KATA PENGANTAR [LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015] Maret 2016

Maret 2016

[LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015]

KATA PENGANTAR Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun. Penyusunan LAKIP bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab sebagai wujud akuntabilitas Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015, Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2015. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015 diharapkan dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta,

Maret 2016

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat ttd Sugihardjo

ii

Maret 2016


IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015 merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2015 yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab. Laporan ini mencakup pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019 dengan total jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah direview pada tahun 2015 sebanyak 27 Indikator dari 7 Sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Jenderal Perhubungan Darat telah melaksanakan dengan baik, Kinerja Utama yang lebih besar atau sama dengan 50% (50%) 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama yang lebih besar 100% (100%) sebesar 96,30%.

di atas, Direktorat 1 (satu) Indikator sebesar 3,70% dan atau sama dengan

Hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran yaitu sebesar 133,74%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan melebihi target (lebih dari 100%). Hal ini menandakan capaian sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 -2019.

ii


Maret 2016

DAFTAR ISI Kata Pengantar …………………………………………………………………………………………………………………

i

Ikhtisar Eksekutif ………………………………………………………………………………………………………………

ii

Daftar Isi …………………………………………………………………………………………………………………………..

iii

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang …………………………………………………………………………………………………

I-1 I-1

1.2

Tugas Pokok dan Fungsi …………………………………………………………………………………..

I-1

1.3

Struktur Organisasi ………………………………………………………………………………………….

I-5

1.4

Sumber Daya Manusia……………………………………………………………………………………..

I-6

1.5 1.6 1.7

Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi ……………………………………………….. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ………………………. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ……………………………………..

I-6 I-14 I-20

1.8

Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat …………………………..

I-20

1.9

Program ………………………………………………………………………………………………………….

I-21

1.10

Strategi dan Permasalahan yang dihadapi ……………………………………………………….

I-21

1.11

Kebijakan Umum …………………………………………………………………………………………….

I-22

1.12

Sistematika Laporan ………………………………………………………………………………………..

I-23

PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis 2015 - 2019 ……………………………………………………………………….

II-1 II-1

2.2

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 …………………………………………………..

II-3

2.3

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015 ….

II-4

AKUNTABILITAS KINERJA DITJEN PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015 3.1 Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015………….. 3.2

BAB IV

Analisis Dan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..……. PENUTUP ………………………………………………………………………………………………………………

III-1 III-1 III-6 IV-1

LAMPIRAN Lampiran I : FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN 2014 ESELON I Lampiran II : PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2014 ESELON I Lampiran III : FORMULIR PENGUKURAN KINERJA ESELON I

iii

Januari 2016


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Untuk menunjang penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan akuntabilitas publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya. Hal ini merupakan salah satu kriteria untuk instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi kepada masyarakat dan rakyat. Selain itu, akuntabilitas publik juga diperlukan sebagai tolak ukur fluktuasi dan perbandingan kinerja suatu instansi disetiap tahunnya. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai bagian dari instansi pemerintah wajib menyusun dan melaporkan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2014. 1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan darat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi: 1. perumusan kebijakan di bidang perhubungan darat; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan; 3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perhubungan darat. 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan darat; 5. pelaksanaan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai susunan organisasi terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Direktorat Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan dan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terdiri dari: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; 2. Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 3. Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan; I-1

Januari 2016


4. Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan; 5. Direktorat Keselamatan Transportasi Darat. 1.2.1 Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis serta administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi: 1. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program, pemaduan sistem dan jaringan transportasi darat, penyusunan laporan dan evaluasi serta sistem informasi di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan dan keselamatan transportasi darat; 2. pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal perhubungan darat; 3. pengelolaan urusan keuangan dan barang inventaris milik/kekayaan negara di lingkungan direktoral jenderal perhubungan darat; 4. pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan transportasi darat, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta pelayanan informasi publik dan kerja sama luar negeri; dan 5. penelaahan, evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terdiri dari: 1. Bagian Perencanaan; 2. Bagian Keuangan; 3. Bagian Hukum Dan Kerjasama; dan 4. Bagian Kepegawaian Dan Umum. 1.2.2 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dit. LLAJ) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan; 2. Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan; 3. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan I-2


Januari 2016

4. 5.

6. 7. 8.

transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan; Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi lingkup kewenangan direktorat jenderal perhubungan darat; Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis penyidik pegawai negeri sipil (ppns) bidang lalu lintas dan angkutan jalan, penguji kendaraan bermotor serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; Penyiapan pelaksanaan harmonisasi dan standarisasi regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari: 1. sub direktorat jaringan transportasi jalan; 2. sub direktorat sarana angkutan jalan; 3. sub direktorat lalu lintas jalan; 4. sub direktorat angkutan jalan; 5. sub direktorat pengendalian operasional; 6. sub bagian tata usaha. 1.2.3 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Dit. LLASDP) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai fungsi: 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; 2. Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; 3. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; 4. Penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang menjadi lingkup kewenangan direktorat jenderal perhubungan darat; 5. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis penyidik pegawai negeri sipil (ppns) bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, inspektur sungai dan danau, pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau, serta I-3

Januari 2016

[LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015] penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; 6. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan 7. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga direktorat. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari: 1. sub direktorat jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan; 2. sub direktorat sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan; 3. sub direktorat pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; 4. sub direktorat lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan; 5. sub direktorat angkutan sungai, danau dan penyeberangan; 6. sub bagian tata usaha.

1.2.4 Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan (Dit. BSTP) Direktorat Bina Sistem Transpotasi Perkotaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, penyelenggaraan teknis, bimbingan teknis dan bantuan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan; 2. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan; 3. penyiapan perumusan dan penyelenggaraan teknis di bidang penyusunan rencana transportasi perkotaan, penyelenggaraan angkutan perkotaan, dan penyelenggaraan pemaduan moda transportasi yang wilayah pelayanannya melebihi 1 (satu) provinsi serta penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional perkotaan; 4. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan; 5. penyiapan perumusan dan pemberian bantuan teknis di bidang penyelenggaraan jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan; 6. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi perkotaan yang menjadi lingkup kewenangan direktorat jenderal perhubungan darat; 7. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi I-4


Januari 2016

perkotaan; dan 8. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga direktorat. Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan, terdiri dari: 1. sub direktorat jaringan transportasi perkotaan; 2. sub direktorat lalu lintas perkotaan; 3. sub direktorat angkutan perkotaan; 4. sub direktorat pemaduan moda transportasi perkotaan; 5. sub direktorat dampak transportasi perkotaan; 6. sub bagian tata usaha. 1.2.5 Direktorat Keselamatan Transportasi Darat (Dit. KTD) Direktorat Keselamatan Transportasi Darat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan transportasi darat. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Keselamatan Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang manajemen keselamatan, promosi dan kemitraan, pembinaan keselamatan angkutan umum, serta audit dan inspeksi keselamatan transportasi darat; 2. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang manajemen keselamatan, promosi dan kemitraan, pembinaan keselamatan angkutan umum, serta audit dan inspeksi keselamatan transportasi darat; 3. penyiapan penyusunan kualifikasi dan pembinaan teknis sumber daya manusia di bidang keselamatan transportasi darat; 4. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan transportasi darat; 5. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga direktorat. Direktorat Keselamatan Transportasi Darat, terdiri dari: 1. sub direktorat manajemen keselamatan; 2. sub direktorat promosi dan kemitraan keselamatan; 3. sub direktorat bina keselamatan angkutan umum; 4. sub direktorat audit dan inspeksi keselamatan; dan 5. sub bagian tata usaha. 1.3 Struktur Organisasi Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan Peta Jabatan Organisasi di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dilihat pada Gambar 1.2, Gambar 1.3, Gambar 1.4, Gambar 1.5 dan Gambar 1.6.

I-5

Januari 2016


1.4 Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menaungi sebanyak 899 Pegawai dengan rincian sebagai berikut: 1) Sekretariat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 142 Pegawai. 2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebanyak 123 Pegawai. 3) Direktorat Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebanyak 70 Pegawai. 4) Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan sebanyak 70 Pegawai. 5) Direktorat Keselamatan Transportasi Darat sebanyak 58 pegawai. 1.5 Isu Strategis Dan Permasalahan Yang Dihadapi 1. Kewenangan Tupoksi a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 1) terkait prasarana merupakan kewenangan kementerian perhubungan; 2) terkait jalan merupakan kewenangan kementerian pekerjaan umum (sekarang bernama kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat); b. Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang. c. Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Modal share angkutan umum perkotaan di Kota Dalam perhitungan realisasi IKU Modal share angkutan umum perkotaan di Kota mengalami hambatan dalam mendapatkan data prosentase modal share IKU dimaksud, dikarenakan data yang dimiliki saat ini hanya merupakan load factor dari angkutan umum perkotaan. 2. Sumber Daya Manusia a. Kebutuhan Pegawai OPP dan Balai LLAJSDP Pembentukan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan dan Balai Lalu Lintas dan Angkutan Sungai danau dan Penyeberangan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 85 & 86 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan dan Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi. Namun, dengan adanya kebijakan moratorium penerimaan pegawai pada tahun 2011, 2012 dan lima tahun kedepan, menyebabkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kekurangan pegawai. b. Pegawai Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sementara Dalam melaksanakan pembangunan melalui dana APBN Sub Sektor Perhubungan Darat Satker Sementara di Daerah masih menggunakan pegawai Pemerintah Provinsi. I-6

Januari 2016


3. Anggaran Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

I-7

Januari 2016

[LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015]

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

I-8

Januari 2016



Gambar 1.2

Peta Jabatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

I-9

Januari 2016



Gambar 1.3

Peta Jabatan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

I - 10


Januari 2016


Gambar 1.4

Peta Jabatan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

I - 11

Januari 2016



Gambar 1.5

Peta Jabatan Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan

I - 12

Januari 2016



Gambar 1.6

Peta Jabatan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat

I - 13

Januari 2016



1.6 Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1.6.1 Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 59 Tahun 2002 Tentang Organisasi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, BPLJSKB memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan pengujian dan penyiapan bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri dan kendaraan khusus. Fungsi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor antara lain: 1. pelaksanaan uji prestasi, bagian kendaraan bermotor, peralatan keselamatan, dan uji lapangan serta pemeriksaan konstruksi; 2. penyiapan bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor; 3. pelaksanaan pemeriksaan dokumen teknis dan administrasi kendaraan bermotor yang akan diuji; 4. pelaksanaan pemeliharaan, pengadaan dan penilaian kinerja fasilitas dan peralatan pengujian serta sarana penunjang teknis lainnya; 5. pengembangan teknologi pengujian tipe kendaraan bermotor dan penyelenggaraan sistem informasi pengujian tipe kendaraan bermotor; 6. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Susunan Organisasi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, terdiri dari: 1. sub bagian tata usaha; 2. seksi pengujian; 3. seksi sertifikasi; 4. seksi sarana pengujian; 5. seksi teknologi pengujian; dan 6. kelompok jabatan fungsional.

1.6.2 Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (BLLAJSDP) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 86 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan, BLLAJSDP merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Fungsi Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan, yaitu: 1. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan I - 14


Januari 2016

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015] 2. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, manajemen kebutuhan lalu lintas, dan perbaikan lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas di jalan nasional; 3. pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor; 4. pelaksanaan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan jalan antar kota antar provinsi (akap), angkutan pariwisata, angkutan alat berat, angkutan barang beracun dan berbahaya (b3), serta angkutan sungai, danau dan penyeberangan antar provinsi; 5. pelaksanaan pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional, serta sungai dan danau; 6. pelaksanaan pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional, serta sungai dan danau; 7. pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor, pengujian berkala, terminal penumpang tipe a, industri karoseri, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan; 8. pelaksanaan penyidikan pelanggaran perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; dan 9. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat. Susunan Organisasi Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari: 1. 2. 3. 4.

sub bagian tata usaha; seksi jaringan pelayanan dan prasarana; seksi angkutan dan teknis saran;. dan kelompok jabatan fungsional.

1.6.3 Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 85 Tahun 2011 Tentang Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan, Kantor OPP mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhan pada pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang diusahakan secara komersial. Fungsi Otoritas Pelabuhan Penyeberangan, antara lain: 1. penyusunan rencana kerja, program dan desain, analisa dan evaluasi penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, fasilitas pelabuhan peyeberangan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran, reklamasi dan jaringan jalan di daerah lingkungan kerja (dlkr) serta sarana bantu navigasi pelayaran penyeberangan; 2. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan, fasilitas pelabuhan penyeberangan, penahan gelombang, pegerukan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran, reklamasi dan jaringan jalan di daerah lingkungan kerja (dlkr), sarana bantu navigasi pelayaran penyeberangan serta penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan penyeberangan; I - 15

Januari 2016


DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015] 3. penyusunan rencana induk, daerah lingkungan kerja (dlkr) dan daerah lingkungan kepentingan (dlkp) pelabuhan penyeberangan; 4. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan penyeberangan; 5. pelaksanaan pengusulan dan pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan penyeberangan; 6. pelaksanaan koordinasi dalam penjaminan ketertiban, keamanan dan kelancaran arus kendaraan dan penumpang di pelabuhan penyeberangan serta keselamatan penyeberangan; 7. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan di daerah lingkungan kerja (dlkr) dan di daerah lingkungan kepentingan (dlkp) pelabuhan penyeberangan; 8. pelaksanaan, penjaminan, dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup di pelabuhan penyeberangan; 9. pelaksanaan penjadwalan keberangkatan dan kedatangan kapal penyeberangan; 10. pelaksanaan pengawasan bongkar muat kendaraan dan naik turun penumpang serta jadwal docking kapal penyeberangan; dan 11. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat.

Susunan Organisasi Otoritas Pelabuhan Penyeberangan, terdiri dari: 1. 2. 3. 4.

sub bagian tata usaha; seksi perencanaan dan pembangunan; seksi operasi; dan kelompok jabatan fungsional.

1.6.4 Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dilihat pada Gambar 1.7, Gambar 1.8, dan Gambar 1.9.

I - 16

Januari 2016



Gambar 1.7

Peta Jabatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

I - 17


Januari 2016


Gambar 1.8

Peta Jabatan Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

I - 18

Januari 2016



Gambar 1.9

Peta Jabatan Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan

I - 19

Januari 2016



1.7 Visi Dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1.7.1 Visi Menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan Transportasi Darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan, yang selamat, aman, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya saing tinggi, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan dapat dipertanggungjawabkan 1.7.2 Misi 1. Menciptakan sistem pelayanan transportasi darat yang selamat, aman dan mampu menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia; 2. Menciptakan dan mengorganisasi transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta perkotaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan; 3. Mendorong berkembangnya industri transportasi darat yang transparan dan akuntabel; 4. Membangun prasarana dan sarana transportasi darat. 1.8 Tujuan Dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Berdasarkan visi, misi tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan (goals) yang merupakan hasil akhir (results) yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi, misinya melalui serangkaian program dan tindakan, selain itu tujuan juga merupakan arah (direction) yang akan menunjukkan ke mana tujuan (destination) yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Berdasarkan visi dan misi tersebut maka tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut: 1.8.1

Tujuan 1. Peningkatan keselamatan keamanan pelayanan transportasi darat; 2. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia; 3. Peningkatan kualitas operator/penyedia jasa di transportasi darat yang memiliki kualitas prima di dalam manajemen produksi; 4. Peningkatan daya saing pelayanan transportasi darat sehingga mampu berkompetisi dengan moda lainnya dan memberikan nilai tambah; 5. Pertumbuhan pembangunan transportasi darat yang merata dan berkelanjutan; 6. Peningkatan perkembangan industri transportasi darat yang transparan dan akuntabel; 7. Penciptaan pembangunan transportasi darat yang terintegrasi dengan moda lainnya.

1.8.2 Sasaran Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang telah direview adalah sebagai berikut: 1. menurunnya dampak sub sektor transportasi darat terhadap lingkungan I - 20


Januari 2016

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015] melalui pengurangan konsumsi energi tak tergantikan dan emisi gas buang; 2. peningkatan manfaat sub sektor transportasi darat terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan/ pembangunan sarana dan prasarana; 3. meningkatnya keselamatanan transportasi darat; 4. meningkatnya pelayanan transportasi darat sesuai SPM; 5. peningkatan penggunaan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan di bidang transportasi darat; 6. meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat; 7. meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat; 8. meningkatnya pemenuhan standar teknis dan standar operasional sarana dan prasarana transportasi darat; 9. meningkatnya optimalisasi pengelolaan akuntabilitas kinerja, anggaran dan BMN direktorat jenderal perhubungan darat; 10. peningkatan kualitas sumber daya manusia. 11. melanjutkan restrukturisasi kelembagaan di sub sektor transportasi darat; 12. melanjutkan reformasi regulasi.

1.9 Program Kegiatan-kegiatan pada Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan KM. 7 tahun 2010 yaitu: 1. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya direktorat Jenderal Perhubungan Darat; 2. pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan; 3. pembangunan sarana dan prasarana transportasi sdp dan pengelolaan prasarana / fasilitas lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; 4. pembinaan dan pengembangan sistem transportasi perkotaan; 5. manajemen dan peningkatan keselamatan transportasi darat. 1.10 Strategi Dan Permasalahan Yang Dihadapi Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan seperti tersebut di atas, ditempuh melalui 2 (dua) strategi pokok pembangunan perhubungan darat, yaitu: 1. Strategi Pemulihan dan Penataan Penyelenggaraan Perhubungan Darat Strategi ini diarahkan untuk melakukan pemulihan dan penataan penyelenggaraan perhubungan kembali ke posisi normal setelah terjadi krisis ekonomi pada tahun 2008 lalu dan krisis ekonomi global yang belum lama ini terjadi, dan dilanjutkan dengan penataan Sistem Transportasi Nasional sejalan dengan perubahan lingkungan strategis baik pada skala lokal, regional maupun global. Pemulihan dan penataan penyelenggaraan perhubungan darat sebagai bagian integral dari pembangunan perhubungan secara global dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan darat dibarengi dengan I - 21


Januari 2016

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015] pelaksanaan reformasi dan restrukturisasi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan (regulatory reform), peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Perhubungan, dengan pemihakan kepada peran serta swasta dalam pengoperasian dan pembangunan infrastruktur perhubungan, serta mereposisi peran pemerintah dari operator dan pemilik (owner) menjadi regulator dan fasilitator. 2.

Strategi Pembangunan Perhubungan Darat Strategi Pembangunan perhubungan darat diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam rangka penyediaan aksesibilitas jasa perhubungan darat kepada masyarakat baik di seluruh pelosok tanah air. Pembangunan perhubungan darat dilaksanakan dengan berpedoman kepada 7 (tujuh) pilar sebagai berikut: a. pembangunan perhubungan darat dilakukan berdasarkan penerapan prinsip ekonomi dalam rangka memaksimumkan manfaat dan meminimumkan biaya dengan penggunaan asumsi yang rasional dan variabel-variabel ekonomi yang signifikan, sehingga dapat menghasilkan pengembalian biaya (cost recovery), baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang; b. pembangunan perhubungan darat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial dan budaya masyarakat, sehingga hasil pembangunan perhubungan darat memiliki daya guna yang tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat; c. pembangunan perhubungan darat difokuskan kepada segmen-segmen tertentu dalam rangka menunjang kegiatan sektor-sektor lain yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan daerah; d. pembangunan perhubungan darat dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keadilan, kepastian hukum dan kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan (sustainable development); e. pembangunan perhubungan darat dilakukan dengan orientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah dalam rangka meminimalisasi kegagalan pasar (market failure); f. pembangunan perhubungan darat dilakukan sesuai dengan arah pengembangan sosial dan ekonomi yang diadopsi dalam perencanaan makro nasional, perencanaan sektoral, perencanaan daerah dan penganggaran secara realistik dan rasional; g. pembangunan perhubungan darat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat (sektor swasta) untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan melakukan pengawasan baik pada skala kecil, menengah, maupun skala besar.

1.11 Kebijakan Umum Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kebijakan umum pembangunan transportasi Darat adalah: I - 22


Januari 2016

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015] 1. 2. 3. 4.

meningkatkan meningkatkan meningkatkan meningkatkan

keselamatan transportasi darat. pelayanan transportasi darat. aksesibilitas transportasi darat. kapasitas transportasi darat.

1.12 Sistematika Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 1.3 Struktur Organisasi 1.4 Sumber Daya Manusia 1.5 Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi 1.6 Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1.7 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1.8 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1.9 Program 1.10 Strategi dan Permasalahan yang dihadapi 1.11 Kebijakan Umum 1.12 Sistematika Laporan BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis 2015 - 2019 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DITJEN PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015 3.1 Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015 3.2 Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP LAMPIRAN Lampiran I :FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015 ESELON I Lampiran II :PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2015 ESELON I Lampiran III :FORMULIR PENGUKURAN KINERJA ESELON I

I - 23

Januari 2016


BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis 2015-2019 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2015-2019 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2015-2019 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan perhubungan. Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sesuai Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015 Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan 1. Menguatnya 1. Jumlah trayek keperintisan angkutan Trayek konektivitas nasional jalan melalui peningkatan 2. Jumlah lintas angkutan penyeberangan Lintas aksesibilitas, kapasitas perintis dan keterpaduan 3. Jumlah lintas angkutan penyeberangan Lintas jaringan transportasi komersil darat 4. Terhubungnya sabuk lintas % penyeberangan 5. Jumlah Pembangunan / Peningkatan Terminal Terminal Penumpang Tipe A 6. Jumlah Pembangunan/ Pengembangan Dermaga Dermaga Sungai dan Danau 7. Jumlah Pembangunan/ Pengembangan Dermaga Dermaga Penyeberangan untuk menghubungkan seluruh lintas penyeberangan sabuk utara, tengah dan selatan serta poros-poros penghubungnya 8. Peningkatan kapasitas sarana : a. Jumlah BRT Bus b. Jumlah Kapal Penyeberangan Kapal c. Jumlah Bus Pemadu Moda Bus 9. Jumlah Pengembangan Bus Perintis Bus 2. Meningkatnya 10. Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Dokumen keselamatan sektor Transportasi Darat transportasi darat 11. Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat a. Jumlah Marka Jalan m2 b. Jumlah Rambu Lalu Lintas Unit c. Jumlah APILL Unit d. Jumlah Penerangan Jalan Umum Unit e. Jumlah Alat Pengawasan dan Unit Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB) II - 1


Januari 2016 Sasaran

3. Meningkatnya jumlah sarana transportasi darat yang memenuhi kriteria kinerja (SPM) yang ditetapkan

12. 13. 14. 15. 16. 17.

4. Meningkatnya kualitas dan kinerja SDM di bidang perhubungan darat 5. Meningkatnya peran angkutan umum perkotaan

18.

6. Meningkatnya aplikasi skema manajemen transportasi perkotaan

22.

19. 20. 21.

23.

7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

Indikator Kinerja Utama f. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail) g. Jumlah SBNP h. Jumlah Rambu Sungai Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat Penyederhanaan perijinan di lingkungan Transportasi Darat Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan Prosentase sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM Prosentase pemenuhan standar operasional pelabuhan penyeberangan lintas utama Prosentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM Jumlah pemberian sertifikat dan kualifikasi teknis petugas operasional Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan Modal share angkutan umum perkotaan di Kota Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi darat yang dapat diturunkan

24. Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan a. Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan sensor b. SBNP 25. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 26. Tingkat penyerapan anggaran Ditjen Perhubungan Darat 27. Nilai aset Ditjen Perhubungan Darat yang berhasil diinventarisasi

Satuan m' Unit Unit Dokumen % trip % % % Sertifikat Orang Kota % Lokasi

Juta Ton CO2e unit Unit Unit Nilai % Rp

II - 2


Januari 2016

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahun 2015 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015 terdiri dari Indikator Kinerja Utama guna mencapai Sasaran dengan target yang akan dicapai. RKT Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 2.2

1.

Sasaran Menguatnya konektivitas nasional melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan jaringan transportasi darat

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

2.

3.

Meningkatnya keselamatan sektor transportasi darat

Meningkatnya jumlah sarana transportasi darat yang memenuhi kriteria kinerja (SPM) yang ditetapkan

9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17.

Indikator Kinerja Utama Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil Terhubungnya sabuk lintas penyeberangan Jumlah Pembangunan / Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A Jumlah Pembangunan/ Pengembangan Dermaga Sungai dan Danau Jumlah Pembangunan/ Pengembangan Dermaga Penyeberangan untuk menghubungkan seluruh lintas penyeberangan sabuk utara, tengah dan selatan serta poros-poros penghubungnya Peningkatan kapasitas sarana : a. Jumlah BRT b. Jumlah Kapal Penyeberangan c. Jumlah Bus Pemadu Moda Jumlah Pengembangan Bus Perintis Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat a. Jumlah Marka Jalan b. Jumlah Rambu Lalu Lintas c. Jumlah APILL d. Jumlah Penerangan Jalan Umum e. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB) f. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail) g. Jumlah SBNP h. Jumlah Rambu Sungai Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transporatasi darat Penyederhanaan perijinan di lingkungan Transportasi Darat Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan Prosentase sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM Prosentase pemenuhan standar operasional pelabuhan penyeberangan lintas utama Prosentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM

Satuan Trayek Lintas

Target 2015 217 210

Lintas

48

%

88

Terminal

1

Dermaga

14

Dermaga

13

Bus Kapal Bus Bus Dokumen

1.050 8 15 75 2

m2 Unit Unit Unit Unit

435000 900 145 3.000 2

m'

20.500

Unit Unit Dokumen

25 1.143 5

%

50

trip

517.000

%

75

%

100

%

100

II - 3


Januari 2016

4.

5.

6.

Sasaran Meningkatnya kualitas dan kinerja SDM di bidang perhubungan darat Meningkatnya peran angkutan umum perkotaan Meningkatnya aplikasi skema manajemen transportasi perkotaan

18. 19. 20. 21. 22.

23. 24.

7.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

25. 26. 27.

Indikator Kinerja Utama Jumlah pemberian sertifikat dan kualifikasi teknis petugas operasional Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan Modal share angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/Metropolitan/Besar Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi darat yang dapat diturunkan Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan a. Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan sensor b. SBNP Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tingkat penyerapan anggaran Ditjen Perhubungan Darat Nilai aset Ditjen Perhubungan Darat yang berhasil diinventarisasi

Satuan Sertifikat

Target 2015 220

Orang

542

Kota

21

%

4

Lokasi

25

Juta Ton CO2e

0,39

unit

25

Unit

0

Unit Nilai

25 88

%

85

Rp

15.000.000.000.000

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015 Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2015 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 6.077.124.600.000,- adalah sebagai berikut:

II - 4


Januari 2016 Tabel 2.3

1.

Sasaran Menguatnya konektivitas nasional melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan jaringan transportasi darat

Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

2.

3.

Meningkatnya keselamatan sektor transportasi darat

Meningkatnya jumlah sarana transportasi darat yang memenuhi kriteria kinerja (SPM) yang ditetapkan

9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17.

4.

5.

6.

Meningkatnya kualitas dan kinerja SDM di bidang perhubungan darat Meningkatnya peran angkutan umum perkotaan Meningkatnya aplikasi skema manajemen transportasi perkotaan

18. 19. 20. 21. 22.

23. 24.

Indikator Kinerja Utama Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil Terhubungnya sabuk lintas penyeberangan Jumlah Pembangunan / Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A Jumlah Pembangunan/ Pengembangan Dermaga Sungai dan Danau Jumlah Pembangunan/ Pengembangan Dermaga Penyeberangan untuk menghubungkan seluruh lintas penyeberangan sabuk utara, tengah dan selatan serta poros-poros penghubungnya Peningkatan kapasitas sarana : a. Jumlah BRT b. Jumlah Kapal Penyeberangan c. Jumlah Bus Pemadu Moda Jumlah Pengembangan Bus Perintis Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat a. Jumlah Marka Jalan b. Jumlah Rambu Lalu Lintas c. Jumlah APILL d. Jumlah Penerangan Jalan Umum e. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB) f. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail) g. Jumlah SBNP h. Jumlah Rambu Sungai Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transporatasi darat Penyederhanaan perijinan di lingkungan Transportasi Darat Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan Prosentase sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM Prosentase pemenuhan standar operasional pelabuhan penyeberangan lintas utama Prosentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM Jumlah pemberian sertifikat dan kualifikasi teknis petugas operasional Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan Modal share angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/Metropolitan/Besar Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi darat yang dapat diturunkan Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan

Satuan Trayek Lintas

Target 2015 217 210

Lintas

48

%

88

Terminal

1

Dermaga

14

Dermaga

13

Bus Kapal Bus Bus Dokumen

1.050 8 15 75 2


435000 900 145 3.000 2

m'

20.500

Unit Unit Dokumen

25 1.143 5

%

50

trip

517.000

%

75

%

100

%

100

Sertifikat

220

Orang

542

Kota

21

%

4

Lokasi

25

Juta Ton CO2e

0,39

unit

25

II - 5


Januari 2016 Sasaran

7.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

Indikator Kinerja Utama Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan sensor b. SBNP Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tingkat penyerapan anggaran Ditjen Perhubungan Darat Nilai aset Ditjen Perhubungan Darat yang berhasil diinventarisasi a.

25. 26. 27.

Satuan Unit

Target 2015 0

Unit Nilai

25 88

%

85

Rp

15.000.000.000.000

II - 6


Januari 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DITJEN PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015 Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauhmana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Untuk mengukur kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, capaian kinerja pada setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan rencana tingkat capaian yang telah ditetapkan, sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja akan dimungkinkan dengan adanya beberapa deviasi/celah pada masing-masing indikator kinerja, sehingga diperlukan strategi perbaikan untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih baik dimasa mendatang. 3.1 PENGUKURAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015 Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Metode Pengukuran Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja prosentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama: 1. Prosentase pengukuran IKU (Unit) a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut: % a IKU (Unit) =

Realisasi a IKU (Unit) Rencana atau target a IKU (Unit)

X 100%

b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut: % a IKU (Unit) =

Rencana – (Realisasi – Rencana) a IKU (Unit) Rencana atau target a IKU (Unit)

X 100%

2. Rata-rata nilai capaian IKU terhadap Sasaran (Unit) = Total jumlah realisasi IKU (Unit) dalam a Sasaran Total jumlah rencana IKU (Unit) dalam a Sasaran

X 100%

3. Rata-rata nilai capaian seluruh IKU yang dilaksanakan (Unit) =

Total jumlah realisasi IKU (Unit) keseluruhan Total jumlah rencana IKU (Unit) keseluruhan

X 100%

III-1

Januari 2016


Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015 Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja yang berdasarkan pendekatan pendanaan APBN adalah sebagai berikut:

III-2


Januari 2016 Tabel 3.1 Sasaran 1. Menguatnya konektivitas nasional melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan jaringan transportasi darat

Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015

217

Triwulan I 134

Triwulan II 174

Triwulan III 174

Triwulan IV 174

80,18

Target Keuangan 92.427.479.000

Realisasi Keuangan 49.779.165.670

53,86

Lintas

210

206

206

206

206

98,10

447.143.440.000

430.000.000.000

96%

Lintas

48

48

48

48

48

100

%

100

88

88

88

88

100

Terminal

1

0

0

0

0

0

2.500.000.000

0

0

Dermaga

14

0

0

0

9

64,29

87.400.328.000

41.702.575.000

48

Dermaga

13

0

0

0

10

76,92

194.666.639.000

122.307.959.000

63

Bus Kapal

1.050 8

0 0

0 0

0 0

1.050 7

100 87,5

100.000.000.000

84.307.435.000

93,67

Bus

15

0

0

0

15

100

Bus

75

75

75

75

125

166,67

35.250.000.000

61.717.500.000

175,09

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

a.

Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan

Trayek

b.

Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil Terhubungnya sabuk lintas penyeberangan Jumlah Pembangunan / Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A Jumlah Pembangunan/ Pengembangan Dermaga Sungai dan Danau Jumlah Pembangunan/ Pengembangan Dermaga Penyeberangan untuk menghubungkan seluruh lintas penyeberangan sabuk utara, tengah dan selatan serta poros-poros penghubungnya Peningkatan kapasitas sarana : 1) Jumlah BRT 2) Jumlah Kapal Penyeberangan 3) Jumlah Bus Pemadu Moda Jumlah Pengembangan Bus Perintis

c. d. e. f. g.

h.

i.

Rata-Rata Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (Rata-rata Pencapaian Sasaran 1) 2. Meningkatnya keselamatan sektor transportasi darat

a.

Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat

m

2

2

2

2

2

2

%

%

87,42 100

III-2


Januari 2016

Sasaran

Indikator Kinerja Utama b.

Satuan

Target

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Unit Unit

435.000 900

0 0

24.997 142

194.476 8.940

543.084 18.325

Unit m'

145 3.000

0 0

0 0

149 1.107

290 3.707

124,85 2.036, 11 200 123,57

Unit

2

0

0

1

1

50

Unit

20.500

0

0

19.130

74.092

361,42

m2 Unit

25 1.143

0 0

0 0

0 0

24 1.143

96 100

Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat 1)

Jumlah Marka Jalan

2)

Jumlah Rambu Lalu Lintas

3) 4)

Jumlah APILL Jumlah Penerangan Jalan Umum Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB) Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail) Jumlah SBNP Jumlah Rambu Sungai

5)

6)

7) 8)

Rata-Rata Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (Rata-rata Pencapaian Sasaran 2) 3. Meningkatnya jumlah sarana transportasi darat yang memenuhi kriteria kinerja (SPM) yang ditetapkan

a. b. c. d. e.

f.

Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat Penyederhanaan perijinan di lingkungan Transportasi Darat Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan Prosentase sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM Prosentase pemenuhan standar operasional pelabuhan penyeberangan lintas utama Prosentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM

%

Target Keuangan

Realisasi Keuangan

%

490.318.462.000

381.788.738.804

77,87

354,66

Dokumen

5

5

5

5

5

100

%

50

100

100

100

100

200

trip

517.000

0

0

0

526.938

101,92

%

75

0

0

0

87

116

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

III-3


Januari 2016

Sasaran


Satuan

Target

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rata-Rata Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (Rata-rata Pencapaian Sasaran 3) 4. Meningkatnya kualitas dan kinerja SDM di bidang perhubungan darat

a. b.

Jumlah pemberian sertifikat dan kualifikasi teknis petugas operasional Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat

Meningkatnya peran angkutan umum perkotaan

a.

b.

Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan Modal share angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/Metropolitan/Be sar

220

225

225

226

226

102,27

Orang

542

538

667

718

741

136,71

6. Meningkatnya aplikasi skema manajemen transportasi perkotaan

a.

b. c.

Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi darat yang dapat diturunkan Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan 1) Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan sensor 2) SBNP

21

18

18

18

21

100

%

4

-

-

-

-

-

7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

a.

Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

25

20

20

20

28

112

Juta Ton CO2

0,39

0

0

0

0,41

105,13

Unit

25

0

0

0

24

96

Unit

0

0

0

0

0

100

Unit

25

0

0

0

24

96

Nilai

88

85,76

85,76

85,76

85,76

%

50

Lokasi

Rata-Rata Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (Rata-rata Pencapaian Sasaran 6)

Realisasi Keuangan

119,72

Kota


Target Keuangan

119,65

Sertifikat

Rata-Rata Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (Rata-rata Pencapaian Sasaran 4) 5.

%

101,83 97,45

III-4


Januari 2016

Sasaran dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

b. c.


Satuan

Target

Tingkat penyerapan anggaran Ditjen Perhubungan Darat Nilai aset Ditjen Perhubungan Darat yang berhasil diinventarisasi

%

85

Rp

15.000.000 .000.000

Triwulan I 0,86

Triwulan II 8,86

Triwulan III 34,69

Triwulan IV 92,64

0

0

0

15.354.07 0.710.445

Rata-Rata Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (Rata-rata Pencapaian Sasaran 7) Total Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama Rata-Rata (Rata-rata Capaian seluruh Sasaran)

% 108,99

Target Keuangan

Realisasi Keuangan

%

102,36

102,93 133,74

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran diperoleh persentase tingkat capaian sasaran untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar 133,74%.

III-5


Januari 2016

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015 3.2.1

ANALISIS KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015

Analisis pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2015 dilakukan dengan melihat pencapaian kinerja sebagai berikut: 1. Sasaran I (pertama) adalah Menguatnya konektivitas nasional melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan jaringan transportasi darat. Adapun pencapaian sasaran ini pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Menguatnya Konektivitas Nasional Melalui Peningkatan Aksesibilitas, Kapasitas Dan Keterpaduan Jaringan Transportasi Darat. Sasaran Menguatnya konektivitas nasional melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan jaringan transportasi darat

a. b. c. d. e. f. g.

h.

i.

Indikator Kinerja Utama Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil Terhubungnya sabuk lintas penyeberangan Jumlah Pembangunan / Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A Jumlah Pembangunan/ Pengembangan Dermaga Sungai dan Danau Jumlah Pembangunan/ Pengembangan Dermaga Penyeberangan untuk menghubungkan seluruh lintas penyeberangan sabuk utara, tengah dan selatan serta poros-poros penghubungnya Peningkatan kapasitas sarana : 1) Jumlah BRT 2) Jumlah Kapal Penyeberangan 3) Jumlah Bus Pemadu Moda Jumlah Pengembangan Bus Perintis

Satuan Trayek

Renstra 217

T

217

R

178

% 82,03

Lintas

210

210

206

98,10

Lintas

48

48

48

100

%

88

Terminal

1

1

0

0

Dermaga

14

14

9

64,29

Dermaga

13

13

10

76,92

1.050 8

1.050 8

1.050 7

100 87,50

15 75

15 75

15 125

100 166,67

Bus Kapal Bus Bus

Catatan: T= Target, R= Realisasi

Sasaran ini dicapai melalui Menguatnya Konektivitas Nasional Melalui Peningkatan Aksesibilitas, Kapasitas Dan Keterpaduan Jaringan Transportasi Darat yang didukung oleh Indikator Kinerja Utama sebagai berikut: a. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan; Jumlah Trayek keperintisan Angkutan Jalan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat no SK. 6119/AJ.204/DRJD/2014 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2015 terdapat 217 trayek yang dilayani (SK. sebagaimana terlampir) dengan rincian trayek sebagai berikut: III-6


Januari 2016

No

Propinsi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Kep. Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Bangka Belitung Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur NTB NTT Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimatan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat JUMLAH





Target (lintas) Renstra 6 4 3 1 8 2 6 8 6 3 2 2 2 7 31 4 6 6 7 3 9 5 9 7 6 2 10 5 30 17 217

PK 6 4 3 1 8 2 6 8 6 3 2 2 2 7 31 4 6 6 7 3 9 5 9 7 6 2 10 5 30 17 217

Realisasi (lintas) 6 4 3 1 6 2 6 8 6 3 2 2 2 7 31 4 6 6 7 3 9 0 7 7 6 2 10 5 0 17 178

Realisasi Keuangan (Rp.) T R

92.427.479.000,-

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Trayek Keperintisan Angkutan Jalan yaitu 217 trayek, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 178 trayek atau mencapai 82,03%. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; Indikator Kinerja Utama Jumlah Trayek Keperintisan Angkutan Jalan, maka untuk: o target kinerja dari tahun 2011 sebesar 157 trayek, tahun 2012 sebesar 169 trayek, tahun 2013 sebesar 188 trayek, tahun 2014 sebesar sebesar 208 trayek dan tahun 2015 sebesar 217 trayek. Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan target rata – rata sebesar 8,46%. Peningkatan target dalam setiap tahunnya disebabkan masih banyaknya trayek yang seharusnya dilayani melalui usulan dari pemerintah daerah yang kemudian disurvei kembali bersama sama pemerintah daerah, DAMRI selaku operator dan Tim dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. o hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 157 trayek (100%), tahun 2012 sebesar 169 trayek (100%), tahun 2013 sebesar 185 trayek (98,4%), tahun 2014 sebesar sebesar 205 trayek (96,7%) dan tahun III-7


Januari 2016

2015 sebesar 178 trayek (82,03%). Yang berarti selama 5 tahun mengalami penurunan kinerja rata – rata sebesar 3,69%.  Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; o Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Trayek Keperintisan Angkutan Jalan tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 217 trayek, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 217 trayek beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 178 trayek atau mencapai 82,03%. o Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan Pagu Alokasi Anggaran.  Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama o Terjadinya penurunan hasil capaian kinerja pada IKU ini (realisasi lebih rendah dari target yang telah ditentukan) dikarenakan terdapat masalah hukum di 2 provinsi (Sulawesi Tengah 5 trayek dan Papua 30 trayek) sehingga belum dilelangkan dikarenakan panitia lelang tersangkut masalah hukum. o Sementara pada 2 provinsi lainnya (provinsi Jambi 2 trayek dan Sulawesi Tenggara 2 trayek) tidak dapat dilaksanakan diakibatkan gagal lelang. Untuk Jambi, pada trayek: - Bangko - Pamenang - Jelatan - TTKDA tidak dilelangkan dikarenakan trayek tersebut diusulkan menjadi trayek komersil dengan perpanjangan trayek sampai ke Bandara Sultan Thaha – Jambi (Pemadu Moda); - Bangko - Air Jernih tidak dilelangkan dikarenakan terdapat angkutan lokal oleh masyarakat Pribumi dan alasan keamanan. Untuk Sulawesi Tenggara, 2 trayek tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terdapat: - 1 trayek yang tidak dilelangkan dikarenakan terdapat jalan yang putus, - 1 trayek dikarenakan anggarannya kurang. o Solusi untuk pelaksanaan keperintisan di tahun berikutnya agar dapat berjalan sepenuhnya yaitu pelaksanaan proyek keperintisan oleh Pemerintah Pusat melalui KPA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat wilayah Papua dan Balai LLAJSDP Palu. Rincian dari 39 Trayek yang tidak dapat dilaksanakan di tahun 2015, yaitu: No. 1. 2. 3.

Propinsi Jambi Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah

Bangko - Air Jernih Teomokole – Dongkala Poso - Napu - Doda Toili - Baturube Poso - Malino

Trayek Bangko - Pamenang - Jelatan - TTKDA Kendari – Bungku Buol - Paleleh - Umu Lawangke - Matano

III-8


Januari 2016 4.

Papua a. Jayapura

b. Nabire c. Biak d. Serui e. Merauke

f. Timika

Jayapura - Nimbokrang Jayapura - Taja Jayapura - Demta Jayapura - Sarmi Nabire - Legare SP IV Nabire - Toppo Biak - Wardo/Kanaan Biak - Korido Serui - Ariepi - Kamanap Serui - Mariarotu Terminal Merauke - Kokab Merauke - Sota Kuprik - Pasar Kurik Timika - Pigapu Timika - Mioko Timika - Ayuka

Jayapura - Skouw/Perbatasan Jayapura - Arso - Waris Jayapura - Bonggo Nabire - Kaladiri Dalam Nabire - Wammi Biak - Korem - Rumbin Biak - Makmakerbo Serui - Wadapi Serui - Randawaya Terminal Merauke - Kumbe Kuprik - Jagebob 2 Terminal Merauke - Erambo, Toray Timika - Muari Timika - Tipuka

b. Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis; Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.7482/AP.204/DRJD/2014 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun 2015 dengan rincian lintas sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Propinsi Aceh NAD / Sumatera Utara Sumatera Barat Kep. Riau Riau - Kep. Riau Bengkulu Bangka Belitung Bangka Belitung - Kalbar Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Timur - Sulteng Kalimantan Selatan - Sulsel NTT NTT - Maluku Sulawesi Selatan - NTT Sulawesi Tengah Gorontalo - Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah - Maluku Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah- Sulawesi Utara Maluku Utara Maluku - Maluku Utara Maluku Maluku - Papua Papua Barat Papua - Papua Barat Papua JUMLAH

Target (lintas) Renstra 3 1 4 3 3 1 1 1 1 7 3 2 1 1 13 3 8 3 5 8 1 21 1 18 1 54 1 24 2 15 210

PK 3 1 4 3 3 1 1 1 1 7 3 2 1 1 13 3 8 3 5 8 1 21 1 18 1 54 1 24 2 15 210



447.143.440.000

430.000.000.000

III-9


Januari 2016 

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Perintis yaitu 210 lintas, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 206 lintas atau mencapai 98,10%.



Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015;





Indikator Kinerja Utama Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Perintis, maka untuk: o target kinerja dari tahun 2011 sebesar 115 lintas, tahun 2012 sebesar 135 lintas, tahun 2013 sebesar 163 lintas, tahun 2014 sebesar sebesar 181 lintas dan tahun 2015 sebesar 210 lintas. Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan target rata-rata sebesar 16,30%. o hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 117 lintas (101,74%), tahun 2012 sebesar 135 lintas (100%), tahun 2013 sebesar 169 lintas (103,68%), tahun 2014 sebesar sebesar 178 lintas (98,34%) dan tahun 2015 sebesar 206 lintas (98,10%). Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan kinerja rata-rata sebesar 15,41%. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; o Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Perintis tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 210 lintas, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 210 lintas beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 206 lintas trayek atau mencapai 98,10%. o Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan Pagu Alokasi Anggaran. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama o Terjadinya penurunan hasil capaian kinerja pada IKU ini (realisasi lebih rendah dari target yang telah ditentukan) dikarenakan Di tahun 2015 realisasi (206 lintas penyeberangan) lebih kecil dari target (210 lintas penyeberangan) atau berkurang sebesar 4 lintas penyeberangan disebabkan karena adanya lintasan yang tidak bisa dilaksanakan akibat dari adanya rekomposisi trayek sehingga belum tersedianya sarana (kapal) yang dapat melayani dan adanya penolakan oleh masyarakat dikarenakan alur masuk pelabuhan terdapat banyak keramba sehingga kapal tidak dapat sandar/berlabuh. 4 (empat) lintasan yang tidak dapat dilaksanakan di tahun 2015 adalah sebagai berikut: No. 1.

Propinsi Maluku Utara

2.

Maluku

Lintas 1. Bastiong – Maitara 2. Bastiong – Jailolo 1. Tual – Haar

Keterangan Rekomposisi trayek

Ditolak masyarakat dikarenakan III-10


Januari 2016

2. Tual – Pulau Ut

o

alur masuk pelabuhan terdapat banyak keramba sehingga kapal tidak dapat sandar/berlabuh

Solusi untuk pelaksanaan keperintisan di tahun berikutnya agar dapat berjalan sepenuhnya yaitu: - agar sebelum penetapan lokasi dan pelaksanaan keperintisan agar dilakukan survei pendahuluan terlebih dahulu; - agar untuk rencana target tahun berikutnya penetapan lintas diusulkan setelah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

c. Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil; Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Lintas KM No. 43 Tahun 1998, KM No. 64 Tahun 1989, KM No. 82 Tahun 1998, KM No. 25 Tahun 1991, KM No. 49 Tahun 1994, KM No. 13 Tahun 1997, dan KM No. 71 Tahun 2004. Adapun rincian lintas penyeberangannya adalah sebagai berikut: Lintas Penyeberangan Dalam Propinsi (1) Balohan (P.Sabang/NAD) – Ulheulheu (NAD); (2) Labuhan Haji (NAD) - Sinabang (P. Semeulue/NAD); (3) Ajibata (Parapat, Sumut) - Tomok (D. Toba, Sumut); (4) Sibolga (Sumut) – Gunung Sitoli (P. Nias, Sumut); (5) Telaga Punggur (P. Batam, Kepri) – Tjg. Uban (P. Bintan, Kepri); (6) Ujung (Surabaya, Jatim) – Kamal (P. Madura, Jatim); (7) Rasau Jaya (Kalbar) – Teluk Batang (Kalbar); (8) Pontianak Kota (Kalbar) – Siantan (Kalbar); (9) Batu Licin (Kalsel) – Tj. Serdang (P. Laut, Kalsel); (10) Penajam (Kaltim) - Kariangau (Balik Papan, Kaltim); (11) Bira (Sulsel) – Pamatata (P. Selayar, Sulsel); (12) Torobulu (Sultra) – Tampo (P. Muna, Sultra); (13) Wara (P. Muna, Sultra) – Bau –Bau (P. Buton, Sultra); (14) Kayangan (P. Lombok, NTB) – Pototano (P. Sumbawa, NTB); (15) Kupang (P.Timor, NTT) – Rote (P. Rote, NTT); (16) Kupang (P.Timor, NTT) – Seba (P. Sabu, NTT); (17) Kupang (P.Timor, NTT) – Larantuka (P. Flores, NTT); (18) Kupang (P.Timor, NTT) – Kalabahi (P. Alor, NTT); (19) Kupang (P. Timor, NTT) - Aimere (P. Flores, NTT); (20) Bastiong (Malut) - Sidangole (Malut); (21) Bastiong (P. Ternate, Malut) - Rum (Tidore, Malut); (22) Pokka (P. Ambon, Maluku) – Galala (P. Ambon, Maluku); (23) Hunimua (P. Ambon, Maluku) – Waipirit (P. Seram, Maluku); (24) Bastiong (Maluku Utara) – Sofifi (Maluku Utara); (25) Galala (Maluku) – Namlea (Maluku) ; (26) Padang (Sumbar) – Tua Pejat (Sumber); (27) Sibolga (Sumut) – Teluk Dalam (Sumut); (28) Singkil (NAD) – Sinabung (NAD). (29) Luwuk (Sulteng) – Salakan (Sulteng); (30) Nusa Penida (Bali) – Padang Bai (Bali); (31) Telaga Punggur (Kepri) – Karimun (Kepri); (32) Sei Air (Riau) – Bengkalis (P. Bengkalis, Riau); (33) Tayan (Kalbar) – Teraju (Kalbar); (34) Tebas Kuala (Kalbar) – Tebas Seberang (Kalbar); (35) Tanjung Harapan (Sumbar) – Tanjung Kalong (Sumbar); III-11


Januari 2016

Lintas (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)









Penyeberangan Antar Propinsi Merak (Jabar) – Bakauheni (Lampung); Kariangau (Balikpapan, Kaltim) - Mamuju (Sulbar); Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Malut); Gorontalo (Gorontalo) - Pagimana (Sulteng); Bira (Sulsel) – Sikeli (Sultra); Bajoe (Sulsel) – Kolaka (Sultra); Padang Bai (P. Bali, Bali) – Lembar (P. Lombok, NTB); Sape (P. Sumbawa, NTB) – Lab. Bajo (P. Flores, NTT); Kariangau (Balikpapan), Kaltim) – Taipa (Sultra); Ketapang (Jatim) – Gilimanuk (Bali); Sape (P. Sumbawa, NTB) – Waikelo (NTT); Tanjung Api - Api (Sumsel) – Muntok (Babel); Siwa (Sulsel) - Lasusua (Sultra);

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Komersil yaitu 48 lintas, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 48 lintas atau mencapai 100%. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; Indikator Kinerja Utama Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Perintis, maka untuk: o target kinerja dari tahun 2011 sebesar 46 lintas, tahun 2012 sebesar 47 lintas, tahun 2013 sebesar 49 lintas, tahun 2014 sebesar sebesar 48 lintas dan tahun 2015 sebesar 48 lintas. Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan target rata – rata sebesar 1,10%. o hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 45 lintas (97,83%), tahun 2012 sebesar 42 lintas (89%), tahun 2013 sebesar 48 lintas (97,96%), tahun 2014 sebesar sebesar 48 lintas (100%) dan tahun 2015 sebesar 48 lintas (100%). Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan kinerja rata – rata sebesar 1,90%. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; o Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Komersil tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 48 lintas, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 48 lintas beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 48 lintas trayek atau mencapai 100%. o Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK dan realisasi, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama Terpenuhinya hasil capaian kinerja pada IKU ini (realisasi sama dengan target yang telah ditentukan) dikarenakan memang belum ada target untuk peningkatan Lintas Penyeberangan Komersil di Tahun 2015, sehingga jumlah III-12


Januari 2016

lintas komersil masih tetap sama seperti pada tahun sebelumnya yaitu 48 lintas. d. Terhubungnya sabuk lintas penyeberangan; Indikator Kinerja Utama Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan merupakan tersambungnya lintas penyeberangan di sabuk lintas penyeberangan baik di sabuk utara, sabuk tengah dan sabuk selatan serta lintas penyeberangan di penghubung antar sabuk. 





Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target Indikator Kinerja Utama Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan adalah sebesar 100%, dari target 5 tahunan sesuai dengan Km 6 tahun 2010 tentang Cetak Biru Penyeberangan. Adapun pada tahun 2015 sudah tercapai 88 % dari target tersebut dimana yang belum terhubung adalah sabuk utara antara kepulauan Riau dan Kalimantan Barat serta beberapa penghubung sabuk. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; o Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 100%, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 100% beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 88% atau mencapai 88%. o Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama Tidak tercapainya target Indikator Kinerja Utama Jumlah Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan pada tahun 2015 yaitu sebesar 88% dikarenakan belum terhubungnya sabuk utara antara kepulauan Riau dan Kalimantan Barat serta beberapa penghubung sabuk.

e. Jumlah Pembangunan / Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A; Indikator Kinerja Utama Pembangunan / Peningkatan Terminal Perumpang Tipe A merupakan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Tahap I pada Kota Padang sebesar Rp. 2.500.000.000.000,



Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Pembangunan / Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A yaitu 1 Terminal, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 0 Terminal atau mencapai 0%, yaitu Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Tahap I pada Kota Padang sebesar Rp. 2.500.000.000.000,Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015;

III-13

Januari 2016


Indikator Kinerja Utama Pembangunan / Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A, maka untuk: o target kinerja dari tahun 2011 sebesar 4 Terminal, tahun 2012 sebesar 6 Terminal, tahun 2013 sebesar 2 Terminal, tahun 2014 sebesar 0 Terminal dan tahun 2015 sebesar 1 Terminal. o hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 4 Terminal (100%), tahun 2012 sebesar 5 Terminal (83,33%), tahun 2013 sebesar 2 Terminal (100%), tahun 2014 sebesar 0 Terminal (100%) dan tahun 2015 sebesar 0 Terminal (0%).  Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; o Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Pembangunan / Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A tahun 2015 dalam Rencana Strategis 20152019 yaitu 1 Terminal, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 1 Terminal beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 1 Terminal atau mencapai 0%. o Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan Pagu Alokasi Anggaran.  Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama o Tidak terlaksananya hasil capaian kinerja pada IKU ini dikarenakan masih diperlukan review terhadap DED Terminal Anak Air, Padang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD. Selain itu, pematangan lahan yang seharusnya dilkukan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD tidak dilaksanakan sehingga pekerjaan pemasangan tiang pancang belum dapat dilaksanakan. o Solusi agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana yaitu agar dalam setiap perencanaan program pembangunan terlebih dahulu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selaku Pemerintah Pusat untuk memeriksa dan memastikan kembali proses yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah apakah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk tahun selanjutnya, sesuai dengan Undang Undang No. 23 Tahun 2014, maka proses dari kegiatan perencanaan sampai dengan operasional merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui APBN. f. Jumlah Pembangunan/ Pengembangan Dermaga Sungai dan Danau; Indikator Kinerja Utama Pembangunan / Pengembangan Dermaga Sungai dan Danau merupakan kegiatan pembangunan Dermaga Sungai dan Danau Tahap I melalui pendanaan APBN dengan rincian sebagai berikut:  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015;

III-14


Januari 2016

Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Pembangunan / Pengembangan Dermaga Sungai dan Danau sebesar 14 Dermaga, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 9 Dermaga atau mencapai 64,29%. 





Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; Indikator Kinerja Utama Jumlah Pembangunan / Pengembangan Dermaga Sungai dan Danau, maka untuk: o target kinerja dari tahun 2011 sebesar 14 dermaga, tahun 2012 sebesar 9 dermaga, tahun 2013 sebesar 10 dermaga, tahun 2014 sebesar 8 dermaga dan tahun 2015 sebesar 14 dermaga. Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan target sebesar 0,61%. Peningkatan target dalam setiap tahunnya disebabkan banyaknya permintaan pengembangan transportasi sungai dan danau di daerah untuk mendukung pengembangan jaringan tranportasi dan tujuan pariwisata. o hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 14 dermaga (100%), tahun 2012 sebesar 10 dermaga (111%), tahun 2013 sebesar 10 dermaga (100%), tahun 2014 sebesar 8 dermaga (100%) dan tahun 2015 sebesar 9 dermaga (64,29%). Yang berarti selama 5 tahun mengalami penurunan kinerja sebesar 0,96%. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; o Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Pembangunan / Pengembangan Dermaga Sungai dan Danau tahun 2015 dalam Rencana Strategis 20152019 yaitu 14 Dermaga, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 14 Dermaga beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 9 Dermaga atau mencapai 64,29%. o Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan Pagu Alokasi Anggaran. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama o Rendahnya hasil capaian kinerja pada IKU ini (realisasi lebih rendah daripada target) dikarenakan masih terdapat 5 pembangunan dermaga sungai yang tidak dapat terlaksana yaitu: - Peningkatan Dermaga Penyeberangan Sungai di Citandui Lts Jabar Jateng di Padaherang tidak bisa dilaksanakan karena rekomendasi dari Kementrian PUPR belum turun; - Pembangunan Dermaga Sungai di Prop. Jatim tidak bisa dilaksanakan karena pencairan tidak bisa dilaksanakan karena anggaran diberi bintang dan data dukung kurang lengkap; - Pembangunan Dermaga Sungai Batu Parigi tidak bisa dilaksanakan karena pencairan tidak bisa dilaksanakan karena anggaran diberi bintang dan data dukung kurang lengkap III-15


Januari 2016

Pembangunan Dermaga Sungai Salulebo tidak bisa dilaksanakan karena pencairan tidak bisa dilaksanakan karena anggaran diberi bintang dan data dukung kurang lengkap - Pembangunan Dermaga Sungai di Kab. Memberamo tidak bisa dilaksanakan karena karena belum memiliki dokumen UKL/UPL Solusi agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana yaitu agar dalam setiap perencanaan program pembangunan terlebih dahulu: - Melakukan koordinasi lebih intensif terhadap Kementerian terkait dalam proses perencanaan pembangunan khususnya pembangunan fisik sehingga program dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah dialokasikan; - Memastikan kesiapan data dukung terhadap usulan program kegiatan agar dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan; - dilakukan inventarisasi terhadap kelengkapan dokumen perencanaan antara lain dokumen UKL/UPL. -

o

NO. A.

KEGIATAN Pembangunan Sungai Thp. I 1. Pemb. Derm. Sungai Kuala Enok Kec. Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir 2. Pemb. Halte Sungai lokasi Kuala Indah 3. Pemb. Halte Sungai lokasi Teluk Nilau Parit I 4. Pemb. Halte Sungai lokasi Sungai Rambe 5. Pembangunan Dermaga Sungai di Karang Baru Kab. Banyuasin 6. Peningk. Dermaga Penyeberangan Sungai di Citandui Lts Jabar Jateng di Padaherang 7. Peningk. Dermaga Penyeb. Sungai Citandui Lintas Jawa Tengah Jawa Barat Kec. Patimuan Kab. Cilacap 8. Pembangunan Dermaga Sungai di Prop. Jatim 9. Pemb. Dermaga Sungai di Kasongan Baru di Kec. Katingan Hilir 10. Pemb. Dermaga KTM di Lamunti Kab. Kapuas 11. Pemb. Derm. Sungai Batu Dinding Kab. Kutai Barat 12. Pemb. Dermaga Sungai

ANGGARAN (Rp.) 87.400.328.000,-

REALISASI (Rp.) 41.702.575.000,-

1

4.417.688.000,-

413.8136.000,-

1

1

1.547.842.000,-

154.7842.000,-

Jambi

1

1

1.756.395.000,-

175.6395.000,-

Jambi

1

1

1.903.365.000,-

190.3365.000,-

Sumatera Selatan

1

1

7.849.865.000,-

5.099.865.000,-

Jawa Barat

1

0

4.000.000.000,-

Tidak terlaksana

Jawa Tengah

1

1

4.000.000.000,-

3.802.250.000,-

Jawa Timur

1

0

15.000.000.000,-

Tidak terlaksana

Kalimantan Tengah

1

1

9.666.000.000,-

4.707.660.000,-

Kalimantan Tengah Kalimantan Timur

1

1

6.161.658.000,-

5.865.938.000,-

1

1

13.500.000.000,-

12.881.124.000,-

Sulawesi Barat

1

0

2.000.000.000,-

Tidak terlaksana

LOKASI

T

R

14 14

9 9

Riau

1

Jambi

III-16


Januari 2016 Batu Parigi 13. Pemb. Dermaga Sungai Salulebo 14. Pemb. Dermaga Sungai di Kab. Memberamo

Sulawesi Barat

1

0

2.000.000.000,-

Tidak terlaksana

Papua

1

0

13.597.515.000,-

Tidak terlaksana

g. Jumlah Pembangunan/ Pengembangan Dermaga Penyeberangan untuk menghubungkan seluruh lintas penyeberangan sabuk utara, tengah dan selatan serta poros-poros penghubungnya; 

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Pembangunan / Pengembangan Dermaga Penyeberangan Untuk Menghubungkan Seluruh Lintas Penyeberangan Sabuk Utara, Tengah dan Selatan serta Poros-Poros Penghubungnya sebesar 13 Dermaga, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 10 Dermaga atau mencapai 76,92%, yaitu dengan rincian pembangunan sebagai berikut: NO.

KEGIATAN

Pembangunan Dermaga Penyeberangan Thp. I 1. Pemb. Derm. Penyeb Sulawesi Karatung Utara 2. Pemb. Derm. Penyeb Sulawesi Kawaluso Utara 3. Pembangunan Dermaga Sulawesi Penyeberangan Bombana Tenggara pada lintas Sikeli Bombana 4. Pembangunan Dermaga Sulawesi Penyeberangan Pure Tenggara 5. Pemb. Derm. Penyeb. NTT Raijua Kab. Sabu Raijua 6. Pemb. Derm. Penyeb. NTT Wairiang (P. Lembata) 7. Pemb. Derm. Penyeb Moti Maluku Utara 8. Pemb. Der. Penyeb Waren Papua Kab. Waropen Pada lintas Waren - Kabuena 9. Pemb. Der. Penyeb Papua Salawati Barat 10. Pemb. Der. Penyeb Papua Waisior Barat 11. Pemb. Derm. Penyeb. Kep. Riau Penagi (P. Bunguran) Lintas Natuna - Sintete (Kalbar) 12. Pemb. Derm. Penyeb. Kep. Riau Tambelan 13. Pemb. Der. Penyeb. Kalimantan Sintete Lts (Sintete - Barat Natuna)



LOKASI T R 13 10

ANGGARAN (Rp.) DIPA Realisasi 194.666.639.000,- 158.666.639.000,-

1

-

5.000.000.000,-

Tidak terlaksana

1

1

5.000.000.000,-

5.000.000.000,-

1

1

29.000.000.000,-

29.000.000.000,-

1

1

5.000.000.000,-

5.000.000.000,-

1

1

5.000.000.000,-

5.000.000.000,-

1

1

5.000.000.000,-

5.000.000.000,-

1

1

10.000.000.000,-

10.000.000.000,-

1

-

26.000.000.000,-

Tidak terlaksana

1

-

5.000.000.000,-

Tidak terlaksana

1

1

24.666.639.000,-

24.666.639.000,-

1

1

25.000.000.000,-

25.000.000.000,-

1

1

25.000.000.000,-

25.000.000.000,-

1

1

25.000.000.000,-

25.000.000.000,-

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; Indikator Kinerja Utama Jumlah Pembangunan / Pengembangan Dermaga Penyeberangan Untuk Menghubungkan Seluruh Lintas Penyeberangan Sabuk Utara, Tengah dan Selatan serta Poros-Poros Penghubungnya, maka untuk: III-17


Januari 2016

target kinerja dari tahun 2011 sebesar 17 dermaga, tahun 2012 sebesar 18 dermaga, tahun 2013 sebesar 10 dermaga, tahun 2014 sebesar 9 dermaga dan tahun 2015 sebesar 13 dermaga. Yang berarti selama 5 tahun mengalami penurunan target rata – rata sebesar 1,03%. o hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 16 dermaga (94,12%), tahun 2012 sebesar 19 dermaga (105,56%), tahun 2013 sebesar 10 dermaga (100%), tahun 2014 sebesar 9 dermaga (100%) dan tahun 2015 sebesar 10 dermaga (76,92%). Yang berarti selama 5 tahun mengalami penurunan kinerja rata – rata sebesar 6,88%. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; o Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Pembangunan / Pengembangan Dermaga Penyeberangan Untuk Menghubungkan Seluruh Lintas Penyeberangan Sabuk Utara, Tengah dan Selatan serta Poros-Poros Penghubungnya tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 13 Dermaga, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 13 Dermaga beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 10 Dermaga atau mencapai 76,92%. o Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan Pagu Alokasi Anggaran. Namun untuk hasil capaian realisasi sebesar 76,92% menunjukkan capaian IKU yang tidak memenuhi target. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama o Rendahnya hasil capaian kinerja pada IKU ini (realisasi lebih rendah daripada target) dikarenakan masih terdapat 3 pembangunan dermaga penyeberangan yang tidak dapat terlaksana yaitu: - Pemb. Derm. Penyeb Karatung, Sulawesi Utara tidak bisa dilaksanakan karena karena anggaran diberi bintang dan data dukung kurang lengkap; - Pemb. Der. Penyeb Waren Kab. Waropen Pada lintas Waren – Kabuena, Papua tidak bisa dilaksanakan karena pencairan tidak bisa dilaksanakan karena anggaran diberi bintang dan data dukung kurang lengkap (dokumen lingkungan belum ada); - Pemb. Der. Penyeb Salawati, Papua Barat tidak bisa dilaksanakan karena pencairan tidak bisa dilaksanakan karena status lahan belum jelas; o Solusi agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana yaitu agar dalam setiap perencanaan program pembangunan terlebih dahulu: - Memastikan kesiapan data dukung terhadap usulan program kegiatan agar dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan; o





III-18


Januari 2016

dilakukan inventarisasi terhadap kelengkapan dokumen perencanaan antara lain dokumen UKL/UPL.

-

h. Peningkatan kapasitas sarana 1) Jumlah BRT 

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah BRT sebesar 1.050 Bus, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 1.050 Bus atau mencapai 100%, yaitu dengan rincian alokasi pembangunan sebagai berikut: NO.

PENERIMA BUS

ALOKASI BUS TOTAL A. Alokasi Bus Besar BRT 1. Pemda Aceh 2. Pemda Prov. Lampung 3. Pemda Prov. Maluku 4. Pemda Kota Pekanbaru 5. Pemda Kota Batam 6. Pemda Kota Palembang 7. Pemda Kota Semarang 8. Pemda Kota Sorong

B.



9. Perum DAMRI a. Kota Padang & sekitarnya Prov. Sumatera Barat b. Kota Bandung & sekitarnya Prov. Jawa Barat c. Kota Surakarta & sekitarnya Prov. Jawa Tengah d. Kota Yogyakarta & sekitarnya Prov. D.I. Yogyakarta e. Kota Mataram & sekitarnya Prov. NTB 10. Perum PPD Kawasan Perkotaan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) & Prov. DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten Alokasi Bus Sedang BRT Pemda DIY

LOKASI 14 Kota Banda Aceh & sekitarnya Prov. Aceh Kota Bandar Lampung & sekitarnya Prov. Lampung Kota Ambon & sekitarnya Prov. Maluku Kota Pekanbaru & sekitarnya Prov. Riau Kota Batam & sekitarnya Prov. Kep. Riau Kota Palembang & sekitarnya Prov. Sumatera Selatan Kota Semarang & sekitarnya Prov. Jawa Tengah Kota Sorong & sekitarnya Prov. Papua Barat

JUMLAH BUS 1.050 1.025 25 20 5 50 15 50 25 10 10 165 20 5 25 600

1 Kota Yogyakarta & sekitarnya Prov. D.I.Y

25 25

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; Indikator Kinerja Utama Jumlah BRT, maka untuk:

III-19


Januari 2016

o target kinerja dari tahun 2011 sebesar 20 bus, tahun 2012 sebesar 0 bus, tahun 2013 sebesar 30 bus, tahun 2014 sebesar 300 bus dan tahun 2015 sebesar 1.050 bus.



o hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 20 bus (100%), tahun 2012 sebesar 0 bus (100%), tahun 2013 sebesar 30 bus (100%), tahun 2014 sebesar 258 bus (86%) dan tahun 2015 sebesar 1.050 bus (100%). Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; o Target Indikator Kinerja Utama Jumlah BRT tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 1.050 bus, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 1.050 bus beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 1.050 bus atau mencapai 100%.



o Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan Pagu Alokasi Anggaran. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama o Terlaksananya IKU sesuai dengan target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya upaya upaya pembinaan (koordinasi) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terhadap Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan baik dari segi infrastruktur, operasional dan Sumber Daya. Selain upaya dari internal Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, kegiatan pembangunan BRT ini juga dipantau pelaksanaannya oleh Kantor Staf Presiden (KSP), sehingga permasalahan yang terjadi terkait dengan instansi lainnya (seperti BUMN, Pemerintah Daerah, Kepolisian) dapat difasilitasi oleh KSP dan yang pada akhirnya turut membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan BRT tersebut. o Solusi agar pelaksanaan pembangunan BRT dapat bermanfaat adalah pelaksanaan pembangunan di tahun ini agar dilakukan pemantauan dan evaluasi hasil di tahun mendatang sehingga teridentifikasi pemerintah daerah mana yang berhasil dan berkomitmen menjalankan program angkutan massal di wilayahnya.

2) Jumlah Kapal Penyeberangan; 

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Kapal Penyeberangan sebesar 8 Kapal, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 7 Kapal atau mencapai 87,50%, yaitu dengan rincian alokasi pembangunan sebagai berikut:

III-20


Januari 2016

NO.

KEGIATAN

LOKASI

Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Thp I 1. Pembangunan kapal 300GT Sumatera Lintas Tiga Ras - Utara Simanindo 2. Pembangunan kapal 2000 Jawa Timur GT lintas Paciran/Lamongan Bahaur 3. Pembangunan Kapal Kalimantan Penyeberangan Perintis Selatan 300 GT lintas P.Laut Timur - Sebuku 4. Pemb. Kapal NTT Penyeberangan Lintas Kupang - P. Ndao 750 GT 5. Pembangunan Kapal Ro Maluku Pax 500 GT Lintas Saumlaki AdautLetwurung 6. Pembangunan Kapal Ro Maluku Pax 600 GT Lintas Tual Air Nanang 7. Pembangunan Kapal Maluku Penyeberangan Perintis Utara 500 GT Lts. Babang Saketa 8. Pembangunan kapal motor Papua sungai 200 GT Untuk Kab Mimika



T

R

8

7

1

-

ANGGARAN (Rp.) 100.000.000.000, 10.000.000.000,-

REALISASI (Rp.) 78.621.480.300,-

1

1

20.000.000.000,-

19.999.999.800,-

1

1

10.000.000.000,-

9.999.910.000,-

1

1

15.000.000.000,-

15.000.000.000,-

1

1

10.000.000.000,-

10.000.000.000,-

1

1

15.000.000.000,-

15.000.000.000,-

1

1

10.000.000.000,-

4.307.535.000

1

1

10.000.000.000,-

4.314.035.500,-

Tidak terlaksana

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; Indikator Kinerja Utama Jumlah Kapal Penyeberangan, maka untuk: o target kinerja dari tahun 2011 sebesar 14 kapal, tahun 2012 sebesar 7 kapal, tahun 2013 sebesar 6 kapal, tahun 2014 sebesar 6 kapal dan tahun 2015 sebesar 8 kapal. Yang berarti selama 5 tahun mengalami penurunan target rata – rata sebesar 7,74%.



o hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 14 kapal (100%), tahun 2012 sebesar 7 kapal (100%), tahun 2013 sebesar 6 kapal (100%), tahun 2014 sebesar 5 kapal (83,33%) dan tahun 2015 sebesar 7 kapal (87,50%). Yang berarti selama 5 tahun mengalami penurunan kinerja sebesar 10,24%. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; o Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Kapal Penyeberangan tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 8 kapal, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 8 kapal beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 7 kapal atau mencapai 87,50%.

III-21


Januari 2016



o Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan Pagu Alokasi Anggaran. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama o Rendahnya hasil capaian IKU (realisasi lebih rendah dibandingkan target) dikarenakan adanya pembangunan 1 kapal yang tidak terlaksana yaitu pada Pembangunan kapal 300 GT Lintas Tiga Ras – Simanindo, Sumatera Utara. Hal ini disebabkan karena masih diperlukan kajian optimalisasi dan prediksi demand (evaluasi pelayanan). o Solusi agar pelaksanaan pembangunan kapal dapat terlaksana adalah dengan melakukan kajian optimalisasi dan prediksi demand (evaluasi pelayanan) terlebih dahulu.

3) Jumlah Bus Pemadu Moda. Indikator Kinerja Utama Jumlah Bus Pemadu Moda merupakan kegiatan alokasi Bantuan Bus Pemadu Moda di tahun 2015 yang dialokasikan melalui APBN oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada Perum DAMRI untuk dioperasikan pada 5 (lima) Bandar Udara sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan R.I. Nomor. KP. 694 Tahun 2015 tentang Alokasi Bantuan Bus Pemadu Moda Tahun Anggaran 2015.  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Bus Pemadu Moda sebesar 15 Bus, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 15 Bus atau mencapai 100%, yaitu dengan rincian alokasi pembangunan sebagai berikut: NAMA PENERIMA Perum DAMRI



ALOKASI 15 Unit

PERUNTUKAN 1. Bandara Fatmawati Soekarno (Bengkulu), Prov. Bengkulu 2. Bandara El-Tari (Kupang), Prov. NTT 3. Bandara Haluelo (Kendari), Prov. Sulawesi Tenggara 4. Bandara Mutiara (Palu), Prov. Sulawesi Tengah 5. Bandara Supadio (Pontianak), Prov. Kalimantan Barat

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; Indikator Kinerja Utama Jumlah Bus Pemadu Moda, maka untuk: o target kinerja dari tahun 2011 sebesar 10 bus, tahun 2012 sebesar 10 bus, tahun 2013 sebesar 10 bus, tahun 2014 sebesar 10 bus dan tahun 2015 sebesar 15 bus. Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan target rata – rata sebesar 12,50%. III-22


Januari 2016



o hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 10 bus (100%), tahun 2012 sebesar 10 bus (100%), tahun 2013 sebesar 10 bus (100%), tahun 2014 sebesar 10 bus (100%) dan tahun 2015 sebesar 15 bus (100%). Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan kinerja rata – rata sebesar 12,50%. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; o Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Bus Pemadu Moda tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 15 bus, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 15 bus beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 15 bus atau mencapai 100%.



o Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan Pagu Alokasi Anggaran. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama o Terlaksananya pelaksanaan IKU sesuai dengan target yang telah ditetapkan dikarenakan pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta penetapan alokasi daerah penerima bantuan bus pemadu moda ini disesuaikan dengan usulan seta kesiapan daerah melalui Tim khusus.

i.

Jumlah Pengembangan Bus Perintis. Indikator Kinerja Utama Jumlah Pengembangan Bus Perintis merupakan kegiatan pengadaan Bus Perintis angkutan jalan di tahun 2015 yang dialokasikan melalui APBN oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada Perum DAMRI untuk dioperasikan sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan R.I. Nomor. KP. 694 Tahun 2015 tentang Alokasi Bantuan Bus Pemadu Moda Tahun Anggaran 2015.  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Pengembangan Bus Perintis sebesar 75 Bus, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 125 Bus atau mencapai 166,67%, yaitu dengan rincian alokasi pembangunan sebagai berikut: NAMA PENERIMA Perum DAMRI



ALOKASI 125 Unit

PERUNTUKAN 1. Bandara Fatmawati Soekarno (Bengkulu), Prov. Bengkulu 2. Bandara El-Tari (Kupang), Prov. NTT 3. Bandara Haluelo (Kendari), Prov. Sulawesi Tenggara 4. Bandara Mutiara (Palu), Prov. Sulawesi Tengah 5. Bandara Supadio (Pontianak), Prov. Kalimantan Barat

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; III-23


Januari 2016

Indikator Kinerja Utama Jumlah Pengembangan Bus Perintis, maka untuk: o target kinerja dari tahun 2011 sebesar 48 bus, tahun 2012 sebesar 65 bus, tahun 2013 sebesar 60 bus, tahun 2014 sebesar 45 bus dan tahun 2015 sebesar 75 bus. Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan target sebesar 17,35%.



o hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 48 bus (100%), tahun 2012 sebesar 65 bus (100%), tahun 2013 sebesar 60 bus (100%), tahun 2014 sebesar 45 bus (100%) dan tahun 2015 sebesar 125 bus (166,67%). Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan kinerja sebesar 45,13%. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; o Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Pengembangan Bus Perintis tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 75 bus, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 75 bus beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 125 bus atau mencapai 166,67%.



o Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan Pagu Alokasi Anggaran. Namun terhadap realisasi terdapat perbedaan dikarenakan adanya realokasi anggaran untuk pengadaan bus perintis, sehingga bertambah 50 unit bus, total bus perintis menjadi 125 bus perintis. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama Meningkatnya hasil capaian kinerja pada IKU ini (realisasi lebih besar dari target) dikarenakan adanya realokasi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu berasal dari anggaran BUMN dan indentifikasi kegiatan yang tidak dapat terserap untuk direalokasi / dialihkan agar menunjang penyerapan anggaran dengan salah satunya untuk pengadaan bus perintis dari yang semula 75 unit menjadi 125 unit bus (bertambah 50 unit).

III-24


Januari 2016

Tabel 3.3 Perbandingan menguatnya konektivitas nasional melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan jaringan transportasi darat Tahun 2011, Tahun 2012, Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015. Indikator Kinerja Eselon I

Tahun

Satuan T R 2011 % T 2012 R % T 2013 R % T 2014 R % T 2015 R %

Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan

Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis

Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil

Terhubungnya sabuk lintas penyeberangan

Jumlah Pembangunan / Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A

Jumlah Pembangunan/ Pengembangan Dermaga Sungai dan Danau

Trayek 157 157 100 169 169 100 188 185 98,4 202 205 96,7 217 178 82,03

Lintas 115 117 101,74 135 135 100 163 169 103,68 181 178 98,34 210 206 98,10

Lintas 46 45 97,83 47 42 89 49 48 97,96 48 48 100 48 48 100

% 100 88 88

Terminal 4 4 100 6 5 83,33 2 2 100 0 0 100 1 0 0

Dermaga 14 14 100 9 10 111 10 10 100 8 8 100 14 9 64,29


Jumlah Pembangunan/ Pengembangan Dermaga Penyeberangan untuk menghubungkan seluruh lintas penyeberangan sabuk utara, tengah dan selatan serta poros-poros penghubungnya Dermaga 17 16 106,25 18 19 105,56 10 10 100 9 9 100 13 10 76,92

Peningkatan kapasitas sarana BRT

Kapal Peny.

Bus Pemadu Moda

Bus 20 20 100 0 0 100 30 30 100 300 300 100 1.050 1.050 100

Kapal 14 14 100 7 7 100 6 6 100 6 5 87,50 8 7 87,50

Bus 10 10 100 10 10 100 10 10 100 10 10 100 15 15 100

Jumlah Pengembangan Bus Perintis

Bus 48 48 100 65 65 100 60 60 100 45 45 100 75 125 166,67

III-25

Januari 2016

Gambar 3.1


Grafik Perbandingan Prosentase Capaian IKU pada Sasaran I Tahun 2011, 2012, Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015

III-26


Januari 2016 2. Sasaran II (kedua) Transportasi Darat.

adalah

Meningkatnya

Keselamatan

Sektor

Meningkatnya keselamatan Transportasi Darat dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU): a. Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat; b. Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat; c. Jumlah Marka Jalan; d. Jumlah Rambu Lalu Lintas; e. Jumlah APILL; f. Jumlah Penerangan Jalan Umum; g. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB); h. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail); i. Jumlah SBNP; j. Jumlah Rambu Sungai. Adapun pencapaian sasaran ini pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Sasaran Kinerja Peningkatan Meningkatnya Keselamatan Sektor Transportasi Darat Tahun 2015 Sasaran Meningkatnya keselamatan sektor transportasi darat

a.

1. 2.

Indikator Kinerja Utama Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat a. Jumlah Marka Jalan b. Jumlah Rambu Lalu Lintas c. Jumlah APILL d. Jumlah Penerangan Jalan Umum e. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB) f. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail) g. Jumlah SBNP h. Jumlah Rambu Sungai

Satuan Dokumen

T

2

R

2

%

100


435.000 900 145 3.000 2

543.084 18.325 290 3.707 1

124,85 2.036 200 123,57 50

m1

20.500

74.092

361,42

Unit Unit

25 1.143

24 1.143

96 100

Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat 

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat sebesar 2 Pedoman, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 2 Pedoman atau mencapai 100%, yaitu dengan rincian pedoman sebagai berikut: o PM No. 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan



o PM No. 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; Indikator Kinerja Utama Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat, untuk perbandingan target dan realisasi kinerja

III-27


Januari 2016



tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2015-2019. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; o Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 2 Pedoman, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 2 Pedoman beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 2 Pedoman atau mencapai 100%.



o Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan kegiatan yang telah diprogramkan. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama Terlaksananya capaian kinerja pada IKU ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan dikarenakan komitmen dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk menyelesaikan penyusunan Pedoman Standar Keselamatan di lingkungan Transportasi Darat sebagaimana yang diamanahkan Undang Undang.

b. Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat: 1) Jumlah Marka Jalan;  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Marka Jalan sebesar 435.000 m2, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 543.048 m2 atau mencapai 124,85%.  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; Indikator Kinerja Utama Jumlah Marka Jalan, untuk perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2015-2019. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jumlah Marka Jalan pada periode 2011-2014 menggunakan nomenklatur Pengadaan Perlengkapan Jalan dengan satuan paket yang terdiri dari marka jalan, rambu, APILL, dan tidak dijadikan dalam unit satuan masing-masing, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan terhadap pengadaan sebelumnya.  Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; o Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Marka Jalan tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 435.000 m2, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 435.000 m2beserta hasil III-28

Januari 2016

[LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015] capaian kinerja adalah sebesar 543.048 m2 atau mencapai 124,85%. o Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan kegiatan yang telah diprogramkan.  Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama Meningkatnya hasil capaian kinerja pada IKU ini (realisasi lebih besar dari target) dikarenakan adanya realokasi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu berasal dari anggaran BUMN dan indentifikasi kegiatan yang tidak dapat terserap untuk direalokasi / dialihkan agar menunjang penyerapan anggaran dengan salah satunya untuk pengadaan Marka Jalan. 2) Jumlah Rambu Lalu Lintas;  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Rambu Lalu Lintas sebesar 900 unit, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 18.325 unit atau mencapai 2.036%.  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; Indikator Kinerja Utama Jumlah Rambu Lalu Lintas, untuk perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2015-2019. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jumlah Rambu Lalu Lintas pada periode 2011-2014 menggunakan nomenklatur Pengadaan Perlengkapan Jalan dengan satuan paket yang terdiri dari marka jalan, rambu, APILL, dan tidak dijadikan dalam unit satuan masingmasing, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan terhadap pengadaan sebelumnya.  Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; o Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Rambu Lalu Lintas tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 900 unit, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 900 unit beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 18.325 unit atau mencapai 2.036%. o Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan kegiatan yang telah diprogramkan.

III-29


Januari 2016

 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama Meningkatnya hasil capaian kinerja pada IKU ini (realisasi lebih besar dari target) dikarenakan adanya realokasi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu berasal dari anggaran BUMN dan indentifikasi kegiatan yang tidak dapat terserap untuk direalokasi / dialihkan agar menunjang penyerapan anggaran dengan salah satunya untuk pengadaan Rambu Lalu Lintas. 3) Jumlah APILL;  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah APILL sebesar 145 unit, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 290 unit atau mencapai 200%.  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; Indikator Kinerja Utama Jumlah APILL, untuk perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2015-2019. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jumlah APILL pada periode 2011-2014 menggunakan nomenklatur Pengadaan Perlengkapan Jalan dengan satuan paket yang terdiri dari marka jalan, rambu, APILL, dan tidak dijadikan dalam unit satuan masing-masing, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan terhadap pengadaan sebelumnya.  Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; o Target Indikator Kinerja Utama Jumlah APILL tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 145 unit, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 145 unit beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 290 unit atau mencapai 200%. o Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan kegiatan yang telah diprogramkan.  Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama Meningkatnya hasil capaian kinerja pada IKU ini (realisasi lebih besar dari target) dikarenakan adanya realokasi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu berasal dari anggaran BUMN dan indentifikasi kegiatan yang tidak dapat terserap untuk III-30

Januari 2016

[LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015] direalokasi / dialihkan agar menunjang penyerapan anggaran dengan salah satunya untuk pengadaan APILL. 4) Jumlah Penerangan Jalan Umum;  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Penerangan Jalan Umum sebesar 3.000 unit, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 3.707 unit atau mencapai 123,57%.  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; Indikator Kinerja Utama Jumlah Penerangan Jalan Umum, untuk perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2015-2019. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jumlah Penerangan Jalan Umum pada periode 2011-2014 menggunakan nomenklatur Pengadaan Perlengkapan Jalan dengan satuan paket yang terdiri dari marka jalan, rambu, APILL, dan tidak dijadikan dalam unit satuan masingmasing, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan terhadap pengadaan sebelumnya.  Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; o Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Penerangan Jalan Umum tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 3.000 unit, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 3.000 unit beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 3.707 unit atau mencapai 123,57%. o Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan kegiatan yang telah diprogramkan.  Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama Meningkatnya hasil capaian kinerja pada IKU ini (realisasi lebih besar dari target) dikarenakan adanya realokasi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu berasal dari anggaran BUMN dan indentifikasi kegiatan yang tidak dapat terserap untuk direalokasi / dialihkan agar menunjang penyerapan anggaran dengan salah satunya untuk pengadaan Penerangan Jalan Umum.

III-31

Januari 2016

[LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015] 5) Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB); Indikator Kinerja Utama Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (fasilitas UPPKB) merupakan kegiatan pembangunan Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (fasilitas UPPKB), yaitu pada 1 Unit fasilitas UPPKB Jembatan Timbang (UPPKB) Widodaren di Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur dan 1 Unit fasilitas UPPKB Jembatan Timbang (UPPKB) Cipeuyeum Tahap I di Propinsi Jawa Barat.  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (fasilitas UPPKB) yaitu sebanyak 2 Unit, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 1 Unit atau mencapai 50%;  Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (fasilitas UPPKB) tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 2 Unit dan target PK 2015 yaitu 2 Unit jika dibandingkan dengan hasil capaian kinerja adalah sebesar 1 Unit atau mencapai 50% dimana hasil capaian IKU tersebut tidak memenuhi target.  Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama /Indikator Kinerja Utama; o Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (fasilitas UPPKB) adalah sebesar 1 Unit fasilitas UPPKB yang terealisasi yaitu Jembatan Timbang (UPPKB) Widodaren di Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur. Jika dibandingkan dengan Target tahun 2015 pada Renstra dan PK (2 Unit) IKU tersebut tidak memenuhi target dikarenakan adanya permasalahan lahan sehingga pembangunan Jembatan Timbang Cipeuyeum Tahap I tidak bisa dilaksanakan. o Alternatif Solusi terhadap Indikator Kinerja Utama Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (fasilitas UPPKB) adalah untuk melakukan pengecekan kesiapan pembangunan termasuk status lahan pada setiap perencanaan pembangunan. 6) Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail);  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Jalan (guard rail) sebesar 20.500 m1, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 74.092 m1 atau mencapai 361,42%. III-32


Januari 2016

 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; Indikator Kinerja Utama Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Jalan (guard rail), untuk perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2015-2019. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Jalan (guard rail) pada periode 2011-2014 menggunakan nomenklatur Pengadaan Perlengkapan Jalan dengan satuan paket yang terdiri dari marka jalan, rambu, APILL, Alat Pengendali dan Pengaman Jalan (guard rail) dan tidak dijadikan dalam unit satuan masing-masing, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan terhadap pengadaan sebelumnya.  Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; o Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Jalan (guard rail) tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 20.500 m1, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 20.500 m1 beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 74.092 m1 atau mencapai 361,42%. o Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan kegiatan yang telah diprogramkan.  Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama Meningkatnya hasil capaian kinerja pada IKU ini (realisasi lebih besar dari target) dikarenakan adanya realokasi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu berasal dari anggaran BUMN dan indentifikasi kegiatan yang tidak dapat terserap untuk direalokasi / dialihkan agar menunjang penyerapan anggaran dengan salah satunya untuk pengadaan Alat Pengendali dan Pengaman Jalan (guard rail). 7) Jumlah SBNP; Indikator Kinerja Utama Jumlah SBNP merupakan kegiatan pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). Alokasi SBNP melalui APBN tahun 2015 adalah sebagai berikut: No.

1. 2. 3.

Pembangunan SBNP

Pelabuhan Penyeberangan Sibolga, Prov. Sumatera Utara Pelabuhan Penyeberangan Matak, Prov. Kep. Riau Pelabuhan Penyeberangan Penarik, Prov. Kep. Riau

Target 25 Unit 1 Unit

Realisasi 24 Unit 0 Unit

1 Unit 1 Unit

1 Unit 1 Unit

III-33


Januari 2016 No. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Pembangunan SBNP Pelabuhan Penyeberangan Selat Belia, Prov. Kep. Riau Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Pinang, Prov. Kep. Riau Dermaga Penyeberangan Bangka Belitung, Prov. Kep. Riau SBNP pada OPP Merak, Prov. Banten Rambu Suar Darat di Cirata, Saguling, Jatiluhur, Prov. Jawa Barat SBNP/ Lampu Pelabuhan di Sungai Serang, Glagah Kab. Kulonprogo, Prov. D. I Yogyakarta SBNP Darat pada Pelabuhan Penyeberangan Wanci, Prov. Sulawesi Tenggara SBNP Darat Pelabuhan Penyeberangan Amolengu, Prov. Sulawesi Tenggara SBNP Darat Pelabuhan Penyeberangan Labuhan, Prov. Sulawesi Tenggara Pelabuhan Penyeberangan Tondasi, Prov. Sulawesi Tenggara Rambu Suar Darat di Tokalimbo, Prov. Sulawesi Selatan Rambu Suar Darat di Timampu, Prov. Sulawesi Selatan Rambu Suar Laut di Tokalimbo, Prov. Sulawesi Selatan Rambu Suar Laut di Timampu, Prov. Sulawesi Selatan

Target 1 Unit

Realisasi 1 Unit

2 Unit

2 Unit

4 Unit

4 Unit

1 Unit 5 Unit

1 Unit 5 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) yaitu 25 Unit, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 24 Unit atau mencapai 96%;  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; o

target kinerja dari tahun 2011 sebesar 28 unit, tahun 2012 sebesar 28 unit, tahun 2013 sebesar 8 unit, tahun 2014 sebesar 25 unit dan tahun 2015 sebesar 25 unit yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan target sebesar 35,27%. Peningkatan target dalam setiap tahunnya disebabkan meningkatnya pembangunan dermaga sungai danau dan penyeberangan dan peningkatan dan rehabilitasi dermaga sungai dananu dan penyeberangan yang membutuhkan kelengkapan fasilitas keselamatan berupa rambu suar dan rambu.

hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 28 Unit (100%), tahun 2012 sebesar 28 Unit (100%), tahun 2013 sebesar 8 Unit (100%), tahun 2014 sebesar 18 Unit (72%) dan tahun 2015 sebesar 24 Unit (96%). Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan kinerja sebesar 21,73%.  Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; o

III-34

Januari 2016

[LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015] Target Indikator Kinerja Utama Jumlah SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 25 Unit, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 25 unit beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 24 Unit atau mencapai 96%. Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan Pagu Alokasi Anggaran. Jika dibandingkan dengan hasil capaian kinerja adalah sebesar 24 Unit atau mencapai 96% dimana hasil capaian IKU tersebut tidak memenuhi target.  Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama; o Rendahnya hasil capaian pelaksanaan IKU ini disebabkan terdapat 1 unit pembangunan SBNP yang tidak terlaksana yaitu pada Pelabuhan Penyeberangan di Sumatera Utara dikarenakan anggaran dibintang akibat data dukung dan dokumen perencanaan tidak lengkap. o Alternatif Solusi agar pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Jumlah SBNP dapat terlaksana sepenuhnya adalah: - Melakukan koordinasi lebih intensif terhadap Kementerian terkait dalam proses perencanaan pembangunan khususnya pembangunan fisik sehingga program dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah dialokasikan; - Memastikan kesiapan data dukung terhadap usulan program kegiatan agar dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 8) Jumlah Rambu Sungai Indikator Kinerja Utama Jumlah Rambu Sungai merupakan kegiatan pembangunan Rambu Sungai atau Danau. Alokasi Rambu Sungai/Danau melalui pendanaan APBN tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No. 1. 2. 3. 4. 5.

Pembangunan Rambu Sungai Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai/Danau Pengadaan & Pemasangan Rambu Sungai ukuran 100 x 140 cm Pengadaan & Pemasangan Rambu Sungai ukuran 100 x 100 cm Pengadaan dan Pemasangan Rambu Navigasi Alur Sungai di Dermaga Penyeberangan Kumai Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai di Sungai DAS Kalimantan Tengah

Target

Realisasi

TARGET KEUANGAN

REALISASI KEUANGAN

1.143

1.143

5.921.560.000

5.360.503.000

40

40

151.560.000

200

200

1.040.949.800

400

400

1.702.134.500

53

53

265.000.000

252.350.000

450

450

2.250.000.000

2.169.023.000

151.480.000 1.040.949.800 1.702.134.500

III-35


Januari 2016

 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Rambu Sungai yaitu 1.143 Unit, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 1.143 Unit atau mencapai 100%;  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; o

target kinerja dari tahun 2011 sebesar 1.062 unit, tahun 2012 sebesar 550 unit, tahun 2013 sebesar 0 unit, tahun 2014 sebesar 0 unit dan tahun 2015 sebesar 1.143 unit. Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan target sebesar 100%. Peningkatan target dalam setiap tahunnya disebabkan peningkatan pembangunan dan peningkatan pelabuhan sungai dan danau

hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 1.062 Unit (100%), tahun 2012 sebesar 550 Unit (100%), tahun 2013 sebesar 0 unit (0%), tahun 2014 sebesar 210 Unit (210%) dan tahun 2015 sebesar 1.143 Unit (100%). Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan kinerja sebesar 100 %.  Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Rambu Sungai tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 1.143 Unit, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 1.143 unit beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 1.143 Unit atau mencapai 100%. Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan Pagu Alokasi Anggaran.  Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama; o Terpenuhinya target hasil capaian IKU Jumlah Rambu Sungai sebesar 1.143 unit (100%) dari target 1.143 unit dikarenakan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana sebagaimana yang telah ditetapkan. o

III-36


Januari 2016

Tabel 3.5 Perbandingan Pengukuran Kinerja Meningkatnya Keselamatan Sektor Transportasi Darat Tahun 2011 Hingga Tahun 2015 Indikator Kinerja Eselon I Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat

Jumlah Marka Jalan

Jumlah Rambu Lalu Lintas

Jumlah APILL

Jumlah Penerangan Jalan Umum

Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)

Dokumen

m2

Unit

Unit

Unit

Unit

m

Unit

Unit

T

-

-

-

-

-

-

-

28

1.062

R

-

-

-

-

-

-

-

28

1.062

%

-

-

-

-

-

-

-

100

100

Tahun

Satuan 2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat

Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail)

Jumlah SBNP

Jumlah Rambu Sungai

T

-

-

-

-

-

-

-

28

550

R

-

-

-

-

-

-

-

28

550

%

-

-

-

-

-

-

-

100

100

T

-

-

-

-

-

-

-

8

0

R

-

-

-

-

-

-

-

8

0

%

-

-

-

-

-

-

-

100

0

T

-

-

-

-

-

-

-

25

0

R

-

-

-

-

-

-

-

18

0

%

-

-

-

-

-

-

-

72

0

T

2

435.000

900

145

3.000

2

20.500

25

1.143

R

2

543.048

18.325

290

3.707

1

74.092

24

1.143

%

100

124,85

2.036

200

123,57

50

361,42

96

100


III-37

Januari 2016

Gambar 3.2


Grafik Perbandingan Prosentase Capaian IKU pada Sasaran II

III-38


Januari 2016

3. Sasaran III (ketiga) adalah Meningkatnya Jumlah Sarana Transportasi Darat yang memenuhi kriteria (SPM) yang ditetapkan. Meningkatnya Meningkatnya Jumlah Sarana Transportasi Darat yang memenuhi kriteria (SPM) yang ditetapkan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU): a. Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat b. Penyederhanaan perijinan di lingkungan Transportasi Darat c. Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan d. Prosentase sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM e. Prosentase pemenuhan standar operasional pelabuhan penyeberangan lintas utama f. Prosentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM Pencapaian sasaran ini pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Kriteria (SPM) Tahun 2015 Sasaran Meningkatnya jumlah sarana transportasi darat yang memenuhi kriteria kinerja (SPM) yang ditetapkan

Indikator Kinerja Utama Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat Penyederhanaan perijinan di lingkungan Transportasi Darat Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan Prosentase sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM Prosentase pemenuhan standar operasional pelabuhan penyeberangan lintas utama Prosentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Satuan Dokumen %

T

5

R

5

%

100

50

100

200

517.000

526.938

101,9

%

75

87

116

%

100

100

100

%

100

100

100

Trip

Pada sasaran Meningkatnya Jumlah Sarana Transportasi Darat yang memenuhi kriteria (SPM) yang ditetapkan, penjabarannya adalah sebagai berikut: a. Jumlah pedoman transportasi darat 



standar

pelayanan

sarana

dan

prasarana

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat yaitu sebanyak 5 Dokumen, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 5 Dokumen atau mencapai 100%; Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 5 Dokumen dan target PK 2015 yaitu 5 Dokumen jika dibandingkan dengan hasil capaian kinerja adalah sebesar 5 Dokumen atau mencapai 100% dimana hasil capaian IKU tersebut memenuhi target.

III-39


Januari 2016 

Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama /Indikator Kinerja Utama; Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat adalah sebanyak 5 dokumen yaitu : o Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal berbasis Jalan; o Peraturan Menteri Perhubungan No. 28 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek; o Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; o Peraturan Menteri Perhubungan No. 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Terminal; o Peraturan Menteri Perhubungan No. 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan ASDP. Jika dibandingkan dengan Target tahun 2015 pada Renstra dan PK (5 dokumen) IKU tersebut memenuhi target dikarenakan adanya komitmen Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk melakukan penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Saranda dan Prasarana Transportasi Darat.

b. Penyederhanaan perijinan di lingkungan Transportasi Darat; 





Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Penyederhanaan Perijinan di Lingkungan Transportasi Darat adalah 50%, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 100% atau mencapai 100%; Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Penyederhanaan Perijinan di Lingkungan Transportasi Darat tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 50% dan target PK 2015 yaitu 50% jika dibandingkan dengan hasil capaian kinerja adalah sebesar 100% atau mencapai 100% dimana hasil capaian IKU melebihi target. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama;

III-40

Januari 2016

[LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015] Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Penyederhanaan Perijinan di Lingkungan Transportasi Darat adalah sebesar 100%, Jika dibandingkan dengan Target tahun 2015 pada Renstra dan PK (50%) IKU tersebut melebihi target dikarenakan adanya pemberlakuan ISO 9001 adapun Perijinan yang disederhanakan adalah sebagai berikut : Perijinan Perijinan AKAP, Pariwisata, AJAP (Kategori Angkutan Orang) Perijinan Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat

Keterangan Semula 14 Hari menjadi 7 Hari Semula 7 Hari menjadi 4 Hari

c. Jumlah Frekuensi Pelayanan Pada Lintas Penyeberangan; Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan tahun 2015 adalah sebesar 526.938 trip pada 258 lintas yang ditentukan oleh SK Direktur Jenderal Perhubungan tahun 2015 tentang lintas penyeberangan perintis dan lintas penyeberangan komersil yang ada.  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan adalah 517.000 trip, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 526.938 trip atau mencapai 101,92%;  Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama; Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan adalah sebesar 526.938 trip, Jika dibandingkan dengan Target tahun 2015 pada Renstra dan PK (517.000 trip) IKU tersebut berhasil memenuhi target disebabkan karena bertambahnya lintas penyeberangan dan meningkatnya trip di lintas penyeberangan komersil walaupun tidak terlalu melonjak. d. Prosentase Sarana Pelayanan AKAP yang memenuhi SPM; Prosentase sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM tahun 2015 adalah sebesar 87%.  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Prosentase Sarana Pelayanan AKAP yang memenuhi SPM adalah 75%, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 87% atau mencapai 116%;  Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; Target Indikator Kinerja Utama Prosentase Sarana Pelayanan AKAP yang memenuhi SPM tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 75% dan target PK 2015 yaitu 75% jika dibandingkan dengan

III-41


Januari 2016

hasil capaian kinerja adalah sebesar 87% atau mencapai 116% dimana hasil capaian IKU melebihi target.  Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama; Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan adalah sebesar 87%, Jika dibandingkan dengan Target tahun 2015 pada Renstra dan PK (116%) capaian IKU tersebut melebihi target dikarenakan formulasi IKU adalah berdasarkan permohonan perizinan yang diterima dikurangi permohonan perizinan yang ditolak dimana asumsinya setiap permohonan yang diterima sudah memenuhi standar SPM. e. Prosentase Pemenuhan Standar Penyeberangan Lintas Utama;

Operasional

Pelabuhan

Prosentase pemenuhan standar operasional pelabuhan penyeberangan lintas utama tahun 2015 adalah sebesar 100%.  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Prosentase pemenuhan standar operasional pelabuhan penyeberangan lintas utama adalah 100%, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 100%;  Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama; Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Prosentase pemenuhan standar operasional pelabuhan penyeberangan lintas utama adalah sebesar 100%, Jika dibandingkan dengan Target tahun 2015 pada Renstra dan PK (100%). f. Prosentase Kapal Memenuhi SPM;

Penyeberangan

Pada

Lintas

Utama

Yang

Prosentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM tahun 2015 adalah sebesar 100%. Adapun penjelasan Prosentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM adalah bahwa setiap kapal penyeberangan yang melayani lintas penyeberangan harus memenuhi standar pelayanan minimal sesuai SPM kapal penyeberangan di SK 4608/AP.005/DRJD/2012 tentang Standar pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan.  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015;

III-42

Januari 2016

[LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015] Target dengan Indikator Kinerja Utama Prosentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM adalah 100%, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 100%;  Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama; Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Prosentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM adalah sebesar 100%, Jika dibandingkan dengan Target tahun 2015 pada Renstra dan PK (100%)

III-43



Perbandingan Pengukuran Kinerja Meningkatnya jumlah sarana transportasi darat yang memenuhi kriteria kinerja (SPM) yang ditetapkan Tahun 2011 Hingga Tahun 2015 Indikator Kinerja Eselon I

Tahun

Satuan 2015

Jumlah Pedoman Standar Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Darat

Penyederhanaan Perijinan Di Lingkungan Transportasi Darat

Dokumen

Prosentase Pemenuhan Standar Operasional Pelabuhan Penyeberangan Lintas Utama

Prosentase Kapal Penyeberangan Pada Lintas Utama Yang Memenuhi SPM

Jumlah Frekuensi Pelayanan Pada Lintas Penyeberangan

Prosentase Sarana Pelayanan AKAP Yang Memenuhi SPM

%

Trip

%

%

%

517.000

75

100

100

T

5

50

R

5

100

526.938

87

100

100

%

100

200

101.92

116

100

100

III-44

Januari 2016

Gambar 3.3


Grafik Perbandingan Prosentase Capaian IKU pada Sasaran III

4. Sasaran IV (Keempat) Adalah Meningkatnya Kualitas dan Kinerja SDM di Bidang Perhubungan Darat. Sasaran ini dicapai melalui Indikator Kinerja Utama : a. Jumlah Pemberian Sertifikat dan Kualifikasi Teknis Petugas Operasional; b. Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat. Adapun pencapaian sasaran ini pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

III-45



Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas dan kinerja SDM di bidang Perhubungan Darat Tahun 2015

Sasaran Meningkatnya kualitas dan kinerja SDM di bidang perhubungan darat

Indikator Kinerja Utama Jumlah Pemberian Sertifikat dan Kualifikasi Teknis Petugas Operasional* 2. Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat* *angka dalam IKU merupakan akumulasi 1.

Satuan Sertifikat

Target 220

Realisasi 226

% 102,27

Orang

542

741

136,71

a. Jumlah Pemberian Sertifikat dan Kualifikasi Teknis Petugas Operasional; Pada Tahun 2015 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah memberikan sertifikat dan kualifikasi teknis pada petugas operasional sebanyak 226 sertifikat  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama jumlah pemberian sertifikat dan kualifikasi teknis petugas operasional yaitu sebanyak 220 sertifikat, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 226 sertifikat atau mencapai 102,27%;  Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama /Indikator Kinerja Utama; Hasil capaian Indikator Kinerja Utama jumlah pemberian sertifikat dan kualifikasi teknis petugas operasional adalah sebanyak 226 sertifikat atau sebesar 102,27%, terjadi perbedaan sebesar 27% antara target dan realisasi pada IKU dimaksud yang dikarenakan adanya kebutuhan peningkatan petugas Inspektur Keselamatan Jalan. Adapun rincian Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: Sertifikat Sertifikat Inspeksi Keselamatan Jalan Sertifikat Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan

Jumlah 24 Sertifikat 1 Sertifikat

Bulan Terbit Setifikat Maret 2015 September 2015

b. Jumlah Pegawai Yang Sudah Memiliki Sertifikat; Pada Tahun 2015 Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang sudah memiliki sertifikat adalah sebanyak 741 pegawai. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama jumlah pegawai yang sudah memiliki sertifikat yaitu sebanyak 542 Orang, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 741 pegawai atau mencapai 136,71%;  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015;



III-46


Januari 2016

o

target kinerja dari tahun 2011 sebesar 100 pegawai, tahun 2012 sebesar 202 pegawai, tahun 2013 sebesar 302 Pegawai, tahun 2014 sebesar 502 pegawai dan tahun 2015 sebesar 542 pegawai. Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan target sebesar 56,42%.

hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 102 pegawai (102%), tahun 2012 sebesar 202 pegawai (100%), tahun 2013 sebesar 241 pegawai (69,5%), tahun 2014 sebesar 480 pegawai (95,62%) dan tahun 2015 sebesar 741 pegawai (136,71%). Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan kinerja sebesar 67,72%.  Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama /Indikator Kinerja Utama; Hasil capaian Indikator Kinerja Utama jumlah pegawai yang sudah memiliki sertifikat adalah sebanyak 741 pegawai atau sebesar 136,71%, terjadi perbedaan sebesar 36,71% antara target dan realisasi pada IKU dimaksud yang dikarenakan adanya program tambahan dari BPSDM Perhubungan yang mewajibkan pegawai untuk mengikuti Diklat Kesamptaan, adapun rincian Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut: o

Sertifikat TOTAL 1. Diklat Pengadaaan Barang/ Jasa Tingkat Dasar 2. Diklat Pejabat Pembuat Komitmen 3. Diklat Kesamaptaan Aparatur Perhubungan 4. Diklat Kalibrasi Alat Uji 5. Diklat Asessor 6. Diklat Manajemen Stress 7. Pelatihan Kompetensi Komunikasi Dalam Budaya Kerja 8. Diklat Manajemen Operasional Unit Pelaksanaan Penimbangan 9. Diklat Dasar Analisis Dampak Lingkungan 10. Diklat Manajemen Perlengkapan Jalan 11. Pelatihan Kompetensi Report Writing 12. Pelatihan Kompetensi Hukum dan Kepegawaian dan TUN 13. Pelatihan Kompetensi TOEFL Preparation Class 14. Pelatihan Komp. English For Social & Office Com. Skills 15. Pelatihan Analisa Pemecahan Masalah 16. Pelatihan Adiministrasi Perkantoran 17. Pelatihan Kompetensi Manajemen Konflik 18. Pelatihan Kompetensi Negotiation Skill 19. Pelatihan Rancangan SOP 20. Pelatihan Perancangan Peraturan PerUU 21. Diklat Sistem Akuntansi Berbasis Akrual 22. Pelatihan Pejab. Struktural Melalui Transf. Perubahan 23. Diklat Bendahara Pengeluaran Kementerian Perhubungan 24. Diklat Perencanaan Transportasi Kementerian Perhubungan 25. Diklat Fungsional Pranata Komputer Tk. Terampil Angkatan I 26. Diklat Arsiparis Tingkat Terampil 27. Diklat Keselamatan Transportasi Kementerian Perhubungan 28. Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis Kementerian Perhubungan 29. Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tingkat Manajerial Tahun 2015 30. Diklat Strategi Analisis Manajemen Kementerian Perhubungan

Jumlah 241 13 1 103 2 16 1 1 2 3 5 5 2 3 2 2 1 3 2 1 2 3 33 7 2 1 6 3 1 3 1

III-47


Januari 2016

31. 32. 33. 34. 35.

Tabel 3.8

Sertifikat Diklat Penyusunan Renstra dan AKIP Kementerian Perhubungan Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Diklat Bendahara Penerimaan Diklat Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pelatihan Kompetensi / Short Course “Public Speaking Skills”

Jumlah 2 4 3 1 1

Tabel Meningkatnya Kualitas dan Kinerja SDM (Sumber Daya Manusia) di Bidang Perhubungan Darat dari Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015

Tahun Satuan T 2011 R % T 2012 R % T 2013 R % T 2014 R % T 2015 R %

Jumlah Pemberian Sertifikat dan Kualifikasi Teknis Petugas Operasional Sertifikat

Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat Orang

60 60 100 100 100 100 200 139 69,5 200 178 89 220 226 102,27

100 102 102 202 202 100 302 241 69,5 502 480 95,62 542 741 136,71

Gambar 3.4

Grafik Perbandingan Prosentase Capaian IKU pada Sasaran IV

5. Sasaran V (Kelima) Adalah Meningkatnya peran angkutan umum perkotaan. Sasaran ini dicapai melalui Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat yang didukung oleh Indikator Kinerja Utama sebagai berikut: a. Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan b. Modal share angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/Metropolitan/Besar Adapun pencapaian sasaran ini pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

III-48


Januari 2016

Tabel 3.9

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya peran angkutan umum perkotaan Tahun 2015

Sasaran Meningkatnya peran angkutan umum perkotaan

1. 2.

Indikator Kinerja Utama Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan Modal share angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/Metropolitan/Besar

Satuan Kota

Target 21

Realisasi 21

% 100

%

4

-

-

a. Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan; IKU ini merupakan jumlah akumulasi kota yang menerapkan system angkutan massal berbasis jalan melalui pengadaan BRT yang dilakukan di tahun sebelumnya dan dioperasionalkan ditahun berikutnya. Untuk baseline jumlah kota yang telah menerapkan sampai dengan tahun 2014 merupakan jumlah kota yang telah mengimplementasikan system angkutan massal baik melalui pendanaan APBN maupun APBD. Namun untuk target jumlah kota yang menerapkan di tahun 2015 sampai dengan 2019 merupakan kota yang dibantu pengadaan BRT melalui pendanaan APBN.  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama jumlah Kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan yaitu sebanyak 21 Kota, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 21 Kota atau mencapai 100%;  Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; Target Indikator Kinerja Utama jumlah Kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan tahun 2015 dalam Rencana Strategis 20152019 dan target PK 2015 yaitu 21 Kota jika dibandingkan dengan hasil capaian kinerja adalah sebanyak 21 kota atau mencapai 100% dimana hasil capaian IKU tersebut memenuhi target.  Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama /Indikator Kinerja Utama; Hasil capaian Indikator Kinerja Utama jumlah Kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan adalah sebanyak 21 Kota yaitu: Tabel 3.10 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kota yang Memanfaatkan Angkutan Massal untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan dari Tahun 2011 sampai dengan 2015 Kota

DKI Jakarta (Trans Jakarta) Batam (Trans Batam) Bogor (Trans Pakuan) Bandung (Trans Metro Bandung) Yogyakarta (Trans Jogja) Semarang (Trans Semarang) Pekanbaru (Trans Metro) Manado (Trans Kawanua) Gorontalo (Trans Hulontalangi) Palembang (Trans Musi)

Tahun 2014 2015 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

III-49


Januari 2016

No

Kota

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Surakarta (Batik Solo Trans) Ambon (Trans Amboina) Sarbagita/ Denpasar – Badung – Gianyar – Tabanan (Trans Sarbagita) Bandar Lampung (Trans Bandar Lampung) Tangerang (Trans Jabodetabek Tangerang) Bekasi Padang Balikpapan Mebidangro Surabaya Metropolitan Area Mamminasata

Tahun 2014 2015 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Jika dibandingkan dengan Target tahun 2015 pada Renstra dan PK (21 kota) IKU tersebut memenuhi target dikarenakan adanya komitmen Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk melakukan pembangunan jaringan angkutan massal sebagai bentuk pelayanan angkutan perkotaan. b. Modal share angkutan umum Megapolitan/Metropolitan/Besar. 





perkotaan

di

Kota

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Modal share angkutan umum perkotaan di kota Megapolitan/Metropolitan/Besar yaitu sebesar 4%, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar -% atau mencapai 0%; Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; Target Indikator Kinerja Utama Kinerja Modal share angkutan umum perkotaan di kota Megapolitan/Metropolitan/Besar tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 dan target PK 2015 yaitu 4% jika dibandingkan dengan hasil capaian kinerja adalah sebanyak -% atau mencapai 0% dimana hasil capaian IKU tersebut tidak memenuhi target. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama /Indikator Kinerja Utama; Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Modal share angkutan umum perkotaan di kota Megapolitan/Metropolitan/Besar adalah sebanyak -%, hal ini disebabkan data yang dimiliki hanyalah berupa load faktor saja.

Tabel 3.11 Tahun Satuan T 2011 R %

Grafik Perbandingan Prosentase Capaian IKU pada Sasaran V dari Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan

Modal share angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/Metropolitan/Besar

Kota

%

4 3 75

III-50


Januari 2016

2012 2013 2014 2015

T R % T R % T R % T R %


Gambar 3.5

15 15 100 16 16 100 20 20 100 21 21 100

4 -

Grafik Perbandingan Prosentase Capaian IKU pada Sasaran V

6. Sasaran VI (Keenam) Adalah Meningkatnya Aplikasi Skema Manajemen Transportasi Perkotaan. Sasaran Meningkatnya Aplikasi Skema Manajemen Transportasi Perkotaan dicapai melalui 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: a. Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan b. Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi darat yang dapat diturunkan c. Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan 1) Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan sensor 2) SBNP Adapun pencapaian sasaran ini pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 3.12 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya aplikasi skema manajemen transportasi perkotaan Tahun 2015 Sasaran Meningkatnya aplikasi skema manajemen transportasi perkotaan

1.

2.

Indikator Kinerja Utama Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi darat yang dapat diturunkan

Satuan Lokasi

T 25

R 28

% 112

Juta Ton

0,39

0,29

74,35

CO2

III-51


Januari 2016 3.

Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan a. Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan sensor b. SBNP

Unit

25

25

100

Unit

0

0

0

Unit

25

24

96

a. Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan; Pengertian IKU Jumlah kota kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan adalah kota-kota dengan pembangunan ATCS Tahap I melalui pendanaan APBN.  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama jumlah Kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan yaitu sebanyak 25 Kota, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 28 Kota atau mencapai 112%;  Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; Target Indikator Kinerja Utama jumlah Kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 dan target PK 2015 yaitu 25 Kota jika dibandingkan dengan hasil capaian kinerja adalah sebanyak 28 kota atau mencapai 112% dimana hasil capaian IKU tersebut melebihi target.  Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama /Indikator Kinerja Utama; Hasil capaian Indikator Kinerja Utama jumlah Kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan adalah sebanyak 28 Kota, prosentase Capaian pada IKU ini adalah sebesar 112% dimana jumlah kota yang telah menerapkan ATCS sebanyak 28 (dua puluh delapan) kota seperti pada tabel berikut ini: No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kota Batam Tegal Bukit Tinggi Surakarta Pontianak Balikpapan Manado Sragen Bogor Sarbagita

Tahun 2014 2015 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

III-52


Januari 2016

No

Kota

Tahun 2014 2015 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

11. Samarinda 12. Medan 13. Bandung 14. Yogyakarta 15. Padang 16. Bandar Lampung 17. Pekalongan 18. Tangerang 19. Jakarta 20. Bekasi 21. Bangka Belitung 22. Sidoarjo 23. Kediri 24. Palu 25. Palembang 26. Kota Depok 27. Kab. Banyumas 28. Kota Taskimalaya Keterangan: *2014: APBN & APBD *2015 : Kota baru penerapan ATCS merupakan kota-kota dengan ATCS melalui pendanaan APBN *angka akumulasi

Untuk Jumlah Kota yang menerapkan ATCS dan Realisasi Keuangannya di tahun 2015 adalah sebagai berikut: IKU Jumlah Kota yang menerapkan ATCS dalam pelaksanaan Manajemen rekayasa Lalu Lintas

ATCS Bangka Belitung Palembang Kediri Sidoarjo Palu Depok* Banyumas* Tasikmalaya* TOTAL 8 KOTA Keterangan: (*) Realokasi Anggaran

Target Rp. 3.500.000.000,Rp. 4.000.000.000,Rp. 3.000.000.000,Rp. 3.000.000.000,Rp. 4.000.000.000,Rp. 7.000.000.000,Rp. 7.500.000.000,Rp. 5.500.000.000,Rp. 37.676.960.000,-

Realisasi 3.413.991.000,3.740.164.000,2.990.913.000,2.948.285.000,3.896.750.000,6.767.047.148,7.181.056.429,5.226.616.709,Rp. 36.164.823.286,-

b. Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi darat yang dapat diturunkan; Target pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam IKU “Jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor transportasi nasional yang dapat diturunkan” pada tahun 2015 tercapai dengan prosentase 105,13%. Adapun upaya aksi mitigasi yang telah dilaksanakan guna pencapaian target dimaksud meliputi : No 1 2 3

Aksi Mitigasi Mendorong pembinaan dan pengembangan sistem transit – Bus Rapid Transit (BRT) Pembangunan budaya berkendara yang lebih baik Pembinaan Pengembangan Prasarana Kendaraan Tidak Bermotor dan Pejalan Kaki (NMT)

Pencapaian Penurunan Emisi CO2e 0,183052 0,001188 0,001736

III-53


Januari 2016 4 5

Pemanfaatan Teknologi Lalu Lintas untuk Kelancaran Lalu Lintas di Jalan Nasional Penerapan Pengendalian Dampak Lalu Lintas di Jalan Nasional Total Target PK

0,226705 0,00008732 0,41276832 0,39

 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama jumlah emisi gas rumah kaca dari sector transportasi darat yang dapat diturunkan yaitu sebesar 0,172 juta ton CO2e, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 0,29 juta Ton CO2e atau mencapai 74,35%;  Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; Target Indikator Kinerja Utama jumlah emisi gas rumah kaca dari sector transportasi darat yang dapat diturunkan tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 dan target PK 2015 yaitu 0,172 juta ton CO2e jika dibandingkan dengan hasil capaian kinerja adalah 0,29 juta Ton CO2e atau mencapai 74,35% dimana hasil capaian IKU tersebut tidak memenuhi target.  Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama /Indikator Kinerja Utama; Hasil capaian Indikator Kinerja Utama jumlah emisi gas rumah kaca dari sector transportasi darat yang dapat diturunkan adalah sebesar 0,29 juta Ton CO2e, prosentase Capaian pada IKU ini adalah sebesar 74,35%. c. Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan: Indikator Kinerja Utama Jumlah Prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan untuk Sub Sektor Perhubungan Darat terdiri dari 2 (dua) jenis prasarana, yaitu: 1) Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan sensor; 2) SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran). 1) Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan sensor: Pada Tahun 2015 IKU Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan sensor belum dapat dihitung kinerjanya dikarenakan tidak adanya penganggaran untuk kegiatan tersebut. 2) SBNP Indikator Kinerja Utama Jumlah SBNP merupakan kegiatan pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). Alokasi SBNP melalui APBN tahun 2015 adalah sebagai berikut:

III-54


Januari 2016

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Pembangunan SBNP Pelabuhan Penyeberangan Sibolga, Prov. Sumatera Utara Pelabuhan Penyeberangan Matak, Prov. Kep. Riau Pelabuhan Penyeberangan Penarik, Prov. Kep. Riau Pelabuhan Penyeberangan Selat Belia, Prov. Kep. Riau Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Pinang, Prov. Kep. Riau Dermaga Penyeberangan Bangka Belitung, Prov. Kep. Riau SBNP pada OPP Merak, Prov. Banten Rambu Suar Darat di Cirata, Saguling, Jatiluhur, Prov. Jawa Barat SBNP/ Lampu Pelabuhan di Sungai Serang, Glagah Kab. Kulonprogo, Prov. D. I Yogyakarta SBNP Darat pada Pelabuhan Penyeberangan Wanci, Prov. Sulawesi Tenggara SBNP Darat Pelabuhan Penyeberangan Amolengu, Prov. Sulawesi Tenggara SBNP Darat Pelabuhan Penyeberangan Labuhan, Prov. Sulawesi Tenggara Pelabuhan Penyeberangan Tondasi, Prov. Sulawesi Tenggara Rambu Suar Darat di Tokalimbo, Prov. Sulawesi Selatan Rambu Suar Darat di Timampu, Prov. Sulawesi Selatan Rambu Suar Laut di Tokalimbo, Prov. Sulawesi Selatan Rambu Suar Laut di Timampu, Prov. Sulawesi Selatan

Target 25 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit

Realisasi 24 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit

4 Unit 1 Unit 5 Unit

4 Unit 1 Unit 5 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 1 1 1

1 1 1 1

Unit Unit Unit Unit

Unit Unit Unit Unit

 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) yaitu 25 Unit, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 24 Unit atau mencapai 96%;  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; o

target kinerja dari tahun 2011 sebesar 28 unit, tahun 2012 sebesar 28 unit, tahun 2013 sebesar 8 unit, tahun 2014 sebesar 25 unit dan tahun 2015 sebesar 25 unit. Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan sebesar 35,27%.

hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 28 Unit (100%), tahun 2012 sebesar 28 Unit (100%), tahun 2013 sebesar 8 Unit (100%), tahun 2014 sebesar 18 Unit (72%) dan tahun 2015 sebesar 25 Unit (96%). Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan kinerja sebesar 23,12%.  Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; Target Indikator Kinerja Utama Jumlah SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 25 o

III-55


Januari 2016

Unit, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 25 unit beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 25 Unit atau mencapai 100%. Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan Pagu Alokasi Anggaran. Jika dibandingkan dengan hasil capaian kinerja adalah sebesar 24 Unit atau mencapai 96% dimana hasil capaian IKU tersebut tidak memenuhi target.  Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama; o Rendahnya hasil capaian pelaksanaan IKU ini disebabkan terdapat 1 unit pembangunan SBNP yang tidak terlaksana yaitu pada Pelabuhan Penyeberangan di Sumatera Utara dikarenakan anggaran dibintang akibat data dukung dan dokumen perencanaan tidak lengkap. o Alternatif Solusi agar pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Jumlah SBNP dapat terlaksana sepenuhnya adalah: - Melakukan koordinasi lebih intensif terhadap Kementerian terkait dalam proses perencanaan pembangunan khususnya pembangunan fisik sehingga program dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah dialokasikan; - Memastikan kesiapan data dukung terhadap usulan program kegiatan agar dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Realisasi Tahun 2015 pada masing-masing indikator sasaran dapat dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan Tahun 2015 sehingga diperoleh informasi mengenai pola perkembangan pada tabel dan gambar berikut: Tabel 3.13 Perbandingan Pengukuran Kinerja Prosentase Capaian IKU pada Sasaran VI Tahun 2011 sampai tahun 2015

Tahun

Satuan 2011 2012 2013

T R % T R % T

Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan Penerangan Jalan Umum Listrik yang SBNP dilengkapi dengan sensor

Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan

Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi darat yang dapat diturunkan

Lokasi

Juta Ton CO2e

Unit

Unit

11 11 100 14 14 100 15

0,027 0,027 100 0,068 0,068 100 0,121

-

-

III-56


Januari 2016

2014 2015

R % T R % T R %

15 100 17 17 100 25 28 112

0,121 100 0,172 0,172 100 0,39 0,41 74,35

0 0 100

25 24 96


Gambar 3.6

Grafik Perbandingan Prosentase Capaian IKU pada Sasaran VI

7. Sasaran VII (Ketujuh) Adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Tabel 3.14 Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Indikator Kinerja Utama 1. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2. Tingkat Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 3. Nilai Aset Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang berhasil diinventarisasi

Satuan Nilai

T 88

R 85,76

% 97,75

%

85

92,64

108,99

Rp.

15 T

15.35 T

102,36

III-57


Januari 2016

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan melalui 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: a. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 



dicapai

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu sebesar 88, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 85,76 atau mencapai 97,45%; Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; o target kinerja dari tahun 2011 sebesar 83, tahun 2012 sebesar 83,07, tahun 2013 sebesar 85, tahun 2014 sebesar 82 dan tahun 2015 sebesar 88. Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan target sebesar 1,48%. Peningkatan target dalam setiap tahunnya menunjukkan komitmen Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

o hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 73,58 (88,65%), tahun 2012 sebesar 83,07 (98,89), tahun 2013 sebesar 81,44 (95,81%), tahun 2014 sebesar 82 (96,47%) dan tahun 2015 sebesar 85,76 (97,75%). Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan kinerja sebesar 4,05%.  Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; Target Indikator Kinerja Utama nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 dan target PK 2015 yaitu 88 jika dibandingkan dengan hasil capaian kinerja adalah 85,76 atau mencapai 97,45% dimana hasil capaian IKU tersebut tidak memenuhi target.  Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama /Indikator Kinerja Utama; o Tidak tercapainya target AKIP tahun 2014, menurut hasil evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut: - dokumen Renstra belum sepenuhnya menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rancana kerja dan anggaran; - IKU belum digunakan secara menyeluruh dalam Penetapan Kinerja; - penetapan Kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala; - masih ada kriteria yang belum terpenuhi, yaitu belum adanya pedoman atau Standar Operating Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja; - adanya beberapa informasi dalam LAKIP yang merupakan kompilasi dari Unit Kerja dibawahnya, belum tercapai secara maksimal; - adanya Indikator Kinerja Utama yang bertambahdari tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dievaluasi; - terdapat capaian kinerja yang belum tercapai secara keseluruhan.

III-58


Januari 2016 o

Upaya untuk meningkatkan nilai AKIP yang disarankan oleh Inspektorat Jenderal, Kementerian Perhubungan adalah: - menyusun RKA/KL yang mengacu pada Dokumen Renstra; - memanfaatkan IKU secara menyeluruh dalam Penetapan Kinerja; - meningkatkan monitoring pencapaian Penetapan Kinerja secara berkala; - menggunakan aplikasi e-performance sebagai langkah pengumpulan data per triwulan; - menyusun SOP atau pedoman pengumpulan data kinerja termasuk kemudahan akses data bagi yang berkepentingan dan penanggung jawab data; - melakukan langkah-langkah perbaikan untuk merealisasikan target dan capaian kinerja yang telah ditetapkan.

b. Tingkat penyerapan anggaran Ditjen Perhubungan Darat 

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat penyerapan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu sebesar 85%, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 92,64% atau mencapai 108,99%;



Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; o target kinerja dari tahun 2011 sebesar 96,04%, tahun 2012 sebesar 92,19%, tahun 2013 sebesar 92,5%, tahun 2014 sebesar 91% dan tahun 2015 sebesar 85%. Yang berarti selama 5 tahun mengalami penurunan target sebesar 2,97%.

o hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 96,04% (100%), tahun 2012 sebesar 90,55% (98,22%), tahun 2013 sebesar 88,83% (96,03%%), tahun 2014 sebesar 89,18% (98%) dan tahun 2015 sebesar 92,64% (108,99%). Yang berarti selama 5 tahun mengalami penurunan kinerja sebesar 0,84%.  Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; Target Indikator Kinerja Utama nilai Tingkat penyerapan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 dan target PK 2015 yaitu 85% jika dibandingkan dengan hasil capaian kinerja adalah 92,64% atau mencapai 108,99% dimana hasil capaian IKU tersebut memenuhi target.  Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama /Indikator Kinerja Utama;

III-59


Januari 2016

Hal-hal yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak mencapai 100% antara lain sebagai berikut: o Adanya kegiatan yang bertanda bintang yang disebabkan oleh: - data dukung tidak lengkap; - kegiatan yang akan dilaksanakan belum mempunyai dasar hukum. o Adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan yang disebabkan hal-hal sebagai berikut: - terdapat kegiatan yang mengalami gagal lelang; - belum adanya dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan; - keterbatasan waktu dalam pelaksanaan karena adanya perbaikan desain; - data dukung belum lengkap. c. Nilai aset Ditjen Perhubungan Darat yang berhasil diinventarisasi 



Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Nilai Aset Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang berhasil diinventarisasi yaitu sebesar Rp. 15.000.000.000.000,-, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar Rp. 15.354.070.710.445 atau mencapai 102,36%; Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; o target kinerja dari tahun 2011 sebesar Rp. 7.608.704.395.561,-, tahun 2012 sebesar Rp. 6.575.057.868.084,-, tahun 2013 sebesar Rp. 11.527.543.414.208,-, tahun 2014 sebesar Rp. 14.336.696.272.756,dan tahun 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000.000,-.

o hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar Rp. 7.608.704.395.561,(100%), tahun 2012 sebesar Rp. 9.347.923.692.208,- (142.18%) , tahun 2013 sebesar Rp. 11.158.774.239.756,- (96,80%), tahun 2014 sebesar Rp. 13.734.685.919.323,(95,8%) dan tahun 2015 sebesar Rp. 15.354.070.710.445,- (102,36%). Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan kinerja sebesar 19,28%.  Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; Target Indikator Kinerja Utama Nilai Aset Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang berhasil diinventarisasi tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 dan target PK 2015 yaitu Rp. 15.000.000.000,- jika dibandingkan dengan hasil capaian kinerja adalah Rp. 15.354.070.710.445,atau mencapai 102,36% dimana hasil capaian IKU tersebut melebihi target.  Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama /Indikator Kinerja Utama;

III-60


Januari 2016

Pada Indikator Indikator Kinerja Utama Nilai Aset Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang berhasil diinventarisasi tahun 2015 hasil capaian kinerja adalah sebesar Rp. 15.354.070.710.445,- atau mencapai 102,36%, hal tersebut dikarenakan belanja modal untuk tahun 2015 dapat terserap sepenuhnya sehingga menabah jumlah asset yang dapat diinventarisasi. Realisasi Tahun 2015 pada masing-masing indikator sasaran dapat dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan Tahun 2015 sehingga diperoleh informasi mengenai pola perkembangan pada tabel dan gambar berikut: Tabel 3.15 Perbandingan Pengukuran Kinerja Prosentase Capaian IKU pada Sasaran VII Tahun 2011 sampai tahun 2015 Tahun Satuan T 2011 R % T 2012 R % T 2013 R % T 2014 R % T 2015 R %

Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nilai 83 73,58 88,65 84 83.07 98.89 85 81,44 95,81 85 82 96,47 88 85,76 95,75

Tingkat Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat % 96,04 96,04 100 92,19 90,55 98,22 92.5 88,83 96,03 91 89,18 98 85 92,64 108,99

Nilai Aset Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Yang Berhasil Diinventarisasi Rp 7.608.704.395.561 7.608.704.395.561 100 6.575.057.868.084 9.347.923.692.208 142.18 11.527.543.414.208 11.158.774.239.756 96.80 14.336.696.272.756 13.734.685.919.323 95,8 15.000.000.000.000 15.354.070.710.445 102,36


III-61


Januari 2016

Gambar 3.7

Grafik Perbandingan Prosentase Capaian IKU pada Sasaran VII

III-62

Januari 2016


3.2.2 EVALUASI KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015 Evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran. Tujuan hal ini dilakukan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Indikator Kinerja Utama diatas,Direktorat Jenderal Pehubungan Darat telah melaksanakan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja dengan baik, dimana terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang tidak bisa diukur dikarenakan tidak adanya data, yaitu sebesar 3,7%, 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama yang dibawah 100% (≤100%) sebesar 40,7%, dan 15 (lima

belas) Indikator Kinerja Utama yang diatas dan/atau sama dengan 100% (100%) sebesar 55,6%. Untuk persentase pencapaian rencana tingkat capaian rata-rata Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing Sasaran adalah sebagai berikut: 1.

Rata-rata nilai capaian Indikator Kinerja Utama untuk sasaran Menguatnya konektivitas nasional melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan jaringan transportasi darat adalah sebesar 87,42%;

2.

Rata-rata nilai capaian Indikator Kinerja Utama untuk Meningkatnya keselamatan sektor transportasi darat adalah sebesar 354,66%;

3.

Rata-rata nilai capaian Indikator Kinerja Utama untuk sasaran meningkatnya jumlah sarana transportasi darat yang memenuhi kriteria kinerja (SPM) yang ditetapkan adalah sebesar 119,65%;

4.

Rata-rata nilai capaian Indikator Kinerja Utama untuk sasaran meningkatnya kualitas dan kinerja SDM di bidang perhubungan darat adalah sebesar 119,72%;

5.

Rata-rata nilai capaian Indikator Kinerja Utama untuk sasaran meningkatnya peran angkutan umum perkotaan adalah sebesar 50%;

6.

Rata-rata nilai capaian Indikator Kinerja Utama untuk sasaran meningkatnya aplikasi skema manajemen transportasi perkotaan adalah sebesar 101,83%;

7.

Rata-rata nilai capaian Indikator Kinerja Utama untuk sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat adalah sebesar 102,93%;

Total nilai rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebesar133,74%. Hal ini menandakan bahwa capaian sasaran Ditjen Perhubungan Darat telah terlaksana dengan baik dan program kerja Ditjen Perhubungan Darat pada Tahun Anggaran 2015 tercapai sepenuhnya.

III-75


Januari 2016

3.2.3 Kontribusi Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan

Perhubungan

Darat

terhadap

Kontribusi Ditjen Hubdat terhadap Kementerian Perhubungan diimplementasikan melalui Indikator Kinerja Utama Kementerian untuk Ditjen Perhubungan Darat. Indikator Kinerja Utama tersebut antara lain: 1.

Sasaran I (pertama) Transportasi

adalah

Menurunnya

Angka

Kecelakaan

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Kecelakaan Transportasi IKU a.

b.

Jumlah pedoman standar keselamatan dan keamanan  Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat Jumlah sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan  Jumlah Marka Jalan  Jumlah Rambu Lalu Lintas  Jumlah APILL  Jumlah Penerangan Jalan Umum  Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail)  Jumlah SBNP  Jumlah Rambu Sungai

Target

Trw. I

Trw. II

Trw. III

Trw. IV

%

Dokume n

2

0

0

0

100

M2

435.000

0

4.015

194.476

543.084

Unit

900

0

612

8.490

18.325

Unit

145

0

23

149

74

Unit

3.000

0

175

1.107

3.707

M’

20.500

0

896

19.130

74.092

Unit Unit

2 25

0 0

1 0

1 0

1 25

a. Jumlah pedoman standar keselamatan dan keamanan;  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat sebesar 2 Pedoman, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 2 Pedoman atau mencapai 100%, yaitu dengan rincian pedoman sebagai berikut: o PM No. 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan o PM No. 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; Indikator Kinerja Utama Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat, untuk perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2015-2019.  Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; o Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat tahun 2015 dalam Rencana Strategis

III-76


Januari 2016

2015-2019 yaitu 2 Pedoman, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 2 Pedoman beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 2 Pedoman atau mencapai 100%. o Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan kegiatan yang telah diprogramkan.

Gambar 3.8

Grafik Perbandingan Prosentase Capaian IKU Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat

b. Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat; Jumlah Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat merupakan jumlah prasarana yaitu : 1) Perlengkapan Jalan, yang terdiri :  Marka jalan  Rambu Lalu Lintas  APILL  Penerangan Jalan  Alat Pengendali  Pengaman Pengguna Jalan (Guard Rail)  Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB) 2) SBNP 3) Rambu Sungai  Jumlah Marka Jalan; o Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Marka Jalan sebesar 435.000 m2, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 543.048 m2 atau mencapai 124,85%. o Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015;

III-77


Januari 2016

Indikator Kinerja Utama Jumlah Marka Jalan, untuk perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2015-2019. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jumlah Marka Jalan pada periode 2011-2014 menggunakan nomenklatur Pengadaan Perlengkapan Jalan dengan satuan paket yang terdiri dari marka jalan, rambu, APILL, dan tidak dijadikan dalam unit satuan masingmasing, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan terhadap pengadaan sebelumnya. o Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; - Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Marka Jalan tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 435.000 m2, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 435.000 m2beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 543.048 m2 atau mencapai 124,85%. - Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan kegiatan yang telah diprogramkan. o Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama Meningkatnya hasil capaian kinerja pada IKU ini (realisasi lebih besar dari target) dikarenakan adanya realokasi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu berasal dari anggaran BUMN dan indentifikasi kegiatan yang tidak dapat terserap untuk direalokasi / dialihkan agar menunjang penyerapan anggaran dengan salah satunya untuk pengadaan Marka Jalan.

Gambar 3.9

Grafik Perbandingan Prosentase Capaian IKU Jumlah Marka Jalan

III-78


Januari 2016



Jumlah Rambu Lalu Lintas; o Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Rambu Lalu Lintas sebesar 900 unit, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 18.325 unit atau mencapai 2.036%. o Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; Indikator Kinerja Utama Jumlah Rambu Lalu Lintas, untuk perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2015-2019. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jumlah Rambu Lalu Lintas pada periode 2011-2014 menggunakan nomenklatur Pengadaan Perlengkapan Jalan dengan satuan paket yang terdiri dari marka jalan, rambu, APILL, dan tidak dijadikan dalam unit satuan masingmasing, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan terhadap pengadaan sebelumnya. o Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; - Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Rambu Lalu Lintas tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 900 unit, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 900 unit beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 18.325 unit atau mencapai 2.036%. - Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan kegiatan yang telah diprogramkan. o Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama - Meningkatnya hasil capaian kinerja pada IKU ini (realisasi lebih besar dari target) dikarenakan adanya realokasi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu berasal dari anggaran BUMN dan indentifikasi kegiatan yang tidak dapat terserap untuk direalokasi / dialihkan agar menunjang penyerapan anggaran dengan salah satunya untuk pengadaan Rambu Lalu Lintas.

III-79


Januari 2016

Gambar 3.10

Gambar 3.10



Grafik Perbandingan Prosentase Capaian IKU Jumlah Rambu Lalu Lintas

Jumlah APILL; o Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah APILL sebesar 145 unit, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 290 unit atau mencapai 200%. o Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; Indikator Kinerja Utama Jumlah APILL, untuk perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2015-2019. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jumlah APILL pada periode 2011-2014 menggunakan nomenklatur Pengadaan Perlengkapan Jalan dengan satuan paket yang terdiri dari marka jalan, rambu, APILL, dan tidak dijadikan dalam unit satuan masing-masing, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan terhadap pengadaan sebelumnya. o Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; - Target Indikator Kinerja Utama Jumlah APILL tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 145 unit, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 145 unit beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 290 unit atau mencapai 200%. - Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan kegiatan yang telah diprogramkan. o Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama - Meningkatnya hasil capaian kinerja pada IKU ini (realisasi lebih besar dari target) dikarenakan adanya realokasi anggaran di

III-80


Januari 2016

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu berasal dari anggaran BUMN dan indentifikasi kegiatan yang tidak dapat terserap untuk direalokasi / dialihkan agar menunjang penyerapan anggaran dengan salah satunya untuk pengadaan APILL.

Gambar 3.11



Grafik Perbandingan Prosentase Capaian IKU Jumlah APILL

Jumlah Penerangan Jalan Umum; o Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Penerangan Jalan Umum sebesar 3.000 unit, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 3.707 unit atau mencapai 123,57%. o Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; Indikator Kinerja Utama Jumlah Penerangan Jalan Umum, untuk perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2015-2019. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jumlah Penerangan Jalan Umum pada periode 2011-2014 menggunakan nomenklatur Pengadaan Perlengkapan Jalan dengan satuan paket yang terdiri dari marka jalan, rambu, APILL, dan tidak dijadikan dalam unit satuan masingmasing, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan terhadap pengadaan sebelumnya. o Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; - Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Penerangan Jalan Umum tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 3.000 unit, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 3.000 unit beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 3.707 unit atau mencapai 123,57%.

III-81


Januari 2016



- Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan kegiatan yang telah diprogramkan. o Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama Meningkatnya hasil capaian kinerja pada IKU ini (realisasi lebih besar dari target) dikarenakan adanya realokasi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu berasal dari anggaran BUMN dan indentifikasi kegiatan yang tidak dapat terserap untuk direalokasi / dialihkan agar menunjang penyerapan anggaran dengan salah satunya untuk pengadaan Penerangan Jalan Umum. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail); o Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Jalan (guard rail) sebesar 20.500 m1, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 74.092 m1 atau mencapai 361,42%. o Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; Indikator Kinerja Utama Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Jalan (guard rail), untuk perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2015-2019. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Jalan (guard rail) pada periode 2011-2014 menggunakan nomenklatur Pengadaan Perlengkapan Jalan dengan satuan paket yang terdiri dari marka jalan, rambu, APILL, Alat Pengendali dan Pengaman Jalan (guard rail) dan tidak dijadikan dalam unit satuan masing-masing, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan terhadap pengadaan sebelumnya. o Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; - Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Jalan (guard rail) tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 20.500 m1, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 20.500 m1 beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 74.092 m1 atau mencapai 361,42%. - Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan kegiatan yang telah diprogramkan.

III-82


Januari 2016

o Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama - Meningkatnya hasil capaian kinerja pada IKU ini (realisasi lebih besar dari target) dikarenakan adanya realokasi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu berasal dari anggaran BUMN dan indentifikasi kegiatan yang tidak dapat terserap untuk direalokasi / dialihkan agar menunjang penyerapan anggaran dengan salah satunya untuk pengadaan Alat Pengendali dan Pengaman Jalan (guard rail).

Gambar 3.12



Grafik Perbandingan Prosentase Capaian IKU Jumlah Guardrail

Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB); Indikator Kinerja Utama Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (fasilitas UPPKB) merupakan kegiatan pembangunan Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (fasilitas UPPKB), yaitu pada 1 Unit fasilitas UPPKB Jembatan Timbang (UPPKB) Widodaren di Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur dan 1 Unit fasilitas UPPKB Jembatan Timbang (UPPKB) Cipeuyeum Tahap I di Propinsi Jawa Barat. o Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (fasilitas UPPKB) yaitu sebanyak 2 Unit, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 1 Unit atau mencapai 50%; o Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (fasilitas UPPKB) tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 2 Unit dan target PK 2015 yaitu 2 Unit jika dibandingkan dengan hasil capaian kinerja adalah sebesar 1 Unit atau

III-83


Januari 2016

mencapai 50% dimana hasil capaian IKU tersebut tidak memenuhi target. o Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama /Indikator Kinerja Utama; - Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (fasilitas UPPKB) adalah sebesar 1 Unit fasilitas UPPKB yang terealisasi yaitu Jembatan Timbang (UPPKB) Widodaren di Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur. Jika dibandingkan dengan Target tahun 2015 pada Renstra dan PK (2 Unit) IKU tersebut tidak memenuhi target dikarenakan adanya permasalahan lahan sehingga pembangunan Jembatan Timbang Cipeuyeum Tahap I tidak bisa dilaksanakan. - Alternatif Solusi terhadap Indikator Kinerja Utama Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (fasilitas UPPKB) adalah untuk melakukan pengecekan kesiapan pembangunan termasuk status lahan pada setiap perencanaan pembangunan.

Gambar 3.13



Grafik Perbandingan Prosentase Capaian IKU Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

Jumlah SBNP; Indikator Kinerja Utama Jumlah SBNP merupakan kegiatan pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). Alokasi SBNP melalui APBN tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pembangunan SBNP Pelabuhan Penyeberangan Sibolga, Prov. Sumatera Utara Pelabuhan Penyeberangan Matak, Prov. Kep. Riau Pelabuhan Penyeberangan Penarik, Prov. Kep. Riau Pelabuhan Penyeberangan Selat Belia, Prov. Kep. Riau Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Pinang, Prov. Kep. Riau Dermaga Penyeberangan Bangka Belitung, Prov. Kep. Riau

Target 25 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 4 Unit

Realisasi 24 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 4 Unit

III-84


Januari 2016 No. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Pembangunan SBNP SBNP pada OPP Merak, Prov. Banten Rambu Suar Darat di Cirata, Saguling, Jatiluhur, Prov. Jawa Barat SBNP/ Lampu Pelabuhan di Sungai Serang, Glagah Kab. Kulonprogo, Prov. D. I Yogyakarta SBNP Darat pada Pelabuhan Penyeberangan Wanci, Prov. Sulawesi Tenggara SBNP Darat Pelabuhan Penyeberangan Amolengu, Prov. Sulawesi Tenggara SBNP Darat Pelabuhan Penyeberangan Labuhan, Prov. Sulawesi Tenggara Pelabuhan Penyeberangan Tondasi, Prov. Sulawesi Tenggara Rambu Suar Darat di Tokalimbo, Prov. Sulawesi Selatan Rambu Suar Darat di Timampu, Prov. Sulawesi Selatan Rambu Suar Laut di Tokalimbo, Prov. Sulawesi Selatan Rambu Suar Laut di Timampu, Prov. Sulawesi Selatan

o

o

Target 25 Unit 1 Unit 5 Unit

Realisasi 24 Unit 1 Unit 5 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

Unit Unit Unit Unit Unit


Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) yaitu 25 Unit, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 24 Unit atau mencapai 96%; Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; - target kinerja dari tahun 2011 sebesar 28 unit, tahun 2012 sebesar 28 unit, tahun 2013 sebesar 8 unit, tahun 2014 sebesar 25 unit dan tahun 2015 sebesar 25 unit. Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan target sebesar 35,27%.

- hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 28 Unit (100%), tahun 2012 sebesar 23 Unit (85,71%), tahun 2013 sebesar 28 Unit (100%), tahun 2014 sebesar 18 Unit (72%) dan tahun 2015 sebesar 24 Unit (96%). Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,38%. o Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; Target Indikator Kinerja Utama Jumlah SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 25 Unit, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 25 unit beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 25 Unit atau mencapai 100%. Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan Pagu Alokasi Anggaran. Jika dibandingkan dengan hasil capaian kinerja adalah sebesar 24 Unit atau mencapai 96% dimana hasil capaian IKU tersebut tidak memenuhi target.

III-85


Januari 2016

o Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama; - Melakukan koordinasi lebih intensif terhadap Kementerian terkait dalam proses perencanaan pembangunan khususnya pembangunan fisik sehingga program dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah dialokasikan; - Memastikan kesiapan data dukung terhadap usulan program kegiatan agar dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan

Gambar 3.14



Grafik Perbandingan Prosentase Capaian IKU Jumlah SBNP

Jumlah Rambu Sungai Indikator Kinerja Utama Jumlah Rambu Sungai merupakan kegiatan pembangunan Rambu Sungai atau Danau. Alokasi Rambu Sungai/Danau melalui APBN tahun 2015 adalah sebagai berikut: No. 1. 2. 3. 4. 5.

Pembangunan Rambu Sungai Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai/Danau Pengadaan & Pemasangan Rambu Sungai ukuran 100 x 140 cm Pengadaan & Pemasangan Rambu Sungai ukuran 100 x 100 cm Pengadaan dan Pemasangan Rambu Navigasi Alur Sungai di Dermaga Penyeberangan Kumai Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai di Sungai DAS Kalimantan Tengah

Target 1.143 40 200

Realisasi 1.143 40 200

400

400

53

53

450

450

o Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Rambu Sungai yaitu 1.143 Unit, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 1.143 Unit atau mencapai 100%;

III-86


Januari 2016

o Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; - target kinerja dari tahun 2011 sebesar 1.062 unit, tahun 2012 sebesar 550 unit, tahun 2013 sebesar 0 unit, tahun 2014 sebesar 0 unit dan tahun 2015 sebesar 1.143 unit. Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan target sebesar 100%. Peningkatan target dalam setiap tahunnya disebabkan peningkatan pembangunan dan peningkatan pelabuhan sungai dan danau - hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 1.062 Unit (100%), tahun 2012 sebesar 550 Unit (100%), tahun 2013 sebesar 0 unit (0%), tahun 2014 sebesar 210 Unit (210%) dan tahun 2015 sebesar 1.143 Unit (100%). Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan kinerja sebesar 100 %. o Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Rambu Sungai tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 1.143 Unit, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 1.143 unit beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 1.143 Unit atau mencapai 100%. Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan Pagu Alokasi Anggaran. o Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama; - Terpenuhinya target hasil capaian IKU Jumlah Rambu Sungai sebesar 1.143 unit (100%) dari target 1.143 unit dikarenakan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana sebagaimana yang telah ditetapkan.

Gambar 3.15

Grafik Perbandingan Prosentase Capaian IKU Jumlah Rambu Sungai

III-87


Januari 2016 2.

Sasaran II (kedua) adalah Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi Tabel 3.17 Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Kecelakaan Transportasi

Sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi

7.

Indikator Kinerja Utama Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi a. Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat

a. Jumlah pedoman transportasi darat 





standar pelayanan

Satuan

T

R

%

Dokumen

5

5

100

sarana dan prasarana

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat yaitu sebanyak 5 Dokumen, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 5 Dokumen atau mencapai 100%; Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 5 Dokumen dan target PK 2015 yaitu 5 Dokumen jika dibandingkan dengan hasil capaian kinerja adalah sebesar 5 Dokumen atau mencapai 100% dimana hasil capaian IKU tersebut memenuhi target. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama /Indikator Kinerja Utama; Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat adalah sebanyak 5 dokumen yaitu : o Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal berbasis Jalan; o Peraturan Menteri Perhubungan No. 28 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek; o Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; o Peraturan Menteri Perhubungan No. 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Terminal; o Peraturan Menteri Perhubungan No. 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan ASDP. Jika dibandingkan dengan Target tahun 2015 pada Renstra dan PK (5 dokumen) IKU tersebut memenuhi target dikarenakan adanya

III-88


Januari 2016

komitmen Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk melakukan penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Saranda dan Prasarana Transportasi Darat.

Gambar 3.16

3.

Grafik Perbandingan Prosentase Capaian IKU Jumlah Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat

Sasaran III (ketiga) adalah Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Meningkatnya Kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan Good Governance Sasaran Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance

1.

Indikator Kinerja Utama Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Kementerian Perhubungan a. Penyederhanaan perijinan di lingkungan Transportasi Darat

Satuan

T

R

%

%

50

100

200

Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Kementerian Perhubungan, melalui Indikator Kinerja Utama Penyederhanaan perijinan di lingkungan Transportasi Darat;  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Penyederhanaan Perijinan di Lingkungan Transportasi Darat adalah 50%, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 100% atau mencapai 100%;  Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Penyederhanaan Perijinan di Lingkungan Transportasi Darat tahun 2015 dalam Rencana Strategis 20152019 yaitu 50% dan target PK 2015 yaitu 50% jika dibandingkan dengan hasil capaian kinerja adalah sebesar 100% atau mencapai 100% dimana hasil capaian IKU melebihi target.  Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama;

III-89


Januari 2016

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Penyederhanaan Perijinan di Lingkungan Transportasi Darat adalah sebesar 100%, Jika dibandingkan dengan Target tahun 2015 pada Renstra dan PK (50%) IKU tersebut melebihi target dikarenakan adanya pemberlakuan ISO 9001 adapun Perijinan yang disederhanakan adalah sebagai berikut : Perijinan 1. Perijinan AKAP, Pariwisata, AJAP (Kategori Angkutan Orang) 2. Perijinan Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat

Gambar 3.17

4.

Keterangan Semula 14 Hari menjadi 7 Hari Semula 7 Hari menjadi 4 Hari

Grafik Perbandingan Prosentase Capaian IKU Penyederhanaan Perijinan di Lingkungan Transportasi Darat

Sasaran IV (keempat) adalah Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi. Tabel 3.19

IKU Jumlah emisi gas rumah kaca dari sector transportasi nasional yang dapat diturunkan dan Jumlah Prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan IKU

1.

2.

Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional yang dapat diturunkan a. Transportasi Darat Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan a. Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan sensor b. SBNP

Target

Trw. I

Trw. II

Trw. III

Trw. IV

%

0,39

0,17

0,17

0,17

0,41

74,358

0

0

0

0

100

0

0

0

0 25

0

IKU Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi yaitu:

III-90


Januari 2016

 Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional yang dapat diturunkan.  Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan, yaitu : IKU Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan. Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan tersebut ditunjang melalui kegiatan Pembangunan LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) yang dilengkapi sensor dan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) dengan rincian sebagai berikut: o Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan sensor o SBNP Indikator Kinerja Utama Jumlah SBNP merupakan kegiatan pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). Alokasi SBNP melalui APBN tahun 2015 adalah sebagai berikut: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Pembangunan SBNP Pelabuhan Penyeberangan Sibolga, Prov. Sumatera Utara Pelabuhan Penyeberangan Matak, Prov. Kep. Riau Pelabuhan Penyeberangan Penarik, Prov. Kep. Riau Pelabuhan Penyeberangan Selat Belia, Prov. Kep. Riau Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Pinang, Prov. Kep. Riau Dermaga Penyeberangan Bangka Belitung, Prov. Kep. Riau SBNP pada OPP Merak, Prov. Banten Rambu Suar Darat di Cirata, Saguling, Jatiluhur, Prov. Jawa Barat SBNP/ Lampu Pelabuhan di Sungai Serang, Glagah Kab. Kulonprogo, Prov. D. I Yogyakarta SBNP Darat pada Pelabuhan Penyeberangan Wanci, Prov. Sulawesi Tenggara SBNP Darat Pelabuhan Penyeberangan Amolengu, Prov. Sulawesi Tenggara SBNP Darat Pelabuhan Penyeberangan Labuhan, Prov. Sulawesi Tenggara Pelabuhan Penyeberangan Tondasi, Prov. Sulawesi Tenggara Rambu Suar Darat di Tokalimbo, Prov. Sulawesi Selatan Rambu Suar Darat di Timampu, Prov. Sulawesi Selatan Rambu Suar Laut di Tokalimbo, Prov. Sulawesi Selatan Rambu Suar Laut di Timampu, Prov. Sulawesi Selatan

Target

Realisasi

25 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 4 Unit 1 Unit 5 Unit

24 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 4 Unit 1 Unit 5 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1



o Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015;

Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) yaitu 25 Unit, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 24 Unit atau mencapai 96%; o Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; - target kinerja dari tahun 2011 sebesar 28 unit, tahun 2012 sebesar 28 unit, tahun 2013 sebesar 8 unit, tahun 2014 sebesar 25 unit dan tahun 2015 sebesar 25 unit. Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan kinerja sebesar 35,27%.

III-91


Januari 2016

- hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 28 Unit (100%), tahun 2012 sebesar 28 Unit (100%), tahun 2013 sebesar 8 Unit (100%), tahun 2014 sebesar 18 Unit (72%) dan tahun 2015 sebesar 25 Unit (96%). Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan kinerja sebesar 23,12%. o Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; - Target Indikator Kinerja Utama Jumlah SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 25 Unit, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 25 unit beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 25 Unit atau mencapai 100%. - Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan Pagu Alokasi Anggaran. Jika dibandingkan dengan hasil capaian kinerja adalah sebesar 24 Unit atau mencapai 96% dimana hasil capaian IKU tersebut tidak memenuhi target. o Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama; - Melakukan koordinasi lebih intensif terhadap Kementerian terkait dalam proses perencanaan pembangunan khususnya pembangunan fisik sehingga program dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah dialokasikan; - Memastikan kesiapan data dukung terhadap usulan program kegiatan agar dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan.

Gambar 3.18

Grafik Perbandingan Prosentase Capaian IKU pada Sasaran IV

III-92


Januari 2016 5.

Sasaran V (kelima) adalah Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda. IKU meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi dan Keterpaduan Sistem Transportasi Antarmoda dan Multimoda IKU 1.

2.

Peningkatan kapasitas prasarana a. Jumlah Pembangunan / Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A b. Jumlah Pembangunan/ Pengembangan Dermaga Sungai dan Danau c. Jumlah Pembangunan/ Pengembangan Dermaga Penyeberangan untuk menghubungkan seluruh lintas penyeberangan sabuk utara, tengah dan selatan serta poros-poros penghubungnya Peningkatan kapasitas sarana a. Jumlah BRT b. Jumlah Kapal Penyeberangan

Target

Trw. I

Trw. II

Trw. III

Trw. IV

%

1

0

0

0

0

0

14

0

0

0

9

14

13

0

0

0

10

76,92

1.050 8

0 0

0 0

263 0

1050 7

100 87,5

a. IKU peningkatan kapasitas prasarana antara lain :  Jumlah Pembangunan / Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A; Indikator Kinerja Utama Pembangunan / Peningkatan Terminal Perumpang Tipe A merupakan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Tahap I pada Kota Padang sebesar Rp. 2.500.000.000.000,o

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Pembangunan / Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A yaitu 1 Terminal, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 0 Terminal atau mencapai 0%, yaitu Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Tahap I pada Kota Padang sebesar Rp. 2.500.000.000.000,-

o

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; -

target kinerja dari tahun 2011 sebesar 4 Terminal, tahun 2012 sebesar 6 Terminal, tahun 2013 sebesar 2 Terminal, tahun 2014 sebesar 0 Terminal dan tahun 2015 sebesar 1 Terminal.

-

hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 4 Terminal (100%), tahun 2012 sebesar 5 Terminal (83,33%), tahun 2013 sebesar 2 Terminal (100%), tahun 2014 sebesar 0 Terminal (100%) dan tahun 2015 sebesar 0 Terminal (0%).

III-93


Januari 2016

o

o



Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; -

Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Pembangunan / Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 1 Terminal, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 1 Terminal beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 1 Terminal atau mencapai 0%.

-

Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan Pagu Alokasi Anggaran.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama -

Tidak terlaksananya hasil capaian kinerja pada IKU ini dikarenakan masih diperlukan review terhadap DED Terminal Anak Air, Padang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD. Selain itu, pematangan lahan yang seharusnya dilkukan oleh Pemeirntah Daerah melalui APBD tidak dilaksanakan sehingga pekerjaan pemasangan tiang pancang belum dapat dilaksanakan.

-

Solusi agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana yaitu agar dalam setiap perencanaan program pembangunan terlebih dahulu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selaku Pemerintah Pusat untuk memeriksa dan memastikan kembali proses yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah apakah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk tahun selanjutnya, sesuai dengan Undang Undang No. 23 Tahun 2014, maka proses dari kegiatan perencanaan sampai dengan operasional merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui APBN.

Jumlah Pembangunan/ Pengembangan Dermaga Sungai dan Danau; Indikator Kinerja Utama Pembangunan / Pengembangan Dermaga Sungai dan Danau merupakan kegiatan pembangunan Dermaga Sungai dan Danau Tahap I melalui pendanaan APBN dengan rincian sebagai berikut:

NO. A. B.

KEGIATAN Pembangunan Dermaga Thp. I Pembangunan Sungai Thp. I

LOKASI

TARGET

REALISASI

14 0

9 0

14

9

ANGGARAN

REALISASI

(Rp.) 87.400.328.000,-

(Rp.) 41.702.575.000,-

III-94


Januari 2016 1.

Pemb. Derm. Sungai Kuala Enok Kec. Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir 2. Pemb. Halte Sungai lokasi Kuala Indah 3. Pemb. Halte Sungai lokasi Teluk Nilau Parit I 4. Pemb. Halte Sungai lokasi Sungai Rambe 5. Pembangunan Dermaga Sungai di Karang Baru Kab. Banyuasin 6. Peningk. Dermaga Penyeberangan Sungai di Citandui Lts Jabar - Jateng di Padaherang 7. Peningk. Dermaga Penyeb. Sungai Citandui Lintas Jawa Tengah Jawa Barat Kec. Patimuan Kab. Cilacap 8. Pembangunan Dermaga Sungai di Prop. Jatim 9. Pemb. Dermaga Sungai di Kasongan Baru di Kec. Katingan Hilir 10. Pemb. Dermaga KTM di Lamunti Kab. Kapuas 11. Pemb. Derm. Sungai Batu Dinding Kab. Kutai Barat 12. Pemb. Dermaga Sungai Batu Parigi

Riau

1

1

4.417.688.000,-

413.8136.000,-

Jambi

1

1

1.547.842.000,-

154.7842.000,-

Jambi

1

1

1.756.395.000,-

175.6395.000,-

Jambi

1

1

1.903.365.000,-

190.3365.000,-

Sumatera Selatan

1

1

7.849.865.000,-

5.099.865.000,-

Jawa Barat

1

0

4.000.000.000,-

Tidak terlaksana

Jawa Tengah

1

1

4.000.000.000,-

3.802.250.000,-

Jawa Timur

1

0

15.000.000.000,-

Tidak terlaksana

Kalimantan Tengah

1

1

9.666.000.000,-

4.707.660.000,-

Kalimantan Tengah

1

1

6.161.658.000,-

5.865.938.000,-

Kalimantan Timur

1

1

13.500.000.000,-

12.881.124.000,-

Sulawesi Barat

1

0

2.000.000.000,-

Tidak terlaksana

III-95


Januari 2016 13. Pemb. Dermaga Sungai Salulebo 14. Pemb. Dermaga Sungai di Kab. Memberamo

Sulawesi Barat

1

0

2.000.000.000,-

Tidak terlaksana

Papua

1

0

13.597.515.000,-

Tidak terlaksana

o

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Pembangunan / Pengembangan Dermaga Sungai dan Danau sebesar 14 Dermaga, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 9 Dermaga atau mencapai 64,29%.

o

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; Indikator Kinerja Utama Jumlah Pembangunan / Pengembangan Dermaga Sungai dan Danau, maka untuk: - target kinerja dari tahun 2011 sebesar 14 dermaga, tahun 2012 sebesar 9 dermaga, tahun 2013 sebesar 10 dermaga, tahun 2014 sebesar 8 dermaga dan tahun 2015 sebesar 14 dermaga. Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan target sebesar 0,61%. Peningkatan target dalam setiap tahunnya disebabkan banyaknya permintaan pengembangan transportasi sungai dan danau di daerah untuk mendukung pengembangan jaringan tranportasi dan tujuan pariwisata. - hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 14 dermaga (100%), tahun 2012 sebesar 10 dermaga (111%), tahun 2013 sebesar 10 dermaga (100%), tahun 2014 sebesar 8 dermaga (100%) dan tahun 2015 sebesar 9 dermaga (64,29%). Yang berarti selama 5 tahun mengalami penurunan kinerja sebesar 0,96%.

o

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; - Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Pembangunan / Pengembangan Dermaga Sungai dan Danau tahun 2015 dalam Rencana Strategis 20152019 yaitu 14 Dermaga, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 14 Dermaga beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 9 Dermaga atau mencapai 64,29%. - Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan Pagu Alokasi Anggaran.

o

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama Rendahnya hasil capaian kinerja pada IKU ini (realisasi lebih rendah daripada target) dikarenakan masih terdapat 5 pembangunan dermaga sungai yang tidak dapat terlaksana yaitu:

III-96


Januari 2016

- Peningkatan Dermaga Penyeberangan Sungai di Citandui Lts Jabar Jateng di Padaherang tidak bisa dilaksanakan karena rekomendasi dari Kementrian PUPR belum turun; - Pembangunan Dermaga Sungai di Prop. Jatim tidak bisa dilaksanakan karena pencairan tidak bisa dilaksanakan karena anggaran diberi bintang dan data dukung kurang lengkap; - Pembangunan Dermaga Sungai Batu Parigi tidak bisa dilaksanakan karena pencairan tidak bisa dilaksanakan karena anggaran diberi bintang dan data dukung kurang lengkap - Pembangunan Dermaga Sungai Salulebo tidak bisa dilaksanakan karena pencairan tidak bisa dilaksanakan karena anggaran diberi bintang dan data dukung kurang lengkap - Pembangunan Dermaga Sungai di Kab. Memberamo tidak dilaksanakan karena karena belum memiliki dokumen UKL/UPL

bisa

Solusi agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana yaitu agar dalam setiap perencanaan program pembangunan terlebih dahulu: - Melakukan koordinasi lebih intensif terhadap Kementerian terkait dalam proses perencanaan pembangunan khususnya pembangunan fisik sehingga program dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah dialokasikan; - Memastikan kesiapan data dukung terhadap usulan program kegiatan agar dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan; - dilakukan inventarisasi terhadap kelengkapan dokumen perencanaan antara lain dokumen UKL/UPL. 

Jumlah Pembangunan/ Pengembangan Dermaga Penyeberangan untuk menghubungkan seluruh lintas penyeberangan sabuk utara, tengah dan selatan serta poros-poros penghubungnya; o

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Pembangunan / Pengembangan Dermaga Penyeberangan Untuk Menghubungkan Seluruh Lintas Penyeberangan Sabuk Utara, Tengah dan Selatan serta Poros-Poros Penghubungnya sebesar 13 Dermaga, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 10 Dermaga atau mencapai 76,92%, yaitu dengan rincian pembangunan sebagai berikut: NO.

KEGIATAN

Pembangunan Dermaga Penyeberangan Thp. I 1. Pemb. Derm. Sulawesi Utara Penyeb Karatung 2. Pemb. Derm. Sulawesi Utara Penyeb Kawaluso 3. Pembangunan Sulawesi Tenggara

LOKASI T R 13 10

ANGGARAN (Rp.) DIPA Realisasi 194.666.639.000,- 158.666.639.000,-

1

-

5.000.000.000,-

Tidak terlaksana

1

1

5.000.000.000,-

5.000.000.000,-

1

1

29.000.000.000,-

29.000.000.000,-

III-97


Januari 2016

4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11.

12. 13.

o

Dermaga Penyeberangan Bombana pada lintas Sikeli Bombana Pembangunan Dermaga Penyeberangan Pure Pemb. Derm. Penyeb. Raijua Kab. Sabu Raijua Pemb. Derm. Penyeb. Wairiang (P. Lembata) Pemb. Derm. Penyeb Moti Pemb. Der. Penyeb Waren Kab. Waropen Pada lintas Waren Kabuena Pemb. Der. Penyeb Salawati Pemb. Der. Penyeb Waisior Pemb. Derm. Penyeb. Penagi (P. Bunguran) Lintas Natuna - Sintete (Kalbar) Pemb. Derm. Penyeb. Tambelan Pemb. Der. Penyeb. Sintete Lts (Sintete - Natuna)

Sulawesi Tenggara

1

1

5.000.000.000,-

5.000.000.000,-

NTT

1

1

5.000.000.000,-

5.000.000.000,-

NTT

1

1

5.000.000.000,-

5.000.000.000,-

Maluku Utara

1

1

10.000.000.000,-

10.000.000.000,-

Papua

1

-

26.000.000.000,-

Tidak terlaksana

Papua Barat

1

-

5.000.000.000,-

Tidak terlaksana

Papua Barat

1

1

24.666.639.000,-

24.666.639.000,-

Kep. Riau

1

1

25.000.000.000,-

25.000.000.000,-

Kep. Riau

1

1

25.000.000.000,-

25.000.000.000,-

Kalimantan Barat

1

1

25.000.000.000,-

25.000.000.000,-

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; Indikator Kinerja Utama Jumlah Pembangunan / Pengembangan Dermaga Penyeberangan Untuk Menghubungkan Seluruh Lintas Penyeberangan Sabuk Utara, Tengah dan Selatan serta Poros-Poros Penghubungnya, maka untuk: - target kinerja dari tahun 2011 sebesar 18 dermaga, tahun 2013 sebesar 10 dermaga dan tahun 2015 sebesar 13 tahun mengalami penurunan target rata

17 dermaga, tahun 2012 sebesar dermaga, tahun 2014 sebesar 9 dermaga. Yang berarti selama 5 – rata sebesar 1,03%.

- hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 16 dermaga (94,12%), tahun 2012 sebesar 19 dermaga (105,56%), tahun 2013 sebesar 10 dermaga (100%), tahun 2014 sebesar 9 dermaga (100%) dan tahun 2015 sebesar 10 dermaga (76,92%). Yang berarti selama 5 tahun mengalami penurunan kinerja rata – rata sebesar 6,88%. o

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; - Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Pembangunan / Pengembangan Dermaga Penyeberangan Untuk Menghubungkan Seluruh Lintas Penyeberangan Sabuk Utara, Tengah dan Selatan serta Poros-Poros Penghubungnya tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 13

III-98


Januari 2016

Dermaga, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 13 Dermaga beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 10 Dermaga atau mencapai 76,92%. - Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan Pagu Alokasi Anggaran. Namun untuk hasil capaian realisasi sebesar 76,92% menunjukkan capaian IKU yang tidak memenuhi target. o

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama Rendahnya hasil capaian kinerja pada IKU ini (realisasi lebih rendah daripada target) dikarenakan masih terdapat 3 pembangunan dermaga penyeberangan yang tidak dapat terlaksana yaitu: -

-

-

Pemb. Derm. Penyeb Karatung, Sulawesi Utara tidak bisa dilaksanakan karena karena anggaran diberi bintang dan data dukung kurang lengkap; Pemb. Der. Penyeb Waren Kab. Waropen Pada lintas Waren – Kabuena, Papua tidak bisa dilaksanakan karena pencairan tidak bisa dilaksanakan karena anggaran diberi bintang dan data dukung kurang lengkap (dokumen lingkungan belum ada); Pemb. Der. Penyeb Salawati, Papua Barat tidak bisa dilaksanakan karena pencairan tidak bisa dilaksanakan karena status lahan belum jelas;

Solusi agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana yaitu agar dalam setiap perencanaan program pembangunan terlebih dahulu: -

Memastikan kesiapan data dukung terhadap usulan program kegiatan agar dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan;

-

dilakukan inventarisasi terhadap kelengkapan dokumen perencanaan antara lain dokumen UKL/UPL.

b. Indikator Kinerja Utama peningkatan Kapasitas Sarana terdiri dari: a. Jumlah BRT b. Jumlah Kapal Penyeberangan a. Jumlah BRT o

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah BRT sebesar 1.050 Bus, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 1.050 Bus atau mencapai 100%, yaitu dengan rincian alokasi pembangunan sebagai berikut:

III-99


Januari 2016

NO. A.

PENERIMA BUS ALOKASI BUS TOTAL Alokasi Bus Besar BRT 1. Pemda Aceh 2. Pemda Prov. Lampung

3. Pemda Prov. Maluku 4. Pemda Kota Pekanbaru 5. Pemda Kota Batam 6. Pemda Kota Palembang 7. Pemda Kota Semarang 8. Pemda Kota Sorong 9. Perum DAMRI a. Kota Padang & sekitarnya Prov. Sumatera Barat b. Kota Bandung & sekitarnya Prov. Jawa Barat c. Kota Surakarta & sekitarnya Prov. Jawa Tengah d. Kota Yogyakarta & sekitarnya Prov. D.I.Y e. Kota Mataram & sekitarnya Prov. NTB 10. Perum PPD Kawasan Perkotaan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) & Prov. DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten B.

Alokasi Bus Sedang BRT Pemda DIY

LOKASI 14 Kota Banda Aceh & sekitarnya Prov. Aceh Kota Bandar Lampung & sekitarnya Prov. Lampung Kota Ambon & sekitarnya Prov. Maluku Kota Pekanbaru & sekitarnya Prov. Riau Kota Batam & sekitarnya Prov. Kep. Riau Kota Palembang & sekitarnya Prov. Sumatera Selatan Kota Semarang & sekitarnya Prov. Jawa Tengah Kota Sorong & sekitarnya Prov. Papua Barat

JUMLAH BUS 1.050 1.025 25

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

20

5 50 15 50 25 10

10 165 20 5 25 600

1 Kota Yogyakarta & sekitarnya Prov. D.I.Y

25 25

III-100


Januari 2016

o

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; Indikator Kinerja Utama Jumlah BRT, maka untuk: - target kinerja dari tahun 2011 sebesar 20 bus, tahun 2012 sebesar 0 bus, tahun 2013 sebesar 30 bus, tahun 2014 sebesar 300 bus dan tahun 2015 sebesar 1.050 bus. - hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 20 bus (100%), tahun 2012 sebesar 0 bus (100%), tahun 2013 sebesar 30 bus (100%), tahun 2014 sebesar 258 bus (86%) dan tahun 2015 sebesar 1.050 bus (100%).

o

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; Target Indikator Kinerja Utama Jumlah BRT tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 1.050 bus, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 1.050 bus beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 1.050 bus atau mencapai 100%. - Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan Pagu Alokasi Anggaran.

o

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama - Terlaksananya IKU sesuai dengan target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya upaya upaya pembinaan (koordinasi) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terhadap Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan baik dari segi infrastruktur, operasional dan Sumber Daya. Selain upaya dari internal Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, kegiatan pembangunan BRT ini juga dipantau pelaksanaannya oleh Kantor Staf Presiden (KSP), sehingga permasalahan yang terjadi terkait dengan instansi lainnya (seperti BUMN, Pemerintah Daerah, Kepolisian) dapat difasilitasi oleh KSP dan yang pada akhirnya turut membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan BRT tersebut. - Solusi agar pelaksanaan pembangunan BRT dapat bermanfaat adalah pelaksanaan pembangunan di tahun ini agar dilakukan pemantauan dan evaluasi hasil di tahun mendatang sehingga teridentifikasi pemerintah daerah mana yang berhasil dan berkomitmen menjalankan program angkutan massal di wilayahnya.

b. Jumlah Kapal Penyeberangan; o

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Kapal Penyeberangan sebesar 8 Kapal, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 7 Kapal atau

III-101


Januari 2016

mencapai 87,50%, yaitu dengan rincian alokasi pembangunan sebagai berikut: NO. 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

8.

o

ANGGARAN (Rp.) 100.000.000.000,10.000.000.000,-

REALISASI (Rp.) 78.612.480.300,Tidak terlaksana

Jawa Timur

20.000.000.000,-

19.999.999.800

Kalimantan Selatan

10.000.000.000,-

10.000.000.0000

NTT

15.000.000.000,-

15.000.000.0000

Maluku

10.000.000.000,-

10.000.000.0000

Maluku

15.000.000.000,-

15.000.000.0000

Maluku Utara

10.000.000.000,-

4.307.535.000

Papua

10.000.000.000,-

4.314.035.000

KEGIATAN

LOKASI

Pembangunan kapal 300GT Lintas Tiga Ras - Simanindo Pembangunan kapal 2000 GT lintas Paciran/Lamongan - Bahaur Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis 300 GT lintas P.Laut Timur - Sebuku Pemb. Kapal Penyeberangan Lintas Kupang - P. Ndao 750 GT Pembangunan Kapal Ro Pax 500 GT Lintas Saumlaki - Adaut- Letwurung Pembangunan Kapal Ro Pax 600 GT Lintas Tual Air Nanang Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis 500 GT Lts. Babang Saketa Pembangunan kapal motor sungai 200 GT Untuk Kab Mimika

Sumatera Utara

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; Indikator Kinerja Utama Jumlah Kapal Penyeberangan, maka untuk: - target kinerja dari tahun 2011 sebesar 14 kapal, tahun 2012 sebesar 7 kapal, tahun 2013 sebesar 6 kapal, tahun 2014 sebesar 6 kapal dan tahun 2015 sebesar 8 kapal. Yang berarti selama 5 tahun mengalami penurunan target rata – rata sebesar 7,74%. - hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 14 kapal (100%), tahun 2012 sebesar 7 kapal (100%), tahun 2013 sebesar 6 kapal (100%), tahun 2014 sebesar 5 kapal (83,33%) dan tahun 2015 sebesar 7 kapal (87,50%). Yang berarti selama 5 tahun mengalami penurunan kinerja sebesar 10,24%.

o

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Kapal Penyeberangan tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 8 kapal, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 8 kapal beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 7 kapal atau mencapai 87,50%.

III-102


Januari 2016

- Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan Pagu Alokasi Anggaran. o

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama - Rendahnya hasil capaian IKU (realisasi lebih rendah dibandingkan target) dikarenakan adanya pembangunan 1 kapal yang tidak terlaksana yaitu pada Pembangunan kapal 300 GT Lintas Tiga Ras – Simanindo, Sumatera Utara. Hal ini disebabkan karena masih diperlukan kajian optimalisasi dan prediksi demand (evaluasi pelayanan). - Solusi agar pelaksanaan pembangunan kapal dapat terlaksana adalah dengan melakukan kajian optimalisasi dan prediksi demand (evaluasi pelayanan) terlebih dahulu.

6.

Sasaran VI (keenam) adalah Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya wilayah timur Indonesia.

Tabel 3.20

Capaian IKU meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya wilayah timur Indonesia IKU

1.

Jumlah lintasan/rute angkutan perintis a. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan b. Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis Jumlah lintasan/rute angkutan perintis menjadi komersial a. Jumlah lintasan/rute angkutan perintis menjadi komersial

2.

Target

Trw. I

Trw. II

Trw. III

Trw. IV

%

217

134

174

178

178

82,03

210

206

206

206

206

98,10

48

48

48

48

48

100

IKU meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya wilayah timur Indonesia sebagai berikut : 1. Jumlah lintasan/rute angkutan perintis. a. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan; Jumlah Trayek keperintisan Angkutan Jalan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat no SK. 6119/AJ.204/DRJD/2014 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2015 terdapat 217 trayek yang dilayani (SK. sebagaimana terlampir) dengan rincian trayek sebagai berikut: No 1. 2. 3.

Propinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat

Target (lintas) Renstra 6 4 3

PK 6 4 3

Realisasi (lintas) 6 4 3


III-103


Januari 2016

No

Propinsi

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Kep. Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Bangka Belitung Lampung Banten Jawa Tengah Jawa Timur NTB NTT Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat JUMLAH



Target (lintas) Renstra 1 8 2 6 8 5 3 2 2 7 31 4 6 6 7 3 5 9 7 6 2 10 5 40 17 215

PK 1 8 2 6 8 5 3 2 2 7 31 4 6 6 7 3 5 9 7 6 2 10 5 40 17 215

Realisasi (lintas) 1 6 2 6 8 5 3 2 2 7 31 4 6 6 7 3 5 9 7 6 2 10 5 40 17 178


92.427.479.000,-

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Trayek Keperintisan Angkutan Jalan yaitu 217 trayek, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 178 trayek atau mencapai 82,03%.



Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; Indikator Kinerja Utama Jumlah Trayek Keperintisan Angkutan Jalan, maka untuk:



o

target kinerja dari tahun 2011 sebesar 157 trayek, tahun 2012 sebesar 169 trayek, tahun 2013 sebesar 188 trayek, tahun 2014 sebesar sebesar 208 trayek dan tahun 2015 sebesar 217 trayek. Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan target sebesar 0,61%. Peningkatan target dalam setiap tahunnya disebabkan masih banyaknya trayek yang seharusnya dilayani melalui usulan dari pemerintah daerah yang kemudian disurvei kembali bersama sama pemerintah daerah, DAMRI selaku operator dan Tim dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

o

hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 157 trayek (100%), tahun 2012 sebesar 169 trayek (100%), tahun 2013 sebesar 185 trayek (98,4%), tahun 2014 sebesar sebesar 205 trayek (96,7%) dan tahun 2015 sebesar 178 trayek (82,03%). Yang berarti selama 5 tahun mengalami penurunan kinerja sebesar 0,96%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah;

III-104


Januari 2016

o

Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Trayek Keperintisan Angkutan Jalan tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 217 trayek, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 217 trayek beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 178 trayek atau mencapai 82,03%.

o


Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama



o

Terjadinya penurunan hasil capaian kinerja pada IKU ini (realisasi lebih rendah dari target yang telah ditentukan) dikarenakan terdapat masalah hukum di 2 provinsi (Sulawesi Tengah 5 trayek dan Papua 30 trayek) sehingga belum dilelangkan dikarenakan panitia lelang tersangkut masalah hukum. Sementara pada 2 provinsi lainnya (provinsi Jambi 2 trayek dan Sulawesi Tenggara 2 trayek) tidak dapat dilaksanakan diakibatkan gagal lelang. Untuk Jambi, pada lintas Bangko - Pamenang Jelatan – TTKDA tidak dilelangkan dikarenakan trayek tersebut diusulkan menjadi trayek komersil dengan perpanjangan trayek sampai ke Bandara Sultan Thaha – Jambi (Pemadu Moda), sementara untuk trayek Bangko - Air Jernih tidak dilelangkan dikarenakan terdapat angkutan lokal oleh masyarakat Pribumi dan alasan keamanan. Untuk Sulawesi Tenggara, 2 trayek tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terdapat 1 trayek yang tidak dilelangkan dikarenakan terdapat jalan yang putus, 1 trayek dikarenakan anggarannya kurang.

o

Solusi untuk pelaksanaan keperintisan di tahun berikutnya agar dapat berjalan sepenuhnya yaitu pelaksanaan proyek keperintisan oleh Pemerintah Pusat melalui KPA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat wilayah Papua dan Balai LLAJSDP Palu.

39 Trayek yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu: No. 1.

Propinsi Jambi

2.

Sulawesi Teomokole – Dongkala Tenggara Sulawesi Tengah Poso - Napu - Doda Toili - Baturube Poso - Malino Papua a. Jayapura Jayapura - Nimbokrang Jayapura - Taja Jayapura - Demta Jayapura - Sarmi

3. 4.

Bangko - Air Jernih

Trayek Bangko - Pamenang - Jelatan TTKDA Kendari – Bungku Buol - Paleleh - Umu Lawangke - Matano Jayapura - Skouw/Perbatasan Jayapura - Arso - Waris Jayapura - Bonggo

III-105


Januari 2016 b. Nabire c. Biak d. Serui e. Merauke f. Timika

Nabire - Legare SP IV Nabire - Toppo Biak - Wardo/Kanaan Biak - Korido Serui - Ariepi - Kamanap Serui - Mariarotu Terminal Merauke - Kokab Merauke - Sota Kuprik - Pasar Kurik Timika - Pigapu Timika - Mioko Timika - Ayuka

Nabire - Kaladiri Dalam Nabire - Wammi Biak - Korem - Rumbin Biak - Makmakerbo Serui - Wadapi Serui - Randawaya Terminal Merauke - Kumbe Kuprik - Jagebob 2 Terminal Merauke - Erambo, Toray Timika - Muari Timika - Tipuka

b. Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis; Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.7482/AP.204/DRJD/2014 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun 2015 dengan rincian lintas sebagai berikut: Tabel 3.4 Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun 2015 Target (lintas) No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Propinsi Aceh NAD / Sumatera Utara Sumatera Barat Kep. Riau Riau - Kep. Riau Bengkulu Bangka Belitung Bangka Belitung - Kalbar Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Timur - Sulteng Kalimantan Selata - Sulsel NTT NTT - Maluku Sulawesi Selatan - NTT Sulawesi Tengah Gorontalo - Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah - Maluku Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara - Maluku Utara Maluku Utara Maluku - Maluku Utara Maluku Maluku - Papua Papua Barat Papua - Papua Barat Papua JUMLAH



Renstra 3 1 4 3 3 1 1 1 1 7 3 2 1 1 13 3 8 3 5 8 1 21 1 18 1 53 1 22 2 16 210

PK 3 1 4 3 3 1 1 1 1 7 3 2 1 1 13 3 8 3 5 8 1 21 1 18 1 53 1 22 2 16 210



412.517.750.000

349.633.368.000

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Perintis yaitu 210 lintas, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 206 lintas atau mencapai 98,10%.

III-106


Januari 2016 

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; Indikator Kinerja Utama Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Perintis, maka untuk:





o

target kinerja dari tahun 2011 sebesar 115 lintas, tahun 2012 sebesar 135 lintas, tahun 2013 sebesar 163 lintas, tahun 2014 sebesar sebesar 181 lintas dan tahun 2015 sebesar 210 lintas. Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan target sebesar 0,81%.

o

hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 117 lintas (101,74%), tahun 2012 sebesar 135 lintas (100%), tahun 2013 sebesar 169 lintas (103,68%), tahun 2014 sebesar sebesar 178 lintas (98,34%) dan tahun 2015 sebesar 206 lintas (98,10%). Yang berarti selama 5 tahun mengalami penurunan kinerja sebesar 0,98%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; o

Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Perintis tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 210 lintas, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 210 lintas beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 206 lintas trayek atau mencapai 98,10%.

o


Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama o

Terjadinya penurunan hasil capaian kinerja pada IKU ini (realisasi lebih rendah dari target yang telah ditentukan) dikarenakan Di tahun 2015 realisasi (206 lintas penyeberangan) lebih kecil dari target (210 lintas penyeberangan) atau berkurang sebesar 4 lintas penyeberangan disebabkan karena adanya lintasan yang tidak bisa dilaksanakan akibat dari adanya rekomposisi trayek sehingga belum tersedianya sarana (kapal) yang dapat melayani dan adanya penolakan oleh masyarakat dikarenakan alur masuk pelabuhan terdapat banyak keramba sehingga kapal tidak dapat sandar/berlabuh. 4 lintasan yang tidak dapat dilaksanakan di tahun 2015 adalah sebagai berikut: No. 1. 2.

Propinsi Maluku Utara 1. 2. Maluku 1. 2.

Lintas Bastiong – Maitara Bastiong – Jailolo Tual – Haar Tual – Pulau Ut

Keterangan Rekomposisi trayek

Ditolak masyarakat dikarenakan alur masuk pelabuhan terdapat banyak keramba sehingga kapal tidak dapat sandar/berlabuh

III-107


Januari 2016

Solusi untuk pelaksanaan keperintisan di tahun berikutnya agar dapat berjalan sepenuhnya yaitu agar sebelum penetapan lokasi dan pelaksanaan keperintisan agar dilakukan survei pendahuluan terlebih dahulu. 2. Jumlah lintasan/rute angkutan perintis komersial. o

a. Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil; Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Lintas KM No. 43 Tahun 1998, KM No. 64 Tahun 1989, KM No. 82 Tahun 1998, KM No. 25 Tahun 1991, KM No. 49 Tahun 1994, KM No. 13 Tahun 1997, dan KM No. 71 Tahun 2004. Adapun rincian lintas penyeberangannya adalah sebagai berikut: Lintas Penyeberangan Dalam Propinsi (1) Balohan (P.Sabang/NAD) – Ulheulheu (NAD); (2) Labuhan Haji (NAD) - Sinabang (P. Semeulue/NAD); (3) Ajibata (Parapat, Sumut) - Tomok (D. Toba, Sumut); (4) Sibolga (Sumut) – Gunung Sitoli (P. Nias, Sumut); (5) Telaga Punggur (P. Batam, Kepri) – Tjg. Uban (P. Bintan, Kepri); (6) Ujung (Surabaya, Jatim) – Kamal (P. Madura, Jatim); (7) Rasau Jaya (Kalbar) – Teluk Batang (Kalbar); (8) Pontianak Kota (Kalbar) – Siantan (Kalbar); (9) Batu Licin (Kalsel) – Tj. Serdang (P. Laut, Kalsel); (10) Penajam (Kaltim) - Kariangau (Balik Papan, Kaltim); (11) Bira (Sulsel) – Pamatata (P. Selayar, Sulsel); (12) Torobulu (Sultra) – Tampo (P. Muna, Sultra); (13) Wara (P. Muna, Sultra) – Bau –Bau (P. Buton, Sultra); (14) Kayangan (P. Lombok, NTB) – Pototano (P. Sumbawa, NTB); (15) Kupang (P.Timor, NTT) – Rote (P. Rote, NTT); (16) Kupang (P.Timor, NTT) – Seba (P. Sabu, NTT); (17) Kupang (P.Timor, NTT) – Larantuka (P. Flores, NTT); (18) Kupang (P.Timor, NTT) – Kalabahi (P. Alor, NTT); (19) Kupang (P. Timor, NTT) - Aimere (P. Flores, NTT); (20) Bastiong (Malut) - Sidangole (Malut); (21) Bastiong (P. Ternate, Malut) - Rum (Tidore, Malut); (22) Pokka (P. Ambon, Maluku) – Galala (P. Ambon, Maluku); (23) Hunimua (P. Ambon, Maluku) – Waipirit (P. Seram, Maluku); (24) Bastiong (Maluku Utara) – Sofifi (Maluku Utara); (25) Galala (Maluku) – Namlea (Maluku) ; (26) Padang (Sumbar) – Tua Pejat (Sumber); (27) Sibolga (Sumut) – Teluk Dalam (Sumut); (28) Singkil (NAD) – Sinabung (NAD). (29) Luwuk (Sulteng) – Salakan (Sulteng); (30) Nusa Penida (Bali) – Padang Bai (Bali); (31) Telaga Punggur (Kepri) – Karimun (Kepri); (32) Sei Air (Riau) – Bengkalis (P. Bengkalis, Riau); (33) Tayan (Kalbar) – Teraju (Kalbar); (34) Tebas Kuala (Kalbar) – Tebas Seberang (Kalbar); (35) Tanjung Harapan (Sumbar) – Tanjung Kalong (Sumbar); Lintas (1) (2) (3)

Penyeberangan Antar Propinsi Merak (Jabar) – Bakauheni (Lampung); Kariangau (Balikpapan, Kaltim) - Mamuju (Sulbar); Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Malut);

III-108


Januari 2016 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)



Gorontalo (Gorontalo) - Pagimana (Sulteng); Bira (Sulsel) – Sikeli (Sultra) Bajoe (Sulsel) – Kolaka (Sultra); Padang Bai (P. Bali, Bali) – Lembar (P. Lombok, NTB); Sape (P. Sumbawa, NTB) – Lab. Bajo (P. Flores, NTT); Kariangau (Balikpapan), Kaltim) – Taipa (Sultra); Ketapang (Jatim) – Gilimanuk (Bali); Sape (P. Sumbawa, NTB) – Waikelo (NTT); Tanjung Api - Api (Sumsel) – Muntok (Babel); Siwa (Sulsel) - Lasusua (Sultra);

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Komersil yaitu 48 lintas, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 48 lintas atau mencapai 100%.



Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015; Indikator Kinerja Utama Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Perintis, maka untuk:





o

target kinerja dari tahun 2011 sebesar 46 lintas, tahun 2012 sebesar 47 lintas, tahun 2013 sebesar 49 lintas, tahun 2014 sebesar sebesar 48 lintas dan tahun 2015 sebesar 48 lintas. Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan target sebesar 2,13%.

o

hasil capaian kinerja dari tahun 2011 sebesar 45 lintas (97,83%), tahun 2012 sebesar 42 lintas (89%), tahun 2013 sebesar 48 lintas (97,96%), tahun 2014 sebesar 48 lintas (100%) dan tahun 2015 sebesar 48 lintas (100%). Yang berarti selama 5 tahun mengalami peningkatan kinerja sebesar 1,05%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; o

Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Komersil tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 yaitu 48 lintas, jika dibandingkan dengan target PK 2015 yaitu 48 lintas beserta hasil capaian kinerja adalah sebesar 48 lintas trayek atau mencapai 100%.

o

Tidak terjadi perbedaan antara target 2015 dalam Renstra maupun PK dan realisasi, dikarenakan target dalam renstra ditetapkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama Terpenuhinya hasil capaian kinerja pada IKU ini (realisasi sama dengan target yang telah ditentukan) dikarenakan memang belum ada target untuk peningkatan Lintas Penyeberangan Komersil di Tahun 2015, sehingga jumlah lintas komersil masih tetap sama seperti pada tahun sebelumnya yaitu 48 lintas.

III-109


Januari 2016 7.

Sasaran VII (ketujuh) adalah Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan.

Tabel 3.21 1.

Capaian IKU meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan

IKU Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan kereta api a. Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan b. Modal share angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/Metropolitan/ Besar

Target

Trw. I

Trw. II

Trw. III

Trw. IV

%

21

18

18

18

21

100

4

-

-

-

-

-

a. IKU Jumlah kota yang menerapkan system angkutan massal berbasis jalan  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama jumlah Kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan yaitu sebanyak 21 Kota, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 21 Kota atau mencapai 100%; 

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; Target Indikator Kinerja Utama jumlah Kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan tahun 2015 dalam Rencana Strategis 20152019 dan target PK 2015 yaitu 21 Kota jika dibandingkan dengan hasil capaian kinerja adalah sebanyak 21 kota atau mencapai 100% dimana hasil capaian IKU tersebut memenuhi target.



Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama /Indikator Kinerja Utama; Hasil capaian Indikator Kinerja Utama jumlah Kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan adalah sebanyak 21 Kota yaitu: No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kota DKI Jakarta (Trans Jakarta) Batam (Trans Batam) Bogor (Trans Pakuan) Bandung (Trans Metro Bandung) Yogyakarta (Trans Jogja) Semarang (Trans Semarang) Pekanbaru (Trans Metro) Manado (Trans Kawanua) Gorontalo (Trans Hulontalangi) Palembang (Trans Musi) Surakarta (Batik Solo Trans)

Tahun 2014 √ √ √ √ √ √

2015 √ √ √ √ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √

√ √

III-110


Januari 2016

No 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Kota Ambon (Trans Amboina) Sarbagita/ Denpasar – Badung – Gianyar – Tabanan (Trans Sarbagita) Bandar Lampung (Trans Bandar Lampung) Tangerang (Trans Jabodetabek Tangerang) Bekasi Mebidangro Surabaya Metropolitan Area Mamminasata Padang Aceh Sorong Mataram

Tahun 2014 √

2015 √

√

√

√

√

√

√

√ √ √ √ √ -

√ √ √ √ √ √ √ √

Jika dibandingkan dengan Target tahun 2015 pada Renstra dan PK (21 kota) IKU tersebut memenuhi target dikarenakan adanya komitmen Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk melakukan pembangunan jaringan angkutan massal sebagai bentuk pelayanan angkutan perkotaan. b. IKU Modal share angkutan umum perkotaan di kota Megapolitan/Metropolitan/Besar  Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Modal share angkutan umum perkotaan di kota Megapolitan/Metropolitan/Besar yaitu sebesar 4%, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar -% atau mencapai 0%;

8.



Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; Target Indikator Kinerja Utama Kinerja Modal share angkutan umum perkotaan di kota Megapolitan/Metropolitan/Besar tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 dan target PK 2015 yaitu 4% jika dibandingkan dengan hasil capaian kinerja adalah sebanyak -% atau mencapai 0% dimana hasil capaian IKU tersebut tidak memenuhi target.



Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama /Indikator Kinerja Utama; Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Modal share angkutan umum perkotaan di kota Megapolitan/Metropolitan/Besar adalah sebanyak -%, hal ini disebabkan data yang dimiliki hanyalah berupa load factor saja. Sasaran VIII (kedelapan) adalah Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan. IKU Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan yaitu :

III-111


Januari 2016 Tabel 3.22 1.

Capaian IKU meningkatnya Aplikasi Teknologi Informasi dan Skema Sistem Manajemen Transportasi Perkotaan

IKU Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh ibukota provinsi/ kota besar/ kota metropolitan

Target

Trw. I

Trw. II

Trw. III

Trw. IV

%

25

20

20

21

28

112

Pengertian IKU Jumlah Kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan adalah jumlah penambahan kota-kota dengan pengadaan atau pembangunan ATCS Tahap I melalui APBN.







Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015; Target dengan Indikator Kinerja Utama jumlah Kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan yaitu sebanyak 25 Kota, maka hasil capaian kinerja adalah sebesar 28 Kota atau mencapai 112%; Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah; Target Indikator Kinerja Utama jumlah Kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan tahun 2015 dalam Rencana Strategis 2015-2019 dan target PK 2015 yaitu 25 Kota jika dibandingkan dengan hasil capaian kinerja adalah sebanyak 28 kota atau mencapai 112% dimana hasil capaian IKU tersebut melebihi target. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Indikator Kinerja Utama /Indikator Kinerja Utama; o

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama jumlah Kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan adalah sebanyak 28 Kota, prosentase Capaian pada IKU ini adalah sebesar 112% dimana jumlah kota yang telah menerapkan MRLL sebanyak 28 (dua puluh delapan) kota seperti pada tabel berikut ini:

o

Untuk Penerapan ATCS di 28 Kota, antara lain: No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kota Batam Tegal Bukit Tinggi Surakarta Pontianak Balikpapan Manado Sragen Bogor Sarbagita Samarinda

2014 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Tahun

2015 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

III-112


Januari 2016

No

Kota

12. Medan 13. Bandung 14. Yogyakarta 15. Padang 16. Bandar Lampung 17. Pekalongan 18. Tangerang 19. Jakarta 20. Bekasi 21. Bangka Belitung 22. Sidoarjo 23. Kediri 24. Palu 25. Palembang 26. Kota Depok 27. Kab. Banyumas 28. Kota Taskimalaya Keterangan: *2014: APBN & APBD *2015 : Kota baru penerapan ATCS merupakan kota-kota dengan ATCS melalui pendanaan APBNP *angka akumulasi

o

2014 √ √ √ √ √ √ √ √ √ -

Tahun

2015 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Perbandingan Jumlah Kota yang menerapkan ATCS dalam pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas adalah sebagai berikut : Tahun Satuan 2011 2012 2013 2014 2015

T R % T R % T R % T R % T R %

Jumlah kota yang menerapkan ATCS dalam pelaksanaan manajemen rekayasa Lalu Lintas (Kota) (Akumulasi) 11 11 100 14 14 100 15 15 100 17 17 100 25 28 112

Catatan:T= Target, R= Realisasi

Meningkatnya jumlah kota yang menerapkan ATCS dalam pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan jumlah kota yang memanfaatkan angkutan massal untuk pelayanan angkutan perkotaan di tiap tahunnya karena dalam rangka pemenuhan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan dalam rangka mewujudkan kelancaran lalu lintas di jalan nasional di wilayah perkotaan dan jalur logistik.

III-113


Januari 2016 Tabel 3.1 IKU Jumlah Kota yang menerapkan ATCS dalam pelaksanaan Manajemen rekayasa Lalu Lintas TOTAL

Realisasi Anggaran pada Kegiatan Pengadaan ATCS T.A. 2015 ATCS Bangka Belitung Palembang Kediri Sidoarjo Palu Depok Banyumas Tasikmalaya 8 kota

Target Rp. 3.500.000.000,Rp. 4.000.000.000,Rp. 3.000.000.000,Rp. 3.000.000.000,Rp. 4.000.000.000,Rp. 7.000.000.000,Rp. 7.500.000.000,Rp. 5.500.000.000,Rp. 37.676.960.000,-

Realisasi 3.413.991.000,3.740.164.000,2.990.913.000,2.948.285.000,3.896.750.000,6.767.047.148,7.181.056.429,5.226.616.709,-

III-114


Januari 2016 Tabel 3.23 Sasaran 1.

Menurunnya Angka Kecelakaan Transportasi

Indikator Kinerja Utama 1.

Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi

3.

Meningkatnya kinerja

4.

Satuan

Target

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

%

2

0

0

0

2

100

2

435.000 900

0 0

4.015 612

194.476 8.490

543.084 18.325

124,85 2036,11

435.000 900

145 3.000

0 0

23 175

149 1.107

290 3.707

200 123,57

145 3.000

20.500

0

896

19.130

74.092

361,42

20.500

2

0

1

1

1

50

2

25 1.143

0

0

0 0

24 1.143

96 100

25 1.143

Dokumen

5

5

5

5

5

100

Jumlah pedoman standar keselamatan dan keamanan a.

2.

2.

Kontribusi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Terhadap Capaian Kementerian Perhubungan Tahun 2015

Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat Jumlah sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi a. Jumlah Marka Jalan b. Jumlah Rambu Lalu Lintas c. Jumlah APILL d. Jumlah Penerangan Jalan Umum e. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail) f. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB) g. Jumlah SBNP h. Jumlah Rambu Sungai

Realisasi Keuangan

Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi a.

Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat


Target Keuangan

0

Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Kementerian Perhubungan

III-115

%


Januari 2016

Sasaran


Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance

a.

Penyederhanaan perijinan di lingkungan Transportasi Darat

Satuan

Target

%

50

Triwulan I 100

Triwulan II 100

Triwulan III 100

Triwulan IV 100


Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi.

5.

6.

Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional yang dapat diturunkan a. Transportasi Darat Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan a. Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan sensor b. SBNP

Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda

7.

Peningkatan kapasitas prasarana a. Jumlah Pembangunan / Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A b. Jumlah Pembangunan/ Pengembangan Dermaga Sungai dan Danau c. Jumlah Pembangunan/ Pengembangan Dermaga Penyeberangan untuk menghubungkan seluruh lintas penyeberangan sabuk utara, tengah dan selatan serta porosporos penghubungnya

200

Target Keuangan

Realisasi Keuangan

104,48

Juta Ton CO2e

0,39

0,17

0,17

0,17

0,41

105,12

Unit

0

0

0

0

0

100

Unit

25

0

0

0

24


%

96 104,09

Terminal

1

0

0

0

0

0

Dermaga

14

0

0

0

9

64,28

Dermaga

13

0

0

0

10

76,92

III-116

%


Januari 2016

Sasaran

Indikator Kinerja Utama 8.

Satuan

Target

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

%

Bus

1.050

0

0

263

1.0050

100

Kapal

8

0

0

0

7

87,5

Peningkatan kapasitas sarana a.

Jumlah BRT

b.

Jumlah Kapal Penyeberangan


Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya wilayah timur Indonesia

Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan a. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan b. Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis 10. Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan sensor a. Jumlah lintasan/rute angkutan perintis menjadi komersial

Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan pengelolaan keuangan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

Realisasi Keuangan

99,86

9.

Trayek

217

134

174

178

178

82,03

Lintas

210

206

206

206

206

98,10

Lintas

48

48

48

48

48

100


Target Keuangan

11. Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan kereta api a. Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan 12. Modal share angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/Metropolitan/ Besar

99,86

Kota

21

18

18

18

21

100

%

4

0

0

0

0

0

III-117

%


Januari 2016

Sasaran 8.

Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan


Satuan

Target

13. Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh ibukota provinsi/ kota besar/ kota metropolitan

Lokasi

25

Triwulan I 20

Triwulan II 20

Triwulan III 21

Triwulan IV 28

% 112


1011,28

Total Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama Rata-Rata (Rata-rata Capaian seluruh Sasaran)

108,82

Target Keuangan

Realisasi Keuangan

III-118

%


Januari 2016

3.2.4 REALISASI ANGGARAN Akuntabilitas keuangan menggambarkan anggaran yang disediakan untuk Indikator Kinerja Utama dan realisasi penggunaan anggaran tersebut. Secara umum realisasi anggaran yang rendah dari alokasi atau persentase pencapaian rencana tingkat capaian lebih besar dari 100% menggambarkan bahwa anggaran telah digunakan secara efisien. Namun hal ini berlaku jika realisasi keluaran (output) dapat tercapai sesuai target. Analisis Keuangan Tahun Anggaran 2015 Alokasi Anggaran Tahun 2015 a. Pagu Anggaran 1) Pagu Awal DIPA TA.2015 sebesar Rp. 4.016.774.600.000,- dengan rincian sebagai berikut:  Rincian per Sumber Dana: RM : Rp. 4.002.774.600.000,(99,65%) PNBP : Rp. 0,(0,00%) PLN : Rp. 14.000.000.000,(0,35%) 

Rincian per Jenis Belanja : Belanja Pegawai : Rp. Belanja Barang : Rp. Belanja Modal : Rp.

85.035.062.000,- (2,12%) 2.700.745.404.000,- (67,23%) 1.230.994.134.000,- (30,65%)

2) Pagu Revisi DIPA Induk ke-1 T.A 2015 sebesar Rp. 6.077.124.600.000,- dengan rincian sebagai berikut:  Rincian per Sumber Dana: RM : Rp. 6.065.124.600.000,(99,80%) PNBP : Rp. 0,(0,00%) PLN : Rp. 12.000.000.000,(0,20%) 

Rincian per Jenis Belanja : Belanja Pegawai

: Rp.

85.035.062.000,- ( 1,40%)

Belanja Barang

: Rp.

4.535.931.240.000,- (74,64%)

Belanja Modal

: Rp.

1.456.007.762.000,- (23,96%)

3) Pengurangan Pagu APBN DIPA TA. 2015 akibat Pemotongan sebesar Rp. 361.362.475.000,- dengan rincian sebagai berikut: 1. Pagu Awal DIPA

Rp.

3.980.782.443.000,-

2. Pemotongan

Rp.

361.362.475.000,-

a.

Penghematan

3. Pagu Akhir DIPA

Rp.

`

361.362.475.000,Rp.

3.619.419.968.000,-

III-119


Januari 2016

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi): - pembinaan dan pengembangan sistem transportasi perkotaan sebesar Rp. 431.810.507.000,-.; - manajemen dan peningkatan keselamatan transportasi darat sebesar Rp. 40.017.784.000,-.; - pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan sebesar Rp. 874.776.616.000,-.; - pembangunan sarana dan prasarana transportasi sdp dan pengelolaan prasarana lalu lintas sdp sebesar Rp. 2.084.081.495.000,-.; - dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya direktorat jenderal perhubungan darat sebesar Rp. 188.733.566.000,-. Analisis Kinerja Keuangan Realisasi penyerapan Anggaran Tahun 2015 terhadap pagu Rp. 6.077.124.600.000,- adalah sebesar Rp. 5.626.541.694.792,adalah sebagai berikut: Realisasi Keuangan Rp.5.626.541.694.792,Realisasi Fisik

(92,59%) (91,29%)

Realisasi daya serap Tahun Anggaran 2015 jika dibandingkan dengan daya serap Tahun 2014 terjadi kenaikan pada Realisasi keuangan sebesar 3,40% dan Realisasi Fisik sebesar 2,76%, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.23 TAHUN

Perbandingan Realisasi Daya Serap Tahun 2014 dan Tahun 2015

Pagu(*)

Pagu(**)

Daya Serap Keuangan

Fisik

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(%)

(%)

Tahun 2014

3.980.782.443.000,-

3.619.419.968.000,-

3.227.992.412.424,-

89,19

91,29

Tahun 2015

4.077.124.600.000,-

6.077.124.600.000,-

5.626.541.694.792,-

92,59

94,05

35.992.157.000,-

2.457.702.632.000,-

2.398.549.282.368

-

-

0,90 %

67,90 %

74,30 %

3,40 %

2,76 %

Perbedaan/ selisih %

Rincian realisasi Anggaran Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1) Rincian per Sumber Dana: RM : Rp. 5.626.541.694.792,(92,59 %) PNBP : Rp. 51.274.573.644,(00,00 %) PLN : Rp. NIHIL 2) Rincian per Jenis Belanja: III-120


Januari 2016

No.

URAIAN

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang

3

Belanja Modal

PROSENTASE TERHADAP PAGU APBN-P

REALISASI

Jumlah

76.561.997.538

89,88

4.208.579.011.712

92,78

1.341.400.685.542

92,13

5.626.541.694.792

92,59

Sedangkan untuk realisasi daya serap dari tahun 2011 -2015 seperti pada tabel dibawah ini: Tabel 3.23 Realisasi Daya Serap Tahun 2011 - 2015 TAHUN

Pagu(*) (Rp.)

Pagu(**) (Rp.)

Daya Serap

Keuangan (Rp.)

Fisik (%)

(%)

2011

2.093.144.770.000,-

2.095.941.061.000,-

2.012.865.982.668,-

96,04

99,66

2012

2.482.792.346.000,-

2.859.805.219.000,-

2.589.613.928.114,-

90,55

92,54

2013

2.842.471.214.000,-

3.013.165.225.000,-

2.676.674.735.763,-

88,86

91,19

2014

3.980.782.443.000,-

3.619.419.968.000,-

3.227.992.412.424,-

89,19

91,29

2015

4.077.124.600.000,-

6.077.124.600.000,-

5.626.541.694.792,-

92,59

94,05

TOTAL Catatan:

Pagu(*) adalah Pagu Awal DIPA Pagu (**) adalah Pagu setelah ada perubahan

Hambatan dan Kendala Beberapa Hambatan/Kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain: 1) Adanya kegiatan yang bertanda bintang terdiri dari: a) data dukung tidak lengkap; b) kegiatan yang akan dilaksanakan belum mempunyai dasar hukum; 2) Adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan yang disebabkan hal-hal sebagai berikut: a) terdapat kegiatan yang mengalami gagal lelang; b) belum adanya dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan; c) keterbatasan waktu dalam pelaksanaan pembangunan karena adanya perbaikan desain; d) data dukung belum lengkap; e) adanya perubahan konsep lingkup pekerjaan dan pengurangan volume overseas training;

III-121

Maret 2016


BAB IV PENUTUP Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat penilai kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sebagai penutup dari LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Renstra tahun 2015-2019, yakni merupakan pelaksanaan tahun pertama, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan tahun 2015 ini secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik; 2. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan senantiasa meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju Pemerintahan yang akuntabel.

IV - 1

KATA PENGANTAR [LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015] Maret 2016

Recommend Documents