuki purnabakti.


8

100

orang

80 60 40 20 0 Golongan I 2010

Golongan II 2011

2012

Golongan III 2013

Golongan IV

2014

Gambar 2. Komposisi Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan Golongan Ruang, Tahun 2010-2014. 1.5.

Dukungan Anggaran Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan mempunyai

tugas untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian. Maka, dalam pencapaian sasaran dengan sejumlah target indikator yang telah ditetapkan, Biro Perencanaan pada Tahun Anggaran 2015 mengelola anggaran sebesar Rp59.587.600.000,- yang selanjutnya dikelola oleh empat (4) bagian dengan rincian sebagai berikut: (1)

Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah, dengan pagu anggaran sebesar Rp16.089.092.000,-;

(2)

Bagian Penyusunan Anggaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp16.872.570.000,-;

(3)

Bagian Pemantauan dan Evaluasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp18.394.728.000,- ; serta

(4)

Bagian Pelaporan, dengan pagu anggaran sebesar Rp8.231.210.000,-.


9

BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1.

Visi dan Misi Dalam rangka menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen

seluruh jajaran Biro Perencanaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka ditetapkan visi dan misi. Adapun visi Biro Perencanaan yang diharapkan mampu memberi arah ke masa depan yaitu:

Terwujudnya Sistem Perencanaan Yang Berkualitas dan Handal Misi Biro Perencanaan telah disusun secara jelas dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga terkait dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai peraturan perundang-undangan. Perumusan misi ini telah memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Kriteria dalam penentuan misi Biro Perencanaan lain adalah (1) sejalan dengan upaya pencapaian visi Sekretariat Jenderal, (2) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Naional (RPJMN) Tahun 20152019 serta tugas yang dibebankan oleh undang-undang, (3) menggambarkan tindakan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan.


10

Berdasarkan acuan tersebut di atas, misi Biro Perencanaan, antara lain:

1) Mengkoordinasikan Penyusunan Rumusan Kebijakan, Program, Anggaran dan Perencanaan Wilayah 2) Mengkoordinasikan pelaporan

pemantauan,

pelaksanaan

program

evaluasi dan

dan

kegiatan

pembangunan pertanian 3) Mendorong

terwujudnya

sistem

perencanaan

pertanian berbasis kawasan dan pertanian terpadu berkelanjutan. Pelaksanaan

Program

dan

Kegiatan

Pembangunan

Pertanian

2.2.

Tujuan dan Sasaran Untuk mewujudkan Visi dan Misi Unit Kerja Biro Perencanaan, maka

ditetapkan tujuan dan sasaran, sebagai berikut: a.

Tujuan (1) Menyusun rumusan kebijakan, program dan perencanaan wilayah pembangunan

pertanian

yang

selaras

dengan

perencanaan

pembangunan nasional. (2) Menyusun anggaran Kementerian Pertanian dengan menerapkan asas disiplin anggaran.


11

(3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian agar sejalan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan. (4) Menyediakan data dan analisis yang mendukung perencanaan pembangunan pertanian, menyusun laporan kinerja dan menyiapkan bahan laporan pimpinan Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan audit kinerja birokrasi. b.

Sasaran Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran yang akan dicapai

adalah: (1) Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen rumusan kebijakan, program dan wilayah. (2) Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen anggaran (3) Meningkatnya

kualitas

pelaksanaan

dan

penyediaan

dokumen

pemantauan dan evaluasi. (4) Meningkatnya kualitas dan penyusunan dokumen kinerja Kementerian Pertanian. 2.2.

Arah Kebijakan Kebijakan yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan koordinasi dan

kebijakan teknis, antara lain: 1) perencanaan program dan anggaran kementerian; 2) penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran kementerian; 3) pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kementerian; 4) laporan akuntabilitas kinerja kementerian; serta 5) kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan Biro Perencanaan.


12

2.4.

Strategi

(1)

Mengembangkan sistem dan prosedur manajemen perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang mudah diterapkan oleh Pusat dan Daerah;

(2)

Mengembangkan instrumen dan metode perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah teknis, sosial ekonomi dan peraturan perundangan;

(3)

Mengefektifkan

berfungsinya

forum

perencanaan,

pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pembangunan pertanian di Pusat dan Daerah; (4)

Meningkatkan kapasitas perencana dan evaluator bidang pertanian di Pusat dan Daerah;

(5)

Memanfaatkan sarana, teknologi, data dan informasi pembangunan pertanian;

(6)

Meningkatkan tatakelola manajemen administrasi yang baik.

2.5.

Penetapan Kinerja Tahun 2015 Perjanjian

kinerja

merupakan

lembar/dokumen

yang

berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan Tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.


13

Untuk Tahun 2015, Biro Perencanaan telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2015 yang telah ditandatangani oleh pejabat Eselon II dengan pejabat Eselon I. Penetapan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015 adalah sebagaimana Tabel berikut: Tabel 1: Penetapan Kinerja Biro Perencanaan, Tahun 2015 Sasaran Kegiatan

Dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik

Indikator Kinerja

Target

1. Nilai AKIP Sekretariat Jenderal

82

2. Jumlah revisi anggaran yang dilakukan

5 Kali

3. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti

6

Sumber: Biro Perencanaan, 2015 Dalam

Penetapan

Kinerja

Tahun

2015,

Biro

Perencanaan

menggunakan Indikator Kinerja dengan 2 (dua) jenis sasaran target yaitu

maximize target dan minimize target. Yang dimaksud maximize target adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik sedangkan

minimize target adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin

baik.

Indikator

kinerja

Biro

Perencanaan

Tahun

2015

yang

menggunakan maximize target adalah Nilai AKIP Setjen dengan target 82 dan Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti dengan target 6 rekomendasi.

Sedangkan

Indikator

kinerja

Biro

Perencanaan

yang

menggunakan minimize target adalah Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan dengan target 5 kali revisi.


14

Dalam menentukan capaian kriteria keberhasilannya, khusus untuk indikator dengan target minimize, Biro Perencanaan menggunakan metode

scoring sebagai berikut: 

Melakukan revisi 0-1 kali: Sangat berhasil, capaiannya sebesar 100%



Melakukan revisi 2-3 kali: Berhasil, capaiannya sebesar 80%



Melakukan revisi 4-5 kali: Cukup berhasil, capaiannya sebesar 60%



Melakukan revisi > 5 kali : Kurang berhasil, capaiannya sebesar 50%


15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.

Pengukuran Kinerja Manajemen kinerja merupakan proses organisasi untuk membangun

kesepakatan

bersama

pencapaiannya

dan

tentang

bagaimana

apa

yang

cara

ingin

dicapai,

mencapainya.

apa

ukuran

Manajemen

kinerja

organisasi akan selaras dengan strategi organisasi di setiap tingkat jabatan di dalam organisasi. Biro Perencanaan telah menetapkan kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan kegiatan-kegiatan Biro Perencanaan pada Tahun 2015, berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, seperti berikut: (1) sangat berhasil (capaian>100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-79%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. 3.2. Pencapaian Kinerja Biro Perencanaan telah menetapkan standar kinerja yang terdiri dari sasaran kegiatan, indikator sasaran kegiatan serta target yang ingin dicapai Tahun 2015. Standar kinerja tersebut telah diselaras dengan standar kinerja jangka menengah seperti yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019. Standar kinerja ini juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian kinerja Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015. Evaluasi

kinerja

Biro

Perencanaan

tidak

hanya

menganalisis

perbandingkan antara target dengan realisasi kinerja, namun secara sistematis


16

juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, serta membandingkan pencapaian kinerja Tahun 2015 dengan kinerja beberapa Tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Biro Perencanaan sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (continuous improvement) dapat terwujud. Pencapaian kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015 dapat dijabarkan pada Tabel 2, berikut ini. Tabel 2. Capaian Indikator Biro Perencanaan Tahun 2015 Sasaran Kegiatan

Dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik

Indikator Kinerja

Target

Capaian

%

1. Nilai AKIP Sekretariat Jenderal

82

86,91

105,98

5 Kali

3 kali

80

6 Rekome ndasi

6 Rekomen dasi

100

2. Jumlah revisi anggaran yang dilakukan

3. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti

Sumber: Biro Perencanaan, 2015 Secara umum, pencapaian kinerja Biro Perencanaan dapat dikatakan berhasil, dengan rata-rata capaian sebesar 95,32%. Jika dilihat berdasarkan capaian indikator kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015, seluruh indikator kinerja Biro Perencanaan tercapai targetnya. Detail pencapaian masing-masing Indikator akan dibahas pada sub bab berikutnya. Biro Perencanaan Kementerian Pertanian telah melakukan peningkatan kualitas indikator kinerja pada Tahun 2015 ini dalam rangka peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Jumlah indikator kinerja sasaran kegiatan


17

yang digunakan dalam 5 (lima) tahun terakhir semakin efisien. Indikator kinerja sasaran program yang digunakan pada Tahun 2015 hanya sebanyak 3 (tiga) indikator, dimana pada Tahun 2011-2013 jumlah indikator yang digunakan sebanyak 4 indikator dan 2014 sebanyak 6 indikator.

Kualitas peningkatan,

indikator

dimana

kinerja

secara

sasaran

umum

kegiatan

kualitas

juga

indikator

mengalami

kinerja

dapat

dikelompokkan menjadi 2 jenis indikator, yaitu lead indicators dan lag

indicators. Lead indicators merupakan indikator kinerja yang relatif mudah, dimana pencapaiannya cenderung berada dibawah kendali organisasi. Contoh

lead indicators adalah jumlah laporan, jumlah kegiatan dan jumlah sertifikat yang dikeluarkan. Pencapaian indikator tersebut tergantung kepada kegiatan (process) yang dilakukan organisasi, bukan kepada hasil (output) maupun dampak (outcome) yang dihasilkan dari kegiatan tersebut.

Lag indicators merupakan indikator kinerja yang pencapaiannya berada diluar kendali organisasi, berbentuk hasil (output) atas suatu aktifitas yang dilakukan atau dampak (outcome) atas hasil (output) yang dihasilkan organisasi. Contoh lag indicators adalah nilai SAKIP Sekretariat Jenderal, Jumlah revisi anggaran yang dilakukan, serta Jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti. Berdasarkan tabel perbandingan jumlah dan kualitas indikator kinerja sasaran program, seluruh indikator kinerja sasaran kegiatan

Tahun

sebelumnya,

adalah

Lag

indikator

yang

2015

seluruh

indicator. digunakan

Sedangkan adalah

tahun-tahun

lead indicator.

Sehingga, dengan jumlah indikator yang semakin sedikit dengan kualitas indikator yang semakin tinggi diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kinerja di lingkungan Biro Perencanaan Kementerian Pertanian.


18

3.3.

Evaluasi dan Analisis Kinerja Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran

kinerja masing-masing indikator kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis Biro Perencanaan tahun 2015 Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dari masingmasing indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 3.3.1.

AKIP Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan bertugas mengawal agar nilai AKIP Sekretariat

Jenderal yang diperoleh sesuai dengan target yaitu sebesar 82. AKIP dievaluasi dan

dianalisa

oleh

Inspektorat

Jenderal

dengan

berdasarkan

kepada

pencapaian atas lima komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, pemanfaatan hasil evaluasi dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s.d 100. Tahun 2015, unit kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian memperoleh nilai sebesar 86,91 dengan kategori sangat baik (A), dan dapat dikatakan pencapaian sasaran indikator mencapai 105,98% (sangat berhasil). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 5,70 poin atau 9,34% dibanding perolehan pada Tahun 2014 (penilaian SAKIP Tahun 2013) yang mencapai 81,21 poin. Tabel 3: Capaian Kinerja nilai AKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN (%)

Nilai AKIP Sekretariat Jenderal

82

86,91

105,98

Sumber: Biro Perencanaan, 2015


19

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yaitu Biro Umum dan Humas, Biro Perencanaan, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Biro Hukum dan Informasi Publik; Biro Keuangan dan Perlengkapan; Pusat Kerjasama Luar Negeri; Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian; serta Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Hal ini berarti Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sudah melakukan beberapa perbaikan dalam pelaksanaan SAKIP baik di tingkat unit kerja Eselon I maupun di tingkat unit kerja Eselon II, antara lain untuk: 1)

Menyempurnakan tujuan dan sasaran dalam renstra agar seluruhnya berorientasi hasil, memperbaiki indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) agar memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.

2)

Menambahkan dokumen penetapan kinerja di dalam renstra dan melakukan review secara berkala terhadap renstra.

3)

Menambahkan komponen program, serta target kinerja dalam dokumen PK agar ditetapkan dengan baik degan menyajikan target jumlah, selain itu dokumen PK dimonitor pencapaiannya secara berkala. Kegiatan-kegiatan di Biro Perencanaan yang mendukung keberhasilan

dalam pencapaian indikator kinerja Nilai AKIP Setjen adalah sebagai berikut: a. Kegiatan Tindak Lanjut Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045 dengan pagu anggaran Rp674.000.000,- dan realisasi Rp542.349.570,(80,47%). b. Kegiatan Penyusunan Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019 Kegiatan Renstra Pertanian 2015-2019 menghasilkan tiga dokumen yang terdiri

dari:

Renstra

Kementan,

Renstra

Setjen

dan

Renstra

Biro

Perencanaan 2015-2019. Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp981.290.000,- dengan realisasi Rp808.102.050,- (82,35%).


20

c. Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp97.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp83.146.000,(85,54%). d. Koordinasi Trilateral Meeting dan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016. dengan pagu anggaran Rp186.180.000,- dan realisasi Rp177.947.000,(95,58%). e. Penyusunan Standar Baku Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama 2015-2019

dengan

pagu

anggaran

Rp690.004.000,-

dan

realisasi

Rp662.196.000,- (95,97%). f. Koordinasi

Pelaksanaan

Pra-Musyawarah

Perencanaan

Pertanian

Pembangunan

Nasional

Musyawarah

dan

Perencanaan

Pembangunan

Pertanian

Nasional Tahun 2015 dengan pagu

anggaran

sebesar

Rp1.066.660.000,- dan realisasi sebesar

Rp1.052.631.360,-

(98,68%). g. Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal dengan alokasi anggaran sebesar Rp131.630.000,- dan realisasi sebesar Rp125.000.000,- (94,96%). h. Koordinasi serta peningkatan kapasitas penyusun Laporan Kinerja Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP di lingkup Kementerian Pertanian, maka Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian mengadakan Rapat Koordinasi SAKIP Kementerian Pertanian Tahun 2015 di 2 (dua) wilayah yaitu: Wilayah Timur yang dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Bali pada tanggal 21-23 Oktober 2015 dan Wilayah Barat yang telah diselenggarakan pada tanggal 28-30 Oktober 2015 bertempat di Hotel Santika Premiere Yogyakarta. Peserta dalam Rakor ini adalah para penyusun Laporan Kinerja dari Eselon I dan perwakilan UPT


21

Lingkup Kementerian Pertanian serta menghadirkan narasumber dari KemenPAN RB, Inspektorat Jenderal, dan Konsultan VA2. VA2 Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah Rp806.900.000,Rp806.900.000, dengan serapan sebesar Rp781.239.100,- (96,82%).

Gambar 3 dan 4.. Pelaksanaan Rakor SAKIP di Bali dan Yogya i. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2014 dengan alokasi anggaran sebesar Rp842.750.000,- dengan serapan sebesar Rp802.961.850,Rp802.961.850, (95,28%). Dalam mencapai indikator Nilai AKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2015, dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp5.476.614.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp5.035.572.930,- atau sebesar 91,95%. 3.3.2.

Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan Salah satu indikator ketepatan perencanaan anggaran adalah berapa

banyak revisi yang dilakukan. Revisi anggaran yang dimaksudkan adalah revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Perencanaan Tahun 2015. Revisi DIPA tersebut untuk memperlancar rencana kegiatan. Semakin sedikit revisi DIPA maka kinerja Biro Perencanaan semakin baik, dengan kata lain perencanaan mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Hingga akhir Tahun 2015 telah dilakukan revisi DIPA Biro Perencanaan Tahun 2015


22

sebanyak 3 kali atau bisa dikatakan ukuran keberhasilan mencapai 80% (berhasil). Tabel 4: Capaian Kinerja Jumlah Revisi Anggaran Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI


Jumlah Revisi Anggaran

5 Kali

3 Kali

80

Revisi DIPA yang dilakukan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Pertanian, berdasar pada: 1)

Surat Menteri Keuangan No. S-794/ MK.02/ 2014 tanggal 1 Desember 2014, sebagai tindak lanjut penghematan anggaran perjalanan dinas/meeting konsinyering Kementerian/Lembaga TA. 2015 dan refocusing belanja untuk mendukung Upsus Swasembada Pangan Padi, Jagung, dan Kedelai. Anggaran Biro Perencanaan yang semula Rp51.587.600.000,- bertambah Rp71.587.600.000,-

2)

Surat Menteri Keuangan No. S-18/MK.02/2015 tanggal 9 Pebruari 2015, perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA. 2015. Anggaran Biro Perencanaan yang semula Rp71.587.600.000,berkurang menjadi Rp63.587.600.000,-

3)

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 134 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian sebesar

70%.

Anggaran

Biro

Perencanaan

yang

semula

Rp63.587.600.000,- kembali berkurang menjadi Rp59.587.600.000,Pada Tahun 2015 ini, telah keluar beberapa peraturan-peraturan baru yang juga berpengaruh terhadap penggunaan anggaran sehingga perlunya dilakukan revisi DIPA. Peraturan-peraturan tersebut adanya kebijakan yang terkait dengan proses revisi yang harus dipatuhi, yakni adanya: 1) PMK No: S798/PB/2015 tanggal 6 Oktober 2015 perihal Pemantauan dan Pengendalian


23

Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015,

dan 2) PMK No: 140/PMK/ 2015

tanggal 6 Oktober 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 257/PMK.02/2014 yakni Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2015. Revisi-revisi tersebut sangat menyita waktu, bahkan berdampak pada penundaan kegiatan sehingga realisasi menjadi rendah. Selain itu, revisi ini dapat mengakibatkan pagu minus, karena beberapa kegiatan yang sedang berjalan dan belum dibayar terkena penghematan, hal ini berdampak juga pada rendahnya serapan anggaran sampai dengan triwulan III. Proses revisi juga tidak terlepas dari fasilitasi software "Aplikasi RKA-KL

Online" yang terkadang bermasalah dan mengalami kegagalan dalam proses (upload)

nya.

Keluarnya

beberapa

peraturan-peraturan

baru

terhadap

penggunaan anggaran, menyebabkan perlunya revisi DIPA. Tahun 2015, terdapat kebijakan terkait terkait proses revisi yang harus dipatuhi, yakni adanya PMK No: S-798/PB/2015 tanggal 6 Oktober 2015 perihal Pemantauan dan Pengendalian Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015 dan PMK No: 140/PMK/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 257/PMK.02/2014 yakni Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2015. Proses revisi juga tidak terlepas dari fasilitasi software "Aplikasi RKA-KL Online" yang terkadang bermasalah dan mengalami kegagalan dalam proses (upload) nya. Oleh karena itu, untuk mengatasi/memecahkan permasalahan tersebut diatas dapat dilakukan, antara lain: 1) sejak DIPA diserahkan oleh Presiden kepada Kementerian/Lembaga, masing-masing Satker segera melakukan pengecekan RKA-KL dan menyegerakan proses revisi agar rencana kerja/jadwal kerja tidak terganggu; 2) mematuhi kaidah-kaidah penyusunan anggaran agar tidak terjadi kesalahan dalam peletakan akun belanja; 3) melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan yang membidangi proses revisi, sehingga apabila terjadi kesalahan di dalam aplikasi RKA-KL atau kegagalan proses revisi


24

dapat segera diatasi; 4) petugas/pejabat pengelola keuangan sebaiknya tidak melegalisasi

setiap

Tahunnya,

sehingga

tidak

perlu

melakukan

revisi

administratif pergantian pejabat pengelola keuangan; 5) selalu mengikuti perkembangan

aplikasi

RKA-KL

Online

melalui

jaringan

internet

http://rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id.

Jika

dibandingkan

dengan

pelaksanaan

revisi

di

tahun-tahun

sebelumnya, pada Tahun 2014 hanya 1 kali terjadi revisi DIPA terkait Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun Anggaran 2014 tentang LangkahLangkah Penghematan dan Pemotongan Belanjan Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Adanya kebijakan tersebut menyebabkan pagu awal alokasi anggaran Biro Perencanaan Tahun 2014 sebesar Rp40.099.900.000,- menjadi Rp36.551,455.000,-. Sedangkan pada Tahun 2013, terjadi revisi DIPA sebanyak 6 kali yang hal ini disebabkan adanya: 1) perubahan nama Pejabat Pengelola Keuangan (KPA) Satker; 2) pencairan tanda bintang satker Biro Perencanaan terkait kendaran roda empat sebanyak 2 unit; 3) penambahan akun transport dalam kota sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No: S-2056/MK.5/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Langkah-Langkah Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparasi Belanja Perjalanan Dinas; 4) pergeseran anggaran satker pada kegiatan yang sama; 5) pergeseran anggaran antar belanja pada satker yang sama; 6) pergeseran anggaran belanja perjalanan lainnya sesuai akun yang telah ditetapkan sesuai Surat Menteri Keuangan No: S-4599/PB/2013 tentang Penjelasan Lebih Lanjut Penggunaan Akun Perjalanan Dinas. Kegiatan-kegiatan di Biro Perencanaan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan adalah sebagai berikut:


25

a. Koordinasi Penyusunan APBN-P 2015 Lingkup Kementan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp292.760.000,- dan terealisasi sebesar Rp292.344.108,- (99,86%). b. Koordinasi dan Penelitian RKA-KL Kementan TA 2016 Mendukung PJK dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp1.173.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.169.347.900,- (99,65%). c. Penyusunan Rancangan APBN Pagu Anggaran Lingkup Kementan Tahun 2016 dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp697.805.000,dan terealisasi sebesar Rp690.294.500,- (98,94%). d. Identifikasi Hasil Revisi DIPA dan POK 2015 dengan alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 410.541.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 406.551.530,- (99,03%). e. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Pembangunan Pertanian TA. 2016 dan Rakersus.

Gambar 5. Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2016 Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp821.550.000,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp818.346.500,- (99,61%). f.

Rapat Kerja Nasional Upaya Khusus Percepatan Swasembada Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp405.260.000,- dan Realisasi anggaran sebesar Rp404.656.125,- (99,85%).


26

g. Workshop Upaya Percepatan Serapan Anggaran 2015 dan Rekonfirmasi Kegiatan dan Anggaran 2016 dengan Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.174.815.000,- dan Realisasi anggaran sebesar Rp1.174.163.300,(99,94%) sedangkan sisa anggaran adalah Rp651.700,- (0,06%). h. Penyusunan Data Base Satker DIPA Kementerian Pertanian Tahun 2015. Capaian kegiatan ini adalah Rekapitulasi jumlah DIPA Satker lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2015 sebagai dokumen pelaksanaan anggaran pembangunan pertanian baik di Pusat maupun di Daerah. Dengan adanya database DIPA satker ini menjadi acuan dan diharapkan semua pihak dapat saling berkoordinasi, mendukung dan bersinergi dalam pengendalian dan pembatasan jumlah DIPA satker Kementerian Pertanian. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp200.030.000,- dan Realisasi anggaran sebesar Rp197.415.200,(98,69%) sedangkan sisa anggaran adalah Rp2.614.800,- (1,31%). i.

Penyusunan Standar Biaya Keluaran Kementerian Pertanian Tahun 2016 dengan alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp239.890.000,- dan Realisasi anggaran sebesar Rp235.893.550,- (98,33%).

j.

Penyusunan Pedoman Pengelolaan Anggaran Kementan Tahun 2016 dengan lokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp194.719.000,- dan Realisasi anggaran sebesar Rp175.011.825,- (89,88%).

k.

Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2016 Lingkup Kementerian Pertanian. Dengan alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp60.300.000,dan Realisasi anggaran sebesar Rp59.354.000,- (98,43%). Dalam mencapai indikator Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan

Tahun 2015, dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp5.671.110.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp5.623.378.538,- atau sebesar 99,16%.


27

3.3.3.

Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti Salah satu fungsi Biro Perencanaan adalah melakukan Pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian. Hasil evaluasi diharapkan dapat ditindaklanjuti sebagai feedback bagi perencanaan ke depan maupun yang sedang berjalan. Rekomendasi hasil evaluasi Tahun 2014 ditindaklanjuti Tahun 2015. Salah satu evaluasi yang dilakukan oleh Biro Perencanaan pada Tahun 2014 adalah monev terpadu. Evaluasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh Biro Perencanaan tetapi melibatkan pula Eselon I terkait. Sampai dengan akhir Tahun 2015, ada sebanyak 6 (enam) rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti, atau dengan kriteria ukuran keberhasil mencapai 100% (berhasil). Tabel 5: Capaian Kinerja Rekomendasi Hasil Evaluasi Yang Ditindaklanjuti Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI


Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti

6 Rekomendasi

6 Rekomendasi

100

Indikator Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti ini merupakan indikator baru di Biro Perencanaan yang bersifat outcome. Tahuntahun sebelumnya kami masih menggunakan indikator yang bersifat output berupa dokumen evaluasi. Dari target yang ditetapkan sebanyak 6 rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti, tercapai 100 % (sebanyak 6 rekomendasi), yakni: 1)

Merekomendasikan

kepada

Ditjen

Perkebunan

untuk

memberikan

bantuan peralatan berupa alat/mesin penebang tebu agar panen tebu tidak terlambat;


28

2)

Merekomendasikan kepada Ditjen Tanaman Pangan agar Program SLPTT yang sudah berakhir, segera ditindaklanjuti dengan Program GPPTT;

3)

Merekomendasikan kepada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Inseminasi Buatan (IB), termasuk peningkatan produksi dan distribusi semen beku yang merupakan kegiatan prioritas pada Tahun 2015;

4)

Direktorat

Jenderal

Peternakan

dan

Kesehatan

Hewan

agar

menginstruksikan kepada Balai Veteriner Denpasar untuk membantu Dinas Peternakan Provinsi, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam penyidikan, pengujian dan pengobatan/pemberantasan penyakit pada kelompok peternak terkait dengan kasus kematian sapi bantuan; 5)

Merekomendasikan kepada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan agar kegiatan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang semula berjumlah 500 SPR menjadi 50 SPR (sebagai pilot project). Hal ini karena kegiatan tersebut bersifat jangka panjang sehingga harus dijabarkan lagi dalam tahapan setia tahun dengan sasaran yang terukur dan jelas serta memperhatikan realitas sosial budaya masyarakat;

6)

Merekomendasikan kepada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian terkait perbaikan sistem pengawasan pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi dengan mengintegrasikan sistem pengawasan berbasis internet yang memberi kesempatan bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi, dan pengawasan dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat pusat hingga ke level desa. Kegiatan-kegiatan di Biro Perencanaan yang mendukung keberhasilan

dalam pencapaian indikator kinerja Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti adalah : Swakelola pemantauan dan evaluasi pembangunan pertanian; pemantauan dan evaluasi pembangunan pertanian; evaluasi


29

pelaksanaan Upsus dalam rangka peningkatan produksi komoditas pertanian; dan pemantauan dan evaluasi subsidi pupuk dan benih kredit program asuransi pertanian tahun 2014 dan 2015.

Gambar 6 dan 7: Monitoring Kegiatan GP-PTT GP di Kabupaten Banyuasin dan Kunjungan ke PT. Gunung Madu Plantation, Lampung Dalam mencapai indikator Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Dilakukan Tahun 2015, dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp3.829.815.000,dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp3.537.850.500,atau sebesar 92,37%. 3.4. Akuntabilitas Keuangan Dalam rangka pengelolaan anggaran Biro Perencanaan Tahun 2015, telah dilakukan pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan anggaran mengacu pada

peraturan-peraturan peraturan

yang

berlaku.

Dari

anggaran

sebesar

Rp59.587.600.000,- dengan realisasi sampai dengan posisi 31 Desember 2015 mencapai sebesar Rp56.587.600.000,- (95,21%), dengan rincian anggaran per bagian sebagai berikut: (1)

Bagian

Penyusunan

Kebijakan, ijakan,

Program

dan

Wilayah,

sebesar

Rp16.089.092.000,- dengan realisasi Rp14.723.043.812,- (91,51%); (2)

Bagian Penyusunan Anggaran, sebesar Rp16.872.570.000,- realisasi Rp16.613.109.374,- (98,46%);


30

(3)

Bagian Pemantauan dan Evaluasi, sebesar Rp18.394.728.000,- realisasi Rp17.494.256.774,- (95,10%); dan

(4)

Bagian

Pelaporan,

sebesar

Rp8.231.210.000,-

realisasi

Rp7.904.799.676,- (96,03%) Tabel 6:

NO

1

Realisasi Anggaran Biro Perencanaan TA. 2015 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2015 (Sesuai SPM) BAGIAN

Penyus. Kebijakan Program dan Wilayah - Belanja Barang - Belanja Modal

2

Penyusunan Anggaran - Belanja Barang - Belanja Modal

3

4

Pemantauan dan Evaluasi

TOTAL PAGU ANGGARAN

REALISASI

Rp

Rp

%

91.51

SISA ANGGARAN

%

Rp

16,089,092,000

14,723,043,812

1,366,048,188

8.49

15,511,592,000

14,157,945,062

1,353,646,938

8.73

577,500,000

565,098,750

12,401,250

2.15

16,872,570,000

16,613,109,374

259,460,626

1.54

16,499,820,000

16,244,344,730

255,475,270

1.55

372,750,000

368,764,644

3,985,356

1.07

98.46

18,394,728,000

17,494,256,774

900,471,226

4.90

- Belanja Barang

16,690,998,000

15,803,912,774

887,085,226

5.31

- Belanja Modal

1,703,730,000

1,690,344,000

13,386,000

0.79

8,231,210,000

7,904,799,676

326,410,324

3.97

7,733,860,000

7,411,134,676

322,725,324

4.17

497,350,000

493,665,000

3,685,000

0.74

59,587,600,000

56,735,209,636

2,852,390,364

4.79

Pelaporan - Belanja Barang - Belanja Modal Jumlah

95.10

96.03

95.21

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 yang besarnya 90,18%, kinerja realisasi keuangan Tahun 2015 telah menunjukan kenaikan yang

cukup signifikan. Pada Tahun 2014 alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan

program

operasional

di

Biro

Perencanaan

sebesar

Rp

36.551.455.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan posisi 31 Desember 2014 sebesar Rp32.962.060.814,- atau mencapai 90,18%.


31

3.5.

Permasalahan Meskipun capaian Indikator

Kinerja

sudah banyak yang

telah

memenuhi target yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti dalam pelaksanaan baik itu perencanaan kebijakan program kegiatan maupun dalam pemantauan pelaporan dan evaluasinya melibatkan seluruh unit kerja di lingkup Sekretariat Jenderal ataupun lingkup Kementerian Pertanian, sehingga kinerja Biro Perencanaan sangat tergantung koordinasi dengan unit lainnya. Namun demikian dalam pelaksanaannya koordinasi ini masih belum seperti yang diharapkan. 3.6.

Rekomendasi Memperhatikan

capaian

dan

kendala

yang

dihadapi

saat

ini,

rekomendasi untuk perbaikan ke depan agar dilakukan antara lain dengan meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lainnya lingkup Sekretariat Jenderal maupun lingkup Kementerian Pertanian, baik itu melalui penyusunan aplikasi yang terintegrasi untuk perencanaan kebijakan dan program kegiatan maupun dalam pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang melibatkan seluruh unit kerja lainnya.


32

BAB IV PENUTUP

Dari hasil analisis terhadap capaian kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015, beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain bahwa dari beberapa indikator kinerja, target yang ditetapkan sudah dapat dicapai seluruhnya, dengan rata-rata pencapaian mencapai 95,32% ini menggambarkan bahwa kinerja Tahun 2015 menunjukan hasil kinerja Biro Perencanaan dapat dikatakan berhasil. Alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan

di

Biro

Perencanaan

adalah

sebesar

Rp59.587.600.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp56.587.600.000,atau mencapai 95,21%. Memperhatikan kendala yang dihadapi dan rekomendasi sebagaimana diuraikan pada Bab III, serta dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi yang terintegrasi untuk perencanaan

kebijakan

program

kegiatan

maupun

dalam

pemantauan

pelaporan dan evaluasinya yang melibatkan seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian.


33

LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN TAHUN 2015

Recommend Documents