LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN TAHUN 2016

LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN

TAHUN 2016

Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan 2017

KATA PENGANTAR Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas mengamankan areal tanaman pangan dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) sehingga produksi tercapai baik secara kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Sesuai dengan tugas tersebut Tahun 2016 telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian target dimaksud. Laporan Tahunan ini sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang dijabarkan dalam visi, misi, dan tujuan serta sasaran program dan kegiatan. Laporan ini menyajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dalam pencapaian kegiatan dan program tersebut. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pemantapan program pembangunan tanaman pangan, khususnya dalam upaya pengamanan produksi pada periode mendatang. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Jakarta, Februari 2017 Direktur Perlindungan Tanaman Pangan,

Dr. Ir. Dwi Iswari, M.Sc.P NIP 195912121987032002

Laporan Tahunan 2016

i

RINGKASAN EKSEKUTIF 1.

Dalam rangka Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menargetkan pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan padi, jagung, dan kedelai pada Tahun 2016. Upaya mendukung pencapaian target tersebut Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas mengamankan areal tanaman pangan dari gangguan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Sasaran pengamanan areal tanam dari serangan OPT dan terkena DPI untuk padi sebesar 93% dari areal tanaman, jagung 98% dari areal tanaman, kedelai 97% dari areal tanaman, kacang tanah 98% dari areal tanaman, kacang hijau 98% dari areal tanaman, ubi kayu 98% dari areal tanaman, dan ubi jalar 98% dari areal tanaman.

2.

Pengamanan areal tanaman pangan dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dilaksanakan melalui berbagai kegiatan perlindungan tanaman pangan. Sesuai dengan sumberdaya yang tersedia, pada Tahun 2016 telah dilakukan kegiatan yang meliputi : I. Kegiatan Dekonsentrasi: a.

Penerapan Pengendalin Hama Terpadu (PPHT)

b. Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI) c.

Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (Gerdal OPT)

II. Kegiatan Pusat 3.

Luas areal pertanaman padi yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 299.600 ha (puso: 85.291 ha) atau 1,80% dari total luas tanam padi seluas 16.628.432 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2016, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 16.328.832 ha atau mencapai 98,20% dari total luas tanam. Dibandingkan dengan target tahun 2016


ii

(93%), maka capaian pengamanan areal pertanaman padi melebihi dari target sebesar 105,59%. 4.

Luas areal pertanaman jagung yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 67.866 ha (puso: 37.739 ha) atau 1,38% dari total luas tanam jagung seluas 4.900.492 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2016, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 4.832.626 ha atau mencapai 98,62% dari total luas tanam. Dibandingkan dengan target tahun 2016 (98%), maka capaian pengamanan areal pertanaman jagung melebihi target sebesar 100,63%.

5.

Luas areal pertanaman kedelai yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 17.202 ha (puso: 10.858 ha) atau 3,21% dari total luas tanam kedelai seluas 536.176 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2016, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 518.974 ha atau mencapai 96,79% dari total luas tanam. Dibandingkan dengan target tahun 2016 (97%), maka capaian pengamanan areal pertanaman kedelai melebihi target sebesar 99,79%.

6.

Luas areal pertanaman kacang tanah yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 1.902 ha (puso: 171 ha) atau 0,45% dari total luas tanam kacang tanah seluas 421.902 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2016, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 420.000 ha atau mencapai 99,55% dari total luas tanam. Dibandingkan dengan target tahun 2016 (97%), maka capaian pengamanan areal pertanaman kacang tanah melebihi target sebesar 101,58%.

7.

Luas areal pertanaman kacang hijau

yang terkena serangan OPT

utama, banjir dan kekeringan seluas 809 ha (puso: 33 ha) atau 0,37% dari total luas tanam kacang hijau seluas 219.684 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2016, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 218.875 ha atau mencapai 99,63% dari total luas tanam. Dibandingkan dengan target tahun 2016 (97%),


iii

maka capaian pengamanan areal pertanaman kacang hijau melebihi target sebesar 101,67%. 8.

Luas areal pertanaman ubi kayu yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 654 ha (puso: 178 ha) atau 0,08% dari total luas tanam ubi kayu seluas 831.692 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2016, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 831.037 ha atau mencapai 99,92% dari total luas tanam. Dibandingkan dengan target tahun 2016 (97%), maka capaian pengamanan areal pertanaman ubi kayu melebihi target sebesar 101,96%.

9.

Luas areal pertanaman ubi jalar yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 201 ha (puso: 30 ha) atau 0,21% dari total luas tanam ubi jalar seluas 96.653 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2016, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 96.453 ha atau mencapai 99,79% dari total luas tanam. Dibandingkan dengan target tahun 2016 (97%), maka capaian pengamanan areal pertanaman ubi jalar melebihi target sebesar 101,83%.

10. Realisasi pelaksanaan Penerapan PHT skala luas tanaman padi sebanyak 539 unit (13.475 ha) atau 96,94%, dari rencana 556 unit (13.900 ha), Jagung sebanyak 28 unit (420 ha) atau 90,32% dari rencana 31 unit (465 ha), kedelai sebanyak 19 unit (190 ha). Realisasi pelaksanaan Penerapan Penanganan DPI sebanyak 29 unit (290 ha) mencapai 90,63% dari rencana 32 unit (320 ha). 11. Realisasi gerakan pengendalian (gerdal) OPT padi sebanyak 424 kali (16.960 ha) atau 75,44% dari rencana 562 kali (22.480 ha), realisasi gerdal OPT padi bersama TNI sebanyak 9 kali (360 ha) atau 47,37% dari rencana 19 kali (760 ha), gerdal OPT jagung sebanyak 62 kali (1.860 ha) atau 59,62% dari rencana 104 kali (3.120 ha), gerdal OPT kedelai sebanyak 29 kali (435 ha) atau 58% dari rencana 50 kali (750 ha).


iv

12. Selain kegiatan yang telah dilakukan diatas, untuk penanganan banjir, kekeringan dan menekan luas dan intensitas serangan OPT utama, juga dilakukan kegiatan antara lain pengiriman informasi prakiraan iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kepada Gubernur, pengiriman surat kewaspadaan peningkatan serangan OPT, dan langkah operasional penanganannya kepada Gubernur, konsolidasi petugas, pembentukan POSKO Pengendalian OPT (tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan desa), menurunkan tim pemantauan dan bimbingan teknis (provinsi, kabupaten, kecamatan), dan penyediaan bantuan pestisida cadangan nasional. 13. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan yaitu beragamnya kelembagaan perlindungan tanaman di daerah, terbatasnya kuantitas dan kualitas THL Tenaga Bantu POPT-PHP, ketergantungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kurang lancarnya arus informasi/pelaporan, belum optimalnya koordinasi penanganan OPT, perubahan iklim dan faktor lingkungan yang kurang mendukung, dan belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan PHT di tingkat lapangan (LPHP, BPT, PPAH, dan alumni SLPHT).


v

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR ..................................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF...........................................................................

ii

DAFTAR ISI .………………………………………………………………...........................

vi

DAFTAR TABEL…………….........……………………………………….........................

vii

DAFTAR GRAFIK.......................................................................................

viii

DAFTAR GAMBAR...................................................................................

ix

DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………….................................

x

I.

PENDAHULUAN…………………………………………………….....................

1

1.1 Latar Belakang.......................................................................

1

1.2 Tugas, Fungsi dan Kewenangan............................................

2

1.3 Visi........................................................................................

7

1.4 Misi.......................................................................................

7

1.5 Strategi …………………………………………………………………………...

8

1.6 Target Kinerja......................................................................

8

1.7 Kegiatan...............................................................................

11

1.8 Arah Kebijakan....................................................................

11

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2016 ………………………………...

13

2.1. Capaian Kinerja................….……………………...…………..........

13

2.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016 ...........

13

II.

2.3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI Tahun 2016.....................................................................................

17 22

2.4. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016.....................................

24

2.5. Pengelolaan Anggaran dan Sumberdaya Manusia............

III.

47

2.6. Permasalahan....................................................................

48

PENUTUP......................................................................................

51


vi

DAFTAR TABEL Tabel

1.

Hal

Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2016.........................................................

14

2.

Luas Areal Aman dari OPT dan DPI Tahun 2016 ….........................

15

3.

Pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2016…

48


vii

DAFTAR GRAFIK Grafik

1. 2.

Hal

Realisasi Fisik dan Anggaran Kegiatan PPHT Tahun 2016..................................................................................................

19

Realisasi Fisik dan Anggaran Kegiatan Gerakan Pengendalian Tahun 2016.......................................................................................

21


viii

DAFTAR GAMBAR Gambar

Hal

1.

Penerapan PHT Serealia Menggunakan Tanaman Refugia...............

18

2.

Penanganan DPI pada Lahan Pertanaman Padi................................

20

3.

Penyegaran Petugas Lapangan Perlindungan Tanaman Pangan Wilayah Barat, Tengah, dan Timur....................................................

24

4.

Temu Teknologi Pengendalian OPT Berwawasan PHT pada Tanaman serealia

30

5.

Penyusunan Success Story SLPHT......................................................

32

6.

Temu Lapang dalam Rangka Panen PPHT.........................................

33

7.

Rapat Koordinasi Teknis Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan

35

8.

Optimalisasi Pengelolaan Brigade Proteksi Tanaman.....................

36

9.

Focuss Group Discussion Penanggulangan DPI

41


ix

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran

Hal

1.

Realisasi Pelaksanaan PPHT Pada Tanaman Padi Tahun 2016 ……...

6252

2.

Realisasi Pelaksanaan PPHT Pada Tanaman Jagung Tahun 2016 ....

53

3.

Realisasi Pelaksanaan PPHT Pada Tanaman Kedelai Tahun 2016 ....

54

4.

Realisasi Pelaksanaan PPDPI Pada Tanaman Padi Tahun 2016 ….....

55

5.

Realisasi Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Pada Tanaman Padi Tahun 2016 …....................................................................................

6.

Realisasi Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Pada Tanaman Jagung Tahun 2016...........................................................................

7.

57

Realisasi Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Pada Tanaman Kedelai Tahun 2016...........................................................................

8.

56

58

Realisasi Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Pada Bersama TNI.....................................................................................................

59

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Tahun 2016

60

10. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Tahun 2016..........

61

11. Daftar Inventaris Kendaraan Roda 2 dan 4 Direktorat Perlindungan

6

9.

62

Tanaman Pangan ………………………………………………………………………... 12. Daftar Pegawai Yang Naik Pangkat Pada Tahun 2016 ...................... 13. Daftar Pegawai Yang Naik Gaji Berkala Pada Tahun 2016 ................


x

6397 9648

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Kementerian Pertanian yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tanggal 8 Maret 2016, menetapkan 11 sasaran strategis yang merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian. Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2015 2019 adalah:1) meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula; 2) terjaminnya distribusi pangan; 3) meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi; 4) meningkatnya konsumsi pangan lokal; 5) stabilnya produksi cabai dan bawang merah; 6) berkembangnya produk dan nilai tambah dan berdaya saing; 7) tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi; 8) meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani; 9) meningkatnya pendapatan keluarga petani; 10) meningkatnya kualitas aparatur dan layanan kelembagaan pertanian; serta 11) meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berperan penting dalam mendukung pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan padi, jagung, dan kedelai pada Tahun 2016. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan memiliki peran strategis dalam pengamanan areal pertanaman dari serangan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) dan terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI). Sasaran pengamanan areal pertanaman dari serangan OPT dan terkena DPI untuk padi sebesar 93% dari areal tanaman, jagung 98% dari areal tanaman, kedelai 97% dari areal tanaman, kacang tanah 98% dari areal tanaman, kacang hijau 98% dari areal tanaman, ubi kayu 98% dari areal tanaman, dan ubi jalar 98% dari areal tanaman aman dari gangguan OPT dan DPI.


1

1.2. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama dan penyakit dan perlindungan tanaman. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut : 1. Pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan; 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; 3. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak iklim; 4. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak iklim; 5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak iklim; 6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak iklim; 7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak iklim; dan 8. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan didukung oleh empat subdirektorat, satu subbagian tatausaha dan satu jabatan fungsional : a. Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan , b. Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia,


2

c. Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi, d. Subdirektorat Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim, e. Subbagian Tata Usaha, dan f. Kelompok Jabatan Fungsional 1.2.1. Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT Subdirektorat Pengelolaan Data dan Kelembagaan OPT mempunyai tugas

melaksanakan

tumbuhan

dan

pengelolaan

penyiapan

data

peningkatan

organisme

pengganggu

kapasitas

kelembagaan

pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data organisme pengganggu tumbuhan; dan b. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kelembagaan pengendalian organisme penganggu tumbuhan. 1.2.2. Subdirektorat

Pengendalian

Organisme

Pengganggu

Tumbuhan

Serealia Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia;


3

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia; dan e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia; 1.2.3. Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan aneka kacang dan umbi. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan aneka kacang dan umbi; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan aneka kacang dan umbi; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan aneka kacang dan umbi;


4

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan aneka kacang dan umbi; dan e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan aneka kacang dan umbi. 1.2.4. Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanggulangan dampak perubahan iklim. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut: a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penanggulangan dampak kebanjiran dan kekeringan; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan dampak kebanjiran dan kekeringan; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanggulangan dampak kebanjiran dan kekeringan; d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanggulangan dampak kebanjiran dan kekeringan; dan e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang bidang penanggulangan dampak kebanjiran dan kekeringan. 1.2.5. Subbag Tata Usaha Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat serta kearsipan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Bentuk kegiatan kegiatan dalam mencapai target kinerja output tata usaha adalah :


5

a. Laporan kegiatan ketatausahaan perlindungan tanaman pangan b. Pengembangan kesekretariatan Perlindungan Tanaman Pangan c. Sewa operasional kendaraan kantor 1.2.6. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk kegiatan dalam mencapai target kinerja output fungsional adalah : a. Penyusunan dan pengelolaan warta perlintan b. Sosialisasi Sistem Kompetensi Kerja Nasiona Indonesia dan Konsultasi Pra Asesmen c. Pengembangan jabatan fungsional Dalam upaya meningkatkan kegiatan peramalan OPT, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan didukung oleh satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) yang berkedudukan di Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Untuk pelaksanaan pengujian mutu dan residu pestisida, pupuk, dan produk tanaman, didukung oleh Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) yang berkedudukan di Jakarta. Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perlindungan tanaman pangan di daerah dilaksanakan oleh 33 Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD-BPTPH) dan Bidang yang menangani perlindungan tanaman pangan. Dengan perangkat tersebut diharapkan segala permasalahan perlindungan tanaman yang timbul di daerah dapat diatasi secara cepat.


6

Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Berdasarkan Permentan No. 43/Permentan/OT.010/8/2015

1.3. Visi Terwujudnya pengamanan areal tanaman pangan dari serangan OPT dan terkena DPI (banjir dan kekeringan) melalui penerapan sistem pengendalian hama terpadu dan adaptasi perubahan iklim 1.4. Misi Misi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yaitu : a. Meningkatkan pengamatan dan sistem peringatan dini OPT dan DPI. b. Meningkatkan gerakan pengendalian OPT dan penanganan DPI. c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlindungan tanaman. d. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan perlindungan tanaman pangan. e. Meningkatkan penyediaan sarana penanggulangan OPT dan DPI.


7

1.5. Strategi Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yaitu : a. b. c. d. e.

Penguatan Pengamatan Pengendalian Dini; Penerapan Teknologi; Penguatan Kelembagaan; Penguatan SDM; Penyediaan Sarana Pengendalian OPT

1.6. Target Kinerja


8

Kondisi pencapaian indikator-indikator tersebut saat ini dan yang diinginkan pada tahun 2015-2019 sebagai berikut: 1.6.1 Pengamanan Areal Tanaman Pangan dari Serangan OPT dan Terkena DPI Areal tanaman pangan aman dari serangan OPT dan terkena DPI (banjir dan kekeringan) meliputi: PADI

JAGUNG

KEDELAI

K.TANAH

K. HIJAU

UBI KAYU

UBI JALAR

≥ 93%

≥ 98%

≥ 97%

≥ 98%

≥ 98%

≥ 98%

≥ 98%

1.6.2. Penguatan Sistem Pengamatan dan Pengendalian Dini (SPOT-STOP) Untuk dapat melaksanakan sistem pengamatan dan pengendalian dini (SPOT-STOP), perlu upaya pre-emtif, peningkatan pengamatan/deteksi dini terhadap perkembangan OPT dan pengendalian dini oleh petani/kelompok tani serta Brigade Proteksi Tanaman (BPT). 1.6.3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Perlindungan Tanaman Pangan Untuk memperkuat SDM perlindungan, perlu diupayakan pengangkatan petugas POPT-PHP sehingga sama dengan jumlah wilayah pengamatan yang ada (kecamatan). Peningkatan kapasitas SDM bagi petugas maupun petani diupayakan melalui pelatihan, pembinaan dan sertifikasi POPT. Pelatihan bagi petugas antara lain berupa penyegaran petugas perlindungan tanaman pangan, temu teknologi, seminar dan lain-lain. Sedangkan peningkatan kapasitas bagi petani diupayakan melalui magang kelompok tani di Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), pelatihan petani pemandu, dan pelatihan petani pengamat. 1.6.4. Optimalisasi Kelembagaan Perlindungan Tanaman Pangan Peran dan fungsi kelembagaan perlindungan tanaman pangan baik di tingkat pusat maupun daerah sampai dengan Tahun 2016 belum optimal, oleh karena itu perlu diupayakan revitalisasi kelembagaan perlindungan tanaman melalui penguatan SDM, perbaikan sarana dan prasarana serta pemantapan Standar Operasional Prosedur


9

(SOP) sehingga eksekusi pengendalian OPT dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat. 1.6.5. Penguatan

Penerapan

Teknologi

Pengendalian

OPT

dan

Penanganan DPI Sampai saat ini penerapan teknologi pengendalian OPT dan penanganan DPI spesifik lokasi belum berjalan optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan kaji terap teknologi spesifik lokasi pengendalian OPT dan penanganan DPI, meliputi: a. Studi dinamika populasi OPT, untuk mengetahui perkembangan populasi/serangan OPT dalam mendukung penerapan (SPOTSTOP) pengendalian OPT b. Uji biotipe WBC, untuk mengetahui jenis biotipe WBC yang berkembang di lapangan pada musim tanam berjalan. c. Rice Garden, untuk mengetahui reaksi varietas terhadap perkembangan OPT. d. Taksasi kehilangan hasil, untuk mengetahui potensi kehilangan hasil akibat serangan OPT e. Uji adaptasi pola tanam terhadap dampak perubahan iklim, untuk memperoleh rekomendasi pola dan waktu tanam dalam rangka meminimalkan dampak perubahan iklim. f. Uji toleransi tanaman terhadap dampak perubahan ilkim, untuk memperoleh rekomendasi teknologi budidaya tanaman yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim. 1.6.6. Peningkatan Gerakan Pengendalian OPT dan Penanganan DPI Gerakan pengendalian OPT dan penanganan DPI belum optimal dengan adanya otonomi daerah. 1.6.7. Penyediaan Sarana Pengendalian OPT dan Penanganan DPI Perubahan iklim ekstrim yang sulit diprediksi sangat berpengaruh terhadap perkembangan OPT dan meluasnya kejadian banjir/kekeringan serta merupakan kendala utama dalam upaya peningkatan produksi. Oleh karena itu, perlu diupayakan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian OPT (agens pengendali hayati, pestisida nabati, pestisida kimiawi dan alat aplikasinya, gudang penyimpanan sarana pengendalian, kendaraan operasional BPT dan LPHP) dan penanganan DPI dengan menggunakan teknologi iklim terapan (Kalender Tanam, varietas tahan genangan dan kekeringan). Terkait kegiatan pengumpulan data unsur-unsur iklim untuk Laporan Tahunan 2016

10

mendapatkan prakiraan awal musim tanam diupayakan kerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). 1.6.8. Penguatan Database dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) / Si-Lintan Pengumpulan serta pelaporan data OPT dan DPI selalu mengalami keterlambatan, karena alur pelaporan yang terlalu panjang (memerlukan waktu ± 10 (sepuluh) hari sampai di pusat/Ditlin TP). Untuk mempercepat alur informasi, diupayakan pengembangan alur pelaporan secara online. Pusat pengumpulan data berada di LPHP, sedangkan Direktorat Perlindungan Tamanan Pangan dan UPTD BPTPH diharapkan dapat mengakses data OPT dan DPI secara langsung dari LPHP, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk alur pelaporan sampai di pusat dapat dipercepat menjadi 6 (enam) hari. 1.7. Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI dijabarkan ke dalam beberapa output kegiatan, sub output kegiatan, hingga komponen kegiatan. I. Kegiatan Dekonsentrasi/Provinsi: a. Penerapan Pengendalin Hama Terpadu (PPHT) b. Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI) c. Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (Gerdal OPT) II. Kegiatan Pusat/Ditlin TP 1.8. Arah Kebijakan Arah kebijakan pengamanan produksi tanaman pangan dilakukan dengan sistem PHT dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah, melalui tindakan pre-emtif dan responsif. Tindakan pre-emtif dengan melakukan upaya-upaya pengendalian OPT berdasarkan pengalaman musim yang lalu agar SPOT serangan OPT pada musim tanam berikutnya tidak terjadi. Sedangkan tindakan responsif dengan melakukan pengamatan OPT pada musim yang sedang berjalan. Apabila sudah terjadi gejala serangan (SPOT) berdasarkan pengamatan periodik, maka segera dikendalikan (STOP).


11

Ekosistem Alami

SPOT STOP STOP OPT

Preemptif

Ambang Pengendalian Responsif

= Pengamatan Dini Apabila pada saat pengamatan ditemukan populasi OPT di bawah ambang pengendalian maka pengendalian dilakukan dengan menggunakan agens pengendali hayati (APH). Apabila populasi melebihi ambang pengendalian maka pengendalian dapat menggunakan pestisida kimiawi secara bijaksana, terdaftar dan diijinkan oleh Menteri Pertanian dengan memperhatikan kaidah 6 tepat (tepat sasaran OPT, jenis bahan pengendali, dosis/konsentrasi, cara aplikasi, waktu dan mutu).


12

II.

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2016

2.1. Capaian Kinerja Indikator kinerja utama Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2016 adalah pengamanan areal tanaman pangan dari serangan OPT dan terkena DPI (banjir dan kekeringan) dengan rincian : padi 93%, jagung 98%, kedelai 97%, kacang tanah 98%, kacang hijau 98%, ubi kayu 98%, dan ubi jalar 98% dari luas areal pertanaman. Capaian indikator kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1.

Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2016.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

Luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI, meliputi komoditas : Mengamankan areal - Padi pertanaman pangan dari - Jagung serangan OPT dan terkena DPI - Kedelai - Kacang Tanah

93,00

%

98,00

%

98,20 98,62

%

105,59

%

%

100,63

%

97,00

%

96,79

%

99,79

%

98,00

%

99,55

%

101,58

%

- Kacang Hijau

98,00

%

99,63

%

101,66

%

- Ubi Kayu

98,00

%

99,92

%

101,96

%

- Ubi Jalar

98,00

%

99,79

%

101,83

%

Secara keseluruhan, capaian kinerja pengamanan areal tanaman pangan dari potensi kehilangan hasil akibat serangan OPT dan terkena DPI berhasil dilaksanakan dengan capaian 99,79% 105,59% dengan kategori berhasil 2.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016 Komoditas tanaman pangan terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Pencapaian produksi tanaman pangan masih difokuskan pada komoditas utama yaitu padi, jagung, dan kedelai. Sementara pencapaian komoditas lainnya merupakan bagian dari upaya diversifikasi pangan di Indonesia. Target Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan pada Tahun 2016 yaitu mengamankan areal tanaman pangan dari serangan OPT dan terkena DPI (banjir dan kekeringan) dengan rincian : padi 93%, jagung 98%, kedelai 97%,


13

kacang tanah 98%, kacang hijau 98%, ubi kayu 98% dan ubi jalar 98% dari luas pertanaman. Secara rinci, data luas serangan OPT utama, banjir dan kekeringan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. Luas Areal Tanaman Aman dari OPT dan DPI No

Uraian

Padi

Jagung

Kedelai

Kacang tanah

Kacang hijau

Ubi kayu

Ubi jalar

Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso 16.628.432 4.900.492 536.176 421.902 219.684 831.692 96.655 Total Luas Tanam (Ha) Luas OPT Utama (Ha) awal 426.622 4.539 27.812 291 3.797 5 2.744 5 888 0 3.538 175 388 0 1.064.926 22.519 6.901 0 2.983 1.610 4.351 Luas Pengendalian (Ha) 277.232 16.970 2.277 1.777 295 2.925 218 Luas Sembuh (Ha) Luas OPT Utama (Ha) akhir 149.390 4.539 10.842 291 1.519 5 967 5 594 0 613 175 170 0 3 Luas Terkena DPI (Ha) awal 363.962 80.752 123.763 37.448 22.646 10.853 2.020 8 0 0 0 8 421.904 3.582 - Banjir (Ha) 275.004 71.900 36.198 15.577 20.106 10.403 1.536 8 0 0 0 8 421.902 3.582 - Kekeringan (Ha) 88.958 8.852 87.566 21.871 2.540 450 483 0 70 0 199 0 3 0 104.499 5.427 1.536 5 412 397 0 Luas surut (Ha) 27.559 35.694 658 65 39 75 0 Luas pulih (Ha) Luas Terkena DPI (Ha) akhir 150.210 80.752 57.024 37.448 15.683 10.853 935 166 215 33 41 3 31 30 - Banjir (Ha) 121.203 71.900 23.174 15.577 14.486 10.403 1.531 8 -412 0 -397 8 421.902 3.582 - Kekeringan (Ha) 29.007 8.852 33.850 21.871 1.197 450 418 0 31 0 124 0 3 0 790.584 85.291 151.575 37.739 26.442 10.858 4.763 13 888 0 3.538 182 422.292 3.582 4 Total Luas OPT Utama + Terkena DPI (Ha) awal 5 Total Luas OPT Utama + Terkena DPI (Ha) akhir 299.600 85.291 67.866 37.739 17.202 10.858 1.902 171 809 33 654 178 201 30 - Thd Total Luas Tanam (%) 1,80 0,51 1,38 0,77 3,21 2,03 0,45 0,04 0,37 0,02 0,08 0,02 0,21 0,03 Luas Areal yang Aman dari OPT dan DPI (Ha) 16.328.832 4.832.625 518.973 420.000 218.875 831.037 96.453 - Thd Total Luas Tanam (%) 98,20 98,62 96,79 99,55 99,63 99,92 99,79 Capaian Kinerja 105,59 100,63 99,79 101,58 101,67 101,96 101,83 1 2

2.2.1. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Padi dari Serangan OPT Utama dan Terkena DPI Luas areal pertanaman padi yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 299.600 ha (puso: 85.291 ha) atau 1,80% dari total luas tanam padi seluas 16.628.432 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2016, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 16.328.832 ha atau mencapai 98,20% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 (93%), maka capaian pengamanan areal pertanaman padi melebihi target sebesar 105,59%.


14

2.2.2. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Jagung dari Serangan OPT Utama dan Terkena DPI Luas areal pertanaman jagung yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 67.866 ha (puso: 37.739 ha) atau 1,38% dari total luas tanam jagung seluas 4.900.492 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2016, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 4.832.626 ha atau mencapai 98,62% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 (98%), maka capaian pengamanan areal pertanaman jagung melebihi target sebesar 100,63%. 2.2.3. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Kedelai dari Serangan OPT Utama dan Terkena DPI Luas areal pertanaman kedelai yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 17.202 ha (puso: 10.858 ha) atau 3,21% dari total luas tanam kedelai seluas 536.176 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2016, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 518.974 ha atau mencapai 96,79% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 (97%), maka capaian pengamanan areal pertanaman kedelai melebihi target sebesar 99,79%. 2.2.4. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Kacang Tanah dari Serangan OPT Utama dan Terkena DPI Luas areal pertanaman kacang tanah yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 1.902 ha (puso: 171 ha) atau 0,45% dari total luas tanam kacang tanah seluas 421.902 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2016, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 420.000 ha atau mencapai 99,55% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 (97%), maka capaian pengamanan areal pertanaman kacang tanah melebihi target sebesar 101,58%.


15

2.2.5. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Kacang Hijau dari Serangan OPT Utama dan Terkena DPI Luas areal pertanaman kacang hijau yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 809 ha (puso: 33 ha) atau 0,37% dari total luas tanam kacang hijau seluas 219.684 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2016, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 218.875 ha atau mencapai 99,63% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 (97%), maka capaian pengamanan areal pertanaman kacang hijau melebihi target sebesar 101,67%. 2.2.6. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Ubi Kayu dari Serangan OPT Utama dan Terkena DPI Luas areal pertanaman ubi kayu yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 654 ha (puso: 178 ha) atau 0,08% dari total luas tanam ubi kayu seluas 831.692 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2016, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 831.037 ha atau mencapai 99,92% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 (97%), maka capaian pengamanan areal pertanaman ubi kayu melebihi target sebesar 101,96%. 2.2.7. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Ubi Jalar dari Serangan OPT Utama dan Terkena DPI Luas areal pertanaman ubi jalar yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 201 ha (puso: 30 ha) atau 0,21% dari total luas tanam ubi jalar seluas 96.653 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2016, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 96.453 ha atau mencapai 99,79% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 (97%), maka capaian pengamanan areal pertanaman ubi jalar melebihi target sebesar 101,83%.


16

2.3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI Dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi, perlindungan tanaman pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan indikator kinerja perlindungan tanaman pangan yaitu penerapan pengendalian hama terpadu (PPHT), penerapan penangan DPI (PPDPI), dan gerakan pengendalian. Sasaran pengamanan produksi adalah 93% luas areal tanam padi, 98% areal tanam jagung, 97% areal tanam kedelai, 98% areal tanam kacang tanah, 98% areal tanam kacang hijau, 98% areal tanam ubi kayu, dan 98% areal tanam ubi jalar aman dari gangguan OPT dan DPI dapat tercapai dengan menerapkan budidaya tanaman sehat. Pelaksanaan

kegiatan

perlindungan

tanaman

pangan

dalam

rangka

mendukung upaya peningkatan produksi dilakukan dengan dukungan anggaran pusat APBN maupun anggaran Dekonsentrasi. Beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran kinerja pada tanaman pangan, sebagai berikut: 1. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Sistem PHT mengedepankan pengelolaan agroekosistem dan pengendalian OPT yang berbasis sumber daya alam yang ramah lingkungan antara lain penggunaan agens pengendali hayati (APH), pestisida nabati, penanaman tanaman refugia sebagai mikro habitat musuh alami, dan pengendalian spesifik lokasi lainnya. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan PPHT Skala Luas (PPHT-SL) diantaranya menurunkan intensitas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), menurunkan frekuensi aplikasi pestisida kimia/sintetis, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, meningkatkan populasi musuh alami, dan meningkatkan keuntungan petani (B/C Ratio). Diharapkan kegiatan PPHT dapat membudaya di masyarakat, pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan, ekosistem terjaga dan produk pangan aman bagi kesehatan. a. Penerapan PHT Serealia (padi dan Jagung) Kegiatan PPHT SL pada tanaman padi dialokasikan sebanyak 556 unit, total hamparan seluas 13.900 Ha, tersebar di 31 provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.733.127.000,-. Pada tanaman jagung dialokasikan sebanyak 31 unit, total hamparan seluas 465 ha, tersebar di 31 provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.087.510.000,-.


17

Dengan adanya penghematan anggaran pada saat kegiatan sedang berjalan menyebabkan keluaran/output kegiatan PPHT padi bervariasi sebagai berikut: 1) kegiatan dilaksanakan sampai selesai; 2) kegiatan dilaksanakan tidak sampai selesai; 3) kegiatan tidak dilaksanakan. Realisasi fisik PPHT SL Padi sebanyak 539 unit seluas 13.475 ha atau 96,94% dari rencana 556 unit seluas 13.900 ha, realisasi anggaran sebesar Rp. 21.591.472.000,- atau 99,20% dari pagu anggaran setelah penghematan sebesar Rp. 21.766.599.000,-. Realisasi fisik PPHT SL Jagung sebanyak 28 unit seluas 420 ha atau 90,32% dari rencana 31 unit seluas 465 ha, realisasi anggaran sebesar Rp. 816.568.000,- atau 94,12% dari pagu anggaran setelah penghematan sebesar Rp. 867.602.000,-.

Gambar 1. Penerapan PHT Serealia Menggunakan Tanaman Refugia

b. Penerapan PHT Kedelai Kegiatan Penerapan PHT pada tanaman kedelai dialokasikan sebanyak 21 unit, total hamparan seluas 210 ha tersebar di 8 Provinsi (Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara). Realisasi fisik PPHT Kedelai sebanyak 19 unit seluas 190 ha atau 90,48% dari rencana 21 unit seluas 210 ha, realisasi anggaran sebesar Rp. 402.587.000 ,-atau 99% dari pagu anggaran setelah penghematan sebesar Rp. 406.651.000,-.


18

Perbandingan realisasi fisik dan anggaran pada kegiatan PPHT padi, jagung, dan kedelai dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 1. Realisasi fisik dan anggaran kegiatan PPHT Tahun 2016

2. Penerapan Penanganan DPI (PPDPI) Penerapan penanganan dampak perubahan iklim (PPDPI) dapat dilakukan melalui strategi antisipasi, adaptasi dan mitigasi. Kegiatan adaptasi dalam penanganan dampak perubahan iklim (banjir/kekeringan) antara lain Kalender Tanam (pola

tanam berdasarkan pola curah hujan dan

ketersediaan air irigasi), Varietas Unggul

Baru yang adaptif (toleran

kegaraman, tahan kering, umur genjah dan tahan genangan), startegi pengelolaan sumber daya air (teknologi identifikasi potensi ketersediaan air, teknologi panen hujan dan aliran permukaan, teknologi prediksi curah hujan dan teknologi irigasi) serta strategi pengelolaan sumber daya lahan/tanah seperti pemupukan. Upaya adaptasi tersebut diatas dapat pada diterapkan atau menjadi pilihan untuk penanganan DPI yang disesuaikan dengan kondisi iklim setempat (spesifik lokasi). Realisasi fisik PPDPI sebanyak 29 unit seluas 290 ha atau 90,63% dari rencana 32 unit seluas 320 ha, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.023.000,atau 97,55% dari pagu anggaran setelah penghematan

sebesar Rp.

1.048.734.000,-.


19

Gambar 2. Penanganan DPI pada Lahan Pertanaman Padi

3. Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (Gerdal OPT) Gerakan pengendalian OPT adalah salah satu upaya cepat mengendalikan SPOT serangan OPT

untuk mengantisipasi

meningkatnya intensitas

serangan OPT serta menstimulasi pemerintah daerah dan petani agar dapat melakukan gerdal secara massal dan dalam areal hamparan yang luas. Gerakan pengendalian OPT dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan melibatkan petugas dari Dinas Pertanian Propinsi, UPTD-BPTPH, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, aparat kecamatan, kelurahan, petani, dan instansi/aparat terkait, serta stakeholders. a. Gerakan Pengendalian OPT Serealia (Padi dan Jagung) Gerakan pengendalian OPT Padi direncanakan sebanyak 562 kali dengan luas hamparan 22.480 ha, tersebar di 31 provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.360.017.000,-. Gerakan pengendalian bersama TNI direncanakan sebanyak 19 kali seluas 760 ha. Gerakan pengendalian OPT jagung direncanakan 104 kali dengan luas hamparan 3.120 ha, tersebar di 22 provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.391.981.000,-. Realisasi fisik gerdal padi sebanyak 424 kali seluas 16.960 ha atau 75,44% dari rencana 562 kali seluas 22.480 ha, realisasi anggaran sebesar Rp. 9.293.444.000,- atau 99,77% dari pagu anggaran setelah penghematan sebesar Rp. 9.315.119.000,-. Realisasi gerdal OPT padi


20

bersama TNI sebanyak 9 kali seluas 360 ha atau 47,37% dari rencana 19 kali seluas 760 ha, realisasi anggaran sebesar Rp. 918.275.000,- atau sebesar 99,54% dari pagu anggaran setelah penghematan sebesar Rp. 922.555.000,-. Realisasi fisik gerdal OPT jagung sebanyak sebanyak 62 kali seluas 1.860 ha atau 59,62% dari rencana 104 kali seluas 3.120 ha, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.431.356.000,- atau 99,64% dari pagu anggaran setelah penghematan sebesar Rp. 1.436.546.000,b. Gerakan Pengendalian OPT Kedelai Gerakan pengendalian OPT kedelai direncanakan sebanyak 50

kali

dengan luas hamparan 750 ha, tersebar di 18 provinsi. Realisasi fisik gerdal OPT kedelai sebanyak 29 kali seluas 435 ha atau 58% dari rencana 50 kali seluas 750 ha, realisasi anggaran sebesar Rp. 571.695.000,- atau 99,47% dari pagu anggaran setelah penghematan sebesar Rp. 574.752.000,-. Perbandingan realisasi fisik dan anggaran pada kegiatan Gerakan Pengendalian dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. Realisasi fisik dan anggaran kegiatan Gerdal Tahun 2016

4. Penyegaran Petugas Lapangan Perlindungan Tanaman Pangan Terlaksananya tugas dan fungsi POPT sebagai ujung tombak perlindungan tanaman pangan, sangat menentukan berhasil tidaknya visi dan misi yang diemban oleh Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan khususnya dan program kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan umumnya. Berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain semakin berkurangnya tenaga POPT akibat terjadinya pemekaran wilayah di berbagai daerah, sebagian Laporan Tahunan 2016

21

besar POPT akan memasuki masa pensiun, terjadinya mutasi dan alih tugas ke instansi lain. Menyikapi hal tersebut, tugas dan fungsi POPT sebagai SDM di lapangan sangat memerlukan penyegaran dan peningkatan kualitas dalam banyak hal. Untuk mendukung peningkatan kualitas dan kinerja POPT-PHP telah dilaksanakan kegiatan Penyegaran Petugas Lapangan Perlindungan Tanaman

Pangan

yang

bertujuan

membekali

POPT-PHP

dalam

melaksanakan tupoksinya serta mengoptimalkan kinerja POPT-PHP. Kegiatan tersebut dilaksanakan di tiga wilayah yaitu Wilayah Barat (Padang), Tengah (Mataram), dan Timur (Makassar) masing-masing dalam dua tahap. a. Penyegaran Petugas Lapangan Perlindungan Tanaman Pangan Wilayah Barat Kegiatan dilaksanakan di Hotel Mercure Padang, Sumatera Barat yang dihadiri oleh POPT-PHP berasal dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat. Narasumber yang hadir pada kegiatan tersebut berasal dari lingkup Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) Jatisari, Universitas Brawijaya, serta Pemandu Lapangan I dari Provinsi Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. − Tahap I dilaksanakan tanggal 28 Maret 2 April 2016, dengan peserta sejumlah 100 orang POPT-PHP. Realisasi anggaran sebesar Rp. 479.146.550,- atau 98,26% dari pagu anggaran sebesar Rp. 487.649.000,-. − Tahap II dilaksanakan tanggal 18

23 April 2016, dengan peserta

sejumlah 105 orang POPT-PHP. Realisasi anggaran sebesar Rp. 464.670.550,- atau 97,93% dari pagu anggaran sebesar Rp. 474.475.000,-. b. Penyegaran Petugas Lapangan Perlindungan Tanaman Pangan Wilayah Tengah Kegiatan dilaksanakan di Hotel Lombok Raya, Mataram yang dihadiri oleh POPT-PHP berasal dari Provinsi Banten, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Bali. Laporan Tahunan 2016

22

Narasumber yang hadir pada kegiatan tersebut berasal dari lingkup Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) Jatisari, Universitas Brawijaya, serta Pemandu Lapangan I dari Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat. − Tahap I dilaksanakan tanggal 22-27 Maret 2016, dihadiri oleh 74 orang POPT-PHP. Realisasi anggaran Rp.452.274.400,- atau 99,51% dari pagu anggaran sebesar Rp.454.473.000,-. − Tahap II dilaksanakan tanggal 11-16 April 2016 dihadiri oleh 73 orang POPT-PHP. Realisasi anggaran sebesar Rp.438.026.900,- atau 99,52% dari pagu anggaran sebesar Rp.440.120.000,-. c. Penyegaran Petugas Lapangan Perlindungan Tanaman Pangan Wilayah Timur Kegiatan dilaksanakan di Hotel Clarion, Makassar yang dihadiri oleh POPT-PHP berasal dari Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Narasumber yang hadir pada kegiatan tersebut berasal dari lingkup Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) Jatisari, Universitas Brawijaya, serta Pemandu Lapangan I dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. − Tahap I dilaksanakan tanggal 7 12 Maret 2016, dihadiri oleh 77 orang POPT PHP. Realisasi anggaran Rp. 558.944.250,- atau 99,81% dari pagu anggaran sebesar Rp. 559.990.000,-. − Tahap II dilaksanakan tanggal 4 9 April 2016, dihadiri oleh 80 orang POPT-PHP. Realisasi anggaran Rp. 558.067.000,- atau 99,76% dari pagu anggaran sebesar Rp. 559.376.000,-.


23

Gambar 3. Penyegaran Petugas Lapangan Perlindungan Tanam Pangan Wilayah Barat, Tengah dan Timur

2.4. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016 Dalam rangka pencapaian sasaran pengamanan areal tanam dari gangguan OPT dan DPI tahun 2016, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengalokasikan dana untuk kegiatan Refocusing dan APBNP-TP yaitu Program Penguatan Perlindungan Tanaman dari Gangguan OPT dan DPI meliputi : 1. Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT a. Penguatan Data Kelembagaan PHT Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) merupakan pendekatan atau konsep tentang pengendalian OPT yang didasarkan pada pertimbangan

ekologi

dan

ekonomi

melalui

pengelolaan

agroekosistem yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Keberhasilan penerapan dan pemasyarakatan PHT dipengaruhi oleh beberapa

faktor,

antara

lain

berjalannya

peran

dan

fungsi

kelembagaan PHT di tingkat petani, jaringan petani PHT, instansi pemerintah, maupun stakeholders terkait. Untuk mendukung penguatan kelembagaan PHT di tingkat lapangan perlu dilakukan bimbingan teknis oleh petugas pusat dan daerah, serta pembinaan dalam rangka penerapan kebijakan perlindungan tanaman pangan agar kegiatan perlindungan tanaman pangan dapat berjalan


24

dengan optimal. Berkaitan dengan hal tersebut, telah dilakukan perjalanan: 1) Revitalisasi dan identifikasi sarana peralatan LPHP ke Provinsi Sumatera Barat, D.I Yogyakarta, Jawa Barat (Cianjur, Indramayu, Tasikmalaya, Jatisari, Subang), Jawa Tengah (Solo), dan Sulawesi Utara. 2) Pembinaan penerapan kebijakan perlindungan tanaman pangan ke Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat (Bandung, Bogor), Jawa Timur, dan Jawa Tengah Realisasi anggaran sebesar Rp. 127.725.420,- atau 99,98% dari pagu anggaran setelah penghematan sebesar 127.745.385,-. b. Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) OPT/Si-lintan Program Sistem Informasi Manajemen (SIM) OPT pernah diterapkan di tingkat UPTD BPTPH namun program tersebut berhenti karena cukup rumit dalam penerapannya ke program MS Excel. Untuk mengaktifkan kembali program tersebut perlu penyempurnaan dengan metode yang lebih sederhana serta lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh tenaga operator yang ada di daerah maupun di pusat. Untuk mendukung hal tersebut telah dilakukan penyempurnaan program SIM OPT dan telah dilakukan perjalanan sosialisasi penerapan aplikasi SIM OPT ke Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat , dan Papua Barat Realiasi anggaran sebesar Rp. 197.134.549,- atau 99,98% dari pagu anggaran setelah penghematan sebesar Rp. 197.161.270,-. c. Data dan Informasi Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2016 Buku data dan informasi berisi data serangan OPT/DPI yang akurat, lengkap, berkesinambungan, tepat waktu serta informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan serangan OPT, serta informasi kegiatan perlindungan terkait lainnya sangat diperlukan dalam perumusan langkah operasional dan strategis pengelolaan OPT/DPI. Laporan Tahunan 2016

25

Data dan informasi tersebut menjadi dasar rujukan perencanaan dalam mempersiapkan upaya antisipasi serangan, dan kesiapan teknik, serta operasional pengendalian OPT di lapangan. Sehubungan dengan itu, maka dipandang perlu untuk melakukan inventarisasi data dan informasi perlindungan tanaman pangan untuk selanjutnya didokumentasikan dalam bentuk Buku Data dan Informasi Perlindungan Tanaman Pangan sebanyak 50 buku. Dalam rangka penyusunan buku telah dilakukan kunjungan ke Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Realiasi anggaran Rp. 181.177.100,- atau 99,76% dari pagu anggaran sebesar Rp. 181.610.000,d. Penilaian POPT, POPT-PHP, LPHP, Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati dan Petani Pengembang PHT Teladan Penghargaan kepada POPT-PHP, POPT, LPHP dan Petani/Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati bertujuan meningkatkan motivasi, kinerja, dan profesionalisme POPT-PHP, POPT, LPHP, dan meningkatkan peran Petani/Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati, serta memberikan apresiasi kinerja/prestasi POPT, POPT-PHP, LPHP, Kelompok Tani Pengembang Agens Pengendali Hayati dan Petani Pengembang PHT yang diusulkan dari provinsi/UPT Pusat/Pusat atas prestasi kerjanya. Untuk mendukung kegiatan tersebut telah dilaksanakan : 1) Penyusunan dan pencetakan buku Petunjuk Teknis Penilaian POPT dan POPT-PHT Teladan, Penilaian LPHP Teladan, dan Penilaian Petani PHT dan Kelompok Tani Pengembangan APH Teladan masing-masing sejumlah 75 buah. 2) Perjalanan verifikasi dalam rangka penilaian ke Provinsi Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku


26

3) Terpilihnya POPT, POPT-PHP, LPHP, Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati dan Petani Pengembang PHT Teladan. Kegiatan pemberian penghargaan tidak dapat dilaksanakan karena anggarannya dialokasikan untuk penghematan, namun penghargaan kepada Kelompok Tani Pengembang Agens Pengendali Hayati Teladan disampaikan pada Hari Pangan Sedunia di Solo, Jawa Tengah. Realisasi anggaran sebesar Rp. 123.019.022,- atau 100% dari pagu anggaran setelah penghematan sebesar 123.019.022,-. e. Laporan Perkembangan Luas Serangan OPT Data dan informasi perlindungan tanaman pangan meliputi perkembangan pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan, perkembangan serangan OPT yang diperoleh dari hasil pengamatan tetap maupun pengamatan keliling, serta berdasarkan hasil tangkapan lampu perangkap (light trap), serta data dan informasi lainnya. Selama tahun 2016 telah diperbanyak laporan mingguan 53 kali, laporan bulanan 12 kali. Dalam rangka pemantauan perkembangan serangan OPT telah dilakukan perjalanan : 1) Monitoring serangan OPT ke Provinsi Jawa Barat (Jatisari, Bandung, Bogor, Bekasi), DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan 2) Pemantauan kegiatan UPSUS padi, jagung, kedelai ke Provinsi Lampung, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Bengkulu 3) Verifikasi dan validasi data ke Provinsi Sumatera Barat, Banten, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah 4) Monitoring kegiatan UPSUS padi, jagung, kedelai ke Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Barat Realisasi anggaran sebesar Rp. 428.649.236,- atau 99,61% dari pagu anggaran setelah penghematan sebesar 430.290.243,-. 2. Subdirektorat Pengendalian Organisme Pangganggu Tumbuhan Serealia a. Penyusunan Petunjuk Teknis Penerapan PHT Skala Luas Sistem PHT mengedepankan pengelolaan agroekosistem dan pengendalian OPT yang berbasis sumber daya alam yang ramah lingkungan antara lain penggunaan agens pengendali hayati, pestisida nabati, penanaman tanaman refugia sebagai mikro habitat musuh alami, dan pengendalian spesifik lokasi lainnya. Di dalam konsep PPHT Laporan Tahunan 2016

27

SL terdapat pemberdayaan petani dan menghilangkan sekat individu, karena lahan pengamatan seluas minimal 25 Ha adalah hamparan untuk dikelola bersama-sama. Hasil yang ingin dicapai PPHT Skala Luas antara lain menurunkan intensitas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), menurunkan frekuensi aplikasi pestisida kimia, meningkatkan produktivitas, meningkatkan populasi musuh alami, menurunkan aplikasi pestisida sintetis, dan meningkatkan keuntungan petani (B/C Ratio). Kegiatan PPHT SL pada tanaman serealia sebanyak 556 unit padi dan 31 unit jagung yang tersebar di 31 provinsi. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan PPHT skala luas pada tanaman serealia telah disusun dan dicetak Petunjuk Teknis Penerapan PHT Skala Luas Serealia sebanyak 60 eksemplar dan telah disebar ke 31 provinsi. Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi panduan terlaksananya kegiatan PPHT SL dengan baik dan lancar. Realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 4.550.000,- atau 94,79% dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.800.000,-. b. Penyusunan Petunjuk Teknis Gerakan Pengendalian Kegiatan gerakan pengendalian dilaksanakan dalam rangka menurunkan SPOT serangan dan intensitas serangan OPT serta menstimulasi pemerintah daerah dan petani agar melakukan gerakan pengendalian secara massal dan dalam hamparan yang luas. Gerakan pengendalian dilakukan dengan memperhatikan ketepatan sasaran OPT, mutu dan jenis bahan pengendali, waktu pelaksanaan, dosis dan konsentrasi serta cara aplikasi bahan pengendali. Untuk memberikan acuan pelaksanaan gerakan pengendalian agar berjalan optimal, telah disusun dan dicetak Buku Petunjuk Teknis Gerakan Pengendalian OPT Serealia sebanyak 60 eksemplar. Realisasi anggaran sebesar Rp. 4.745.000,- atau 98,85% dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.800.000,-. c. Bahan Informasi Pendukung Kegiatan Pengendalian Serealia Prinsip PHT dalam Perlundingan Tanaman berperan penting dalam mengelola perkembangan populasi, luas serangan dan intensitas serangan OPT agar tetap berada di bawah ambang pengendalian, tidak mengakibatkan kehilangan hasil yang signifikan, dan kehilangan produksi dapat diminimalkan. Untuk mendukung hal tersebut perlu Laporan Tahunan 2016

28

diupayakan peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi petugas pusat dan daerah serta petani. Terkait hal tersebut telah dilaksanakan penyusunan bahan informasi berupa leaflet Pengenalan dan Pemanfaatan Tanaman Refugia sebanyak 500 lembar dan Flyer Penyakit Blas pada Padi sebanyak 1000 lembar. Realisasi anggaran sebesar Rp. 20.448.600,- atau 97,50 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 20.973.600,-. d. Pertemuan Komisi Perlindungan Tanaman Komisi Perlindungan Tanaman (KPT) ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor:280/Kpts/OT.050/4/2016 Tanggal 27 April 20016 bertugas mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan memberikan saran/pertimbangan kepada Menteri Pertanian dalam menetapkan kebijakan di bidang perlindungan tanaman. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, kegiatan yang dilakukan oleh anggota KPT adalah pertemuan rutin dan apabila diperlukan melakukan kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan dilakukan agar anggota KPT secara langsung mengetahui permasalahan terhadap implementasi kebijakan perlindungan tanaman di lapangan pada seluruh subsektor (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) dan perkarantinaan tumbuhan. Berbagai informasi dan permasalahan yang diperoleh digunakan sebagai salah satu bahan pembahasan Pertemuan KPT. Hasil pertemuan KPT berupa rumusan bahan masukan/saran kepada Menteri Pertanian dalam penetapan kebijakan perlindungan tanaman. Pertemuan KPT telah dilaksanakan pada tanggal 1 3 Juni 2016, di Denpasar, Bali. Realisasi anggaran sebesar Rp. 103.942.300,- atau 99,83% dari pagu anggaran sebesar Rp. 104.122.000,-. e. Temu Teknologi Pengendalian OPT Berwawasan PHT pada Tanaman Serealia Sistem PHT merupakan pilihan strategis, tetapi perlu pendampingan dan penggunaan teknologi yang tepat serta spesifik lokasi. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan fasilitasi peningkatan wawasan petugas LPHP serta menyamakan persepsi tentang teknologi pengendalian OPT berwawasan PHT pada tanaman serealia melalui kegiatan Temu Teknologi Pengendalian OPT Berwawasan PHT pada Tanaman Serealia. Laporan Tahunan 2016

29

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 27 29 April 2016, di Bogor, Jawa Barat. Peserta pertemuan sejumlah 80 orang yang terdiri dari petugas LPHP/LAH. Masing-masing peserta memaparkan hasil kaji terap teknologi / kegiatan pengendalian OPT, tema kajian dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori diantaranya penggunaan agens hayati, penggunaan pestisida nabati, Plant Growth Promoting Rhizobacterium (PGPR), dan pengendalian OPT ramah lingkungan lainnya. Realisasi anggaran sebesar Rp. 103.342.300,- atau 98,97% dari pagu anggaran sebesar Rp. 104.422.000,-.

Gambar 4. Temu Teknologi Pengendalian OPT Berwawasan PHT pada Tanaman Serealia

f. Evaluasi Pelaksanaan Penerapan PHT Skala Luas Kegiatan PPHT SL merupakan implementasi SLPHT yang menjadi rencana strategis perlindungan tanaman pangan dalam pengamanan produksi. Tahun 2015 telah dirancang kegiatan PPHT SL sebanyak 505 unit yang tersebar di 31 provinsi. Dalam rangka mengetahui efektivitas, dampak dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Program PPHT SL Tahun 2015 serta agar dapat merencanakan pelaksanaan PPHT SL TA 2016 lebih optimal , pada tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan Pertemuan Evaluasi PPHT SL TA 2015. Pertemuan dilaksanakan di Hotel 101 Bandung, Jawa Barat, tanggal 17 19 Februari 2016 dengan peserta sejumlah 88 orang yang terdiri dari penanggungjawab kegiatan PPHT SL provinsi. Narasumber yang hadir pada pertemuan tersebut adalah pakar sosiologi dari Universitas Indonesia, pakar PHT dari Universitas Brawijaya, Pemandu Lapangan I SLPHT dari provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.


30

Hasil pertemuan dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan PPHT Skala Luas perlu ditindaklanjuti kegiatan saat pratanam melalui pertemuan koordinasi dan pertemuan perencanaan; 2) Pemandu Lapangan (PL) berperan penting dalam melakukan fungsinya sebagai fasilitator dan motivator petani dalam kegiatan PPHT SL. Kondisi saat ini kompetensi dan jumlah petugas PL relatif terbatas. Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya peningkatan dari segi kuantitas maupun kualitas PL. 3) Analisis agroekosistem memiliki arti penting dalam pengambilan keputusan pengendalian OPT. Dengan melakukan analisis agroekosistem secara tepat akan memberikan keputusan pengendalian OPT yang tepat. 4) Dalam perkembangan terakhir ini model budidaya tanaman mengarah pada pertanian berkelanjutan. Selaras dengan hal tersebut teknik pengendalian OPT juga mengalami perkembangan melalui Ecological Engineering (rekayasa ekologi). Metode ini merupakan salah satu teknologi PHT yang diterapkan dalam kegiatan PPHT SL dengan prinsip keragaman hayati pada pertanaman. Keragaman hayati dapat menciptakan kondisi lingkungan pertanaman yang lebih stabil terhadap gangguan OPT. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keragaman hayati adalah dengan menanam tanaman refugia. 5) Sistem PPHT Skala Luas diharapkan bisa menjadi pilihan bagi sistem pertanian di Indonesia menuju produksi pangan sehat dan ramah lingkungan sehingga cita-cita untuk menjadi bangsa yang sehat dan cerdas bisa dicapai. 6) Kegiatan PPHT Skala Luas mampu memberikan insentif bagi petani berupa penggunaan input yang lebih rendah, produksi yang lebih tinggi, biaya input yang lebih rendah, dan pendapatan yang lebih tinggi g. Focus Group Discussion Penyusunan Success Story Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu Pemasyarakatan dan pengembangan PHT di Indonesia telah melewati beberapa periode yaitu periode 1989-1999, 1999-2007, 2007- 2014 dan periode 2015 saat ini. Berdasarkan hasil evaluasi, PHT


31

berdampak positif terhadap pemberdayaan petani, penurunan penggunaan pestisida kimia sintetis, dan peningkatan produktivitas. Untuk mendokumentasikan fakta keberhasilan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) sejak Tahun 1989 s/d 2014 dan penerapan PHT skala luas yang telah dilaksanakan sejak 2015 telah dilakukan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Success Story SLPHT. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Garut, Jawa Barat pada tanggal 21 - 24 Agustus 2016, dihadiri Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura/Penanggung Jawab Kegiatan SLPHT/PPHT Skala dari 29 provinsi kecuali Papua, Sulawesi tenggara, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau. Narasumber terdiri dari pakar PHT, pemerhati PHT, Pemandu Lapangan SLPHT/PPHT dan petani PPHT. Hasil pertemuan diharapkan dapat tersusun Konsep buku Success Story/ keberhasilan penerapan PHT. Realisasi anggaran sebesar Rp. 76.303.000,- atau 100% dari pagu anggaran sebesar setelah penghematan Rp. 76.303.000,-

Gambar 5. Penyusunan Success Story SLPHT

h. Pencanangan Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Serealia Kegiatan pencanangan gerakan pengendalian dilaksanakan dalam rangka menurunkan SPOT serangan dan intensitas serangan OPT serta menstimulasi pemerintah daerah dan petani agar menindaklanjuti kegiatan gerakan pengendalian OPT serealia dalam skala hamparan yang melibatkan stakeholders terkait. Untuk mendukung kegiatan tersebut, telah dilakukan perjalanan: 1) Pencanangan gerdal yang dilaksanakan di Provinsi Bangka Belitung dan di Banten 2) Koordinasi, konsultasi, dan persiapan temu lapangan dalam rangka panen di lokasi PPHT SL dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan, Banda Aceh, Kalimantan Selatan, sulawesi Selatan, BojonegoroJatim, Jawa Tengah, NTB, dan Banten


32

Realisasi anggaran sebesar Rp. 49.921.900,- atau 100% dari pagu anggaran setelah penghematan sebesar Rp. 49.921.900,-. i. Temu Lapang dalam Rangka Pelaksanaan Panen di Lokasi PPHT Skala Luas Serealia Temu lapang/field day dilaksanakan pada akhir kegiatan PPHT Skala Luas. Pada kegiatan tersebut dilakukan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan panen. Rencana tindak lanjut merupakan kesepakatan bersama seluruh petani hamparan tentang pelaksanaan budidaya dan strategi PHT dalam pengendalian OPT pada musim tanam berikutnya. Untuk memotivasi petani agar terus melakukan penerapan PHT secara konsisten di lahan usaha taninya serta memfasilitasi pendampingan RTL telah dilaksanakan : 1) Perjalanan temu lapangan dalam rangka panen di lokasi penerapan PHT skala luas serealia ke Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta 2) Koordinasi, konsultasi, dan persiapan temu lapangan dalam rangka panen di lokasi PPHT SL dilakukan di Provinsi Aceh Sumatera Selatan, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Banten, Sulawesi Selatan Realisasi anggaran sebesar Rp. 92.517.540,- atau 100% dari pagu anggaran setelah penghematan sebesar Rp. 92.517.540,-

Gambar 6. Temu Lapang dalam Rangka Panen PPHT


33

3. Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi a. Bahan informasi Pengendalian OPT Aneka Kacang dan Umbi Untuk mendukung keberhasilan pengamanan produksi di lapangan, telah dicetak tiga buku tentang teknologi pengendalian OPT aneka kacang dan umbi dari empat buku yang direncanakan yaitu: • Pedoman Gerakan Pengendalian OPT Kedelai sebanyak 75 buku, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.875.000,- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.875.000,• Pedoman Penerapan PHT Kedelai sebanyak 50 buku, realisasi anggaran sebesar Rp.1.250.000,- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp.1.250.000,• Pedoman Rintisan Penerapan PHT Ubi Kayu sebanyak 50 buku, realisasi anggaran sebesar Rp.1.175.000,- atau 94% dari pagu anggaran sebesar Rp.1.250.000,Buku Profil Brigade Proteksi tidak dicetak karena penghematan anggaran. b. Pedoman Rekomendasi Pengendalian OPT Aneka Kacang dan Umbi Penyusunan buku Pedoman Rekomendasi Pengendalian OPT Pada Tanaman Aneka Kacang dan Umbi bertujuan menyediakan standar operasional pengendalian OPT pada tanaman aneka kacang dan umbi, sehingga petugas di lapangan mempunyai pedoman dalam merumuskan dan memberikan rekomendasi langkah-langkah operasional pengendalian OPT tanaman aneka kacang dan umbi kepada masyarakat petani. Penyusunan buku Pedoman Rekomendasi Pengendalian OPT Pada Tanaman Aneka Kacang dan Umbi dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD) di Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (Balitkabi), Malang dengan narasumber yang berasal dari Balitkabi dan Universitas Brawijaya. Selanjutnya telah dicetak buku Pedoman Rekomendasi Pengendalian OPT Pada Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. Realisasi anggaran sebesar Rp 117.380.901,- atau 92,97% dari pagu anggaran sebesar Rp 126.260.000,-


34

c. Rapat Koordinasi Teknis Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2016 Rapat Koordinasi Teknis Perlindungan Tanaman Pangan antara pusat dan daerah dilakukan untuk membahas kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah operasional dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan Tahun 2016. Dengan pertemuan tersebut diharapkan adanya koordinasi dan sinkronisasi antara kegiatan pusat dan daerah dalam mendukung pengamanan produksi serta meningkatkan ketahanan pangan. Rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 25 Februari 2016 di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Jawa Timur. Peserta rapat sebanyak 89 orang terdiri dari Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, BBPOPT Jatisari, Kepala UPTD-BPTPH dan Kepala Bidang/ Pejabat Dinas Pertanian Provinsi yang menangani Perlindungan Tanaman Pangan dari 32 provinsi. Narasumber yang hadir pada rapat tersebut adalah Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Auditor Utama, Inspektorat II, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Kasubdit Pengawasan Pupuk dan Pestisida, dan Eselon III lingkup Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Realisasi anggaran sebesar 151.471.850,- atau 91,20% dari pagu anggaran sebesar Rp 166.086.000,-.

Gambar 7. Rapat Koordinasi Teknis Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan

d. Optimalisasi Pengelolaan Brigade Proteksi Tanaman Pangan Brigade Proteksi Tanaman (BPT) merupakan suatu unit pelaksana pengendalian yang mempunyai tugas utama membantu petani dalam mengendalikan OPT di daerah sumber serangan dan daerah eksplosi serangan OPT. Petugas BPT diharapkan memiliki kemampuan dan


35

wawasan yang mencukupi untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat, sehingga gerakan pengendalian yang direkomendasikan dan dilaksanakan lebih efektif serta memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan petugas BPT di lapangan, telah dilaksanakan kegiatan Pertemuan Optimalisasi Pengelolaan Brigade Proteksi Tanaman Pangan pada tanggal 26 29 Juli 2016 di Hotel Grage, Jl. Sosrowijayan No. 242, Yogyakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh 75 orang terdiri dari petugas Brigade Proteksi Tanaman, Staf UPTD-BPTPH Dinas Pertanian dari 32 provinsi dan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.. Narasumber yang hadir pada pertemuan ini adalah Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Kasubdit Pengendalian OPT Akabi, Kasi Pestisida Hayati, Prof. Dr. Ir. Andi Trisyono, M.Sc (UGM), Prof. Dr. Dadang (IPB), Prof. Dr. Ir. Achmadi Priyatmojo, M.Sc (UGM), Ir. Paryoto, MP (Kepala LPHP DIY), Ir. Suparjono (Kepala UPTD-BPTPH DIY); Ir. Baskoro Sugeng Wibowo (BBPOPT); Mulyadi Benteng (Asosiasi Crop Care Indonesia), Vicki Arneldi, SP (Crop Life Indonesia); dan Rahmat (Bengkel Alat Semprot) Realisasi anggaran sebesar Rp 206.453.200,- atau 98,67% dari pagu anggaran sebesar Rp 209.229.000,-.

Gambar 8. Optimalisasi Pengelolaan Brigade Proteksi Tanaman


36

e. Pemanfaatan Sarana Pengendalian OPT Aneka Kacang dan Umbi Dalam rangka mendukung upaya pengamanan produksi tanaman pangan untuk mencapai swasembada tanaman pangan telah dialokasikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian OPT, sehingga kegiatan pengamanan produksi di lapangan berjalan dengan baik dan sasaran produksi yang telah ditetapkan dapat tercapai. Berkaitan dengan hal tersebut, telah dilakukan perjalanan: 1) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana pengendalian OPT aneka kacang dan umbi 2) Inventarisasi teknologi pengendalian OPT aneka kacang dan umbi 3) Perjalanan dalam rangka mendukung kegiatan perlindungan tanaman pangan dan kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 175.720.250,- atau 76,83% dari pagu anggaran sebesar Rp. 228.712.000,- sedangkan sisa anggaran dialokasikan untuk penghematan. f. Pendampingan Gerakan SPOT STOP Pengendalian OPT Akabi Dalam rangka keefektifan pelaksanaan pengendalian OPT di daerah sentra produksi, maka perlu kiranya dilakukan pengawalan dan pendampingan gerakan SPOT STOP dengan memberikan motivasi dan tindakan nyata. Melalui pendampingan gerakan SPOT STOP ini, diharapkan motivasi dan kepedulian masyarakat petani akan pentingnya pengendalian OPT secara spesifik lokasi yang dilakukan secara bersamasama dan berkesinambungan dapat meningkat. Realisasi anggaran sebesar Rp 722.055.000 atau 83,28% dari pagu anggaran sebesar Rp 867.022.000, sedangkan sisa anggaran dialokasikan untuk penghematan. g. Teknologi Pengendalian OPT Akabi Berwawasan PHT Teknologi pengendalian OPT yang berwawasan PHT belum banyak dipraktekkan pada tanaman aneka kacang dan umbi di berbagai tempat dan belum sepenuhnya mampu mengendalikan OPT secara efektif. Oleh karena itu, informasi mengenai teknologi pengendalian tersebut masih relatif sedikit, sehingga perlu adanya identifikasi mengenai teknologi pengendalian OPT aneka kacang dan umbi berwawasan PHT.


37

Berkaitan dengan hal tersebut telah dilakukan : 1) Pendampingan dan identifikasi teknologi pengendalian OPT berwawasan PHT pengendalian OPT pada tanaman aneka kacang dan umbi; 2) Monitoring dan evaluasi penerapan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan pada tanaman aneka kacang dan umbi; 3) Menghadiri rapat kerja teknis/workshop/seminar/pertemuan teknis terkait perlindungan tanaman pangan dalam rangka meningkatkan kemampuan petugas pengendalian OPT aneka kacang dan umbi. Realisasi anggaran sebesar Rp 191.605.735,- atau 76,99% dari pagu anggaran sebesar Rp 248.842.000,-, sedangkan sisa anggaran dialokasikan untuk penghematan. h. Rintisan Penerapan PHT Ubi Kayu Kegiatan rintisan PPTH ubi kayu merupakan program rintisan/percontohan penerapan PHT pada tanaman ubi kayu yang dilaksanakan di daerah sentra produksi ubi kayu. Daerah yang melaksanakan rintisan PPHT ubi kayu diharapkan dapat berkembang dan pada tahun berikutnya dapat melaksanakan Penerapan PHT Skala Luas. Kegiatan tersebut tersebar di 5 provinsi yaitu Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan NTT dengan total pagu anggaran sebesar Rp 136.000.000,-. Realisasi kegiatan rintisan PPHT ubi kayu sebanyak 4 unit seluas 12 ha, realisasi anggaran sebesar Rp 99.449.000 atau 73,12% dari rencana 5 unit seluas 15 ha. Sisa anggaran dialokasikan untuk penghematan. Terkait penghematan anggaran, dilaksanakan sebagai berikut :

beberapa

kegiatan

tidak

dapat

− Pertemuan Masyarakat Perlindungan Tumbuhan dan Hewan Indonesia (MPTHI); − Temu Teknologi Pengendalian OPT Aneka Kacang dan Umbi Ramah Lingkungan; − Teknis Evaluasi Pasca Pelepasan Musuh Alami Tanaman Ubi Kayu − Gerakan Massal Pengendalian OPT Kedelai


38

4. Subdirekorat Dampak Perubahan Iklim (DPI) a. Petunjuk Teknis Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Kegiatan penerapan penanganan DPI (PPDPI) bertujuan mengurangi resiko kehilangan hasil akibat dampak perubahan iklim (banjir dan kekeringan). Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penerapan penanganan DPI, telah dicetak Petunjuk Teknis PPDPI sebanyak 50 buku sebagai acuan petugas di lapangan yang disebarkan ke 15 provinsi lokasi PPDPI (Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara). Realisasi anggaran sebesar Rp. 5.027.350,- atau 96,03% dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.235.000,b. Bimbingan pelaksanaan Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim PPDPI merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani dalam proses kegiatan budidaya pertanian dengan memanfaatkan informasi iklim setempat, sehingga dapat mengurangi resiko kehilangan hasil akibat dampak perubahan iklim (banjir/kekeringan). Agar kegiatan PPDPI di lapangan dapat berjalan dengan baik dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya, telah dilakukan : 1) Pengelolaan data pelaksanaan PPDPI, dengan melakukan bimbingan teknis pelaksanan PPDPI ke Provinsi Sumatera Utara, Lampung, DI. Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDPI ke Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 112.146.650,- atau 98,58% dari pagu anggaran sebesar Rp. 113.766.000,-


39

c.

Pengelolaan Data Dampak Perubahan Iklim (DPI) Pengelolaan data DPI merupakan salah satu upaya menyediakan dan mendokumentasikan data DPI secara berseri, lengkap dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk pengambil keputusan dalam meminimalkan dampak negatif perubahan iklim. Dalam rangka mendukung kegiatan Pengelolaan data DPI telah dilakukan : 1) Bimbingan dan sosialisasi pengelolaan data dan informasi DPI ke Provinsi Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 46.495.545,atau sebesar 99,99% dari pagu anggaran sebesar Rp. 46.500.000,2) Pembinaan penerapan kebijakan perlindungan tanaman pangan ke Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Realisasi anggaran sebesar Rp.74.580.400,- atau sebesar 99,44% dari pagu anggaran Rp. 75.000.000,3) Monitoring dan evaluasi kegiatan UPSUS padi, jagung dan kedelai ke Provinsi Bengkulu. Realisasi anggaran sebesar Rp. 41.610.500,atau sebesar 62,93% dari pagu anggaran sebesar Rp. 66.120.000,4) Pemantauan kegiatan UPSUS padi, jagung dan kedelai ke Provinsi Bengkulu, Banten, Sulawesi Barat dan Gorontalo. Realisasi anggaran sebesar Rp. 187.816.400,- atau sebesar 57,28% dari pagu awal anggaran sebesar 327.888.000,- dan realisasi anggaran mencapai 96,46% dari pagu setelah penghematan sebesar Rp. 194.708.974,-

d. Focus Group Discussion Penanggulangan DPI Focus Group Discussion Penangulangan DPI bertujuan membahas upaya antisipasi penanggulangan DPI pada Musim Kemarau dan Musim Hujan terutama di daerah rawan banjir dan kekeringan di Indonesia, dilaksanakan di Bogor tanggal 31 Maret - 2 April 2016. Kegiatan ini dihadiri oleh 75 orang peserta terdiri dari Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) dari 31 Provinsi, Staf Teknis BPTPH, perwakilan Sekretariat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Perbenihan, Direktorat Serealia dan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Narasumber yang hadir dalam kegiatan tersebut berasal dari Balai Penelitian Agroklimat dan Meteorologi Badan Laporan Tahunan 2016

40

Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika (BMKG), Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN), dan Institut Pertanian Bogor. Realisasi anggaran Rp.143.386.800,- atau sebesar 99,78% dari pagu anggaran sebesar Rp.143.706.000,-.

Gambar 9. Focuss Group Discussion Penanggulangan DPI

Terkait penghematan anggaran kegiatan Penyusunan dan Pencetakan Buku Pengaruh kondisi Iklim Terhadap Luas Kerusakan Akibat DPI tidak dapat dilaksanakan. 5. Tata Usaha a. Laporan Kegiatan Ketatausahaan Perlindungan Tanaman Pangan Kegiatan yang mendukung ketatausahaan Perlindungan Tanaman Pangan sebagai berikut : − Konsultasi/Koordinasi instansi terkait ke Provinsi Jawa Barat (Bandung, Bekasi, Bogor, Ciawi, Cipayung, Depok). −

Monitoring kegiatan UPSUS PAJALE ke Provinsi Bengkulu.

− Mengikuti/ menghadiri rapat kerja/ workshop/ seminar/ pelatihan/ pertemuan lainnya ke Provinsi Jawa Barat (Bandung, Bekasi, Bogor, Cipayung, Depok, Jatisari, Lembang) Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. − Dalam rangka mendukung kegiatan monitoring dan inventarisasi DIPA Refocusing APBN-P Ditjen TP dan APBN-P Ditjen PSP Pengadaan Akun 526 TA.2015 (bahan dan sarana pengembangan agens hayati untuk PPAH, fasilitasi pompa air, pembuatan rumah burung hantu/Rubuha, bangun/renovasi gudang Brigade Proteksi Tanaman, sarana pengolah data dan bahan serta alat pengendalian OPT dan DPI, telah dilakukan perjalanan inventarisasi data sarana prasarana dan inventaris pusat di daerah ke Provinsi Aceh,


41

Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan. − Evaluasi/monitoring optimalisasi administrasi pelaksanaan kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan ke Provinsi Bengkulu, Jawa Barat, DI. Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur. − Pemakaian Ruang Rapat Aula Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan untuk rapat awal tahun seluruh pegawai lingkup Ditlin TP, rapat internal, rapat eksternal dengan pihak lain, serta kunjungan kerja dari unit kerja di daerah. Realisasi anggaran sebesar Rp. 592.482.210,- atau 94,16 % dari pagu anggaran setelah penghematan sebesar Rp. 629.249.451,-. b. Pengembangan Kesekretariatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Mengikuti/ Menghadiri Rapat Kerja/ Workshop/ Seminar/ Pelatihan/ Pertemuan Lainnya memenuhi undangan dari lingkup Ditjen TP ke Provinsi Jawa Barat (Bandung, Bekasi, Bogor, Ciawi, Cipayung, Garut, Depok) dan Banten Realiasi anggaran sebesar Rp. 58.857.150,- atau 97,02 % dari pagu anggaran setelah penghematan sebesar Rp. 60.665.150,c.

Sewa Kendaraan Operasional Kantor Sewa kendaraan sebagai sarana operasional kantor sebanyak 6 unit kendaraan yang terdiri dari : 4 (empat) unit mobil Toyota Avanza yang diperuntukan ke Kasubdit PDPI, Kasubdit Data dan Kelembagaan, Kepala Balai PMPT dan Kasubbag Tata Usaha dan 2 (dua) unit mobil Toyota Innova yang diperuntukan ke Direktur dan Kasubdit POPT Akabi. Realiasi anggaran sebesar Rp. 389.864.000,- atau 99,20 % dari pagu anggaran setelah penghematan sebesar Rp. 393.020.000,-.


42

6. Fungsional a. Sosialisasi SKKNI dan Konsultasi Pra Asesmen (KPA) Sertifikasi POPT mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) POPT yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.08/MEN/I/2011 tanggal 25 Januari 2011. SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan. Standar tersebut perlu diinformasikan kepada seluruh POPT, baik di Pusat maupun di Daerah, sehingga POPT dapat menyiapkan kelengkapan uji kompetensi dan mampu diuji kompetensinya sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Untuk mendukung hal tersebut, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Konsultasi Pra Asesmen (KPA) di Balai Besar Peramalan OPT Jatisari, Jawa Barat, pada tanggal 24 26 Agustus 20016. Peserta Sosialisasi sebanyak 46 orang POPT dari jenjang Terampil sampai dengan Ahli Madya. Narasumber yang hadir pada kegiatan sosialisasi ini adalah Kepala Pusat Pendidikan Standarisasi dan Sertifikasi Pertanian, Kepala Balai Besar Peramalan OPT, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, dan Asesor Kompetensi POPT. Realisasi anggaran sebesar Rp. 70.657.750,- atau 99,123% dari pagu anggaran sebesar Rp. 71.285.000,Peserta sosialisasi SKKNI selanjutnya akan diikutsertakan dalam kegiatan Seritifikasi Profesi POPT, namun terkait penghematan anggaran kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. b. Pengembangan Jabatan Fungsional Untuk mengoptimalkan kinerja dan profesionalisme POPT, baik di pusat maupun daerah, perlu diupayakan pengembangan jabatan fungsional POPT melalui kegiatan bimbingan pengembangan jabatan fungsional POPT, koordinasi/konsultasi ke lembaga/instansi terkait, monitoring dan evaluasi pengembangan jabatan fungsional POPT serta menghadiri rapat/seminar/workshop/lokakarya/mengikuti Diklat Dasar POPT ataupun pertemuan teknis lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan /kendala yang dihadapi baik dalam pengembangan jabatan fungsional maupun penilaian angka kreditnya. Informasi tersebut digunakan


43

sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan pada masa yang akan datang. Untuk mendukung pengembangan jabatan fungsional telah dilakukan pembinaan, monev jabatan fungsional, koordinasi ke Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, DI. Yogyakarta, Sulawesi Selatan Realiasi anggaran sebesar Rp. 82.401.100,- atau 100% dari pagu anggaran setelah penghematan sebesar Rp. 82.401.100,-. Terkait penghematan anggaran kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Warta Perlintan tidak dilaksanakan. 7. Perencanaan a. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI Tahun 2016 Dalam rangka meningkatkan kinerja perlindungan tanaman pangan, perlu didukung dengan referensi dan pedoman pelaksanaan kegiatan. Untuk mendukung hal tersebut telah dicetak Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI Tahun 2016 sebagai acuan pedoman pelaksanaan kegiatan penguatan perlindungan tanaman pangan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 3.600.000,- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.600.000 b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perlindungan TA. 2017 Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran TA. 2017 perlu didukung dengan agenda kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan UPTD Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH). Agenda kegiatan dimaksud antara lain : - Penyusunan RKA-K/L Pagu Sementara Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan TA. 2017, dilaksanakan pada tanggal 19 - 22 Juli 2016 di Best Western Premier Solo Baru, Jawa Tengah. Peserta yang hadir sebanyak 90 0rang yang terdiri dari perwakilan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan BPTPH Provinsi. Narasumber yang hadir diantaranya Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Koordinator Perencanaan/Kasubdit Pengendalian OPT Akabi, dan pejabat Eselon III dan IV lingkup Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.


44

- Penyusunan RKA-K/L Pagu Definitif Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan TA. 2017, dilaksanakan pada tanggal 18 - 21 Oktober 2016 di Aston Imperial Hotel Bekasi, Jawa Barat. Peserta yang hadir sebanyak 100 orang yang berasal dari Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan BPTPH Provinsi. Narasumber yang hadir diantaranya Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Koordinator Perencanaan/Kasubdit Penanggulangan DPI Ir, Pejabat Eselon II dan IV lingkup Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 148.638.250,- atau 99,80% dari pagu anggaran setelah penghematan sebesar Rp. 148.662.200,-. c. Operasional Pelaksanaan Tanaman Pangan

Kegiatan

Perencanaan

Perlindungan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan perencanaan perlindungan tanaman pangan telah dilaksanakan : - Rapat tim perencanaan lingkup Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dalam rangka berkoordinasi terkait informasi perkembangan program dan anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, tindak lanjut pelaksanaan pemotongan anggaran, persiapan penyusunan RKA-K/L Pagu Sementara dan Definitif TA. 2017. Realisasi anggaran sebesar Rp. 6.665.000,- atau 99,72% dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.669.000,-. - Pengadaan kebutuhan alat tulis kantor dan bahan komputer sebagai penunjang kebutuhan administrasi kegiatan perencanaan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 13.467.800,- atau 99,97% dari pagu anggaran sebesar 13.472.000,-. - Pendampingan perencanaan perlindungan tanaman pangan sehingga tujuan dan sasaran kegiatan dapat tercapai secara optimal. Pendampingan dilakukan ke Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, DI. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur. Realisasi anggaran sebesar Rp. 122.506.500,- atau 99,94% dari pagu anggaran sebesar Rp. 122.584.000,-. - Pengawalan Kegiatan Tanaman Pangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, sasaran kebijakan program dan kegiatan perlindungan tanaman pangan di lapangan. Pengawalan dilakukan ke Provinsi Riau, Banten, Jawa Barat. Laporan Tahunan 2016

45

Realisasi anggaran sebesar Rp. 30.994.800,- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. 30.996.000,-. - Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dalam rangka memantau pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan sehingga sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan ke Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 103.202.300,- atau 99,56% dari pagu anggaran sebesar Rp. 103.660.000,-. - Mengikuti/menghadiri rapat kerja perencanaan program dan anggaran (dalam kota) dalam rangka koordinasi terkait pembahasan program dan anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 7.350.000,- atau 97,22% dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.560.000,-. - Mengikuti/menghadiri rapat kerja perencanaan program dan anggaran (luar kota) dalam rangka koordinasi terkait pembahasan program dan anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 65.977.154,- atau 99,68% dari pagu anggaran setelah penghematan sebesar Rp. 66.191.000,-. 8. Pelaporan Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan merupakan laporan pelaksanaan kegiatan dan program Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan selama satu tahun anggaran. Laporan berisi informasi struktur organisasi dan ketatausahaan, evaluasi pelaksanaan kegiatan pengamatan, pengelolaan database OPT/ DPI, upaya pengendalian OPT dan penanganan DPI, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya secara komprehensif. Berdasarkan evaluasi tersebut dapat disimpulkan kendala dan permasalahan yang terjadi sehingga dapat dirumuskan upaya pemecahannya. Laporan Kinerja merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan, yaitu menyajikan informasi tentang Laporan Tahunan 2016

46

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja dengan target kinerja yang direncanakan. Pertemuan penyusunan LAKIN dan LAPTAH Direktorat Perlindungan Tanaman dilaksanakan di Aula Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan pada tanggal 6 dan 13 Februari 2017 yang dihadiri oleh Auditor Inspektorat II, Kepala Subag Evaluasi dan Pelaporan I, Sekretariat Jenderal, Staf Bagian Evaluasi Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Tim Pelaporan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. 2.5. Pengelolaan Anggaran dan Sumberdaya Manusia 2.5.1. Pengelolaan Anggaran Pada Tahun 2016, pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Perlindungan

Tanaman

Pangan

didukung

dengan

anggaran

pembangunan, yang tertuang dalam program Ketahanan Pangan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Sedangkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan di daerah didukung dengan anggaran yang tertuang dalam DIPA Dana Dekonsentrasi melalui Satker BPTPH. 1)

Realisasi anggaran pelaksanaan program kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sebesar Rp 10.068.146.428,- atau 97,92% dari pagu anggaran setelah penghematan (self blocking) sebesar Rp. 13.165.594.000,-

2)

Realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan di daerah yang pendanaannya tertuang dalam DIPA dana Dekonsentrasi sebesar Rp. Rp. 127.147.793.043,- atau 99,24% dari pagu anggaran setelah penghematan (self blocking) sebesar Rp. 128.126.307.458,-


47

2.5.2. Sumberdaya Manusia Pada Tahun 2016, jumlah sumber daya manusia lingkup Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sebanyak 76 orang pegawai dan 11 orang Tenaga Harian Lepas. Secara rinci, keadaan pegawai di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. No.

Unit

Golongan IV

III

II

I

THL

Jml

1

Direktur

1

-

-

-

-

1

2

Sub Bagian Tata Usaha

1

8

7

-

11

27

1

10

1

-

-

12

3

Subdit. Data dan Kelembagaan POPT

4

Subdit. DPI

2

9

1

-

-

12

5

Subdit. POPT Serealia

1

11

2

-

-

14

6

Subdit. POPT Akabi

1

9

-

-

-

12

7

47

11

-

11

76

Jumlah

2.6. Permasalahan Kondisi dan permasalahan tahun 2016 adalah : a. Koordinasi antar kelembagaan perlindungan tanaman pangan baik di pusat maupun di daerah belum optimal. Hal ini karena kebijakan otonomi daerah yang belum terlaksana dengan baik. Pemerintah daerah dan Petani kurang proaktif melakukan tindak lanjut kegiatan yang telah dialokasikan oleh pusat baik yang pendanaannya berasal dari APBD maupun swadaya. b. SDM perlindungan tanaman di daerah baik jumlah maupun kemampuannya belum memadai dibandingkan dengan tantangan tugas yang harus dilaksanakan. Kondisi tersebut diakibatkan adanya mutasi, promosi dan penerimaan CPNS yang kurang memperhatikan latar belakang pendidikan dan kemampuan teknis. Selain itu, juga banyak petugas yang sudah memasuki masa purna tugas. Peningkatan pengetahuan kemampuan SDM di lapangan telah dilakukan bagi POPT-PHP yang bertujuan untuk menyegarkan kembali pengetahuan dan kemapuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, namun belum semua POPT-PHP dapat diakomodir dalam kegiatan penyegaran tersebut.


48

c. Pemberdayaan alumni SLPHT dalam penerapan, pengembangan, dan pemasyarakatan PHT melalui pengembangan Pos Pengembang Agens Hayati PPAH belum optimal. Hal ini disebabkan terbatasnya dukungan sarana dan prasarana, teknologi, pendampingan, pembinaan dan dukungan dana dari daerah. Petani alumni SLPHT di beberapa daerah belum berperan optimal dalam memperbanyak unit-unit SLPHT swadaya, sehingga masih diperlukan dukungan dana melalui APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota untuk pengembangan unit-unit SLPHT. Masih kurangnya dokumentasi data kuantitas SLPHT saat Program Nasional PHT sehingga sampai saat ini belum dapat didata jumlah riil petani alumni SLPHT. d. Kinerja Petani Pengamat selama Tahun 2012-2016 belum optimal, untuk itu diperlukan evaluasi kinerja bagi petani pengamat untuk mengetahui efektifitas keterlibatan petani pengamat dalam mendukung tugas POPTPHP di lapangan. e. PHT seharusnya dipahami sebagai suatu strategi, sedangkan yang terjadi selama ini masih dipahami sebagai suatu teknologi, sehingga PHT didominasi oleh upaya mencari produk instan untuk mengendalikan ledakan OPT. Kajian-kajian yang dilakukan oleh LPHP belum menggali permasalahan spesifik lokasi, sebagian besar membahas jenis dan efektifitas agens hayati/pestisida nabati terhadap OPT sasaran. f. Setelah pelaksanaan PPHT/PPDPI perlu dievaluasi dengan melakukan monitoring ke kelompok tani pada musim tanam dan pencapaian tingkat keberhasilan. g. Pada era Otonomi Daerah, pemenuhan kebutuhan SDM dan sarana prasarana perlindungan tanaman adalah tanggungjawab pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) bukan tanggunggjawab pusat. Untuk itu, perlu dilakukan advokasi kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan lembaga legislatif serta pemangku kepentingan perlindungan tanaman di daerah. h. Perubahan iklim dan faktor lingkungan yang kurang mendukung antara lain curah hujan di atas rata-rata, pergeseran musim hujan dan musim kemarau, rusaknya daerah tangkapan air, dan rusaknya sarana irigasi. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya luas, frekuensi dan durasi dampak perubahan iklim berupa banjir dan kekeringan serta berpengaruh terhadap dinamika populasi OPT, peningkatan patogenitas penyakit dan pola distribusi serangannya. Oleh karena itu, upaya antisipasi, mitigasi, serta penanganan OPT/DPI perlu mendapat perhatian terkait dengan kelembagaan, penelitian, pengembangan, dan penanganannya. Laporan Tahunan 2016

49

Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan diseminasi prakiraan serangan OPT/DPI, pemanfaatan informasi prakiraan iklim di tingkat lapangan, penyebarluasan rekomendasi penyesuaian pola tanam dan kalender tanam, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, penanganan secara spesifik lokasi, serta pemberdayaan petani melalui SLI dan SLPHT. i. Penanganan OPT, terutama pada daerah sumber serangan dan sumber infeksi di daerah perbatasan antar provinsi/kabupaten/kota belum dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut karena kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar wilayah sejak diberlakukan otonomi daerah. Sehubungan denggan hal tersebut, perlu diupayakan koordinasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. Beberapa faktor yang menyebabkan sistem pengamatan belum berjalan optimal, diantaranya adalah: a) Jumlah POPT-PHP belum memadai dibandingkan dengan wilayah pengamatannya (kecamatan); (b) Tugas POPT-PHP semakin berat, disamping melaksanakan tugas rutin pengamatan, juga melaksanakan tugas-tugas lain seperti mendampingi pelaksanaan kegiatan Penerapan PHT (PPHT), Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI), dan melakukan pengawasan pupuk dan pestisida, pendampingan upaya khusus pajale; (c) Sarana pengamatan masih kurang seperti loupe, handcounter, jaring serangga, Stasiun Meteorologi Pertanian Khusus (SMPK) di Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), (d) Alat transportasi (kendaraan operasional) di beberapa daerah masih kurang atau sudah tidak layak pakai. Demikian juga sistem peringatan dini, saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Peringatan dini yang diberikan oleh POPT-PHP sering tidak ditindaklanjuti dengan pengendalian yang cepat sehingga perkembangan populasi/serangan OPT dan penyebarannya semakin tidak terkendali. Hal ini antara lain disebabkan oleh: kondisi sosial ekonomi petani (kepemilikan lahan yang sempit, modal terbatas dll), ketersediaan bahan dan alat pengendalian, koordinasi antara petugas di lapangan belum optimal, kebijakan pemerintah daerah yang belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan petani.


50

III. PENUTUP Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan 2016 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dan evaluasi dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Laporan tahunan ini berisi pertanggung jawaban hasil pelaksanaan anggaran Tahun 2016 yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Pencapaian sasaran mengamankan areal tanaman pangan dari serangan OPT dan Terkena DPI (banjir dan kekeringan) dengan rincian padi 105,59%, jagung 100,63%, kedelai 99,79%, kacang tanah 101,58%, kacang hijau 101,66%, ubi kayu 101,96%, dan ubi jalar 101,83% dari luas tanam pada Tahun 2016 dinilai berhasil. Capaian anggaran kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan di pusat sebesar Rp 10.068.146.428,- atau 97,92% dari pagu anggaran setelah penghematan (self

blocking)

sebesar

Rp.13.165.594.000,-

dan

di

daerah

sebesar

Rp. 127.147.793.043,- atau 99,24% dari pagu anggaran setelah penghematan (self blocking) sebesar Rp. 128.126.307.458,Kegiatan meliputi Subdirektorat Data dan Kelembagaan, Subdit Pengendalian OPT Serealia, Subdit Pengendalian OPT Akabi, Subdit Penanggulangan DPI, dan Tata Usaha dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target walaupun beberapa kegiatan tidak terlaksanan karena penghematan anggaran (self blocking). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 2016 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan telah selaras dengan strategi pokok perlindungan tanaman pangan meliputi: 1) Pengembangan sistem deteksi dan peringatan dini serangan OPT dan DPI dalam rangka menekan tingkat kerusakan dan kerugian/kehilangan hasil; 2) peningkatan kemampuan teknis SDM perlindungan tanaman pangan sejalan dengan perkembangan teknologi pengendalian OPT dan penanganan DPI, 3) penyediaan sarana dan prasarana pengendalian OPT dan DPI, 4) Peningkatan kemandirian petani dalam rangka mengatasi permasalahan OPT dan DPI, 5) peningkatan koordiansi hubungan kerja dalam rangka mewujudkan sinergisitas antara kelembagaan perlindungan tanaman pangan di tingkat pusat dan daerah.


51

Lampiran 1. REALISASI PELAKSANAAN PPHT PADA TANAMAN PADI TAHUN 2016 PPHT Padi Fisik

Provinsi

No

Anggaran (Rp. 000,-)

Target Awal Unit

Ha

Realisasi Unit

Ha

Pagu Awal

%

Self Blocking

Pagu setelah selfblocking

Realisasi Anggaran setelah Selfblocking Rp.

1

Aceh

27

675

27

675

100,00

1.200.700

100.850

2

Sumatera Utara

20

500

20

500

100,00

874.000

3

Sumatera Barat

30

750

29

725

96,67

1.311.000

4

Riau

5

125

3

75

60,00

218.500

250

10

250

100,00

437.000

81.223

%

1.099.850

1.081.590

98,34

874.000

874.000

100,00

225.150

1.085.850

1.085.850

100,00

100.400

118.100

116.900

98,98

355.777

355.777

100,00

5

Jambi

10

6

Sumatera Selatan

20

500

20

500

100,00

876.700

146.120

730.580

726.955

99,50

7

Bengkulu

5

125

5

125

100,00

218.500

57.375

161.125

161.125

100,00

8

Lampung

18

450

18

450

100,00

782.300

750

781.550

781.350

99,97

9

Bangka Belitung

2

50

2

50

100,00

184.850

57.585

127.265

127.265

100,00

10

Kep. Riau

-

-

-

-

-

830.300

Banten

19

475

19

475

DKI Jakarta

-

-

-

-

13

Jawa Barat

45

1.125

45

1.125

100,00

1.966.500

1.966.500

1.966.500

100,00

14

Jawa Tengah

50

1.250

50

1.250

100,00

2.308.020

152.500

2.155.520

2.155.462

100,00

15

DI.Yogyakarta

10

250

10

250

100,00

487.500

104.975

382.525

380.426

99,45

16

Jawa Timur

50

1.250

50

1.250

100,00

2.185.000

152.851

2.032.149

2.032.149

100,00

17

Bali

15

375

15

375

100,00

650.850

162.963

487.887

487.887

100,00

18

NTB

10

250

10

250

100,00

555.159

115.334

439.825

439.825

100,00

19

NTT

10

250

9

225

90,00

468.000

142.950

325.050

325.050

100,00

20

Kalimantan Barat

20

500

20

500

100,00

874.000

126.035

747.965

744.965

99,60

-

-

829.300

-

11

-

830.300

-

12

21 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Selatan 23 Kalimantan Timur 24 Sulawesi Utara

100,00

-

-

99,88 -

8

200

7

175

87,50

349.600

83.885

265.715

255.415

96,12

20

500

20

500

100,00

874.000

139.175

734.825

734.825

100,00

15

375

11

275

73,33

655.500

320.413

335.087

273.550

81,64

15

375

15

375

100,00

667.500

667.500

667.500

100,00

25 Sulawesi Tengah 26 Sulawesi Selatan 27 Sulawesi Tenggara 28 Gorontalo

20

500

20

500

100,00

874.000

125.540

748.460

747.960

99,93

50

1.250

48

1.200

96,00

2.185.000

139.554

2.045.446

2.045.446

100,00

18

450

15

375

83,33

786.600

58.250

728.350

728.350

100,00

5

125

5

125

100,00

218.500

218.500

218.500

100,00

29 Sulawesi Barat

20

500

20

500

100,00

781.948

208.800

573.148

499.800

87,20

30 Maluku

5

125

3

75

60,00

256.400

115.350

141.050

141.050

100,00

31 Maluku Utara

4

100

4

100

100,00

187.200

187.200

187.200

100,00

32 Papua Barat

5

125

5

125

100,00

234.000

234.000

234.000

100,00

33 Papua

5

125

4

100

80,00

234.000

48.500

185.500

185.500

100,00

556

13.900

539

13.475

96,94

24.733.127

2.966.528

21.766.599

21.591.472

99,20

Jumlah


52

Lampiran 2. REALISASI PELAKSANAAN PPHT PADA TANAMAN JAGUNG TAHUN 2016 PPHT Jagung No

Provinsi

Fisik


Target Awal Unit

Realisasi

Ha

Unit

Ha

-

-

Pagu Awal

%

Self Blocking



1

Aceh

1

15

2

Sumatera Utara

1

15

1

2

30

2

%

-

35.700

35.700

-

-

15

100,00

35.800

35.800

35.800

100,00

30

95,74

3

Sumatera Barat

100,00

71.600

59.050

56.534

4

Riau

-

-

-

-

12.550

-

-

-

5

Jambi

-

-

-

-

-

-

-

6

Sumatera Selatan

-

-

-

-

-

-

-

7

Bengkulu

-

-

-

-

-

-

-

8

Lampung

-

-

-

-

-

-

-

9

Bangka Belitung

-

-

-

-

-

-

-

10

Kep. Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

71.600

71.600

71.360

99,66

-

-

-

-

-

11

Banten

12

DKI Jakarta

2

13

Jawa Barat

3

14

Jawa Tengah

3

15

DI.Yogyakarta

16

Jawa Timur Bali

18

NTB

2

19

NTT

1

20

Kalimantan Barat

21

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan

2

4

45

3

45

3

45

100,00

107.400

9.750

97.650

97.650

100,00

45

100,00

108.150

9.250

98.900

98.048

99,14

-

-

-

60

4

-

60

30

2

15

1

-

1

-

143.200 -

30

100,00

54.260

15

100,00

38.900

-

-

15

100,00

-

-

-

1

30 -

-

17

22

30 -

-

-

15

100,00

35.800

-

8.000

135.200

135.200

100,00

-

-

-

6.248

48.012

48.011

100,00

12.550

26.350

26.350

100,00

-

-

-

-

-

-

23.410

12.390

12.390

100,00

23

Kalimantan Timur

-

-

-

-

-

24

Sulawesi Utara

2

30

2

30

100,00

52.500

26.250

26.250

26.250

100,00

25

Sulawesi Tengah

1

15

1

15

100,00

35.800

3.500

32.300

32.300

100,00

26

Sulawesi Selatan

2

30

2

30

100,00

71.600

19.800

51.800

51.800

100,00

27

Sulawesi Tenggara

3

45

1

15

33,33

107.400

70.200

37.200

37.200

100,00

71.600

69.875

97,59

18.400

27.800

17.800

64,03

28

Gorontalo

2

30

2

30

100,00

71.600

29

Sulawesi Barat

1

15

1

15

100,00

46.200

30

Maluku

-

-

-

-

-

-

-

31

Maluku Utara

-

-

-

-

-

-

-

32

Papua Barat

-

-

-

-

-

-

-

33

Papua

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah

31


465

28

420

90,32

1.087.510

219.908

867.602

816.568

94,12

53

Lampiran 3. REALISASI PELAKSANAAN PPHT PADA TANAMAN KEDELAI TAHUN 2016 PPHT Kedelai Fisik No


Provinsi Target Awal

Realisasi Pagu Awal

Unit

Ha

Unit

Ha

Self Blocking

%



1

Aceh

66,67

74.500

2

Sumatera Utara

-

3 -

30 -

2 -

20

-

-

3

Sumatera Barat

-

-

-

-

-

4

Riau

-

-

-

-

-

5

Jambi

-

-

-

-

-

6

Sumatera Selatan

-

-

-

-

7

Bengkulu

-

-

-

8

Lampung

-

-

-

28.200

%

46.300

42.350

91,47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Bangka Belitung

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Kep. Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Banten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

DKI Jakarta

-

-

-

-

-

-

13

Jawa Barat

3

30

3

30

100,00

84.600

5.200

79.400

79.400

100,00

14

Jawa Tengah

2

20

2

20

100,00

47.750

150

47.600

47.600

100,00

15

DI.Yogyakarta

1

10

1

10

100,00

27.950

6.500

21.450

21.418

99,85

16

Jawa Timur

5

50

5

50

100,00

141.000

22.800

118.200

118.120

99,93

17

Bali

18

NTB

19

NTT

-

-

-

-

20

Kalimantan Barat

-

-

-

21

Kalimantan Tengah

-

-

22

Kalimantan Selatan

-

-

23

Kalimantan Timur

-

24

Sulawesi Utara

25

Sulawesi Tengah

26

Sulawesi Selatan

27

Sulawesi Tenggara

28

Gorontalo

-

-

-

-

29

Sulawesi Barat

-

-

-

30

Maluku

-

-

31

Maluku Utara

-

-

32

Papua Barat

-

33

Papua

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

63.567

-

-

50.501

50.499

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

100,00

56.400

20.600

35.800

35.800

100,00

10

50,00

56.400

49.000

7.400

7.400

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Jumlah

-

30

2


30

2

20

210

3

20

2

21

-

1

19

190

90,48

13.066

552.167

145.516

406.651

402.587

99,00

54

Lampiran 4. REALISASI PELAKSANAAN PPDPI PADA TANAMAN PADI TAHUN 2016 PPDPI Padi No

Provinsi

Fisik Target Awal Kali

Ha


Target Setelah Blocking Kali

Ha

Realisasi Pagu Awal Kali

Ha

%

1

Aceh

1

10

1

10

1

10

100,00

43.324

2

Sumatera Utara

1

10

1

10

1

10

100,00

50.300

3

Sumatera Barat

3

30

3

30

3

30

100,00

119.205

4

Riau

4

Jambi

1

5

Sumatera Selatan

2

7

Bengkulu

6

Lampung

9 10 7

-

10

1

20

2

2

10

1

20

2

20

2

2

7.128

5.980


35.475

98,01

50.300

100,00

113.225

96.697

85,40

-

10

100,00

50.300

8.650

41.650

41.650

100,00

20

100,00

112.280

48.185

64.095

60.505

94,40

74.550

100,00

20

-

-

100,00

74.550

-

-

74.550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

20

2

-

20

100,00

79.450

79.450

100,00

99.085

98.835

99,75

145.962

144.213

98,80

DKI Jakarta Jawa Barat

3

30

2

20

2

20

66,67

147.277

9

Jawa Tengah

3

30

3

30

3

30

100,00

145.962

10

DI.Yogyakarta

2

20

2

20

2

20

100,00

84.345

27.625

56.720

55.914

98,58

11

Jawa Timur

3

30

3

30

3

30

100,00

113.325

48.350

64.975

64.975

100,00

17

Bali 2

20

2

20

2

20

-

-

8

-

-

79.450

-

12

-

-

-

-

20

%

50.300

Bangka Belitung

2

Rp.

36.196

Kep. Riau Banten

Realisasi Anggaran setelah Selfblocking

-

20

Self Blocking

-

-

100,00

63.034

48.192

-

18.828

44.206

-

12

NTB

19

NTT

-

-

-

-

-

42.206

95,47 -

20

Kalimantan Barat

-

-

-

-

-

-

21

Kalimantan Tengah

-

-

-

-

-

-

22

Kalimantan Selatan

-

-

-

-

-

-

23

Kalimantan Timur

-

-

-

-

24

Sulawesi Utara

-

-

-

-

-

13

Sulawesi Tengah

100,00

50.300

5.875

44.425

44.425

100,00

1

10

1

10

1

10

-

-

-

-

14

Sulawesi Selatan

3

30

2

20

2

20

66,67

113.325

63.075

50.250

50.250

100,00

15

Sulawesi Tenggara

2

20

2

20

2

20

100,00

90.025

6.380

83.645

83.645

100,00

28

Gorontalo

-

-

-

-

-

-

29

Sulawesi Barat

16

Maluku

31

Maluku Utara

-

32

Papua Barat

33

Papua Jumlah

-

-

-

-

-

-

-

65.600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

32

-

10

320


-

-

29

290

-

29

290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90,63

1.402.602

65.600

353.868

1.048.734

1.023.090

97,55

55

Lampiran 5. REALISASI PELAKSANAAN GERAKAN PENGENDALIAN PADA TANAMAN PADI TAHUN 2016 Gerakan Pengendalian Padi No

Fisik


Anggaran (Rp. 000,-) Realisasi Pagu Awal

Kali

Ha

Kali

Ha

%

Self Blocking



%

1

Aceh

44

1.760

28

1.120

63,64

782.000

313.160

468.840

467.994

99,82

2

Sumatera Utara

33

1.320

21

840

63,64

825.000

425.000

400.000

400.000

100,00

3

Sumatera Barat

16

640

16

640

100,00

400.000

79.853

320.147

318.946

99,62

4

Riau

8

320

7

280

87,50

178.952

44.260

134.692

134.692

100,00

5

Jambi

8

320

3

120

37,50

200.000

134.390

65.610

62.715

95,59

6

Sumatera Selatan

18

720

12

480

66,67

450.500

187.910

262.590

262.590

100,00

7

Bengkulu

20

800

12

480

60,00

500.000

202.300

297.700

297.700

100,00

8

Lampung

10

400

10

400

100,00

244.500

900

243.600

242.880

99,70

4

160

3

120

75,00

125.820

57.295

68.525

68.525

100,00

9

Bangka Belitung

10

Kep. Riau

11

Banten

12

DKI Jakarta

13

Jawa Barat

50

2.000

22

880

44,00

1.250.000

614.550

635.450

635.450

100,00

14

Jawa Tengah

24

960

24

960

100,00

630.620

87.060

543.560

542.790

99,86

15

DI.Yogyakarta

10

400

6

240

60,00

100.125

55.560

44.565

41.792

93,78

16

Jawa Timur

22

880

22

880

100,00

532.400

129.603

402.797

402.797

100,00

17

Bali

4

160

4

160

100,00

100.000

27.100

72.900

72.900

100,00

18

NTB

17

680

10

400

58,82

388.640

178.130

210.510

210.510

100,00

19

NTT

16

640

8

320

50,00

400.000

222.407

177.593

177.574

99,99

20

Kalimantan Barat

10

400

10

400

100,00

243.100

97.240

145.860

143.995

98,72

21

Kalimantan Tengah

5

200

5

200

100,00

125.000

125.000

124.260

99,41

22

Kalimantan Selatan

25

1.000

11

440

44,00

625.000

400.605

224.395

224.395

100,00

23

Kalimantan Timur

12

480

12

480

100,00

286.690

18.700

267.990

267.990

100,00

24

Sulawesi Utara

8

320

8

320

100,00

184.080

184.080

184.080

100,00

25

Sulawesi Tengah

45

1.800

29

1.160

64,44

1.125.000

400.000

725.000

725.000

100,00

26

Sulawesi Selatan

30

1.200

30

1.200

100,00

750.000

85.040

664.960

664.960

100,00

27

Sulawesi Tenggara

30

1.200

27

1.080

90,00

750.000

75.000

675.000

675.000

100,00

28

Gorontalo

12

480

10

400

83,33

270.480

42.525

227.955

222.900

97,78

29

Sulawesi Barat

12

480

12

480

100,00

300.750

1.200

299.550

297.990

99,48

30

Maluku

20

800

17

680

85,00

497.600

56.370

441.230

441.200

99,99

31

Maluku Utara

15

600

15

600

100,00

298.510

298.510

298.510

100,00

32

Papua Barat

4

160

4

160

100,00

100.000

100.000

100.000

100,00

33

Papua

5

200

5

200

100,00

125.000

17.500

107.500

107.500

100,00

562

22.480

424

16.960

75,44

13.360.017

4.044.898

9.315.119

9.293.444

99,77

Jumlah

25

1.000

-

21

-


840 -

84,00 -

570.250

91.240

-

479.010

475.810

-

99,33 -

56

Lampiran 6. REALISASI PELAKSANAAN GERAKAN PENGENDALIAN PADA TANAMAN JAGUNG TAHUN 2016 Gerakan Pengendalian Jagung No

Fisik



Kali

Ha

Kali

1

Aceh

6

180

5

2

Sumatera Utara

6

180

1

3

Sumatera Barat

6

180

6

4

Riau

1

30

5

Jambi

1

30

6

Sumatera Selatan

7

Bengkulu

8

Lampung

9

Bangka Belitung

-

10

Kep. Riau

-

11

Banten

12

DKI Jakarta

13

Jawa Barat

14

Jawa Tengah

15

DI.Yogyakarta

1 -

-

30 -

4

120

4

-

-

Ha

%

150

83,33

105.000

10.260

30

16,67

150.000

125.000

180

100,00

150.000

-

Rp.

%

93.990

99,21

25.000

23.360

93,44

150.000

150.000

100,00

-

22.368

22.368

22.368

100,00

-

25.000

25.000

-

-

-

-

-

25.000

25.000

-

-

-

-

-

-

100,00

97.800

-

-

120

1

-

94.740

Realisasi Anggaran setelah Selfblocking

-

-

150


-

-

5

Self Blocking

30

20,00

1.000

-

-

-

-

-

50.000

95.848

-

114.050

96.800

-

-

91.240

22.810

44.000

99,02

22.810

100,00

6.000

6.000

100,00

-

-

2

60

12

360

12

360

100,00

283.530

43.440

240.090

239.310

99,68

5

150

1

30

20,00

45.063

37.040

8.023

6.965

86,82

16

Jawa Timur

-

-

-

-

-

-

-

17

Bali

-

-

-

-

-

-

-

18

NTB

60

100,00

50.000

50.000

-

50.000

60

100,00

48.620

2

60

2

19

NTT

2

60

20

Kalimantan Barat

2

60 -

-

-

5

150

-

-

21

Kalimantan Tengah

22

Kalimantan Selatan

23

Kalimantan Timur

24

Sulawesi Utara

25

Sulawesi Tengah

26

Sulawesi Selatan

-

-

2

-

125.000

125.000

-

-

-

48.620

100,00

-

-

-

-

-

-

-

30

1

30

100,00

23.010

23.010

4

120

4

120

100,00

-

-

-

100.000

23.010

100,00

99.395

100,00

605

100,00

48.620

1 -

-

50.000

50.000

99.395

-

27

Sulawesi Tenggara

10

300

4

120

40,00

250.000

150.000

100.000

100.000

100,00

28

Gorontalo

12

360

7

210

58,33

270.480

114.450

156.030

156.030

100,00

29

Sulawesi Barat

30

Maluku

31

Maluku Utara

32

Papua Barat

33

Papua Jumlah

3

90

75.000

75.000

10

300

8

240

80,00

248.800

38.400

4

120

4

120

100,00 -

104


-

-

-

3.120

62

-

-

-

1.860

59,62

-

-

-

210.400

210.390

100,00

83.260

83.260

83.260

100,00

-

-

2.391.981

-

955.435

1.436.546

1.431.356

99,64

57

Lampiran 7. REALISASI PELAKSANAAN GERAKAN PENGENDALIAN PADA TANAMAN KEDELAI TAHUN 2016

Gerakan Pengendalian Kedelai No

Fisik



Kali 1

Aceh

2

Sumatera Utara

3

Sumatera Barat

4

Riau

5

Jambi

6

Sumatera Selatan

7

Bengkulu

8

Lampung

9 10

Ha

Kali

Ha

4

1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

15

1

2

15 -

30

2

30


%

60 -

1

Self Blocking


-

%

-

-

-

100.000

100.000

-

-

-

-

-

-

-

22.910

22.910

-

-

-

100,00

25.000

6.820

18.180

18.180

100,00

-

-

-

-

-

-

-

100,00

48.500

500

-

-

-

48.000

47.540

99,04

Bangka Belitung

-

-

-

-

-

-

-

Kep. Riau

-

-

-

-

-

-

-

50,00

45.620

22.810

22.810

100,00

-

-

-

-

-

11

Banten

12

DKI Jakarta

2

30

1

-

15 -

13

Jawa Barat

2

30

14

Jawa Tengah

4

60

-

4

22.810

-

50.000

44.000

6.000

6.000

100,00

60

100,00

84.310

14.640

69.670

68.790

98,74

15

DI.Yogyakarta

5

75

5

75

100,00

55.062

18.520

36.542

34.826

95,31

16

Jawa Timur

4

60

2

30

50,00

100.000

50.900

49.100

49.100

100,00

17

Bali

-

-

-

18

NTB

-

-

-

19

NTT

-

21.810

21.810

100,00

20

Kalimantan Barat

-

-

-

-

21

Kalimantan Tengah

22

Kalimantan Selatan

23

Kalimantan Timur

-

24

Sulawesi Utara

-

25

Sulawesi Tengah

26

Sulawesi Selatan

-

1

27

Sulawesi Tenggara

28

Gorontalo

15

-

-

-

25.000

25.000

-

25.000

3.190

-

-

15 -

30

30

10

150

-

-

50,00

50.000

-

-

-

-

1

2

-

-

1

2

-

-

15

-

-

25.000

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000

50.000

250.000

175.000

3

-

25.000

25.000

45 -

30,00 -

-

-

-

-

-

-

-

75.000

75.000

100,00

-

-

29

Sulawesi Barat

1

15

1

15

100,00

50.000

25.000

25.000

25.000

100,00

30

Maluku

2

30

1

15

50,00

49.760

17.760

32.000

32.000

100,00

31

Maluku Utara

2

30

2

30

100,00

40.940

40.940

40.940

100,00

32

Papua Barat

1

15

1

15

100,00

25.000

25.000

25.000

100,00

33

Papua Jumlah

4

60

4

60

100,00

100.000

20.300

79.700

79.700

100,00

50

750

29

435

58,00

1.197.102

622.350

574.752

571.695

99,47


58

Lampiran 8. REALISASI PELAKSANAAN GERAKAN PENGENDALIAN BERSAMA TNI TAHUN 2016 Gerakan Pengendalian TNI No

Fisik



Kali

Ha

Kali

%

-

-

-

-



Aceh

2

Sumatera Utara

3

Sumatera Barat

-

-

-

4

Riau

-

-

-

5

Jambi

6

Sumatera Selatan

7

Bengkulu

-

-

-

-

-

-

8

Lampung

-

-

-

-

-

-

Bangka Belitung

1

40

-

1

4

40

1

160

2

80

50,00

125.000

262.875

-

-

-

-

-

-

920

9.400

124.080

253.475

124.080

253.475

100,00

Banten DKI Jakarta

-

-

-

-

-

-

13

Jawa Barat

-

-

-

-

-

-

14

Jawa Tengah

-

-

-

-

-

-

15

DI.Yogyakarta

-

-

-

-

-

-

16

Jawa Timur

-

-

-

-

-

-

17

Bali

1

40

1

40

100,00

125.000

95.000

30.000

30.000

100,00

18

NTB

1

40

1

40

100,00

111.250

110.500

750

750

100,00

19

NTT

1

-

-

125.000

124.000

1.000

1.000

100,00

20

Kalimantan Barat

-

-

21

Kalimantan Tengah

-

-

22

Kalimantan Selatan

-

-

23

Kalimantan Timur

-

-

-

-

-

-

24

Sulawesi Utara

-

-

-

-

-

-

25

Sulawesi Tengah

-

-

-

-

-

-

26

Sulawesi Selatan

-

-

-

-

-

-

27

Sulawesi Tenggara

-

-

-

-

-

-

28

Gorontalo

-

-

-

-

-

-

29

Sulawesi Barat

-

30

Maluku

-

31

Maluku Utara

2

80

32

Papua Barat

2

80

33

Papua

40

-

1

40

-

-

-

40

249.500

124.750

-

120.720

-

125.000

124.750

-

-

125.000

-

96,77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

50,00

-

100,00

12

1

-

-

11

80

-

125.000

Kep. Riau 2

-

100,00

125.000

10

Jumlah

-

40

-

%

1

9

-

Ha

Self Blocking

80

-

251.500

100,00

250.000

251.500

250.000

250.000

100,00

3

120

1

40

33,33

375.000

236.500

138.500

138.250

99,82

19

760

9

360

47,37

2.125.125

1.202.570

922.555

918.275

99,54


59

Lampiran 9. PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI TAHUN 2016 No

Kegiatan

I

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

1

Sarana Pendukung pengelolaan Ketatausahaan


Penanggung Jawab

TU

Sarana

Laptop

Jumlah

1

60

Lampiran 10. PENGADAAN PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN TAHUN 2016

No

Kegiatan

Penanggung Jawab

Sarana

Jumlah

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1

Sarana prasarana dan inventaris kantor


TU

Mesin Hitung Uang

1

Lemari loker

2

61

Lampiran 11. DAFTAR INVENTARIS KENDARAAN RODA 2 DAN 4 DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN

Jenis kendaraan NO I RODA 4

No. Polisi

Tahun

Penanggung Jawab

Kondisi

1

Ford Escape

B. 1805 SQO

2012

Direktur

Baik

2

Toyota Inova

B. 1158 SQP

2012

Kasubdit POPT Serealia

Baik

3

Isuzu Dobel Kabin D Max

B. 9285 WQ

2007

Kasubbag Tata Usaha

Baik

4

Isuzu Dobel Kabin D Max

B. 9266 WQ

2007

Opr Kantor ( Taktis Ditlin TP )

Baik

II

RODA 2

1

Suzuki Thunder 125/Sport

B. 6166 SQK

2007

Agus Djunaedi

Baik

2


B. 6412 SQL

2007

Zaini

Baik

3


B. 6415 SQL

2007

Ir. Yayat Hidayat

Baik

4 5 6

Suzuki Thunder 125/Sport Suzuki Thunder 125/Sport Suzuki Thunder 125/Sport

B. 6410 SQL B. 6121 SQK B. 6413 SQL

2007 2007 2007

Imam Suroso Charles Liya AR,SP Asmat

Baik Baik Baik

7

Suzuki Arashi 125/Bebek

B. 6324 SQK

2007

Ir. Rosdiana Bustam

Baik

8


B. 6364 SQK

2007

Ma'unah Ambarwati, SP.MP

Baik

9


B. 6320 SQK

2007

Ir. Etty Purwanti

Baik

10


B.6195 SQM

2007

Ir, Dyah Mutiawari

Baik

11


B.6358 SQK

2007

Ichsan, STP

Baik

12

Suzuki Shogun 125/Bebek

T. 3061 FF

2007

Noviyanti, SE

Baik

13

Suzuki Shogun 125/Bebek

T. 3062 FF

2007

Ir. Sri Aswita, M.M

Baik

14

Suzuki Shogun 125/Bebek Suzuki Shogun 125/Bebek

T. 3063 FF

2007

Amsorih

Baik

T. 3064 FF T. 3065 FF

2007

Abriani F, SP, M.Si

Baik

2007 2007 2007 2007

Gandi Purnama, SP Hendri Sutrisno, A.Md Teguh Afandi Rahmat

Baik Baik Baik Baik

15 16 17 18 19

Suzuki Thunder 125/Sport Suzuki Thunder 125/Sport Suzuki Thunder 125/Sport Suzuki Thunder125/Sport


T. 3066 FF T. 3067 FF T. 3068 FF

62

Lampiran 12. DAFTAR PEGAWAI YANG NAIK PANGKAT PADA TAHUN 2016 No.

Nama/NIP

Kenaikan Pangkat

1.

Arpiah, S.P, M.P. 197903262009102002

Dari Gol. III/b 1-4-2013

2.

Ike Widyaningrum, S.p, M.Sc 197310171995032001

III/b 1-10-2013

III/c 1-4-2016

3.

Gandi Purnama, S.P. 197902192009121001

III/b 1-10-2013

III/c 1-4-2016

4.

Widia Nawir, S.P. 198208152009122006

III/b 1-4-2014

III/c 1-4-2016

5.

Dendy Sumarlin, S.P. 198604112011011012

III/a 1-1-2011

III/b 1-4-2016

6.

Edi Eko Sasmito, S.P. 198603072008011001

III/b 1-1-2012

III/c 1-4-2016

7.

Puspitasari 197310171995032001

III/a 1-4-2011

III/b 1-4-2016

8.

Nasrul Sani 197006262000031001

II/d 1-4-2012

III/a 1-4-2016

9.

Agus Djunaedi 195909221990031001

III/a 1-10-2012

III/b 1-10-2016


Ke Gol. III/c 1-4-2016

63

Lampiran 13. DAFTAR PEGAWAI YANG NAIK GAJI BERKALA PADA TAHUN 2016 Bulan Januari

Februari

Maret

Nama

Gol.

Masa Kerja

Abriani Fensionita, S.P, M,Si 196910051998032001

IV/a

18 Tahun 1-3-2016

Ir. Etty Purwanti 195904101986032001

III/d

30 Tahun 1-3-2016

Ichsan, S.T.P 197203161998031001

III/d

18 Tahun 1-3-2016

Puspitasari 197310171995032001

III/a

16 Tahun 1-3-2016

Ir. Gatot Ari Putranto, M.M 196301021991031005

IV/a

26 Tahun 1-4-2016

Sigit Subali 195807141982021001

III/b

26 Tahun 1-4-2016

Agus Djunaedi 195909221990031001

III/a

26 Tahun 1-4-2016

Siti Haryati, S.P 198204252006042002

III/c

10 Tahun 1-4-2016

Yunita Fauziah Rahim, S.P. 197306262006042001

III/c

10 Tahun 1-4-2016

Nur Rahmi Endah Utami, S.P. 197905262006042001

III/c

10 Tahun 1-4-2016

Nasrul Sani 1970026000031001

II/d

23 Tahun 1-4-2016

Ir. Rosdiana Bustam 196809121998032001

III/d

22 Tahun 1-5-2016

Triana 196804061995032001

III/b

22 Tahun 1-5-2016

Sri Hidayanti 197502192001122002

II/d

21 Tahun 1-5-2016

Deno, S.P 197006251999031001

III/a

18 Tahun 1-5-2016

April

Nihil

Mei

Widia Herhayulika, S.P. 198307092011012005

III/b

8 Tahun 1-7-2016

Nurbayana, S.P. 197401162000032001

III/b

16 Tahun 1-8-2016

III/d

14 Tahun 1-12-2016

Juni

Nihil

Juli

Nihil

Agustus

Nihil

September Oktober

Nihil Andriarti Kusumawardani, S.P, M.P 197509242002122004


64

November

Desember

Eko Setiyoko, S.P. 197510292003121002 Arpiah, S.P, M.P. 197903262009102002

III/b

Marwanti, S.P. 198102142005012001

III/c

12 Tahun 1-1-2017

Acep Herdiana, S.P. 197703072009011003 Wiwik Suguharti, S.P. 198204032009012009 Baskara Agusta Yoga Utama, S.P. 198308052009011015 Retno Pujihastuti, S.Si. 198403072009012009 Noviyanti, S.E. 197711262011012004 Charles Liya AR, S.P. 198605312011011009

III/b

8 Tahun 1-1-2017 8 Tahun 1-1-2017 8 Tahun 1-1-2017 8 Tahun 1-1-2017 6 Tahun 1-1-2017 6 Tahun 1-1-2017

Dendy Sumarlin, S.P. 198604112011011012

III/b

6 Tahun 1-1-2017

Nurhalisah Lalengga Ngapana, S.P. 197606112011012009

III/b

6 Tahun 1-1-2017

Khoriatun, A.Md 197905172011012006 Badra Eka Saputra 197606112006041018 Agus Cahyadi 198301262005011001 Aat Ahadiaty, S.T.P 196102191982022001

III/d

9 Tahun 1-1-2017 15 Tahun 1-1-2017 13 Tahun 1-1-2017 30 Tahun 1-2-2017

Mochamad Nurhidayat, S.P 198002132009011012

III/c

10 Tahun 1-2-2017

Ira Ismawati 198109072009102001

II/b

13 Tahun 1-2-2017

Ir. Deddy Ruswansyah, M.M. 196201011989031015

IV/b

28 Tahun 1-3-2017

Ma unah AmbarwaG, S.P, M.P. 197201291999032002

III/d

18 Tahun 1-3-2017

Marta GG Tri Wahyuni, S.Si 198103282015032001

III/a

2 Tahun 1-3-2017

Maria Ulfa, S.Si 198007212015032001

III/a

2 Tahun 1-3-2017

Fadhillah Rahmah Aprianti, S.P 198504102015032001

III/a

2 Tahun 1-3-2017

Sri Oktaviani, A.Md 199110052015032004

II/c

5 Tahun 1-3-2017

Muhamad Baehakhi 198004212014031001

II/a

3 Tahun 1-3-2017


III/c

III/b III/b III/b III/b III/b

II/c II/c III/d

8 Tahun 1-12-2016 12 Tahun 1-1-2017

65

LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN TAHUN 2016

Recommend Documents