LAPORAN KINERJA [ LKj ] Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Bogor, Telp/Faks (0251) 8380742 Jl. Padjadjaran No. 79 Bogor, Telp/Faks (0251) 8357956, 8357960

Gedung Manggala Wanabakti Blok VII, Lantai 14, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270

Email : [email protected]

LAPORAN KINERJA [ LKj ] Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016

D a f t a r I s i a n P e l a k s a na a n An g g a r a n ( D I P A T a h u n 2 0 1 7 ) J a n ua r i , 2 0 1 7

KATA PENGANTAR Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PIKA Tahun 2016 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : P.8/KSDAE-SET/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Reviu Atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Dalam Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PIKA Tahun 2016 memuat pertanggungjawaban/akuntabilitas

dan

transparansi

pelaksanaan

kinerja

Direktorat PIKA dengan menyajikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran, Indikator Kinerja Kegiatan ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran

dari

visi,

misi,

dan

strategi

instansi

pemerintah

yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatankegiatan (pencapaian kinerja kegiatan) sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PIKA Tahun 2016 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Jakarta, Januari 2017 Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc NIP. 19590520 198501 2 001 Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi

Alam (PIKA) sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung penyelenggaraan Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem, khususnya peningkatan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan pelestarian Alam, melaksanakan tugas sebagai penanggungjawab kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam. Rencana Strategis Direktorat PIKA Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019, yang sekaligus berfungsi sebagai acuan di lingkungan Direktorat PIKA dalam menyusun perencanaan jangka menengah. Disamping itu penyusunan LKJ ini juga mempedomani Peraturan Dirjen KSDAE No P.14/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program KSDAE Tahun 2015-2019 tanggal 18 Desember 2015. Tugas Direktorat PIKA merupakan bagian dari embanan Direktorat Jenderal

KSDAE

untuk

mencapai

dua

sasaran

konservasi,

yaitu

(1)

Memanfaatkan potensi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;

dan

(2)

Melestarikan

keseimbangan

ekosistem

dan

keanekaragaman hayati serta keberadaan Sumber Daya Alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2016, Direktorat PIKA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Renstra Direktorat PIKA Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktur PIKA dengan Direktur Jenderal KSDAE. Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PIKA Tahun 2016, adalah sebagai berikut: 1. Rata-rata capaian IKK Renstra (2015-2019) sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 131,7%, sedangkan rata-rata capaian IKK Renstra (20152019) total/ akumulasi adalah 76,42%. Realiasasi anggaran Direktorat PIKA tahun 2016 sebesar Rp8,560,941,907 atau 78,28% dari total anggaran sebesar

Rp10,936,551,000,-

atau

98,44%

dari

total

anggaran

Rp8,696,551,000,- (yang sudah dikurangi Self Blocking). Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

iii

2. Capaian Kinerja IKK 1 (Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Kawasan Konservasi yang Tersusun dan Mendapat Pengesahan Sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok) tahun 2016 adalah 82 dokumen dari target 30 dokumen (273,3%), Capaian Kinerja s.d tahun 2016 Renstra 2015-2019 adalah 117 dokumen dari target 150 dokumen (78%), dan realisasi anggaran pada IKK 1 sebesar 98,7%. Target IKK tahun ini dapat tercapai, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian antara lain kawasan memiliki permasalahan tenurial, batas dan pengukuhan kawasan, belum dialokasikannya anggaran untuk penataan zonasi/blok oleh UPT secara optimal, perlu memaksimalkan peranan mitra untuk kegiatan penataan zonasai/blok. Untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan penataan zona/blok pengelolaan KSA/KPA dan implementasi Kebijakaan Satu Peta (KSP) dilakukan sosialisai dan bimbingan teknis, optimalisasi penyusunan penataan zona/blok, penilaian dan pengesahan dokumen zona/blok pengelolaan, dukungan anggaran dari kemitraan, serta peningkatan koordinasi Ditjen KSDAE dan Ditjen PKTL. 3. Capaian Kinerja IKK 2 (Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi untuk 521 Unit KSA, KPA, dan TB di Seluruh Indonesia) dengan metoda desk study pada tahun 2016 adalah 120 unit dari target 100 unit rekomendasi (120%). Dengan demikian capaian Kinerja s.d tahun 2016 Renstra 2015-2019 adalah 235 unit dari target 521 unit rekomendasi (45,11%), dan realisasi anggaran pada IKK 2 untuk tahun 2016 sebesar 98,52%. Kendala dalam IKK ini antara lain kegiatan dan panjangnya proses pengadaan, membuat kegiatan pengkajian dilaksanakan pada periode terakhir anggaran, dan adanya pemotongan anggaran menjadikan kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain itu dilakukan pula evaluasi kesesuaian fungsi (EKF) di tingkat lapangan.

Untuk tahun 2016 dilaksanakan EKF pada 4 (empat)

kawasan konservasi, yaitu CA Dolok Tinggi Raja, CA Gunung Papandayan, TB Pulau Moyo - TWAL P. Moyo - TWA P. Satonda, dan CA Waigeo Barat. Tindak lanjut agar EKF dengan metoda desk analyses lebih optimal adalah melaksanakan persiapan lebih dini dan memperhatikan waktu efektif untuk Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

iv

mengoptimalkan anggaran, antara lain dengan menghindari pelaksanaan

desk analyses pada bulan-bulan yang memiliki libur panjang. Sedangkan untuk meningkatkan jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan

konservasi

tingkat

lapangan

adalah

dengan

memberikan

bimbingan teknis yang lebih intensif kepada UPT-UPT lingkup Ditjen KSDAE, perlu dibuat pedoman turunan Permenhut P.49/Menhut-II/2014 sebagai NSPK pedoman pelaksanaan lapangan, dan alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi tingkat lapangan kepada UPT-UPT. 4. Capaian Kinerja IKK 3 (Jumlah Paket Data dan Informasi Kawasan Konservasi yang Valid dan Reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di Seluruh Indonesia) tahun 2016 adalah 521 dari target 521 paket data (100%), Capaian Kinerja s.d tahun 2016 Renstra 2015-2019 adalah 521 dari target 521 paket data (100%), dan realisasi anggaran pada IKK 3 sebesar 97,44%. Target IKK tahun ini dapat tercapai, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian IKK ini antara lain UPT belum memiliki data yang lengkap pada KK yang dikelola dan membuthkan dana yang besar

untuk

melaksanakan

inventarisasi

sesuai

amanat

Permenhut

No.P.81/Menhut-II/2014. Strategi dalam rangka penyempurnaan jumlah paket data adalah sosialisasi Permenhut No. P.81/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi pada KSA dan KPA, diperlukan anggaran yang lebih besar untuk UPT dalam melakukan inventarisasi data, percepatan hasil, sosialisasi dan bimbingan teknis tentang KSP pada UPT. 5. Capaian Kinerja IKK 4 (Jumlah KPHK pada Kawasan Konservasi Non Taman Nasional yang Terbentuk Sebanyak 100 Unit KPHK) tahun 2016 adalah 59 dari target 60 unit usulan KPHK (98,33%). Sedangkan Capaian Kinerja s.d tahun 2016 Renstra 2015-2019 adalah 101 dari target 100 unit usulan KPHK (101%), dan realisasi anggaran pada IKK 4 sebesar 99,6%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKK ini antara lain belum dipahaminya materi penyusunan rancang bangun KPHK secara baik oleh UPT lingkup KSDAE sehingga berdampak pada kurang lengkapnya data dan informasi yang disampaikan, kurang tepatnya pengelompokan unit-unit kawasan Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

v

konservasi pembentuk KPHK, serta diperlukan waktu yang lebih lama untuk penyusunan rancang bangun di tingkat UPT, yang pada akhirnya terlambatnya penyampaian Rancang Bangun KPHK kepada Menteri LHK. Solusi tindak lanjut pencapaian IKK ini antara lain diperlukan bimbingan teknis yang lebih intensif kepada UPT-UPT lingkup Ditjen KSDAE, dan kegiatan-kegiatan Memperhatikan

pendampingan hasil-hasil

diskusi

perlu

dilakukan

dalam

rapat

lebih

koordinasi

intensif. regional

pembentukan KPHK non taman nasional yang dilaksanakan selama tahun 2016, diperlukan adanya perhatian yang lebih intens kepada Tahura dan alokasi anggaran untuk UPT pengelola Tahura dalam rangka pembentukan KPHK. Dikarenakan kewenangan pengelolaan Tahura berada di Pemerintah Daerah, diperlukan adanya mekanisme tersendiri untuk pembentukan KPHK yang berasal dari Tahura. Tindak lanjut lain yang diperlukan agar pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional dapat lebih optimal, maka diperlukan adanya review terhadap kawasan-kawasan konservasi yang belum dikelola dalam mekanisme KPHK atau kawasan-kawasan konservasi dengan luasan kecil yang berdekatan dengan KPHK Taman Nasional, maupun KPHK Non Taman Nasional yang telah terbentuk. Selain itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara reguler terhadap dari KPHK-KPHK yang telah terbentuk, sehingga kawasan konservasi dapat dikelola dalam konteks KPHK secara lebih optimal. 6. Capaian Kinerja IKK 5 (Jumlah Kerjasama Pembangunan Strategis dan Kerjasama Penguatan Fungsi pada Kawasan Konservasi Sebanyak 100 PKS) tahun 2016 adalah 38 PKS dari target 20 PKS (190%), Capaian Kinerja s.d tahun 2016 Renstra 2015-2019 adalah 58 PKS dari target 100 PKS (58%), dan realisasi anggaran pada IKK 5 sebesar 98,79%. Target IKK tahun ini dapat tercapai, namun masih terdapat beberapa kendala terkait masalah kerjasama di dalam KSA dan KPA. Diantaranya ialah masih kurangnya komitmen mitra kerjasama, perlunya ditingkatkan monitoring dan evaluasi atas kegiatan kemitraan, serta penguatan peran UPT dalam kerjasama.

Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

vi

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan Direktorat PIKA pada tahun 2016 diharapkan dapat terus berlanjut pada tahun mendatang dengan terus melakukan pembinaan dan pembenahan setiap kegiatan yang mendukung langsung pencapaian IKK pada masing-masing unit kerja.


vii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN

ii iii viii ix x xii

BAB I PENDAHULUAN

1

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis (Renstra) B. Target Jangka Menegah C. Target Tahunan

10 10 11 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran

14 14 41

BAB IV PENUTUP

43

LAMPIRAN - LAMPIRAN

46


viii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5. Tabel 6. Tabel 7. Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Tabel 23. Tabel 24. Tabel 25. Tabel 26.

Jumlah Pegawai Direktorat PIKA Berdasarkan Tingkat Pendidikan ............................................................................. Target Jangka Menengah Direktorat PIKA Tahun 2015-2019 .... Perjanjian Kinerja dan Revisi Perjanjian Kinerja 2016 ............... Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2016 ............ Pencapaian IKK 1 Direktorat PIKA Tahun 2016 .................... Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 1 ........... Jumlah Dokumen Penataan Zona/Blok Pengelolaan Berdasarkan Fungsi Kawasan ................................................................ Persentase Capaian Kinerja IKK 1 Tahunan dan Renstra ........ Pencapaian IKK 2 Direktorat PIKA Tahun 2016 .................... Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 2 ........... Persentase Capaian Kinerja IKK 2 Tahunan dan Renstra ........ Pencapaian IKK 3 Direktorat PIKA Tahun 2016 .................... Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 3 ........... Jumlah Paket Data dan Informasi KK Tahun 2015 dan 2016 .... Persentase Capaian Kinerja IKK 3 Tahunan dan Renstra ........ Target dan Realisasi Kebijakan Satu Peta (KSP) Direktorat PIKA Target dan Data KPHK s/d Tahun 2016 .................................. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 4 ........... Pencapaian IKK 4 Direktorat PIKA Tahun 2016 .................... Persentase Capaian Kinerja IKK 4 Tahunan dan Renstra ........ Pencapaian IKK 5 Direktorat PIKA Tahun 2016 .................... Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 5 ........... Rekapitulasi Perkembangan Proses Permohonan Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA Tahun 2016 ......................... Kategori Permohonan Kerjasama Pembangunan Strategis Tahun 2016 .................................................................................... Persentase Capaian Kinerja IKK 5 Tahunan dan Renstra ........ Pencapaian Realisasi Anggaran Direktorat PIKA Tahun 2016 ......

3 12 13 15 16 16 18 19 23 23 24 27 27 28 29 30 31 32 32 32 37 37 38 39 39 42


ix

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Gambar 2. Gambar 3. Gambar 4. Gambar 5. Gambar 6. Gambar 7. Gambar 8. Gambar 9. Gambar 10. Gambar 11. Gambar 12. Gambar 13. Gambar 14. Gambar 15. Gambar 16. Gambar 17. Gambar 18. Gambar 19. Gambar 20. Gambar 21. Gambar 22. Gambar 23. Gambar 24. Gambar 25. Gambar 26. Gambar 27. Gambar 28.

Struktur Organisasi Direktorat PIKA .................................... Komposisi PNS Direktorat PIKA Berdasarkan Tingkat Pendidikan ....................................................................... Bimbingan Teknis terkait Penataan Zona/Blok di Samarinda Kalimantan Timur ............................................................. Tim Pelaksana Kegiatan EKF CA Dolok Tinggi Raja ............. Kegiatan Bimbingan Teknis Inventarisasi Potensi Kawasan ... Rapat Pembahasan PKS Peningkatan Jalan di TN Kelimutu ... Diagram Persentase Penganggaran Setiap IKK pada Direktorat PIKA ................................................................. Diagram Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 1 ....... Koordinasi ke UPT dalam rangka penyusunan Blok KK ........ Diagram Jumlah Dokumen Penataan Blok/Zonasi Tahun 2015 dan 2016 ................................................................. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 1 ............................................................................... Bimbingan Teknis terkait Penataan Zona Blok di Samarinda Kaltim ........................................................................... Pembahasan Finalisasi NSPK terkait Penataan Zona Blok Pengelolaan KSA KPA ....................................................... Potensi Wisata Alam dan Rapat Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi CA Dolok Tinggi Raja ................ Diagram Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 2 ......... Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 2 ............................................................................... Pelaksanaan EKF CA Gunung Papandayan (Atas), Aktivitas pemanfaatan wisata dan panas bumi yang melatarbelakangi pelaksanaan EKF CA Gunung Papandayan (Bawah) ............ Buku Informasi 521 Kawasan Konservasi .......................... Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 3 ............................................................................... Kegiatan Sosilasasi dan Validatasi Data KSP ...................... Diagram Kenaikan/Penurunan Capaian IKK 4 ...................... Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 4 ............................................................................... Rapat Koordinasi Pembentukan KPHK di Makasar, Surabaya dan Bandung ................................................................... Bimbingan Teknis Pembentukan KPHK di Balai Besar KSDA Jawa Barat ....................................................................... Bimbingan Teknis Pembentukan KPHK di Balai KSDA Sulawesi Tenggara ........................................................... Rapat Fasilitasi Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi Diagram Kenaikan/Penurunan Capaian IKK 5 ...................... Rekapitulasi Lokasi PKS Tahun 2015 dan 2016 ..................

2 3 6 7 8 9 13 17 17 18 19 20 21 22 23 25 26 28 29 30 32 33 34 35 36 36 37 38


x

Gambar 29. Gambar 30.

Gambar 31.

Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra 39 IKK 5 ............................................................................... Rapat Pembahasan PKS Peningkatan Jalan di TN Kelimutu ... 40 Penandatanganan Kerjasama antara Plt. Dirjen KSDAE dengan Dirjen Bina Marga tentang Pembangunan Jalan Paralel/Sejajar Perbatasan Ruas Temajuk Simpang Tanjung Kab. Sambas di TWA Gn. Asuansang dan TWA Gn. Melintang 40 dan Ruas Putussibau Nanga Era Batas Kalimantan Timur Kab. Kapuas Hulu di TN Betung Kerihung Provinsi Kalimantan Barat .............................................................


xi

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Lampiran 2. Lampiran 3. Lampiran 4. Lampiran 5. Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran

6. 7. 8. 9. 10.

Matriks Target Kinerja Tahun 2015 – 2019 Direktorat PIKA .... Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ................................. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (Revisi) ..................... Data Capaian Penataan Zonasi/Blok Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2015 ...................................................... Data Capaian Penataan Zonasi/Blok Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2016 ...................................................... Data Capaian EKF 2015 Tahun 2015 dan 2016 ..................... Form Paket Data IKK 3 ........................................................ Hasil Penilanan dan Berita Acara Integrasi KSP ....................... Data KPHK Tahun 2015 dan 2016 ........................................ Data PKS Tahun 2015 dan 2016 ............................................

47 49 51 53 54 57 69 74 76 80


xii

BAB I PENDAHULUAN Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) bertujuan untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari. Untuk meningkatkan pengelolaan KSA dan KPA, Pemerintah selaku pengelola negara yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), telah membentuk satuan kerja setingkat Eselon II salah satunya adalah Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) yang melaksanakan tugas di bidang pemolaan dan informasi konservasi alam untuk mendukung penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem pada kawasan hutan konservasi yang telah ditetapkan di Indonesia. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-ll/2015 Lingkungan

Hidup

tentang dan

Organisasi

Kehutanan,

dan

Direktorat

Tata PIKA

Kerja

Kementerian

mempunyai

tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemolaan dan informasi konservasi alam. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat PIKA menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam (CA), suaka margasatwa (SM), taman nasional (TN), taman wisata alam (TWA), taman hutan raya (Tahura), dan taman buru (TB); b. Pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data sistem informasi manajemen kawasan CA, SM, TN, TWA, Tahura, dan TB; c.

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama


1

pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan CA, SM, TN, TWA, Tahura, dan TB; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan CA, SM, TN, TWA, Tahura, dan TB; e. Pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi petensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan Tahura; dan f.

Pelaksanaan administrasi Direktorat. Dalam

menyelenggarakan

tugas

dan

fungsinya,

Direktorat

PIKA

didukung oleh perangkat organisasi yang terdiri dari: a. Subdirektorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam; b. Subdirektorat Pemolaan Kawasan Konservasi; c. Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi; d. Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan Strategis; e. Subbagian Tata Usaha. Struktur Organisasi Direktorat PIKA adalah sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat PIKA Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

2

Direktorat PIKA sampai saat ini memiliki jumlah pegawai sebanyak 51 orang (PNS) dan 12 orang (Non PNS) yang tersebar dimasing-masing Subdirektorat dan Subbagian Tata Usaha. Dari jumlah pegawai (PNS), apabila dilihat dari tingkat/jenis pendidikannya, maka pegawai Direktorat PIKA didominasi lulusan S2 sebanyak 20 orang (38%), lulusan S1 sebanyak 15 orang (30%), SMU/D1/D2 sebanyak 15 orang (28%), dan D3 sebanyak 4 orang (4%) dari seluruh pegawai yang ada. Gambaran lengkap terkait jumlah kepegawaian dan tingkat pendidikan pegawai sebagaimana disajikan dalam tabel 1 dan gambar 2. Tabel 1. Jumlah Pegawai PNS Direktorat PIKA Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No 1

Tingkat Pendidikan

Jabatan/Subdit/Subbag

Jumlah

S2 1

S1/D4 -

D3 -

SMA/D1/D2 -

4

4

-

4

12

3

3

-

2

8

3

Direktur Subdit Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam Subdit Pemolaan Kawasan Konservasi

4

Subdit Penataan Kawasan Konservasi

3

3

-

2

8

5

Subdit Pemanfaatan kawasan Strategis

7

1

1

2

11

6

Sub Bagian Tata Usaha

2

4

1

4

11

20

15

2

14

51

2

Jumlah

1

Gambar 2. Komposisi PNS Direktorat PIKA Berdasarkan Tingkat Pendidikan


3

Sesuai aspek strategis organisasi, Direktorat PIKA mengemban sasaran kegiatan untuk menjamin efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, Direktorat PIKA selaku penanggung jawab kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam mempunyai ruang lingkup tugas, yang meliputi : a. Perencanaan pengelolaan kawasan konservasi di tingkat tapak melalui penataan kawasan konservasi yang meliputi penyusunan zonasi/blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja. b. Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF) kawasan konservasi yang terindikasi mengalami degradasi berat, yang tidak sesuai dengan model/fungsi, yang masih berstatus HSA/KSA/KPA/HK, dan kawasan konservasi baru hasil proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk ditindak lanjut baik dalam bentuk pemulihan bagi kawasan yang terdegradasi, maupun melalui perubahan fungsi. c.

Inventarisasi petensi melalui analisis data kondisi kawasan konservasi sampai tingkat resort sehingga dapat menyediakan kebutuhan data dan informasi yang reliable dan up to date, baik hayati maupun non hayati pada kawasan

konservasi

yang

masih

banyak

belum

ditemukenali

dan

terdokumentasikan dengan baik. d. Pembangunan

KPHK

dalam

bentuk

wadah

penyelenggara

kegiatan

pengelolaan hutan secara efisien dan lestari ditingkat tapak. e. Kerjasama penyelenggara KSA dan KPA merupakan kegiatan bersama para pihak (mitra) yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektivitas pengelolaan kawasan, atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tidak terlepas dari timbulnya permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan utama (strategic

issued)

dalam

rangka

mendukung

pengelolaan

kawasan

konservasi,

antara lain:


4

1. Penataan Kawasan Berdasarkan data Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, sampai dengan tahun 2016, dari 556 unit kawasan konservasi yang dikelola, telah dilakukan penataan kawasan (zonasi/blok) sebanyak 168 unit kawasan dengan rincian: 49 zonasi taman nasional; 67 blok pengelolaan taman wisata alam; 7 blok pengelolaan taman hutan raya; 24 blok cagar alam; 18 blok suaka margasatwa, dan 3 blok taman buru. Dengan demikian masih ± 388 KK yang belum memiliki rencana penataan zona atau blok. Berdasarkan data dan informasi ini masih banyak unit kawasan konservasi, khususnya pada kawasan non taman nasional yang belum dikelola berdasarkan rencana penataan kawasan. Rendahnya tingkat penyelesaian penataan kawasan disebabkan antara lain masih banyak status pengukuhan kawasan konservasi yang belum selesai sehingga menimbulkan keraguan dalam melakukan penataan kawasan, masih terdapat kawasan konservasi yang belum ditetapkan fungsinya (KSA, KPA, HSA) sehingga belum dapat dilakukan penataan, kurangnya

data

dan

informasi

potensi

kawasan

konservasi

hasil

inventarisasi potensi. Mengingat pentingnya penataan zona dan blok

sebagai dasar

perencanaan pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi, maka dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2015 – 2019 telah ditetapkan salah satu satu indikator kinerja kegiatan

(IKK)

dari

program

konservasi

sumberdaya

alam

dan

ekosistemnya yaitu tersusunnya 150 dokumen penataan zonasi taman nasional maupun penataan blok non taman nasional. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden No 9 Tahun 2016 tanggal 1 Pebruari 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1:50.000 Direktorat Jenderal KSDAE juga diamanatkan untuk menyelesaikan penataan zona /blok seluruh Kawasan Konservasi skala 1:50.000 yang harus diselesaikan sampai akhir tahun 2018 pada semua provinsi di Indonesia.


5

Gambar 3. Bimbingan Teknis terkait Penataan Zona/Blok di Samarinda Kalimantan Timur 2. Pemolaan dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Beberapa kondisi kawasan konservasi saat ini masih ada yang belum diketahui secara pasti, penetapan fungsi kawasan konservasi tidak sesuai dengan kriteria, dan kawasan konservasi yang belum mempunyai fungsi konservasi yang jelas (KSA/KPA, HSA, HK), menyebabkan lemahnya kepastian hak atas kawasan hutan. Pengelolaan kawasan konservasi, terutama kawasan konservasi non taman nasional selama ini masih belum efektif. Hal ini diindikasikan dengan adanya konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi sangat tinggi akibat adanya aktivitas yang dilakukan secara illegal. Berdasarkan hal tersebut maka dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi diperlukan langkah-langkah yang strategis dan terukur sesuai

amanah

peraturan

perundang-undangan

untuk

memastikan

tercapainya tujuan pengelolaan kawasan hutan yang lebih efektif dan efisien.


6

Gambar 4. Tim Pelaksana Kegiatan EKF CA Dolok Tinggi Raja 3. Inventarisasi Potensi, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Manajemen Kawasan. Kegiatan inventarisasi potensi dan pengelolaan data dan informasi yang selama ini telah dilaksanakan dianggap belum efektif. Data dan informasi potensi kawasan konservasi perlu terus diupayakan untuk dilengkapi, baik keanekaragaman jenis, habitat/ekosistem, populasi, dan distribusinya dalam rangka optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi. Oleh karena itu diperlukan peningkatan intensitas pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi di lapangan, dan di sisi lain diperlukan sebuah sistem basis data yang mampu menghimpun dan menyajikan data dan informasi yang tersebar di berbagai

kalangan

sebagai

bahan

pengambilan

keputusan

dalam

pengelolaan kawasan konservasi.


7

Gambar 5. Kegiatan Bimbingan Teknis Inventarisasi Potensi Kawasan 4. Kerjasama Pengelolaan Kawasan. Kerjasama dan kemitraan bidang KSDAE dikembangkan untuk mengisi “gap” input dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE, khususnya dalam hal pendanaan serta peningkatan kapasitas kelembagaan, tujuannya adalah agar upaya KSDAE dapat terlaksana optimal. Upaya

pengembangan

kerjasama

pengelolaan

kawasan

konservasi dalam rangka memberikan manfaat yang positif kepada pengelola kawasan konservasi dan mitra kerja atau pihak-pihak terkait (stakeholder) masih terkendala, seperti: a. masih kurangnya sosialisasi mekanisme kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA; b. proses persetujuan dan penyusunan naskah perjanjian kerjasama masih membutuhkan waktu yang relatif lama karena harus melalui proses verifikasi; c. persetujuan

kerjasama

belum

seluruhnya

ditindaklanjuti

dengan

penyusunan naskah perjanjian kerjasama, penyusunan RPP dan RKT ; d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama belum berjalan optimal; e. beberapa keterlanjuran penggunaan kawasan konservasi khususnya pembangunan strategis non prosedural belum dapat ditindaklanjuti dengan penyelesaian melalui kerjasama. Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

8

Gambar 6. Rapat Pembahasan Permohonan Kerjasama Peningkatan Jalan di TN Kelimutu Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran selama satu tahun, maka Direktorat PIKA berkewajiban menyusun laporan hasil capaian kinerjanya atau Laporan Kinerja (LKj), sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.8/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PIKA Tahun 2016 ini disusun dengan maksud sebagai wujud pertanggungjawaban/akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kinerja Direktorat PIKA Tahun Anggaran 2016. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

sesuai

dengan

program

dan

kebijakan yang ditetapkan. Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

9

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis (Renstra) Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 telah ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 merupakan periode ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Rencana Strategis Direktorat PIKA Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 20152019, yang sekaligus berfungsi sebagai acuan di lingkungan Direktorat PIKA dalam menyusun perencanaan jangka menengah. Karena lingkupnya sebagai penanggung jawab kegiatan dari program yang ditetapkan Direktorat Jenderal KSDAE, maka Rencana Strategis Direktorat PIKA Tahun 2015-2019 hanya menjabarkan strategi pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Visi

: Berdasarkan RPJMN tahun 2015-2019, visi pembangunan adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” .

Misi

: Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, pembangunan nasional dilaksanakan dengan misi: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

10

Tujuan

: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-2019, yaitu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia.

Sasaran

: Tugas Direktorat PIKA merupakan bagian dari embanan Direktorat Jenderal KSDAE untuk mencapai dua sasaran konservasi, yaitu: 1. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan 2. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan Sumber Daya Alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Program : Direktorat PIKA termasuk dalam Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kegiatan : Sebagai salah satu penanggungjawab kegiatan dilingkungan Direktorat Jenderal KSDAE, maka Direktorat PIKA melaksanakan kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam tahun 20152019, antara lain : 1. Penyusunan dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi untuk mendapatkan pengesahan dokumen zonasi dan/atau blok. 2. Pemantapan rekomendasi hasil EKF kawasan konservasi untuk KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia. 3. Pengelolaan data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia. 4. Pembentukan KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional. 5. Pemantapan kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi. B. Target Jangka Menengah Target jangka menengah yang harus dicapai Direktorat PIKA dalam kegiatan Program KSDAE adalah rencana jangka menengah yang telah disusun dan ditetapkan dalam dokumen Renstra Direktorat PIKA Tahun 2015-2019 sebagaimana disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.


11

Tabel 2. Target Jangka Menengah Direktorat PIKA Tahun 2015-2019 No. 1.

2.

3.

4.

5.

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Tersedianya dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan Terbentuknya rekomendasi hasil evaluasi fungsi kawasan konservasi

Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia Terbentuk dan ditetapkannya 100 unit KPHK pada kawasan konservasi Terwujudnya kerjasama pembangunan dan kerjasama penguatan pada kawasan konservasi

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS

Target Kinerja (Volume dan Satuan) Per Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 30 Dokumen

60 Dokumen

90 Dokumen

120 Dokumen

100 Unit

200 Unit

310 Unit

420 Unit

521 Unit

521 Paket Data

521 Paket Data

521 Paket Data

521 Paket Data

521 Paket Data

20 Unit

100 Unit

100 Unit

100 Unit

100 Unit

20 PKS

40 PKS

60 PKS

80 PKS

100 PKS

150 Dokumen

Target-target sebagaimana pada tabel di atas harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, sedangkan target setiap tahun akan dijabarkan di dalam dokumen Rencana Kerja setiap tahunnya. C. Target Tahunan Direktorat PIKA telah menetapkan target tahunan yang dituangkan dalam 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PIKA. Dalam tahun 2016

terjadi

dinamika

penganggaran

yang

mengakibatkan

perubahan

anggaran, namun jumlah target kinerja kegiatan tidak berubah. Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2016 disajikan sebagai berikut. Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

12

Tabel 3. Perjanjian Kinerja 2016 dan Revisi Perjanjian Kinerja 2016 No.

Sasaran Kegiatan

1.

Tersedianya dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan Terbentuknya rekomendasi hasil evaluasi fungsi kawasan konservasi

2.

3.

4. 5.

Indikator Kinerja Kegiatan

Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia Jumlah paket data dan Jumlah paket data dan informasi informasi kawasan konservasi kawasan konservasi yang valid dan yang valid dan reliable pada reliable pada 521 KSA, KPA dan TB 521 unit KSA, KPA dan TB di di seluruh Indonesia seluruh Indonesia Terbentuk dan ditetapkannya Jumlah KPHK pada kawasan 100 unit KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang konservasi terbentuk sebanyak 100 unit KPHK Terwujudnya kerjasama Jumlah kerjasama pembangunan pembangunan dan kerjasama strategis dan kerjasama penguatan penguatan pada kawasan fungsi pada kawasan konservasi konservasi sebanyak 100 PKS

Untuk

mewujudkan

pencapaian

IKK

tersebut,

Target Perjanjian Perjanjian Kinerja Awal Kinerja Revisi 30 Dokumen

30 Dokumen

100 Unit

100 Unit

521 Paket Data

521 Paket Data

60 Unit

60 Unit

20 PKS

20 PKS

Direktorat

PIKA

mendapatkan alokasi anggaran awal sebesar Rp9,800,000,000,-. Setelah adanya penghematan dan mendapat dana hibah luar negeri (HLN) total anggaran sebesar Rp10,936,551,000,- dengan dana Self Blocking sebesar Rp2,240,000,000,- sehinggan pagu efektif Direktorat PIKA TA 2016 adalah sebesar Rp8.696.551.000,-. Rincian penganggaran setiap IKK dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 7. Diagram Persentase Penganggaran Setiap IKK pada Direktorat PIKA Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran capaian kinerja dapat membantu suatu organisasi dalam mendeteksi kelebihan/kekurangan dari target yang telah ditentukan, sehingga kelebihan/kekurangan tersebut dapat dianalisa untuk mengambil langkahlangkah perbaikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan setiap tahun untuk mengetahui capaian kinerja yang dihasilkan dalam rangka mendukung program yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019, Renja Ditjen KSDAE Tahun 2016, dan Renstra Direktorat PIKA Tahun 2015-2019. Direktorat PIKA sebagai penanggung jawab salah satu kegiatan Program KSDAE, yaitu kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam telah menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang harus dicapai pada tahun 2016. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PIKA yang harus dicapai sebanyak 5 (lima) kinerja kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersebut dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani Direktur PIKA sebagai Komitmen

Pertanggungjawaban

kepada

Direktur

Jenderal

KSDAE

atas

Pencapaian Kinerja Kegiatan Tahun 2016. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat PIKA seperti disajikan pada tabel 4 di bawah ini.


14

Tabel 4. No

Pencapaian IKK Direktorat PIKA Tahun 2016.

Sasaran Kegiatan

1.

Tersedianya dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan

2.

Terbentuknya rekomendasi hasil evaluasi fungsi kawasan konservasi

3.

4.

5.

Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia Terbentuk dan ditetapkannya 100 unit KPHK pada kawasan konservasi Terwujudnya kerjasama pembangunan dan kerjasama penguatan pada kawasan konservasi

Indikator Kinerja Kegiatan Renstra (2015-2019)

Target s/d 2016

Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia

60

Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS RATA-RATA

Target Renstra

150

Capaian s/d 2016

117

% Capaian s/d 2016

% Capaian

195

78

Renstra

Dokumen

Dokumen

Dokumen

200 Unit

521 Unit

235 Unit

117,5

45,1

521 Paket Data

521 Paket Data

521 Paket Data

100

100

100 Unit

100 Unit

101 Unit

101

101

40 PKS

100 PKS

58 PKS

145

58

131,7

76,42

A.1 IKK 1 : Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA, dijelaskan bahwa penataan kawasan konservasi yang meliputi penyusunan zonasi/blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja, dilakukan oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan masyarakat sekitar serta pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota. Secara teknis penatapan zonasi/blok dilakukan berdasarkan tingkat/derajat kepekaan ekologi, yang merupakan hasil kajian/analisis data dan informasi kondisi potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, tingkat

interaksi

kawasan

dengan

masyarakat

sekitar

dan

kebutuhan

pengelolaan kawasan konservasi. Adapun penetapan zonasi atau blok dilakukan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

15

Dalam rangka pencapaian target IKK I, kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1. Penyiapan perumusan kebijakan penataan kawasan CA, SM, TN, TWA, Tahura, dan TB; 2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan penataan kawasan CA, SM, TN, TWA, Tahura, dan TB; 3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan taman hutan raya; 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penataan kawasan c CA, SM, TN, TWA, Tahura, dan TB; 5. Supervisi atas pelaksanaan urusan penataan kawasan taman hutan raya di daerah. Pencapaian IKK 1 Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Penataan Blok, tersaji pada tabel berikut. Tabel 5. Pencapaian IKK 1 Direktorat PIKA Tahun 2016 No.


1.

Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok

Target IKK Tahun 2016

Realisasi IKK Tahun 2016

% Realisasi IKK

Anggaran pada IKK (Rp.)

Realisasi Anggaran pada IKK (Rp.)

% Realisasi Anggaran

30 Dokumen

82 Dokumen

273,3

929.124.000

917.047.000

98,7

Tabel 6. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 1 30

Jumlah Dokumen Penataan Blok 35

% Kenaikan/Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya) -

30

82

134,29

60

117

No.

Tahun

Target

1.

2015

2.

2016 Total

Kenaikan capaian kinerja IKK 1 dapat dilihat pada grafik berikut.


16

Dokumen

Gambar 8. Diagram Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 1 Proses penataan zona dan/atau blok pengelolaan merupakan proses awal perencanaan kawasan untuk pengelolaan kawasan konservasi selanjutnya, sehingga keberhasilan pencapaian kinerja pada IKK 1 ini dikarenakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah yang memiliki kawasan konservasi secara aktif melakukan proses penataan blok sehingga target capaian kinerja dapat tercapai dan akan terus dilakukan pembinaan dan supervisi agar semua kawasan konservasi dapat dilakukan proses penataan zonasi dan/atau blok pengelolaan.

Gambar 9. Koordinasi ke UPT dalam rangka penyusunan Blok KK Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

17

Pada tahun 2015, ditargetkan jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 30 dokumen zonasi dan/atau blok. Realisasi pencapaian kinerja ini dapat tercapai sebesar 116,7% dari target 30 dokumen atau telah tersusun dan disahkan sebanyak 35 dokumen zonasi dan/atau blok. Data capaian kinerja pada IKK 1 dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5, untuk ringkasan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut. Tabel 7. Jumlah Dokumen Penataan Zona/Blok Pengelolaan Berdasarkan Fungsi Kawasan No.

Tahun

1. 2.

Fungsi Kawasan Konservasi CA

SM

TWA

TB

THR

TN

Total

2015

3

4

13

1

4

10

35

2016

21

12

32

-

3

14

82

24

16

45

1

7

24

117

TOTAL

Jumlah Dokumen

Gambar 10.

Diagram Jumlah Dokumen Penataan Zona/Blok Tahun 2015 dan 2016

Pada tahun 2016, ditargetkan jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 30 dokumen zonasi dan/atau penataan blok. Realisasi pencapaian kinerja ini dapat tercapai sebesar 273,3% dari target 30 dokumen atau telah tersusun dan disahkan sebanyak 82 dokumen zonasi dan/atau penataan blok. Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

18

Dengan tercapainya jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sampai dengan tahun 2016, maka persentase target jangka menengah yang telah dicapai adalah sebesar 78% atau 117 dokumen zonasi dan/atau penataan blok dari rencana 150 dokumen. Jika dibandingkan dengan seluruh jumlah kawasan konservasi (556 unit), maka sampai tahun 2016 dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang telah disusun dan mendapat pengesahan sebanyak 117 dokumen atau dengan kata lain bahwa 21,04% kawasan konservasi telah memiliki zonasi dan/atau penataan blok pengelolaan. Tabel 8. Persentase Capaian Kinerja IKK 1 Tahunan dan Renstra 2015

Target Tahunan 30

Target Renstra (2015-2019) 150

Capaian IKK (Dokumen Penataan Zonasi/Blok) 35

2016

30

150

82

150

117

No.

Tahun

1. 2.

Total

116,7

%Pencapaian Renstra (2015-2019) 23,3

273,3

54,67

% Capaian Tahunan

78

Dokumen

Gambar 11. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 1


19

Gambar 12. Bimbingan Teknis terkait Penataan Zona Blok di Samarinda Kalimantan Timur Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target IKK 1 ini yaitu sebagai berikut : 1.

Beberapa rancangan dokumen zona dan blok yang disampaikan untuk dinilai dan disahkan masih memiliki permasalahan tenurial dilapangan seperti perambahan, tumpang tindih sertifikat, pemukiman illegal, fasilitas sosial dan fasilitas umum didalam kawasan.

2.

Beberapa kawasan konservasi yang diusulkan untuk pengesahan dokumen zona dan blok, memiliki permasalahan dalam batas dan pengukuhan kawasan.

3.

Belum dialokasikannya anggaran untuk penataan zonasi/blok oleh UPT secara optimal, perlu memaksimalkan peranan mitra untuk kegiatan penataan zonasi/blok. Dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan penataan zona/blok

pengelolaan KSA/KPA dan implementasi Kebijakaan Satu Peta (KSP), beberapa tindak lanjut yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Diilakukan sosialisasi, bimbingan teknis maupun pelatihan teknis terkait metode dan analisis penataan zona/blok pengelolaan KSA/KPA. 2. Optimalisasi proses penyusunan penataan zona/blok, penilaian dan pengesahan dokumen penataan zona/blok pengelolaan KSA KPA antara UPT/UPTD (pengelola kawasan) dan Subdit Penataan KK – Direktorat PIKA. Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

20

3. Agar ada dukungan anggaran tambahan selain dari anggaran APBN dan DAK, dengan cara mendorong mitra Kementerian LHK untuk membantu kegiatan penataaan KK baik dari segi anggaran maupun bantuan teknis (technical assistance) 4. Direktorat Jenderal KSDAE berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal PKTL terkait klarifikasi data dan informasi peta yang seharusnya digunakan/ dipedomani oleh UPT/UPTD dalam penataan zona/blok kawasan konservasi.

Gambar 13.

Pembahasan Finalisasi NSPK terkait Penataan Zona Blok Pengelolaan KSA KPA

A.2 IKK 2 : Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi Untuk 521 Unit KSA, KPA, dan TB di Seluruh Indonesia. Kerusakan atau degradasi pada banyak kawasan konservasi telah menimbulkan pertanyaan atau keraguan dari banyak kalangan mengenai apakah kawasan masih berfungsi sebagaimana tujuan penunjukannya atau apakah tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan masih relevan dengan kondisi terkini kawasan konservasi. Pertanyaan atau keraguan tersebut harus dijawab dengan cara melakukan kajian/telaahan yang disebut dengan Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF). Evaluasi Kesesuaian Fungsi KSA dan KPA adalah serangkaian kegiatan untuk

melakukan

kesesuaiannya

evaluasi

dengan

terhadap

kriteria

kondisi

kawasan

kawasan

dan

tujuan

untuk

diketahui

pengelolaannya.


21

Pelaksanaan

kegiatan

ini

ditujukan

untuk

menetapkan

tindaklanjut

penyelenggaraan KSA dan KPA yang terdegradasi, baik dalam bentuk pemulihan maupun perubahan fungsi. Selain itu, kegiatan EKF juga dapat menjadi langkah awal bagi proses perubahan fungsi yang bukan berbasis degradasi kawasan.

Sesuai dengan

ketentuan di atas, ada dua kemungkinan tindak lanjut dari EKF yakni: pemulihan ekosistem/habitat atau perubahan fungsi. Kegiatan EKF merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2015 tentang Pengelolaan KSA dan KPA, dimana pada Pasal 41 ayat (1) dijelaskan bahwa KSA dan KPA dievaluasi secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali atau sesuai kebutuhan. Selain merupakan amanah undangundang, kegiatan EKF perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh kawasan konservasi. Evaluasi

kesesuaian

fungsi

kawasan

konservasi

dilakukan

untuk

mendukung pengelolaan KSA dan KPA yang terindikasi mengalami degradasi berat,

yang

tidak

sesuai

dengan

fungsi,

yang

masih

berstatus

HSA/KSA/KPA/HK, dan kawasan konservasi baru (hasil proses RTRW). Dengan kondisi tersebut maka EKF kawasan perlu dilaksanakan untuk menetapkan tindak lanjut penyelenggaraan KSA dan KPA, baik dalam bentuk pemulihan kawasan bagi kawasan yang terdegradasi, maupun melalui perubahan fungsi.

Gambar 14. Potensi Wisata Alam dan Rapat Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi CA Dolok Tinggi Raja Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

22

Pelaksanaan EKF yang dilakukan secara rutin dimaksudkan agar dalam perkembangannya, pengelola dapat memahami secara ilmiah bagaimana kondisi KSA dan KPA yang menjadi lingkup kerjanya dari waktu ke waktu. Pencapaian kinerja Pada IKK 2 tersaji pada tabel berikut. Tabel 9. Pencapaian IKK 2 Direktorat PIKA Tahun 2016 No.


1.

Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA, dan TB di seluruh Indonesia



% Realisasi IKK




100 Unit

120 Unit

120

699.538.000

689.180.600

98,52

Tabel 10. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 2. No. 1 2

Tahun 2015 2016 TOTAL

Target 100 100 200

Jumlah Rekomendasi EKF 115 120 235

% Kenaikan/Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya) 4,35

Lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut. Unit

Gambar 15. Diagram Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 2


23

Pada tahun 2015, ditargetkan jumlah rekomendasi hasil EKF kawasan konservasi untuk 100 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia. Realisasi pencapaian kinerja ini dapat tercapai sebesar 115% dari target 100 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia atau telah direkomendasikan hasil EKF kawasan konservasi sebanyak 115 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2016, capaian jumlah rekomendasi hasil EKF kawasan konservasi untuk 100 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia adalah sebesar 120 unit kawasan atau 120% dari target tahun 2016. Peningkatan capaian Tahun 2016 sebesar 4,35% atau 120 unit rekomendasi dari capaian Tahun 2015 yaitu 115 unit rekomendasi. Data terkait capaian kinerja pada IKK 2 dapat dilihat pada lampiran 6. Proses capaian IKK ini terbilang cukup sulit bila berdasarkan EKF di tingkat lapangan, dikarenakan EKF kawasan konservasi sangat tergantung pada usulan UPT/satker di daerah yang akan melakukan EKF pada kawasan konservasi yang dikelola, serta ketersediaan anggaran pada setiap UPT. Oleh karena itu, verifier keberhasilan capaian IKK ini tidak dilakukan berdasar rekomendasi EKF di lapangan, namun rekomendasi melalui desk study, yaitu proses EKF yang dilakukan secara ilmiah dengan kajian dan analisis terhadap berbagai referensi. Rekomendasi dari EKF dengan metoda desk study tersebut kemudian dijadikan sebagai salah satu dasar untuk kajian lebih lanjut melalui pelaksanaan EKF di tingkat lapangan dan usulan pengalokasian anggarannya. Jika dibandingkan dengan target jumlah kawasan konservasi (521 unit) yang harus di evaluasi, maka sampai dengan tahun 2016 telah dihasilkan rekomendasi terhadap 235 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia atau dengan kata lain telah direkomendasikan sebanyak 45,11% KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia. Tabel 11. Persentase Capaian Kinerja IKK 2 Tahunan dan Renstra No. 1. 2.

Tahun 2015 2016 Total

Target Tahunan 100 100

Target Renstra (2015-2019) 521 521 521

Capaian IKK (Unit Rekomedasi EKF) 115 120 235

% Capaian Tahunan 115 120

%Pencapaian Renstra (2015-2019) 22,07 23,03 45,11


24

Unit

Gambar16. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 2. Dalam upaya mencapai IKK jumlah rekomendasi hasil EKF kawasan konservasi, terdapat beberapa kendala yang dihadapi: a. Kegiatan dan panjangnya proses pengadaan, membuat kegiatan pengkajian dilaksanakan pada periode terakhir anggaran. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka proses pengadaan konsultan pekerjaan akan dilaksanakan pada periode pertama pelaksanaan DIPA. b. Keterbatasan

anggaran

dan/atau

adanya

pemotongan

anggaran,

menjadikan kegiatan EKF di tingkat lapangan tidak dapat dilakukan secara optimal. Pada tahun 2016, terdapat 1 kegiatan kajian lapangan yang tidak dapat direalisasikan karena adanya kegiatan penghematan anggaran tahun 2016.


25

Gambar 17. Pelaksanaan EKF CA Gunung Papandayan (Atas), Aktivitas pemanfaatan wisata dan panas bumi yang melatarbelakangi pelaksanaan EKF CA Gunung Papandayan (Bawah) c.

Belum dipahaminya oleh UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE bahwa kegiatan EKF merupakan kewajiban yang harus dilakukan terhadap setiap kawasan, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015. Hal tersebut juga berimplikasi pada kesiapan UPT untuk mengalokasikan anggaran kegiatan EKF.

d. Standar biaya pelaksanaan EKF yang besar, sehingga dibutuhkan alokasi yang besar untuk kegiatan EKF di UPT-UPT. e. Persiapan

pelaksanaan

EKF

yang

panjang,

sehingga

dibutuhkan

perencanaan yang lebih terencana dengan baik. f.

Tidak semua rekomendasi hasil EKF dapat diltindaklanjuti dengan segera dikarenakan terbatasnya anggaran. Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

26

Solusi sebagai tindak lanjut permasalahan dalam rangka meningkatkan jumlah rekomendasi hasil EKF kawasan konservasi adalah: a. Perlunya bimbingan teknis yang lebih intensif kepada UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. b. Perlunya dibuat pedoman turunan P.49/Menhut-II/2014 sebagai NSPK pedoman pelaksanaan lapangan. c.

Alokasi yang besar untuk kegiatan EKF kepada UPT.

A.3

IKK 3 : Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia. Inventarisasi potensi KK akan dipakai sebagai dasar dalam penataan

zonasi/blok pengelolaan kawasan konservasi. Inventarisasi potensi dilakukan oleh masing-masing UPT baik Balai Taman Nasional maupun Balai KSDA, dengan total jumlah kawasan sebanyak 521 unit. Jenis-jenis data yang dikumpulkan mengacu pada Permenhut No. P.81/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi pada KSA dan KPA, yang diuraikan dalam bentuk paket data. Tabel 12. Pencapaian IKK 3 Direktorat PIKA Tahun 2016 No.


1.

Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia



% Realisasi IKK




521 Paket Data

521 Paket Data

100

1.977.807.000

1.927.099.871

97,44 %

Tabel 13. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 3 No.

Tahun

Target

Jumlah Paket Data

1 2

2015 2016

521 521

521 521


Persentase kenaikan/penurunan yang dicapai bernilai 0 atau tetap, karena target sepanjang tahun (2015 - 2019) konstan yaitu paket data pada 521 kawasan konservasi. Hasil pengumpulan data dan peta potensi kawasan konservasi, kemudian dikelompokan, dianalisa, disimpan, dan kemudian didokumentasikan dalam bentuk aplikasi data. Paket data tahun 2015 selain Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

27

didokumentasikan dalam bentuk aplikasi data, juga didokumentasikan dalam bentuk buku dengan judul “Paket Data pada 521 Kawasan Konservasi” untuk masing-masing region Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, Nusa Tenggara dan Jawa. Seperti terlihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 18. Buku Informasi 521 Kawasan Konservasi Tabel 14. Jumlah Paket Data dan Informasi KK Tahun 2015 dan 2016 No.

Tahun

Target

1.

2015

521 KK

2.

2016

521 KK

Lokasi Satker 53 TN 21 BKSDA (486 Kawasan) 28 Tahura 53 TN 21 BKSDA (486 Kawasan) 28 Tahura

Keterangan

KK non TN terdiri dari CA, SM, TWA dan THR dan THR

Target IKK paket data adalah konstan dari tahun 2015 - 2019, yaitu paket data pada 521 kawasan konservasi. Oleh karena itu paket data dibagi menjadi paket data tahun 2015 sampai dengan paket data tahun 2019. Pengisian paket data tiap tahun berbeda akan tetapi jumlah KK yang didata tetap yaitu 521 kawasan konservasi, oleh karena itu tidak bisa dilakukan penghitungan kenaikan/penurunan persentase paket data yang terkumpul. Setiap tahun targetnya sama yaitu 521 kawasan konservasi, dengan isi paket data yang berbeda. Isian paket data dapat dilihat pada lampiran 7. Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

28

Untuk perhitungan pencapaian IKK ini pada Capaian Renstra (20152019) adalah bukan akumulasi dari capaian tahunan, melainkan tetap dikarenakan indikator paket data adalah pemutakhiran paket data 521 kawasan konservasi. Tabel 15. Persentase Capaian Kinerja IKK 3 Tahunan dan Renstra No. 1. 2.


Target Tahunan 521 521 521

Target Renstra (2015-2019) 521 521 521

Capaian IKK (Paket Data KK) 521 521 521

% Capaian Tahunan 100 100 100

%Pencapaian Renstra (2015-2019) 100 100 100

Paket Data

Gambar 19. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 3. Kebijakan Satu Peta (KSP) Selain IKK paket data, dengan terbitnya Keppres No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta, pada skala 1:50.000, Sub Direktorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam (Subdit IIKA) mendapat tugas tambahan melaksanakan KSP, tugas ini akan dijadikan IKK baru pada tahun 2017. Tugas dari Subdit IIKA adalah melakukan validasi dan penyelarasan data spasial zonasi dan blok, yang dibuat oleh UPT sesuai kriteria penilaian Tim KSP (Badan Informasi Geospasial/BIG dan Kementerian Koordinator Perekonomian). Kegiatan validasi dan penyelarasan tersebut meliputi (1) Topologi, (2) Atributing, dan (3) Penyesuaian polygon peta. Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

29

Peta zonasi dan blok yang telah dilakukan validasi dan penyelarasan tersebut kemudian diverifikasi oleh tim dari BIG dan Kemenko Bidang Perekonomian. Adapun kriteria verifikasi data geospasial Kegiatan Percepatan Pelaksanaan KSP antara lain: -

Kondisi data meliputi: format data, datum, sistem proyeksi dan skala.

-

Kualitas data meliputi: kelengkapan data, konsistensi logis, akurasi posisi, akurasi tematik dan akurasi temporal. Meskipun Pelaksanaan KSP akan dijadikan IKK pada tahun 2017, namun

untuk Tahap 1 Target B12T16, berdasarkan rencana aksi KSP Direktorat Jenderal KSDAE mendapat tugas untuk menyelesaikan Peta Zona KK yang telah diintegrasikan pada skala 1:50.000 sesuai kriteria penilaian KSP pada 12 Provinsi. Direktorat PIKA telah menyerahkan target KSP B12T16 sejumlah 18 Provinsi yang terdiri dari 25 Taman Nasional, dan telah memenuhi kriteria penilaian dengan memperoleh nilai 105 (data dapat dilihat pada lampiran 8). Target KSP pada tahun 2016 adalah 10 provinsi dan termasuk di dalamnya Pulau Kalimantan. Target KSP tahun 2016 telah terpenuhi dengan nilai sempurna, 100 dari tim penilai. Target 2017 adalah Pulau Sumatera dan Sulawesi. Tabel 16. Target dan Realisasi Kebijakan Satu Peta (KSP) Direktorat PIKA No.

Tahun

Target

Lokasi

Realisasi

Lokasi

% Realisasi

1.

2016

10 Provinsi

Pulau Kalimantan

Nilai Kualitas Data

18 Provinsi

25 TN

105

180

Gambar 20. Kegiatan Sosilasasi dan Validatasi Data KSP Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

30

A.4 IKK 4 : Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK. Penentuan target KPHK pada Renstra Direktorat PIKA dan Perjanjian Kinerja (PK) 2016 terdapat perbedaan jumlah target pada tahunan. Semula target pembentukan KPHK sebanyak 20 unit setiap tahun selama periode Renstra 2015-2019, namun berdasar Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.14/KSDAE-SET/2015

tanggal

18

Desember

2015

tentang

Pedoman

Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program KSDAE Tahun 2015-2019, maka target pembentukan KPHK pada tahun 2015 dan 2016 disesuaikan menjadi masing-masing sebesar 40 dan 60 Unit KPHK yang terbentuk, dengan mempertimbangkan agar pada akhir Renstra 2015-2019 semua KPHK yang dibentuk selama periode Renstra 2015-2019 dapat beroperasi. Sementara di dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE tercantum target pembentukan KPHK untuk tahun 2015 dan 2016 masing-masing 20 unit dan 80 unit. Direncanakan akan ada review Renstra Ditjen KSDAE sehingga Direktorat PIKA mengusulkan untuk tahun 2015 dan 2016, jumlah unit KPHK yang terbentuk diusulkan menjadi 40 dan 60 Unit KPHK. Data usulan ini yang dijadikan dasar dalam membuat PK tahun 2016. Data tentang perbedaan target IKK 4, dan data informasi KPHK sampai dengan saat ini tersaji dalam tabel berikut. Tabel 17. Target dan Data KPHK s/d Tahun 2016. No.

Tahun

(1) (2) 1. > 2014 2. 2015 3. 2016 Total

Target Renstra (Unit) (3) 20 80 100

Target PK (Unit) (4) 40 60 100

KPHK Disahkan (Unit) TN Non TN (5) (6) 38 12 41 8 61

Pengusulan KPHK (Unit) (7) 1 51 52

KPHK terbentuk (Unit) (7) 42 59 101

Sampai dengan Tahun 2014, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan telah menetapkan sebanyak 50 unit KPHK yang terdiri dari 38 KPHK TN dan 12 kawasan Non-TN. Dalam kurun waktu tahun 2015-2019 direncanakan terbentuk sebanyak 100 unit KPHK non-TN baru.

Sampai akhir tahun 2016, dari sejumlah 113

usulan KPHK, yang telah mendapat pengesahan KPHK Non-TN sebanyak 61 unit. Persentase kenaikan/penurunan pada IKK 4 tersaji pada tabel dan gambar berikut. Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

31

Tabel 18. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 4. No. 1. 2. 3.

Tahun 2014 2015 2016 Total

Jumlah KPHK Non TN Yang Terbentuk 12 42 59 113

Target 40 60 100

% Kenaikan/Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya) 12 250 40,48

Unit

Gambar 21. Diagram Kenaikan/Penurunan Capaian IKK 4. Tabel 19. Pencapaian IKK 4 Direktorat PIKA Tahun 2016 No.


1.

Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK



% Realisasi IKK




60 Unit

59 Unit

98,33

480.867.000

478.964.440

99,6

Tabel 20. Persentase Capaian Kinerja IKK 4 Tahunan dan Renstra No. 1. 2.


Target Tahunan PK 40 60

Target Tahunan Renstra 20 80

Target Renstra (2015-2019) 100 100 100

Capaian IKK (Unit KPHK)

% Capaian Tahunan

42 59 101

105 98,33

%Pencapaian Thdp Renstra (2015-2019) 42 59 101

Pencapaian kinerja IKK 4 dibandingkan dengan target pada tahun 2016 adalah sebesar 98,33% (59 Unit) dari 60 Unit KPHK, namun pada tahun 2015 pencapaian kinerja IKK 4 adalah sebesar 105% (42 Unit) dari target 40 Unit KPHK. Sehingga secara total pencapaian Renstra 2015-2019 untuk IKK 4 adalah Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

32

sebesar 101 Unit (101%) dari target akumulasi Renstra di tahun 2016 sebesar 100 Unit. Namun bila dibandingkan terhadap target Renstra Ditjen KSDAE, maka capaian kinerja untuk IKK 4 Tahun 2016 adalah sebesar 73,75% (59 Unit) dari target 80 Unit KPHK, sedangkan capaian kinerja di tahun 2015 adalah sebesar 210% (42 Unit) dari target 20 Unit (Lampiran 9). Perbedaan penentuan target capaian IKK 4 antara target Renstra Direktorat PIKA 2015-2019 dan target PK 2016 (sebagai usulan review Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019) menyebabkan pencapaian pada IKK 4 ini kurang memenuhi target yang diharapkan, namun target pencapaian kinerja Renstra 2015-2019 akumulatif dapat tercapai. Unit

Gambar 22. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 4. Dalam pencapaian IKK Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non-TN yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan: 1. Penyusunan NSPK Rancang Bangun KPHK. Kegiatan penyusunan NSPK dilakukan dengan cara pengumpulan bahan dan penyusunan materi draft NSPK. Rapat pembahasan NSPK tidak dapat dilanjutkan karena anggaran terkena penghematan. 2. Bimbingan Teknis dan Supervisi penyusunan rancang bangun KPHK. Bimbingan teknis dan supervisi dilakukan kepada UPT yang sedang menyusun rancang bangun KPHK. Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

33

3. Koordinasi Regional Pembentukan KPHK. Maksud dari kegiatan Koordinasi Regional Pembentukan KPHK Non-TN adalah untuk menyamakan pengertian, tahapan-tahapan serta kriteria dan indikator yang diperlukan dalam melakukan penyusunan dokumen usulan rancang bangun KPHK. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi para pihak terkait untuk mencapai target pembentukan KPHK yang sesuai dengan ketentuan. 4. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Pemolaan dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi. Pembinaan dan koordinasi dilakukan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi di bidang pemolaan dan EKF.

Gambar 23. Rapat Koordinasi Pembentukan KPHK di Makasar, Surabaya dan Bandung Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKK Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK adalah: a. Belum dipahaminya materi penyusunan rancang bangun KPHK oleh UPT lingkup KSDAE. Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

34

b. Biaya pelaksanaan dalam pencapaian IKK terkena penghematan sehingga pelaksanaan pendampingan kurang optimal. c.

UPT

pengelola

Tahura

belum

mendapatkan

pendampingan

dalam

pembentukan KPHK. Beberapa solusi sebagai tindak lanjut permasalahan dalam pencapaian IKK ini adalah: a. Perlunya bimbingan teknis yang lebih intensif kepada UPT-UPT lingkup Ditjen KSDAE. b. Pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

pendampingan

perlu

dilakukan

lebih

intensif. c.

Perlunya pendampingan dan alokasi anggaran untuk UPT pengelola Tahura dalam rangka pembentukan KPHK Dengan pembentukan KPHK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan

kawasan konservasi dan mengisi kekosongan kelembagaan ditingkat tapak dan menyediakan sarana pengelolaan hutan langsung dilapangan, sehingga persoalan-persoalan

dapat diatasi secara cepat.

KPHK juga memiliki peran

sebagai resolusi konflik di lapangan, baik masalah-masalah yang menyangkut tenurial, hubungan masyarakat dengan masyarakat operator

terhadap sumber daya hutan. pengelolaan

kawasan

pemegang izin maupun akses KPHK dapat berfungsi sebagai

konservasi

sekaligus

memastikan

pelaksanaannya berjalan dengan baik, dan dapat mendukung jaminan kepastian usaha dan juga keadilan bagi masyarakat lokal.

Gambar 24. Bimbingan Teknis Pembentukan KPHK di Balai Besar KSDA Jawa Barat Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

35

Gambar 25. Bimbingan Teknis Pembentukan KPHK di Balai KSDA Sulawesi Tenggara A.5 IKK 5 : Jumlah Kerjasama Pembangunan Strategis dan Kerjasama Penguatan Fungsi pada Kawasan Konservasi Sebanyak 100 PKS. Dalam upaya mendukung pengelolaan kawasan konservasi, Pemerintah telah membuka ruang kerjasama penyelenggaraan di KSA dan KPA berdasarkan Pasal 43, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Jo. Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan KSA dan KPA. Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA merupakan kegiatan bersama para pihak (mitra) yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan, atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional.

Gambar 26. Rapat Fasilitasi Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

36

Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA berdasarkan Peraturan Menteri

Kehutanan

Nomor

P.85/Menhut-II/2014

tentang

Tata

Cara

Penyelenggaraan KSA dan KPA, bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola pengeloaan kawasan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati. Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA tersebut meliputi: a. Kerjasama

penguatan

fungsi

KSA

dan

KPA

serta

konservasi

keanekaragaman hayati, dan b. Kerjasama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan. Tabel 21. Pencapaian IKK 5 Direktorat PIKA Tahun 2016. No.


1.

Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS



% Realisasi IKK




20 PKS

38 PKS

190

3.624.461.0 00

3.580.730.357

98,79

Tabel 22. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 5. No.

Tahun

Target

Jumlah PKS

1.

2015

20

20


2.

2016

20

38

90

40

58

TOTAL

Kenaikan capaian kinerja IKK 1 dapat dilihat pada grafik di bawah ini. PKS

Gambar 27. Diagram Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 5. Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

37

Dari target akumulasi sebanyak 40 dokumen PKS sampai dengan tahun 2016, Subdit Pemanfaatan Kawasan Strategis telah menerima sebanyak 104 permohonan kerjasama dan telah selesai pada tahap penandatanganan Naskah PKS sebanyak 58 dokumen PKS yang terdiri atas : a. Tahun 2015 sebanyak 20 PKS (data pada lampiran 10). b. Tahun 2016 sebanyak 38 PKS (data pada lampiran 10), rekapitulasi lokasi kerjasama disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 28. Rekapitulasi Lokasi PKS Tahun 2015 dan 2016 Khusus pada tahun 2016, telah diselesaikan 38 naskah Perjanjian Kerjasama dengan rincian sebagaimana tabel berikut. Tabel 23. Rekapitulasi Perkembangan Proses Permohonan Penyelenggaraan KSA dan KPA Tahun 2016 No. A. 1. 2. 3. B. 1. 2. 3. 4. 5.

Uraian

Kerjasama Penguatan Fungsi Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani Sudah Persetujuan Dirjen KSDAE, PKS dalam proses Permohonan Kerjasama Baru Kerjasama Pembangunan Strategis Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani Sudah ada Persetujuan Menteri, PKS dalam proses Proses Persetujuan ke Menteri Melengkapi Persyaratan Psl. 26 P.85/2014 Permohonan Kerjasama Baru JUMLAH TOTAL (A+B)

Kerjasama

Jumlah 45 16 5 24 59 22 13 4 7 13 104


38

Tabel 24. Kategori Permohonan Kerjasama Pembangunan Strategis Tahun 2016 No. Kategori Kerjasama Jumlah 1. Pertahanan dan Keamanan Negara 2 2. Transportasi Terbatas 38 3. Komunikasi 10 4. Kelistrikan 8 5. Lain-lain 1 JUMLAH 59 Tabel 25. Persentase Capaian Kinerja IKK 5 Tahunan dan Renstra 2015

Target Tahunan 20

Target Renstra (2015-2019) 100

Capaian IKK (Dokumen Penataan Zonasi/Blok) 20

% Capaian Tahunan 100

%Pencapaian Renstra (2015-2019) 20

2016

20

100

38

190

38

100

58

No.

Tahun

1. 2.

Total

58

PKS

Gambar 29. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 5. Dengan tercapainya jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 58 PKS (2015 sebanyak 20 PKS dan 2016 sebanyak 38 PKS), maka persentase target jangka menengah yang harus dicapai adalah 58 PKS atau 58%.


39

Gambar 30.

Rapat Pembahasan Permohonan Kerjasama Peningkatan Jalan di TN Kelimutu

Gambar 31. Penandatanganan Kerjasama antara Plt. Dirjen KSDAE dengan Dirjen Bina Marga tentang Pembangunan Jalan Paralel/Sejajar Perbatasan Ruas Temajuk Simpang Tanjung Kab. Sambas di TWA Gn. Asuansang dan TWA Gn. Melintang dan Ruas Putussibau Nanga Era Batas Kalimantan Timur Kab. Kapuas Hulu di TN Betung Kerihung Provinsi Kalimantan Barat.


40

Beberapa

permasalahan

strategis

terkait

dengan

kerjasama

penyelenggaraan KSA dan KPA antara lain: 1. Harmonisasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.78/MenLHK-Setjen/2015; 2. Penyelesaian permasalahan keterlanjuran di dalam Kawasan Konservasi yaitu adanya jalan, listrik, dan infrastruktur fasum/fasos di dalam KK, serta kegiatan eksplorasi bahan tambang.

B.

Realisasi Anggaran Dalam rangka pencapaian IKK pemolaan dan informasi konervasi Alam

tahun 2016, Direktorat PIKA telah melaksanakan berbagai kegiatan dengan alokasi anggaran Rp10,936,551,000,- dengan dana blokir (Self Blocking) sebesar Rp2,240,000,000,-. Secara umum realisasi anggaran Direktorat PIKA tahun 2016 sebesar Rp8,560,941,907 atau 78,28 % dari total anggaran sebesar Rp10,936,551,000,- atau 98,44 % dari total anggaran Rp8,696,551,000,-(yang sudah dikurangi Self Blocking) sebagaimana disajikan pada tabel 15 dibawah ini.


41

Tabel 26 : Pencapaian Realisasi Anggaran Direktorat PIKA Tahun 2016 Anggaran Awal (+Self Blocking) (Rp.) Kegiatan : Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam No.

1.

2.

3.

4.

5. 6.

Self Blocking

Anggaran Akhir (Rp.)

Realisasi Anggaran (Rp.)

%Realisasi dari Anggaran Awal

%Realisasi dari Anggaran Akhir

1.061.824.000

132.700.000

929.124.000

917.047.500

86,37

98,70

925.648.000

226.110.000

699.538.000

689.180.600

74,45

98,52

2.277.303.000

299.496.000

1.977.807.000

1.927.099.871

84,62

97,44

755.457.000

274.590.000

480.867.000

479.525.440

63,47

99,72

3.964.574.000

340.113.000

3.624.461.000

3.580.730.357

90,34

98,79

1.951.745.000

966.991.000

984.754.000

966.508.139

49,52

98,15

10.936.551.000

2.240.000.000

8.696.551.000

8.560.941.907

78,28

98,44

Kegiatan/IKK

Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 30 Dokumen Zonasi dan/atau Blok Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS Layanan Perkantoran dan Pengadaan Sarpras TOTAL


42

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PIKA tahun 2016 merupakan alat yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja guna mengetahui keberhasilan/kegagalan organisasi Direktorat PIKA dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Capaian kinerja Direktorat PIKA tersaji sebagai berikut : 1. Rata-rata capaian IKK Renstra (2015-2019) sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 131,7%, sedangkan rata-rata capaian IKK Renstra (20152019) adalah 76,42%. Realiasasi anggaran Direktorat PIKA tahun 2016 sebesar Rp8,560,941,907 atau 78,28% dari total anggaran sebesar Rp10,936,551,000,- atau 98,44% dari total anggaran Rp8,696,551,000,(yang sudah dikurangi Self Blocking) 2. Capaian Kinerja IKK 1 (Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Kawasan Konservasi yang Tersusun dan Mendapat Pengesahan Sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok) tahun 2016 adalah 82 dokumen dari target 30 dokumen (273,3%), Capaian Kinerja s.d tahun 2016 Renstra 2015-2019 adalah 117 dokumen dari target 150 dokumen (78%), dan realisasi anggaran pada IKK 1 sebesar 98,7%.

Untuk peningkatan efektifitas

pelaksanaan penataan zona/blok pengelolaan KSA/KPA dan implementasi Kebijakaan Satu Peta (KSP) dilakukan sosialisai dan bimbingan teknis, optimalisasi penyusunan penataan zona/blok, penilaian dan pengesahan dokumen zona/blok pengelolaan, dukungan anggaran dari kemitraan, serta peningkatan koordinasi Ditjen KSDAE dan Ditjen PKTL.


43

3. Capaian Kinerja IKK 2 (Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi untuk 521 Unit KSA, KPA, dan TB di Seluruh Indonesia) tahun 2016 adalah 120 unit dari target 100 unit rekomendasi (120%), Capaian Kinerja s.d tahun 2016 Renstra 2015-2019 adalah 235 unit dari target 521 unit rekomendasi (45,11%), dan realisasi anggaran pada IKK 2 sebesar 98,52%. Tindak lanjut dalam rangka meningkatkan jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi adalah bimbingan teknis yang lebih intensif kepada UPT-UPT lingkup Ditjen KSDAE, perlu dibuat pedoman turunan P.49/Menhut-II/2014 sebagai NSPK pedoman pelaksanaan lapangan, dan Alokasi yang besar untuk kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi kepada UPT-UPT. 4. Capaian Kinerja IKK 3 (Jumlah Paket Data dan Informasi Kawasan Konservasi yang Valid dan Reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di Seluruh Indonesia) tahun 2016 adalah 521 dari target 521 paket data (100%), Capaian Kinerja s.d tahun 2016 Renstra 2015-2019 adalah 521 dari target 521 paket data (100%), dan realisasi anggaran pada IKK 3 sebesar 97,44%. Strategi dalam rangka penyempuranaan jumlah paket data adalah sosialisasi

Permenhut

No.

P.81/Menhut-II/2014

tentang

Tata

Cara

Pelaksanaan Inventarisasi Potensi pada KSA dan KPA, diperlukan anggaran yang lebih besar untuk UPT dalam melakukan inventarisasi data, percepatan hasil, sosialisasi dan bimbingan teknis tentang KSP pada UPT. 5. Capaian Kinerja IKK 4 (Jumlah KPHK pada Kawasan Konservasi Non Taman Nasional yang Terbentuk Sebanyak 100 Unit KPHK) tahun 2016 adalah 59 dari target Renstra 80 unit usulan KPHK (73,75%) atau 98,33% dari target PK 60 Unit, Capaian Kinerja s.d tahun 2016 Renstra 2015-2019 adalah 101 dari target 100 unit usulan KPHK (101%), dan realisasi anggaran pada IKK 4 sebesar 99,6%. Solusi tindak lanjut pencapaian IKK ini antara lain diperlukan bimbingan teknis yang lebih intensif kepada UPT-UPT lingkup Ditjen KSDAE, kegiatan-kegiatan pendampingan perlu dilakukan lebih intensif, dan diperlukan perhatian dan alokasi anggaran untuk UPT pengelola Tahura dalam rangka pembentukan KPHK. Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam – DITJEN KSDAE

44

6. Capaian Kinerja IKK 5 (Jumlah Kerjasama Pembangunan Strategis dan Kerjasama Penguatan Fungsi pada Kawasan Konservasi Sebanyak 100 PKS) tahun 2016 adalah 38 PKS dari target 20 PKS (190%), Capaian Kinerja s.d tahun 2016 Renstra 2015-2019 adalah 58 PKS dari target 100 PKS (58%), dan realisasi anggaran pada IKK 5 sebesar 98,79%. Langkah dan strategi dalam peningkatan IKK ini adalah melakukan harmonisasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.78/MenLHK-Setjen/2015, melakukan peralihan Perizinan Penggunaan Kawasan Konservasi dari mekanisme IPPKH ke mekanisme Kerjasama

Penyelenggaraan

KSA

dan

KPA,

serta

menyelesaikan

permasalahan keterlanjuran di dalam Kawasan Konservasi. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan Direktorat PIKA pada tahun 2016 diharapkan dapat terus berlanjut pada tahun mendatang dengan terus melakukan pembinaan dan pembenahan pada masing-masing kegiatan yang mendukung langsung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing unit kerja.


45

LAMPIRAN-LAMPIRAN


46

Lampiran 1

MATRIK KEGIATAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM

No

Nama Program

Nama Kegiatan

Sasaran Kegiatan

1

2

3

4

1. Promram Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2015-2019 Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Kegiatan (IKP) 5

6

Satuan 7

1. Peningkatan efektivitas 1. Jumlah dokumen perencanaan Terjaminnya Dokumen penataan kawasan konser vasi yang pengelolaan hutan efektivitas pemolaan tersusun dan men dapat pengesahan konservasi dan upaya dan penataan sebanyak 150 Dokumen Zonasi konservasi pengelolaan kawasan dan/atau Blok keanekaragaman hayati konservasi, serta a Penyusunan NSPK ketersediaan data dan 2 Peningkatan b. Bimbingan Teknis dan Supervisi informasi konservasi penerimaan PNBP dan c. Pembinaan dan Koordinasi alam pemanfaatan jasa d. Penilaian dan Pengesahan lingkungan kawasan Dokumen Zonasi dan/atau Blok konservasi dan e. Monitoring dan Evaluasi k k 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi Unit kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia. a. Penyusunan NSPK b. Bimbingan Teknis dan Supervisi c. Pembinaan dan Koordinasi Hasil Evaluasi d. Verifikasi e. Monitoring dan Evaluasi 3. Jumlah paket data dan informasi Paket Data kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia a. Penyusunan NSPK b. Bimbingan Teknis dan Supervisi c. Pembinaan dan Koordinasi d. Pembangunan Sistem IKA e. Operasional dan Pemeliharaan Sistem IKA

Target Kinerja (Volume dan Satuan) per Tahun 2015

2016

2017

2018

8

9

10

11

12

30

60

90

120

150

100

200

310

420

521

521

521

521

521

521

2019


47

No 1

Nama Program 2

Nama Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan 4

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2015-2019 Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Kegiatan (IKP) 5

Satuan

Target Kinerja (Volume dan Satuan) per Tahun 2015

2016

2017

2018

2019

6

7

8

9

10

11

12

4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK

Unit

20

100

100

100

100

PKS

20

40

60

80

100

a. Penyusunan NSPK b. Bimbingan Teknis dan Supervisi c. Pembinaan dan Koordinasi d. Penyusunan Indikatif Rancang Bangun KPHK e. Penilaian Rancang Bangun KPHK f. Penetapan KPHK g. Monitoring dan Evaluasi 5. Jumlah kerjasama pemba ngunan strategis dan kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS a. Penyusunan NSPK b. Bimbingan Teknis dan Supervisi c. Pembinaan dan Koordinasi d. Monitoring dan Evaluasi


48

Lampiran 2


49


50

Lampiran 3


51


52

Data Capaian Penataan Zonasi/Blok Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2015

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Fungsi CA CA CA SM SM SM SM TB THR THR THR THR TWA TWA TWA TWA TWA TWA TWA TWA TWA TWA TWA TWA TWA TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN

Kawasan Panua Gunung Tinombala Gunung Sojol Cikepuh Karakelang Nantu Tanjung Peropa Lingga Isaq Ir. H. Djuanda Bunder Ngurah Rai Murhum / Nipa-Nipa Linggarjati Talaga Bodas Pananjung Pangandaran Gunung Papandayan Danau Rawa Taliwang Batuangus Batuputih Danau Matano Lejja Mangolo Tirta Rimba Air Jatuh Teluk Youtefa Teluk Lasolo Bukit Duabelas Manupeu-Tanadaru Kayan Mentarang Siberut Tesso Nilo Gunung Ciremai Alas Purwo Bantimurung -Bulusaraung Bunaken Gunung Tambora

Provinsi Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Jawa Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tenggara Aceh Jawa Barat DI Yogyakarta Bali Sulawesi Tenggara Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat NTB Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Papua Sulawesi Tenggara Jambi NTT Kalimantan Utara Sumatera Barat Riau Jawa Barat Jawa Timur Sulawesi Selatan Sulawesi Utara NTB


UPT/UPTD BKSDA Sulawesi Utara BKSDA Sulawesi Tengah BKSDA Sulawesi Tengah BBKSDA Jawa Barat BKSDA Sulawesi Utara BKSDA Sulawesi Utara BKSDA Sulawesi Tenggara BKSDA Aceh BBKSDA Jawa Barat BKSDA Yogyakarta BKSDA Bali BKSDA Sulawesi Tenggara BBKSDA Jawa Barat BBKSDA Jawa Barat BBKSDA Jawa Barat BBKSDA Jawa Barat BKSDA NTB BKSDA Sulawesi Utara BKSDA Sulawesi Utara BBKSDA Sulawesi Selatan BBKSDA Sulawesi Selatan BKSDA Sulawesi Tenggara BKSDA Sulawesi Tenggara BBKSDA Papua BKSDA Sulawesi Tenggara BTN Bukit Dua Belas BTN Manupeu Tanadaru BTN Kayan Mentarang BTN Siberut BTN Tesso Nilo BTN Gunung Ciremai BTN Alas Purwo BTN Bantimurung Bulusaraung BTN Bunaken BTN Gunung Tambora

NO. SK/ Tanggal SK.254/KSDAE-SET/2015 tanggal 4 November 2015 SK.340/KSDAE-Set/2015 tanggal 31 Desember 2015 SK.296/KSDAE-SET/2015 tanggal 18 Desember 2015 SK.342/KSDAE-Set/2015 tanggal 31 Desember 2015 SK.244/KSDAE-SET/2015 tanggal 20 Oktober 2015 SK.243/KSDAE-SET/2015 tanggal 20 Oktober 2015 SK.288/KSDAE-SET/2015 tanggal 11 Desember 2015 SK.5/IV-KKBHL/2015 tanggal 7 Januari 2015 SK.28/IV-KKBHL/ 2015, tgl 3 Feb 2015 SK.345/KSDAE-Set/2015 tanggal 31 Desember 2015 SK.255/KSDAE-SET/2015 tanggal 6 November 2015 SK.289/KSDAE-SET/2015 tanggal 11 Desember 2015 SK.35/IV-SET/2015 tanggal 6 Februari 2015 SK.222/KSDAE-SET/2015 tanggal 22 September 2015 SK.343/KSDAE-Set/2015 tanggal 31 desember 2015 SK.34/IV-SET/2015 tanggal 6 Februari 2015 Dirjen PHKA No. SK.4/IV-SET/2015, tanggal 7 Januari 2015 SK.293/KSDAE-SET/2015 tanggal 11 Desember 2015 SK.292/KSDAE-SET/2015 tanggal 11 Desember 2015 No.SK.141/IV-SET/2015 tanggal 25 Mei 2015 SK.140/IV-SET/2015 tanggal 25 Mei 2015 SK.269/KSDAE-SET/2015 tanggal 30 November 2015 SK.287/KSDAE-SET/2015 tanggal 11 Desember 2015 SK.157/IV-SET/2015 tanggal 1 Juni 2015 SK.286/KSDAE-SET/2015 tanggal 11 Desember 2015 SK.22/IV-KKBHL/2015 tanggal 27 Januari 2015 SK.346/KSDAE-Set/2015 tanggal 31 Desember 2015 SK.348/KSDAE-Set/2015 tanggal 31 Desember 2015 SK.32/IV-Set/2015 tanggal 4 Februari 2015 Dirjen PHKA No. SK.154/IV-SET /2015, tgl 1 Juni 2015 Dirjen PHKA No. SK.87/IV-Set/2015 tanggal 30 Maret 2015 SK.341/KSDAE-Set/2015 tanggal 31 Desember 2015 SK.358/KSDAE-Set/2015 tanggal 31 Desember 2015 SK.6/IV-KKBHL/2015 tanggal 7 Januari 2015 SK.339/KSDAE-Set/2015 tanggal 31 Desember 2015

Lampiran 4

53

Lampiran 5 Data Capaian Penataan Zonasi/Blok Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2016 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Fungsi THR TWA TWA TWA CA CA CA CA TWA TWA SM CA TWA CA TWA CA TWA TWA TWA TWA TWA SM SM CA TWA TWA TWA TWA CA TWA

Kawasan Banten (TWA Carita) Muka Kuning Telaga Warna Jember Hutan Bakau Pantai Timur Dua Saudara Durian Luncuk I Durian Luncuk II Telogo Warno/ Telogo Pengilon Gunung Batur Bukit payang Manembo-nembo Tanjung Panjang Pulau Weh Gunung Lokon Talaga Patengan Gunung Ambang Camplong Menipo Teluk Maumere Baumata Tujuh Belas Pulau Pulau Rambut Muara Angke Pulau Bokor Angke Kapuk Sicikeh-cikeh Tanjung Keluang Kepulauan Banyak Pulau Mas Popaya Raya Rimbo Panti

Provinsi Banten Kepulauan Riau Jawa Barat Jawa Barat Jambi Sulawesi Utara Jambi Jambi Jawa Tengah Bali Sulawesi Utara Gorontalo Aceh Sulawesi Utara Jawa Barat Sulawesi Utara Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta Sumatera Utara Kalimantan Tengah Aceh Gorontalo Sumatera Barat

UPT/UPTD Dishut Prov Banten BBKSAD Riau BBKSDA Jawa barat BBKSDA Jawa barat BKSDA Jambi BKSDA Sulawesi Utara BKSDA Jambi BKSDA Jambi BKSDA Jawa Tengah BKSDA Bali BKSDA Sulawesi Utara BKSDA Sulawesi Utara BKSDA Aceh BKSDA Sulawesi Utara BBKSDA Jawa Barat BKSDA Sulawesi Utara BBKSDA NTT BBKSDA NTT BBKSDA NTT BBKSDA NTT BBKSDA NTT BKSDA Jakarta BKSDA Jakarta BKSDA Jakarta BKSDA Jakarta BBKSDA Sumatera Utara BKSDA Kalimantan Tengah BKSDA Aceh BKSDA Sulawesi Utara BKSDA Sumatera Barat

NO.SK/Tanggal SK. 46/KSDAE/SET/KSDAE.2/2/2016 tanggal 12 Februari 2016 SK.149/KSDAE/SET/KSDAE.0/5/2016 tanggal 20 Mei 2016 SK.35/KSDAE/Set/KSDAE.0/2/2016 tanggal 9 Februari 2016 SK.35/KSDAE/Set/KSDAE.0/2/2016 tanggal 9 Februari 2016 SK.13/KSDAE/SET/KSDAE.01/1/2016 tanggal 22 Januari 2016 SK.17/KSDAE/SET/KSDAE.3/1/2016 tanggal 22 januari 2016 SK. 23/KSDAE/SET/KSDAE.02/2/2016 tanggal 27 januari 2016 SK. 23/KSDAE/SET/KSDAE.02/2/2016 tanggal 27 januari 2016 SK. 34/KSDAE/SET/KSDAE.0/2/2016 tanggal 9 Februari 2016 SK. 41/KSDAE/SET/KSDAE.0/2/2016 tanggal 11 Februari 2016 SK. 42/KSDAE/SET/SET/KSDAE.0/2016 tanggal 11 Februari 2016 SK. 39/KSDAE/SET/KSDAE.0/2/2016 tanggal 11 Februari 2016 SK. 38/KSDAE/SET/KSDAE.0/2/2016 tanggal 11 Februari 2016 SK. 50/KSDAE/SET/KSDAE.0/2/2016 tanggal 16 Februari 2016 SK.54/KSDAE/SET/KSDAE.0/2/2016 tanggal 19 Februari 2016 SK.55/KSDAE/SET/KSDAE.0/2/2016 tanggal 19 Februari 2016 SK.78/KSDAE/SET/KSADE.0/3/2016 tanggal 14 Maret 2016 SK.83/KSDAE/SET/KSDAE.0/3/2016 tanggal 14 Maret 2016 SK.95/KSDAE/SET/KSDAE.0/3/2016 tanggal 22 maret 2016 SK.94/KSDAE/SET/KSDAE.0/3/2016 tanggal 22 Maret 2016 SK.96/KSDAE/SET/KSDAE.0/3/2016 tanggal 22 Maret 2016 SK.142/KSDAE/SET/KSDAE.0/5/2016 tanggal 18 Mei 2016 SK.140/KSDAE/SET/KSDAE.0/5/2016 tanggal 18 Mei 2016 SK.143/KSDAE/SET/KSDAE.0/5/2016 tanggal 18 Mei 2016 SK.144/KSDAE/SET/KSDAE.0/5/2016 tanggal 18 Mei 2016 SK.134/KSDAE/SET/KSDAE.0/5/2016 tanggal 12 Mei 2016 SK.141/KSDAE/SET/KSDAE.0/5/2016 tanggal 18 Mei 2016 SK.162/KSDAE/SET/KSDAE.0/6/2016 tanggal 9 Juni 2016 SK.166/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016 tanggal 13 Juni 2016 SK.165/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016 tanggal 13 Juni 2016


54

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

TWA SM SM TWA SM TWA TWA SM SM SM TWA TWA SM SM CA THR TWA TWA THR TWA CA CA TWA TWA TWA CA TWA CA CA TWA

Lembah Harau Kerumutan Bukit batu Sumber Semen Gunung Tunggangan Punti Kayu Grojogan Sewu Bentayan Padang Sugihan Dangku Ruteng Pelaihari Paliyan Sermo Pulau Saobi R. Soerjo Sungai Liku Kamojang Abdul Latief Bukit Tangkiling Muara Kendawangan Raya Pasi Gn Melintang Teluk Lasolo Kepulauan Padamarang Donoloyo Baning Sungi Kolbu Dataran Tinggi Yang Satonda

Sumatera Barat Riau Riau Jawa Tengah Jawa Tengah Sumatera Selatan Jawa Tengah Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Nusa Tenggara Timur Kalimantan Selatan DI Yogyakarta DI Yogyakarta Jawa Timur Jawa Timur Kalimantan Barat Jawa Barat Sulawesi Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Jawa Tengah Kalimantan Barat Jawa Timur Jawa Timur Nusa Tenggara Barat

BKSDA Sumatera Barat BBKSDA Riau BBKSDA Riau BKSDA Jawa Tengah BKSDA Jawa Tengah BKSDA Sumatera Selatan BKSDA Jawa Tengah BKSDA Sumatera Selatan BKSDA Sumatera Selatan BKSDA Sumatera Selatan BKSDA NTT BKSDA Kalimantan Selatan BKSDA Yogyakarta BKSDA Yogyakarta BBKSDA Jawa Timur Dishut Prov Jawa Timur BKSDA Kalimantan Barat BBKSDA Jawa Barat Dishut Kab. Sinjai BKSDA Kalimantan Tengah BKSDA Kalimantan Barat BKSDA Kalimantan Barat BKSDA Kalimantan Barat BKSDA Sulawesi Tenggara BKSDA Sulawesi Tenggara BKSDA Jawa Tengah BKSDA Kalimantan Barat BBKSDA Jawa Timur BBKSDA Jawa Timur BKSDA NTB

SK.167/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016 tanggal 13 Juni 2016 SK.170/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016 tanggal 15 Juni 2016 SK.180/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016 tanggal 23 Juni 2016 SK.178/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016 tanggal 23 Juni 2016 SK.179/KSDAE/SET/KSA.0/6/2016 tanggal 23 Juni 2016 SK.192/KSDAE/SET/KSA.0/7/2016 tanggal 1 Juli 2016 SK.191/KSDAE/SET/SET.0/7/2016 tanggal 1 Juli 2016 SK.198/KSDAE/SET/KSA.0/7/2016 tanggal 20 Juli 2016 SK.201/KSDAE/SET/KUM.1/7/2016 tanggal 20 Juli 2016 SK.199/KSDAE/SET/KUM.0/7/2016 tanggal 20 Juli 2016 SK.208/KSDAE/SET/KSA.0/7/2016 tanggal 20 Juli 2016 SK.210/KSDAE/SET/KUM.1/7/2016 tanggal 20 Juli 2016 SK.224/KSDAE/SET/KUM.1/7/2016 tanggal 29 Juli 2016 SK.222/KSDAE/SET/KUM.1/7/2016 tanggal 20 Juli 2016 SK.245/KSDAE/SET/KSA.0/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 SK.258/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 13 September 2016 SK.249/KSDAE/SET/KSA/0/9/2016 tanggal 13 September 2016 SK.255/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 13 September 2016 SK.257/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 13 September 2016 SK.264/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 20 September 2016 SK.271/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 20 September 2016 SK.256/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 13 September 2016 SK.355/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016 SK.343/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016 SK.336/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016 SK.349/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016 SK.348/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016 SK. 380/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016 SK.394/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016 SK.379/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016


55

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

CA CA CA TWA CA SM CA TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN CA

Gn Butak Tlogo Ranjeng Gn Nyiut Sukawayana Pangi Binangga Bakiriang Morowali Sebangau Bukit Tigapuluh Gunung Halimun Salak Gunung Gede Pangrango Gunung Merapi Gunung Rinjani Kelimutu Gunung Palung Bogani Nani Wartabone Bromo Tengger Semeru Meru Betiri Baluran Rawa Aopa Watumohai Kepulauan Seribu Cycloop

Jawa Tengah Jawa Tengah Kalimantan Barat Jawa Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Kalimantan Tengah Riau, Jambi Banten & Jawa Barat Jawa Barat Jawa Tengah & DIY NTB NTT Kalimantan Barat Sulawesi Utara & Gorontalo Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Sulawesi Tenggara DKI Jakarta Papua

BKSDA Jawa Tengah BKSDA Jawa Tengah BKSDA Kalimantan Barat BBKSDA Jawa Barat BKSDA Sulawesi Tengah BKSDA Sulawesi Tengah BKSDA Sulawesi Tengah BTN Sebangau BTN Bukit Tiga Puluh BTN Gunung Halimun Salak BBTN Gunung Gede Pangrango BTN Gunung Merapi BTN Gunung Rinjani BTN Kelimutu BTN Gunung Palung BTN Bonani Nani Wartabone BBTN BTS BTN Meru Betiri BTN Baluran BTN Rawa Aopa BTN Kep Seribu BBKSDA Papua

SK.366/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016 SK.361/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016 SK. 397/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016 SK. 405/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 10 Oktober 2016 SK. 430/KSDAE/SET/KSA.0/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 SK. 431/KSDAE/SET/KSA.0/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 SK. 440/KSDAE/SET/KSA.0/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 SK.97/KSDAE/SET/KSDAE.0/3/2016 tanggal 24 Maret 2016 SK.159/KSDAE/Set/KSA.0/6/2016 tanggal 9 Juni 2016 SK.216/KSDAE/PIKA/KSA.0/7/2016 tanggal 29 Juli 2016 SK.356/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016 SK. 37/KSDAE/SET/KSDAE.0/2/2016 tanggal 11 Februari 2016 SK.205/KSDAE/SET/KSA.0/7/2016 tanggal 20 Juli 2016 SK.363/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016 SK. 109/KSDAE/Set/KSA.0/4/2016 tanggal 11 April 2016 SK. 32/KSDAE/SET/KSDAE.0/2/2016 tanggal 9 Februari 2016 SK.381/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016 SK.382/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016 SK.387/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016 SK.343/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016 SK.386/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016 SK.448/KSDAE/SET/KSA.0/12/2016 tanggal 30 Desember 2016


56

Lampiran 6

Data EKF Tahun 2015 No 1

2

Air Hitam

Nama Kawasan

Air Ketebat Danau Tes

• • • • • • • •

Air Rami I/II

• • • • •

Angke Kapuk

• • • • •

Asuansang

• • • • •

6

Bangko Bangko

• • • • •

7

Baning

8

Batu Angus

9

Batu Putih

10

Baumata

3

4

5

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Rekomendasi Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Perlu perhatian terhadap pemanfaatan panas bumi Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan tambak Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun


57

No 11

12

Beriat

Nama Kawasan

Bipolo

13

Bukit Kaba

14

Bukit Kelam

15

Bukit Sari

16

Bukit Serelo/ PLG

17

Camplong

18

Cani Sirenreng

19

Cimanggu

20

Danau Buyan - Danau Tamblingan

21

Danau Mahalona

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Rekomendasi Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Perlu perhatian terhadap pemanfaatan panas bumi Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Perlu perhatian terhadap pemanfaatan panas bumi Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Pemulihano ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Perlu perhatian terhadap pemanfaatan panas bumi Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Penjagaan kawasan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun


58

No 22

Nama Kawasan Danau Matano

23

Danau Rawa Taliwang

24

Danau Towuti

25

Egon Ilimedo

26

Grojogan Sewu

27

Guci

28

Gugus Pulau Teluk Maumere

29

Gunung Api Banda

30

Gunung Batu Gamping

31

Gunung Batur Bukit Payang

32

Gunung Baung

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Rekomendasi Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Perlu perhatian terhadap pemanfaatan panas bumi Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun


59

No 33

Nama Kawasan Gunung Dungan

34

Gunung Guntur

35

Gunung Meja

36

Gunung Melintang

• • • • • • • • • • • • • • •

Gunung Pancar

• • • • •

38

Gunung Papandayan

• • • • •

39

Gunung Selok

40

Gunung Tampomas

41

Gunung Tunak

42

Holiday Resort

37

43

44

• • • • • • • • • • • • • •

Jantho

• • • • •

Jember

• • • • •

Rekomendasi Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Perlu perhatian terhadap pemanfaatan panas bumi Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Perlu perhatian terhadap pemanfaatan panas bumi Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama


60

No

Nama Kawasan

45

Kawah Gunung Tangkuban Perahu

46

Kawah Ijen Merapi Ungup Ungup

47

Kawah Kamojang

48

Kepulauan Banyak

49

Kepulauan Padamarang

50

Kerandangan

51

Klamono

52

Lejja

53

Lembah Harau

54

Linggarjati

55

Lubuk Tapi Kayu Ajaran

56

Madapangga

57

Malino

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Rekomendasi pengelolaan jalan Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Perlu perhatian terhadap pemanfaatan panas bumi Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Perlu perhatian terhadap pemanfaatan panas bumi Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Penjagaan kawasan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem


61

No

Nama Kawasan

58

Mangolo

59

Manipo

60

Muka Kuning

61

Muko-Muko

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Nabire

• • • • •

63

Nanggala III

• • • • •

64

Pananjung Pangandaran

65

Panelokan

62

66

Pantai Panjang dan P. Baai

67

Pelangan

68

Pleihari Tanah Laut

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Rekomendasi Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan tambak Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pemukiman Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Pemulihan ekosistem Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama


62

No

69

Nama Kawasan

Pulau Bakut

70

Pulau Batang

71

Pulau Besar

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

72

Pulau Kembang

73

Pulau Lapang

74

Pulau Marsegu

75

Pulau Moyo

76

Pulau Pasoso

77

Pulau Pombo

78

Pulau Rusa

79

Pulau Sangiang

80

Pulau Satonda

• • •

81

Pulau Tokobae

82

Pulau Weh

• • • • • •

83

Punti Kayu

• •

Rekomendasi pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Penjagaan kawasan Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Penjagaan kawasan Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Penjagaan kawasan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Penjagaan kawasan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Penjagaan kawasan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Penjagaran kawasan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem


63

No

84

85

86

87

Nama Kawasan

Rimbo Panti

Ruteng

• • • • • •

Sangeh

Seblat

• • • • •

Semongkat

89

Sibolangit

90

Sicikeh-Cikeh

91

Sidrap

92

Sijaba Hutaginjang

94

• • • •

• • • • •

88

93

• •

Sisimeni Sanam

Sorong

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Rekomendasi Penyelesaian permasalahan pemukiman Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Perlu perhatian terhadap pemanfaatan panas bumi Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Perlu perhatian terhadap pemanfaatan panas bumi Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Perlu perhatian terhadap pemanfaatan panas bumi Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem


64

No

Nama Kawasan

95

Sukawayana

96

Sumber Semen

97

Sungai Dumai

• • • • • • • • • • • •

98

Sungai Liku

99

Suranadi

100

Talaga Bodas

101

Tanjung Belimbing

102

Tanjung Keluang

103

Tanjung Tampa

104

Telaga Patengan

105

Telaga Warna

106

Telogo Warno/ Telogo Pengilon

107

Teluk Kupang

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Rekomendasi Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian, pemukiman dan pelabuhan udara/ laut Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan tambak Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Perlu perhatian terhadap pemanfaatan panas bumi Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan tambak Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan sawah Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Perlu perhatian terhadap pemanfaatan panas bumi Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Penjagaan kawasan Perlu perhatian terhadap pemanfaatan panas bumi Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Penjagaan kawasan


65

No

Nama Kawasan

108

Teluk Lasolo

109

Teluk Youtefa

110

Tirta Rimba/ Air Jatuh

111

Tretes

112

Tujuh Belas Pulau

113

Tuti Adagae

114

Way Hawang

115

Wera

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Rekomendasi Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Penjagaan kawasan Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian dan pemukiman Klarifikasi penggunaan jalan dan penyelesaian kerjasama pengelolaan jalan Dokumen blok pengelolaan perlu segera disusun Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun Pemulihan ekosistem Penyelesaian permasalahan pertanian Perlu perhatian terhadap pemanfaatan panas bumi Dokumen rencana pengelolaan perlu segera disusun

Data EKF Tahun 2016 No 1 2

Nama Kawasan CA Hutan Pinus Jantho KSA/KPA Calon TWA Jantho

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CA Serbojadi SM Rawa Singkil TB Lingga Isaq KSA/KPA Calon Tahura Simelue KSA/KPA Calon Tahura Subulussalam KSA/KPA Calon TWA Kuta Malaka Tahura Pocut Meurah Intan TN Leuser TN Batang Gadis CA Batu Gajah CA Batu Ginurit CA Dolok Saut CA Dolok Sibual-buali CA Dolok Sipirok CA Aek Liang Balik CA Dolok Tinggi Raja CA Martelu Purba CA Sibolangit

Rekomendasi Pemulihan Ekosistem Ditetapkan dengan fungsi pokok TWA dan dilakukan pemulihan ekosistem Pemulihan Ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Ditetapkan sebagai Tahura dan dilakukan pemulihan ekosistem Ditetapkan sebagai Tahura dan dilakukan pemulihan ekosistem Ditetapkan sebagai TWA dan dilakukan pemulihan ekosistem Pemulihan Ekosistem Pemulihan Ekosistem Pemulihan Ekosistem Pemulihan Ekosistem Pemulihan Ekosistem Pemulihan Ekosistem Pemulihan Ekosistem Pemulihan Ekosistem Evaluasi kesesuain Fungsi di Tingkat Lapangan Evaluasi kesesuain Fungsi di Tingkat Lapangan Pemulihan Ekosistem Pemulihan Ekosistem


66

No 21

Nama Kawasan KSA/KPA Lubuk Raya

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

KSA/KPA Sei Ledong SM Barumun SM Dolok Surungan SM Siranggas SM Karang Gading/LTL TB Pulau Pini Tahura Bukit Barisan TN Siberut CA Batang Palupuh CA Batang Pangean II CA Beringin Sati CA Lembah Anai CA Lembah Harau CA Rimbo Panti TWA Air Putih Kelok 9 SM Tarusan Arau Hilir SM Barisan CA Batang Pangean I TWA Gunung Marapi TWA Gunung Sago Malintang SM Malampah Alahan Panjang CA Maninjau SM Pagai Selatan TWA Saibi Sarabua TWA Singgalang Tandikat Tahura Dr. Moh Hatta Tn Tesso Nilo TN Zamrud TN Bukit Tiga Puluh CA Bukit Bungkuk CA Pulau Berkeh KSA/KPA Buluh Cina

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

KSA/KPA Mahato SM Giam Siak Kecil SM Bukit Batu SM Balai Raja SM Bukit Rimbang – Bukit Baling SK. Kerumutan Suaka Margasatwa PLG Sibanga SM Tasik Belat SM Tasik Besar /Tasik Metas SM Tasik Serkap /Tasik Sarang Burung SM Tasik Tanjung Padang Tahura Minas (Sultan Syarif Kasim) TN Berbak TN Bukit Dua Belas TN Kerinci Seblat CA Durian Lucuk I CA Durian Lucuk II CA Hutan Bakau Pantai Timur CA Sungai batara KSA/KPA Buluh Hitam KSA/KPA Cempaka/Tabir Kejasung TB Pulau Rempang Tahura Sekitar Tanjung/Orang Kayo

Rekomendasi Ditetapkan sebagai Cagar Alam dan dilakukan pemulihan ekosistem Evaluasi Kesesuain Fungsi di tingkat lapangan Pemulihan Ekosistem Evaluasi Kesesuaian Fumgsi di tingkat lapangan Pemulihan Ekosistem Evaluasi Kesesuaian Fungsi di Tingkat Lapanga Pemulihan ekosistem Pemulihan Ekosistem Pemulihan Ekosistem Pemulihan Ekosistem Pemulihan Ekosistem Pemulihan Ekosistem Pemulihan Ekosistem Pemulihan Ekosistem Pemulihan ekosistem Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Pemulihan ekosistem Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Pemulihan ekosistem Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Diusulkan untuk ditetapkan sebagai TWA dan dilakukan pemulihan ekosistem Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Pemulihan ekosistem Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Pemulihan ekosistem Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan


67

No 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Nama Kawasan Hitam Tahura Sultan Thaha Syaifudin TN Sembilang SM Bentayan SM Isau-Isau Pasemah SM Dangku SM Gumai Pasemah SM Gunung Raya SM Padang Sugihan Tahura Gunung Lalang Tahura Gunung Mangkol TN Gunung Maras Tahura Gunung Menumbing TWA Gunung Permisan TWA Jering Mendayung TN Bukit Barisan Seatan CA Air Alas Reg. 103 CA Air Ketebat Danau Tes Reg. 57 CA Air Rami I/II Reg. 87 CA Air Seblat Reg. 89 Pemulihan ekosistem CA Danau Menghijau Reg. 56 CA Kioyo Cagar Alam Muko-muko CA Pagar Gunung I CA Pagar Gunung II CA Pagar Gunung III CA Pagar Gunung IV CA Pagar Gunung V Cagar Alam Pasar Ngalam Reg. 92 CA Pasar Seluma CA Pasar Talo CA Sungai Baheuwo Teluk Klowe CA Taba Penanjung I CA Taba Penanjung II CA Talang Ulu I CA Talang Ulu II CA Tanjung Laksaha Reg. 98 TB Gunung Nanu’ua TB Semidang Bukit Kubu Tahura Bukit Rabang Gluguran Tahura Raja Lelo (Pungguk Menakat) TN Way Kambas Tahura Wan Abdul Rahman CA Krakatau dan CAL Kep. Krakatau

Rekomendasi Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Pemulihan ekosistem Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Pemulihan ekosistem Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Pemulihan Ekosistem Pemulihan Ekosistem Pemulihan Ekosistem Pemulihan Ekosistem Pemulihan Ekosistem Pemulihan Ekosistem Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan Pemulihan ekosistem Pemulihan ekosistem Evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan


68

Lampiran 7 Form pengumpulan data tahun 2015 (IKK 3) Kawasan No Data Kawasan Keterangan Taman Nasional 1 Nama Kawasan 2 Status Hukum SK Penunjukan/SK Penetapan 3 Luas Kawasan 4 Letak geografis kawasan (BT/LS/LU) 5 Letak Administrasi 6 Unit Pengelola 7 Sejarah Pengelolaan Kawasan No. Kehati 1. Potensi Flora dan fauna secara umum No. Sosekbud Ekonomi dan sosial budaya masyarakat 1. sekitar kawasan Non-Taman Nasional No Data Kawasan Keterangan 1. Nama Kawasan 2. Status Hukum SK Penunjukan/SK Penetapan 3. Luas Kawasan 4. Letak Administrasi 5 Unit Pengelola No. Kehati 1. Potensi Flora dan fauna secara umum No Sosekbud 1 -


69

Target pengumpulan data tahun 2016 Kawasan No Data Kawasan Taman Nasional 1. Type Ekosistem di Kawasan Potensi kawasan yang meliputi: 2. - Sebaran gambut, - bentang alam/landscape, - jenis tanah - geologi -

Posisi Kawasan konservadi dalam DAS Tipe Iklim, Curah hujan, ketinggian, kelerengan/topografi,

- gejala/fenomena alam - obyek daya tarik wisata - keberadaan situs sejarah 3. 4. 5. 6. 7.

Nilai Konservasi Aksesibilitas menuju kawasan, Sarpras di dalam kawasan Data kerjasama pengelolaan kawasan dengan pihak lain, Permasalahan Kawasan

8. Data pemulihan ekosistem 9. Kondisi Penataan Zonasi 10. Kerjasama Pengelolaan Kawasan 11. Arah prioritas pengelolaan


Keterangan

(dapat diambil dari peta tanah atau hasil penelitian ttg tanah di kawasan tersebut) ( dapat diambil dari peta geologi, jenis batuan ) (hulu, tengah, hilir)

(kaldera, kawah, gunung berapi dll) (air terjun, air panas, panorama alam dll) (kuil, candi, makam keramat, gua tempat bertapa)

(kerusakan, kebakaran, perambahan, illog dll), dampak kerusakan pada ekosistem, flora dan fauna.

(resume Rencana Pengelolaan)

70

No. Kehati (satwa yg menjadi Prioritas pengelolaan oleh UPT TN/KSDA dalam suatu kawasan),

1.

Satwa kunci/flagship spesies

2.

(mencakup jumlah individu dan Data kondisi habitat satwa (terutama 25 kepadatan populasi, ancaman prioritas ) kepunahan dan konflik satwa)

No. Sosekbud

(mencakup nama desa, jumlah penduduk, rasio sex penduduk, tingkat pendidikan, agama 1. Demografi Desa sekitar Kawasan Konservasi mayoritas, mata pencaharian pokok, jumlah pendapatan masyarakat dll) (jumlah KK dan luas 2. Sejarah pemuki-man di dalam KK pemukiman) Non-Taman Nasional No Data Kawasan Keterangan 1. Type Ekosistem di Kawasan 2. Nilai Konservasi 3.

Aksesibilitas menuju kawasan,

4.

Sarpras di dalam kawasan Data kerjasama pengelolaan kawasan dengan 5. pihak lain, 6. Kondisi Penataan Blok Kerjasama Pengelolaan Kawasan 7. Sejarah Kawasan: perlindungan jenis, penunjukan kawasan dan pengelolaan kaw No. Kehati 1.

Data Potensi satwa terutama 25 prioritas

2. 3.

Sosekbud Sosekbud masyarakat Kawasan


(mencakup jumlah individu dan kepadatan populasi, ancaman kepunahan dan konflik satwa)

71

Target pengumpulan data tahun 2017 Kawasan No Data Kawasan Taman Nasional 1. Type Ekosistem di Kawasan No. Kehati

Keterangan

(disatu tempat ada tetapi di tempat lain tidak ada misalnya 1. Flora dan fauna endemik Jalak Bali, Maleo, Anggrek hitam di CA Kersik Luwai), Data kondisi habitat satwa (terutama 25 (ketersediaan pakan satwa, 2. prioritas ) daya dukung habitat satwa) No. Sosekbud

1.

Ketergantungan masyarakat terhadap sumber catatan : analisa butir 1 dan 2 daya alam di Kawasan Konservasi (mencakup dapat dikaji mengenai sumberadat istiadat masyarakat, kearifan tradisional sumber eko-nomi masyarakat di dalam pengelolaan sumber daya alam oleh dalam/sekitar kawa-san, masyarakat setempat (PIAPS) dan potensi perkembangan usaha dan tekanan masyarakat terhadap Kawasan investasi pemanfaatan kawakonservasi misalnya perambahan, illog dll), san.

Non Taman Nasional No Data Kawasan Potensi kawasan yang meliputi: 1 - Sebaran gambut, - bentang alam/landscape, - jenis tanah - geologi -

Posisi Kawasan konservadi dalam DAS Tipe Iklim, Curah hujan, ketinggian, kelerengan/topografi,

- gejala/fenomena alam - obyek daya tarik wisata - keberadaan situs sejarah 2.

Permasalahan Kawasan

3.

Data pemulihan ekosistem Arah prioritas pengelolaan (resume Rencana Pengelolaan)

4.


Keterangan

(dapat diambil dari peta tanah atau hasil penelitian ttg tanah di kawasan tersebut) ( dapat diambil dari peta geologi, jenis batuan ) (hulu, tengah, hilir)

(kaldera, kawah, gunung berapi dll) (air terjun, air panas, panorama alam dll) (kuil, candi, makam keramat, gua tempat bertapa) (kerusakan, kebakaran, perambahan, illog dll) dampak kerusakan pada ekosistem, flora dan fauna.

72

No. Kehati 1.

Flora dan fauna endemik

(disatu tempat ada tetapi di tempat lain tidak ada misalnya Jalak Bali, Maleo, Anggrek hitam di CA Kersik Luwai),

2.

Satwa kunci/flagship spesies

(satwa yg menjadi Prioritas pengelolaan oleh UPT TN/KSDA dalam suatu kawasan),

Data kondisi habitat satwa (terutama 25 (ketersediaan pakan satwa, prioritas ) daya dukung habitat satwa) No. Sosekbud (mencakup nama desa, jumlah penduduk, rasio sex penduduk, tingkat pendidikan, agama 1. Demografi Desa sekitar Kawa-san Konservasi mayoritas, mata pencaharian pokok, jumlah pendapatan masyarakat dll) (jumlah KK dan luas 2. Sejarah pemukiman di dalam KK pemukiman) 3.

Target pengumpulan data tahun 2018 Kawasan No Sosekbud Taman Nasional

1.

Non Taman Nasional 1.

2.

Keterangan

Data persepsi masyarakat dan instansi terkait setempat terhadap kawasan dan potensinya Ketergantungan masyarakat terhadap sumber catatan : analisa butir 1 dan 2 daya alam di Kawasan Konservasi (mencakup dapat dikaji mengenai sumberadat istiadat masyarakat, kearifan tradisional sumber ekonomi masyarakat di dalam pengelolaan sumber daya alam oleh dalam/sekitar kawasan, masyarakat setempat (PIAPS) dan potensi perkembangan usaha dan tekanan masyarakat terhadap Kawasan investasi pemanfaatan kawasan. konservasi misalnya perambahan, illog dll), Data persepsi masyarakat dan instansi terkait setempat terhadap kawasan dan potensinya


73

Gambar Hasil Penilaian Target B12T16 :


Lampiran 8

74

Gambar Berita Acara Kegiatan Integrasi KSP Tahun 2016


75

Lampiran 9 Daftar 41 unit KPHK yang diusulkan tahun 2015, dan disahkan tahun 2016 No Nama KPHK Status (Diusulkan/Disahkan) 1 Bolmalit-Maghlit SK.450/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 2 Sorong-Klamono SK.456/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 3 Gunung Meja Sidei Kaironi SK.457/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 4 Arfak SK.458/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 5 Waigeo SK.459/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 6 Morowali SK.460/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 7 Bakiriang SK.461/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 8 Pamona SK.462/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 9 Pangi Binangga SK.463/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 10 Gunung Tinombala SK.464/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 11 Gunung Dako SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 12 Kuala Lupak SK.466/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 13 Giam Siak Kecil-Bukit Batu SK.467/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 14 Bukit Rimbang Bukit Baling SK.468/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 15 Bukit Kaba SK.469Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 16 Pati Barat SK.471/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 17 Cilacap SK.472/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 18 Pararawen SK.473/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 19 Lamandau SK.474/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 20 Bedugul-Sangeh SK.475/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 21 Kintamani SK.476/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 22 Enggano SK.723/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 23 Kawah Ijen SK.725/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 24 Dataran Tinggi Yang SK.726/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2017 25 Cycloops Youtefa SK.727/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2017 26 Muara Kaman Sedulang SK.728/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2018 27 KPHK Gunung Sahuwai SK.729/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 28 Taliabu SK.730/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 29 Jakarta SK.731/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 30 Kepulauan Krakatau SK.732/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 31 Lambusango SK.733/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 32 Peropa SK.734/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 33 Durian Luncuk SK.735/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 34 KPHK Hutan Bakau Pantai Timur SK.736/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 35 Muara Kendawangan SK.737/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 36 Gunung Nyiut SK.738/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 37 Simpang Tilu SK.739/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 38 Burangrang Tangkuban Perahu SK.740/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 39 Moyo SK.741/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 40 KPHK Gunung Tunak SK.742/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 41 Padang Sugihan SK.743/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 ND Dirjen No.409/KSDAE-PIKA/2015 42 KPHK Danau Pulau Besar


PROVINSI Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Kalimantan Selatan Riau Riau Bengkulu Jawa Tengah Jawa Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Bali Bali Bengkulu Jawa Timur Jawa Timur Papua Kalimantan Timur Maluku Maluku Utara DKI Jakarta Lampung Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Jambi Jambi

Luas (Ha) 9,194.00 2,990.00 968.00 68,325.00 264,073.00 216,908.00 17,479.00 35,125.00 70,997.00 38,608.00 21,659.00 4,008.00 99,858.00 142,156.00 15,133.00 1,426.00 982.00 5,855.00 61,425.00 3,635.00 2,649.00 9,281.00 2,575.00 12,865.00 33,289.00 65,445.00 32,476.00 13,114.00 242.00 13,365.00 28,595.00 44,012.00 111.00 4,872.00

Kalimantan Barat Kalimantan Barat Jawa Barat Jawa Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Sumatera Selatan Riau

147,614.00 91,759.00 23,356.00 4,772.00 30,945.00 2,225.00 88,148.00

76

Daftar 8 unit KPHK yang diusulkan tahun 2016 dan sudah disahkan oleh Menteri No Nama KPHK No. SK SK.724/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016, 1 Sicike Cike 20/09/2016 SK.744/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2031, 2 Harlu 20/09/2016

3

Gunung Mutis

4

Pulau Weh

5

Lingga Isaq

6

Tangkoko

7

Yogyakarta

8

Barumun

SK.745/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2032, 20/09/2016 SK.746/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2033, 20/09/2016 SK.747/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2034, 20/09/2016 SK.748/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2035, 20/09/2016 SK.749/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2036, 20/09/2016 SK.694/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2037, 02/09/2016

PROVINSI Sumatera Utara

Luas 6,144

Nusa Tenggara Timur 3,681

Nusa Tenggara Timur 12,315

Aceh

6,481

Aceh

86,634

Sulawesi Utara

8,545

DI. Yogyakarta

632

Sumatera Utara

36,261 160,693

Daftar 51 unit KPHK yang diusulkan tahun 2016 No Nama UPT Nama KPHK Karang Gading Langkat Timur Laut 1. Balai Besar KSDA Sumatera Utara (15.765 ha) (67.498,72 ha) 2. Sibolangit (562 ha) 3.

Sipirok (15.059)

4.

Dolok Tinggi Raja (398,2 Ha)

5.

Dolok Surungan (24.900,81 Ha)

6. 7. 8.

TB Pulau Pini (8.350 Ha) Holiday Resort (1.963,71 Ha) Sijaba Hutaginjang (500 Ha)

9. Balai KSDA Nusa Tenggara Barat (21.269,97 Ha) 10.

Semongkat (1.741,75 Ha) Taliwang (5.061,20 Ha)

11.

Suranadi (448,10 Ha)

12

Sangiang (11.064,75)


77

13

KPHK Pelangan (2.954,17 Ha)

14. Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur (166.795,37 ha)

Tuti Adegae (7.521,23 Ha)

15.

Ndeta Kilikima (2.060,30 Ha)

16. 17.

Wae Wuul (1.848,44 Ha) Teluk Maumere (63.851,52 Ha)

18.

Riung (15.916,8)

19.

Kateri (7.945,32 Ha)

20.

Camplong (1.049,22 Ha)

21.

Ale Aisio (10.051,24 Ha)

22. 23.

Watu Ata (4.898,80 Ha) Teluk Kupang (51.652,5 Ha)

24. Papua (4.478 Ha)

Nabire-Tanjung Wiay (4.478 Ha)

1 BKSDA Aceh 25 (225.233,33 Ha)

KPHK Jantho (19.513,09 Ha)

26

KPHK Pulau Banyak (205.720,24 Ha)

27

Balai KSDA Sumatera Barat ( 24.513,97 Ha)

50 Kota (10.841,17 Ha)

28

Lembah Anai (13.672,80 Ha)

29 BKSDA Bengkulu (9.682,95 Ha)

KPHK Seblat (8.138,75 Ha)

30

KPHK Pantai Panjang (1.544,20 Ha)

31

Balai Besar KSDA Jawa Timur (5.106,67 Ha)

Baung - Abang - Tretes (257,31 Ha)


78

32

Picis-Sigogor-Nglirip-Manggis-Besowo (240,76 Ha)

33

Bawean-Noko Nusa (4.608,60 Ha)

34 Balai KSDA Kalimantan Barat (7.404,13 Ha) 35

Kelam Komplek (1.340,23 Ha)

36 Balai KSDA Sulawesi Tenggara (95.594,10 Ha) 37

Mangolo (4.568,46 Ha)

38

Mario (5.389,25 Ha)

Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan (16.889,25 Ha)

Mandor - Pasi (6.063,90 Ha)

Buton Utara (91.025,64 Ha)

39

Ko'mara (11.500,00 Ha)

JUMLAH 40 BKSDA Sumatera Selatan 41 42

KPHK Isau-Isau KPHK Gumai Pasemah KPHK Gunung Raya

43 BKSDA Jawa Tengah 44 46 47 48 BKSDA Kalimantan Barat 49 BKSDA Maluku 50 BKSDA Kalimantan Tengah

KPHK Pewoba KPHK Sablokare KPHK Nusa Barong-Watangan-Curah Manis KPHK Pulau Sempu KPHK Pulau Saobi KPHK Kepulauan Karimata KPHK Gunung Api Banda KPHK Tanjung Keluang

51 BKSDA Kalimantan Selatan

KPHK Tanah Laut – Gunung Kentawan

45 BBKSDA Jawa Timur


79

Lampiran 10

Data PKS Tahun 2015

No. Nama Mitra Kerjasama Kerjasama Penguatan Fungsi A.

Lokasi

Nomor PKS

Tentang

Kerjasama Penguatan Fungsi terkait Pemasangan pipa transmisi air bersih PDAM Tirta Wening di dalam kawasan Tahura Ir. H. Djuanda sepanjang ± 6 km. Kajian DNA Molekuler Biawak Komodo dan No.PKS.23/BBKSDA-16.1/2015, Keanekaragaman Hayati Lain dalam rangka No.PKS.05/KSP/2015, Optimalisasi Pengelolaan Populasi Biawak No.2263/IPH.I/KS.02.04/2015 tgl. 26 Komodo (Varanus komodoensis) di Wilayah Kerja Agustus 2015 Balai Besar KSDA NTT No.666/BBTNGL-1/2015 & Pengamanan Hutan di Kawasan TNGL Wil. Prov. No.MoU/02/VIII/2015 tgl. 21 Agustus Aceh 2015 Optimalisasi Pengelolaan SM Barumun di Prov --Sumut No.02/BTNGM/REM/2015 No.008/AAM/KANOPI/II/2015 Pengelolaan Program Adopsi Anggrek No.01/KTN-NM/II/2015 tgl. 16 Feb 2015 No. PKS. 34.a/BBTNBBS-1/2015 dan Penyelamatan Satwa dan Penyadartahuan No. 004/PK/YIARI-BGR/II/2015 tgl. 27 Masyarakat Februari 2015 No.020/JICA-RECA/IX/2012 tgl. 1 Sept 2012 diperpanjang Restorasi Ekosistem terdegradasi di Kawasan TN No.04/BTNGM/REN/2015 tgl. 16 Gunung Merapi Maret 2015 No.522/141/BPTHR/2015 dan No. 694/PRJ.89-PDAM/2015 tgl 11 Jun 2015

1.

Direktur PDAM Tirtawening Kota Bandung

Tahura Ir. H. Djuanda

2.

Yayasan Komodo Survival Program dan Pusat Penelitian Biologi LIPI

Balai Besar KSDA NTT

3.

POLDA ACEH

TN Gunung Leuser

4.

Yayasan Biodhicitha Mandala Medan

SM Barumun (BBKSDA Sumut)

5.

Yayasan Kanopi Indonesia dan Balai TN Gn Merapi Kelompok Tani Ngudi Makmur

6.

Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia

BBTN Bukit Barisan Selatan

7.

PT TS TECH Indonesia dan Sumitomo Forestry Co.Ltd

Balai TN Gn Merapi

8.

Pemerintah Daerah Kabupaten BBTN Bukit Barisan Lampung Barat Selatan

9.

Universitas Sanata Dharma

Balai TN Gn Merapi

10.

Lembaga Molekuler Eijkman (LBME)


11.

PT Adhiniaga Kreasinusa


12.

Yayasan Operasi Wallacea Terpadu (OWT)


B.

Kerjasama Pembangunan Strategis

13.

General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk KSA/KPA Malampah Pembangkit dan Jaringan (BKSDA Sumbar) Sumatera Utara, Aceh dan Riau

Penempatan Tapak Tower dan Jaringan No.PKS.733/BKSDA Sumbar-1/2015 Transmisi 275 kV Payakumbuh - Padang dan No.0003.PJ/HKM.00.01/UIP Sidempuan di KSA/KPA Malampah, Kab. II/2015 tanggal 21 Mei 2015 Pasaman, Prov. Sumatera Barat

14.

General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II

No.PKS.734/BKSDA Sumbar-1/2015 Pembangunan Jalur SUTET 275 kV Kiliranjodan No.0004.PJ/HKM.00.01/UIP Payakumbuh yang melalui KSA/KPA Batang II/2015 tanggal 21 Mei 2015 Pangean I

15.

16. 17. 18. 19.

20.

KSA/KPA Batang Pangean I (BKSDA Sumbar)

Optimalisasi Pengamanan Kawasan Sekitar Jalan No. PKS.37/BBTNBBS-1/2015 dan Sukabumi-Suoh yang Melintasi Taman Nasional No. 522/329/II.13/2015 tgl. 4 Mei 2015 Bukit Barisan Selatan Kabupaten Lampung Barat No.PKS.06/BTNGM/Renc/2015 No.12/MoU-USDVI/2015 tgl. 18 Juni 2015 No.PKS.49/BTNBBS-1/2015 dan No.561/EIJK/VII/2015 tgl. 14 Agustus 2015 No. PKS.36/BBNTBBS-I/2015 ; No. PKS-289/BKSDA.L-I/2015 ; dan No. 02/AKN-PKS/III/2015 No. PKS. 40/BBTNBBS-1/2015 dan No. PKS.48/OWT/III/2015

PKS No. PKS.6/KSDAE-PIKA/2015 TWA Pulau Weh (BKSDA dan No.643/79 dan No.23/BPKSAceh) KS/2015 tanggal 28 Sept 2015 PKS No.PKS.5/KSDAE-PIKA/2015 Mgr. Procurement Sumatera PT TWA Pulau Weh (BKSDA dan Telkomsel Area Sumatera Aceh) No.PKS.226/LG.05/RB.04/IX/2015 tgl. 28 Sept 2015 No.PKS.2/IV-KKBHL/2015; No.4 Bupati Malaka, NTT SM Kateri (BBKSDA NTT) Tahun 2015 tgl 19 Maret 2015 No.PKS.14/IV-T7/2015 dan PT. Sumber Hijau Permai TN Sembilang No.SP.051/SHP/ERD/VIII/2015 tgl. 10 Juli 2015 PKS No.PKS.3/IV-SET/2015 dan PT Pelayanan Listrik Nasional TWA Muka Kuning No.0015.Pj/040/DIRUT/2015 tgl. 21 (PLN) Batam (BBKSDA Riau) Mei 2015 Walikota Sabang

EGM Divisi Network of Broadband PT. Telekomunikasi TN Manusela Indonesia, Tbk

Kolaborasi Pengelolaan Tumbuhan Obat Kawasan TN Gunung Merapi Konservasi Sumber Daya Genetik Tumbuhan dan Satwa Liar di TN Bukit Barisan Selatan Optimalisasi Pengelolaan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat Restorasi Kawasan TNBBS Seluas 100 Ha di Daerah Pedamaran Resort Way Nipah Register 22 B Kubu Nicik

Peningkatan Daerah Milik Jalan (DMJ) dan Renovasi Tugu Km Nol di TWA Pulau Weh Sabang Penempatan menara telekomunikasi seluler (BTS) PT Telkomsel di TWA Pulau Weh Pengelolaan Jalan Nasional di Kawasan SM Kateri Pemanfaatan Alur Sungai Sembilang sepanjang ±24,8 Km lebar ±40 meter kedalaman 5-9 meter di TN Sembilang Pengelolaan Jaringan Listrik Transmisi SUTT 150 kV yang melewati kawasan TWA Muka Kuning

Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Serat No.PKS.4/KSDAE-PIKA/2015 dan No. Optik yang melalui kawasan TN Manusela pada Tel.484/HK.000/DPD-A1000000/2015 Project Sulawesi Maluku Papua Cable System tanggal 14 Sept 2015 (SPMC) Paket-1


80

Data PKS Tahun 2016

No. Nama Mitra Kerjasama A. Kerjasama Penguatan Fungsi

Lokasi

Nomor PKS

Tentang

Dirjen PHKA dg Yayasan Ekosistem Lestari Nomor : NK.1/IV-SET/2015 dan Nomor : 31/YEL/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 PKS.02/BKSDA.9/2015 dan No.02/HaKa/II/2015 tgl. 13 Februari 2015

Pelestarian Penyu dan Pengembangan Ekowisata di Kawasan TWA Kep. Banyak

PKS.03/BKSDA.9/2015 dan No.06/III/SI/2015 tgl. 17 Maret 2015

Pelestarian Spesies Tuntong Laut (Batagur borneoensis) di Kab. Aceh Tamiang

PKS.04/BKSDA.9/2015 dan No.33/ADM/B/YOSL-OIC/4/2015 tgl. 14 April 2015 PKS.5/BKSDA.9/2015 dan No.Leco/007/SPK-Kons/Ext/IV/2015 tgl. 30 April 2015 PKS.06/BKSDA.9/2015 dan No.50/VESSWIC/9/XII/2015 tgl. 18 November 2015

Penanggulangan Konflik antara Manusia dengan Orangutan di Wilayah Kerja BKSDA Aceh

Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara berkelanjutan di wil. Kerja BKSDA Aceh

1.

Yayasan Ekosistem Lestari (YELBKSDA Aceh SOCP)

2.

Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HaKa)

TWA Kep. Banyak (BKSDA Aceh)

3.

Yayasan Satucita Lestari Indonesia (YSLI)

BKSDA Aceh

4.

Yayasan Orangutan Sumatera Lestari - Orang Utan Information Centre

BKSDA Aceh

5.

PT. Tunggal Perkasa Plantations

BKSDA Aceh

6.

VESSWIC

BKSDA Aceh

7.

Fahutan UGM

n.a.

PKS.2/KSDAE/SET/KUM.3/3/2016 dan No. 79/KS/2016 Tgl 31 Maret 2016

Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati melalui Pendekatan Ilmiah (Scientic Based )

8.

PT. Natarang Mining


No. PKS.44/BBTNBBS-1/2015 dan No.186/PK/NM/MGT/V/2015

Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang Berbatasan Langsung dengan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Natarang Mining di Kabupaten Tanggamus

9.

Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Tadulako

Nomor : PKS. /BKSDABKSDA Sulawesi Tengah SULTENG/2015 dan Nomor : 001/FAPETKAN/XII/2015 tanggal

10.

Aliansi Konservasi Tompotika (AlTo)

tentang Pelestarian Burung Maleo No.PKS.113/IV.K.22/2016 dan (Macrocephalon maleo ) di Desa Taima, BKSDA Sulawesi Tengah No.003/SPPMou.B/Alto/II/2016 tanggal 4 Kecamatan Bualemo; Dan Kaumosongi, Februari 2016 Desa Toweer, Kecamatan Balantak Utara, Provinsi Sulawesi Tengah

11.

PT Pertamina EP

No.S.1513/IV.K.22/2015 dan BKSDA Sulawesi Tengah No.470/EP1500/2015-S0 tanggal 15 Desember 2015

12.

Panglima Kodam ll/Sriwijaya


PKS. 04 /BBTNBBSi-1/2016 dan 03/lllf20l6 Tgl 1 Maret 2016

13.

Pemkab Pesisir Barat


PKS.03/BBTNBBS-1/2016 dan No. 139/06/II.02HK-PSB/2016 tgl. 16 Feb 2016

14.

Ketua Umum Dewan Pengurus XXIV WANADRI (Perhimpunan Penempuh Rimba & Pendaki Gunung)

TB Masigit Kareumbi (BBKSDA Jawa Barat)

15.

Fahutan Universitas Winaya Mukti

16.

Dirut PT Prakarsa Mulia

TWA Tampo Mas (BBKSDA Jawa Barat) TWA Telaga Patengan (BBKSDA Jawa Barat)

PKS 2600/BBKSDAJABAR.1/2015 dan nomor PKS 013IST/SPK/DPXXIV/W/XI/2015 tanggal 27 November 2015 No.PKS.800/BBKSDA.JABAR-1/2016 dan No.005/074/FHT-UNW/2016 tgl. 12 No.PKS.1350/BBKSDA.JABAR-1/2016 dan No.003/PM/PKS/2016 tgl. 2 Juni

Konservasi Gajah di Wilayah Kab. Aceh Jaya Pelestarian Penyu dan Pengembangan Ekoswisata di Kawasan TWA Kep. Banyak

Kerjasama Penguatan Fungsi Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Provinsi Sulawesi Tengah

Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah untuk Area Perlintasan Pipa PT Pertamina EP Perlindungan/Pengamanan dan Restorasi Rehabilitasi Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Optimalisasi Pengelolaan Kawasan TNBBS di Wilayah Way Heni-Way Haru Kecamatan Bengkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat Penguatan Fungsi Taman Buru Masigit Kareumbi Kerjasama Bantuan Teknis serta Penelitian dan Pengembangan di Wilayah TWA Pengembangan Wisata Alam di TWA Telaga Patengan


81

B

Kerjasama Pembangunan Strategis

17.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Makasar

TN Bantimurung Bulusaraung

18.

PT. PLN (Persero)

CA Kamojang (BBKSDA Jawa Barat)

19.

Walikota Sungai Penuh

TN Kerinci Seblat

20.

Direktur CV Adi Putro

Tahura Bukit Soeharto

21.

Kepala BKSDA Sumatera Barat dan Dinas Prasarana Jalan, Tarkim Provinsi Sumatera Barat

KSA Air Putih (BKSDA Sumbar)

22.

Direktur CV. Artha Pratama Jaya


23.

EGM Divisi Network of Broadband TN Bukit Barisan Selatan PT. Telekomunikasi Indonesia,Tbk

24.

Direktur PT Kaltim Batu Manunggal

25. 26. 27.

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. GM PT PLN (Persero) Wilayah Kalsel-Kalteng Presiden Direktur PT Kideco Jaya Agung

Tahura Bukit Soeharto TN Manupeu Tanadaru TWA Pulau Kembang (BKSDA Kalsel) CA Teluk Adang (BKSDA Kalsel)

28.

Direktur PT Rimba Hutani Mas

TN Sembilang

29.

Direktur PT Tri Pupajaya

TN Sembilang

30.

Direktur PT. Konsorsium Arwana


31.

Direktur Utama CV Fazar Utama


32.

Direktur CV Energi Bumi Kartanegara


33.

General Manager ICT Region Bali TWA Ruteng Nusra PT. Telkomsel (BBKSDA NTT)

34.

Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR

TWA Asuansang dan Gn Melintang, serta TN Betung Kerihun

35.

TN Bukit Barisan Selatan

TN Bukit Barisan Selatan

36.

Balai Besar TN Kerinci Seblat

TN Kerinci Seblat

37.

EGM Planning and Deployment PT TN Wakatobi Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

38.

Kepala Balai KSDA NTB dg Kepala Distrik Navigasi Kelas II Benoa

Peningkatan Ruas Jalan Nasional MarosUjung Lamuru-Watampone melalui TN Bantimurung Bulusaraung di Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang ± 11 Km (KM 48 – KM 59) PKS.1647/BBKSDA.JABAR.1/2016 dan Kerjasama/Kolaborasi terkait Nomor : Pembangunan SUTT 150 kV di CA Peningkatan/pelebaran ruas jalan yang No.PKS.1/KSDAE/PIKA/KSDAE.0/1/201 telah ada Sungai Penuh – Batas Sumatera 6 dan No.130/01/MoU/KSD-SPN/I/2016 Barat (Tapan) di Zona Khusus TN Kerinci tgl. 18 Jan 2016 Seblat No.003.1/4859/DK-V/2015 dan oo3/DisPemanfaatan Jalan Eks HPH di dalam Kehutanan Prov. Kaltim-CV.AP/XII/2015 Tahura Bukit Soeharto sepanjang 6,4 km Tgl 30 Des 2015 No.01/BTNBABUL-1/PLY/2016 dan No.001/Kpts/By/1/2016 Tgl 28 Januari 2016

Sudah

Peningkatan Jalan dan Jebatan Kelok-9 di KSA Air Putih

No.003.1/14/DK-V/2016 dan No.004/APJ/SMD/I/2016 Tgl. 4 Januari 2016 No.PKS.69/T.7/TU/KS/8/2016 dan No.K.TEL12/HK.810/DR110400000/2016 Tgl. 31 Agustus 2016

Pemanfaatan Jalan Eks HPH Sepanjang ± 9,3 km dan Pelabuhan Seluas ± 2,6 ha di Tahura Bukit Soeharto Perpanjangan Kerjasama Jaringan Fisik Kabel Serat Optik Bawah Tanah Rute Kotaagung-WonosoboSanggi-BengkunatPemanfaatan Jalan di dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto sepanjang ±2,67 km untuk Keperluan Jalan Rehabilitasi Lahan dan Jalan Angkutan Batubara Penempatan Kabel Fiber Optik di Ruas Jalan Nasional melintasi TNMT No.PKS.7179/BKSDAKALSEL-1.5/2016 Keberadaan 2 Tower dan Jaringan SUTT dan 150 kV di TWA Pulau Kembang Provinsi Nomor PKS.53/BKSDA-1.4/2015 dan Pemanfaatan Jalan dan Dermaga di dalam Nomor 390/180/C/XI/2015-01 tanggal 17 Kawasan CA Teluk Adang dengan luas Kerjasama Pemanfaatan Alur Sungai NoPKS.03/T.10/KSA/6/2016 dan Sembilang sepanjang ±24,8 Km lebar ±40 No.134/RHM/ERD/VI/2016 meter kedalaman 5-9 meter di TN Tgl. 28 Juni 2016 Kerjasama Pemanfaatan Alur Sungai NoPKS.02/T.10/KSA/6/2016 dan Sembilang sepanjang ±24,8 Km lebar ±40 No.057/TPJ/ERD/VI/2016 meter kedalaman 5-9 meter di TN Tgl. 28 Juni 2016 Kerjasama Pemanfaatan Jalan Eks HPH No.003.1/533/DK-V/2016 dan PT. Alas Kesuma sepanjang ± 8,5 Km di No.003/KA/II/2016 Tgl 26 Feb 2016 Tahura Bukit Soeharto No.003.1/4690/DK.V/2015 dan Pemanfaatan Jalan Eks HPH di Tahura No.002/Dis.Hut Prov.KaltimBukit Soeharto sepanjang ±6,4 km CV.FU/XII/2015 Tgl 4 Des 2015 No.003.1/4689/DK.V/2015 dan No.001/Pjj-KS.Tahura Pemanfaatan Jalan Eks HPH di Tahura Bkt.Soeharto/Dis.Hut Prov.KaltimBukit Soeharto sepanjang ±6,4 km CV.EBK/X/2015 Tgl 4 Des 2015 No.PKS.29/BKSDA-16.1/2016 dan No. Keberadaan Base Transceiver Station PKS.007/LG.05/FB-032/V/2016 tanggal (BTS) PT. Telkomsel di TWA Ruteng di Pembangunan Jalan Paralel/Sejajar Perbatasan Indonesia - Malaysia di No.PKS.8/KSDAE/PIKA.0/10/2016 dan Provinsi Kalimantan Barat di TWA No.03/PKS/Db/2016 tgl. 28 Oktober 2016 Asuansang dan Gn Melintang, serta TN Betung Kerihun Kerjasama dg Bupati Lampung Barat tentang Addendum PKS Optimalisasi No. PKS.37/BBTNBBS-1/2015 dan No. Pengamanan Kawasan Sekitar Jalan 522/329/II.13/2015 tanggal 4 Mei 2015 Sukabumi-Suoh yang Melintasi TN Bukit Barisan Selatan Kabupaten Lampung Barat No.025/IV-10/BTU/2015; No.025/HKM.00.01/UIP III/2015 tgl 23 Des 2015

Kerjasama GM UIP III ttg Addendum PKS Pembangunan Jaringan Listrik SUTT 150 kV Jalur Bangko-Merangin-Sungai Penuh di Zona Rehabilitasi Kawasan TNKS

Pembangunan SKKL SMPC Paket 1 No.'PKS.9/KSDAE/SET/Kum.3/12/2016 Phase 2 di Pulau Wangiwangi TN tgl 7 Des 2016 Wakatobi

BKSDA NTB

Kerjasama Rambu Suar Tanjung Awang dan Tanjung Pandanan


82

LAPORAN KINERJA [ LKj ] Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016

Recommend Documents