LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PASCAPANEN TANAMAN PANGAN TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PASCAPANEN TANAMAN PANGAN TAHUN 2015

DIREKTORAT PASCAPANEN TANAMAN PANGAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2015

Laporan Kinerja Tahun 2015

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 telah dapat diselesaikan. Laporan Kinerja mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi menuju terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance), dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu Laporan Kinerja merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi, tidak terkecuali di lingkungan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan. Kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan diukur atas dasar penilaian capaian terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Pascapanen Tanaman Pangan dengan Direktur Jenderal Tanaman Pangan pada Tahun 2015. Laporan Kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi. Kinerja pada tahun 2015 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan selanjutnya.

Jakarta, Desember 2015 Direktur,

Ir. Tri Agustin Satriani, MM NIP.195908271983032010

Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan

1


DAFTAR ISI

……………………………………………………………..

i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………….

ii

DAFTAR TABEL …………………………………………………………………..

iii

DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………………..

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF …………………………………………………………..

vi

…………………………………………………………….

1

……………………………………………………….

1

…………………………………..

3

1.3. Sumberdaya Manusia Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan ..

5

……………………………………………..

6

KATA PENGANTAR

I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi

1.4. Dukungan Keuangan

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................................

7

2.1. Rencana Strategis

........................................................................

7

2.2. Perjanjian Kinerja

…………………………………………………….

11

III. AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................

12

………………

12

………………………

12

……………..

14

3.4. Akuntabilitas Keuangan

…………………………………………….

22

3.5. Hambatan dan Kendala

…………………………………………..

23

3.6. Upaya dan Tindaklanjut

……………………………………………..

26

IV. PENUTUP ……………………………………………………………………..

28

……………………………………………………………

28

3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran 3.2. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2015

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran .................................................................................................... 28 LAMPIRAN


2


DAFTAR TABEL

No.

Uraian

Halaman

1.

Angka Dasar Susut Pascapanen Tanaman Pangan

………………….

9

2.

Capaian Strategis Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan ………… Tahun 2015

13

3.

Capaian Realisasi Input Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman …… Pangan Tahun 2015

14

4.

Perbandingan Alokasi Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 dengan Kebutuhan Sarana Pascapanen dalam Renstra …………….. 15

5.

Kebutuhan Biaya Investasi Sarana Pascapanen Untuk Mencapai ….. Target Susut Hasil Tahun 2015

15

6.

Perbandingan Angka Penurunan Susut Hasil Tanaman Pangan ……. Tahun 2014 dan Tahun 2015

16

7.

Rincian Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung Dibandingkan Target Pada PK Tahun 2015 ……………………………………………..

17

Rincian Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung dibandingkan Target pada Renstra Tahun 2015 ………………………………………..

17

Perbandingan Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung Tahun 2014 dan 2015 ……………..……………………………………....

18

8. 9.

10. Capaian Penurunan Susut Hasil Jagung dari Fasilitasi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung Tahun 2015 ………………………………………...

18

11. Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan APBN-P (DIPA PSP) ……………………………………………………..…….…….

20

12. Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Padi APBN-P Tahun 2015 …

20

13. Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung APBN-P Tahun 2015

21

14. Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Kedelai APBN-P Tahun 2015

22

15. Realisasi Serapan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Menurut Satuan Kerja Tahun 2015 s/d 4 Desember 2015 …………………..….

23


3


DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 2. Indikator Kerja Utama (IKU) Tahun 2015 3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 4. Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2015 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2015 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Bantuan Sosial Sarana Pascapanen Tanaman Pangan 7. Realisasi Penyaluran Fasilitasi Sarana Pascapanen Tanaman Pangan 8. Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung APBN dan APBN-P Tahun 2015 9. Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Padi APBN-P Tahun 2015 10. Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Kedelai APBN-P Tahun 2015 11. Daftar Nominatif Pegawai Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 12. Nama-nama Pejabat Eselon II, III dan IV


4


IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pascapanen Tanaman Pangan. Sasaran pembangunan pertanian 2015 – 2019 yaitu terbangunnya sistem bio industri berkelanjutan menjadikan peranan penanganan pascapanen semakin penting. Sejalan dengan hal ini maka kebijakan pengembangan penanganan pascapanen tanaman pangan difokuskan pada upaya pengamanan hasil dan upaya mempertahankan kualitas hasil. Hal ini sesuai dengan tujuan penanganan pascapanen yaitu menurunkan susut hasil komoditas tanaman pangan, mempertahankan mutu hasil, mempertahankan dan memperpanjang masa simpan, serta meningkatkan daya saing komoditas tanaman pangan. Adapun visi Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan dalam upaya mencapai tujuan penanganan pascapanen adalah : “Terwujudnya penanganan pascapanen tanaman pangan yang baik, mendukung peningkatan produksi yang berkelanjutan”. Sedangkan untuk mencapai visi tersebut, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menetapkan misi : 1. Meningkatkan pengamanan produksi tanaman pangan berkelanjutan melalui penanganan pascapanen yang baik dan berkualitas. 2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi pascapanen hasil tanaman pangan dalam rangka menurunkan tingkat susut hasil komoditas tanaman pangan. 3. Mengembangkan sistem pengelolaan pascapanen komoditas tanaman pangan dengan memperhatikan nilai budaya lokal. 4. Mengembangkan sistem penyediaan sarana pascapanen secara efektif dan berkelanjutan.


5


5. Mendorong peran serta instansi dan stakeholder terkait, serta masyarakat dalam meningkatkan pengamanan produksi tanaman pangan dari susut hasil secara berkelanjutan. Dalam upaya penyelamatan hasil melalui penurunan susut hasil komoditas tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, ubikayu dan ubijalar) dan mempertahankan kualitas hasil, maka kebijakan penanganan pascapanen yang dilaksanakan tahun 2015, yaitu : 1. Optimalisasi penanganan panen dan pascapanen tanaman pangan melalui fasilitasi teknologi dan sarana pascapanen tanaman pangan, berupa bantuan sarana pascapanen, yaitu : a) Reguler 1) Corn Sheller per unit senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) sebanyak 271 unit dialokasikan di 28 Provinsi, 80 Kabupaten 2) Flat Bed Dryer + bangunan per unit senilai Rp. 359.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sebanyak 96 unit dialokasikan di 21 Provinsi, 35 Kabupaten. Flat bed dryer senilai Rp. 210.000.000,(dua ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan bangunan senilai Rp 149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) termasuk biaya perencanaan dan pengawasan. 3) Corn Combine Harvester per unit senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebanyak 15 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten. b) Model Jagung dalam Kawasan Dalam mendukung kegiatan pengembangan kawasan tanaman pangan tahun 2015, Direktorat Budidaya Serealia telah menetapkan kawasan jagung di 7 Propinsi, pada 7 Kabupaten. Adapun jenis bantuan sarana yang diberikan untuk mendukung kawasan ini sebagai berikut : 1) Corn Sheller per unit senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) sebanyak 42 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten. 2) Vertical Dryer Jagung + Crusher +bangunan per unit senilai Rp. 958.000.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah) sebanyak 29 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten. Vertical dryer seharga Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Crusher seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) serta bangunan seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) termasuk biaya perencanaan dan pengawasan.


6


3) Corn Combine Harvester per unit senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebanyak 8 unit dialokasikan di 7 Provinsi 7 Kabupaten. 2. Untuk mendukung kegiatan fasilitasi teknologi dan sarana pascapanen tanaman pangan, maka dilaksanakan kegiatan lain sebagai berikut : a.

Koordinasi (Workshop, Focus Group Discussion (FGD)) penanganan pascapanen tanaman pangan

b.

Pengukuran Susut Hasil Jagung, Kedelai dan Ubikayu

c.

Gerakan Penanganan Pascapanen Padi, Jagung dan Kedelai

d.

Sosialisasi Penanganan Pascapanen Ubikayu Secara Baik dan Benar (GHP)

d.

Updating database sarana pascapanen tanaman pangan

e.

Penyebarluasan informasi teknologi pascapanen dalam bentuk visualisasi (CD), buku, leaflet, dan komik

f.

Sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi penanganan pascapanen tanaman pangan

g. Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sarana Pascapanen Capaian realisasi input bantuan sarana pascapanen tanaman pangan tahun 2015 untuk bantuan sarana pascapanen jagung dari target 212 unit, terealisasi 205 unit atau mencapai 96,70%. Capaian kontribusi susut hasil jagung berdasarkan realisasi sarana pascapanen yang telah disalurkan yaitu 0,02% dari target 0,02%. Tercapainya target penurunan susut hasil jagung tahun 2015 sesuai Perjanjian Kinerja disebabkan bantuan yang tersalur mencapai 96,70% dari target jumlah bantuan untuk mencapai sasaran susut 0,02%. Target susut hasil tanaman pangan pada tahun 2015 yang telah ditetapkan pada Renstra Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 2015-2019 dapat tercapai dari kontribusi bantuan sarana pascpanen yang bersumber dari DIPA TP, dan bantuan sarana pascapanen yang bersumber dari DIPA PSP. Berdasarkan realisasi penyaluran bantuan sarana pascapanen tanaman pangan APBNP yang bersumber dari DIPA PSP, bantuan sarana pascapanen padi APBN-P Tahun 2015 diprediksi dapat menurunkan susut hasil padi sebesar 0,056% atau mencapai 130,23% dari Target Susut 0,043%. Bantuan sarana pascapanen jagung APBN-P Tahun 2015 diprediksi dapat menurunkan susut hasil


7


jagung sebesar 0,308% atau mencapai 99,35% dari target susut hasil jagung 0,31%. Sedangkan bantuan sarana pascapanen kedelai APBN-P Tahun 2015 diprediksi menurunkan susut hasil kedelai sebesar 0,723% atau mencapai 168,14% dari target susut hasil kedelai 0,43%. Selain itu, untuk mencapai target penurunan susut hasil dibutuhkan perubahan prilaku petani dalam penanganan panen dan pascapanen serta penguatan manajemen kelompok melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi dan bimbingan teknis yang telah dialokasikan di Pusat dan Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan penanganan pascapanen tanaman pangan pada tahun 2015 senilai Rp. 78.498.554.000,- dan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2015 mencapai Rp.60.448.719.725,- (77,01%). Anggaran penanganan pascapanen tanaman pangan dialokasikan di Pusat senilai Rp.11.948.500.000,- terealisasi Rp.8.155.144.178,(68,25%), anggaran dekonsentrasi (Provinsi) senilai Rp.8.590.500.000,terealisasi Rp. 6.981.015.692,- (81,26%), dan anggaran Tugas Pembantuan Provinsi senilai Rp. 57.959.554.000,- terealisasi Rp. 45.312.559.855,- (78,18%). Secara umum, mekanisme penyerapan anggaran telah dilaksanakan sebaikbaiknya. Pada tahun 2015, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan telah melaksanakan semua kegiatan dengan penyerapan anggaran yang maksimal. Sementara itu, analisis efisiensi dan efektivitas terhadap pemanfaatan anggaran masih sulit diukur karena tidak adanya tolak ukur yang pasti tentang batasan efektif atau efisiensinya sebuah kegiatan. Untuk itu, ke depan perlu dilakukan perumusan efektivitas dan efisiensi dari suatu kegiatan.


8


BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Tanaman pangan sebagai salah satu subsektor pertanian memiliki posisi strategis dalam penyediaan kebutuhan, sumber lapangan kerja dan pendapatan, serta sumber devisa. Pembangunan tanaman pangan akan berhadapan dengan berbagai perubahan lingkungan strategis baik bersifat internal maupun eksternal antara lain globalisasi perdagangan yang semakin dinamis, perubahan iklim, tuntutan lingkungan yang berkelanjutan, keterbatasan sumber daya lahan, perubahan perilaku konsumen, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan harus dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga pembangunan tersebut memberikan jaminan kehidupan yang cukup dan memperhatikan kebutuhan generasi berikutnya. Penanganan pascapanen tanaman pangan merupakan upaya strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, karena mempunyai peranan yang cukup besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, penanganan pascapanen memiliki peranan dalam menurunkan susut hasil, mempertahankan mutu hasil panen dan meningkatkan nilai tambah, daya saing serta pendapatan petani. Dengan demikian, secara tidak langsung proses penanganan pascapanen mendukung program ketahanan pangan nasional. Secara langsung, penanganan proses pascapanen yang baik dan benar memiliki peranan dalam menurunkan susut hasil, mempertahankan mutu hasil panen, meningkatkan nilai tambah, daya saing serta pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani. Dengan demikian, secara tidak langsung proses penanganan pascapanen mendukung program ketahanan pangan nasional. Penanganan pascapanen melalui penerapan Good Handling Practices (GHP) merupakan hal yang penting dilakukan dalam rangka penyediaan pangan dan pasokan bahan baku untuk industri yang berkualitas. Penanganan pascapanen secara GHP berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik (Good Handling Practices).


9


Dalam rangka pengamanan produksi dan juga percepatan swasembada jagung tahun 2015 maka pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penanganan pascapanen tanaman pangan mulai tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota serta fasilitasi bantuan sarana pascapanen jagung pada 29 Provinsi, 93 kab/kota. Hasil pengukuran kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan dalam pelaksanaan kegiatan penanganan pascapanen dalam kurun waktu setahun dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 disusun sebagai salah satu bentuk perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan untuk meningkatkan kinerjanya. Hal terpenting dalam LAKIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Laporan Kinerja merupakan bagian terintegrasi dari SAKIP. yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan dan program. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2015 merupakan bagian yang terintegrasi dengan penerapan anggaran berbasis kinerja (Performance-based Budgeting). Penerapan ini mengharuskan pemerintah untuk menyusun anggaran dengan mengacu pada target kinerja yang akan dicapai dan seluruh anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan birokrasi Pemerintah untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan. Oleh karena itu, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan di dalam mengimplementasikan sistem ini melalui penyusunan Laporan Kinerja dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh tingkat capaian kinerja, kendala/hambatan dan permasalahan serta upaya pemecahannya dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan. 1.2.

Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi


10


Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria standar, norma, pedoman, kriteria, di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan didukung oleh 4 (Empat ) Sub Direktorat yaitu Sub Direktorat Padi, Sub Direktorat Jagung dan Serealia Lain, Sub Direktorat Kedelai dan Aneka Kacang, Sub Direktorat Aneka Umbi serta Subbag Tata Usaha sebagaimana pada Lampiran 1. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Sub Direktorat sebagai berikut: a. Sub Direktorat Padi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pascapanen padi. Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Padi menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen padi 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen padi 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi dan sarana pascapanen padi dan 4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen padi.


11


b. Sub Direktorat Jagung dan Serealia Lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen jagung dan serealia lain. Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Jagung dan Serealia Lain menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen jagung dan serealia lain 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen jagung dan serealia lain 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi dan sarana pascapanen jagung dan serealia lain dan 4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen jagung dan serealia lain. c.

Sub Direktorat Kedelai dan Aneka Kacang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen kedelai dan aneka kacang. Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Kedelai dan Aneka Kacang menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi dan sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang dan 4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang.

d. Sub Direktorat Aneka Umbi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen aneka umbi. Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Aneka Umbi menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen aneka umbi.


12


2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen aneka umbi. 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan, kriteria dibidang teknologi dan sarana pascapanen aneka umbi dan 4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen aneka umbi. 1.3.

Sumberdaya Manusia Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan

Jumlah pegawai Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan pada tahun 2015 berjumlah 64 orang yang terdiri dari pegawai golongan II sebanyak 14 orang dan golongan III sebanyak 42 orang dan golongan IV sebanyak 8 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikan adalah SD – SMA sebanyak 16 orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 25 orang, dan S2 sebanyak 16 orang. Jumlah pegawai tersebut tersebar di Sub Direktorat Padi 11 orang, Sub Direktorat Jagung dan Serealia Lain 11 orang, Sub Direktorat Kedelai dan Aneka Kacang 9 orang dan Sub Direktorat Aneka Umbi 10 orang dan Sub Tata Usaha 23 orang. Secara rinci, sebaran jumlah pegawai Lingkup Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan seperti pada Tabel Lampiran 11. Jumlah pegawai Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2015 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu berjumlah 64 orang. 1.4.

Dukungan Keuangan

Sesuai dengan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA 018.03.1.238251/2015 tanggal 14 November 2014, alokasi anggaran APBN Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan pada tahun 2015 sebesar Rp. 71.498.554.000,- yang terdiri dari anggaran Pusat Rp. 6.548.500.000,-, Dekonsentrasi Rp. 6.990.500.000,-, dan Tugas Pembantuan Provinsi Rp. 57.959.554.000,-. Berdasarkan revisi ke-2 DIPA tanggal 6 Maret 2015 dan Revisi ke-2 POK TA. 2015 (APBN-P) tanggal 9 Maret 2015 terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan UPSUS peningkatan produksi, jagung, dan kedelai (alokasi dana APBNP) sebesar Rp. 5.400.000.000,- sehingga total pagu Pusat Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 sebesar Rp.11.948.500.000,-. Adapun rincian perubahan pagu anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan setelah revisi DIPA sebagai berikut: 1) Pagu anggaran Dekonsentrasi semula Rp.8.590.500.000,- atau naik 22,89%.


Rp.6.990.500.000,-

menjadi

13


2) Pagu anggaran Tugas Pembantuan Provinsi tetap Rp.57.959.554.000,- atau tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2015, kegiatan dukungan sarana pascapanen tanaman pangan APBN-P berada di DIPA PSP dan dikelola oleh satker PSP. Berdasarkan DIPA PSP, pagu anggaran Tugas Pembantuan Provinsi untuk kegiatan bantuan sarana pascapanen tanaman sebesar Rp. 844.675.625.000,- yang terdiri dari anggaran pengadaan sarana pascapanen tanaman pangan sebesar Rp. 832.350.000000,dan anggaran pembinaan sebesar Rp. 12.325.625.000,- Berdasarkan Revisi DIPA PSP tanggal 13 November 2015 terdapat perubahan Pagu Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Satker DIPA PSP. Pagu anggaran semula Rp 844.675.625.000,- menjadi Rp. 927.836.427.000,- atau naik 9,8%.


14


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1.

Rencana Strategis

2.1.1. Visi Visi Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan dalam upaya mencapai tujuan penanganan pascapanen adalah : “Terwujudnya penanganan pascapanen tanaman pangan yang baik, mendukung peningkatan produksi yang berkelanjutan”. 2.1.2. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2015 – 2019 adalah: 6. Meningkatkan pengamanan produksi tanaman pangan berkelanjutan melalui penanganan pascapanen yang baik dan berkualitas. 7. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi pascapanen hasil tanaman pangan dalam rangka menurunkan tingkat susut hasil komoditas tanaman pangan. 8. Mengembangkan sistem pengelolaan pascapanen komoditas tanaman pangan dengan memperhatikan nilai budaya lokal. 9. Mengembangkan sistem penyediaan sarana pascapanen secara efektif dan berkelanjutan. 10. Mendorong peran serta instansi dan stakeholder terkait, serta masyarakat dalam meningkatkan pengamanan produksi tanaman pangan dari susut hasil secara berkelanjutan. 2.1.3. Tujuan Sesuai dengan visi dan misi Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan memfasilitasi penanganan pascapanen tanaman pangan pada wilayah budidaya tanaman pangan dalam rangka pengamanan produksi. Tujuan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2015 - 2019 adalah : 1. Menurunkan tingkat susut hasil (losses) tanaman pangan 2. Mempertahankan mutu hasil panen tanaman pangan


15


3. Mempertahankan dan memperpanjang masa simpan tanaman pangan 4. Meningkatkan daya saing komoditas tanaman pangan 5. Mengembangkan sistem pengelolaan pascapanen tanaman pangan 6. Pengembangan dan pemantapan kelembagaan pascapanen 2.1.4. Sasaran Sesuai dengan tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut: A. Sasaran Program Program yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah “Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan”. Sasaran strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2015 – 2019 yaitu : 1) Tercapainya produktivitas tanaman pangan. 2) Terlaksananya penggunaan benih unggul bersertifikat. 3) Terlaksananya luas areal tanaman pangan yang aman dari gangguan OPT dan DPI. 4) Terlaksananya penurunan kontribusi susut hasil tanaman pangan. B. Sasaran Kegiatan Pada tahun 2015, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis. Sasaran strategis yang dimaksud adalah penurunan susut hasil tanaman pangan. Target jumlah bantuan sarana pascapanen tanaman pangan yang dibutuhkan untuk menurunkan kehilangan hasil produksi 0,02% yaitu 212 unit.


16


Tabel 1. Angka Dasar Susut Pascapanen Tanaman Pangan Tahun (%)

Angka Dasar Susut (%)

2015

2016

2017

2018

2019

Padi

10,43

10,39

10,21

9,96

9,66

9,28

Jagung

4,81

4,50

4,33

4,18

4,04

3,91

Kedelai

14,70

14,27

13,62

12,82

11,74

10,4

Ubi Kayu

11,58

-

11,49

11,42

11,34

11,27

Komoditas

2.1.5. Kebijakan Salah satu arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok dilakukan dengan peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri, yang salah satunya dicapai melalui peningkatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional dan pola penanganan pascapanen dalam mengurangi susut panen dan kehilangan hasil. Salah satu kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah Kebijakan Pengembangan Penanganan Pascapanen Sesuai Kebutuhan Lapangan. Penanganan pascapanen tanaman pangan memegang peranan penting dan merupakan bagian integral sebagai pendukung pembangunan pertanian secara keseluruhan. Keberhasilan penanganan pascapanen tanaman pangan bukan hanya meningkatkan produksi tanaman pangan dan pendapatan petani, tetapi juga dapat meningkatkan mutu produksi guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 – 2019 antara lain : 1.

Menurunkan susut hasil dan mempertahankan mutu tanaman pangan untuk menyelamatkan produksi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sehingga meningkatkan pendapatan petani dan mewujudkan program ketahanan pangan menuju kemandirian pangan nasional.

2.

Penanganan pascapanen melalui penerapan Good Handling Practices (GHP) dalam penyediaan pangan dan pasokan bahan baku untuk industri.

3.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pascapanen tanaman pangan.

4. 5.

Fasilitasi dan optimalisasi pemanfaatan sarana pascapanen tanaman pangan. Pengembangan manajemen pascapanen berbasis kawasan produksi tanaman pangan.


17


2.1.6. Strategi Pencapaian sasaran Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan akan ditempuh melalui berbagai strategi yang mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan di atas dan strategi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Strategi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah Peningkatan Produktivitas, Perluasan Areal Tanam, Pengamanan Produksi dan Penguatan Kelembagaan dan Pembiayaan. Dalam pengembangan penanganan pascapanen tanaman pangan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal sebagai peluang dan ancaman maka strategi pengembangan penanganan pascapanen tanaman pangan yang dilaksanakan antara lain : 1.

Pendekatan Wilayah Setiap wilayah menghasilkan komoditas tanaman pangan pada sentra yang berbeda. Hal ini memungkinkan pembangunan kawasan-kawasan ekonomi berbasis agribisnis dan agroindustri yang terintegrasi antara daerah pedesaan, perkotaan, sentra-sentra industri pangan, pelabuhan, dan pasar serta juga memungkinkan dilaksanakannya pengembangan sistem dan kelembagaan pascapanen seperti Brigade Panen dan Pascapanen serta Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) .

2.

Pendekatan Sumber Daya Manusia (SDM) Permasalahan sumberdaya manusia merupakan hal yang mendasar, dengan masih terbatasnya tingkat pengetahuan dan tenaga terampil. Oleh sebab itu untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan sumberdaya manusia dilaksanakan melalui pemberian penyuluhan, pembinaan, bimbingan teknis, pendampingan, pengawasan dan pelatihan.

3.

Pendekatan Sarana dan Teknologi Penerapan teknologi pascapanen saat ini belum merata di masyarakat pertanian, antara lain disebabkan penyebaran informasi teknologi pascapanen masih belum dilakukan secara intensif. Oleh sebab itu perlu dioptimalkan penyuluhan dan penyampaian sumber informasi kepada Gapoktan/Poktan dan juga mensosiali-sasikan mekanisasi/penyebaran sarana atau teknologi pascapanen secara tepat sasaran sesuai kebutuhan (spesifik lokasi).

4.

Pendekatan Daya Saing Penanganan pra panen dan pascapanen yang baik dan benar akan diperoleh mutu hasil panen yang dapat bersaing sesuai permintaan pasar. Untuk itu diperlukan kemitraan yang baik antara petani dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh pemerintah. Dalam konteks strategi ini maka Pengembangan Manajemen Pascapanen berbasis kawasan produksi tanaman pangan harus menjadi fokus perhatian.


18


Investasi pemerintah harus didorong untuk mengaktualisasikan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian, khususnya dibidang pascapanen. Diharapkan dengan menerapkan strategi ini maka tujuan dalam pananganan pascapanen tanaman pangan dapat tercapai. 2.2. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja, serta menilai keberhasilan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi yang akan menjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Mengacu Renstra 2015-2019, Perjanjian Kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2015 untuk melaksanakan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Pada tahun 2015, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja. Sasaran strategis yang dimaksud adalah penurunan susut hasil tanaman pangan dengan indikator kinerja berupa jumlah bantuan sarana pascapanen tanaman pangan dengan menurunnya kehilangan hasil produksi 0,02%.


19


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.

Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Gambaran kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target dengan capaian. Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan tahun 2015 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian > 100%); (2) berhasil (capaian 80-100%); (3) cukup berhasil (capaian 6079%); dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian sasaran kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi. Realisasi indikator kinerja sasaran mengamankan kehilangan/susut hasil produksi dihitung melalui hasil perhitungan perkalian kapasitas kerja sarana pascapanen yang terealisasi dengan kemampuan penyelamatan hasil per jenis sarana pascapanen. Persentase kontribusi susut diperoleh dari penyelamatan produksi dibandingkan terhadap total produksi pada tahun yang bersangkutan. 3.2.

Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2015

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan telah menetapkan pencapaian 1 (satu) target indikator kinerja utama sasaran strategis tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja tahun 2015 (dalam proses). Capaian kinerja utama sasaran strategis tersebut merupakan penurunan susut hasil tanaman pangan yang bersumber dari DIPA Ditjen Tanaman Pangan sebagaimana Tabel 2 berikut.


20


Tabel 2. Capaian Strategis Direkorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (unit)

(1)

(2)

(3)

Penurunan susut hasil tanaman pangan

Jumlah bantuan sarana pascapanen tanaman pangan dengan menurunnya kehilangan hasil produksi 0,02%

Realisasi Capaian (unit) Kinerja (%) (4)

212

(5)

205

96,70%

Bantuan sarana pascapanen tanaman pangan pada tahun 2015 telah dialokasikan melalui dana APBN (Satker Tanaman Pangan) dengan rincian sebagai berikut : 1. Reguler a. Corn Sheller per unit senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) sebanyak 271 unit dialokasikan di 28 Provinsi, 80 Kabupaten b. Flat Bed Dryer + bangunan per unit senilai Rp. 359.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sebanyak 96 unit dialokasikan di 21 Provinsi, 35 Kabupaten. Flat bed dryer senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan bangunan senilai Rp 149.000.000,(seratus empat puluh sembilan juta rupiah) termasuk biaya perencanaan dan pengawasan. c. Corn Combine Harvester per unit senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebanyak 15 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten. 2. Model Jagung dalam Kawasan Dalam mendukung kegiatan pengembangan kawasan tanaman pangan tahun 2015, Direktorat Budidaya Serealia telah menetapkan kawasan jagung di 7 Propinsi, pada 7 Kabupaten. Adapun jenis bantuan sarana yang diberikan untuk mendukung kawasan ini sebagai berikut : a. Corn Sheller per unit senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) sebanyak 42 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten. b. Vertical Dryer Jagung + Crusher +bangunan per unit senilai Rp. 958.000.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah) sebanyak 29 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten. Vertical dryer seharga Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Crusher


21


seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) serta bangunan seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) termasuk biaya perencanaan dan pengawasan. c. Corn Combine Harvester per unit senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebanyak 8 unit dialokasikan di 7 Provinsi 7 Kabupaten.

Tabel 3. Capaian Realisasi Input Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan APBN Tahun 2015 Realisasi s/d Desember 2015 NO

Jenis Sarana

Target

BASTB Realisasi

(unit) APBN 1 Corn Sheller 2 Flat Bed Dryer 3 Corn Combine Harvester 4 Vertical Dryer Jagung 5 Power Thresher Multiguna Total

3.3.

%

unit

132 35 15 29 1 212

132 33 14 25 1 205

100,00 94,29 93,33 86,21 100,00 96,70

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015

3.3.1. Capaian Sasaran Strategis Penurunan Susut Hasil Tanaman Pangan Pencapaian sasaran kinerja penurunan susut hasil tanaman pangan diukur dengan tercapainya indikator kinerja jumlah bantuan sarana pascapanen dengan menurunnya kehilangan hasil produksi 0,02%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran ini sangat berhasil karena tercapainya realisasi bantuan 96,70% dari target 212 unit dan tercapainya penurunan kehilangan hasil produksi sebesar 0,02% sesuai indikator kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja (PK). Sasaran penurunan susut hasil tanaman pangan pada Indikator kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan pada tahun 2015 berada dibawah sasaran susut hasil pada Renstra Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 2015 – 2019. Hal ini sebabkan alokasi bantuan lebih sedikit dibandingkan kebutuhan sarana pascapanen untuk mencapai sasaran susut hasil pada tahun 2015.


22


Tabel 4. Perbandingan Alokasi Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 dengan Kebutuhan Sarana Pascapanen dalam Renstra

Jenis Sarana Cornsheller FBD VD jagung Corn combine H Penurunan susut hasil (%)

Alokasi Kebutuhan Bantuan (Renstra) 2.132 35 349 15 0,31

Alokasi Bantuan 2015 (APBN) 132 35 29 15 0,02

Rincian target penurunan susut hasil tanaman pangan dan kebutuhan biaya investasi sesuai Renstra Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 2015 -2019 terdapat pada Tabel 5. Tabel 5. Kebutuhan Biaya Investasi Sarana Pascapanen Untuk Mencapai Target Susut Hasil Tahun 2015

Komoditas

Target Sasaran Prediksi Harga Pengamanan Penurunan (%) Produksi (Ton) (Rp) Produksi (Ton)

Kebutuhan Biaya Investasi (Rp)

Padi

0.043

73,400,000

4,200

31,359

522,950,000,000

Jagung

0.31

20,313,731

3,650

62,973

416,203,300,000

Kedelai

0.43

1,500,000

7,000

6,480

45,000,000,000

*) Sumber data sasaran produksi: Direktorat Serealia dan Direktorat AKABI Ditjen Tanaman Pangan

Berdasarkan realisasi bantuan sarana pascapanen yang telah disalurkan ke poktan/gapoktan, angka susut hasil kontribusi bantuan sarana pascapanen jagung tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014 karena menurunnya fasilitasi bantuan sarana pascapanen jagung pada tahun 2015. Perbandingan alokasi bantuan sarana pascapanen dan capaian penurunan susut tahun 2014 dan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 6.


23


Tabel 6. Perbandingan Realisasi Penurunan Susut Hasil Tanaman Pangan Tahun 2014 dan Tahun 2015

2014 Indikator Kinerja

Jumlah bantuan sarana pascapanen 1. Padi 2. Jagung 3. Kedelai

Target Realisasi

502 274 130

449 207 101

%

89,44 75,55 77,69

Capaian 2015 Penurunan Susut Hasil Target Realisasi (%)

0,090 0,125 0,113

212

205

%

96,70

Capaian Penurunan Susut Hasil (%)

0,021

Keterangan: Tahun 2014, bantuan yang disalurkan berupa paket sarana dan unit, sedangkan pada tahun 2015, bantuan yang disalurkan berupa unit.

3.4.2. Analisa Capaian Sasaran Strategis Penurunan Susut Hasil Tanaman Pangan Upaya penurunan susut hasil jagung dalam rangka mengamankan tercapainya produksi jagung tahun 2015 ditargetkan mampu menurunkan susut hasil jagung pada saat proses panen dan pascapanen sebesar 0,31% (Renstra Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan, 2015). Untuk mencapai target tersebut diperlukan dukungan anggaran sebesar Rp.416.736.000.000,- namun dukungan anggaran APBN untuk fasilitasi sarana pascapanen jagung tahun 2015 hanya sebesar Rp.52.231.554.000,- atau 12,53% dari kebutuhan anggaran. Berdasarkan data realisasi penyaluran bantuan sarana pascapanen, kontribusi penurunan susut hasil jagung tahun 2015 yang berasal dari bantuan sarana panen dan pascapanen yang difasilitasi APBN tahun 2015 sebesar 0,02% atau mencapai 6,45% dari target susut hasil tahun 2015 sesuai Renstra. Hal ini karena fasilitasi bantuan sarana pascapanen jagung tahun 2015 dibawah prediksi kebutuhan sarana pascapanen jagung sebagaimana yang tercantum pada Renstra. Rincian kontribusi setiap alat terdapat pada Tabel Lampiran 9. Berdasarkan data realisasi penyaluran bantuan sarana pascapanen jagung sampai dengan Bulan Desember 2015 (Tabel 4), kontribusi penurunan susut hasil jagung yang berasal dari fasilitasi APBN 2015 sebesar 0,02 % atau mencapai 100% dari sasaran strategis tahun 2015 sebagaimana yang tercantum pada PK. Hal ini disebabkan realisasi penyaluran sarana pascapanen jagung mencapai 96,70% dari target 212 unit.


24


Tabel 7.

Rincian Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung Dibandingkan Target Pada PK Tahun 2015

Corn Sheller Flat Bed Dryer Vertical Dryer

Unit Unit Unit

Target (unit) 132 35 29

Corn Combine Harvester

Unit

15

14

93,33

Power Thresher Multiguna (PTM)

Unit

1

1

100,00

212

205

96,70

Uraian

Satuan

Jumlah

Realisasi (unit) 132 33 25

% Capaian 100,00 94,29 86,21

Capaian penurunan susut hasil tanaman pangan 0,02% atau dibawah sasaran pada Renstra Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 2015 yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,31%. Hal ini disebabkan alokasi sarana pascapanen jagung yang bersumber dari APBN lebih sedikit dibandingkan kebutuhan sarana pascapanen jagung pada tahun 2015. Berdasarkan data realisasi bantuan sarana pascapanen tanaman pangan tahun 2015 diketahui bahwa realisasi sarana Flat Bed Dryer dan Corn Combine Harvester mencapai 93 - 94% dibandingkan kebutuhan sarana pascapanen, sedangkan realisasi corn sheller dan vertical dryer jagung hanya 6 - 8% dari target Renstra. Rendahnya realisasi disebabkan alokasi bantuan APBN dibawah target Renstra dan bantuan Vertical Dryer Jagung 4 unit di NTT tidak terealisasi. Tabel 8.

Rincian Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung dibandingkan Target pada Renstra Tahun 2015

Corn Sheller Flat Bed Dryer Vertical Dryer

Unit Unit Unit

Target (unit) 2.132 35 349


Unit

15

Uraian

Satuan


Realisasi (unit) 132 33 25 14

% Capaian 6,19 94,29 7,16 93,33

25


Angka susut hasil jagung tahun 2015 mencapai 0,02% atau lebih rendah dibandingkan dengan capaian penurunan susut hasil pada tahun 2014 sebesar 0,125 %. Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah bantuan Corn Sheller, Power Thresher Multiguna (PTM), Corn Combine Harvester dan Vertical Dryer. Tabel 9. Perbandingan Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung Tahun 2014 dan 2015.

Uraian

Satuan

Corn Sheller Flat Bed Dryer PTM Vertical Dryer

unit unit unit unit


unit

Kontribusi Penyelamatan (%)

Realisasi 2014 (unit) 250 7 158 0,125

Realisasi 2015 (unit) 132 33 1 25 14 0,020

Berdasarkan hasil analisa kontribusi bantuan terhadap penyelamatan/ pengamanan hasil produksi diketahui bahwa penurunan susut hasil sebesar 0,02% diperkirakan dapat mengamankan produksi jagung pada tahun 2015 sebesar 3.967 ton atau senilai Rp.10,71 Milyar (asumsi harga jagung pipilan kering Rp. 2.700/kg). Tabel 10. Capaian Penurunan Susut Hasil Jagung dari Fasilitasi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung Tahun 2015.

Uraian Produksi Jagung (Ton PK) Penurunan Susut Hasil (%) Pengamanan Produksi (Ton PK)

Target 2015 20.313.731 0,31 62.973

% Capaian 2015 Terhadap Target 19.833.289 97,63 0,020 6,45 3.967 6,30

Realisasi *)

*) Aram II BPS


26


3.3.1.4. Capaian Kinerja Lainnya A. Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan APBN-P (DIPA PSP) Pada tahun 2015, kegiatan dukungan sarana pascapanen tanaman pangan APBN-P berada di DIPA PSP dan dikelola oleh satker PSP. Berdasarkan DIPA PSP, pagu anggaran Tugas Pembantuan Provinsi untuk kegiatan bantuan sarana pascapanen tanaman sebesar Rp. 844.675.625.000,- yang terdiri dari anggaran pengadaan sarana pascapanen tanaman pangan sebesar Rp. 832.350.000000,dan anggaran pembinaan sebesar Rp. 12.325.625.000,- Berdasarkan Revisi DIPA PSP tanggal 13 November 2015 terdapat perubahan Pagu Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Satker DIPA PSP. Pagu anggaran semula Rp 844.675.625.000,- menjadi Rp. 927.836.427.000,- atau naik 9,8%. Sesuai penambahan Pagu Anggaran, maka terdapat perubahan jumlah bantuan sarana pascapanen tanaman pangan APBN-P Tahun 2015 sebagai berikut : a. Combine Harvester Kecil senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) semula 2.790 unit menjadi 3.066 unit. b. Vertical Dryer Padi senilai Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) semula 170 unit berkurang menjadi 166 unit dengan rincian: paket sarana dryer senilai Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan bangunan/rehab bangunan dryer senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) termasuk biaya perencanaan dan pengawasan. c. Corn Sheller senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) semula 2.000 unit menjadi 2.088 unit. d. Vertical Dryer Jagung senilai Rp.935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) semula 220 unit berkurang menjadi 207 unit dengan rincian : paket sarana dryer senilai Rp.685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan bangunan/rehab bangunan dryer senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) termasuk biaya perencanaan dan pengawasan; e. Power Thresher Multiguna senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) semula 1.500 unit menjadi 1.836 unit; f. Penambahan alokasi Combine Harvester Besar sebanyak 125 unit. g. Penambahan alokasi Flat Bed Dryer Padi sebanyak 6 unit. h. Penambahan alokasi Corn Combine Harvester sebanyak 11 unit. Berdasarkan prediksi realisasi bantuan sarana pascapanen diketahui bahwa dari alokasi 7.499 unit bantuan, terealisasi 7.306 atau mencapai 97,43%. Bantuan yang tidak dapat terealisasi yaitu 1 unit Vertical Dryer Padi di Sumatera Selatan,


27


2 unit Vertical Dryer Jagung di Aceh, 42 unit PTM di Kaltara dan 148 unit PTM di Sulawesi Selatan. Rincian jenis alat dan realisasi dapat dilihat pada Tabel 11. Tabel 11.

Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan APBN-P (DIPA PSP)

NO

Jenis Sarana

Realisasi s/d tgl 31 Desember BASTB

Target Revisi

Realisasi (unit) REVISI DIPA APBN-P 1 Combine Harvester Kecil*) Vertical Dryer Padi (kap 3,5-6 ton) 2 +Bangunan/Rehab

unit

%

3,060

3,060

100.00

166

165

99.40

2,088

2,088

100.00

3

Corn Sheller

4

Vertical Dryer Jagung (kap 3,5-6 ton) +Bangunan/Rehab

207

205

99.03

5

Power Thresher Multiguna

1836

1646

89.65

6

Combine Harvester Besar

125

125

100.00

7

Flat Bed Dryer

6

6

100.00

8


11

11

100.00

7,306

97.43

Total

7,499

Revisi anggaran penghematan Combine Harvester Kecil lampung

6

Combine Harvester Besar Lampung

25

Combine Harvester Besar Sulteng

19

Total Realisasi setelah revisi

7,499

7,356

98.09

Bantuan yang telah tersalur ini turut memiliki kontribusi dalam penurunan susut hasil tanaman pangan dan diperhitungkan dalam perhitungan capaian target susut hasil tanamanan pangan sebagaimana yang tercantum pada Renstra Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 2015 – 2019. Kontribusi penurunan susut hasil padi dapat dilihat pada Tabel 12.


28


Tabel 12. Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Padi APBN-P Tahun 2015 Uraian Produksi Padi (Ton GKG) Penurunan Susut Hasil (%) Pengamanan Produksi (Ton GKG

Target 2015 73,400,000 0.043 31,562

Realisasi *) 74,991,788 0.056 41,995

% Capaian 2015 Terhadap Target 102.17 130.23 133.06

*) Aram II BPS Berdasarkan data kontribusi pada Tabel 12, diketahui bahwa bantuan sarana pascapanen padi APBN-P Tahun 2015 diprediksi menurunkan susut hasil padi sebesar 0,056% atau mencapai 130,23% dari Target Susut 0,043%. Penurunan susut hasil sebesar 0,056% diperkirakan dapat mengamankan produksi padi pada tahun 2015 sebesar 41,995 ton atau senilai Rp.222,57 Milyar (asumsi harga gabah kering giling di tingkat penggilingan Rp. 5.300/kg). Tabel 13. Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung APBN-P Tahun 2015 Uraian Produksi Jagung (Ton PK) Penurunan Susut Hasil (%) Pengamanan Produksi (Ton PK)

Target 2015 20,313,731 0.31 62,973

Realisasi *) 19,833,289 0.308 61,087

% Capaian 2015 Terhadap Target 97.63 99.35 97.00

*) Aram II BPS Berdasarkan data kontribusi bantuan sarana pascapanen jagung pada Tabel 13, diketahui bahwa bantuan sarana pascapanen jagung APBN-P Tahun 2015 diprediksi menurunkan susut hasil jagung sebesar 0,308% atau mencapai 99,35% dari target susut hasil jagung 0,31%. Penurunan susut hasil sebesar 0,308% diperkirakan dapat mengamankan produksi jagung pada tahun 2015 sebesar 61.087 ton atau senilai Rp.833,3 Milyar (asumsi harga jagung pipil kering di tingkat petani Rp. 2.700/kg). Tabel 14. Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Kedelai APBN-P Tahun 2015 Uraian Produksi Kedelai (Ton BK) Penurunan Susut Hasil (%) Pengamanan Produksi (Ton BK)

Target 2015 1,500,000 0.430 6,450

Realisasi *) 982,967 0.723 7,107

% Capaian 2015 Terhadap Target 65.53 168.14 110.18 *)

Aram II BPS Berdasarkan data kontribusi bantuan sarana pascapanen kedelai pada Tabel 14, diketahui bahwa bantuan sarana pascapanen kedelai APBN-P Tahun 2015


29


diprediksi menurunkan susut hasil kedelai sebesar 0,81% atau mencapai 168,14% dari target susut hasil kedelai 0,43%. Penurunan susut hasil kedelai sebesar 0,723% diperkirakan dapat mengamankan produksi kedelai pada tahun 2015 sebesar 7.107 ton atau senilai Rp.54,72 Milyar (asumsi harga kedelai di tingkat petani Rp. 7.700/kg). B. Kegiatan Pendukung Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan Selain pencapaian kinerja penurunan angka susut hasil sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya terdapat kegiatan pendukung penanganan pascapanen lainnya melalui bahan informasi, pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis yang difokuskan pada perubahan sikap dan prilaku petani pada saat melakukan proses panen dan pascapanen. Kegiatan pendampingan untuk mendukung penanganan pascapanen padi, jagung, kedelai dan aneka umbi dilakukan dalam bentuk penyebaran bahan informasi, pembinaan, bimbingan teknis, gerakan penanganan pascapanen padi, jagung dan kedelai, sosialisasi Good Handling Practices (GHP) Ubikayu serta pengukuran susut hasil pascapanen jagung, kedelai dan ubikayu. Capaian realisasi kegiatan subdit padi, jagung, kedelai dan aneka umbi secara fisik mencapai 100%, namun realisasi keuangan tidak mencapai 100%. Disamping kegiatan pendampingan, diperlukan data pendukung seperti pemutakhiran database sarana pascapanen tanaman pangan sangat penting untuk dilakukan untuk mengetahui peta penyebaran sarana di petani/kelompok tani. Kegiatan pemutakhiran database dilakukan baik di tingkat pusat dan daerah melalui dana dekonsentrasi. Hal ini penting untuk penentuan kelompok tani penerima dalam pengalokasian sarana pascapanen di masa datang dalam rangka peningkatan produksi di suatu wilayah. Dukungan kegiatan penanganan pascapanen melalui dana APBD tahun 2015 sangat membantu pencapaian angka penurunan susut di lapangan. Namun belum diperoleh laporan evaluasi dari daerah mengenai dukungan ini. 3.4.

Akuntabilitas Keuangan

Kinerja serapan anggaran Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2015 secara keseluruhan dapat dikategorikan cukup berhasil ( 60 - 79%), dengan total realisasi serapan mencapai Rp. 60.448.719.725,- atau 77,01% dari Pagu anggaran Rp.78.498.554.000,-. Bila dirinci menurut Satker pengelola sebagai berikut : 1) Serapan anggaran Satker Pusat hingga 11 Januari 2015 Rp. 8.155.144.178,- (68,25% dari pagu Rp.11.948.500.000,-),

sebesar

2) Dinas Provinsi (Dekon) sebesar Rp. 6.981.015.692,- (81,26% dari pagu Rp.8.590.500.000,-),


30


3) Dinas Provinsi (Tugas Pembantuan) sebesar Rp. 45.312.719.725,- (78,18% dari pagu Rp.57.959.554.000,-). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi akuntabilitas kinerja keuangan, bahwa output kegiatan telah terlaksana dengan kategori cukup berhasil dan capaian sasaran belum sesuai rencana. Apabila dibandingkan alokasi anggaran Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2014 sebesar Rp. 161.100.496.000, anggaran Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2015 yaitu sebesar Rp.78.498.554.000,- atau mengalami penurunan jumlah anggaran sebesar Rp.82.601.942.000,- (51,27%). Tabel 15. Realisasi Serapan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Menurut Satuan Kerja Tahun 2015 s/d 11 Januari 2015

No

Satuan Kerja

Pagu (Rp)

I.

DIPA TANAMAN PANGAN

1

Pusat - Ditjen TP Pusat

2

11,948,500,000

8,155,144,178

68.25

8,590,500,000

6,981,015,692

81.26

57,959,554,000

45,312,559,855

78.18

78,498,554,000

60,448,719,725

77.01

Dekonsentrasi - Dinas Prop

3

Realisasi 31 Des 2015 (update 11 Januari) (Rp) %

Tugas Pembantuan - Dinas Prop Jumlah

3.5. Hambatan dan Kendala Beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2015, meliputi aspek administrasi, teknis, SDM, kelembagaan, dan pembiayaan, antara lain: 1) Aspek Administrasi a.

Penetapan CP/CL tidak sesuai Pedoman Teknis (Penetapan PPK dan Pengesahan KPA).

b.

SK CPCL belum siap atau seringkali berubah pada saat barang akan dikirimkan ke titik bagi.

c.

Sebagian sarana Pascapanen masih import sehingga butuh waktu dalam penyediaannya (corn combine harvester & combine harvester kecil).

d.

Produsen sarana pascapanen sebagian produsen kecil/menengah, sehingga pembelian melalui pesanan/perlu dirakit dulu.


31


e.

Menunggu antrian di ULP karena prioritas kegiatan APBD & terbatasnya SDM di Pokja Daerah.

f.

Proses lelang bangunan menunggu proses hibah/hak guna pakai lahan dari pemilik lahan ke poktan/gapoktan (Dinamis).

g.

Tidak semua perusahan memproses uang muka/DP (+ 30%) karena proses pencairan lebih lama dalam penyiapan dokumen. Produsen lebih memilih percepatan distribusi barang secara langsung

h.

Kurang koordinasi di Dinas Pertanian Provinsi (satker APBN-P di Bidang PSP dengan Bidang Tanaman Pangan/ Pelaksana Kegiatan)

i.

Proses pencairan uang muka dari BASTB menjadi SP2D memerlukan waktu cukup lama (> 3 minggu), karena administrasi secara on line dari satker daerah ke KPPN ternyata tidak mudah.

j.

Belum tersosialisasinya penggunaan aplikasi e-faktur pajak dalam proses pembayaran (diberlakukannya Peraturan Dirjen Pajak No.Per-16/PJ/2014 tgl 20 Juni 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yang diberlakukan mulai 1 Juli 2015 untuk wilayah Jawa-Bali-Madura).

2) Aspek Teknis a) Sosialisasi kepada kelompok penerima bantuan belum optimal dirasakan masih kurang, sehingga kelompok penerima bantuan belum memahami bantuan sarana pascapanen karena minimnya dana sosialisasi dan kurangnya koordinasi Kabupaten dengan provinsi disebabkan jarak yang terlalu jauh. b) Calon penerima bantuan belum memenuhi syarat sesuai ketentuan pada pedoman teknis dan adanya intervensi dari banyak pihak yang menyebabkan CPCL sering berubah-ubah. c) Tim teknis memerlukan waktu melakukan survey ke produsen yang memiliki spesifikasi sesuai dengan Pedoman Teknis dan memiliki test report. d) Masih terbatasnya ketersediaan bengkel alsin dan suku cadang di lokasi penerima bantuan sehingga petani kesulitan saat alsin mengalami kerusakan. e) Kapasitas bantuan belum disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku di lokasi bantuan dan kemampuan poktan/gapoktan. f) Pemberian bantuan belum disertai bimbingan teknis dari petugas lapang


32


g) Petugas pengelola data tingkat Kabupaten belum tertib mengirim data ke provinsi sehingga petugas mengalami kesulitan dan keterlambatan dalam merekap data.

3) Aspek SDM, Kelembagaan, dan Pembiayaan a) Terbatasnya SDM dan pengetahuan SDM yang menangani seleksi CPCL. b) Gapoktan/Poktan penerima bantuan sarana pascapanen belum memahami dalam penyusunan RUKK, sehingga diperlukan pendampingan dari petugas Kabupaten c) Masih ada Kabupaten/Kota yang terlambat dalam melakukan CPCL disebabkan tidak adanya dana pendampingan dari APBD d) Sering terjadi mutasi/alih tugas pegawai yang menangani program pascapanen di daerah yang berpengaruh pada kinerja satker. e) Dinas Provinsi kurang aktif memantau pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana di ULP dan pencairan anggaran di bendahara f) Kurangnya koordinasi antara pemegang anggaran (satker) dengan pelaksana kegiatan karena dana kegiatan berada pada satker bidang Tanaman Pangan, sedangkan pelaksanaan kegiatan pascapanen ditangani pada bidang Binus/P2HP. g) Masih minimnya dukungan APBD, baik dari Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten terhadap upaya penanganan pascapanen tanaman pangan, sehingga masih tergantung dari dukungan dan bantuan dari Pemerintah Pusat. h) Lemahnya manajemen administrasi poktan/ gapoktan, sehingga pengelolaan sarana tersebut melalui sistem penyewaan sarana pascapanen belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. i) Ketersediaan tenaga teknisi dan operator yang cukup profesional dalam mengoperasikan sarana pascapanen belum mencukupi. j) Minimnya pengetahuan petugas bengkel dalam memperbaiki sarana pascapanen yang rusak. k) Poktan penerima bantuan belum memahami cara penggunaan sarana yang diterimanya sehingga menyebabkan losses saat proses penanganan pascapanen.


33


3.6. Upaya dan Tindaklanjut 1.

Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi (melalui surat, telepon, SMS/ WA, Email, Kunjungan lapang ke Provinsi/Kabupaten) dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan segera menindaklanjuti kendala pelaksanaan kegiatan di lapangan.

2.

Dinas perlu melakukan pendataan kebutuhan dan ketersediaan alsin serta mempunyai basisdata informasi jenis sarana pascapanen yang sesuai dengan kondisi di wilayahnya masing-masing.

3.

Dalam pengadaan bantuan sarana pascapanen di tahun yang akan datang harus disertai dengan biaya pengadaan/lelang yang dialokasikan pada Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.

4.

Dinas Pertanian Provinsi berkoordinasi dengan Kabupaten/kota dan menyarankan agar Pedoman Teknis lebih dipahami oleh petugas yang identifikasi CPCL.

5.

Dinas Pertanian Provinsi harus segera mempersiapkan kelengkapan administrasi dan teknis kegiatan pengadaan sarana pascapanen, serta harus aktif berkoordinasi dengan pihak ULP, untuk memastikan terselenggara tepat waktu.

6.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi harus memastikan, mengawal dan menjembatani koordinasi antara pemegang anggaran (satker) dan pelaksana kegiatan.

7.

Pengajuan kelengkapan lelang ke ULP diharapkan dilakukan di awal tahun anggaran, sehingga jika terjadi gagal lelang atau permasalahan dalam pelelangan, sehingga masih tersedia waktu yang cukup untuk proses lelang ulang.

8.

Aparat Dinas Pertanian Provinsi pelaksana kegiatan bantuan sarana pascapanen harus memahami dengan baik semua petunjuk yang terdapat dalam buku pedoman teknis penanganan pascapanen tanaman pangan Tahun 2015.

9.

Alat/sarana pascapanen yang akan dibeli harus memiliki SNI atau minimal test report yang dikeluarkan oleh lembaga uji yang tersebar di 15 provinsi.

10. Perlu dukungan APBD Prov/Kab/Kota dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pusat dan menunjang upaya perbaikan dan peningkatan penanganan pascapanen tanaman pangan. 11. Melakukan teguran secara tertulis kepada pelaksana di daerah yang tidak memenuhi Pedoman Teknis Pascapanen.


34


12. Pelatihan pengoperasian perawatan dan perbaikan sarana perlu difasilitasi oleh produsen/pabrikan tempat pembelian sarana tersebut dan dilakukan saat droping sarana, saat panen dan pascapanen atau mengirimkan teknisi dan operator ke produsen/pabrikan untuk mengikuti pelatihan dan adanya jaminan purna jual untuk pembelian alsin tersebut. 13. Mengintensifkan koordinasi baik melalui telpon, sms dan e-mail ke tingkat kabupaten/provinsi dalam percepatan pengiriman laporan.


35


BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2015, sebagian besar kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai penetapan kinerja dan indikator kinerja. Terlaksananya seluruh kegiatan di Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan sangat mendukung pelaksanaan kegiatan teknis lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Kegiatan yang belum mencapai target akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan ke depan. Pencapaian kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2015 terkendala oleh lambatnya serapan anggaran, kurang tersusunnya rencana pelaksanaan kegiatan Pusat, belum tersosialisasinya peraturan baru di KPPN, terlambat disosialisasikan dana Tugas Pembantuan untuk Kabupaten yang dialokasikan di Provinsi dan lambatnya proses pengerjaan bangunan dryer. Hal ini menyebabkan capaian kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan secara keseluruhan menjadi tidak optimal. 4.2.Saran Dalam rangka memantapkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan pada masa mendatang, perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM pelaksana kegiatan baik di pusat maupun di daerah, sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Analisis efisiensi dan efektivitas terhadap pemanfaatan anggaran masih sulit diukur karena tidak adanya tolak ukur yang pasti tentang batasan efektif atau efisiensinya sebuah kegiatan. Untuk itu, ke depan perlu dilakukan perumusan efektivitas dan efisiensi kegiatan.


36

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PASCAPANEN TANAMAN PANGAN TAHUN 2015

Recommend Documents