LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN TAHUN 2015
KEMENTERIAN PERTANIAN JL. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan Telp/Fax. 62-21 7804756
Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2016
KATA PENGANTAR Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dikelola. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum materi yang termuat dalam laporan ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Biro Perencanaan selama Tahun 2015. Capaian kinerja Tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja Biro Perencanaan. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja Biro Perencanaan secara berkelanjutan.
Jakarta, Januari 2016 Kepala Biro Perencanaan,
Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc NIP. 19640521 199003 1 001
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
i
RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2015 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2015. Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan serta Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2015-2019. Pada Laporan Kinerja Biro Perencanaan ini dijelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Biro Perencanaan pada tahun 2015. Dalam upaya merealisasikan good governance, Biro Perencanaan telah melaksanakan berbagai kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2015-2019. Visi Biro Perencanaan adalah Terwujudnya sistem perencanaan yang berkualitas dan handal guna mendukung pencapaian target pembangunan pertanian. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Misi yang harus dilaksanakan adalah: (1) Mengkoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan, program, anggaran dan perencanaan wilayah; (2) Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian; serta (3) Mendorong terwujudnya sistem perencanaan pertanian berbasis kawasan dan pertanian terpadu berkelanjutan. Sesuai dengan visi dan misi Biro Perencanaan, maka tujuan yang akan dilaksanakan adalah menyelenggarakan manajemen pembangunan pertanian sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola, tata penyelenggaraan, dan tata kewenangan untuk mewujudkan Biro Perencanaan sebagai organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Tujuan umum Biro Perencanaan tersebut akan
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
ii
diselenggarakan melalui: (1) Penyusunan rumusan kebijakan, program dan perencanaan wilayah pembangunan pertanian yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional; (2) Penyusunan anggaran Kementerian Pertanian dengan menerapkan asas disiplin anggaran; (3) Pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian agar sejalan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan; serta (4) Menyediakan data dan analisis yang mendukung perencanaan pembangunan pertanian, menyusun laporan kinerja dan menyiapkan bahan laporan pimpinan Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan audit kinerja birokrasi. Sasaran Biro Perencanaan adalah: (1) Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen rumusan kebijakan, program dan wilayah; (2) Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen anggaran; (3) Meningkatnya kualitas pelaksanaan dan penyediaan dokumen pemantauan dan evaluasi; serta (4) Meningkatnya kualitas dan penyusunan dokumen kinerja Kementerian Pertanian. Dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan Tahun 2015 menetapkan 1 sasaran kegiatan dengan 3 indikator kinerja. Sasaran kegiatan yang dimaksud adalah Dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik, dengan 3 (tiga) indikator kinerja, antara lain: (1) Nilai AKIP Sekretariat Jenderal dengan target nilai 82; (2) Jumlah revisi anggaran (DIPA) yang dilakukan dengan target maksimal sebanyak 5 kali; serta (3) Jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti dengan target 6 rekomendasi yang ditindaklanjuti. Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2015 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja Biro Perencaaan Tahun 2015 dengan kriteria sangat berhasil yaitu Nilai AKIP Sekretariat Jenderal dan berhasil yaitu untuk indikator Jumlah revisi anggaran (DIPA) yang dilakukan serta Jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2015, Biro Perencanaan mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp59.587.600.000,- yang bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) dengan realisasi anggaran mencapai Rp56.587.600.000,- atau 95,21%. Biro Perencanaan akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran kegiatan, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran kegiatan dapat lebih optimal. Melalui Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..........................................................................
i
RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................
ii
DAFTAR ISI.....................................................................................
v
I.
PENDAHULUAN ..................................................................... 1.1 Latar Belakang................................................................ 1.2 Struktur Organisasi ......................................................... 1.3 Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan ................................. 1.4 Sumberdaya Manusia Biro Perencanaan............................ 1.5 Dukungan Anggaran........................................................
1 1 1 3 7 9
II.
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................... 2.1 Visi dan Misi.................................................................... 2.2 Tujuan dan Sasaran ........................................................ 2.3 Arah dan Kebijakan ......................................................... 2.4 Strategi........................................................................... 2.5 Penetapan Kinerja 2015..................................................
10 10 11 12 13 13
III.
AKUNTABILITAS KINERJA ................................................... 3.1 Pengukuran Kinerja ......................................................... 3.2 Pencapaian Kinerja.......................................................... 3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja ............................................ 3.3.1 AKIP Sekretariat Jenderal .................................... 3.3.2 Jumlah Revisi Anggaran Yang Dilakukan ............... 3.3.3 Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Yang Ditindaklanjuti..................................................... 3.4 Akuntabilitas Keuangan ................................................... 3.5 Permasalahan ................................................................. 3.6 Rekomendasi .................................................................. PENUTUP ...............................................................................
16 16 16 19 19 22
IV.
28 30 32 32 33
LAMPIRAN
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Penetapan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015 ...................
14
Tabel 2. Capaian Indikator Biro Perencanaan Tahun 2015....................
17
Tabel 3. Capaian Kinerja Nilai AKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2015....................................................................................
19
Tabel 4. Capaian Kinerja Jumlah Revisi Anggaran Tahun 2015 .............
23
Tabel 5. Capaian Kinerja Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti Tahun 2015 ...................................................
28
Tabel 6. Realisasi Anggaran Biro Perencanaan TA. 2015 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2015 (Sesuai SPM)................................. 31
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
v
DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Gambar 2
Komposisi Tingkat
Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan Pendidikan Tahun 2010-2014 .........................
8
Komposisi Pegawai Biro Perencanaan Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2010-2014 ...................................
9
Gambar 3 dan 4. Pelaksanaan Rakor SAKIP di Bali dan Yogya . ........... Gambar 5
22
Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2016 ...............................
26
Gambar 6 dan 7. Monitoring Kegiatan GP-PTT di Kabupaten Banyuasin dan Kunjungan ke PT.Gunung Madu Plantation, Lampung .......................................................
30
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
vi
BAB. I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Laporan
Kinerja
Biro
Perencanaan
ini
merupakan
perwujudan
pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi, dan program Biro Perencanaan Tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.. Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dalam rangka mewujudkan (good governance), transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Biro Perencanaan. 1.2.
Struktur Organisasi Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Pertanian
nomor
61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, disebutkan Biro Perencanaan merupakan satu unsur pelaksana di Sekretariat Jenderal. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian. Susunan organisasi Biro Perencanaan terdiri dari empat bagian, 12 sub bagian dan satu kelompok jabatan fungsional, terdiri dari: (1) Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah, meliputi (i) Sub Bagian Penyusunan Kebijakan, (ii) Sub Bagian Penyusunan Program, dan (iii) Sub
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
1
Bagian Perencanaan Wilayah. (2) Bagian Penyusunan Anggaran, meliputi (i) Sub Bagian Fasilitasi Pengelolaan Anggaran, (ii) Sub Bagian Administrasi Anggaran I, dan (iii) Sub Bagian Administrasi Anggaran II; (3) Bagian Pemantauan dan Evaluas, meliputi (i) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi I, (ii) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II, dan (iii) Sub Bagian Tata Usaha Biro; (4) Bagian Pelaporan, meliputi (i) Sub Bagian Data dan Analisis, (ii) Sub Bagian Pelaporan Kementerian, dan (iii) Sub Bagian Pelaporan Kinerja; dan (5) Kelompok Jabatan Fungsional. STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN TAHUN 2015
BIRO PERENCANAAN
BAGIAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PROGRAM DAN
BAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN
BAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAGIAN PELAPORAN
Subbagian Penyusunan Kebijakan
Subbagian Fasilitasi Pengelolaan Anggaram
Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I
Subbagian Data dan Analisis
Subbagian Penyusunan Program
Subbagian Administrasi Anggaran I
Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II
Subbagian Pelaporan Kementerian
Subbagian Perencanaan Wilayah
Subbagian Administrasi Anggaran II
Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan
Subbagian Pelaporan Kinerja
Kelompok Jabatan Fungsional
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
2
1.3.
Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan
Sebagai
bagian
dari
Sekretariat
Jenderal,
Biro
Perencanaan
mendukung pelaksanaan program Sekretariat Jenderal yaitu Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Biro Perencanaan mempunyai tugas: melaksanakan koordinasi perencanaan penyusunan rencana kegiatan dan program Kementerian Pertanian. Fungsi yang dilaksanakan Biro Perencanaan mencakup: (1) Koordinasi dan penyiapan penyusunan kebijakan, rencana dan program pembangunan pertanian; (2) Koordinasi
dan
penyusunan
anggaran
pembangunan
pertanian;
(3)
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian; (4) Koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian, dan (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan. Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi tersebut, Biro Perencanaan melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian, dengan sub kegiatan: (1) Koordinasi penyusunan kebijakan, program dan wilayah; (2) Koordinasi penyusunan anggaran; (3) Koordinasi pemantauan dan evaluasi; dan (4) Koordinasi pelaporan kinerja Kementerian Pertanian. Indikator Kegiatan Biro Perencanaan berupa output, yaitu: (1) Terumuskannya dokumen kebijakan, program dan wilayah; (2) Terumuskannya dokumen anggaran; (3) Tersusunnya laporan pemantauan dan evaluasi; dan (4) Tersusunnya laporan kinerja Kementerian Pertanian. Uraian tugas menurut bagian disajikan sebagai berikut: 1.3.1.
Tugas dan Fungsi Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah, mempunyai
tugas pokok dan fungsi, melaksanakan: (1) Penyiapan penyusunan kebijakan pembangunan pertanian; (2) Penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan
pembangunan
pertanian;
dan
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
(3)
Penyiapan
perencanaan
3
pengembangan wilayah berbasis pertanian. Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah terdiri dari: (1) Sub Bagian Penyusunan Kebijakan, bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembangunan pertanian; (2) Sub Bagian Penyusunan Program, bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan pertanian; (3) Sub Bagian Perencanaan Wilayah, bertugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan wilayah berbasis pertanian. Indikator Kegiatan Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah: (1) Tersusunnya dokumen kebijakan Pembangunan Pertanian; (2) Tersusunnya dokumen program dan kegiatan Kementerian Pertanian; (3) Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah berbasis pertanian. 1.3.2.
Tugas dan Fungsi Bagian Penyusunan Anggaran Bagian
Penyusunan
Anggaran
mempunyai
tugas
dan
fungsi,
melaksanakan: (1) Penyiapan fasilitasi pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian; (2) Penyiapan penyusunan administrasi anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
dan
(3)
Penyiapan
penyusunan
administrasi
anggaran
Kementerian pertanian yang bersumber dari Non Bagian Anggaran 18 meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain di luar Bagian Anggaran 18. Bagian Penyusunan Anggaran terdiri dari: (1) Sub Bagian Fasilitasi Pengelolaan Anggaran, mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan
fasilitasi pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian; (2) Sub Bagian Administrasi Anggaran I, bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan administrasi anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; dan (3) Sub Bagian Administrasi
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
4
Anggaran II, bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan administrasi anggaran Kementerian pertanian yang bersumber dari Non Bagian Anggaran 18 meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain di luar Bagian Anggaran 18. Indikator Kegiatan Bagian Penyusunan Anggaran: (1) Tersusunnya dokumen fasilitasi
anggaran
Kementerian
Pertanian;
(2)
Tersusunnya
dokumen
administrasi anggaran I Kementerian Pertanian; dan (3) Tersusunnya dokumen administrasi anggaran II Kementerian Pertanian.
1.3.3.
Tugas dan Fungsi Bagian Pemantauan dan Evaluasi Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas dan fungsi,
melaksanakan: (1) Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; (2) Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian yang bersumber dari Non Bagian Anggaran 18 meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain di luar Bagian Anggaran 18; dan (3) Penyiapan urusan tata usaha Biro Perencanaan. Bagian Pemantauan dan Evaluasi terdiri dari: (1) Sub Bagian Pemantauan
dan
Evaluasi
I,
bertugas
melakukan
penyiapan
bahan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; (2) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II, bertugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian yang bersumber dari Non Bagian Anggaran 18 meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain di luar Bagian Anggaran 18; dan (3) Sub Bagian Tata Usaha Biro,
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
5
bertugas
melakukan
urusan
kepegawaian,
keuangan,
rumah
tangga,
perlengkapan dan surat menyurat, serta kearsipan Biro Perencanaan. Indikator Kegiatan Bagian Pemantauan dan Evaluasi: (1) Tersusunnya dokumen pemantauan dan evaluasi I program Kementerian Pertanian; (2) Tersusunnya dokumen pemantauan dan evaluasi II program Kementerian Pertanian; dan (3) Tersusunnya laporan ketatausahaan Biro Perencanaan. 1.3.4.
Tugas dan Fungsi Bagian Pelaporan Bagian
Pelaporan
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyusunan
laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian. Dalam melaksanakan tugas,
Bagian
Pelaporan
menyelenggarakan
fungsi:
(1)
Pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Pertanian;
(2)
Penyusunan laporan
pelaksanaan program
pembangunan pertanian; dan (3) Penyusunan laporan kinerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan. Bagian Pelaporan terdiri dari: (1) Sub Bagian Data dan Analisis, mempunyai
tugas
melakukan
pengumpulan,
pengolahan,
analisis,
dan
penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian Pertanian; (2) Sub Bagian Pelaporan Kementerian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pembangunan pertanian; dan (3) Sub Bagian Pelaporan Kinerja, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan. Indikator Kegiatan Bagian Pelaporan: (1) Tersusunnya laporan data dan analisis; (2) Tersusunnya laporan Kementerian Pertanian; dan (3) Tersusunnya laporan kinerja Kementerian Pertanian.
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
6
1.3.5.
Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Perencana Fungsional Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan di unit-unit perencanaan, yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan yang meliputi: identifikasi permasalahan;
perumusan alternatif kebijakan perencanaan; pengkajian
alternatif; penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan; pengendalian pelaksanaan; dan penilaian hasil pelaksanaan, sebagaimana diatur dalam pasal 4 Keputusan Menpan No. 16/Kep/M.PAN/3/2001.
Ruang lingkup pejabat fungsional perencana adalah mendukung tugas unit kerja struktural dalam menyusun dan menyiapkan bahan formulasi kebijakan, menyusun dan menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, memberikan masukan-masukan dan analisis kebijakan, menyusun rekomendasi dan rencana, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan yang dapat digunakan oleh pimpinan unit kerja beserta jajarannya untuk mengambil langkahlangkah/kebijakan lebih lanjut. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas 4 (empat) Jabatan Fungsional Perencana, yakni: Pertama, Muda, Madya dan Utama, yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Biro Perencanaan. 1.4.
Sumberdaya Manusia Biro Perencanaan Berdasarkan data kepegawaian, pegawai di Biro Perencanaan pada
Tahun 2015 masih sama dengan jumlah Tahun 2014 yakni mencapai 107 orang. Bila dilihat dari tingkat pendidikannya, maka tingkat pendidikan S1 keatas mencapai 85 % dari total pegawai di Tahun 2015, meningkat dibanding
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
7
pada Tahun 2010 yang hanya mencapai 77 persen dari total pegawai yang ada.
Komposisi
yang
meningkat
cukup
besar
adalah
pegawai
yang
berpendidikan S2 yang pada Tahun 2010 sebanyak 14 orang, maka pada Tahun 2015 sebanyak 25 orang (Gambar 1). 70 60
Pegawai (orang)
50 40 30 20 10 0 SLTP
SLTA
Diploma 3
S1
S2
S3
Jenis Pendidikan 2010
Gambar 1.
2011
2012
2013
2014
Komposisi Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2010-2014
Sedangkan bila dilihat berdasarkan golongan ruang, maka komposisi pegawai Biro Perencanaan semakin meningkat pada golongan IV, sebaliknya pada golongan III mengalami penurunan. Hal ini karena adanya kenaikan pangkat pegawai dari golongan III menjadi golongan IV atau memasuki purnabakti.
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
8
100
orang
80 60 40 20 0 Golongan I 2010
Golongan II 2011
2012
Golongan III 2013
Golongan IV
2014
Gambar 2. Komposisi Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan Golongan Ruang, Tahun 2010-2014. 1.5.
Dukungan Anggaran Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan mempunyai
tugas untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian. Maka, dalam pencapaian sasaran dengan sejumlah target indikator yang telah ditetapkan, Biro Perencanaan pada Tahun Anggaran 2015 mengelola anggaran sebesar Rp59.587.600.000,- yang selanjutnya dikelola oleh empat (4) bagian dengan rincian sebagai berikut: (1)
Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah, dengan pagu anggaran sebesar Rp16.089.092.000,-;
(2)
Bagian Penyusunan Anggaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp16.872.570.000,-;
(3)
Bagian Pemantauan dan Evaluasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp18.394.728.000,- ; serta
(4)
Bagian Pelaporan, dengan pagu anggaran sebesar Rp8.231.210.000,-.
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
9
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1.
Visi dan Misi Dalam rangka menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen
seluruh jajaran Biro Perencanaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka ditetapkan visi dan misi. Adapun visi Biro Perencanaan yang diharapkan mampu memberi arah ke masa depan yaitu:
Terwujudnya Sistem Perencanaan Yang Berkualitas dan Handal Misi Biro Perencanaan telah disusun secara jelas dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga terkait dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai peraturan perundang-undangan. Perumusan misi ini telah memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Kriteria dalam penentuan misi Biro Perencanaan lain adalah (1) sejalan dengan upaya pencapaian visi Sekretariat Jenderal, (2) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Naional (RPJMN) Tahun 20152019 serta tugas yang dibebankan oleh undang-undang, (3) menggambarkan tindakan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan.
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
10
Berdasarkan acuan tersebut di atas, misi Biro Perencanaan, antara lain:
1) Mengkoordinasikan Penyusunan Rumusan Kebijakan, Program, Anggaran dan Perencanaan Wilayah 2) Mengkoordinasikan pelaporan
pemantauan,
pelaksanaan
program
evaluasi dan
dan
kegiatan
pembangunan pertanian 3) Mendorong
terwujudnya
sistem
perencanaan
pertanian berbasis kawasan dan pertanian terpadu berkelanjutan. Pelaksanaan
Program
dan
Kegiatan
Pembangunan
Pertanian
2.2.
Tujuan dan Sasaran Untuk mewujudkan Visi dan Misi Unit Kerja Biro Perencanaan, maka
ditetapkan tujuan dan sasaran, sebagai berikut: a.
Tujuan (1) Menyusun rumusan kebijakan, program dan perencanaan wilayah pembangunan
pertanian
yang
selaras
dengan
perencanaan
pembangunan nasional. (2) Menyusun anggaran Kementerian Pertanian dengan menerapkan asas disiplin anggaran.
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
11
(3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian agar sejalan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan. (4) Menyediakan data dan analisis yang mendukung perencanaan pembangunan pertanian, menyusun laporan kinerja dan menyiapkan bahan laporan pimpinan Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan audit kinerja birokrasi. b.
Sasaran Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran yang akan dicapai
adalah: (1) Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen rumusan kebijakan, program dan wilayah. (2) Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen anggaran (3) Meningkatnya
kualitas
pelaksanaan
dan
penyediaan
dokumen
pemantauan dan evaluasi. (4) Meningkatnya kualitas dan penyusunan dokumen kinerja Kementerian Pertanian. 2.2.
Arah Kebijakan Kebijakan yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan koordinasi dan
kebijakan teknis, antara lain: 1) perencanaan program dan anggaran kementerian; 2) penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran kementerian; 3) pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kementerian; 4) laporan akuntabilitas kinerja kementerian; serta 5) kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan Biro Perencanaan.
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
12
2.4.
Strategi
(1)
Mengembangkan sistem dan prosedur manajemen perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang mudah diterapkan oleh Pusat dan Daerah;
(2)
Mengembangkan instrumen dan metode perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah teknis, sosial ekonomi dan peraturan perundangan;
(3)
Mengefektifkan
berfungsinya
forum
perencanaan,
pemantauan,
evaluasi dan pelaporan pembangunan pertanian di Pusat dan Daerah; (4)
Meningkatkan kapasitas perencana dan evaluator bidang pertanian di Pusat dan Daerah;
(5)
Memanfaatkan sarana, teknologi, data dan informasi pembangunan pertanian;
(6)
Meningkatkan tatakelola manajemen administrasi yang baik.
2.5.
Penetapan Kinerja Tahun 2015 Perjanjian
kinerja
merupakan
lembar/dokumen
yang
berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan Tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
13
Untuk Tahun 2015, Biro Perencanaan telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2015 yang telah ditandatangani oleh pejabat Eselon II dengan pejabat Eselon I. Penetapan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015 adalah sebagaimana Tabel berikut: Tabel 1: Penetapan Kinerja Biro Perencanaan, Tahun 2015 Sasaran Kegiatan
Dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik
Indikator Kinerja
Target
1. Nilai AKIP Sekretariat Jenderal
82
2. Jumlah revisi anggaran yang dilakukan
5 Kali
3. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti
6
Sumber: Biro Perencanaan, 2015 Dalam
Penetapan
Kinerja
Tahun
2015,
Biro
Perencanaan
menggunakan Indikator Kinerja dengan 2 (dua) jenis sasaran target yaitu
maximize target dan minimize target. Yang dimaksud maximize target adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik sedangkan
minimize target adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin
baik.
Indikator
kinerja
Biro
Perencanaan
Tahun
2015
yang
menggunakan maximize target adalah Nilai AKIP Setjen dengan target 82 dan Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti dengan target 6 rekomendasi.
Sedangkan
Indikator
kinerja
Biro
Perencanaan
yang
menggunakan minimize target adalah Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan dengan target 5 kali revisi.
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
14
Dalam menentukan capaian kriteria keberhasilannya, khusus untuk indikator dengan target minimize, Biro Perencanaan menggunakan metode
scoring sebagai berikut:
Melakukan revisi 0-1 kali: Sangat berhasil, capaiannya sebesar 100%
Melakukan revisi 2-3 kali: Berhasil, capaiannya sebesar 80%
Melakukan revisi 4-5 kali: Cukup berhasil, capaiannya sebesar 60%
Melakukan revisi > 5 kali : Kurang berhasil, capaiannya sebesar 50%
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.
Pengukuran Kinerja Manajemen kinerja merupakan proses organisasi untuk membangun
kesepakatan
bersama
pencapaiannya
dan
tentang
bagaimana
apa
yang
cara
ingin
dicapai,
mencapainya.
apa
ukuran
Manajemen
kinerja
organisasi akan selaras dengan strategi organisasi di setiap tingkat jabatan di dalam organisasi. Biro Perencanaan telah menetapkan kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan kegiatan-kegiatan Biro Perencanaan pada Tahun 2015, berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, seperti berikut: (1) sangat berhasil (capaian>100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-79%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. 3.2. Pencapaian Kinerja Biro Perencanaan telah menetapkan standar kinerja yang terdiri dari sasaran kegiatan, indikator sasaran kegiatan serta target yang ingin dicapai Tahun 2015. Standar kinerja tersebut telah diselaras dengan standar kinerja jangka menengah seperti yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019. Standar kinerja ini juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian kinerja Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015. Evaluasi
kinerja
Biro
Perencanaan
tidak
hanya
menganalisis
perbandingkan antara target dengan realisasi kinerja, namun secara sistematis
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
16
juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, serta membandingkan pencapaian kinerja Tahun 2015 dengan kinerja beberapa Tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Biro Perencanaan sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (continuous improvement) dapat terwujud. Pencapaian kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015 dapat dijabarkan pada Tabel 2, berikut ini. Tabel 2. Capaian Indikator Biro Perencanaan Tahun 2015 Sasaran Kegiatan
Dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik
Indikator Kinerja
Target
Capaian
%
1. Nilai AKIP Sekretariat Jenderal
82
86,91
105,98
5 Kali
3 kali
80
6 Rekome ndasi
6 Rekomen dasi
100
2. Jumlah revisi anggaran yang dilakukan
3. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti
Sumber: Biro Perencanaan, 2015 Secara umum, pencapaian kinerja Biro Perencanaan dapat dikatakan berhasil, dengan rata-rata capaian sebesar 95,32%. Jika dilihat berdasarkan capaian indikator kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015, seluruh indikator kinerja Biro Perencanaan tercapai targetnya. Detail pencapaian masing-masing Indikator akan dibahas pada sub bab berikutnya. Biro Perencanaan Kementerian Pertanian telah melakukan peningkatan kualitas indikator kinerja pada Tahun 2015 ini dalam rangka peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Jumlah indikator kinerja sasaran kegiatan
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
17
yang digunakan dalam 5 (lima) tahun terakhir semakin efisien. Indikator kinerja sasaran program yang digunakan pada Tahun 2015 hanya sebanyak 3 (tiga) indikator, dimana pada Tahun 2011-2013 jumlah indikator yang digunakan sebanyak 4 indikator dan 2014 sebanyak 6 indikator.
Kualitas peningkatan,
indikator
dimana
kinerja
secara
sasaran
umum
kegiatan
kualitas
juga
indikator
mengalami
kinerja
dapat
dikelompokkan menjadi 2 jenis indikator, yaitu lead indicators dan lag
indicators. Lead indicators merupakan indikator kinerja yang relatif mudah, dimana pencapaiannya cenderung berada dibawah kendali organisasi. Contoh
lead indicators adalah jumlah laporan, jumlah kegiatan dan jumlah sertifikat yang dikeluarkan. Pencapaian indikator tersebut tergantung kepada kegiatan (process) yang dilakukan organisasi, bukan kepada hasil (output) maupun dampak (outcome) yang dihasilkan dari kegiatan tersebut.
Lag indicators merupakan indikator kinerja yang pencapaiannya berada diluar kendali organisasi, berbentuk hasil (output) atas suatu aktifitas yang dilakukan atau dampak (outcome) atas hasil (output) yang dihasilkan organisasi. Contoh lag indicators adalah nilai SAKIP Sekretariat Jenderal, Jumlah revisi anggaran yang dilakukan, serta Jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti. Berdasarkan tabel perbandingan jumlah dan kualitas indikator kinerja sasaran program, seluruh indikator kinerja sasaran kegiatan
Tahun
sebelumnya,
adalah
Lag
indikator
yang
2015
seluruh
indicator. digunakan
Sedangkan adalah
tahun-tahun
lead indicator.
Sehingga, dengan jumlah indikator yang semakin sedikit dengan kualitas indikator yang semakin tinggi diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kinerja di lingkungan Biro Perencanaan Kementerian Pertanian.
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
18
3.3.
Evaluasi dan Analisis Kinerja Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran
kinerja masing-masing indikator kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis Biro Perencanaan tahun 2015 Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dari masingmasing indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 3.3.1.
AKIP Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan bertugas mengawal agar nilai AKIP Sekretariat
Jenderal yang diperoleh sesuai dengan target yaitu sebesar 82. AKIP dievaluasi dan
dianalisa
oleh
Inspektorat
Jenderal
dengan
berdasarkan
kepada
pencapaian atas lima komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, pemanfaatan hasil evaluasi dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s.d 100. Tahun 2015, unit kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian memperoleh nilai sebesar 86,91 dengan kategori sangat baik (A), dan dapat dikatakan pencapaian sasaran indikator mencapai 105,98% (sangat berhasil). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 5,70 poin atau 9,34% dibanding perolehan pada Tahun 2014 (penilaian SAKIP Tahun 2013) yang mencapai 81,21 poin. Tabel 3: Capaian Kinerja nilai AKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSENTASE CAPAIAN (%)
Nilai AKIP Sekretariat Jenderal
82
86,91
105,98
Sumber: Biro Perencanaan, 2015
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
19
Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yaitu Biro Umum dan Humas, Biro Perencanaan, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Biro Hukum dan Informasi Publik; Biro Keuangan dan Perlengkapan; Pusat Kerjasama Luar Negeri; Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian; serta Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Hal ini berarti Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sudah melakukan beberapa perbaikan dalam pelaksanaan SAKIP baik di tingkat unit kerja Eselon I maupun di tingkat unit kerja Eselon II, antara lain untuk: 1)
Menyempurnakan tujuan dan sasaran dalam renstra agar seluruhnya berorientasi hasil, memperbaiki indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) agar memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
2)
Menambahkan dokumen penetapan kinerja di dalam renstra dan melakukan review secara berkala terhadap renstra.
3)
Menambahkan komponen program, serta target kinerja dalam dokumen PK agar ditetapkan dengan baik degan menyajikan target jumlah, selain itu dokumen PK dimonitor pencapaiannya secara berkala. Kegiatan-kegiatan di Biro Perencanaan yang mendukung keberhasilan
dalam pencapaian indikator kinerja Nilai AKIP Setjen adalah sebagai berikut: a. Kegiatan Tindak Lanjut Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045 dengan pagu anggaran Rp674.000.000,- dan realisasi Rp542.349.570,(80,47%). b. Kegiatan Penyusunan Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019 Kegiatan Renstra Pertanian 2015-2019 menghasilkan tiga dokumen yang terdiri
dari:
Renstra
Kementan,
Renstra
Setjen
dan
Renstra
Biro
Perencanaan 2015-2019. Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp981.290.000,- dengan realisasi Rp808.102.050,- (82,35%).
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
20
c. Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp97.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp83.146.000,(85,54%). d. Koordinasi Trilateral Meeting dan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016. dengan pagu anggaran Rp186.180.000,- dan realisasi Rp177.947.000,(95,58%). e. Penyusunan Standar Baku Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama 2015-2019
dengan
pagu
anggaran
Rp690.004.000,-
dan
realisasi
Rp662.196.000,- (95,97%). f. Koordinasi
Pelaksanaan
Pra-Musyawarah
Perencanaan
Pertanian
Pembangunan
Nasional
Musyawarah
dan
Perencanaan
Pembangunan
Pertanian
Nasional Tahun 2015 dengan pagu
anggaran
sebesar
Rp1.066.660.000,- dan realisasi sebesar
Rp1.052.631.360,-
(98,68%). g. Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal dengan alokasi anggaran sebesar Rp131.630.000,- dan realisasi sebesar Rp125.000.000,- (94,96%). h. Koordinasi serta peningkatan kapasitas penyusun Laporan Kinerja Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP di lingkup Kementerian Pertanian, maka Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian mengadakan Rapat Koordinasi SAKIP Kementerian Pertanian Tahun 2015 di 2 (dua) wilayah yaitu: Wilayah Timur yang dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Bali pada tanggal 21-23 Oktober 2015 dan Wilayah Barat yang telah diselenggarakan pada tanggal 28-30 Oktober 2015 bertempat di Hotel Santika Premiere Yogyakarta. Peserta dalam Rakor ini adalah para penyusun Laporan Kinerja dari Eselon I dan perwakilan UPT
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
21
Lingkup Kementerian Pertanian serta menghadirkan narasumber dari KemenPAN RB, Inspektorat Jenderal, dan Konsultan VA2. VA2 Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah Rp806.900.000,Rp806.900.000, dengan serapan sebesar Rp781.239.100,- (96,82%).
Gambar 3 dan 4.. Pelaksanaan Rakor SAKIP di Bali dan Yogya i. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2014 dengan alokasi anggaran sebesar Rp842.750.000,- dengan serapan sebesar Rp802.961.850,Rp802.961.850, (95,28%). Dalam mencapai indikator Nilai AKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2015, dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp5.476.614.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp5.035.572.930,- atau sebesar 91,95%. 3.3.2.
Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan Salah satu indikator ketepatan perencanaan anggaran adalah berapa
banyak revisi yang dilakukan. Revisi anggaran yang dimaksudkan adalah revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Perencanaan Tahun 2015. Revisi DIPA tersebut untuk memperlancar rencana kegiatan. Semakin sedikit revisi DIPA maka kinerja Biro Perencanaan semakin baik, dengan kata lain perencanaan mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Hingga akhir Tahun 2015 telah dilakukan revisi DIPA Biro Perencanaan Tahun 2015
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
22
sebanyak 3 kali atau bisa dikatakan ukuran keberhasilan mencapai 80% (berhasil). Tabel 4: Capaian Kinerja Jumlah Revisi Anggaran Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSENTASE CAPAIAN (%)
Jumlah Revisi Anggaran
5 Kali
3 Kali
80
Revisi DIPA yang dilakukan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Pertanian, berdasar pada: 1)
Surat Menteri Keuangan No. S-794/ MK.02/ 2014 tanggal 1 Desember 2014, sebagai tindak lanjut penghematan anggaran perjalanan dinas/meeting konsinyering Kementerian/Lembaga TA. 2015 dan refocusing belanja untuk mendukung Upsus Swasembada Pangan Padi, Jagung, dan Kedelai. Anggaran Biro Perencanaan yang semula Rp51.587.600.000,- bertambah Rp71.587.600.000,-
2)
Surat Menteri Keuangan No. S-18/MK.02/2015 tanggal 9 Pebruari 2015, perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA. 2015. Anggaran Biro Perencanaan yang semula Rp71.587.600.000,berkurang menjadi Rp63.587.600.000,-
3)
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 134 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian sebesar
70%.
Anggaran
Biro
Perencanaan
yang
semula
Rp63.587.600.000,- kembali berkurang menjadi Rp59.587.600.000,Pada Tahun 2015 ini, telah keluar beberapa peraturan-peraturan baru yang juga berpengaruh terhadap penggunaan anggaran sehingga perlunya dilakukan revisi DIPA. Peraturan-peraturan tersebut adanya kebijakan yang terkait dengan proses revisi yang harus dipatuhi, yakni adanya: 1) PMK No: S798/PB/2015 tanggal 6 Oktober 2015 perihal Pemantauan dan Pengendalian
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
23
Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015,
dan 2) PMK No: 140/PMK/ 2015
tanggal 6 Oktober 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 257/PMK.02/2014 yakni Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2015. Revisi-revisi tersebut sangat menyita waktu, bahkan berdampak pada penundaan kegiatan sehingga realisasi menjadi rendah. Selain itu, revisi ini dapat mengakibatkan pagu minus, karena beberapa kegiatan yang sedang berjalan dan belum dibayar terkena penghematan, hal ini berdampak juga pada rendahnya serapan anggaran sampai dengan triwulan III. Proses revisi juga tidak terlepas dari fasilitasi software "Aplikasi RKA-KL
Online" yang terkadang bermasalah dan mengalami kegagalan dalam proses (upload)
nya.
Keluarnya
beberapa
peraturan-peraturan
baru
terhadap
penggunaan anggaran, menyebabkan perlunya revisi DIPA. Tahun 2015, terdapat kebijakan terkait terkait proses revisi yang harus dipatuhi, yakni adanya PMK No: S-798/PB/2015 tanggal 6 Oktober 2015 perihal Pemantauan dan Pengendalian Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015 dan PMK No: 140/PMK/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 257/PMK.02/2014 yakni Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2015. Proses revisi juga tidak terlepas dari fasilitasi software "Aplikasi RKA-KL Online" yang terkadang bermasalah dan mengalami kegagalan dalam proses (upload) nya. Oleh karena itu, untuk mengatasi/memecahkan permasalahan tersebut diatas dapat dilakukan, antara lain: 1) sejak DIPA diserahkan oleh Presiden kepada Kementerian/Lembaga, masing-masing Satker segera melakukan pengecekan RKA-KL dan menyegerakan proses revisi agar rencana kerja/jadwal kerja tidak terganggu; 2) mematuhi kaidah-kaidah penyusunan anggaran agar tidak terjadi kesalahan dalam peletakan akun belanja; 3) melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan yang membidangi proses revisi, sehingga apabila terjadi kesalahan di dalam aplikasi RKA-KL atau kegagalan proses revisi
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
24
dapat segera diatasi; 4) petugas/pejabat pengelola keuangan sebaiknya tidak melegalisasi
setiap
Tahunnya,
sehingga
tidak
perlu
melakukan
revisi
administratif pergantian pejabat pengelola keuangan; 5) selalu mengikuti perkembangan
aplikasi
RKA-KL
Online
melalui
jaringan
internet
http://rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id.
Jika
dibandingkan
dengan
pelaksanaan
revisi
di
tahun-tahun
sebelumnya, pada Tahun 2014 hanya 1 kali terjadi revisi DIPA terkait Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun Anggaran 2014 tentang LangkahLangkah Penghematan dan Pemotongan Belanjan Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Adanya kebijakan tersebut menyebabkan pagu awal alokasi anggaran Biro Perencanaan Tahun 2014 sebesar Rp40.099.900.000,- menjadi Rp36.551,455.000,-. Sedangkan pada Tahun 2013, terjadi revisi DIPA sebanyak 6 kali yang hal ini disebabkan adanya: 1) perubahan nama Pejabat Pengelola Keuangan (KPA) Satker; 2) pencairan tanda bintang satker Biro Perencanaan terkait kendaran roda empat sebanyak 2 unit; 3) penambahan akun transport dalam kota sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No: S-2056/MK.5/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Langkah-Langkah Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparasi Belanja Perjalanan Dinas; 4) pergeseran anggaran satker pada kegiatan yang sama; 5) pergeseran anggaran antar belanja pada satker yang sama; 6) pergeseran anggaran belanja perjalanan lainnya sesuai akun yang telah ditetapkan sesuai Surat Menteri Keuangan No: S-4599/PB/2013 tentang Penjelasan Lebih Lanjut Penggunaan Akun Perjalanan Dinas. Kegiatan-kegiatan di Biro Perencanaan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
25
a. Koordinasi Penyusunan APBN-P 2015 Lingkup Kementan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp292.760.000,- dan terealisasi sebesar Rp292.344.108,- (99,86%). b. Koordinasi dan Penelitian RKA-KL Kementan TA 2016 Mendukung PJK dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp1.173.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.169.347.900,- (99,65%). c. Penyusunan Rancangan APBN Pagu Anggaran Lingkup Kementan Tahun 2016 dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp697.805.000,dan terealisasi sebesar Rp690.294.500,- (98,94%). d. Identifikasi Hasil Revisi DIPA dan POK 2015 dengan alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 410.541.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 406.551.530,- (99,03%). e. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Pembangunan Pertanian TA. 2016 dan Rakersus.
Gambar 5. Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2016 Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp821.550.000,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp818.346.500,- (99,61%). f.
Rapat Kerja Nasional Upaya Khusus Percepatan Swasembada Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp405.260.000,- dan Realisasi anggaran sebesar Rp404.656.125,- (99,85%).
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
26
g. Workshop Upaya Percepatan Serapan Anggaran 2015 dan Rekonfirmasi Kegiatan dan Anggaran 2016 dengan Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.174.815.000,- dan Realisasi anggaran sebesar Rp1.174.163.300,(99,94%) sedangkan sisa anggaran adalah Rp651.700,- (0,06%). h. Penyusunan Data Base Satker DIPA Kementerian Pertanian Tahun 2015. Capaian kegiatan ini adalah Rekapitulasi jumlah DIPA Satker lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2015 sebagai dokumen pelaksanaan anggaran pembangunan pertanian baik di Pusat maupun di Daerah. Dengan adanya database DIPA satker ini menjadi acuan dan diharapkan semua pihak dapat saling berkoordinasi, mendukung dan bersinergi dalam pengendalian dan pembatasan jumlah DIPA satker Kementerian Pertanian. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp200.030.000,- dan Realisasi anggaran sebesar Rp197.415.200,(98,69%) sedangkan sisa anggaran adalah Rp2.614.800,- (1,31%). i.
Penyusunan Standar Biaya Keluaran Kementerian Pertanian Tahun 2016 dengan alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp239.890.000,- dan Realisasi anggaran sebesar Rp235.893.550,- (98,33%).
j.
Penyusunan Pedoman Pengelolaan Anggaran Kementan Tahun 2016 dengan lokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp194.719.000,- dan Realisasi anggaran sebesar Rp175.011.825,- (89,88%).
k.
Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2016 Lingkup Kementerian Pertanian. Dengan alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp60.300.000,dan Realisasi anggaran sebesar Rp59.354.000,- (98,43%). Dalam mencapai indikator Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan
Tahun 2015, dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp5.671.110.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp5.623.378.538,- atau sebesar 99,16%.
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
27
3.3.3.
Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti Salah satu fungsi Biro Perencanaan adalah melakukan Pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian. Hasil evaluasi diharapkan dapat ditindaklanjuti sebagai feedback bagi perencanaan ke depan maupun yang sedang berjalan. Rekomendasi hasil evaluasi Tahun 2014 ditindaklanjuti Tahun 2015. Salah satu evaluasi yang dilakukan oleh Biro Perencanaan pada Tahun 2014 adalah monev terpadu. Evaluasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh Biro Perencanaan tetapi melibatkan pula Eselon I terkait. Sampai dengan akhir Tahun 2015, ada sebanyak 6 (enam) rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti, atau dengan kriteria ukuran keberhasil mencapai 100% (berhasil). Tabel 5: Capaian Kinerja Rekomendasi Hasil Evaluasi Yang Ditindaklanjuti Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PERSENTASE CAPAIAN (%)
Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti
6 Rekomendasi
6 Rekomendasi
100
Indikator Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti ini merupakan indikator baru di Biro Perencanaan yang bersifat outcome. Tahuntahun sebelumnya kami masih menggunakan indikator yang bersifat output berupa dokumen evaluasi. Dari target yang ditetapkan sebanyak 6 rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti, tercapai 100 % (sebanyak 6 rekomendasi), yakni: 1)
Merekomendasikan
kepada
Ditjen
Perkebunan
untuk
memberikan
bantuan peralatan berupa alat/mesin penebang tebu agar panen tebu tidak terlambat;
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
28
2)
Merekomendasikan kepada Ditjen Tanaman Pangan agar Program SLPTT yang sudah berakhir, segera ditindaklanjuti dengan Program GPPTT;
3)
Merekomendasikan kepada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Inseminasi Buatan (IB), termasuk peningkatan produksi dan distribusi semen beku yang merupakan kegiatan prioritas pada Tahun 2015;
4)
Direktorat
Jenderal
Peternakan
dan
Kesehatan
Hewan
agar
menginstruksikan kepada Balai Veteriner Denpasar untuk membantu Dinas Peternakan Provinsi, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam penyidikan, pengujian dan pengobatan/pemberantasan penyakit pada kelompok peternak terkait dengan kasus kematian sapi bantuan; 5)
Merekomendasikan kepada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan agar kegiatan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang semula berjumlah 500 SPR menjadi 50 SPR (sebagai pilot project). Hal ini karena kegiatan tersebut bersifat jangka panjang sehingga harus dijabarkan lagi dalam tahapan setia tahun dengan sasaran yang terukur dan jelas serta memperhatikan realitas sosial budaya masyarakat;
6)
Merekomendasikan kepada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian terkait perbaikan sistem pengawasan pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi dengan mengintegrasikan sistem pengawasan berbasis internet yang memberi kesempatan bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi, dan pengawasan dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat pusat hingga ke level desa. Kegiatan-kegiatan di Biro Perencanaan yang mendukung keberhasilan
dalam pencapaian indikator kinerja Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti adalah : Swakelola pemantauan dan evaluasi pembangunan pertanian; pemantauan dan evaluasi pembangunan pertanian; evaluasi
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
29
pelaksanaan Upsus dalam rangka peningkatan produksi komoditas pertanian; dan pemantauan dan evaluasi subsidi pupuk dan benih kredit program asuransi pertanian tahun 2014 dan 2015.
Gambar 6 dan 7: Monitoring Kegiatan GP-PTT GP di Kabupaten Banyuasin dan Kunjungan ke PT. Gunung Madu Plantation, Lampung Dalam mencapai indikator Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Dilakukan Tahun 2015, dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp3.829.815.000,dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp3.537.850.500,atau sebesar 92,37%. 3.4. Akuntabilitas Keuangan Dalam rangka pengelolaan anggaran Biro Perencanaan Tahun 2015, telah dilakukan pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan anggaran mengacu pada
peraturan-peraturan peraturan
yang
berlaku.
Dari
anggaran
sebesar
Rp59.587.600.000,- dengan realisasi sampai dengan posisi 31 Desember 2015 mencapai sebesar Rp56.587.600.000,- (95,21%), dengan rincian anggaran per bagian sebagai berikut: (1)
Bagian
Penyusunan
Kebijakan, ijakan,
Program
dan
Wilayah,
sebesar
Rp16.089.092.000,- dengan realisasi Rp14.723.043.812,- (91,51%); (2)
Bagian Penyusunan Anggaran, sebesar Rp16.872.570.000,- realisasi Rp16.613.109.374,- (98,46%);
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
30
(3)
Bagian Pemantauan dan Evaluasi, sebesar Rp18.394.728.000,- realisasi Rp17.494.256.774,- (95,10%); dan
(4)
Bagian
Pelaporan,
sebesar
Rp8.231.210.000,-
realisasi
Rp7.904.799.676,- (96,03%) Tabel 6:
NO
1
Realisasi Anggaran Biro Perencanaan TA. 2015 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2015 (Sesuai SPM) BAGIAN
Penyus. Kebijakan Program dan Wilayah - Belanja Barang - Belanja Modal
2
Penyusunan Anggaran - Belanja Barang - Belanja Modal
3
4
Pemantauan dan Evaluasi
TOTAL PAGU ANGGARAN
REALISASI
Rp
Rp
%
91.51
SISA ANGGARAN
%
Rp
16,089,092,000
14,723,043,812
1,366,048,188
8.49
15,511,592,000
14,157,945,062
1,353,646,938
8.73
577,500,000
565,098,750
12,401,250
2.15
16,872,570,000
16,613,109,374
259,460,626
1.54
16,499,820,000
16,244,344,730
255,475,270
1.55
372,750,000
368,764,644
3,985,356
1.07
98.46
18,394,728,000
17,494,256,774
900,471,226
4.90
- Belanja Barang
16,690,998,000
15,803,912,774
887,085,226
5.31
- Belanja Modal
1,703,730,000
1,690,344,000
13,386,000
0.79
8,231,210,000
7,904,799,676
326,410,324
3.97
7,733,860,000
7,411,134,676
322,725,324
4.17
497,350,000
493,665,000
3,685,000
0.74
59,587,600,000
56,735,209,636
2,852,390,364
4.79
Pelaporan - Belanja Barang - Belanja Modal Jumlah
95.10
96.03
95.21
Apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 yang besarnya 90,18%, kinerja realisasi keuangan Tahun 2015 telah menunjukan kenaikan yang
cukup signifikan. Pada Tahun 2014 alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan
program
operasional
di
Biro
Perencanaan
sebesar
Rp
36.551.455.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan posisi 31 Desember 2014 sebesar Rp32.962.060.814,- atau mencapai 90,18%.
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
31
3.5.
Permasalahan Meskipun capaian Indikator
Kinerja
sudah banyak yang
telah
memenuhi target yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti dalam pelaksanaan baik itu perencanaan kebijakan program kegiatan maupun dalam pemantauan pelaporan dan evaluasinya melibatkan seluruh unit kerja di lingkup Sekretariat Jenderal ataupun lingkup Kementerian Pertanian, sehingga kinerja Biro Perencanaan sangat tergantung koordinasi dengan unit lainnya. Namun demikian dalam pelaksanaannya koordinasi ini masih belum seperti yang diharapkan. 3.6.
Rekomendasi Memperhatikan
capaian
dan
kendala
yang
dihadapi
saat
ini,
rekomendasi untuk perbaikan ke depan agar dilakukan antara lain dengan meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lainnya lingkup Sekretariat Jenderal maupun lingkup Kementerian Pertanian, baik itu melalui penyusunan aplikasi yang terintegrasi untuk perencanaan kebijakan dan program kegiatan maupun dalam pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang melibatkan seluruh unit kerja lainnya.
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
32
BAB IV PENUTUP
Dari hasil analisis terhadap capaian kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015, beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain bahwa dari beberapa indikator kinerja, target yang ditetapkan sudah dapat dicapai seluruhnya, dengan rata-rata pencapaian mencapai 95,32% ini menggambarkan bahwa kinerja Tahun 2015 menunjukan hasil kinerja Biro Perencanaan dapat dikatakan berhasil. Alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan
di
Biro
Perencanaan
adalah
sebesar
Rp59.587.600.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp56.587.600.000,atau mencapai 95,21%. Memperhatikan kendala yang dihadapi dan rekomendasi sebagaimana diuraikan pada Bab III, serta dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi yang terintegrasi untuk perencanaan
kebijakan
program
kegiatan
maupun
dalam
pemantauan
pelaporan dan evaluasinya yang melibatkan seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian.
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015
33