LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT SARANA PRODUKSI TAHUN 2010

LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT SARANA PRODUKSI TAHUN 2010

KEMENTERIAN PERTANIAN-RI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 2010

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

I. PENDAHULUAN Kebijakan di bidang pertanian mengalami banyak perubahan dalam 5 tahun terakhir. Pembangunan pertanian dilakukan melalui “Pancayasa”, yaitu perbaikan infrastruktur pertanian, pengembangan kelembagaan, penerapan teknologi, permodalan dan pemasaran. Untuk mencapai sasaran produksi, strategi utama yang dilakukan adalah a) peningkatan produktivitas; b) penambahan areal tanam; c) perlindungan tanaman dari hama dan penyakit serta dampak iklim; d) penguatan kelembagaan; e) fasilitasi permodalan usahatani. Capaian

kinerja

produksi

tanaman

pangan

tahun

2010

cukup

menggembirakan. Berdasarkan Angka Ramalan III tahun 2010, produksi komoditas tanaman pangan, kecuali kedelai meningkat dibandingkan tahun 2009, yaitu padi mencapai 65, 84 juta ton, jagung 17,659 juta ton, kedelai 966 ribu ton, kacang tanah 785 ribu ton, kacang hijau 313 ribu ton,

ubikayu

22,375 juta ton, dan ubi jalar 2,027 juta ton, namun bila dibandingkan dengan sasaran produksi Tahun 2010, produksi ubikayu dan ubijalar tahun 2010 lebih tinggi dari sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut, tentunya tidak terlepas dari keberhasilan dukungan penyediaan sarana produksi sesuai azas 6 (enam) tepat (tepat jumlah, jenis, mutu, tempat, waktu dan harga) dalam rangka peningkatan produktivitas usahatani. Dalam pengelolaan sarana produksi, peran pemerintah sangat diperlukan dalam regulasi dan fasilitasi penyediaan sarana produksi untuk mengatasi berbagai permasalahan aktual di lapangan/ tingkat

petani

terutama isu kelangkaan dan harga pupuk yang tidak sesuai HET, banyaknya kasus pupuk dan pestisida ilegal, belum optimalnya pengembangan dan penggunaan alat mesin pertanian serta kinerja kelembagaan dan pelayanan jasa yang relatif masih rendah., Beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan sarana produksi Tahun 2010 antara lain : 1). Integrasi Tanaman-Ternak, _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 1

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

Kompos dan Biogas (Pembinaan dan Pengembangan Pupuk Organik) , 2). Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan/OPT (Pembinaan dan Pengembangan Pestisida), 3) Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen, 3).

Pembinaan

Pengembangan

dan

Pengembangan

Kelembagaan

Alsintan,

Pupuk, 5).

4).

Pembinaan

Pengawasan

Pupuk

dan dan

Pestisida, 6). Pemberdayaan Tenaga Muda Pertanian. Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sarana produksi tahun 2010, telah dialokasikan anggaran melalui DIPA APBN Nomor: 0020/01813.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 56.230.000.000,- . Selain melalui dana sektoral Tahun 2010, Direktorat Sarana Produksi juga mengelola dana Subsidi Pupuk sebesar Rp. 14.750.662.000,- untuk pembayaran subsidi pupuk dan bantuan langsung pupuk serta pendampingan BLP.

_______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 2

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

II. TUJUAN DAN SASARAN A. Tujuan. Tujuan pengelolaan sarana produksi adalah : 1. Memfasilitasi ketersediaan sarana produksi sesuai azas 6 (enam) tepat. 2. Meningkatkan pengawasan penyediaan dan penggunaan sarana produksi. 3. Meningkatkan pemberdayaan penyediaan sarana produksi.

kelembagaan

dan

pelayanan

dalam

4. Meningkatkan produksi tanaman pangan nasional dan pendapatan serta kesejahteraan petani melalui penyediaan sarana produksi. B. Sasaran Produksi. Sasaran Produksi Tanaman Pangan Nasional tahun 2010 telah ditetapkan untuk komoditas padi sebesar 66,680 juta ton GKG, jagung 19,8 juta ton pipilan kering, kedelai 1,3 juta ton biji kering, kacang tanah 0,882 juta ton biji kering, kacang hijau 0,360 juta ton biji kering, ubi kayu 22,248 juta ton ubi basah dan ubi jalar 2 juta ton ubi basah. C. Sasaran Sarana Produksi. 1. Penyediaan Pupuk. a. Tersedianya pupuk bersubsidi ditingkat petani sesuai azas 6 (enam) tepat. b. Diterapkannya pemupukan berimbang spesifik usahatani secara efisien dan efektif. c. Meningkatnya penggunaan pupuk organik dan pupuk majemuk. 2. Penyediaan Pestisida. a. Tersedianya pestisida yang memenuhi azas 6 (enam) tepat. b. Tersosialisasinya penggunaan pestisida terdaftar. c. Berkembangnya penggunaan pestisida ramah lingkungan/agen hayati. d. Terlaksananya penggunaan pestisida secara bijaksana. _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 3

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

e. Tersedianya SDM petugas bimbingan penggunaan pestisida yang terampil. 3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Terkendalinya penyimpangan dalam peredaran maupun penggunaan pupuk dan pestisida. 4. Alat dan Mesin Pertanian. a. Terciptanya fasilitasi yang kondusif bagi pengembangan alsintan, termasuk dukungan terhadap industri dalam negeri. b. Terwujudnya kelembagaan UPJA dan bengkel alsin yang mandiri dan profesional. c. Terciptanya sistem kemitraan antara stakeholder swasta dengan petani/ kelompoktani/gapoktan. d. Berkembangnya sistem mekanisasi yang maju ditingkat petani. e. Terciptanya SDM pengelola alsintan ditingkat masyarakat tani dengan baik dan benar. f. Tersedianya SDM pengelola alsintan yang kompeten. g. Terbentuknya Tim Pembinaan Pengawasan Alsintan yang profesional. 5. Kelembagaan dan Pelayanan. j. Terciptanya kelas kemampuan kelompoktani baik melalui benah kelompoktani maupun melalui revitalisasi kelompoktani. k. Berkembangnya usaha yang menguntungkan petani/kelompoktani dalam wadah koperasi baik melalui Koperasi Unit Desa (KUD). l. Meningkat dan berkembangnya kelembagaan UPJA di daerah. m. Meningkatnya penggunaan sarana produksi dalam pelayanan input dan out put usahatani intesifikasi pertanian. n. Terbinanya pengelolaan bengkel alsintan dan meningkatnya jaringan kerja antara bengkel alsintan dan UPJA.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Pembinaan dan Pengembangan Pupuk Dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangan sangat diperlukan dukungan sarana dan prasarana pertanian, mulai dari hulu sampai hilir, khususnya pupuk. Hal ini seiring dengan dikembangkannya varietas unggul yang cenderung responsif terhadap penyerapan pupuk khususnya pupuk anorganik. Agar penggunaan pupuk tersebut lebih efektif, maka penggunaan pupuk diarahkan pada penerapan pemupukan berimbang sesuai dengan rekomendasi spesifik lokasi, serta tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan dan penghematan sumberdaya energi. Selain untuk memperbaiki lahan yang mengalami degradasi akibat penggunaan pupuk anorganik, pengembangan penggunaan pupuk organik juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk anorganik sebagai dampak dari peningkatan efektifitas pupuk anorganik tersebut. 1. Kegiatan yang dilaksanakan Kegiatan yang dilaksanakan dalam pembinaan dan pengembangan pupuk antara lain : a. Pengawalan Pengembangan Pupuk Kegiatan ini bertujuan untuk mengawal dan membina pelaksanaan pengembangan pupuk organik, khususnya pengadaan Rumah Percontohan Pembuatan Pupuk Organik (RP3O). Pada tahun 2010 Pemerintah melaksanakan fasilitasi pembangunan Rumah Percontohan Pembuatan Pupuk Organik (RP3O) sebanyak 200 unit yang dialokasikan di 200 kabupaten di 31 provinsi. b. Monitoring Penggunaan RDKK Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyaluran pupuk bersubsidi agar benar-benar sampai kepada petani sasaran, mulai tahun 2010 diberlakukan penyaluran pupuk bersubsidi secara _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 5

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

tertutup dengan menggunakan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Kegiatan monitoring RDKK dilaksanakan dengan tujuan mengawal dan memantau kesiapan daerah dalam menyusun RDKK. c. Penyusunan Kebijakan Pupuk. Salah satu kebijakan pemerintah adalah penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Untuk pengaturan pengalokasian kebutuhan pupuk dan menetapkan HET maka perlu disusun Permentan tentang pupuk bersubsidi yang berisikan aturan-aturan di bidang perpupukan dan juga daftar kebutuhan pupuk di provinsi serta aturan mekanisme penyaluran yang disampaikan ke seluruh provinsi. d. Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Kebutuhan Pupuk Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan penyaluran pupuk subsidi di lapangan dan sekaligus merencanakan kebutuhan pupuk subsidi tahun 2011. e. Pengawalan Pupuk Bersubsidi Pengawalan pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan terhadap penyaluran pupuk subsidi dan bantuan langsung pupuk. Verifikasi lapangan dilaksanakan di 14 Provinsi, yaitu Jawa Tengah, Bali, NTB, Jabar/Kabupaten Cirebon, Kalimantan Barat, Sulut, Kaltim Balikpapan, Kalsel, Sulsel, Sumsel, NTT, Jatim dan Banten Pengawalan dilaksanakan untuk mengarahkan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi dan pemanfaatannya di daerah serta membantu memecahkan permasalahan yang ada. Pengawalan dilaksanakan di Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten yang mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi untuk mengawal pupuk bersubsidi tersebut. f. Penyusunan Buku Pupuk Terdaftar Berdasarkan Undang-undang No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menyebutkan bahwa semua pupuk yang beredar harus memenuhi standar mutu dan terjamin efektifitasnya _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 6

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

serta diberi label. Untuk itu seluruh pupuk yang diedarkan di Indonesia harus terdaftar di Kementerian Pertanian. Agar pupuk yang telah terdaftar dapat tersosialisasi kepada masyarakat, baik petugas, pelaku usaha maupun pengguna, maka disusun Buku Pupuk Terdaftar. Buku ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pupuk di lapangan. g.

Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Bantuan Langsung Pupuk (BLP) adalah paket bantuan pupuk yang terdiri dari pupuk NPK 100kg/ha , Pupuk Organik Granul (POG) 300 kg/ha dan Pupuk Organik Cair (POC) 2 liter/ha yang diberikan kepada kelompok tani tanaman pangan terutama penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) padi pada areal Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman dan sumberdaya Terpadu (SLPTT). Jumlah volume BLP yang ditetapkan dalam APBN 2010 sesuai Permentan No. 37/Permentan/SR.130/5/2010 adalah: NPK 106.639,8 ton, POG 319.919,4 ton dan POC 2.132.796 liter. Jumlah tersebut mengalami perubahan sesuai APBN-P 2010 yang ditetapkan dalam Permentan No. 50/Permentan/SR.130/9/2010 menjadi NPK 113.250,7 ton, POG 339.752,1 ton dan POC 2.265.014 liter. Pelaksana pengadaan dan penyaluran BLP terdiri dari PT. Pertani, PT. Sang Hyang Seri dan PT. Berdikari.

h.

Pemulihan Kesuburan Lahan Tahun 2010 Kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan Tahun 2010 merupakan kegiatan pemberdayaan petani untuk memanfaatkan limbah jerami padi dalam penyediaan pupuk organik insitu dengan memberikan paket bantuan yang terdiri dari dekomposer Vitadegra 2 kg/ha dan pupuk hayati Vitabio 400 gr/ha kepada petani padi di 59 kabupaten di 8 provinsi. Jumlah volume bantuan yang ditetapkan dalam Permentan No. 51/Permentan/OT.140/9/2010 yaitu dekomposer sebanyak 1.710 ton dan pupuk hayati sebanyak 342 kg. Pelaksana pengadaan dan penyaluran bantuan dekomposer dan pupuk hayati adalah PT. Berdikari.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

2. Keluaran/Output Beberapa keluaran yang dihasilkan dari kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pupuk antara lain : a. b. c. d.

e. f. g. h.

i.

Buku Pedoman Umum Pupuk Organik Laporan Hasil Pengawalan Pengembangan Pupuk Laporan Hasil Monitoring RDKK Permentan No. 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 serta perubahannya (Permentan Nomor 22/Permentan/SR.130/2/2010, Permentan Nomor. 32/Permentan/SR.130/4/2010 dan Permentan Nomor. 49/Permentan/SR.130/9/2010) Laporan Hasil Pengawalan Pupuk Subsidi Laporan Hasil Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Kebutuhan Pupuk Buku Pupuk Terdaftar Tahun 2010 Permentan No. 37/Permentan/SR.130/5/2010 juncto Permentan No. 50/Permentan/SR.130/9/2010 tentang Pedoman Umum Bantuan Langsun Pupuk Tahun Anggaran 2010 Permentan No. 51/Permentan/OT.140/9/2010 tentang Pedoman Umum Pemulihan Kesuburan Lahan Tahun Anggaran 2010.

3. Hasil Kegiatan a. Buku Pedum Pengembangan Pupuk Organik Pedoman umum pengembangan pupuk organik berisi informasi mengenai pola pengadaan dan penyediaan bantuan RP3O, ketentuan pelaksanaannya serta penjelasan kegiatan pengembangan pupuk organik. Bantuan RP3O diberikan kepada petani dalam bentuk BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), bantuan diberikan melalui rekening kelompok tani dan pengadaannya didampingi oleh Dinas Pertanian Kabupaten. b. Pengawalan Pengembangan Pupuk Organik Pelaksanaan pengadaan RP3O tahun 2010 seperti tabel berikut:


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

Tabel 1. Rencana dan Realisasi Bantuan RP3O Tahun 2010

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Provinsi / Kabupaten / Kota Prov. Aceh Prov. Sumatera Utara Prov. Sumatera Barat Prov. Riau Prov. Jambi Prov. Bangka Belitung Prov. Bengkulu Prov. Sumatera Selatan Prov. Lampung Prov. Banten Prov. DKI Jakarta Prov. Jawa Barat Prov. Jawa Tengah Prov. Yogyakarta Prov. Jawa Timur Prov. Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Tengah Prov. Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Timur Prov. Gorontalo Prov. Sulawesi Utara Prov. Sulawesi Tengah Prov. Sulawesi Selatan Prov. Sulawesi Barat Prov. Sulawesi Tenggara Prov. Bali Prov. NTB Prov. NTT Prov. Maluku Prov. Maluku Utara Prov. Papua Prov. Papua Barat

Total Unit Bantuan :

RENCANA

REALISASI 3 12 7 5 5 2 5 8 6 4 13 14 3 15 4 5 6 6 5 8 5 13 2 8 4 3 13 4 4 5 3

200


2 1 2 4 8 3 3 10 4 2 6 2 2 4 2 4 1 -

60

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

c. Peraturan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 serta perubahannya Dalam rangka implementasi kebijakan subsidi pupuk tahun 2010, khususnya untuk penetapan alokasi kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun 2010 telah diterbitkan Permentan No.50/Permentan/SR.130/11/2009 dan dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan. Dalam Permentan tersebut ditetapkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi (pupuk Urea, SP-36/Superphos, ZA, NPK dan Pupuk Organik) untuk masing-masing provinsi yang dirinci per subsektor dan per bulan, sebagai pedoman bagi produsen, distributor dan pengecer pupuk dalam penyediaan pupuk bersubsidi di masingmasing wilayah tanggung jawabnya serta pembinaan/ pengawasan bagi Dinas Pertanian di daerah. Dengan semakin terbatasnya anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk subsidi pupuk, maka kebijakan yang ditempuh adalah menaikkan HET pada bulan April 2010 dan mengurangi volume kebutuhan pupuk bersubsidi pada bulan September 2010. Beberapa perubahan Permentan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Permentan No. 22/Permentan/SR.130/2/2010 Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Superphos sebesar Rp. 1.250,-/kg 2. Permentan No. 32/Permentan/SR.130/4/2010 Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi yang mulai diberlakukan tanggal 9 April 2010,       

Urea SP-36 ZA NPK Phonska (15:15:15) NPK Pelangi (20:10:10) NPK Kujang (30:6:8) Organik

: : : : : : :

Rp. 1.600,-/kg Rp. 2.000,-/kg Rp. 1.400,-/kg Rp. 2.300.-/kg Rp. 2.300,-/kg Rp. 2.300.-/kg Rp. 700,-/kg


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

3. Permentan No. 49/Permentan/SR.130/9/2010 Merubah Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2010, menjadi:     

Urea SP-36 ZA NPK Organik

: 4.931.000 ton : 850.000 ton : 849.749 ton : 2.100.000 ton : 750.000 ton

d. Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Kebutuhan Pupuk Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Kebutuhan Pupuk dilaksanakan pada tanggal 13-15 Oktober 2010 di Denpasar, Bali. Pertemuan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan yang diwakili oleh Direktur Sarana produksi serta dihadiri oleh Kepala Dinas Propinsi Bali, perwakilan Dinas Pertanian Propinsi seluruh Indonesia,Instansi teknis lingkup Kementerian Pertanian dan BUMN Produsen Pupuk Bersubsidi. Sesuai kesepakatan dari seluruh Dinas Pertanian Provinsi dalam perhitungan rencana kebutuhan tahun 2011 dengan menggunakan asumsi HET tidak naik kecuali HET Pupuk Organik menjadi Rp. 400,-/kg. Berdasarkan asumsi tersebut maka rancangan kebutuhan pupuk tahun 2011 dengan anggaran Rp. 16.37 Triliun, jumlah pupuk bersubsidi mencapai 9,885 juta ton yang terdiri atas Urea 5,1 juta ton ; SP-36 750.000 ton ; ZA 850.000 ton ; NPK 2,350 juta ton ; dan Organik 835.015 ton. Kesepakatan hasil rapat mengenai rencana kebutuhan pupuk tahun 2011 akan dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan permentan tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2011. Rumusan pertemuan secara lengkap terdapat pada Bagian F. e. Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi 

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi penyaluran pupuk bersubsidi penggunaan pupuk ZA dan NPK cukup tinggi, hal ini terlihat dari realisasi kedua pupuk tersebut yang mencapai lebih dari 90% sampai bulan Desember 2010.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

Tabel 2.

BULAN

Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi per Bulan Tahun 2010 JENIS PUPUK

UREA

SP-36

ZA

NPK

ORGANIK

JANUARI

379,388

34,730

56,194

149,862

28,274

FEBRUARI

331,070

73,408

51,212

150,616

33,094

MARET

402,453

61,404

43,232

125,057

23,948

APRIL

347,282

60,474

48,899

107,711

23,630

MEI

306,605

52,767

60,512

105,169

19,960

JUNI

285,033

43,870

41,267

91,613

13,571

JULI

262,780

38,291

61,593

102,369

15,705

AGUSTUS

242,373

30,398

48,209

79,131

9,956

SEPTEMBER

229,467

35,100

49,713

86,339

11,518

OKTOBER

399,276

72,143

81,274

158,058

20,358

NOVEMBER

508,320

89,185

89,123

170,992

26,259

3,694,048

591,770

631,228

1,326,916

226,272

DESEMBER TOTAL


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________



Rencana dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi bulan Januari s/d November 2010 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3. Rencana dan Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2010

f. Hasil Verifikasi Lapangan Penyaluran Pupuk Subsidi dan BLP  Pupuk Subsidi Berdasarkan hasil verifikasi dari lapangan diperoleh bahwa sebagian besar pencatatan data penyaluran pupuk subsidi di tingkat produsen, distributor dan kios telah rapi. Namun masih ada di beberapa kios yang belum mencatat data penyalurannya. Berdasarkan laporan dari petugas verifikasi lapangan, diperoleh bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di Jombang (Jawa Timur) diatur sepenuhnya oleh Pemda setempat, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi selalu terencana dan berjalan dengan baik/lancar. Daerah ini perlu diusulkan menjadi daerah percontohan untuk penyaluran pupuk bersubsidi.  BLP Berdasarkan hasil verifikasi dari lapangan diperoleh informasi bahwa BLP masih perlu dilanjutkan dan volumenya ditambah. Pada saat kunjungan penyaluran BLP masih/sedang berlangsung, bahkan untuk sebagian wilayah masih menunggu musim tanam sehingga pupuk BLP masih tersimpan di Gudang untuk menghindari terjadinya kerusakan pupuk (NTB).


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

g. Pupuk Terdaftar Jumlah pupuk terdaftar di Departemen Pertanian tahun 2010 mencapai 1.442 merek, terdiri dari Pupuk Anorganik sebanyak 1.006 merek, Pupuk Organik, Pembenah Tanah dan Pupuk Hayati/Mikroba sebanyak 436 merek. h. Realisasi Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk Realisasi Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk Periode Januari s/d Nopember 2010 adalah sebagai berikut: Tabel 4. Lokasi dan Realisasi BLP TA.2010 NO

BUMN/Jenis Pupuk

1.

Pertani,SHS Berdikari

2. 3.

NPK (ton) POG (ton)

4.

POC(liter)

Total APBN + APBN-P sasaran luas (ha)

alokasi

%

Penyaluran

1.132.507

-

-

-

113.250,70 339.752,20

106.774.80 312.563,50

94 92

2.265014,00 2.118.538,00

94

i. Realisasi Penyaluran Bantuan Dekomposer dan Pupuk Hayati Realisasi Penyaluran bantuan dekomposer dan pupuk hayati periode Januari s/d Nopember 2010 adalah sebagai berikut: Tabel 5. Realisasi Bantuan Dekomposer dan Pupuk Hayati Program Pemulihan Kesuburan Lahan Tahun 2010 No

Area

Vitadegra(kg)

Vitabio (kg)

1.

Banten (2 kabupaten)

59.300

11.860

2.

Jabar (12 kabupaten)

238.252

46.850

3.

Jateng (11 kabupaten)

120.646

37.717


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

No

Area

Vitadegra(kg)

Vitabio (kg)

4.

Jatim (10 kabupaten)

202.033

40.406

5.

Sulsel (7 kabupaten)

119.026

23.084

6.

Sumbar (10 kabupaten)

81.054

16.211

7.

Sumsel (6 kabupaten)

27.946

5.589

8.

DIY (1 kabupaten)

3.668

738

Total

851.945

183.175

B. Pembinaan dan Pengembangan Pestisida. Peranan pestisida dalam upaya penyelamatan produksi pertanian dari gangguan hama dan penyakit tanaman masih sangat besar, terutama apabila telah melebihi ambang batas pengendalian dan ambang batas ekonomi. Namun demikian, mengingat pestisida juga mempunyai resiko yang tinggi terhadap keselamatan manusia dan lingkungan, maka Pemerintah

berkewajiban

memberikan

bimbingan,

informasi

dan

pembinaan baik kepada petugas maupun kepada masyarakat penjamah pestisida. 1. Kegiatan yang dilaksanakan Kegiatan

utama

yang

dilaksanakan

dalam

pembinaan

dan

pengembangan pestisida antara lain : a. Pembinaan Penggunaan Pestisida Dalam rangka mengawal penggunaan pestisida agar sesuai kaidahkaidah penggunaan pestisida secara benar dan bijaksana, maka dilakukan kegiatan pengawalan penggunaan pestisida ke beberapa provinsi.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

Beberapa hal yang disosialisasikan dalam rangka pengawalan penggunaan pestisida ke provinsi adalah: 

kebijakan pestisida yang mencakup peraturan perundangan di bidang pestisida, kaidah-kaidah penggunaan pestisida, serta ketentuan pestisida terbatas;



teknik penggunaan pestisida yang mencakup cara aplikasi pestisida, waktu aplikasi, tatacara penggunaan pestisida, manfaat dan dampak negatif pestisida;



meningkatkan pemahaman tentang bahaya pestisida dan upaya pencegahan bahaya pestisida, maka diberikan juga penjelasan tentang cara pencegahan keracunan pestisida yang antara lain mencakup cara masuknya pestida ke dalam tubuh manusia, gejala keracunan dan perawatan tindakan pertolongan pertama, penyebab keracunan dan tindakan pencegahan.

b. Inventarisasi Pestisida Terdaftar Setiap pestisida yang akan diedarkan dan digunakan di Indonesia wajib terdaftar dan mendapat ijin dari Menteri Pertanian. Agar pestisida

yang

telah

terdaftar

dapat

tersosialisasi

kepada

masyarakat terutama kepada petugas dan pengguna pestisida, maka dilakukan inventarisasi pestisida terdaftar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan inventarisasi pestisida yang beredar di lapangan, menyusun laporan inventarisasi pestisida terdaftar serta menyusun buku pestisida terdaftar. Buku pestisida terdaftar ini berisi informasi tentang mekanisme dan justifikasi pendaftaran dan perizinan pestisida, pestisida yang terdaftar dan diizinkan, jenis tanaman dan organisme sasaran untuk formulasi pestisida yang terdaftar, tujuan atau sasaran penggunaan lain-lain untuk formulasi pestisida yang terdaftar, nama bahan aktif dan formulasi pestisida yang terdaftar serta pemilik formulasi, nama dan alamat pemegang pendaftaran serta nama formulasi dan jenis _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 16

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

pestisida serta penggolongan jenis dan kimia pestisida yang terdaftar. c. Sosialisasi Pengembangan Pestisida Hayati Pestisida hayati yang telah dihasilkan dan dikembangkan baik oleh masyarakat maupun lembaga pemerintah di Indonesia sudah cukup banyak jumlahnya. Namun penggunaan pestisida hayati di tingkat petani belum berkembang seperti yang diharapkan. Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Pestisida Hayati dilaksanakan dalam upaya memberikan informasi bagi petugas pertanian agar dapat memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang terdapat di wilayahnya

untuk

mengembangkan

dan

memasyarakatkan

penggunaan pestisida hayati di tingkat petani. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pertemuan sosialisasi pengembangan lapangan,

pestisida

menyusun

hayati,

laporan

melakukan

pertemuan

sosialisasi sosialisasi

ke

serta

menyusun laporan hasil sosialisasi. d. Evaluasi Peredaran dan Penggunaan Pestisida Kegiatan

Evaluasi

Peredaran

dan

Penggunaan

Pestisida

dilaksanakan untuk mengetahui gambaran kondisi pengelolaan pestisida di masyarakat, baik di tingkat pemerintah, di tingkat peredaran sampai di tingkat pengguna pestisida/petani. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyusun bahan evaluasi peredaran

dan

penggunaan

pestisida,

melakukan

evaluasi

peredaran

dan penggunaan pestisida ke lapangan, menyusun

laporan evaluasi peredaran dan penggunaan pestisida.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

2. Keluaran/Output Beberapa keluaran yang dihasilkan dari kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pestisida antara lain : a. Laporan Kegiatan Pembinaan Penggunaan Pestisida sebanyak 16 eksemplar b. Laporan Kegiatan Inventarisasi Pestisida Terdaftar sebanyak 12 eksemplar c. Buku Pestisida Terdaftar sebanyak 242 eksemplar d. Laporan Pertemuan Sosialisasi Pengembangan Pestisida Hayati sebanyak 6 eksemplar e. Laporan Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Pestisida Hayati sebanyak 13 eksemplar f. Bahan Evaluasi Peredaran dan Penggunaan Pestisida sebanyak 28 eksemplar g. Laporan Kegiatan Evaluasi Peredaran dan Penggunaan Pestisida sebanyak 28 eksemplar 3. Hasil Kegiatan a. Informasi Pestisida Terdaftar Untuk Pertanian 

Buku Pestisida Terdaftar Tahun 2010 telah didistribusikan kepada Dinas Pertanian Provinsi dan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura agar dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pestisida di wilayahnya masing-masing.



Beberapa informasi yang dapat disampaikan dari Buku Pestisida Terdaftar Untuk Pertanian dan kehutanan Tahun 2010 adalah sebagai berikut:


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

1. Pestisida Terdaftar Berdasarkan Jenis Tabel 6. Jumlah Formulasi Pestisida Berdasarkan Jenis No.

Jenis Pestisida

Jumlah Formulasi

1.

Insektisida

867

2.

Fungisida

372

3.

Herbisida

634

4.

Rodentisida

34

5,.

Bakterisida

7

6.

Akarisida

19

7.

Moluskisida

40

8.

Nematisida

6

9.

ZPT

95

10.

Bahan Pengawet Kayu

65

11.

Lain-lain

8

Jumlah

2.547

2. Pestisida Terbatas Berbahan Aktif Parakuat dikhlorida Jenis pestisida terbatas berbahan aktif parakuat dikhlorida (herbisida) pada tahun 2010 jumlahnya semakin meningkat mencapai 57 formulasi yang diproduksi oleh 43 perusahaan pemegang pendaftaran sebagaimana terinci pada tabel berikut. Tabel 7. Pestisida Terbatas Berbahan Aktif Parakuat Diklorida Tahun 2010

No.

Perusahaan

1.

PT. Adil Makmur Fadjar

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PT. Agrikimia Nusantara PT. Agro Persada PT. Agrotech Pesticide Industry PT. Agrow PT. Antarniaga Nusantara PT. Anugerah Agrokimia Indonesia PT. Asia Agro Indonesia PT. Asiana Chemicalindo Lestari

Nama Formulasi 1. Paratop 276 SL* 2. Starquat 135 SL* Paratone 280 SL* Supretox 276 SL* Mupxone 276 SL* Nuquat 276 SL* Antarkuat 276 SL* Hackxone 276 SL* Hiroxone 276 SL* 1. Benxone 276 SL* 2. Simxone 135 SL*

Ket*

Sudah


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

No.

Perusahaan

10. 11. 12. 13. 14. 15.

PT. Behn Meyer Pupuk & Agrokimia PT. Biotis Agrindo PT. Bumindo Fertila Agromakmur PT. CAC Indonesia PT. Catur Agrodaya Mandiri PT. Centa Brasindo Abadi

Nama Formulasi

Behnquat 276 SL* Zenus 276 SL* Quat-Xone 150 SL* Herbikuat 276 SL* Scanner 276 SL* 1. Primaxone 276 SL* 2. Pilarquat 135/2 SL 16. PT. Dalzon Chemicals Indonesia 1. Parazone 276 SL* 2. Pointer 276 SL* 17. PT. Deltagro Mulia Sejati Paraxone 276 SL* 18. PT. Dharma Guna Wibawa Batara 135 SL* 19. PT. Dwitama Sembada Sankuat 276 SL* 20. PT. Fadjarpurnama Pratama Inti Herbatop 276 SL* 21. PT. Guna Tani Abadi Kingquat 280 SL* 22. PT. Inti Everspring Indonesia Topzone 276 SL* 23. PT. Kenso Indonesia 1. Ken-Tec 276 SL* 2. Para Special 250 SL* 24. PT. Kresna Bumitama Sejati Bravoxone 276 SL* 25. PT. Mekar Warna Sari Bigquat 276 SL* 26. PT. Multi Sarana Indotani 1. Divaxone 243 SL* 2. Divazone Mix 256 SL* 3. Noxone 296 SL* 4. Noxone Mix 368 SL* 27. PT. Nathani Indonesia Proquat 276 SL* 28. PT. Nida Agro Mandiri Quickpro 150 SL* 29. PT. Nusamas Kimia Persada Enkazone 276 SL* 30. PT. Petrokimia Kayaku 1. Gramaquat 282 SL* 2. Squad 200 SL* 31. PT. Petrosida Gresik Sidaxon 276 SL* 32. PT. Rolimex Kimia Nusantara Rolixone 276 SL* 33. PT.Santani Sejahtera Santaquat 276 SL* 34. CV. Saprotan Utama 1. Marxone 300 SL* 2. Ramaxone 278 SL* 35. CV. Sari Kimia Unggul Pluto 276 SL* 36. PT. Sari Kresna Kimia Tamaxone 276 SL* 37. CV. Standard Lang-Kil 276 SL* 38. PT. Surat Tani 1. Gulmaxone 276 SL* 2. Piradin 138 SL* 39. PT. Syngenta 1. Gramoxone 276 SL* 2. Gramoxone S 276 SL* 3. Paracol 250/180 SL* 4. Spectra 280 SL* 40. CV. Titan Mandiri Mandoxone 276 SL* 41. PT. Trida Bangun Kimia Bakti Tridaxone 276 SL* 42. PT. United Phosphorus Indonesia Uniquat 276 SL* 43. PT. Wihadil Amcoxone 276 SL* Ket : *) Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pelatihan Pestisida Terbatas Tahun 2009.

Ket* Sudah

Sudah

Sudah

Sudah


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

3. Pestisida Hayati Beberapa pestisida hayati / biologi yang telah diproduksi secara komersial dan terdaftar di Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut : Tabel 8. Pestisida Hayati Terdaftar di Kementerian Pertanian.

No. 1.

Nama formulasi,

Jenis tanaman dan

nama bahan aktif

Organisme sasaran

Agrisal WP Bacillius thuringiensis var Kurstaki serotipe

2.

Bacillin WP Bacillus thuringiensis varietas Aizawai : 16.000 Iu/mg

3.

Bactospeine WP Bacillus thuringiensis Berliner var. Kurstaki serotype 3A/3B H. 14 : 16.000 IU/mg

4.

Bassiria AS Beuvaria bassiana : 6 2,6 x 10 spora/ml

Nama Perusahaan

kubis: perusak daun

PT. Sejuk Alam Lestari

Plutella xylostella

RI.1864/7-2008/T

kubis: perusak daun

PT. Tani Mas Subur

Plutella xylostella dan

RI. 1258/12-2006/T

Crocidolomia binotalis kelapa sawit : ulat api

PT. Exindo Raharja Pratama

setora nitens.

RI. 447/12-2006/T

kubis: perusak daun Plutella xylostella kakao: pengisap buah

PT. Tani Mas Subur

Helopeltis sp., penggerek

RI. 1563/5-2006/T

buah Canopomorpha cramerella

5.

Batindo + 1 WP Delta endotoksin Bacillus thuringiensis var. Kurstaki streotipe H-3 a, 3 b strain Z-52 (b.a) : 16 %

6.

Bevaria P Beuvaria bassiana : 9 1,005 X 10 spora/gram

7.

Biotri P Trichoderma koningii: 9 2,35 x 10 spora/gram

8.

Bite WG Bacillus thuringiensis var. Aizawai serotipe (H-7) : 20 %

9.

Bite WP Bacillus thuringiensis var.

kakao : penggerek batang

PT. Biotama

Canopomorpha cramerella

RI. 3314/12-2008/T

kubis: hama ulat Plutella xylostella

kopi : penggerek buah

PT. Biobrahma Nusantara

Hypothenemus hampei

RI. 1319/4-2007/T

karet : penyakit jamur akar

PT. Biobrahma Nusantara

putih Rigidophorus ligno -

RI. 1326/4-2007/T

sus kubis : hama perusak daun

PT. Agrokimindo Kurniabuana

Plutella xylostella, Crocido-

RI. 1871/8-2003/T

lomia binotalis kubis : hama perusak daun



RI. 1535/5-2006/T


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________ No.

Nama formulasi,

Jenis tanaman dan

nama bahan aktif

Organisme sasaran 9

Aizawai serotipe H-7 : 86 x 10 spora/gram 10.

Nama Perusahaan

Bite SC Bacillus thuringiensis var. Aizawai serotipe H-7 : 200 g/l

lomia binotalis

kubis : hama perusak daun



RI. 1571/8-2006/T

lomia binotalis kelapa sawit : ulat api setora nitens.

11.

BVR WP Beuvaria bassiana : 10 4,5 x 10 spora/ml

12.

Crymax WP Bacillus thuringiensis var. Kurstaki Strain EG.7841 : 2,5 %

13.

Dane 0,13 SL azadirakhtin : 0,13 g/l

14.

Delfin WG Bacillus thuringiensis Berliner var. Kurstaki Serotype 3a,3b Strain SA-11 : 6,4 %

padi sawah : walang sangit

PT. Natural Nusantara

Leptocorisa oratorius

RI. 3325/12-2008/T


PT. Brightonmax International

Plutella xylostella.

RI. 1878/8-2003/T

the : pengisap daun Helo-

PT. Agrotani Unggul Lestari

peltis sp., wereng Empoasca sp.

RI. 3181/7-2008/T

bawang merah: ulat grayak

PT. Rolimex Kimia Nusamas

Spodoptera exigua,

RI. 966/12-2006/T

kedelai: ulat jengkal Plusia chalcites, penggulung daun Lamprosema indicata, kepik hijau Nezara viridula. kubis : hama perusak daun Plutella xylostella dan Crocidolomia binotalis

15.

Dipel WP

kelapa sawit : ulat api

PT. Sumitomo Indonesia

Bacillus thuringiensis var.

Thosea asigna

RI. 176/12-2006/T

Kurstaki strain HD-7 : 16.000


IU/mg

Plutella xylostella dan Crocidolomia binotalis tomat : penggerek buah Heliothis sp.

16.

Dipel SC Bacillus thuringiensis

kelapa sawit : ulat api


Sethosea asigna

RI. 2401/5-2006/T

padi sawah : siput mubei

PT. Multi Jaya Andalan Bersama

Serotype 3a–3b strain HD-1 : 17.600 IU/mg 17.

Ekobio 0,215 WP


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________ No.

Nama formulasi,

Jenis tanaman dan

nama bahan aktif

Organisme sasaran

Saponin : 0,215 % 18.

Nama Perusahaan

Fishfree 5 WP Rotenon : 5 %

Pomacea spp.

RI. 3038/1-2008/T

tambak udang windu :

PT. Multi Sarana Indotani

ikan liar mujair Orechromis

RI. 1758/8-2007/T

mossambicus, ikan kerapu macan Epinephelus fuscoguttatus, ikan bandeng Chanos chanos. 19.

Florbac FC Bacillus thuringiensis varietas Aizawa serotype 7 : 7.500 IU/mg

kelapa sawit: ulat api

PT. Exindo Raharja Pratama

Setothosea asigna

RI. 922/11-2002/T

kubis : hama perusak daun Plutella xylostella

20.

tomat : penyakit hawar daun

PT. Agrotani Unggul Lestari

Phytophthora infestans

RI. 3187/7-2008/T

cabai : penyakit busuk akar

PT. Tani Mas subur

Sclerotium rolfsii

RI.1280/9-2008/T

cabai : penyakit layu Fusa-

PT. Natural Nusantara

rium oxysporum

RI. 3337/12-2008/T

Green Guard UL

Jagung: belalang kumbara

PT. Nufarm Indonesia

Metharizium anisopliae var. acridum Strain F1-985 : 300 g/l

Locusta migratoria

RI. 3579/10-2009/T

Kitin SL

kentang: hama pengorok daun

PT. Tani Mas Subur

Liriomyza sp.

RI. 1526/12-2005/T

tomat : penyakit kapang daun

PT. Tani Mas Subur

Cladosporium fulvum

RI. 3463/4-2009/T

padi sawah : siput mubei

CV. Bintang Tani

Pomacea spp.

RI.1627/12-2006/T

cabai: kutu daun Myzus persi-

PT. Indonesia Nihon Seima

cae,ulat grayak Spodoptera

RI. 1908/7-2003/T

FX 1,2 SL azadirakhtin : 1,2 g/l

21.

Ganodium P Gliocladium spp min.15x10 spora/gram

22.

6

Glio WP Gliocaldium virens : 11 1,640 x 10 cfu/g

23.

24.

Bacillus coagulans : 13 181,3 x 10 spora/ml 25.

Kumestu 0,3 SL eugenol : 0,3 g/l

26.

Moluskil 10 GR saponin : 10 %

27.

Nimbo 0,6 SL Azadirakhtin : 0,6 g/l

litura 28.

Nospoil 8 EC Azadirakhtin : 8 g/l

29.

Partisip 7 GR saponin : 7 %

30.

Prorodent PL

tomat: Nematoda paru akar

CV. Java Engineering

Meloidogyne spp.

RI. 1666/1-2008/T

padi sawah : keong mas

PT. Global Tani

Pomacea canaliculata

RI. 3587/10-2009/T

Hama tikus ; Rattus sp

PT. Hets Bio Lestari


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________ No.

31.

Nama formulasi,

Jenis tanaman dan

nama bahan aktif Sarcocystis singaporensis 200.000 sporosit

Organisme sasaran

Restack WP Bacillus thuringiensis varietas Kurstaki serotype HD-1: 16.000 IU/mg (25 %)

32.

Saco P Trichoderma koningii minimal : 5.000.000 spora/g

33.

Sapokil 12,5 GR



RI. 1549/5-2006/T

Crocidolomia binotalis

cabai : penyakit layu Fusarium

PT. Tani Mas Subur

sp., karet : penyakit cendawan

RI. 1106/7-2009/T

akar putih Rigidoporus lignosus


RI. 3153/3-2008/T


UD. Pahala Windu Indah


RI. 2985/11-2007/T


PT. Bumi Tani Subur


RI. 3159/3-2008/T

Temes 0,5 SL


PT. Tani Mas Subur

matrin : 5 g/l


RI. 3505/4-2009/T

Swimtop 12 GR

Tea Seed Meald-88 10 GR saponin : 10,26 %

36.


PT. Surabaya Grain

saponin : 12 % 35.

RI 0112010363678


saponin : 12,5 % 34.

Nama Perusahaan

Crocidolomia binotalis 37.

Thuricide HP Bacillus thuringiensis Barliner var. Kurstaki serotype 3a, 3b strain HD1 :16.000 IU/mg : 3,2 %

kelapa sawit: ulat api Setoria

PT. Rolimex Kimia Nusamas

nitens, dan Thosea asigna

RI. 298/12-2006/T

kubis : hama perusak daun Plutella xylostella dan Crocidolomia binotalis tebu : penggerek batang Chilo sacchariphagus, Diatraea saccharalis dan penggerek pucuk Scirphophaga nivela

38.

Turex WP

kedelai : ulat grayak Spodop-

PT. Tanindo Intertraco

delta endotoksin pada Bacillus

tera litura,

RI. 1103/1-2008/T

Thuringiensis var. Aizawai strain


C-91 : 3,8 %

Plutella xylostella dan Crocidolomia binotalis tembakau: ulat grayak Spodoptera litura,penggerek pucuk Helicoverpa armigera tomat: penggerek buah Heliothis armigera


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________ No.

39.

Nama formulasi,

Jenis tanaman dan

nama bahan aktif

Organisme sasaran

Tracer 120 SC Spinosad : 120 g/l

Nama Perusahaan

bawang merah: ulat grayak

PT. Dow AgroScience Indonesia

Spodoptera exigua,

RI. 1718/8-2007/T

cabai : ulat grayak Spodoptera Litura; jeruk siam: Lalat buah Bactrocera sp. kentang: pengorok daun Liriomyza huidobrensis, Thrips sp., perusak daun dan umbi Phy thorimae operculella kubis : hama perusak daun Plutella xylostella dan Crocidolomia binotalis mangga: lalat buah Bactrocera sp., padi : pelipat daun Cnaphalocrosis medinalis, wereng coklat Nilaparvata lugens. semangka : kutu daun Myzus persicae, Thrips sp., kumbang pemakan daun Aulachophora sp. tomat : perusak daun Liriomyza huidobensis, perusak buah Helicoverpa armigera 40.

Tracer 0,2 CB Spinosad

: 0,2 g/l

belimbing : lalat buah Bractocera

PT. Dow AgroScience Indonesia

Carambolae,

RI. 2159/8-2007/T

jeruk pamelo, jeruk siam dan mangga: lalat buah Bactrocera 41.

TSM 9 GR saponin : 9 %

42.

Xentari WDG Bacillus thuringiensis subspesies aizawai : 10,30 %

43.

Zoe Brafal SL piperin : 58 g/l


PT. Bintang Tani


RI. 3001/11-2007/T



Plutella xylostella;

RI. 1059/4 - 2009/T

padi: penyakit hawar pelepah

CV. Dwi Agro Hayati

Rhzoctonia solani

RI. 3394/12-2008/T

eugenol : 29 g/l


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________ No.

Nama formulasi,

Jenis tanaman dan

nama bahan aktif 44.

Nama Perusahaan

Organisme sasaran

Zoe Intro SL

cabai: ulat grayak Spodoptera

CV. Dwi Agro Hayati

Azadirakhtin : 16,8 g/l

Litura;

RI. 3395/12-2008/T

piperin

: 13,4 g/l

padi :wereng coklat Nilaparvata

kurkumin

: 29,3 g/l

lugens, penggerek batang Tryporiza incertulas.

Berdasarkan hasil pembinaan dan pengembangan pestisida hayati, maka

diperoleh

beberapa

jenis

agen

hayati

yang

dikembangkan di provinsi. Jenis agen hayati tersebut

telah adalah

sebagaimana pada tabel berikut : Tabel 9. Daftar Agens Hayati Yang Dihasilkan Daerah No.

Jenis Agen Hayati

Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

Jenis Komoditi

Provinsi Yang Telah Mengembangkan

1.

Aa Bx

Kepinding tanah

Padi

Riau, Kepri, Babel

2.

Amblycius sp

Tungau Jingga

Teh

Banten, Jawa Barat,

3.

Bakteri Merah

Belalang

Padi, Palawija

Lampung, NTT

4.

Beuvaria bassiana

penggerek batang, hama kutu daun, ulat daun, Aphis sp., wereng batang coklat, wereng hijau, walang sangit, Zeuzera sp., kepinding tanah, Ulat grayak, Hama putih, Hypothenemus hampei

padi, jagung, kedelai, palawija, hortikultura

N.A. Darusallam, Sumut, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Lampung, Banten, DKI. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalteng, Kalsel,


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

No.

Jenis Agen Hayati


Jenis Komoditi

Provinsi Yang Telah Mengembangkan Kaltim, Sulut, Sulteng, Sultra, Sulsel, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat

5.

Becolovirus oryctes

O.fhinoceros L.

palawija

Lampung, Sumsel, Bali,

6.

Bioverium

Hilopeltis sp.

palawija

Bengkulu

7.

Cordiceps sp.

Lepidiota stigma

palawija

Jawa Timur,

8.

Curinus coeruleus

Heteropsyila cubana

lamtoro

N.A. Darusallam, Banten, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kaltim,

9.

Diatracophaga striatalis

Sesamia inferens

padi, jagung

Jawa Tengah,

10.

Dolichoderus sp.

Helopeltis sp./Penggerek buah,

palawija

Bengkulu, Jawa Tengah, Bali, Sultra,

11.

Eocanthecona ap.

ulat api

kedelai

Sumut

12.

E2-Bx

penggerek polong

kedelai

Riau, Kepri, Jambi, Sumsel

13.

Gliocladium sp.

Fusarium oxysforum, Rhizoctonia solani, Sclerotinia, Hawar daun, Phytium, penggulung daun,

pisang, bawang merah, palawija

N.A. Darusallam, Riau, Kepri, Bengkulu, DKI. Jakarta, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur, Kalsel, Sulteng, Sultra, Sulsel, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua

14.

Helicoverpa armigera

Helicoverpa armigera

palawija

Jawa Timur, NTB,

15.

Hersutella sp.

wereng batang coklat

padi

D.I.Yogyakarta,

16.

Metarhizium anisopliae

O.rinoceros L, kepinding tanah, kepik, ulat daun, belalang, kumbang,

padi, palawija, hortikultura

Sumut, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sultra, Sulsel, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

No.

Jenis Agen Hayati


Jenis Komoditi


17.

Metarhizium sp.

wereng coklat, wereng hijau, penggerek batang, hama putih palsu, ulat grayak,

padi

Bali, NTT, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua

18.

Nomuraea rileyi

ulat daun, ulat grayak

padi, jagung, kedelai

Jawa Tengah, Yogyakarta,

19.

NPV

ulat Spodoptera litura, ulat bawang, ulat grayak,

padi sawah, pisang, bawang merah,

Lampung, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur, Kalsel, Sulteng, Sulsel, Gorontalo,

20.

Paecylomises forinosus

Nematoda

palawija

Sulut,

21.

Paecylomises lilacinus

Nematoda, polong,

Palawija, kedelai,

Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,

22.

Parachaetes pseudoinsulata

gulma Cromolaena sp.

padi, palawija

23.

PF.

Fusarium oxysforum


Babel, Papua

24.

Sc-Bx

kepinding tanah

padi

Riau, Kepri, Jambi

25.

Spicaria sp.

Helopeltis sp./ penggerek polong

palawija

Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Bali, NTB, Kalteng, Sultra,

26.

Spodoptera nuclear

ulat grayak Spodoptera litura,

padi, jagung, kedelai

Jawa Tengah, Jawa Timur,

27.

Steinernema carpocapsae

Helopeltis sp./ penggerek polong

kedelai

Jawa Tengah

28.

Strain H.Hampei

Hypothenemus hampei

kedelai

Sumut, Sumbar

29.

Trichoderma spp.

penggerek batang, penyakit layu Fusarium oxysforum, Rhizoctonia solani, Phytophtora sp. Phytium,


N.A. Darusallam, Sumut, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, DKI. Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sultra, Sulsel, Sulsel, Gorontalo, Papua,

litura

Penggerek

karet,

D.I.

Sumut, Kaltim,


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

No.

Jenis Agen Hayati


Jenis Komoditi


30.

Trichogamma

Heteropsyila cubana, Sesamia inferens, penggerek batang,

padi, jagung, palawija

N.A. Darusallam, Jawa Tengah, Bali, Sultra, Gorontalo,

31.

Trichokompos

bahan untuk pembuatan kompos


Lampung

32.

Tyto Alba

Tikus

padi, palawija

Sumut, Jawa Tengah, Sultra,

33.

Verticilium sp.

Kepinding tanah, kutu,

padi

Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Papua Barat

b. Pertemuan Sosialisasi Pengembangan Pestisida Hayati Pertemuan

Sosialisasi

Pengembangan

Pestisida

Hayati

dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 Mei 2010 di Hotel Parama, Cisarua, Bogor. Pertemuan dihadiri oleh pejabat struktural dari Dinas Pertanian Provinsi dan pejabat fungsional dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Narasumber pertemuan terdiri dari Direktur Sarana Produksi, Direktur Perlindungan, Kepala Pusat Perizinan dan Investasi, Kepala Balai Besar Peramalam OPT, Kepala Instalasi POPT Kabupaten Cianjur, Peneliti dari Puslitbang Tanaman Obat dan Aromatika, Peneliti dari Pusat kajian PHT, Institut Pertanian Bogor, Produsen Pestisida Hayati serta Petani pengguna pestisida hayati. c. Hasil Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi. 

Pada

umumnya

pengelolaan

pestisida

belum

mendapat

perhatian yang memadai dari masyarakat, baik pengambil kebijakan, pelaku usaha maupun pengguna pestisida. 

Pestisida merupakan salah satu komponen sarana produksi yang masih menjadi andalan petani dalam upaya penyelamatan produksi dari organisme pengganggu tumbuhan.



Kondisi tersebut mendapat respon dari pelaku usaha di bidang pestisida yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

pestisida yang terdaftar di Indonesia. Pada tahun 2010 jumlah pestisida yang terdaftar untuk pertanian sebesar 1.978 merk terdiri dari insektisida 779 merk, herbisida 594 merk, fungisida 354 merk, ZPT 88 merk, rodentisida 32 merk, bahan pengawet kayu 59 merk, moluskisida 33 merk dan lain-lain 40 merk. 

Pada umumnya petani telah mengenal produk pestisida yang beredar di wilayahnya dengan baik, meskipun jenis/merek pestisida yang beredar saat ini jumlahnya semakin banyak. Hal ini disebabkan gencarnya promosi yang dilakukan para produsen/distributor pestisida kepada petani melalui demplotdemplot secara langsung di lahan petani.



Penggunaan pestisida secara 6 tepat memberikan kontribusi yang nyata terhadap keberhasilan pencapaian sasaran produksi pertanian serta dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk itu diperlukan pembinaan yang intensif kepada petani tentang penggunaan pestisida secara bijaksana.



Petani yang belum pernah mengikuti SLPHT/Pelatihan Pestisida cenderung tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang pestisida, sehingga tidak memperhatikan petunjuk penggunaan pestisida yang tercantum pada label serta tidak memahami makna piktogram yang terdapat pada label tersebut.



Upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah pada Tahun 2010 dengan meningkatkan program SLPHT, dirasakan cukup membantu petani dalam pengembangan penggunaan pestisida ramah lingkungan.



Kesadaran dan kepedulian petani terhadap tingkat bahaya pestisida masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut : -

Petani belum menganggap bahwa pestisida adalah bahan berbahaya yang harus dikerjakan dengan hati-hati.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

-

Dalam

aplikasi

pestisida,

masih

sedikit

petani

yang

menggunakan alat pelindung diri terutama sarung tangan dan masker. -

Petani belum memperhatikan penanganan limbah pestisida seperti sisa larutan semprot dan wadah pestisida masih dibuang sembarangan.

-

Gejala keracunan yang dialami petani akibat terpapar pestisida masih dianggap hal yang biasa oleh petani, sehingga tidak dilakukan pencegahan dan pengobatan.



Pengelolaan pestisida di tingkat Pengecer masih banyak yang belum memenuhi persyaratan keamanan dalam penyimpanan pestisida antara lain : -

tidak menyediakan fasilitas K3 seperti Alat Pelindung Diri, Locker dan tempat mandi/cuci.

-

tidak

mempunyai

petugas/karyawan

yang

memahami

masalah K3 dalam bidang pestisida. -

tidak memperhatikan persyaratan tempat penyimpanan pestisida (ventilasi yang kurang, gudang bergabung dengan tempat tinggal, pestisida belum ditata dengan baik, dimana pestisida terbatas diletakkan bersama pestisida umum).

-

masih menyimpan pestisida kadaluarsa atau pestisida yang telah rusak.

-

belum menyediakan absorben untuk mengatasi kebocoran dan tumpahan serta antidote untuk mengatasi keracunan pestisida, tidak tersedianya alat pemadam kebakaran.



tidak mempunyai SOP dalam pelaksanaan tanggap darurat.

Penjualan Pestisida Terbatas dijumpai/dilakukan di seluruh Distributor

dan

Kios

Pengecer.

Meskipun

mereka

telah

memenuhi persyaratan mengikuti pelatihan pestisida terbatas, namun kondisi ini mengindikasikan bahwa peredaran pestisida _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 31

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

terbatas cukup bebas, sehingga petani yang membeli pestisida terbatas juga bebas. Penjual tidak mempedulikan apakah petani mempunyai sertifikat penggunaan pestisida terbatas atau tidak. 

Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup serta potensi sumber daya alam dan

teknologi

yang

tersedia,

saat

ini

mulai

banyak

dikembangkan dan digunakan pestisida hayati/biologi yang ramah lingkungan. Namun penggunaannya di tingkat petani masih memerlukan fasilitasi baik sarana maupun prasarana dari pemerintah C. Pengaw asan Pupuk dan Pestisida. 1. Kegiatan yang dilaksanakan. a. Pertemuan Sinkronisasi Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pupuk dan pestisida di tingkat lapang yang didukung dengan kemudahan dalam sektor perizinan, maka jumlah pupuk dan pestisida yang terdaftar di Kementerian Pertanian semakin meningkat. Perkembangan jumlah pupuk dan pestisida yang beredar di lapangan mencerminkan mulai tumbuhnya industri di sektor pertanian, tetapi disisi lain kondisi ini merupakan tantangan bagi petugas pupuk dan pestisida, karena sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1992 bahwa pupuk dan pestisida yang beredar harus memenuhi standar mutu dan efektivitasnya. Dalam upaya meminimalisasi terjadinya kasus penyimpangan pupuk dan pestisida, maka pembinaan dan pengawasan yang intensif baik di Pusat maupun di Daerah sangat diperlukan. Untuk itu diperlukan pertemuan Sinkronisasi Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida dalam rangka mengkoordinasikan, mengintegrasikan, serta mensinergikan petugas pusat dan daerah serta para pemangku kepentingan lainnya dalam pengawasan pupuk dan pestisida sehingga dapat mengurangi/membatasi terjadinya kasus penyimpangan pupuk dan pestisida. Pertemuan Sinkronisasi Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida diikuti oleh _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 32

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

Kasubdin/Kabid yang menangani kegiatan sarana produksi pada Dinas Pertanian Provinsi; Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida se-Indonesia; Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) se-Indonesia dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten pelaksana smart card. b. Pengawasan Pupuk Menyadari akan pentingnya peranan pupuk dalam peningkatan produksi hasil pertanian dan menghadapi pesatnya perkembangan rekayasa formula pupuk, pemerintah berkepentingan mengatur penyediaan pupuk yang memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya. Untuk itu, pemerintah telah mengamanatkan kepada Menteri Pertanian untuk melaksanakan pendaftaran pupuk dan pengawasan pada tingkat rekayasa formula. Pupuk yang akan dipasarkan untuk keperluan sektor pertanian harus memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya. Dalam rangka melindungi petani dari peredaran dan penggunaan pupuk yang tidak memenuhi standar, sangat diperlukan pengawasan mulai dari pengadaan, peredaran serta penggunaannya, sehingga pupuk yang beredar di lapangan dapat terjamin mutu dan kualitasnya. Untuk mencapai maksud tersebut perlu adanya kegiatan pengawasan pupuk. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : 1) Menyusun Buku Petunjuk Teknis Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2010. 2) Menyusun Buku Saku Pengawasan Pupuk dan Pestisida. 3) Melakukan pengawasan pupuk serta menindaklanjuti permasalahan yang terjadi dalam pengadaan, penyimpanan dan penggunaan pupuk ditingkat lapang. 4) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait maupun perguruan tinggi guna membahas mengenai pengadaan, penyimpanan dan penggunaan pupuk ditingkat lapang. 5) Melakukan pembelian sampel pupuk yang dicurigai merupakan pupuk palsu/habis masa izinnya/repacking atau penyimpangan lainnya. _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 33

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

6) Melakukan analisa sampel pupuk untuk membuktikan kebenaran kandungan pupuk sesuai dengan yang terdaftar. c. Pengawasan Pestisida Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida menyatakan bahwa pestisida yang boleh diedarkan, disimpan dan digunakan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia adalah pestisida yang telah terdaftar dan atau memperoleh izin Menteri Pertanian. Namun banyaknya pestisida yang beredar saat ini menjadi peluang terjadinya penyimpangan di lapangan, seperti beredarnya pestisida yang tidak terdaftar dan atau memperoleh izin Menteri Pertanian, peredaran pestisida yang telah habis masa berlaku izin pendaftaran; pestisida yang telah diperpanjang izinnya tetapi di lapangan masih beredar dengan izin lama; pelanggaran label dengan memperluas sasaran penggunaan yang tidak sesuai dengan izin pendaftaran; pestisida palsu; pewadahan kembali; penjualan bebas pestisida terbatas; penggunaan pestisida terbatas oleh petani/pengguna yang tidak bersertifikat. Merebaknya kasus-kasus penyimpangan pestisida seperti tersebut di atas dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan, baik dalam pencapaian sasaran produksi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan maupun pelestarian lingkungan. Untuk itu dituntut adanya kesungguhan dan kemampuan yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, pengawasan pestisida mempunyai peranan penting untuk menjaga kelestarian sumberdaya hayati dan lingkungan hidup serta melindungi petani sebagai pengguna pestisida dalam berusaha tani sehingga aman dari gangguan OPT. Untuk

mencapai

maksud

tersebut

perlu

adanya

kegiatan

pengawasan pestisida. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : 1. Melakukan pengawasan pestisida serta menindaklanjuti permasalahan yang terjadi dalam pengadaan, penyimpanan dan penggunaan pestisida ditingkat lapang.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait maupun perguruan tinggi guna membahas mengenai pengadaan, penyimpanan dan penggunaan pestisida ditingkat lapang. 3. Melakukan pembelian sampel pestisida yang dicurigai merupakan pestisida palsu/habis masa izinnya/repacking atau penyimpangan lainnya. 4. Melakukan analisa sampel pestisida guna membuktikan kebenaran kandungan pestisida sesuai dengan yang terdaftar 2. Keluaran (Output) Beberapa keluaran/output yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida antara lain : a. Termonitornya permasalahan peredaran , penggunaan pupuk dan

b. c. d. e.

pestisida, serta penyimpangan – penyimpangan yang terjadi di tingkat lapang. Buku petunjuk teknis pengawasan pupuk dan pestisida tahun 2010. Buku saku pengawasan pupuk dan pestisida. Hasil analisa/pengujian pupuk. Hasil analisa/pengujian pestisida.

f. Rumusan Pertemuan Sinkronisasi Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida Tahun 2010. 3. Hasil Kegiatan a. Buku Petunjuk Teknis Pengawasan Pupuk dan Pestisida Buku petunjuk pengawasan Pupuk dan Pestisida memuat ketentuan teknis pengawasan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida di lapangan. Buku ini merupakan acuan bagi Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan pupuk dan pestisida, sebagai upaya menekan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan pupuk dan pestisida di lapangan.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

b. Buku Saku Pengawasan Pupuk dan Pestisida Buku Saku Pengawasan Pupuk dan Pestisida menyajikan data dan informasi tentang kebijakan, landasan hukum dan kewenangan pengawasan. Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman bagi petugas pengawas/PPNS di bidang pupuk dan pestisida untuk melaksanakan tugasnya. Dengan Buku Saku Pengawasan Pupuk dan Pestisida ini diharapkan dapat membantu memperlancar petugas pengawas/ PPNS di bidang pupuk dan pestisida sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan pupuk dan pestisida di lapangan. c. Pengawasan Pupuk 1) Modus penyimpangan/kasus pupuk yang sering terjadi adalah peredaran pupuk illegal atau tidak terdaftar, pupuk palsu dan pupuk yang habis masa berlaku izinnya, khusus pupuk bersubsidi antara lain penggantian karung (repacking), penjualan pupuk di atas HET dan perembesan ke wilayah lain. 2) Pada tahun 2010 penyimpangan/kasus pupuk bersubsidi sebanyak 50 kasus dan Non subsidi sebanyak 10 kasus. Penyimpangan/kasus yang terjadi antara lain : harga di atas HET (17 kasus), pengeluaran pupuk bersubsidi di luar wilayah tanggung jawab (6 kasus), rembesan (1 kasus), penggantian karung (5 kasus), penjualan pupuk secara paket (3 kasus), penimbunan dan penyelundupan (2 kasus) dan lain-lain (7 kasus).

(9

kasus),

kelangkaan


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

Tabel 10.

Temuan penyimpangan/kasus pupuk subsidi dan non subsidi tahun 2010

No

Penyimpangan/Kasus

Jumlah

A

Pupuk Bersubsidi

1

Harga di atas HET

17

2

Pengeluaran pupuk bersubsidi di luar wilayah tanggung jawab

6

3

1

5

Rembesan ke perkebunan besar atau industri Penggantian karung dari pupuk bersubsidi menjadi non subsidi Kelangkaan pupuk

6

Penjualan pupuk secara paket

3

7

Penimbunan dan penyelundupan

9

8

Lain-lain

7

Jumlah

50

4

B

5 2

Pupuk Non Subsidi

1

Pupuk ilegal

2

2

Pupuk palsu

8

3

Pupuk yang telah habis masa berlaku izin pendaftarannya Jumlah

0 10

3) Penyaluran pupuk bersubsidi dengan sistem pola tertutup (RDKK) di tingkat lapang masih terjadi kendala, petugas maupun petani kurang memahami tentang RDKK. Untuk perbaikan penyaluran pupuk bersubsidi melalui sistem tertutup dengan menggunakan RDKK perlu dukungan dari semua pihak terutama Dinas Pertanian Kabupaten, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Cabang Dinas, KP3 dan Penyuluh Pertanian, sehingga penerapan penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan RDKK dapat berjalan dengan baik. 4) Harga pupuk khususnya pupuk urea sering di atas HET terutama bila terjadi kelangkaan pasokan dari distributor, sehingga stok di lapangan kurang, sementara kebutuhan petani serempak. Langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan ini adalah meningkatkan koordinasi antara Dinas/Instansi terkait dengan produsen dan distributor.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

5). Dosis pemupukan di tingkat petani belum sesuai dengan rekomendasi yang dianjurkan. Pada umumnya pemakaian pupuk urea berlebihan sehingga selalu terjadi kelangkaan pupuk urea di lapangan. Sementara itu petani juga kurang berminat melakukan pemupukan berimbang, dan beberapa petani masih menggunakan jenis pupuk yang kandungan unsur haranya sama sehingga ada unsur pemborosan. 6). Masih adanya petani yang mendapatkan pupuk di kios tidak resmi. Hal ini disebabkan karena pengecer resmi jauh dari lokasi pertanian. Di samping itu masih adanya petani yang belum masuk ke dalam kelompok tani, sehingga ketika petani membutuhkan/membeli pupuk tidak tercover dalam RDKK harus menunggu antrian setelah kelompok tani dilayani. d. Pengawasan Pestisida 1) Modus penyimpangan/kasus pestisida yang sering terjadi di beberapa daerah antara lain: peredaran berbagai jenis pestisida yang tidak terdaftar baik produksi dalam negeri maupun impor. Selain itu, beredar pula pestisida yang telah habis masa berlaku izin pendaftaran, peredaran pestisida yang memperluas penggunaan atau melanggar pelabelan yang tidak sesuai dengan izin pendaftaran dan pestisida palsu. Bentuk penyimpangan lain diantaranya adanya kios-kios yang menjual bebas pestisida terbatas kepada pengguna yang belum mengikuti pelatihan besertifikat. 2) Kasus Penyimpangan pestisida yang terjadi pada tahun 2010 sebanyak 222 kasus. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi adalah pestisida yang tidak terdaftar sebanyak 69 kasus, pestisida yang telah habis masa berlaku izin pendaftarannya 74 kasus, pemakaian pestisida yang tidak sesuai izin pendaftaran 25 kasus, pestisida palsu 6 kasus, label pestisida tidak sesuai terdaftar 1 kasus, keracunan pestisida 6 kasus dan pewadahan kembali (repacking) 11 kasus. Secara rinci dapat dilihat seperti tabel berikut


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

Tabel 11. Temuan Penyimpangan/Kasus Pestisida Tahun 2010 No

Penyimpangan/Kasus

Jumlah

1

Pestisida yang dilakukan pewadahan kembali

11

2

Pestisida tidak terdaftar/ilegal

69

3

Pestisida yang telah habis masa berlaku izin pendaftarannya

74

4

Pestisida label tidak sesuai dengan terdaftar

1

5

Pestisida tidak sesuai dengan izin penggunaan

25

6

Pestisida yang dipalsukan

6

7

Kasus keracunan pestisida

36

Jumlah

222

3) Masih ditemukan peredaran pestisida yang sudah habis izinnya dan kadaluarsa. Untuk itu perlu penegasan kewajiban pemegang pendaftaran dalam pencantuman masa kadaluarsa pada label produk pestisida. 4) Beberapa pedagang masih mengemas kembali (repacking) pestisida yang sudah dikemas dalam kemasan khusus, menjadi kemasan yang lebih kecil dan bahan kemasan yang kurang memadai seperti botol aqua. Perdagangan semacam ini cukup diminati karena harga pestisida eceran tersebut lebih murah. 5) Dari sisi penggunaan pestisida di tingkat petani pun terdapat cukup banyak penyimpangan seperti : penggunaan pestisida dengan mencampur 2 atau lebih formulasi pestisida, cara aplikasi pestisida yang tidak mengindahkan aspek keamanan (tidak menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dan lain-lain), dan penggunaan pestisida melebihi dosis agar hasil dapat dilihat langsung. Sementara itu bagi petani yang lemah ekonominya pada umumnya mencari pestisida berharga murah, sehingga sering mendapatkan pestisida palsu, atau yang sudah dicampur bahan lain. 6) Mengingat sifatnya yang berbahaya dan beracun, maka pengelolaan pestisida di tingkat pengadaan, peredaran, penyimpanan, penggunaan dan pemusnahan harus baik dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan dampak negatif yang sekecil-kecilnya. Untuk itu pihak-pihak yang

berkecimpung


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

dalam pengelolaan pestisida mulai dari pengadaan sampai dengan penggunaan seperti pemegang pendaftaran, penyalur, penjual/kios hingga pengguna wajib mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Analisa Pupuk dan Pestisida Analisa sampel pupuk dan pestisida dilaksanakan untuk mengetahui kesesuaian kadar hara atau bahan aktif yang dikandung pupuk atau pestisida sesuai dengan yang tercantum pada label. Hasil analisa sampel pupuk dan pestisida yang beredar dilapangan sebagai berikut : 1. Analisa Pupuk Analisa pupuk yang telah dilakukan pada tahun 2010 sebanyak 22 merek pupuk. Analisa dilakukan di Laboratorium Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) – Ditjen Tanaman Pangan dan Laboratorium Balittanah Bogor. Sampel pupuk yang diuji berasal dari hasil pemantauan lapang dari daerah. Hasil analisa sampel tersebut adalah 7 sampel pupuk yang diuji (32 %) sesuai dengan kandungan yang terdaftar, 11 sampel yang diuji (50 %) tidak sesuai dengan kandungan yang terdaftar dan 4 sampel yang diuji (18 %) tidak terdaftar di Kementerian Pertanian. 2. Analisa Pestisida Pada tahun 2010 telah dilakukan analisa sampel pestisida sebanyak 39 formulasi. Analisa dilakukan di Laboratorium Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) – Ditjen Tanaman Pangan. Hasil analisa sampel tersebut adalah 27 sampel pestisida yang diuji (69 %) sesuai dengan kandungan bahan aktif yang terdaftar dan 12 formulasi (31 %) tidak sesuai dengan kandungan bahan aktif yang terdaftar, berdasarkan Permentan No. 07/Permentan/SR.140/2/2007. f. Pelaksanaan uji coba penyaluran pupuk bersubsidi secara tertutup dengan menggunakan Kartu Kendali/Smart Card


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

1.

Hasil Pelaksanaan a. Uji coba sistem pengawasan menggunakan kartu kendali/smart card telah berjalan dengan baik, khususnya untuk pengawasan pupuk bersubsidi di sebagian besar lokasi uji coba mulai tahun 2007 dan 2008.

b. Seluruh kelengkapan peralatan sistem pengadaan tahun 2007 dan 2008 baik berada di lokasi kantor Pusat maupun kios dan kelompok tani dalam keadaan lengkap. 2.

Kendala Dan Permasalahan a. Teknis 1) Pada beberapa lokasi, sistem sering tidak bisa digunakan secara optimal karena sinyal jaringan kurang kuat.

2) Peralatan server (di pusat) membutuhkan suplai aliran listrik berdaya besar secara terus-menerus. Apabila terganggu akan menghambat pemantauan secara online.

3) Kerusakan pada alat sering terjadi dan petugas di kios tidak segera lapor ke petugas dinas kabupaten.

4) Setelah berakhirnya kontrak dengan pihak ke tiga tidak ada maintenace terhadap peralatan tersebut. b. Sumber Daya Manusia 1) Beberapa pemilik kios (usia dan tingkat pendidikan sangat variatif), kurang memahami dalam mengoperasionalkan alat EDC (Electronic Data Capture).

2) Petugas Dinas Kabupaten maupun produsen

belum sepenuhnya menguasai penggunaan teknologi smart card, sehingga apabila terjadi permasalahan di lapangan tidak dapat segera diatasi dan tidak dapat diselesaikan dengan tuntas.

3) Petani belum terbiasa melakukan transaksi pembelian pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu kendali/smart card, karena dianggap kurang praktis.

4) Petani dalam membeli benih dan pupuk bersubsidi belum bersama-sama sedangkan kartu hanya satu berada pada _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 41

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

ketua kelompok, sehingga sering terjadi kelambatan bagi petani lain dalam bertransaksi.

5) Belum semua petani bergabung dalam kelompok tani, pada umumnya hanya kelompok tani tanaman pangan. c. Koordinasi 1) Koordinasi dengan instansi terkait belum berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan uji coba penyaluran benih dan pupuk bersubsidi menggunakan kartu kendali/smart card belum optimal.

2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2007 antara Direktur Jenderal Tanaman Pangan dengan Direktur Utama BUMN sebagai produsen pupuk dan benih sebagai pelaksana subsidi belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. d. Pendanaan 1) Sumber dana pelaksanaan kegiatan uji coba penyaluran benih dan pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu kendali/smart card tahun 2007, 2008 dan 2009 dari APBN sedangkan dana kelanjutan tersebut belum tersedia.

pelaksanaan

uji

coba

2) Belum tersedianya dana langganan GPRS Telkomsel dan Lintasarta yang relatif mahal yaitu sebesar Rp. 691,2 juta. Disamping itu dana pemeliharaan peralatan, pelatihan, pembinaan, dan monitoring serta juga belum tersedia.

penyusunan RDKK

h. Hasil Inventarisasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang terbentuk tahun 2010 adalah: KP3 Provinsi telah terbentuk seluruhnya (100 %), sedangkan di Kab/Kota KP3 yang terbentuk sebanyak 397 Kab/Kota (80 %).


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

Tabel 12. Jumlah Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2010

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi NAD Sumut Sumbar Riau Kepri Jambi Sumsel Babel Bengkulu Lampung Banten DKI Jakarta Jabar Jateng DIY Jatim Bali NTB NTT Kalbar Kalsel Kalteng Kaltim Sulut Gorontalo Sultra Sulsel Sulteng Sulbar Maluku Malut Papua Papua Barat Total

Jlh Kab/Kota 23 34 19 12 7 11 15 7 10 14 8 6 26 35 5 38 9 10 20 14 13 14 14 15 6 12 24 11 6 10 9 29 11 497

Jumlah KP3 Provinsi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33

Kabupaten/kota 20 26 17 11 3 10 15 7 10 11 7 0 25 35 4 38 9 10 17 14 13 11 13 14 6 9 24 9 5 0 0 3 2 397


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

D. Pembinaan dan Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian. Pemanfaatan/pendayagunaan alsintan secara tepat dan selektif sesuai spesifik lokasi perlu dilaksanakan dalam upaya mengatasi kendala – kendala yang ada dalam penerapan mekanisasi pertanian. Pemilihan alsintan dan pemanfaatannya sesuai dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi setempat secara baik dan benar diperlukan agar benar – benar optimal penggunaannya. Penerapan teknologi mekanisasi pertanian dalam agroindustri sudah merupakan keharusan untuk mengatasi adanya keterbatasan daya dan kapasitas kerja manusia dalam beberapa tahapan proses produksi. Penerapan alat dan mesin pertanian yang tepat dan sesuai harus didasarkan pada kondisi lahan dan sosial budaya petani. Aplikasi alat dan mesin pertanian akan memberikan banyak manfaat antara lain memenuhi kebutuhan tenaga kerja, memenuhi jadwal waktu tanam dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Dengan demikian, pembinaan dan pengembangan alat dan mesin pertanian dalam upaya mendukung keberhasilan pencapaian pembangunan pertanian perlu dilaksanakan. Untuk itu diperlukan dukungan strategi pembinaan dan pengembangan alat dan mesin pertanian yang berkelanjutan dan terarah yang melibatkan seluruh stake holder yang terkait. 1. Kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya pengembangan alsintan antara lain : a. Pengawalan Kegiatan Pilot Project Pengembangan Alsintan, BUMA dan BAKAL 1) Kegiatan Pilot Project Pengembangan Alsintan Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan suatu model percontohan pengelolaan alsintan melalui UPJA dan membuat suatu model percontohan inovasi teknologi alsintan yang dapat menunjang upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi. Pada tahun 2010 bantuan alsintan diperuntukkan bagi UPJA pada kegiatan Pilot Project pengembangan alsintan serta bantuan _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 44

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

alsintan BUMA (Bantuan Uang Muka Alsintan) dan BAKAL (Bantuan Kepemilikan Alsintan) di luar Pilot Project pengembangan alsintan. Bantuan tersebut berupa 11 jenis alsintan

dan 1 unit

gudang untuk Pilot Project Paket A serta 10 jenis alsintan dan 1 unit gudang untuk Pilot Project Paket B yang dialokasikan di 30 provinsi dan 30 kabupaten. Tabel 13 . Bantuan Pilot Project Pengembangan Alsintan 2010

No

Jenis Alsintan

PAKET A

PAKET B

Jumlah Alsintan

Jumlah Alsintan

(Unit/paket) (Unit/paket) 1

Traktor Roda 4

1

-

2

Traktor Roda 2

-

3

3

Pompa Air

1

1

4

Alsin tanam bibit padi (Transplanter)

1

1

5

Alsin Pemanen Padi Tipe Sandang (Paddy Mower)

1

1

6

Alsin Perontok Padi Tipe Throw In Bermotor (Power Thresher)

1

1

7

Alsin Perontok Padi Hold On Bermotor/Pedal Thresher Bermotor

1

1

8

Alsin Pembuat Pupuk Organik (APPO)

1

1

9

Alsin Penyiang Bermotor (Power Weeder)

1

1

10

Gudang Penyimpanan Alsintan

1

1

11

Peralatan Bengkel Alsintan

1

1

12

Mesin Perawatan Kebersihan Alsintan

1

-


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

2) Kegiatan BUMA dan BAKAL Di luar Pilot Project Pengembangan Alsintan Kegiatan pengembangan alsintan BUMA dan BAKAL sebanyak 5 jenis alsintan per paket di luar Pilot Project yang dialokasikan di 29 provinsi pada 200 kabupaten. Perincian jenis dan jumlah alsintan dapat dilihat pada Tabel ... Tabel 14. BUMA BAKAL di luar Pilot Project Pengembangan Alsintan 2010 No

Jenis Alsintan

Pola

PAKET A

PAKET B

Bantuan

(Unit)

(Unit)

1

Traktor Roda 2

BUMA

2

1

2

Pompa Air Irigasi

BAKAL

1

1

3

Paddy Mower

BAKAL

1

1

4

Pedal Thresher Bermotor

BAKAL

1

1

5

Peralatan Bengkel

BAKAL

1

1

3) Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project Bantuan Alsintan Dalam Rangka Pengembangan UPJA Center Pertemuan Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 29 – 31 Maret 2010 di Hotel Permata, Bogor, dengan tujuan untuk koordinasi dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan pilot project bantuan alsintan pengembangan UPJA Center. b. Penyusunan dan Pembahasan RSNI Rancangan SNI pada tahun 2010 berupa mesin pembuat granul pupuk organik dan mesin penyiang padi sawah tipe cakar. Pembahasan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dilaksanakan tiga (3) kali pertemuan yaitu pada tanggal 8 Juni 2010, 9 Juli 2010 dan 4 Agustus 2010 dan 2 (dua) kali rapat tim teknis yaitu pada tanggal 10 Agustus 2010 dan 18 Agustus 2010. _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 46

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

c. Pendayagunaan Pengawas Alsintan 1. Manfaat dan kegunaan alsintan yang demikian penting dan strategisnya dalam mendukung peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan daya saing produk pertanian tanaman pangan dan hortilkultura, dan dengan semakin terbatasnya ketersediaan tenaga kerja, maka alsintan merupakan kebutuhan mendasar. 2. Dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas serta mutu hasil pertanian, peranan alsintan akan berdampak positif untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, mempercepat penyiapan lahan, mempermudah pemeliharaan/perlindungan tanaman, mempercepat panen dan pasca panen, mengurangi kehilangan hasil, mempermudah pengolahan hasil, meningkatkan kualitas hasil dan menekan biaya produksi. 3. Pendayagunaan alat dan mesin pertanian melalui Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) merupakan pilihan dalam pemanfaatan alsintan di tingkat petani, dikarenakan petani tidak mampu membeli alsintan yang dibutuhkan, sehingga petani/kelompok tani merasa lebih layak menyewa alsintan daripada memiliki alsintan secara perorangan. 4. Pemerintah Daerah belum menemukan SDM yang memiliki kriteria sebagaimana persyaratan yang tertera pada Permentan 65 Tahun 2006. 5. Penetapan Petugas Pengawas oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati/Walikota masih berjalan lambat, padahal pelaksanaan pengawasan alsintan oleh Petugas Pengawas Alsintan sudah mendesak seiring kebutuhan masyarakat terhadap pemanfaatan alsintan. 6. Pada umumnya peraturan – peraturan yang berkaitan dengan alsintan sudah banyak diketahui oleh dinas pertanian, hanya belum sepenuhnya disosialisasikan dan aplikasikan ke kabupaten/kota.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

d. Sosialisasi Peningkatan Pemanfaatan Traktor Untuk Penanam Biji-bijian Dalam memanfaatkan alsintan traktor pertanian, baik roda dua maupun roda empat agar lebih optimal, maka untuk menambah jam kerja operasional traktor setelah selesai digunakan untuk mengolah tanah, traktor dapat difungsikan sebagai sumber tenaga tarik alat tanam benih mekanis (seeder), dengan alasan utama yaitu : 

Jumlah tenaga kerja penanam benih semakin berkurang berkurang seiring dengan semakin berkurang seiring dengan semakin berkurangnya minat masyarakat di bidang pertanian.



Penanaman benih di lahan kering akan lebih cepat selesai dan efisien apabila seeder digandeng dengan bagian belakang traktor.



Peningkatan traktor pertanian sebagai sumber tenaga dalam pemanfaatan seeder (power unit).

Mengingat pentingnya fungsi seeder dalam mendukung upaya pencapaian sasaran produksi, khusunya jagung, kedelai dan kacang tanah, maka penggunaan seeder ini perlu segera disosialsiasikan kepada masyarakat petani. e. APBN-P 2010

1) Pelaksanaan bantuan alsintan APBN-P TA 2010 Dengan meningkatnya permintaan alsintan oleh masyarakat petani, sedangkan harga alsintan masih belum terjangkau petani, maka pemerintah terus berupaya memfasilitasi kebutuhan tersebut, antara lain melalui bantuan alsintan APBN-P meliputi traktor roda dua dan pompa air irigasi ukuran 4 inchi. Bantuan traktor roda dua sejumlah 3.395 unit pada 299 kabupaten/kota di 32 propinsi dan pompa air sejumlah 3.300 unit pada 292 kabupaten/kota di 31 propinsi. Bantuan ini diberikan kepada kelompok tani/ gabungan kelompok tani dalam rangka mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian dan pendapatan petani melalui pemanfaatan alsintan tersebut.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

2) Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Alsintan APBN-P 2010 Untuk memantapkan program pembangunan tanaman pangan melalui dukungan kebijakan pengembangan alsintan, maka pada tahun 2010 Pemerintah Pusat memberikan bantuan alsintan melalui APBN-P. Penyediaan bantuan alsintan merupakan salah satu wujud kepedulian Pemerintah Pusat kepada petani dalam rangka mengembangkan alat dan mesin pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Agar pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar, maka dilakukan pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Alsintan APBN-P 2010 pada tanggal 28 sampai dengan 30 September 2010 di Hotel Aston Tropicana, Bandung, Provinsi Jawa Barat. bertujuan untuk melakukan koordinasi serta memberikan petunjuk dan arahan kepada petugas Dinas Pertanian Provinsi di lapangan untuk melakukan pengarahan penyaluran bantuan alsintan APBN - P TA 2010. f. Kegiatan lain-lain Studi Pengembangan Kerjasama Dengan Lembaga Alsintan Internasional, seperti dengan melakukan kunjungan : 1. Kunjungan Kerja ke Jepang Kunjungan kerja ini dilaksanakan di Tokyo, Jepang pada tanggal 11-16 Juli 2010. melakukan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah

kunjungan

pada

institusi

pemerintah

yang

menangani alsintan dalam hal ini Institute Agricultural Machinery (IAM) – Bio-oriented Technology Research Advancement Institution (BRAIN) atau disingkat IAM-BRAIN di Omiya, Saitama,

untuk

mengetahui

perkembangan

teknologi

mekanisasi pertanian di negara Jepang, serta hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh IAM-BRAIN. Selain itu juga melakukan

perintisan

(inisiasi)

kerjasama

berskala

regional/internasional dengan KUBOTA Corporation berupa pembentukan lahan yang memungkinkan untuk penggunaan _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 49

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

alsintan secara optimal melalui pilot project konsolidasi lahan secara bertahap dan upaya mendapatkan hibah alsintan produksi Kubota dalam upaya peningkatan kualitas pelaku pengembangan pertanian di Indonesia dan kualitas teknologi alsintan yang dikembangkan/digunakan oleh masyarakat di Indonesia sehingga dapat mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian khususnya tanaman pangan. IAM-BRAIN merupakan lembaga pemerintah dibawah lembaga penelitian nasional Jepang yang menangani pertanian dan pangan (National Agriculture and Food Research Organization (NARO). IAM-BRAIN dapat menerima peserta pelatihan dari Indonesia

melalui

koordinasi dengan Japan International

Cooperation Agency (JICA). Untuk peningkatan kompetensi dan wawasan staf Direktorat Jenderal Tanaman Pangan di masa mendatang,

akan

dilakukan

pendekatan

dan

penjajakan

kerjasama dengan JICA (melalui JICA perwakilan di Indonesia), agar dapat mengikuti program-program pelatihan yang diadakan setiap tahun oleh JICA khususnya pelatihan yang diadakan di IAM-BRAIN. Melalui

kunjungan

pengetahuan

kerja

dan

di

IAM-BRAIN

peningkatan

ini

didapatkan

wawasan

terhadap

pengembangan alsintan di Jepang mulai dari alsin pengolahan tanah sampai dengan alsin pasca panen yang digunakan di Jepang sejak awal perkembangannnnya hingga kini. Beberapa hal yang dapat diterapkan di Indonesia diantaranya adalah konsep konsolidasi lahan yang dilakukan secara bertahap sejak tahun 1960-an dan berakhir tahun 1995 yang lalu dengan hasil yang

menggembirakan.

Prinsip-prinsip

konsolidasi

secara

bertahap yang telah dilakukan oleh Pemerintah Jepang akan diupayakan dapat diterapkan di Indonesia melalui penerapan pengembangan Pilot Project Pengembangan Alsintan yang inisiasinya sudah mulai dipersiapkan sejak tahun 2010. _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 50

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

Kunjungan ke Kubota Corporation di Utsunomiya, dengan hasil sebagai berikut : 

Kunjungan ke pabrik pembuatan transplanter dan combine harvester yang telah menggunakan robot dalam proses produksinya. Selain itu juga disaksikan demo pembibitan benih padi

menggunakan

mesin

pembibitan sebagai

kelengkapan penunjang untuk mesin tanam bibit padi (transplanter) 

Rencana kegiatan pilot project konsolidasi lahan dan hibah alsintan yang intinya adalah pembentukan lahan pertanian yang

nantinya

menerapkan prinsip-prinsip

mekanisasi

pertanian dari saat pengolahan tanah sampai panen atau bila memungkinkan sampai penanganan pasca panennya. 

Ditawarkan kepada Kubota Corporation, bahwa dalam pembuatan pilot project tersebut akan mengarah pada terbentuknya konsolidasi lahan skala kecil seluas ± 5 Ha, skala menengah sampai 40 – 150 Ha dan skala besar untuk luasan lebih dari 200 Ha pada setiap titik lokasi tempat dilaksanakannya

pilot

project.

Pelaksanaan

dilakukan

secara bertahap dan direncanakan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. 

Sebelum dilaksanakannya pilot project akan dilakukan penelitian/studi kelayakan terhadap beberapa lokasi calon lokasi pilot project tersebut yang rencananya akan dilakukan oleh Petugas dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Perusahaan di Indonesia yang ditunjuk oleh Kubota Corporation

serta

bekerja

sama

dengan

pakar

dari

perguruan tinggi yang mempunyai kompetensi terkait. 

Rencana kerjasama ditawarkan untuk pembiayaannya dari Kubota Corporation secara hibah, namun pihak Kubota mencoba memberi pengertian agar biaya dapat secara proporsional dibebankan juga kepada Pemerintah Indonesia


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

dalam hal ini Direktorat Jenderal Tanaman Pangan khususnya yang berkaitan dengan perijinan, survey dan kerjasama dengan instansi terkait. penyediaan

alsintan

akan

Sedangkan biaya

dilakukan

oleh

Kubota

Corporation. Mengenai hal pembiayaan ini, Kubota akan melakukan penelaahan lebih lanjut secara internal dan akan menyampaikan hasilnya dalam waktu dekat ini kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 

Apabila dari segi pembiayaan dinilai terlalu berat baik dari pihak Kubota Corporation maupun Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, hal ini dapat diatasi dengan mengangkat isu ini ke jenjang yang lebih tinggi yaitu kerjasama Goverment to Goverment (G to G), yaitu antara Pemerintah Jepang

(Kementerian

Pertanian

Jepang)

dengan

Pemerintah Indonesia (Kementerian Pertanian Republik Indonesia). 2. Kunjungan Kerja ke China Kunjungan kerja ini dilaksanakan di Youxi, Provinsi Fujian, China pada tanggal 22 – 25 Nopember 2010. Maksud dan tujuan melakukan kunjungan kerja ke China Fujian Youxi LongWave Water Power Machinery Corporation adalah untuk mengetahui proses pembuatan, pengujian dan pemanfaatan teknologi pompa air tanpa mesin di Negara China, serta informasi-informasi lainnya berkaitan dengan pemanfaatan pompa air tanpa mesin. China Fujian Youxi Long-Wave Water Power Machinery Corporation merupakan pabrik Pompa Air Tanpa Mesin (PATM) yang memproduksi pompa untuk tujuan irigasi, pembangkit listrik (turbin) maupun untuk keperluan umum (air minum, penanganan kebutuhan masyarakat umum dan memenuhi kebutuhan di daerah peternakan). Kunjungan ke lokasi PATM didapatkan hasil sebagai berikut :  Pompa air tanpa mesin yang digunakan selain untuk tujuan menaikan muka air ke level yang lebih tinggi yaitu sekitar 60 _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 52

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________













meter, juga untuk menghasilkan tenaga listrik bagi warga sekitar. Pompa air yang digunakan sebanyak 6 unit yang diletakan secara paralel di sepanjang sungai, setelah air sungai di bendung sedemikian rupa sehingga debit air yang mengalir ke arah inlet pompa cukup memenuhi persyaratan sebagai tenaga penggerak pompa. Masa kerja pompa air yang terpasang tersebut sampai saat ini adalah 20 tahun dan baru sekali mengalami penggantian karet seal saat usia 10 tahun. Hal ini menunjukan bahwa pompa tersebut tidak membutuhkan biaya perawatan yang mahal dalam operasionalnya. Ke depan ke enam pompa air tersebut direncanakan akan diganti dengan pompa air prototipe terbaru yang lebih efisien dan berkinerja lebih baik dan dengan ukuran yang lebih besar. Prototipe terbaru tersebut sudah diproduksi di pabrik China Fujian Youxi Long-Wave Water Power Machinery Corporation. Melihat dari jenis aliran sungai yang ada, karakteristik aliran tidak jauh beda dengan sungai-sungai di Indonesia, khususnya di pulau Sumatera, Kalimantan ataupun Sulawesi. Perbedaan hanya dari tingkat kejernihan air, yang dalam hal ini dapat diatasi dengan metode penyaringan. Kemungkinan dapat diterapkannya pompa air ini di Indonesia sangat besar. Dari sisi biaya, pembuatan bendungan bisa jadi melebihi biaya pengadaan pompa, namun hal ini tergantung pada jenis bahan penyusun bendungan dan ukuran bendungan. Secara umum pemahaman tentang proses pembuatan dan pengembangan PATM di China telah dapat dipahami, sehingga kedepan akan dipikirkan pengembangannnya untuk daerah pertanian di Indonesia.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

2. Keluaran/Output. a. Buku Pedoman Pelaksanaan Pilot Project Pengembangan Alsintan, BUMA dan BAKAL 2010 b. Buku Laporan Pelaksanaan Pilot Project Pengembangan Alsintan, BUMA dan BAKAL 2010 c. Prosiding Hasil Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project bantuan Alsintan Dalam Rangka Pengembangan UPJA Center d. Buku Laporan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia) untuk kegiatan mesin pembuat granul pupuk organik dan mesin penyiang padi sawah tipe cakar, Syarat Mutu dan Metode Uji 2010. e. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Kumpulan Peraturan Alsintan f. Buku Laporan Pelaksanaan Pengawasan Alsintan g. Laporan Hasil Studi Pengembangan Kerjasama Dengan Lembaga Internasional h. Buku Sosialisasi Peningkatan Penanam Biji-Bijian

Pemanfaatan

Traktor

Untuk

i.

Buku Laporan Sosialisasi Peningkatan Pemanfaatan Traktor Untuk Penanam Biji-Bijian

j.

Buku Pedoman Pelaksanaan Bantuan Alsintan APBN-P TA. 2010

k. Laporan Pelaksanaan Bantuan Alsintan APBN-P TA. 2010

3. Hasil Kegiatan a. Pengawalan Kegiatan Pilot Project Pengembangan Alsintan, BUMA dan BAKAL 1) Kegiatan BAKAL Pilot Project Pengembangan Alsintan Kegiatan Pilot Project pengembangan alsintan 2010 diperuntukkan bagi 1 (satu) UPJA professional di masing-masing 1 (satu) provinsi dan 1 (satu) kabupaten. Sampai saat ini kegiatan Pilot Project telah terealisasi di 28 (dua puluh) provinsi dari 30 provinsi (92,63 %), yaitu Provinsi NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 54

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

Bengkulu, Lampung, Babel, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultera, Gorontalo, Sulbar, Maluku, dan Maluku Utara. Sedangkan kegiatan Pilot Project yang tidak terealisasi adalah Kalimantan Timur dan Papua karena proses pelaksanaan pencairan dana yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten tersebut sudah mendekati akhir tahun anggaran,sehingga dana tersebut tidak sempat terserap.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

Tabel 15. Realisasi Pilot Project Pengembangan Alsintan 2010 Pilot Project NO

PROVINSI

Untuk UPJA Profesional Rencana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30

NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BABEL BENGKULU LAMPUNG BANTEN JABAR JATENG DIY JATIM KALBAR KALSEL KALTENG KALTIM SULUT SULTENG SULTRA SULSEL GORONTALO SULAWESI BARAT BALI NTB NTT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA Total

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

Persentase (%)

Realisasi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 92,63


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

2) BUMA dan BAKAL Penguatan UPJA BUMA dan BAKAL di luar Pilot Project diperuntukkan bagi UPJA tingkat pemula atau berkembang sebanyak 320 UPJA penerima. Dari rencana 320 UPJA yang telah terealisasi 290 UPJA (90,62 %) dengan rencana penerimaan bantuan alsintan sejumlah 1.872 paket, terealisasi 1.680 paket (89,74%). Capaian realisasi tersebut dikarena laporan dari kabupaten belum disampaikan ke Provinsi dan Pusat. Tabel 16. Realisasi BUMA BAKAL diluar Pilot Project Pengembangan Alsintan 2010 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

PROVINSI NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI BABEL SUMSEL BENGKULU LAMPUNG JABAR JATENG DIY JATIM BANTEN KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA SULBAR GORONTALO BALI NTB NTT MALUKU PAPUA BARAT JUMLAH

Diluar Pilot Project Untuk Penguatan UPJA Persentase (%) Rencana Realisasi 7 100 7 14 93 15 7 100 7 4 50 8 2 40 5 0 2 10 100 10 2 100 2 6 86 7 11 24 45 58 87 67 6 100 6 65 100 65 2 2 100 4 100 4 2 67 3 4 100 4 2 33 6 5 100 5 10 100 10 1 100 1 6 100 6 4 100 4 5 100 5 5 5 100 7 4 57 9 9 100 2 0 1 1 100 320 256 80.00


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

c. Penyusunan dan Pembahasan RSNI Pertemuan tersebut membahas RSNI mesin pembuat granul pupuk organik dan mesin penyiang padi sawah tipe cakar dengan tim penyusun yang dibentuk oleh Direktorat Sarana Produksi, Ditjen Tanaman Pangan yang dihadiri oleh stake holders dan instansi terkait. Hasil RSNI tersebut telah diserahkan ke Direktorat P2HP guna bahan Konsensus yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2010. Hasil Konsensus sudah diserahkan ke BSN pada tanggal 27 Oktober 2010. Setelah dilaksanakan kaji ulang terhadap SNI 0141 : 2009 Pompa Air Sentrifugal untuk irigasi – Unjuk kerja dan cara uji, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perubahan, sehubungan dengan itu Sub Pantek Perumusan SNI Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan telah membuat Adendum SNI Pompa Air Sentrifugal yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2010. e. APBN-P 2010

1) Pelaksanaan bantuan alsintan APBN-P TA 2010 Telah ditetapkan Calon penerima bantuan alsintan APBN-P TA 2010 melalui SK Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 25/HK.310/C/10/2010 tanggal 5 Oktober 2010 dan SK Jenderal Tanaman Pangan Nomor 28/HK.310/C/11/2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Perubahan Lampiran Penerima Bantuan Alsintan APBN-P TA 2010. Untuk lebih jelasnya, rincian alokasi bantuan APBN-P 2010 dapat dilihat pada lampiran 11 Kondisi saat ini sedang dalam proses pendistribusian barang, dengan realisasi penerimaan alsintan sampai dititik bagi Dinas Pertanian kabupaten/kota, untuk TR-2 sudah mencapai 3.395 unit (100%) dari 3.395 unit, untuk pompa air mencapai 3.300 unit (100%) dari 3.300 unit, dengan rincian seperti pada lampiran 12

2) Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Alsintan APBN-P 2010 Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Alsintan APBN-P 2010 merupakan kerjasama Direktorat Sarana Produksi Ditjen Tanaman Pangan dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 58

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Pertemuan ini diselenggarakan pada tanggal 28 sampai dengan 30 September 2010 di Hotel Aston Tropicana, Bandung, Provinsi Jawa Barat, bertujuan untuk melakukan koordinasi serta memberikan petunjuk dan arahan kepada petugas Dinas Pertanian Provinsi di lapangan untuk melakukan pengarahan penyaluran bantuan alsintan APBN - P TA 2010. Pertemuan dibuka oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan yang diwakili oleh Direktur Sarana Produksi dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Direktur Kacang – Kacangan dan Umbi – umbian, nara sumber, stakeholder serta Kepala Bidang, Kepala UPT Alsintan dan Kepala Seksi/Staf Dinas Pertanian Provinsi yang menangani bidang alsintan dari 32 provinsi di Indonesia.

E. Pengembangan Kelembagaan dan Pelayanan 1. Kegiatan yang dilaksanakan a. Pengembangan Kelembagaan UPJA. Kegiatan ini dilaksanakan dengan :  Melakukan koordinasi, konsultasi dengan instansi terkait/ Perguruan Tinggi.  Menghadiri Undangan rapat/seminar/pencanangan tanam/panen.  



Menyusun pedoman pelaksanaan pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Tahun 2010. Melakukan pengembangan UPJA meliputi kegiatan penguatan UPJA dan UPJA Center ke beberapa provinsi yaitu provinsi Bengkulu, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Banten, Gorontalo, Kalimantan Barat, DIY, Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Maluku, dan Riau. Menyusun laporan hasil pengembangan UPJA


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

b. Penilaian UPJA Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2010 Kegiatan ini dilaksanakan melalui : 

Melakukan perbaikan bahan pedoman pelaksanaan Penilaian UPJA Beprestasi Tingkat Nasional Tahun 2010.



Melaksanakan rapat persiapan dalam rangka penilaian UPJA berprestasi Tingkat Nasional 2010.



Mengirim surat ke seluruh provinsi perihal penilaian UPJA Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2010.



Melakukan penelitian terhadap dokumen kelompok UPJA yang disampaikan / diusulkan provinsi untuk mengikuti Lomba UPJA Beprestasi Tingkat Nasional 2010 sebanyak 13 kelompok UPJA dari 13 Kabupaten/Kota di 13 Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Tengah, Jambi, Bali, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Tengah, Lampung, Sumatera Utara, Papua dan Sulawesi Selatan. Setelah dilakukan evaluasi ternyata yang memenuhi persyaratan hanya 8 UPJA dari 8 Kabupaten/Kota di 8 Provinsi.



Melakukan verifikasi ke 8 UPJA dari 8 Kabupaten/Kota di 8 Provinsi yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Lomba UPJA Berprestasi Tingkat Nasional 2010 yaitu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

UPJA Tani Makmur , Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah UPJA Maju Bersama, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan UPJA Swakarsa, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali UPJA Harapan Makmur, Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan UPJA Pulau Lestari, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau UPJA Mosagena, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Tengah UPJA Pulung Raya, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. UPJA Sari Makmur, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

 









Melakukan pengolahan data hasil verifikasi ke 8 UPJA, 8 Kabupaten di 8 Provinsi. Melakukan rapat dalam rangka penetapan pemenang Lomba UPJA Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2010 bersama Direktur Sarana Produksi, Kasubdit dan Kasi lingkup Direktorat Sarana produksi.. Menyampaikan memorandum laporan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan sekaligus mencantumkan hasil penilaian. Atas dasar Memorandum, Dirjen Tanaman Pangan melaksanakan rapat koordinasi dengan para eselon II lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan menyampaikan usulan pemenang lomba UPJA Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2010. Menyiapkan Hadiah berupa Tabanas, Trophy dan Piagam serta persyaratan yang diperlukan dalam pemberian hadiah kepada pemenang lomba UPJA Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2010. Menyusun Laporan Hasil Penilaian Lomba UPJA Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2010.

2. Keluaran/Out put a.

b.

Pengembangan Kelembagaan UPJA. 

Buku



Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA). Terinventarisasinya data UPJA di 33 Provinsi.

Pedoman

Pelaksanaan

Pengembangan

Usaha

Penilaian UPJA Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2010

 Terlaksananya Penilaian UPJA Berprestasi Tingkat Nasional ke 8 UPJA dari 8 Kabupaten/Kota di 8 Provinsi.

 Terlaksananya pemberian penghargaan

kepada 5 (lima) pemenang Lomba UPJA Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2010 di Istana Negara RI oleh Presiden Republik Indonesia.



Laporan Hasil Penilaian UPJA Berprestasi Tingkat Nasional Thn 2010.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

3. Hasil Kegiatan a. Berdasarkan hasil inventarisasi di 33 Provinsi jumlah UPJA sampai dengan Desember 2010 mencapai 12.612 kelompok (103,41%), yang terdiri atas UPJA Pemula 9.760 kelompok (111,58%), UPJA Berkembang 2.507 kelompok (87,53%) dan UPJA Profesional 345 (58,97%). Data – data UPJA secara rinci dapat dilihat pada lampiran. Sedangkan data UPJA secara nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Jumlah dan Klasifikasi UPJA Tahun 2010 UPJA NO

PROVINSI Pemula Berkemb.

Prof.

Jumlah

1

NAD

217

114

-

331

2

SUMUT

393

43

1

437

3

RIAU

641

54

12

707

4

SUMBAR

337

39

6

382

5

JAMBI

340

66

1

407

6

BENGKULU

459

18

9

486

7

SUMSEL

463

256

11

730

9

KEPRI

15

-

-

15

10

BABEL

48

2

-

50

11

BANTEN

620

-

-

620

12

DKI

11

-

-

11

13

JABAR

527

158

90

775

14

JATENG

2,113

53

25

2,191

15

DIY

6

20

3

29

16

JATIM

950

4

1

955

17

BALI

231

9

-

240

18

NTB

204

13

9

226


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

UPJA NO

PROVINSI Pemula Berkemb.

Prof.

Jumlah

20

KALBAR

74

517

149

740

21

KALTIM

104

2

1

107

22

KALTENG

290

52

13

355

23

KALSEL

172

220

-

392

24

SULUT

37

-

-

37

26

SULTRA

54

661

7

722

27

SULSEL

355

93

3

451

28

SULBAR

102

-

-

102

29

GORONTALO

84

4

-

88

30

MALUKU

16

-

-

16

31

MALUT

43

-

-

43

32

PAPUA

59

-

-

59

33

PAPUA BARAT

3

20

-

23

9,760

2,507

345

12,612

TOTAL

b. Kondisi UPJA saat ini secara umum masih dalam kelas pemula, hanya sedikit sekali yang mulai mendekati berkembang dan Profesional. Kondisi UPJA seperti ini disebabkan beberapa hal, antara lain para pengelola (manajer) belum fokus menjadikan UPJA sebagai suatu lapangan kerja, manajer hanya memprioritaskan kelompoktaninya saja dan tidak meluas kekelompok lainnya bahkan ada pengelola hanya mengolah lahan mereka sendiri saja sehingga efisiensi alat rendah, jumlah alsin yang dikelola sangat minim, rendahnya SDM pengelola UPJA, kurangnya perhatian pemerintah untuk menambah asset berupa alsintan serta belum optimalnya dukungan pembinaan dari lembaga terkait (Pemerintah – Petani – Mitra usaha alsintan). c. Upaya yang perlu dilakukan dalam peningkatan pemberdayaan UPJA adalah 1) pengembangan / peningkatan SDM melalui _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 63

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

pelatihan teknis, study banding bagi petani, penyuluh dan aparat teknis, 2) melakukan kerja sama dengan instansi terkait, 3) mengembangkan bengkel alsintan di daerah, 4) memfasilitasi sarana dan prasarana UPJA melalui penyediaan sarana traktor tangan, tresher, dryer, RMU dan pompa air, 5) mendorong dan menjalin kemitraan usaha yang saling menguntungkan, baik dengan kelompoktani lain, bengkel alsintan , produsen alsintan dan 6) pembinaan secara berkelanjutan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota . d. Kehadiran UPJA dipedesaan memberikan dampak positif terhadap masyarakat/petani disekitarnya karena disamping berperan dalam mendukung peningkatan poduksi tanaman dan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pemuda tani serta dapat menghidupkan lembaga ekonomi lainnya seperti kelembagaan perbengkelan, perbankan dan kelembagaan jasa lainnya. Keberadaan UPJA di pedesaan sangat membantu dan meringankan beban petani/kelompoktani karena dapat dengan mudah mendapatkan alsintan untuk kegiatan usahatani dengan harga sewa yang terjangkau. e. Di Tahun 2010 upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengembangkan UPJA antara lain yaitu : bantuan alsintan untuk Pilot Project UPJA Center di 30 Provinsi, 30 Kabupaten, dengan jumlah UPJA masing-masing 1 (satu) UPJA per provinsi, dan Penguatan UPJA yang difokuskan pada UPJA Pemula dan Berkembang yang diperuntukkan bagi 320 UPJA yang tersebar di 29 Provinsi dan 200 kabupaten/kota. Kegiatan UPJA Center sampai bulan desember 2010 sudah terealisasi 100 %, sedangkan kegiatan penguatan UPJA untuk BUMA/BAKAL baru terealisasi di 257 UPJA (80,3 %). Pola pengembangan UPJA tersebut telah dilakukan untuk memperkuat permodalan, organisasi, teknis dan bisnis (ekonomi) secara bersamaan. Pada aspek organisasi, UPJA didorong melakukan berbagai pembenahan seperti penyempurnaan kelengkapan struktur organisasi, AD/ART, Akta Notaris dan Badan Usaha. Pada aspek teknis UPJA difasilitasi untuk dapat memiliki tambahan alsintan. Sedangkan pada aspek bisnis, UPJA didorong untuk dapat memperluas jangkauan pelayanan. _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 64

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

f. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3651/Kpts/KP.450/11/2010 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional Tahun 2010 bagi petani/kelompoktani dan kelompok masyarakat maka ditetapkan 5 (lima) kelompok UPJA sebagai Pemenang UPJA Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2010 yaitu : 1) UPJA Tani Makmur , Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah 2) UPJA Maju Bersama, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan 3) UPJA Swakarsa, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali 4) UPJA Harapan Makmur, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan 5) UPJA Pulau Lestari, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Adapun penghargaan/hadiah yang diberikan kepada para pemenang lomba yaitu berupa Tropy, Piagam dan uang dengan rincian sebagai berikut (sudah dipotong pajak) : 

Peringkat I

Rp. 20.400.000,-



Peringkat II

Rp. 17.850.000,-



Peringkat III

Rp. 15.300.000,-



Peringkat IV

Rp. 12.750.000,-



Peringkat V

Rp. 11.050.000,-

4. Penggerak Membangun Desa (PMD) Tahun 2010 Berdasarkan Permentan No. 47/Permentan/OT.140/8/2010 tentang Pedoman Umum Kegiatan Penggerak Membangun Desa (PMD) Tahun 2010 berupa fasilitasi dana bantuan sosial dengan sasaran kegiatan berkembangnya kelompok Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) dan Bidang Usaha Tanaman Pangan Lainnya dalam rangka mengembangkan usaha agribisnis di perdesaan. a.

Kegiatan yang akan dilaksanakan Kegiatan Pra Seleksi meliputi : -

Menerbitkan SK Tim Pembina Pusat (Tim Pengarah dan Tim Pelaksana)


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

-

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan PMD Melaksanakan rapat dalam rangka persiapan sosialisasi PMD Melaksanakan Rapat Sosialisasi PMD Mengirim surat ke seluruh provinsi perihal pemberitahuan kegiatan PMD tahun 2010 dan agar mengusulkan proposal PMD ke pusat Sampai Desember Tahun 2010 tahap Kegiatan Seleksi sementara terus dijalankan meliputi : melakukan bedah proposal PMD yang masuk dari daerah dan diperkirakan bahwa pelaksanaan kegiatan regular hanya bisa dilaksanakan sampai dengan tahap verifikasi jika memungkinkan.

F. Kegiatan Pertemuan/Workshop Sarana Produksi Tahun 2009 1. Pertemuan Regional III Pembangunan Tanaman Pangan (Wilayah Kalimantan dan Sulawesi) Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan Tahun 2010 baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dalam upaya pencapaian produksi, telah diselenggarakan Pertemuan Regional III Pembangunan Tanaman Pangan yang meliputi Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua pada tanggal 17 – 19 Maret 2010 di Palu - Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini diawali dengan pengantar workshop yang disampaikan oleh para Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan dilanjutkan sambutan dan arahan Bapak Direktur Jenderal Tanaman Pangan yang dibacakan oleh Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, dan dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Asisten Daerah III yang diawali sambutan selamat datang. Adapun peserta pertemuan adalah pejabat yang menangani produksi, Kepala UPTD BPSB dan Kepala UPTD BPTPH pada Dinas Pertanian Provinsi, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua., serta para pejabat Eselon II lingkup Ditjen Tanaman Pangan, dan sebagai penyaji adalah Balai Penelitian Tanaman Padi, Tanaman Serealia, Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-umbian, Pusluhtan Badan SDM Pertanian, serta undangan lainnya dari instansi _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 66

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

terkait dan stakeholders. Adapun butir-butir hasil pertemuan sebagai berikut : 1. Pemantapan Pencapaian Produksi Tanaman Pangan Tahun 2010 Pemantapan pencapaian produksi padi, jagung, kedelai dan kacang tanah bertumpu pada keberhasilan penerapan SL-PTT pada tahun 2010. Guna mencapai keberhasilan tersebut perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut : a. Pendampingan

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan

Pertanian akan melaksanakan pendampingan di 60 % lokasi SL-PTT. Bentuk pendampingannya antara lain, Demplot PTT, Uji Adaptasi VUB, Penyediaan Benih untuk Uji Adaptasi VUB (4 - 5 varietas per komoditas). b. Khusus Pendampingan Uji Adaptasi VUB, akan dilakukan di lahan seluas 0,25 ha (2.500 m2), dan berada di dalam lokasi SL-PTT serta bersebelahan/berdampingan dengan lokasi LL. Ketentuan tersebut dapat disesuaikan sesuai dengan kesepakatan Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten dan BPTP. c. Program penyuluhan pertanian pada tahun 2010 akan memasukkan materi tanaman pangan.

SL-PTT

bagi

penyuluh

pertanian

d. Pemahaman bersama tentang SL-PTT antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, serta Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan SL-PTT untuk meningkatkan produksi padi, jagung, kedelai dan kacang tanah sekaligus tercapainya swasembada kedelai dan swasembada padi dan jagung berkelanjutan. e. Dari prakiraan awal MK 2010 yang dikeluarkan BMKG bahwa, sebagian besar wilayah Indonesia masuk pada bulan MeiJuni 2010, dengan sifat hujan sebagian besar adalah Normal, walaupun di beberapa wilayah memiliki sifat di Atas Normal dan sebagian adalah di Bawah Normal.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

f.

Untuk wilayah-wilayah yang awal MK terjadi pada bulan akhir Maret – April, dianjurkan tidak memaksakan menanam padi dan mengganti dengan tanaman yang sesuai dengan ketersediaan air yang masih ada (palawija).

g. Dalam pengamanan produksi perlu dilakukan berbagai upaya dengan motto mengamankan luas tanam dan memaksimalkan luas panen, serta rencana aksi meminimalkan serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) dengan pengawalan ketat. h. Peraturan Bupati/Walikota tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi merupakan dasar dalam penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat lapang. Dengan demikian bagi kabupaten yang belum menetapkan peraturan tersebut, agar segera menetapkan paling lambat akhir Maret 2010 agar para Bupati sudah menetapkan peraturan tersebut. i.

Di beberapa wilayah masih ditemukan harga pupuk bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk itu disarankan agar pemerintah daerah melalui Gubernur/Bupati/Walikota memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

j.

Pada umumnya daerah belum memahami mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dengan benar, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif, serta peran aktif dari daerah dalam menindak lanjuti sosialisasi dimaksud.

k. Pemanfaatan teknologi produksi yang efisien penting dilakukan antara lain introduksi teknologi pupuk organik, dengan pola bantuan RP3O, proses produksi secara efisien dan terpadu (lahan pertanain dengan ternak), yang telah dilakukan dengan dukungan APBD Kabupaten merupakan bentuk pemanfaatan teknologi produksi yang terpadu dari sisi pelaksanaan dan pembiayaan antara seperti telah dilaksanakan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. l.

Pada tahun 2010 kewenangan penugasan penyaluran benih BLBU telah diberikan kepada Dinas Pertanian Provinsi, maka


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

Dinas pertanian Provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk segera mempersiapkan kelengkapan dokumen penyaluran benih. m. Kelengkapan penyaluran benih BLBU antara lain penetapan CPCL untuk SL-PTT dan CPCL BLBU untuk non SL-PTT oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan persetujuan CPCL oleh Dinas Pertanian Provinsi. n. Sesuai dengan Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2010, untuk memperlancar pelaksanaan BLBU di lapangan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota agar segera membentuk Tim Monitoring dan Pembinaan yang terdiri dari unsur-unsur Dinas Pertanian, BPSB dan BUMN. o. Penyediaan

benih

BLBU

berdasarkan

varietas

yang

diinginkan oleh petani berdasarkan CPCL, agar dipenuhi sesuai dengan kesepakatan pada workshop Regional III. Hal tersebut masih dapat dilakukan perubahan dengan ketentuan petani yang sudah memberikan CPCL agar di sosialisasikan tentang perubahan yang terjadi dan diminta persetujuannya. p. Dinas Pertanian agar memfasilitasi peningkatan koordinasi dan kerjasama antara kedua BUMN (PT Sang Hyang Sri dan PT Pertani) dengan penangkar/produsen benih lainnya sehingga kebutuhan benih dan varietas bagi kelompoktani dapat terpenuhi. q. Hasil evaluasi pelaksanaan program BLBU maupun BLP tahun 2009 oleh BUMN pada umumnya permasalahan-permasalahan antara lain :

dijumpai

1). Waktu penyaluran bantuan tidak sinkron/sesuai dengan jadwal tanam; 2). Varietas benih tidak sesuai dengan yang diharapkan petani (hasil CP/CL); 3). Pendistribusian benih tidak sampai ke titik bagi yang ditetapkan dan tanpa pengawalan dari petugas BUMN yang bersangkutan;


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

4). Dalam menyediakan benih yang sesuai dengan kebutuhan petani, baik waktu maupun varietasnya belum sepenuhnya melibatkan Penangkar Benih yang ada diwilayah setempat. r.

Agar kegiatan BLBU dan BLP ditingkat lapang dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, Provinsi dan Kabupaten perlu menjabarkan Pedoman Pelaksanaan yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ke dalam Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

s. Dalam rangka upaya memperbaiki hasil penilaian laporan keuangan Kementerian Pertanian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari wajar dengan pengecualian (WDP) menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2010, perlu

mendapat

dukungan

dari

Dinas

Pertanian

Provinsi/Kabupaten/Kota, BPSB-TPH dan BPTPH melalui: 1) Penyelesaian tuntutan ganti rugi (TGR) hasil pemeriksaan BPK/Itjen; 2) Uang persediaan di Bendahara segera disetor ke Kas Negara; 3) Melakukan sinkronisasi antara laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dengan sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN); 4) Melakukan inventarisasi dan penilaian asset milik Negara. 2. Hasil workshop Regional III Pada pertemuan ini, melalui workshop telah disepakati hal-hal sebagai berikut: a. Sasaran produksi padi tahun 2010 Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 1.954.827 ton atau 100 % dari kesepakatan Surabaya (1.954.827 ton); Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 621.373 ton atau 100 % dari kesepakatan Surabaya (621.394 ton); Provinsi Sulawesi Utara sebesar 633.341 ton atau 108,67 % dari kesepakatan Surabaya (582.826 ton); Provinsi Gorontalo sebesar 272.860 _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 70

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

ton atau 101,06 % dari kesepakatan Surabaya (270.000 ton); Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 1.084.353 ton atau 100,03 % dari kesepakatan Surabaya (1.084.000 ton); Provinsi Sulawesi Barat sebesar 521.261 ton atau 138,79 % dari kesepakatan Surabaya (375.563 ton); Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 5.191.891 ton atau 101,71 % dari kesepakatan Surabaya (5.104.800 ton); Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 484.420 ton atau 107,16 % dari kesepakatan Surabaya (452.060 ton); Provinsi Maluku Utara sebesar 63.522 ton atau 116,08 % dari kesepakatan Surabaya (54.723 ton); Provinsi Maluku sebesar 74.337 ton atau 90,24 % dari kesepakatan Surabaya (82.380 ton); Provinsi Papua Barat sebesar 34.375 ton atau 71,178 % dari kesepakatan Surabaya (48.300 ton); Provinsi Papua sebesar 114.150 ton atau 112,80 % dari kesepakatan Surabaya (101.195 ton); (dalam ton) PROVINSI NTB NTT SULUT GORONTALO SULTENG SULBAR SULSEL SULTRA MALUT MALUKU PAPUA BARAT PAPUA TOTAL

b.

KESEPAKATAN 21 - 22 Oktober 2009 1,954,827 621,394 582,826 270,000 1,084,000 375,563 5,104,800 452,060 54,723 82,380 48,300 101,195 10,732,068

HASIL WORKSHOP 1,954,827 621,373 633,341 272,860 1,084,353 521,261 5,191,891 484,420 63,522 74,337 34,375 114,150 11,050,710

SURPLUS / KEKURANGAN (21) 50,515 2,860 353 145,698 87,091 32,360 8,799 (8,043) (13,925) 12,955 318,642

CAPAIAN 100.00% 100.00% 108.67% 101.06% 100.03% 138.79% 101.71% 107.16% 116.08% 90.24% 71.17% 112.80% 102.97%

Sasaran produksi jagung tahun 2010 Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 370.000 ton atau 100% dari kesepakatan Surabaya (370.000 ton); Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 846.794 ton atau 100 % dari kesepakatan Surabaya; Provinsi Sulawesi Utara sebesar 663.813 ton atau 100,58 % dari kesepakatan Surabaya (660.000 ton); Provinsi Gorontalo sebesar 889.936 ton atau


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

99,99 % dari kesepakatan Surabaya (890.000 ton); Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 192.347 ton atau 114,93 % dari kesepakatan Surabaya (167.360 ton); Provinsi Sulawesi Barat sebesar 125.599 ton atau 78,01 % dari kesepakatan Surabaya (161.000 ton); Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1.718.779 ton atau 104,73 % dari kesepakatan Surabaya (1.641.217 ton); Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 100.790 ton atau 138,44 % dari kesepakatan Surabaya (72.805 ton); Provinsi Maluku Utara sebesar 21.857 ton atau 91,41 % dari kesepakatan Surabaya (23.911 ton); Provinsi Maluku sebesar 4.786 ton atau 31,91 % dari kesepakatan Surabaya (15.000 ton) karena hanya dihadiri oleh 2 kabupaten; Provinsi Papua Barat sebesar 2.105 ton atau 154,55 % dari kesepakatan Surabaya (1.862 ton); Provinsi Papua sebesar 9.742 ton atau 123,71 % dari kesepakatan Surabaya (7.875 ton); (dalam ton) PROVINSI NTB NTT SULUT GORONTALO SULTENG SULBAR SULSEL SULTRA MALUT MALUKU PAPUA BARAT PAPUA TOTAL

KESEPAKATAN 21 - 22 Oktober 2009 370,000 846,794 660,000 890,000 167,360 161,000 1,641,217 72,805 23,911 15,000 1,362 7,875 4,857,324

HASIL WORKSHOP 370,000 846,794 663,813 889,936 192,347 125,599 1,718,779 100,790 21,857 4,786 2,105 9,742 4,946,548

SURPLUS / KEKURANGAN 3,813 (64) 24,987 (35,401) 77,562 27,985 (2,054) (10,214) 743 1,867 89,224

CAPAIAN 100.00% 100.00% 100.58% 99.99% 114.93% 78.01% 104.73% 138.44% 91.41% 31.91% 154.55% 123.71% 101.84%

c. Sasaran produksi kedelai tahun 2010; Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 135.000 ton atau 100% dari kesepakatan Surabaya (135.000 ton); Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2.457 ton atau 70,20 % dari kesepakatan Surabaya (3.500 ton) karena hanya 6 kabupaten yang hadir; Provinsi Sulawesi Utara sebesar 11.105 ton atau 104,76 % dari kesepakatan Surabaya (10.600 ton); Provinsi _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 72

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

Gorontalo sebesar 7.000 ton atau 101,45 % dari kesepakatan Surabaya (6.900 ton); Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 9.073 ton atau 100,02 % dari kesepakatan Surabaya (9.071 ton); Provinsi Sulawesi Barat sebesar 13.794 ton atau 125,40 % dari kesepakatan Surabaya (11,000 ton); Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 66.072 ton atau 104,13 % dari kesepakatan Surabaya (63.452 ton); Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 10.115 ton atau 102,38 % dari kesepakatan Surabaya (9.880 ton); Provinsi Maluku Utara sebesar 2.358 ton atau 103,92 % dari kesepakatan Surabaya (2.269 ton); Provinsi Maluku sebesar 364 ton atau 17,13 % dari kesepakatan Surabaya (2.125 ton) karena hanya dihadiri oleh 2 kabupaten; Provinsi Papua Barat sebesar 1.751 ton atau 70,89 % dari kesepakatan Surabaya (2.470 ton); Provinsi Papua sebesar 4.934 ton atau 98,68 % dari kesepakatan Surabaya (5.000 ton); (dalam ton) PROVINSI NTB NTT SULUT GORONTALO SULTENG SULBAR SULSEL SULTRA MALUT MALUKU PAPUA BARAT PAPUA TOTAL

KESEPAKATAN 21 - 22 Oktober 2009 135,000 3,500 10,600 6,900 9,071 11,000 63,452 9,880 2,269 2,125 2,470 5,000 261,267

HASIL WORKSHOP 135,000 2,457 11,105 7,000 9,073 13,794 66,072 10,115 2,358 364 1,751 4,934 264,023

SURPLUS/ KEKURANGAN (1,043) 505 100 2 2,794 2,620 235 89 (1,761) (719) (66) 2,756

CAPAIAN 100.00% 70.20% 104.76% 101.45% 100.02% 125.40% 104.13% 102.38% 103.92% 17.13% 70.89% 98.68% 101.05%

d. Sasaran produksi kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar dan ubi kayu di Regional III tahun 2010 adalah sebagai berikut: Kacang tanah sebesar 187,116 ton, kacang hijau sebesar 102,783 ton, ubi jalar sebesar 817,502 ton dan ubi kayu sebesar 1,345,194 ton


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

(dalam ton) PROVINSI NTB NTT SULUT GORONTALO SULTENG SULBAR SULSEL SULTRA MALUT MALUKU PAPUA BARAT PAPUA TOTAL

KACANG KACANG HIJAU TANAH 42,392 39,496 4,822 15690 12,676 2,734 2,297 408 16,052 1,352 3,780 3,236 89,572 36,221 7,563 1,075 3,535 914 447 51 1,108 457 2,872 1,149 187,116 102,783

UBIJALAR 100,690 60,106 55,472 4,022 35,839 10,008 92,014 21,790 20,732 4,698 19,323 392,898 817,592

UBIKAYU 27,960 16,499 87,199 9,752 98,852 50,150 518,400 183,211 280,462 15,330 19,935 37,444 1,345,194

e. Pelaksanaan SL-PTT di Regional III akan mendapat dukungan benih dari BLBU berdasarkan varietas yang diminta Poktan SL-PTT 2010. Sesuai dengan kesepakatan bersama penyalur BLBU (PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani). Khusus untuk kabupaten Bintuni, Provinsi Papua Barat tidak dapat melaksanakan SL-PTT Padi Lahan Kering seluas 2.000 ha dari alokasi 2.500 ha, karena lahan yang tidak/belum tersedia. f.

Hasil kesepakatan sasaran produksi tahun 2010 bersama kabupaten perlu di konfirmasikan ulang bersama terutama untuk provinsi yang pencapaian sasaran berada dibawah atau jauh diatas kesepakatan Surabaya. Terutama bagi provinsi yang Dinas pertanian kabupaten nya hanya sebagian kecil yang hadir seperti Provinsi Maluku dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

2. Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project Bantuan Alsintan Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project Bantuan Alsintan Dalam Rangka Pengembangan UPJA Center Tahun 2010. Pertemuan Koordinasi diselenggarakan pada tanggal 29 - 31 Maret 2010 di Hotel Permata, Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk koordinasi dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan pilot project bantuan alsintan dalam rangka pengembangan UPJA. Pertemuan ini dibuka oleh pelaksana tugas Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan dihadiri oleh kabid/kasi yang terkait dengan alsintan dari 30 provinsi di Indonesia, Kabupaten dan UPJA penerima bantuan, Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat, Direktur lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan/yang mewakili, Kepala Dinas Kabupaten/Kota Bogor, nara sumber dan stakeholder. Berdasarkan pengarahan dan hasil diskusi dalam pertemuan ini, dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Keberhasilan pembangunan pertanian perlu mendapat dukungan melalui pengembangan alsintan yang merupakan salah satu dari sarana produksi pertanian yang sangat penting, selain pupuk dan benih unggul. Pemanfaatan alsintan secara optimal merupakan salah satu upaya dalam membantu memecahkan permasalahanpermasalahan dalam proses produksi pertanian. Pengelolaan alsintan menjadi hal yang penting dan berkaitan dengan kemampuan modal maupun operasional pemanfaatan alsintan. Salah satu upaya dalam mendukung peningkatan operasional pemanfaatan alsintan secara optimal adalah melalui Pilot Project/kegiatan percontohan pengelolaan alsintan yang mudah, tepat dan dapat diikuti secara langsung oleh masyarakat sehingga inovasi teknologi alsintan dapat berkembang. 2. Kebijakan Pemerintah masih terkonsentrasi kepada bantuan pupuk dan benih. Namun demikian, bantuan alsintan belum menjadi prioritas sehingga dalam penyediaan alsintan selain dari sumber dana APBN juga diperlukan dukungan dari APBD maupun kemitraan. Bantuan alsintan dari Pemerintah Pusat selama ini diharapkan dapat menjadi pemicu (trigger) bagi UPJA untuk _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 75

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

meningkatkan kinerjanya. Belum tercukupinya kebutuhan alsintan daerah, diharapkan dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) secara mandiri melalui dukungan APBD dan sumber pembiayaan lainnya. 3. Sampai saat ini, masalah kepemilikan alsintan yang umumnya relatif mahal dan sulit terjangkau daya belinya oleh petani menjadi masalah utama yang perlu segera mendapat perhatian. Untuk itu, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah mengembangkan beberapa pola bantuan, diantaranya bantuan uang muka alsintan (BUMA) dan bantuan kepemilikan alsintan (BAKAL). Pada tahun 2010 ini BUMA dan BAKAL diberikan dalam 1 (satu) paket alsintan pra – pasca panen dengan harapan dapat digunakan lebih optimal dalam proses produksi pertanian. 4. Untuk kegiatan BUMA, Pemerintah Pusat hanya memfasilitasi pembayaran uang muka sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit traktor roda 2 dengan spesifikasi yang sudah ditentukan sedangkan kekurangannya diharapkan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah setempat dengan alternative Penjaminan Pemerintah Daerah, Penjaminan Lembaga Keuangan Daerah, Kemitraan dengan Produsen dan Fasilitasi Tambahan Uang Muka Oleh Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) serta Swadaya UPJA. 5. Dalam rangka memberikan solusi dalam kepemilikan alsintan yang relatif mahal maka Pemerintah telah mengupayakan kredit kepemilikan alsintan melalui program KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi). Suku bunga yang dibayar petani peserta KKPE adalah sebesar suku bunga komersial dikurangi subsidi yang dibayar oleh Pemerintah, sedangkan suku bunga yang dibayar petani diberikan dalam program KKP-E sebesar 6%, sehingga melalui subsidi bunga ini diharapkan dapat membantu petani untuk segera merealisasikan pembelian alsintan khususnya sebagai dana tambahan dari BUMA yang diterima. Dukungan pembiayaan alsintan tersebut baru difasilitasi oleh KKP-E 1 (satu) tahun terakhir ini dengan pagu maksimal Rp. 500 juta/kelompok tani untuk _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 76

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

pembelian traktor, power thresher, corn sheller, pompa air, dryer, vacuum fryer dan chopper. 6. Dengan semakin terbatasnya anggaran pemerintah dalam fasilitasi alsintan, maka selain BUMA maupun BAKAL, swadaya dan lainlain, pemerintah telah menyediakan dukungan fasilitas permodalan melalui perbankan/lembaga keuangan lainnya seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). 7. Bantuan Pilot Project/Kegiatan percontohan pengembangan alsintan diberikan kepada UPJA klasifikasi profesional dalam rangka pengembangan UPJA Center sedangkan bantuan di luar Pilot Project/kegiatan percontohan pengembangan alsintan diberikan kepada UPJA yang termasuk klasifikasi pemula/berkembang dalam rangka penguatan UPJA. Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya penyempurnaan kebijakan pemberian bantuan alsintan yang selama ini secara partial menjadi pemberian secara utuh dalam satu paket dari pra panen hingga pasca panen. Bagi UPJA penerima bantuan dapat meningkatkan klasifikasi dari pemula/berkembang menjadi profesional. Sedangkan UPJA penerima bantuan dengan klasifikasi profesional dapat menjadi UPJA yang lebih mandiri dan profesional. 8. Pembelian alsintan untuk kegiatan Pilot Project untuk UPJA Center dan kegiatan bantuan alsintan di luar Pilot Project untuk penguatan UPJA harus sesuai dengan jenis, jumlah, spesifikasi yang telah ditentukan, dan telah memiliki test report/laporan hasil uji, maupun SPPT-SNI bagi alsintan yang sudah memilikinya dari lembaga uji mutu alsintan yang telah terakreditasi atau ditunjuk oleh Pemerintah dan persyaratan lainnya dengan memperhatikan azas manfaat bagi masyarakat. Apabila ada jenis/spesifikasi alsintan yang kurang sesuai dengan kondisi spesifik lokasi UPJA penerima, sehingga diperlukan untuk menyesuaikan spesifikasi yang telah ditentukan, maka perubahan harus diajukan melalui surat secara formal disertai alasan perubahan dan disampaikan secara berjenjang ke Pusat. Sebagai acuan teknis agar memperhatikan Buku Pedoman Pelaksanaan Pilot Project Pengembangan Alsintan BUMA dan BAKAL Tahun 2010. beserta ralat/penjelasannya. Sedangkan bagi _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 77

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

UPJA penerima, alsintan mengacu pada Pelaksanaan Pengembangan UPJA tahun 2010.

buku

Pedoman

9. Dari 30 provinsi penerima Pilot Project Bantuan Alsintan Tahun 2010 baru 21 provinsi (70 %) yang telah memberikan proposal dan menetapkan UPJA penerima. Sedangkan untuk kegiatan di luar Pilot Project baru 8 dari 29 provinsi (28 %). Selain itu, data ketersediaan alsintan sampai tahun 2009 maupun rencana pengembangan alsintan tahun 2010 sampai tahun 2014 pada umumnya belum tersedia. Disepakati Dinas Pertanian Provinsi akan melengkapi data-data tersebut paling lambat tanggal 30 April 2010. 10. Sosialisasi alsintan yang dilaksanakan melalui kegiatan demoteknologi alsintan diharapkan dapat dipahami dan segera ditindaklanjuti oleh peserta daerah dan dapat menginformasikan secara utuh hasil demo teknologi ini kepada UPJA Penerima bantuan sehingga dapat segera merealisasikan pembelian alsintan dan memanfaatkan bantuan alsintan secara optimal. 11. Pelaksanaan kegiatan Pilot Project Bantuan Alsintan dalam rangka pengembangan UPJA Center maupun penguatan UPJA memerlukan pengawalan dan pembinaan dari Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota maupun dari Pusat. 12. Pelaporan secara berjenjang harus ditaati oleh UPJA penerima bantuan alsintan, sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan program dimasa mendatang. Keberhasilan kegiatan pengembangan alsintan dan pengembangan UPJA dapat tercapai melalui kerjasama antara antara PemerintahPusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, stake holder terkait dan masyarakat pengguna alsintan. 13.Dalam pelaksanaan Workshop telah disepakati bahwa Dinas Pertanian Provinsi akan menyampaikan rencana strategis tahun 2010 – 2014 pengembangan UPJA berdasarkan klasifikasi UPJA Pemula, Berkembang dan Profesional yang akan dijabarkan sampai tingkat Kabupaten/Kota. Rencana strategis tersebut akan disampaikan kepada Direktorat Sarana Produksi pada akhir bulan Mei 2010. _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 78

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

3. Pertemuan Sinkronisasi Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida Pertemuan Sinkronisasi Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida dilaksanakan pada tanggal 5 – 7 Mei 2010 di Hotel Horison, Bandung, Jawa Barat. Pertemuan dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Adapun rumusan hasil pertemuan Teknis Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagai berikut : 1.

Dalam rangka pengamanan ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, maka peran aktif Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat diharapkan, baik dalam mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan, monitoring penyaluran serta pendampingan ditingkat penggunaan. Sistem monitoring kebutuhan agar dilaksanakan sebelum tanam sehingga pada saat musim tanam pupuk sudah tersedia sesuai prinsip 6 tepat.

2.

Sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi adalah Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota. Sehubungan dengan hal tersebut, sangat diharapkan seluruh Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang alokasi pupuk bersubsidi serta pengelolaan penyediaan pupuk untuk sektor pertanian dan secara keseluruhan diharapkan telah terbentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), sebagai wadah koordinasi lintas sektor maupun antar pusat dan daerah dalam pengamanan penyediaan pupuk.

3.

Dalam penyusunan kebutuhan pupuk bersubsidi antar sub sektor masih diharapkan tidak terjadi adanya ego antar sub sektor ditingkat lapang yang berakibat masih belum sinkronnya rencana kebutuhan yang dibuat oleh kelompok dengan alokasi kebutuhan kabupaten, alokasi kebutuhan provinsi dan kebutuhan nasional sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan riil petani.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

4.

Untuk menghindari terjadinya keterlambatan penetapan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi maka penetapan Peraturan Menteri Pertanian untuk tahun 2010 direncanakan bulan September 2009, yang selanjutnya dapat segera diikuti dengan penerbitan peraturan Gubernur pada bulan Oktober 2009 dan Peraturan Bupati/Walikota pada bulan November - Desember 2009, sehingga mulai 1 Januari 2010 sudah dapat sebagai pedoman dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

5.

Diberlakukannya penyaluran pupuk bersubsidi secara tertutup yang berbasis pada data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), diperlukan dukungan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau instansi yang menangani data RDKK kebutuhan pupuk yang telah diverifikasi oleh Dinas Pertanian Provinsi sehingga diperoleh data RDKK yang akurat. Data RDKK tersebut sebagai pedoman bagi produsen dan distributor serta pengecer dalam menyalurkan pupuk di masing-masing daerah. Diharapkan data RDKK kebutuhan pupuk tahun 2009 dapat segera disampaikan ke Direktorat Sarana Produksi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada awal Mei 2009. Selanjutnya, untuk perencanaan kebutuhan pupuk tahun 2010 sepenuhnya berdasarkan data RDKK. Untuk itu, kepada Dinas Pertanian Provinsi segera menyiapkan pendataan RDKK dan dapat menyampaikan data kebutuhan pupuk selambat-lambatnya pada akhir Juni 2009.

6.

Format RDKK agar dapat diseragamkan baik provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan menggunakan format RDKK yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian sehingga dapat memudahkan dalam perencanan kebutuhan, pendistribusian maupun pengawasan pupuk bersubsidi. Untuk itu perlu segera disosialisasikan form RDKK di masing-masing wilayah oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan selaku koordinator kepada Dinas/Instansi terkait dan produsen/ stakeholder pupuk agar sinkron dan tidak akan menjadi hambatan dalam penyaluran pupuk dengan menggunakan RDKK. Disamping itu diperlukan pengawalan


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

yang ketat dalam penyusunan RDKK yang riil sesuai luas lahan yang dikelola berbagai komoditas oleh petugas penyuluh lapang (PPL)/Mantri Tani/KCD. 7.

Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi secara tertutup dengan menggunakan Kartu Kendali/Smart Card tahun 2007 dan 2008 tetap dilakukan secara konsisten dengan berbagai penyempurnaannya sehingga uji coba dapat berjalan efektif. Keberhasilan uji coba tersebut tidak terlepas dari peran aktif Dinas Pertanian dalam pengawalan ketersediaan pupuk sesuai 6 tepat. Untuk itu diminta Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota terus berkoordinasi dengan perwakilan produsen, distributor dan pengecer di daerah pelaksana uji coba dalam pendampingan untuk penyediaan fasilitas operasional alat card reader, dan kelancaran penebusan pupuk pupuk bersubsidi menggunakan smart card. Laporan perkembangan pelaksanaan uji coba agar disampaikan kepada Direktorat Sarana Produksi secara reguler untuk evaluasi penyempurnaan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi ke depan.

8.

Dalam mengoptimalkan kinerja pengawasan pupuk dan pestisida di daerah, pada tahun 2009 Pemerintah melalui dana Public Service Obligation (PSO) memfasilitasi dana operasional pengawasan pupuk dan pestisida bagi provinsi dan kabupaten/kota yang telah membentuk KP3 dan bagi daerah yang belum membentuk, agar segera membentuknya.

9.

Sebagai penjabaran MoU antara Menteri terkait dengan Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung RI dalam pengawasan pupuk bersubsidi diharapkan KP3 melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta Koordinator Pengawasan (Korwas) dari kepolisian di masing-masing wilayah agar terjadi sinergi dalam pelaksanaan pengawasan dan segera melaporkan setiap temuan pengawasan dan penanganan masalah untuk dilakukan tindak lanjut langkah-langkah operasional ke depan. Agar kegiatan pengawasan dapat terlaksana dengan baik maka peran aktif Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perlu dioptimalkan dalam pengawasan pupuk dan pestisida.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

10. Dalam rangka penguatan fungsi pengawasan peredaran/ penggunaan pestisida, maka KP3 perlu meningkatkan koordinasi antara asosiasi produsen pestisida dengan petugas pengawas terhadap beredarnya pestisida ilegal baik di daerah perbatasan maupun dilokasi tertentu. 11. Dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) tahun 2009, diharapkan Dinas Pertanian Provinsi segera menyiapkan data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) penerima BLP berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang selanjutnya data CPCL penerima BLP akan menjadi pedoman bagi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam penugasan kepada PT. Pertani dan PT. Sang Hyang Seri untuk menyalurkan BLP sampai titik bagi di kelompok tani. Diharapkan penyaluran BLP dapat segera September 2009.

dilakukan pada

musim tanam April-

12. Merek suatu produk merupakan hak pribadi yang diberikan khusus oleh negara. Pelanggaran terhadap merek merupakan delik aduan, sehingga hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pemilik produk. 13. Perlu dievaluasi peredaran pupuk dan pestisida di lapangan karena dari sejumlah pupuk dan pestisida yang telah didaftarkan, disinyalir banyak pupuk dan pestisida yang terdaftar tetapi tidak ada dilapangan/dipasarkan. 14. Pendaftaran pupuk dan pestisida wajib dilaksanakan para produsen dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi para konsumen dan pengguna agar terhindar dari dampak negatif yang membahayakan terhadap manusia, tanaman dan lingkungan. 15. Perlu penegasan kewajiban pemegang pendaftaran dalam pencantuman masa kadaluarsa pada label produk pupuk maupun pestisida untuk mengantisipasi beredarnya pestisida yang sudah habis izinnya dan kadaluarsa. 16. Terhadap maraknya peredaran pestisida terbatas diharapkan dapat dilakukan pengawasan sejak dilaksanakannya proses _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 82

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

pendaftaran pestisida sampai pelaksanaan pelatihan bagi petani/pengguna yang harus dilakukan oleh pemegang formulasi pestisida terbatas, sehingga dapat diedarkan/digunakan secara aman. Untuk itu diharapkan adanya komunikasi yang lebih baik antara Pusat Perizinan dan Investasi (PPI) Departemen Pertanian dengan Dinas Pertanian/PPNS/institusi pelaksanaan pengawasan peredaran pestisida dalam pengawalan/pembinaan peredaran dan penggunaan pestisida terbatas serta produk pestisida lainnya. 17. Peran pemegang nomor pendaftaran pestisida sangat diperlukan dalam pembinaan penggunaan dan penyimpanan pestisida melalui edukasi/pelatihan kepada petani, sehingga dapat melindungi petani dalam menggunakan pestisida serta keamaan lingkungan. Disamping hal tersebut, perlu terus dibangun koordinasi secara berkesinambungan dengan Pusat Perizinan dan Investasi (PPI). 18. Untuk mempercepat pemberian informasi tentang pupuk dan pestisida terdaftar diharapkan PPI dapat menginformasikan melalui website sehingga dapat diakses secara cepat oleh seluruh pihak yang berkepentingan dan sebagai acuan dalam kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida seluruh Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/kota. 19. Berdasarkan evaluasi kinerja PPNS selama ini kurang optimalnya aktivitas penyidikan pupuk dan pestisida yang dilakukan PPNS. Untuk itu dalam meningkatkan pengawasan pupuk dan pestisida, maka diperlukan koordinasi tripartit pengawasan yaitu antara pengawas pusat dan daerah (provinsi/kabupaten) melalui PPNS dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) serta ditingkat petani melalui penyuluh, POPT-PHP/THL-TB, yang lebih bersinergi. 20. Untuk meningkatkan kemampuan dan memberdayaan PPNS secara maksimal perlu peningkatan kerjasama antara kepolisian, kejaksaan pengadilan dalam penegakan hukum di Indonesia serta perlu dukungan sarana dan dana yang memadai untuk meningkatkan profesionalitas PPNS. _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 83

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

5. Pertemuan Sosialisasi Pengembangan Pestisida Hayati Dalam rangka mendukung pertanian berkelanjutan serta untuk menyebarluaskan informasi dan potensi tentang pestisida hayati, Direktorat Sarana Produksi menyelenggarakan pertemuan Sosialisasi Pengembangan Pestisida Hayati di Hotel Parama Cisarua, Bogor, pada tanggal 18 – 19 Mei 2010. Peserta pertemuan ini terdiri dari pejabat struktural dari Dinas Pertanian Provinsi, pejabat fungsional dari UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Barat. Hasil pertemuan sosialisasi pengembangan pestisida hayati adalah sebagai berikut : 1. Potensi

dan

teknologi

yang

tersedia

di

Indonesia

untuk

mengembangkan pestisida hayati cukup luas, serta perannya yang penting

dalam

pengendalian

OPT

berkelanjutan,

diperlukan

komitmen yang kuat dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempromosikan dan mengembangkan pestisida hayati.

Kedepan,

pemerintah

perlu

memberikan

fasilitasi

subsidi/bantuan pada petani pengguna pestisida hayati. 2. Pestisida hayati harus tetap dikelola dengan

sebaik-sebaiknya

walaupun dampak negatif yang ditimbulkan relatif kecil. Untuk itu pendaftaran pestisida hayati tetap diperlukan apabila pestisida tersebut diproduksi dalam jumlah besar dan diperdagangkan. 3. Pengembangan pestisida hayati (agens hayati dan pestisida nabati) akan lebih diarahkan pada daerah-daerah tertentu yang sudah memahami dan merasakan manfaat dari komoditi organik. 4. Pengendalian hayati sebagai komponen penting PHT, sesuai dengan

prinsip

berkelanjutan

pertanian perlu

berwawasan

dikembangkan

lingkungan dan

dan

diefektifkan

pemasyarakatannya melalui pelaksanaan SLPHT. _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 84

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

5. Prinsip-Prinsip

Dasar

Pengendalian

Hama

Terpadu

adalah

budidaya tanaman sehat, melestarikan musuh alami, pengamatan agroekosistem mingguan serta menempatkan petani sebagai ahli PHT. 6. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam mendukung keberhasilan penerapan agens hayati antara lain : -

Karena bersifat preventive aplikasi agens hayati dilakukan sedini mungkin tidak perlu menunggu adanya serangan hama.

-

Untuk menghindari terjadinya kontaminasi, isolate murni agens hayati harus berasal dari Laboratorium PHP, sedangkan untuk perbanyakan dapat dilakukan melalui kelompok tani serta dipantau kualitasnya secara priodik.

-

Setiap agens hayati bersifat spesifik, untuk itu petani perlu memahami mekanisme kerja masing-masing agens hayati yang akan digunakan.

-

Aplikasi agens hayati dilakukan sore hari agar terhindar dari sinar matahari yang dapat menurunkan efektifitasnya

7. Langkah UPT-BPTPH Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan agens hayati dan pestisida nabati melalui pelatihan SL-Agen Hayati bagi petani dan petugas yang difasilitasi dengan dana APBD, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk melaksanakan hal tersebut. 8. Pengendalian hama melalui penggunaan agens hayati menjadi lebih efisien, karena setelah diaplikasi selama 3 musim tanam, agens hayati tersebut akan berkembang secara alami

6. Sosialisasi Kegiatan Pemulihan Berkelanjutan (PKLSB)

Kesuburan

Lahan

Sawah

Dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan Sawah Berkelanjutan (PKLSB) Tahun 2010, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan cq. Direktorat Sarana Produksi bekerjasama dengan PT Berdikari (Persero) melaksanakan pertemuan sosialisasi


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

pada tanggal 8-10 Agustus 2010 di Hotel Best Western Premier, Solo, Provinsi Jawa Tengah. beberapa hal pokok Sosialisasi Kegiatan PKLSB adalah sebagai berikut : 1.

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas dan produksi serta kualitas hasil komoditas pertanian khususnya tanaman pangan, pemerintah telah mengupayakan berbagai fasilitas penyediaan sarana produksi terutama bantuan benih unggul, subsidi pupuk dan Bantuan Langsung Pupuk (BLP), bantuan alsintan serta dukungan infrastruktur, dengan harapan dapat dicapai peningkatan Intensifikasi Pertanaman (IP).

2.

Mencermati berbagai tantangan yang dihadapi dalam peningkatan produktivitas komoditas tanaman pangan, antara lain : terjadinya degradasi kesuburan lahan, penciutan/fragmentasi lahan pertanian ke non pertanian, perubahan iklim, kelangkaan/keterbatasan sumber daya lahan potensial/subur, maka diperlukan upaya-upaya dalam optimalisasi lahan eksisting serta perluasan areal lahan sawah bukaan baru. Salah satu upaya optimalisasi lahan eksisting yaitu dengan pemulihan kesuburan lahan terutama lahan sawah yang selama ini diberi pupuk dan pestisida an organik secara intensif sehingga kandungan C organik tanah < 2%. Degradasi kesuburan tanah pada lahan sawah di Indonesia dapat diatasi dengan berbagai teknologi antara lain : pemupukan berimbang hara makro/mikro, pengembalian jerami dan pemberian pupuk organik, penggunaan pupuk hayati, pembenah tanah, perbaikan teknik pengolahan tanah dan remediasi/bioremediasi dan fitoremediasi.

3.

Berdasarkan evaluasi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian dilaporkan bahwa lahan sawah di 8 provinsi sentra produksi pangan yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan tersebut yang mengalami degradasi kesuburan lahan berat seluas 1,78 juta ha, terdegradasi sedang seluas 2,33 juta ha dan terdegradasi ringan seluas 368.598 ha. Untuk itu melalui APBN-P tahun 2010 telah dialokasikan anggaran untuk kegiatan pemulihan kesuburan lahan


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

sawah berkelanjutan, yang akan dilaksanakan di 80 Kabupaten/Kota pada 8 provinsi tersebut dengan cakupan areal seluas 855.000 hektar yang terinci sebagaiman pada tabel terlampir. 4.

Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, maka kegiatan PKLSB tahun 2010 difokuskan pada lahan-lahan sawah yang terdegradasi berat; yang dicirikan oleh lahan sawah yang bahan kandungan organik tanah (C organik) rendah, ketidakseimbangan hara terutama P dan K serta hara mikro, lapisan tapak bajak dangkal, pencemaran oleh bahan agrokimia, limbah industri dan limbah dari daerah tambang, populasi dan aktifitas mikroba menurun, salinasi/alkalinasi serta tingginya laju erosi.

5.

Kegiatan PKLSB dilaksanakan pada Musim Tanam bulan September – Desember 2010, dengan pengomposan jerami atau sisa seresahan tanaman secara in situ (di lahan sawah) menggunakan bio dekomposer dengan tujuan agar proses pengomposan dapat lebih cepat, menekan patogen serta meningkatkan kualitas kompos. Guna kesempurnaan dalam pemulihan kesuburan lahan sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk an organik, maka dalam kegiatan PKLSB selain pengomposan menggunakan bio dekomposer dengan dosis 2 kg/ha juga diaplikasikan pupuk hayati sebanyak 200gram/ha.Pelaksana Public Service Obligation (PSO) kegiatan PKLSB adalah PT Berdikari (Persero).

6.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, proses pengomposan jerami akan semakin efektif apabila menggunakan jerami atau limba pertanian lainnya yang telah dicacah, untuk itu disarankan kegiatan PKLSB disinkronkan dengan kegiatan fasilitasi APPO/RP3O yang telah dialokasikan di masing-masing daerah.

7.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan program pemulihan kesuburan lahan sangat di tentukan oleh penetapan CP/CL lahan yang tepat; untuk itu diminta kepada Dinas Pertanian Propinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/kota pelaksana kegiatan PKLSB mempersiapkan CP/CL secara cermat yaitu lokasi yang saat ini masih ada pertanaman sehingga dipastikan tidak mengalami kesulitan mendapatkan jerami untuk pelaksanaan kegiatan


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

PKLSB. Penetapan CP/CL kegiatan PKLSB agar memperhatikan rambu-rambu sebagai berikut :

8.

9.

a. Lokasi di lahan sawah yang terdegradasi berat/lahan sakit b. Diutamakan di lokasi SL-PTT, namun tidak boleh di lokasi laboratorium(LL) c. Diusahakan tidak duplikasi dengan CP/CL penerima BLP, sehingga memudahkan dalam evaluasi akuntabilitas kegiatan PKLSB. d. CP/CL agar diusulkan secara berjenjang dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sesuai hasil evaluasi terhadap lokasi lahan yang teridentifikasi terdegradasi berat kepada Dinas Pertanian Propinsi yang selanjutnya diusulkan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Pada prinsipnya kegiatan PKLSB agar dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu peraturan perundang-undangan. Di samping hal tersebut mencermati kemungkinan kesiapan petani/lokasi yang sangat bervariasi maka ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan PKLSB di dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum (PEDUM) Kegiatan PKLSB diusulkan fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah khususnya dalam penetapan CP/CL. Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan PKLSB di tingkat lapangan, BUMN Pelaksana PSO (PT Berdikari Persero) diharapkan dapat berkoordiansi dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota serta Dinas Pertanian Provinsi dalam pengawalan penyaluran dekomposer dan pupuk hayati, pendampingan penerapan teknologi serta penyelesaian administrasi pelaksanaan kegiatan.

10. Bio Dekomposer yang akan disalurkan oleh PT Berdikari (Persero) dengan merek VITADEGRA dan untuk pupuk hayati menggunakan merek VITABIO. Selanjutnya PT Berdikari (Persero) akan segera menyipakan kegiatan training of the trainer (TOT) yang dijadwalkan sebagai berikut: a. Untuk Jabar dan Banten dilaksanakan di Bandung,tanggal 18 Agustus 2010 b. Daerah Jatim dilaksanakan di Surabaya, tanggal 25 Agustus 2010 _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 88

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

c. Daerah Jateng dan DIY dilaksanakan di Semarang, tanggal 1 September 2010 d. Daerah Sulsel dilaksanakan di Makasar, tanggal 15 September 2010, e. Daerah Sumsel dan Sumbar dilaksanakan di Palembang, tanggal 22 September 2010. Kegiatan TOT diharapkan dapat diikuti oleh petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten /Kota, Penyuluh Pertanian Lapangan, dan Petani/Kelompok tani atau sejumlah 3 orang per Kabupaten/Kota. 11. Mencermati semakin terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan PKLSB diharapkan komunikasi antara Contac Person dari Dinas Pertanian Propinsi dan Dinas Kabupaten/Kota dengan Ditjen Tanaman Pangan serta PT Berdikari (Persero) dapat dilaksanakan secara intensif sehingga persiapan administrasi berupa penyiapan Pedum dan CP/CL dapat dilakukan secara simultan dan dapat diselesaikan pada awal September 2010, dan penyaluran bio dekomposer dan pupuk hayati dapat dilaksanakan oleh PT Berdikari (Persero) pada awal Oktober 2010, sehingga diharapkan kegiatan PKLSB dapat dilaksanakan maksimal sampai awal Desember 2010. 12. Mengingat dampak pelaksanaan PKLSB diperkirakan membutuhkan waktu selama 4 musim tanam, maka diharapakn kegiatan tersebut dapat diusulkan anggarannya baik melalui APBN maupun APBD pada tahun-tahun yang akan datang. 6.

Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Alsintan APBN-P Tahun 2010 Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Alsintan APBN – P 2010 dilaksanakan di Hotel Aston Tropicana, Bandung, Jawa Barat pada tanggal 28 – 30 September 2010. Hasil dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pertemuan dibuka oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan yang diwakili oleh Direktur Sarana Produksi dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Direktur Kacang – Kacangan dan Umbi – umbian, nara sumber, stakeholder serta Kepala Bidang, Kepala UPT Alsintan


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

dan Kepala Seksi/Staf Dinas Pertanian Provinsi yang menangani bidang alsintan dari 32 provinsi di Indonesia. 2. Hasil

diskusi

yang

berkembang

pada

pertemuan

maka

dirumuskan hal-hal sebagai berikut : a. Direktorat Sarana Produksi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian memfasilitasi penyediaan sarana produksi khususnya alat mesin pertanian. Dukungan bantuan alsintan yang diberikan kepada petani melalui APBN 2010 (reguler), khususnya traktor roda dua sebanyak 669 unit dan pompa air sebanyak 350 unit. Melalui dana APBN – P 2010 berupa Traktor Roda - 2 sejumlah 3.395 unit dan Pompa Air sejumlah 3.300 unit yang tersebar di 32 Provinsi pada 300 Kabupaten/ kota. b. Dalam mendukung peningkatan produksi tanaman pangan perlu didukung oleh penerapan teknologi. Pada saat ini teknologi alsintan untuk mendukung produksi telah berkembang pesat, namun penerapan teknologi yang tersedia harus diseleksi sesuai dengan kebutuhan dan spesifik lokasi, sehingga penyebaran bantuan alsintan tersebut juga harus selektif. c. Untuk meningkatkan IP (Intensitas Pertanaman) dan produktivitas khususnya tanaman padi maka diperlukan kebutuhan alsintan, yang cukup dan memadai, namun sampai saat ini ketersediaan alsintan yang tersedia masih belum mencukupi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat melalui dana APBN maupun APBN-P mengupayakan pengadaan alsintan. Guna mempercepat ketersediaan alsintan yang cukup, diharapkan dukungan Pemerintah Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota melalui dana APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota dengan pengadaan alsintan di wilayahnya.

memprogramkan

d. Bantuan alsintan APBN-P diberikan kepada Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani (Poktan/Gapoktan) yang mau untuk memanfaatkan usaha tani secara optimal, melalui pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 90

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

merupakan penerima.

unit

usaha

kegiatan

dari

Poktan/Gapoktan

e. Penentuan calon penerima dan calon lokasi (CPCL) bantuan alsintan tetap mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Bantuan Alsintan APBN-P Tahun 2010. Usulan Poktan/Gapoktan sebagai calon penerima yang telah diverifikasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Provinsi, selanjutnya ditetapkan sebagai penerima Bantuan Alsintan (Traktor Roda – 2 dan atau Pompa Air) dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Untuk itu Provinsi yang belum menyampaikan (Provinsi NAD, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat) agar segera menyampaikan data Poktan/ Gapokatan calon penerima paling lambat tanggal 5 Oktober 2010 telah diterima di Direktorat Sarana Produksi, Jakarta. Pengadaan alsintan APBN – P 2010 dilaksanakan melalui pelelangan umum di Ditjen Tanaman Pangan, sedangkan mekanisme distribusi alsintan dilaksanakan oleh perusahaan pelaksana penyedia alsintan. Sebelum dilakukan pendistribusian, perusahaan pelaksana harus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk menginformasikan jadwal pengiriman alsintan, selanjutnya Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Poktan/ Gapoktan penerima bantuan. f.

Pendistribusian alsintan dilaksanakan sampai dengan titik bagi di kantor Dinas Pertanian Provinsi, terutama di Kabupaten/Kota. Sebelum barang diterima oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota atau yang ditunjuk mewakili, maka petugas pemeriksa barang Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan barang alsintan yang diterima beserta perlengkapannya.

g. Setelah dilaksanakan pemeriksaan alsintan, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kabupaten/Kota atau petugas yang ditunjuk mewakili menandatangani Form Berita Acara Serah Terima Barang. Alsintan yang diterima harus dalam kondisi baru, baik, terakit sempurna, sesuai spesifikasi teknisnya dan _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 91

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

sudah di running test (diuji coba dengan dihidupkan mesinnya). h. Pelaksanaan penyerahan bantuan alsintan kepada Poktan/ Gapoktan di titik bagi menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Dinas Pertanian Provinsi, sedangkan biaya pengambilan alsintan di titik bagi menjadi tanggung jawab Poktan/Gapoktan penerima bantuan tersebut. i.

Dinas Pertanian Provinsi diharapkan menyampaikan informasi tentang teknik penggunaan dan perawatan alsintan (Traktor Roda-2, Pompa Air dan Motor Penggeraknya) kepada Poktan/Gapoktan penerima bantuan melalui Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

j.

Pelaporan kegiatan bantuan alsintan APBN-P dilaksanakan secara berjenjang oleh Poktan/Gapoktan kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Provinsi menyampaikan kepada Direktorat Sarana Produksi Ditjen Tanama Pangan Kementerian Pertanian. Adapun bentuk pelaporan tersebut sebagaimana lampiran pada Buku Pedoman Pelaksanaan Bantuan Alsintan APBN-P TA. 2010.

k. Disamping pelaksanaan kegiatan bantuan alsintan APBN-P 2010 juga telah dilaksanakan kegiatan bantuan alsintan APBN 2010 yang merupakan Dana Bantuan Sosial Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota berupa Pilot Project Pengembangan Alsintan untuk UPJA Profesional dan kegiatan diluar Pilot Project l.

Keberhasilan program pengembangan alsintan dapat tercapai dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, stake pengguna alsintan.

holder

terkait

dan

masyarakat

m. Akurasi perencanaan pembangunan tanaman pangan diperlukan data yang terkini. Untuk itu diharapkan Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan penyusunan data base tentang mapping ketersediaan alsintan secara rinci. _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 92

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

7. Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Kebutuhan Pupuk Dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan subsidi pupuk tahun 2010 dan perencanaan kebutuhan pupuk tahun 2011, Direktorat Sarana Produksi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melaksanakan Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Kebutuhan Pupuk di Denpasar pada tanggal 13 – 15 Oktober 2010. Pertemuan dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan yang diwakili oleh Direktur Sarana Produksi serta dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bali, perwakilan Dinas Pertanian Provinsi seluruh Indonesia, Instansi Teknis lingkup Kementerian Pertanian dan BUMN Produsen Pupuk Bersubsidi. Memperhatikan arahan Dirjen Tanaman Pangan, penyampaian materi oleh pembicara/ nara sumber dan diskusi yang berkembang selama pertemuan berlangsung, maka diperoleh rumusan sebagai berikut : A. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2010 1.

Kebijakan pemerintah di bidang pupuk diarahkan pada: a) peningkatan efisiensi penggunaan pupuk anorganik dengan mendorong pengembangan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi; b) pengembangan penggunaan pupuk organik; c) pengembangan penggunaan pupuk majemuk; dan d) pendampingan/pengawalan di tingkat petani melalui penyediaan data RDKK dan RDK serta peningkatan pengawasan peredaran pupuk.

2.

Dalam rangka peningkatan produktivitas komoditas pertanian, pemerintah telah menetapkan kegiatan Subsidi Pupuk, Bantuan Langsung Pupuk (BLP) melalui pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) kepada BUMN, serta fasilitasi Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO) dan Rumah Percontohan Pembuatan Pupuk Organik (RP3O) kepada petani/kelompok tani.

3.

Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 50/Permentan/SR.130/9/2009 ditetapkan sebanyak 11.060.000 ton yang terdiri atas pupuk Urea 6.000.000 ton, SP-36 1.000.000 ton, ZA 950.000 ton, NPK 2.200.000 ton dan Organik


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

910.000 ton, dengan kebutuhan anggaran Rp. 16,92 Triliun, sedangkan anggaran dalam APBN 2010 hanya Rp. 11,29 Triliun sehingga diperlukan tambahan anggaran subsidi sebesar Rp. 5,63 Triliun. Berdasarkan UU No. 2 tahun 2010 anggaran subsidi pupuk dalam APBN-P ditetapkan menjadi Rp. 14,75 Triliun sehingga tambahan anggaran hanya Rp. 3,46 Triliun. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap pengurangan volume pupuk bersubsidi sehingga menjadi 9,48 juta ton sebagaimana diatur dalam Permentan No. 49/Permentan/SR.130/9/2010. Dengan adanya perubahan Permentan tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah segara dapat menerbitkan perubahan Peraturan Gubernur dan perubahan Peraturan Bupati/Walikota tentang alokasi pupuk bersubsidi tahun 2010 di masing-masing wilayahnya. 4.

Perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan bulan September 2010 sekitar 51% (4.851.666 ton), diharapkan sisa alokasi pupuk sebanyak 49% dapat diserap pada bulan Okt-Des 2010 dengan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi secara tertutup menggunakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

5.

Berdasarkan evaluasi, rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi pada periode Januari – September 2010 disebabkan beberapa hal antara lain: a) petani telah mengadakan pupuk pada akhir tahun 2009 akibat adanya isu kenaikan HET; b) keterlambatan dalam penetapan alokasi kebutuhan pupuk menurut kabupaten dan kecamatan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota; c) petani menunda pengadaan pupuk pada musim tanam April akibat perubahan iklim yang tidak mendukung untuk pertanaman; d) efektivitas penerapan pola tertutup penggunaan RDKK; e) adanya perubahan pola penggunaan pupuk dari anorganik ke organik; f) bantuan langsung pupuk; dan g) pengawasan yang intensif oleh pihak pengawas.

6.

Untuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) tahun 2010, realisasi penyaluran sampai dengan September relatif masih rendah (50%). Kendala teknis utama antara lain adalah proses produksi dan kualitas pupuk yang tidak sesuai


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

dengan ketentuan. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Dinas Pertanian di daerah agar mengkomunikasikan kepada perusahaan pelaksana PSO-BLP (PT Sang Hyang Seri, PT Pertani dan PT. Berdikari) mengenai jadwal tanam, jumlah kebutuhan pupuk untuk dijadikan pedoman dalam penyaluran BLP di masing-masing wilayah tanggungjawabnya. 7.

Guna efektifitas pengadaan dan pemanfaatan RP3O, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dapat melakukan pengawalan, pengawasan dan evaluasi secara intensif serta melaporkan ke pusat agar dapat ditindaklanjuti untuk penyempurnaan kedepan. Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan RP3O dan peningkatan kemandirian petani; Dinas Pertanian di daerah dapat mendorong kemitraan antara kelompok tani yang telah difasilitasi APPO/RP3O dengan produsen BUMN pupuk atau Industri Kecil Menengah (IKM) yang memproduksi pupuk organik.

8.

Memperhatikan kondisi sebagian besar lahan pertanian telah mengalami degradasi akibat pengelolaan tanah yang kurang tepat sehingga menurunkan produktivitas lahan, maka untuk meningkatkan produktivitas lahan terdegradasi tersebut, dilakukan kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan Sawah Berkelanjutan (PKLSB) tahun 2010 di 8 provinsi, 80 kabupaten berupa pemberian bantuan dekomposer dan pupuk hayati kepada kelompoktani secara gratis. Saat ini sedang dalam proses produksi dekomposer dan pupuk hayati, pelatihan petugas pelatih (TOT) dan penyiapan calon petani calon lokasi (CPCL) serta pengujian dekomposer dan pupuk hayati. Diharapkan peran aktif dari Dinas Pertanian pelaksana kegiatan PKLSB untuk penetapan CPCL dalam waktu dekat, sehingga bantuan dekomposer dan pupuk hayati dapat segera disalurkan mulai bulan Oktober 2010.

9.

Sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Program-Program Strategis Prioritas Ketahanan Pangan, maka dilakukan ujicoba pengalihan subsidi pupuk langsung ke petani yang dicanangkan pada tanggal 8 Juni 2010 di kabupaten Karawang-Jawa Barat. Untuk selanjutnya pada tahun 2011,


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

ujicoba subsidi langsung akan dilaksanakan di tujuh provinsi yaitu provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan khusus di provinsi Bali ujicoba dilaksanakan di seluruh Kabupaten. 10. Berdasarkan hasil audit yang dilaksanakan oleh BPK maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, masih ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi serta penyaluran BLP. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2011 baik di Pusat maupun di Daerah. 11. Dalam rangka optimalisasi pelayanan penyaluran pupuk bersubsidi, PT Pusri Holding selaku pelaksana PSO, secara bertahap akan menerapkan pelayanan penjualan pupuk terpadu, dimana di setiap kios penyalur pupuk bersubsidi akan disediakanseluruh jenis pupuk bersubsidi, sehingga dapat membantu memudahkan petani dalam pembelian pupuk bersubsidi. 12. Berdasarkan rendahnya realisasi penyaluran pupuk bersubsidi, maka PT Pusri Holding mengalami kesulitan dalam mengelola stok pupuk yang sangat tinggi. Untuk itu diharapkan pengawalan dari Dinas Pertanian di daerah dalam pengamanan kebutuhan maupun penyerapan pupuk bersubsidi, sehingga sisa stok pupuk tersebut dapat terserap maksimal pada musim tanam Oktober – Desember 2010, termasuk di dalamnya adalah melakukan realokasi antar wilayah maupun antar subsektor. Khusus untuk mendukung pelaksanaan realokasi antar subsektor diharapkan adanya surat dari Direktorat Jenderal Perkebunan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang akan disampaikan lebih lanjut kepada daerah.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

B. Perencanaan Kebutuhan Pupuk Tahun 2011 1.

Berdasarkan nota keuangan dan RAPBN 2011, anggaran subsidi pupuk tahun 2011 dialokasikan sebesar Rp. 16,377 Triliun, yang diperkirakan dapat untuk penyediaan dan penyaluran pupuk sejumlah 11,28 juta ton yang terdiri atas: Urea 5.82 juta ton; SP-36 1 juta ton; ZA 950.000 ton; NPK 2,42 juta ton; dan Organik 1,092 juta ton, dengan asumsi HET naik. Namun bila HET diasumsikan tetap kecuali HET pupuk organik turun menjadi Rp. 400/kg maka anggaran Rp. 16,37 Triliun hanya cukup untuk penyediaan pupuk 9,885 juta ton yang terdiri atas Urea 5.1 juta ton; SP-36 750.000 ton; ZA 850.000 ton; NPK 2,350 juta ton; dan Organik 835.015 ton.

2.

Namun demikian, untuk penetapan alokasi pupuk bersubsidi masih akan dilakukan penyesuai sesuai pagu anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 16,38 triliun dan penetapan HET pupuk bersubsidi sesuai persetujuan dari lembaga legislatif (Komisi IV DPR-RI). Dalam penyaluran pupuk bersubsidi juga akan dilakukan pola penyaluran melalui kios penyalur bersama oleh produsen pupuk sehingga diharapkan penyediaan pupuk bersubsidi secara lengkap disetiap kios penyalur lini-IV.

3.

Pada tahun 2011 akan terjadi berbagai perubahan kebijakan pengelolaan anggaran subsidi pupuk, antara lain perubahan organisasi di Kementerian Pertanian, perubahan sistem penganggaran, dilaksanakannya ujicoba subsidi langsung serta perbaikan dalam sistim penyaluran subsidi pupuk. Untuk itu dituntut kesiapan dari Dinas Pertanian di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta di lingkup Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk tahun 2011.

4.

Kegiatan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) akan dialokasikan pada beban anggaran Kementerian Pertanian sehingga diperkirakan pelaksana kegiatan adalah Dinas Pertanian Provinsi atau Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Agar penyaluran BLP dapat lebih tepat dan cepat, maka disarankan agar Dinas Pertanian dapat menyiapkan CPCL lebih awal.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

5.

Memperhatikan bahwa adanya perubahan perilaku petani dalam pemupukan dari anorganik ke organik dan penggunaan pupuk majemuk (NPK), disarankan agar dilakukan sosialisasi dan demonstrasi pemupukan Organik dan NPK. Untuk penggunaan dan efektivitas penyaluran pupuk NPK bersubsidi, diupayakan pada tahun 2011, formula pupuk NPK bersubsidi hanya satu yaitu NPK 15 : 15 : 15 sehingga tidak ada lagi permasalahan penyaluran pupuk NPK. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan dukungan kesiapan dari PT Pusri Hoding dalam penyediaan dan penyaluran pupuk NPK bersubsdi dimaksud.

C. Workshop Rancangan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2011 1. Sesuai kesepakatan dari seluruh Dinas Pertanian Provinsi dalam perhitungan rencana kebutuhan pupuk tahun 2011 dengan menggunakan asumsi HET tidak naik kecuali HET Pupuk Organik turun menjadi Rp. 400/kg. Dasar penetapan asumsi tersebut, apabila nantinya HET ditetapkan naik, maka volume pupuk bertambah, dimana penambahan alokasi untuk masingmasing provinsi dapat dilakukan secara proporsional, tanpa melalui rapat kembali. Berdasarkan asumsi tersebut maka rancangan kebutuhan pupuk tahun 2011 dengan anggaran Rp. 16,37 Triliun, jumlah pupuk bersubsidi mencapai 9,885 juta ton yang terdiri atas Urea 5.1 juta ton; SP-36 750.000 ton; ZA 850.000 ton; NPK 2,350 juta ton; dan Organik 835.015 ton. Kesepakatan kebutuhan pupuk per provinsi yang selanjutnya akan dijadikan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2011 sebagaimana terinci pada tabel terlampir. 2. Apabila dalam keputusan rapat Komisi IV DPR-RI dengan Menteri Pertanian terdapat perubahan terhadap HET pupuk bersubsidi tahun 2011, maka peserta rapat menyetujui adanya perubahan alokasi pupuk bersubsidi tersebut.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

8. Rumusan Sosialisasi BLP di Makassar 1.

Sesuai arahan Dirjen Tanaman Pangan ditegaskan bahwa kementerian Pertanian dituntut untuk terus mengupayakan peningkatan ketersediaan pangan yang mudah diakses oleh masyarakat dengan harga terjangkau. Langkah strategis yang ditempuh pemerintah untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut antara lain dengan pemberian subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi biaya kredit pertanian serta fasilitasi bantuan langsung kepada masyarakat petani. Mencermati peningkatan produktivitas dan produksi Tahun 2010 yang belum sesuai dengan sasaran, maka harus mendapat perhatian yang lebih serius dari seluruh pihak terkait khususnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi, dalam pengawalan/pendampingan di tingkat petani, untuk penerapan teknologi sesuai rekomendasi spesifik lokasi.

2.

Berdasarkan Hasil audit kinerja program peningkatan ketahanan pangan Tahun 2008 yang dilaksanakan oleh BPKP di Kementerian Pertanian mencapai 79,99%. Segala hambatan dalam pencapaian target keuangan dan target kegiatan untuk tahun-tahun selanjutnya hendaknya dapat diatasi secara bersama baik oleh Pemerintah Pusat, Daerah, Pemangku Kepentingan dan Petani yang terlibat kegiatan tanaman pangan.

3.

Dengan adanya Bantuan Langsung Pupuk (BLP) selama 3(tiga) tahun terakhir diharapkan terjadi peningkatan produksi padi secara nyata. Unsur pendamping SLPTT padi yang diperkuat dengan dukungan BLBU dan BLP seperti penyuluh, POPT, PBT, Peneliti, Petugas Pelaksana PSO harus lebih ditingkatkan perannya sehingga dapat merubah pola pikir petani dari tidak menggunakan pupuk organik menjadi perlunya penggunaan pupuk organik pada tanaman.

4.

Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Tahun 2010 sebagai salah satu komponen kegiatan subsidi pupuk Tahun 2010 akan dialokasikan untuk 31 provinsi guna mendukung pelaksanaan BLBU pada lokasi pelaksaan SLPTT dengan alokasi Jawa 30% dan Luar Jawa 70%. Peruntukan BLP hanya pada komoditi padi dengan prioritas padi hibrida, padi non hibrida dan padi lahan kering.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

Sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam APBN Tahun 2010, cakupan areal luas tanam kegiatan BLP 1,06 juta Hektare, dengan alokasi pupuk NPK = 106.639,5 ton, POG = 319.918,5 ton dan POC = 2,13 juta liter. 5.

Pemberian BLP kepada petani diharapkan dapat mempercepat pengembangan penerapan pemupukan berimbang menggunakan pupuk majemuk dan pupuk organik dalam rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional serta meningkatkan pendapatan petani.

6.

Penyaluran BLP sampai ke titik bagi (kelompok tani) dilaksanakan sesuai dengan CPCL yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi, dengan paket bantuan per-hektare dari pupuk NPK 100 kg, pupuk organik granul (POG) 300 kg dan pupuk organik cair (POC) 2 liter.

7.

Pihak Ditjen Tanaman Pangan, Pihak BUMN PT. Pertani, PT. Sang Hyang Seri dan PT. Berdikari telah menandatangani kesepakatan dalam hal pelaksanaan kegiatan BLP. Kesiapan pihak BUMN untuk melakukan penyaluran BLP sampai saat ini sedang dilakukan produksi pupuk serta pengambilan sampel dan pengujian analisa mutu pupuk di laboratorium yang ditunjuk yaitu Laboratorium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan – Balitbang dan PT Sucofindo. Kegiatan penyaluran pupuk BLP diupayakan dapat direalisasikan akhir Juni 2010 sesuai dengan kesiapan sertifikasi hasil uji mutu pupuk dari laboratorium. Untuk itu perlu dilaksanakan konsolidasi antara Ditjen Tanaman Pangan beserta Dinas Pertanian di daerah dengan pihak PT Pertani, PT Sang Hyang Seri dan PT Berdikari, guna pelaksanaan penyaluran BLP secara tepat sasaran.

8.

Dengan terjadinya pergeseran rencana penyaluran BLP dari yang direncanakan semula, maka diharapkan seluruh provinsi agar menyempurnakan CPCL yang telah disampaikan ke pusat dengan merealokasikan kegiatan BLP sesuai dengan jadwal tanam yang masih tersedia di kabupaten / kota untuk masingmasing provinsi.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

9.

Untuk mengetahui dampak pemberian Bantuan Langsung Pupuk (BLP) kepada petani terhadap peningkatan produksi padi, maka untuk setiap kabupaten / kota pelaksana kegiatan dilakukan uji coba di lapangan/demplot. Oleh karena itu diminta agar pelaksanaan demplot tersebut dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian setempat dengan BUMN pelaksana kegiatan BLP sejak mulai perencanaan, pelaksanaan sampai panen dalam kegiatan demplot dimaksud. Termasuk instansi BPS setempat sebagai pertimbangan dalam evaluasi ubinan untuk panen yang dilaksanakan BPS.

10.

Dalam pelaksanaan kegiatan BLP sangat diharapkan peran aktif dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sampai dengan penyuluh dan KCD melakukan pengawasan penyaluran pupuk dan kelengkapan administrasi pendampingan ke tingkat petani dengan berkoordinasi dengan pihak BUMN pelaksana.

11.

Untuk memenuhi permintaan pasar, pihak BUMN pelaksana BLP Tahun 2010 diharapkan dapat menyediakan pupuk produksinya di kios-kios dijual dengan harga pasar sebagai alternatif pilihan petani untuk memenuhi kebutuhan petani.

12.

Dalam rangka mendukung penyaluran pupuk tersebut, PT. Pertani (Persero) didukung dengan sebaran dan kapasitas unit pabrik yang dimilikinya yaitu : a. Pabrik NPK sejumlah 17 unit pabrik dengan pola kemitraan produksi dengan total kapasitas produksi 480.000 ton per tahun yang tersebar di Propinsi Sumatera Utara, Jawa b.

c.

Barat, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pabrik POC sejumlah 7 unit pabrik milik sendiri dengan total kapasitas produksi 4.750.000 liter per tahun yang tersebar di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pabrik POG sejumlah 103 unit pabrik dengan pola kemitraan produksi dengan total kapasitas produksi 1.105.500 ton per tahun yangtersebar di Propinsi : Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

Untuk mendukung dan mengawal kelancaran penyaluran pupuk Program BLP, maka PT. Pertani (Persero) telah membentuk posko di tiap Propinsi/Kabupaten tempat berkedudukan Kantor AMP/Cabang Pemasaran berada sebagai wadah melaksanakan koordinasi, pemantauan dan administrasi pelaporan, antara PT. Pertani (Persero) dengan Dinas Pertanian dan jajarannya serta Kelompok Tani. 13. Kesiapan PT Pertani (Persero) untuk kesiapan BLP tahun 2010 sebagai berikut (Ton,liter)

Jenis Pupuk NPK POG POC

Juni

Juli

8.910 26.700 178.200

Agustus September

23.759 71.277 475.180

14.850 44.550 297.000

11.879 35.637 237.580

Total 59.398 178.164 1.187.960

14. Kesiapan PT Sang Hyang Sari (Persero) untuk penyaluran BLP pada Tahun 2010 seperti tahun sebelumnya, yaitu NPK (20:8:6), POG dan POC dengan Rencana produksi dan penyaluran PT Sang Hyang Seri sebagai berikut (Ton,liter)


Juni 18,250 55,967 245,000

Juli 18,747 45,513 430,000

Agustus 7,076 42,530 200,000

Total 44,073 144,010 875,000

Pabrik NPK dan POC sebagian besar terletak di Pulau Jawa dan untuk di luar Jawa produksi dilakukan di Provinsi Lampung dan Sumatera Utara. Sedangkan untuk produksi POG dilakukan hampir di seluruh penerima BLP.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

15. Kesiapan PT Berdikari (Persero) untuk penyaluran BLP pada Tahun 2010 sebagai berikut : (Ton Liter)


Juli

Agustus 4,000 2,500 2,500

5,356 40,000 1,498

September

Total

2,638 14,958 -

11,994 57,458 3,998

POG PT Berdikari diproduksi di Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan NTB adapun NPK diproduksi di Jawa Barat dan Jawa Timur, sedangkan POC hanya diproduksi di Jawa Barat. Jadwal pengiriman barang dilakukan pada Bulan Juli, Agusutus dan September 2010. 16. Dalam rangka meningkatkan kesuburan lahan sawah yang ditengarai mangalami degradasi dari ringan sampai dengan berat, maka pada Tahun 2010 akan dilaksanakan Kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan Sawah Berkelanjutan yang direncanakan dilakukan di 6 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, D.I Yogyakarta, Banten, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi a.

c.

Identifikasi lahan sawah yang mengalami (kandungan bahan organik < 2%) CPCL pelaksana menerapkan inovasi pengomposan Quality Control produk yang digunakan

d.

Pengawalan penyediaan, penyaluran dan penggunaan

e.

Monitoring dan Evaluasi Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang bersangkutan dapat mulai melaksanakan identifikasi lokasi.

b.

degradasi teknologi

17. Berdasarkan hasil workshop mengenai kebutuhan pupuk sesuai jadwal tanam di masing-masing provinsi serta rencana penyaluran BLP oleh PT Pertani, PT Sang Hyang Seri dan PT Berdikari telah dihasilkan kesepakatan antara Dinas Pertanian Provinsi penerima BLP dengan perwakilan PT Pertani, PT Sang Hyang Seri dan PT Berdikari sebagaimana tabel terlampir. Untuk itu kepada semua pihak yang telah bersepakat _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 103

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

untuk memantau pelaksanaan penyaluran BLP sampai ke titik bagi di masing-masing wilayah dengan paket lengkap sesuai dengan alokasi pupuk yang telah ditetapkan. 9. Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Tahun 2010, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan c.q. Direktorat Sarana Produksi bekerjasama dengan PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Berdikari (Persero) menyelenggarakan Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Tahun 2010, pada tanggal 28 – 30 November 2010 di Hotel Grand Aquila – Bandung Provinsi Jawa Barat. Pertemuan Evaluasi BLP tersebut dibuka secara resmi oleh Plh Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan dihadiri oleh para pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Direksi PT. Sang Hyang Seri, Direksi PT. Pertani, Direksi PT Berdikari, Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi atau yang menangani kegiatan BLP serta para manajer PT. Sang Hyang Seri, PT. Pertani dan PT Berdikari dari 31 (tigapuluh satu) provinsi, yaitu: Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara, Maluku, Papua, Maluku Utara, Bangka Belitung dan Papua Barat. Mencermati arahan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, serta penyampaian materi dari Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Berdikari (Persero), Inspektorat Jenderal, dan diskusi yang berkembang dalam rapat, maka pokok-pokok hasil evaluasi kegiatan dirumuskan sebagai berikut:


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

1.

Upaya keberhasilan pencapaian sasaran produksi padi 66,68 juta ton, jagung 19,8 juta ton, kedelai 1,3 juta ton, pemerintah telah menggulirkan program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) seluas 2 (dua) juta hektar, difasilitasi dengan sarana produksi pertanian melalui Bantuan Sosial, Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) melalui penugasan kepada PT. Sang Hyang Seri (Persero), PT. Pertani (Persero) dan PT Berdikari (Persero).

2.

Paket Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2010 terdiri dari Pupuk Organik Granul (POG), Pupuk Organik Cair (POC) dan pupuk majemuk NPK, dengan paket bantuan per hektar masing-masing 300 kg (POG), 2 liter (POC), dan 100 kg (NPK). Berkenaan dengan pagu anggaran yang terbatas maka alokasi BLP hanya mencakup areal tanaman padi sekitar 1.132.507 hektar (38,4%) dari areal SLPTT.

3.

Dalam penyediaan pupuk BLP, PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Berdikari (Persero) telah memproduksi pupuk sesuai standar yang telah ditetapkan dan telah terdaftar di PPI Kementerian Pertanian.

4.

Petani/kelompok tani penerima BLP ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi setelah memverifikasi usulan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setelah melalui proses seleksi dan koordinasi dalam penentuan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL).

5.

Realisasi penyaluran BLP sampai dengan tanggal 22 November 2010, telah mencapai : a) Pupuk Organik Granul sebanyak 280.989 ton (82,70); b) Pupuk Organik Cair sebanyak 2.067.604 liter (91,30% ); dan pupuk NPK sebanyak 102.052 kg (90,10%). Rincian realisasi menurut provinsi, kabupaten/kota dan produsen sebagaimana tercantum pada lampiran 1.

6.

Agar program BLP dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas padi, maka pelaksanaan penyaluran di tingkat petani diupayakan sesuai dengan luasan lahan yang dimiliki dan paket bantuan yang ditetapkan. Paket BLP yang digunakan petani perlu mendapat tambahan pupuk sehingga


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

sesuai dengan dosis rekomendasi setempat. Untuk meningkatkan akurasi data tentang dampak program bantuan benih dan pupuk terhadap angka peningkatan produktivitas padi di daerah, diperlukan koordinasi dengan BPS dalam pelaksanaan SLPTT dan melakukan penyempurnaan metode ubinan. 7.

PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) harus melibatkan Dinas Pertanian Provinsi (Kabupaten/Kota), KTNA/HKTI dalam rangka sosialisasi dan pengawalan BLP, serta perlu diadakan sosialisasi di tingkat petani tentang penggunaan dan manfaat bantuan BLP.

8.

Dinas Pertanian Provinsi maupun Dinas Pertanian Kabupaten agar membuat peta sebaran penerima bantuan untuk menghindari terjadinya kelompok yang sama dalam memperoleh bantuan setiap tahunnya sementara masih terdapat kelompok yang belum pernah menerima.

9.

Evaluasi fasilitasi rumah percontohan pembuatan pupuk organik (RP3O), telah direalisasikan sebanyak 60 unit (30 %). Diharapkan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten untuk dapat menindaklanjuti pemanfaatan fasilitas tersebut. Selanjutnya untuk memberdayakan petani penerima fasilitasi pupuk organik, perlu dibangun kemitraan agar petani penerima APPO dan RP3O dapat menjadi pemasok bahan baku pupuk organik bagi mitra kerja PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Berdikari (Persero) maupun Pusri Holding.

10.

Mengingat bahwa penyaluran BLP belum 100% maka diminta kepada PT Sang Hyang Seri (Persro), PT Pertani (Persero) dan PT Berdikari (Persero) untuk dapat menyelesaikan penyaluran BLP dan dokumen adminstrasi serta penagihan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah.

11.

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan BLP tahun 2010, Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian akan segera melaksanakan kegiatan pengawasan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat tempat dan tepat mutu, sehingga kegiatan BLP


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

tersebut dapat berjalan dengan baik dan berimplikasi pada peningkatan produksi. Namun apabila di dalam penyaluran terdapat suatu permasalahan hendaknya dapat segera diambil langkah-langkah penyelesaian secara tepat dengan koordinasi antara pusat dan daerah. 12.

Apabila program BLP tahun masih dilanjutkan 2011 kiranya dapat dilaksanakan lebih awal mulai pada MT April – September 2011, diperlukan kesiapan data CPCL oleh daerah (provinsi dan kabupaten) serta kesiapan pusat dan produsen dalam penyediaan pupuk serta penyelesaian administrasi.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

IV. KEUANGAN, PERSONALIA, RUMAH T ANGGA DAN PERLENGKAPAN A.

Keuangan. 1. Kegiatan Pembinaan Sarana Produksi a. Anggaran. Dalam Undang-undang Perberbendaharaan Negara ditetapkan bahwa pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan

ditetapkan

dalam APBN dan APBD. Prinsip pengelolaan keuangan negara adalah

akuntabilitas

berorientasi

pada

hasil,

keterbukaan/

transparan dalam setiap transaksi pemerintah, pemberdayaan aparatur Negara untuk menghasilkan kinerja yang optimal dan adanya lembaga pemeriksaan eksternal yang kuat, professional, proporsional

dan

independent,

dengan

demikian

untuk

pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara, perlu adanya reformasi landasan hukum dibidang keuangan Negara dalam rangka mendukung terwujudnya good governance. Dengan terbitnya Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – undang No. 1 Tahun 2004

tentang

Perbendaharaan

Negara

dimana

sistim

pelaksanaan anggaran yang tadinya dikenal dengan dual budgeting dimana anggaran belanja dipisahkan antara anggaran belanja Pembangunan (Proyek) yang dikelola oleh Pemimpin Proyek dan anggaran belanja Rutin yang dikelola oleh Atasan Langsung Bendaharawan Rutin. Dimana pemisahan anggaran semula

dimaksudkan

pembangunan,

namun

untuk

menekankan

didalam

arti

pentingnya

pelaksanaannya

telah

menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan antara lain kinerja sulit diukur karena alokasi dana yang tidak mencerminkan kondisi _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 108

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

yang sesungguhnya, hal ini selain menimbulkan ketidak efisienan dalam pembiayaan kegiatan pemerintah, juga menyebabkan ketidakjelasan keterkaitan antara out put atau out come yang dicapai. Dengan adanya format baru dan struktur belanja Negara menurut jenis belanja, secara otomatis tidak ada lagi pemisahan antara belanja rutin dan belanja pembangunan, maka sekarang telah diintegrasikan dan dilaksanakan dengan menggunakan format baru yakni anggaran belanja terpadu dengan sistim Unified Budget yang artinya menyatukan atau memadukan antara anggaran belanja pembangunan dengan anggaran belanja rutin. Sejak

tahun 2005 penyusunan

dan penetapan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara telah menggunakan sistim anggaran

belanja

terpadu

atau

Unified

Budget

yang

pelaksanaannya dikelola oleh Satuan Kerja di Unit Eselon I atau Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam hal ini dilaksanakan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 1809/Kpts/KU.410/12/2008 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang Bertugas Melakukan Pengujian dan Perintah

Pembayaan

dan

Bendahara

Pengeluaran

Serta

Bendahara Penerima Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2009. Dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pertanian No. 1143/KU.510/A/12/04

tanggal

7

Desember

2004.

Apabila

dipandang perlu Kuasa Pengguna Anggaran dapat menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pelaksana kegiatan di Unit Kerja Eselon II masing-masing, maka untuk pelaksanaan pengelolaan Anggaran Tahun 2009 telah ditunjuk

Pejabat

Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

Anggaran

Direktorat

Jenderal

Tanaman

Pangan

No.

I.SET/SK/01/I/2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Yang Melakukan Tindakan Pengeluaran Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2009. Menurut ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.

02/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran

atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa Bendahara Pengeluaran di tingkat Satuan Kerja Hanya ada satu yaitu Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Namun demikian untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Unit Kerja Esselon II maka telah ditetapkan Staf Pengelola Keuangan Tingkat PPK dan pembantu Bendahara Pengeluaran sebagai Pemegang Uang Muka Kerja (PUM) Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggara 2009 sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan No. I.SET/SK/03/I/2009 tanggal 13 Januari 2009. Dimana Kepala Sub Bagian Tata Usaha telah ditetapkan sekaligus sebagai Staf Pengelola Keungan ditingkat PPK. Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran pada Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun

2009 telah diterbitkan Pedoman Pengelolaan

Anggaran Satuan kerja Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan

Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No.I.SET/SK/04/I/2009 tanggal 8 Januari

2009. Selain itu juga untuk kelancaran pelaksanaan

pengadaan barang/jasa pada unit kerja eselon II telah ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2009 sesuai dengan Surat


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan No. I.SET/SK/104/IV/2009 tanggal 7 April 2009. Sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Tahun 2009 Nomor. 0019.0/018-01//2009 tanggal 31 Desember 2008, untuk pelaksanaan kegiatan bidang ketersediaan pupuk dan pestisida, pengawasan pupuk dan pestisida, alat dan mesin pertanian, serta kelembagaan dan pelayanan

jasa

pada

Direktorat

Sarana

Produksi

telah

dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian alokasi anggaran kegiatan sebagai berikut :


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

Tabel 18. Jumlah Anggaran per Sub Kegiatan atau per MAK Direktorat Sarana Produksi Tahun 2010

KODE

MAK/URAIAN

1

2 DIREKTORAT SARANA PRODUKSI

04.03.03 1553 00002 0'0088 00277 02175 02300 02304 04.03.04 1564

PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

2,250,000,000

1.19

INTEGRASI TANAM-TERNAK, KOMPOS DAN BIOGAS ADMINISTRASI KEGIATAN EVALUASI DAN LAPORAN KEGIATAN PENGADAAN ALAT PENGOLAHAN DATA PENGADAAN INVENTARIS KANTOR PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PUPUK

2,250,000,000 120,000,000 98,349,000 64,000,000 16,000,000 615,000,000 1,336,651,000

1.19 0.06 0.05 0.03 0.01 0.32 0.70

157,643,000,000

83.06

563,000,000 563,000,000

0.30 0.30

157,080,000,000 145,000,000

82.76 0.08

155,700,000,000

82.04

438,200,000 796,800,000

0.23 0.42

29,900,000,000

15.75

500,000,000 500,000,000

0.26 0.26

29,400,000,000 29,400,000,000

15.49 15.49

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PENGENDALIAN ORAGANISME PENGGAGGU TANAMAN (OPT)

1569 00051

MEKANISASI PERTANIAN PRA DAN PASCA PANEN PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN

02299

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN ALSINTAN

02303

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ALSINTAN

0112 01158 1574 00457

4 100.00

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTISIDA

04.03.08

(Rp) 3

%

189,793,000,000

01159

01160

JUMLAH ANGGARAN (PAGU)

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGAWASAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PUPUK PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERTANIAN (PUAP) DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI PEDESAAN MELALUI LM3 PEMBERDAYAAN TENAGA MUDA PERTANIAN


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

Sedangkan berdasarkan Jenis Belanja/Pengeluaran sebagaimana pada Tabel 13 berikut ini : Tabel 19. Jumlah Anggaran Per Jenis Belanja/Pengeluaran

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jenis Belanja Belanja honor yang terkait kegiatan Belanja bahan Belanja barang non operasional lainnya Belanja jasa lainnya Belanja Perjalanan lainnya Belanja Sewa Belanja modal JUMLAH

Jumlah Anggaran (Rp). 22.193.825.000 616.921.000 1.455.980.000

% 0,75 14,40 21,66

255.500.000 1.743.293.000

7,30 49,81

110.000.000 103.000.000 3.500.000.000

3,14 2,94 100,00

b. Realisasi Fisik. Dari anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2010, realisasi fisik kegiatan Direktorat Sarana Produksi sampai dengan bulan November 2010 telah mencapai 97,65 %. Realisasi fisik tersebut dihitung berdasarkan bobot pekerjaan dan pencapaian penyelesaian pekerjaan, yaitu seberapa jauh pekerjaan tersebut dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai. Walaupun di dalam pelaksanaannya ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya hambatan teknis dan waktu pelaksanaan kegiatan yang mundur dari jadwal. c. Realisasi Anggaran. Anggaran yang dialokasikan untuk Kegiatan Direktorat Sarana Produksi Tahun Anggran 2010 sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan Realisasi anggaran berdasarkan SPM yang terbit sampai dengan bulan November 2010 sebesar Rp. .3.201.536.406,- atau sebesar 91,47 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 298.463.594,- atau 8, 53 %.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

Tabel 20. Realisasi Anggaran per Sub Kegiatan / MAK

KODE

MAK/URAIAN

1

2 DIREKTORAT SARANA PRODUKSI

04.03.03 1553 00002 00088 00277 02175 02300 02304 04.03.04

1564 01159

1569 00051

PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS INTEGRASI TANAM-TERNAK, KOMPOS DAN BIOGAS ADMINISTRASI KEGIATAN EVALUASI DAN LAPORAN KEGIATAN PENGADAAN ALAT PENGOLAHAN DATA PENGADAAN INVENTARIS KANTOR PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PUPUK PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PENGENDALIAN ORAGANISME PENGGAGGU TANAMAN (OPT) PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTISIDA MEKANISASI PERTANIAN PRA DAN PASCA PANEN PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA

01160


02299

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN ALSINTAN

JUMLAH ANGGARAN (PAGU)

REALISASI ANGGARAN (PAGU)

(Rp) 3

(Rp) 4

5

189,793,000,000

80,795,296,505

42.57

108,997,703,495

2,250,000,000

2,050,000,880

91.11

199,999,120

2,250,000,000

2,050,000,880

91.11

199,999,120

120,000,000 98,349,000 64,000,000 16,000,000 615,000,000 1,336,651,000

117,121,380 71,304,680 63,046,150 15,064,100 581,227,800 1,202,236,770

97.60 72.50 98.51 94.15 94.51 89.94

2,878,620 27,044,320 953,850 935,900 33,772,200 134,414,230

157,643,000,000

78,351,226,605

49.70

79,291,773,395

563,000,000

504,965,200

89.69

58,034,800

563,000,000

504,965,200

89.69

58,034,800

157,080,000,000

77,846,261,405

49.56

79,233,738,595

145,000,000

118,673,895

81.84

26,326,105

155,700,000,000

76,654,822,200

49.23

79,045,177,800

438,200,000

385,697,860

796,800,000

687,067,450

SISA ANGGARAN (PAGU)

%

(Rp) 6

88.02

52,502,140

2303


04.03.08

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

500,000,000

394,069,020

78.81

105,930,980

PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGAWASAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PUPUK

500,000,000 500,000,000

394,069,020 394,069,020

78.81 78.81

105,930,980 105,930,980

29,400,000,000

-

-

29,400,000,000

29,400,000,000

-

-

29,400,000,000

0112 01158

1574

00457

PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERTANIAN (PUAP) DAN PENGIATAN KELEMBAGAAN EKONOMI PEDESAAN MELALUI LM3 PEMBERDAYAAN TENAGA MUDA PERTANIAN

86.23

109,732,550


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

Tabel 21. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja/Pengeluaran No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jenis Belanja

Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja

uang honor tidak tetap bahan barang non operasional lainnya jasa lainnya Perjalanan lainnya Sewa modal JUMLAH

Jumlah Anggaran (Rp.) 26,225,000 503,974,000 758,008,000 255,500,000 1,743,293,000 110,000,000 103,000,000 3,500,000,000

Realisasi Anggaran (Rp.) 23,550,000 426,598,175 735,421,000 129,269,500 1,706,601,881 84,978,850 95,117,000 3,201,536,406

%

89.80 84.65 97.02 50.59 97.90 77.25 92.35 91.47

Sisa Anggaran (Rp) 2,675,000 77,375,825 22,587,000 126,230,500 36,691,119 25,021,150 7,883,000 298,463,594

Sebagai gambaran dari realisasi per bulan secara komulatif di bandingkan dengan target dapat dilihat pada Tabel 16. Tabel 22. Target dan Realisasi Anggaran per Bulan Secara Komulatif No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember

Target ROK (Rp.) 1,499,861,000 1,860,448,000 2,322,265,000 2,608,548,000 2,964,636,000 3,241,314,000 35,185,432,000 33,760,179,700 144,152,304,940

% 2.67 3.31 4.13 4.64 5.27 5.76 18.54 17.79 79.95

Realisasi (Rp.) 0 403,460,055 1,073,865,825 1,468,976,760 1,970,142,655 2,598,262,760 2,974,661,595 3,301,617,705 32,744,958,700 33,243,267,445 80,795,296,505

% 0.72 1.91 2.61 3.50 4.62 5.29 5.87 17.25 17.52 42.57

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa realisasi pada bulan Januari 2010 belum ada realisasi hal ini disebabkan karena belum adanya kegiatan yang dapat direalisasikan pada bulan Januari tersebut. Sedangkan pencapaian realisasi sampai dengan bulan November 2010 belum sampai

target 100 % karena

adanya sisa mati dan beberapa kegiatan yang tidak terealisasikan seluruhnya antara lain kegiatan analisa sampel pupuk, analisa sample pestisida, dan beberapa kegiatan rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait. _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 115

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

2. Kegiatan Pengelolaan Subsidi Pupuk Tahun 2010 Secara total jumlah anggaran subsidi pupuk yang disediakan pada tahun 2010 sebesar Rp. 18.529.941.830.860,- dengan realisasi sebesar Rp.16.232.701.938.702 (87,60%) dengan rincian kegiatan sebagai berikut: Tabel 23. Rencana dan Realisasi Dana Subsidi Pupuk Tahun 2010 No.

Kegiatan

1.

Subsidi harga ppk

2.

BLP

3.

Bantuan PKLB

4.

Kekurangan 2008 Total

Rencana (Rp)

Realisasi (Rp)

%

14.750.662.004.000

9.251.349.013.269

62,72

1.710.796.432.000

307.272.541.314

18,00

19.138.935.000

7.976.846.509

41,68

1. 500.000.000.000

1.500.000.000.000

100,00

17.980.597.531.000

16.232.701.938.702

87,60

2.1. Kegiatan Subsidi Harga Pupuk 

Kegiatan Subsidi Harga Pupuk Tahun 2010 dianggarkan dalam APBN Tahun 2010 sebesar Rp. 14.750.662.004.000,dilaksanakan melalui PT. Pusri Holding.



Volume Pupuk Subsidi Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Perkembangan Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2010 Jenis Pupuk

Permentan 49/2010

Urea

6.000.000

4.931.000

SP-36

1.000.000

850.000

950.000

849.749

2.200.000

2.100.000

910.000

750.000

ZA NPK Organik



Permentan 50/2009

Realisasi pembayaran subsidi pupuk kepada Produsen Pupuk periode s/d Oktober 2010 sebagaimana pada tabel.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

Tabel 25. Realisasi Pembayaran Subsidi Pupuk Tahun 2010 Perusahaan

Pembayaran Subsidi (Rp.) Alokasi

Realisasi

%

PT. Pusri

2.391.072.215.000

1.959.907.844.386

81,97

PT. Pupuk Kaltim

2.832.681.786.500

1.520.492.631.419

53,68

PT. Pupuk Kujang

1.413.347.084.700

846.106.180.847

59,87

PT. Petrokimia

7.131.207.172.866

4.777.103.588.740

66,99

PT. PIM

982.353.745.000

147.738.767.877

15,04

Jumlah

14.750.662.004.066

9.251.349.013.269

62,72



Realisasi Jumlah Pupuk yang telah dibayarkan berdasarkan hasil verifikasi periode s/d Oktober 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Realisasi Jumlah Pupuk Subsidi Yang Telah Dibayar Volume (Ton) Jenis Pupuk Alokasi Urea

Realisasi

%

4.931.000

3.185.728

64,60

SP-36/Superphos

850.000

502.585

59,12

ZA

849.749

542.105

63,79

2.100.000

1.155.924

55,04

750.000

200.013

26,66

NPK Organik

2.2 Kegiatan Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2010 

Kegiatan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Tahun 2010 dianggarkan dalam APBN dan APBN-P Tahun 2010 sebesar Rp. 1.710.796.432.000,- dilaksanakan melalui PT. Pertani, PT. Sang Hyang Seri dan PT. Berdikari.



Realisasi Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) tahun 2010 adalah sebagai berikut:


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

Tabel 27. Rencana dan Realisasi Penyaluran BLP Tahun 2010

BUMN/ Jenis Pupuk Sasaran Luas (ha) PT Pertani

APBN Alokasi

TAMBAHAN APBNP Realisasi

%

Sasaran Luas (ha)

593,879

Alokasi

Penyaluran

TOTAL APBN&APBNP %

23,095

Sasaran Luas (ha)

Alokasi

Penyaluran

%

616,974

NPK (Ton)

59,387.90

59,387.90

100

2,309.50

2,309.50

100

61,697.40

61,697.40

100

POG (Ton)

178,163.70

178,163.70

100

6,928.50

2,869.40

41

185,092.20

181,033.10

98

1,187,758.00

1,187,758.00

100

46,190.00

22,190.00

48

1,233,948.00

1,209,948.00

98

POC (Ltr) PT SHS

432,537

23,290

455,827

NPK (Ton)

43,253.70

39,212.80

91

2,329.00

1,141.50

49

45,582.70

40,354.30

89

POG (Ton)

129,761.10

114,256.60

88

6,987.00

3,424.50

49

136,748.00

117,681.10

86

POC (Ltr)

865,074.00

793,058.00

92

46,580.00

22,830.00

49

911,654.00

815,888.00

89

NPK (Ton)

3,997.90

3,772.90

94

1,972.70

950.20

48

5,970.60

4,723.10

79

POG (Ton)

11,993.70

11,572.20

96

5,918.10

2,277.10

38

17,912.00

13,849.30

77

POC (Ltr)

79,958.00

75,458.00

94

39,454.00

17,244.00

44

119,412.00

92,702.00

78

NPK (Ton)

106,639.50

102,373.60

96

6,611.20

4,401.20

67

113,250.70

106,774.80

94

POG (Ton)

319,918.50

303,992.50

95

19,833.60

8,571.00

43

339,752.20

312,563.50

92

2,132,790.00

2,056,274.00

96

132,224.00

62,264.00

47

2,265,014.00

2,118,538.00

94

PT Berdikari

Total

39,979

19,727

1,066,395

POC (Ltr)

59,706

66,112



1,132,507

Realisasi pembayaran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Tahun 2010 kepada PT. Pertani, PT. SHS dan PT. Berdikari adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Rencana dan Realisasi Pembayaran BLP Tahun 2010 BUMN

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

PT. Pertani

934.999.087.000

115.282.405.518

12.30

PT. SHS

684.997.881.000

179.735.867.832

26,20

PT. Berdikari

90.799.464.000

12.254.267.964

13,50

1.710.796.432.000

307.272.541.314

18,00

Jumlah


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

B. Personalia ( Kepegawaian ) Jumlah pegawai yang ada di Direktorat Sarana Produksi sebanyak 63 Orang yang terdiri dari : 1. Gol IV sebanyak : 11 Orang 2. Gol III sebanyak : 34 Orang 3. Gol II sebanyak : 18 Orang 4. Gol I sebanyak 5. Honorer

: :

1 Orang 2 Orang

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan klasifikasi pendidikan adalah sebagai berikut : 1. Pasca Sarjana Strata 3 (S3) sebanyak 1 orang. 2. Pasca Sarjana Strata 2 (S2) sebanyak 11 orang terdiri dari bidang Manajemen 5 orang, Administrasi Publik 3 orang dan bidang Pertanian 3 orang. 3. Sarjana Strata 1 (S1) sebanyak 27 orang terdiri dari bidang pertanian 24 orang dan bidang non pertanian 3 orang. 4. Sarjana Muda (D3) sebanyak 2 oang terdiri dari bidang pertanian 1 orang dan bidang non pertanian 1 orang. 5. SLTA sebanyak 20 orang. 6. SLTP sebanyak 2 orang. 7. SD sebanyak 2 orang. Susunan kepegawaian Direktorat Sarana Produksi masing-masing Sub Direktorat dan Tata Usaha sebagaimana pada lampiran 14

1.

Mutasi Selama periode Januari s/d Desember 2010 telah terjadi mutasi, pensiun, meninggal dunia, alih tugas/melimpah, penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya dan pembuatan kartu-kartu dengan rincian sebagai berikut : a.

Mutasi Dalam tahun 2010 pegawai yang mutasi sebanyak 5 orang


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

b.

Pensiun Dalam tahun 2010 pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun (BUP), sebanyak 6 (tiga) orang.

c.

Kenaikan gaji berkala Selama tahun 2010 (Januari s/d Desember 2010) kenaikan gaji berkala sebanyak 30 (tiga puluh dua) orang, Surat Keputusan sudah terbit 100%

d.

Kenaikan pangkat Pada tahun 2010 realisasi kenaikan pangkat sebanyak 11 (sebelas) orang, terdiri dari :

e.



Periode April 2010

: 9 orang



Periode Oktober 2010

: 2 orang

Pelimpahan Pelimpahan pegawai dari lingkup Departemen Pertanian ke Direktorat sarana Produksi sebanyak 10 (sepuluh) orang, meliputi 3 orang pejabat struktural dan 7 orang CPNS.

f.

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (Capeg) Dalam tahun 2010, tenaga honorer yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 2 (dua) orang.

g.

Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) Sampai dengan tahun 2010 telah diberikan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada pegawai yang berhak dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

2.



Satya Lencana Karya Satya XX Tahun : 15 orang



Satya Lencana Karya Satya X Tahun

: 20 orang

Kartu-kartu Selama tahun 2010 (Januari s/d Desember 2010) pengurusan Kartu Pegawai (Karpeg/Karsu/Karis, Taspen dan Askes KORPRI sebagai berikut :


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

No

Macam Kartu

1

Karpeg

50

5

Karis/su

59

0

5 **)

Askes

55

0

9 *)

Taspen

55

0

9 *)

KORPRI

58

16

NPWP

64

0

Keterangan :

Selesai Sedang Proses

Belum

Keterangan

*) Calon Pegawai Negeri Sipil (Capeg) **) Belum berkeluarga

C. Rumah Tangga dan Perlengkapan Sebagai fungsi pelayanan, urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan melaksanakan tugas-tugas pokok antara lain penyediaan Alat Tulis Kantor,

Blangko-blangko/

Kop Surat,

kebersihan/

pemeliharaan

gedung/halaman kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan dan inventarisasi barang milik Negara, keamanan kantor, serta melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan. Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Membukukan barang-barang inventaris dari hasil pengadaan barang tahun 2010 adalah Komputer

2 Unit, Notebook 5 Unit,

Printer Hp 2 Unit dan Mesin Faxcimili 1 Unit, dan telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima. 2. Melakukan opname fisik barang inventaris, baik barang yang bergerak (kendaraan dinas) maupun yang tidak bergerak ( meja, kursi, computer, printer, laptop, mesin tik manual, AC, handycam, camera digital, wireless, mesin potong rumput ) dan membuat data inventaris barang tahun 2010. 3. Pemeliharaan Gedung/ Halaman Kantor a. Telah dilakukan peningkatan penerangan halaman gedung kantor dengan menambah dan mengganti lampu penerangan halaman dan gedung kantor _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 121

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

b. Setiap 2 minggu sekali dilakukan penataan lingkungan dengan melakukan pemangkasan tanaman pagar dan rumput halaman. 4. Keamanan kantor, setelah dengan adanya pengarahan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan maka pelaksanaan keamanan kantor dilaksanakan oleh delapan (8) orang tenaga Satpam dengan sistim ship secara bergilir setiap hari 2 orang, 1 hari jaga malam 1 hari jaga siang dan 1 hari libur.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

V. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAKLANJUT A. Penyediaan Pupuk 1. Permasalahan a. Penyaluran dan HET 1) Perbedaan antara rencana kebutuhan (Permentan/SK Gubernur/SK Bupati/Walikota) dengan keinginan/ kebutuhan petani, sebagai akibat : a) Ada tambahan tanaman (misalnya jagung) di kawasan Perhutani dan perkebunan (intercropping); b) Terjadinya gangguan alam/banjir sehingga perlu dilakukan replanting, c) Beberapa daerah mengalami musim tanam lebih cepat d) Kebiasaan petani menggunakan pupuk (400-600 kg/Ha) jauh lebih besar dibandingkan rekomendasi Menteri Pertanian (200250 kg/Ha) 2) Dengan karakteristik pelaksanaan tanam serempak di hampir seluruh wilayah, mengakibatkan terjadi permintaan pupuk yang tinggi dalam waktu bersamaan yang dapat berdampak terhadap kekurangan pupuk dan mahalnya harga didaerah-daerah yang sulit dijangkau. 3) Dibeberapa daerah dosis pemupukan yang diterapkan petani melampaui rekomendasi pemupukan spesifik lokasi. 4) Terjadinya rembesan pupuk bersubsidi keluar peruntukannya. 5) Kurangnya penyuluhan penggunaan pupuk berimbang, akibatnya petani cenderung menggunakan salah satu jenis pupuk saja (misalnya Urea saja) sehingga berakibat terjadinya kelangkaan salah satu jenis pupuk di lapangan. 6) Tidak semua daerah mempunyai rekomendasi pemupukan spesifik lokasi, sehingga dosis dan jenis pupuk yang diterapkan di lapangan cenderung tidak berimbang. 7) Belum optimalnya fungsi pengawasan terutama oleh KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 123

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

8) Dengan diterapkannya penyaluran pupuk secara tertutup mulai 1 Januari 2009, pengecer tidak resmi memanfaatkan sisa waktu untuk tetap beroperasi. b. Penggunaan Pupuk Organik 1) Penggunaan pupuk organik yang belum matang atau belum terdekomposisi secara sempurna dapat menyebabkan tanaman kekurangan unsur N. 2) Pupuk organik dapat membawa patogen, telur serangga dan gulma atau bibit penyakit. 3) Pupuk organik yang berasal dari sampah kota atau limbah pabrik dapat mengandung logam berat yang dapat membahayakan manusia dan ternak. 4) Memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk mengolah pupuk organik. 5) Memerlukan lebih banyak tenaga kerja apabila menggunakan pupuk organik karena pupuk organik diperlukan dalam jumlah yang banyak (sekitar 2 ton/Ha) untuk pertanaman. 6) Permasalahan dalam mengembangkan pupuk organik :  Petani lebih memilih menggunakan pupuk anorganik untuk menyuburkan tanamannya karena hasilnya lebih cepat terlihat. 

Petani menganggap penggunaan pupuk organik terlalu merepotkan karena selain pembuatannya memerlukan waktu yang lama, perlu jumlah/dosis yang banyak per hektarnya sehingga sulit membawanya ke lahan.



Harga pupuk organik subsidi dinilai terlalu murah (Rp 500/kg) sehingga dapat menghambat pengembangan pupuk organik yang mereka produksi.

2. Upaya Tindak Lanjut a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah dalam pembinaan dan pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dimasing-masing wilayah. b. Produsen pupuk diminta agar menetapkan harga jual di lini III dengan mempertimbangkan HET, sehingga harga di lini IV (di kios resmi) dapat sesuai HET. _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 124

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

c. Produsen pupuk diwajibkan melakukan pengendalian terhadap penebusan pupuk oleh distributor dan pengecer serta melakukan pengawasan penyalurannya, agar pupuk bersubsidi dapat diterima petani sesuai prinsip 6 tepat. d. Meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk oleh kios pengecer terutama dengan munculnya kios-kios pengecer dadakan pada musim tanam. e. Produsen diharapkan menerapkan sanksi administrasi berupa pengurangan/penghentian pasokan pupuk kepada distributor dan pengecer yang melakukan penyimpangan dalam penyaluran pupuk. f. Meningkatkan pembinaan efisiensi penggunaan pupuk di tingkat petani melalui penerapan pemupukan berimbang dan penggunaan pupuk organik. g. Meningkatkan pembinaan serta fasilitasi untuk penggunaan pupuk organik di seluruh provinsi.

pengembangan

h. Meningkatkan sinkronisasi program pengembangan industri dalam penyediaan pupuk organik dengan instansi terkait maupun dengan produsen pupuk organik. i.

Meningkatkan pembinaan penyaluran pupuk organik.

dan

pengawasan

penyediaan

dan

j.

Melakukan realokasi pupuk antar Provinsi, dan mengalokasikan cadangan pupuk Urea sebanyak 300.000 ton dan NPK 100.000 ton; di tingkat daerah diharapkan juga dapat melakukan hal yang sama, yaitu realokasi antar Kabupaten (oleh Gubernur) dan antar Kecamatan (oleh Bupati).

k. Menambah alokasi pupuk Urea sebanyak 1.100.000 ton, Superphos 200.000 ton, ZA 123.000 ton dan NPK 200.000 ton; sebagaimana tertuang dalam Permentan No.05/Permentan/OT.140/1/2009 tanggal 14 Januari 2009. l.

Beberapa daerah telah mengambil langkah-langkah pengamanan dengan menggunakan sistem RDKK dan mengoptimalkan fungsi pengawasan oleh KP3 dan menggerakkan aparat di Kecamatan/desa.

m. Meningkatkan efektifitas komunikasi dan publikasi tentang kondisi produksi, persediaan, kebutuhan dan langkah-langkah penyaluran/pemenuhan kebutuhan pupuk, melalui “Hotline”. _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 125

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

n. Meningkatkan pengawasan dengan lebih melibatkan peran aktif Pemerintah Daerah. o. Sosialisasi pengembangan pupuk organik perlu terus dilakukan secara kontinu agar petani dapat lebih memahami pentingnya penggunaan pupuk organik. p. Pemerintah daerah diharapkan peran aktifnya dalam memberikan penyuluhan dan mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan pupuk organik. q. Pemda perlu memberikan dukungan dan fasilitasi kepada petani untuk mengembangkan usaha pupuk organik.

B. Penyediaan Pestisida 1. Permasalahan. a. Jumlah pestisida terdaftar untuk pertanian semakin meningkat setiap tahunnya, namun pengelolaan pestisida belum mendapat perhatian yang memadai dari masyarakat, baik pengambil kebijakan, pelaku usaha maupun pengguna pestisida. b. Penanganan terhadap peredaran dan penggunaan pestisida terbatas di lapangan relatif sama dengan pestisida umum. c. Kesadaran pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban pelatihan pestisida terbatas masih kurang. Jumlah formulasi pestisida terbatas pada tahun 2010 semakin meningkat, mencapai 57 formulasi dari 43 perusahaan pemegang pendaftaran, namun hanya 5 perusahaan yang telah menyampaikan laporan pelaksanaan pelatihan secara tertulis, d. Di beberapa provinsi mengalami kesulitan dalam mengelola/ memusnahkan stok pestisida yang tidak layak pakai (ilegal, palsu, kadaluwarsa) yang terdapat di gudang Dinas Pertanian, baik itu berasal dari sisa bantuan/pengadaan yang sudah lama maupun pestisida ilegal/palsu hasil pengawasan yang ditarik dari peredaran. e. Beberapa jenis Agen Hayati yang telah dikembangkan di beberapa provinsi telah mendapat respon dari petani karena lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Namun penggunaan agen hayati tersebut belum berkembang luas karena terbatasnya sarana laboratorium dan kurangnya sosialisasi _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 126

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

2. Upaya Tindak Lanjut. a. Perlu ditingkatkan peran Komisi Pestisida dalam mengkoordinasikan pengelolaan pestisida mulai tahap pengadaan, distribusi, penyimpanan, penggunaan sampai tahap pemusnahan, serta perlunya dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan pestisida secara periodik. b. Perlu dilakukan pengkajian terhadap jumlah pestisida yang terdaftar di Kementerian Pertanian agar disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah perlu melakukan seleksi yang ketat terhadap pestisida yang akan didaftarkan sehingga tidak terjadi pemborosan dalam penggunaan pestisida. c. Untuk menertibkan dan melaksanakan ketentuan penggunaan pestisida terbatas hanya kepada petani yang bersertifikat, perlu diciptakan mekanisme yang mendukung kondisi tersebut, antara lain pengaturan distribusi pestisida terbatas di tingkat Kabupaten/ Kecamatan oleh Kementerian Perdagangan. d. Mengingat pentingnya peranan Petugas Daerah terutama Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pestisida di wilayahnya, perlu ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya melalui program-program pelatihan yang mengarah pada peningkatan kinerja. e. Untuk mengatasi stok pestisida yang tidak layak pakai yang ada di gudang Dinas Pertanian, perlu dikoordinasikan dengan Bapedalda setempat dalam pelaksanaan pemusnahannya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. f. Untuk mengembangkan agen hayati, perlu ditingkatkan fasilitasi terhadap sarana dan prasarana laboratorium serta kegiatan sosialisasi kepada petani.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

C. Pengaw asan Pupuk dan Pestisida. 1. Permasalahan.

a. Keterbatasan pengetahuan mengenai ketentuan peredaran pupuk dan pestisida serta kelemahan modal yang dimiliki oleh petani di dalam usahatani, sering kali dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha untuk melakukan berbagai bentuk penyimpangan sehungga petani cenderung untuk membeli pupuk dan pestisida dengan harga murah tanpa memperhatikan mutu dan dampak negatifnya

b. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait maupun stake holders sehingga penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan kebutuhan riel (RDKK)

c. Terbatasnya petugas pengawas pupuk dan pestisida baik secara kualitas maupun kuatitas. Saat ini petugas pengawas pupuk dan pestisida ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota belum terbentuk secara resmi. Di samping itu masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan petugas pengawas dibidang peraturan pupuk dan pestisida menjadi kendala dalam melakukan pengawasan di lapangan.

d. Belum terkoordinasinya

tugas,

fungsi

dan

wewenang

Komisi

Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), sehingga terjadi kesenjangan pelaksanaan kegiatan pengawasan di tingkat lapang

e. Belum diberdayakannya petugas pengawas, KP3 dan PPNS pupuk dan pestisida secara optimal, sehingga banyak pelanggaran /kasuskasus pupuk dan pestisida tidak dapat diselesaikan secara hukum. 2. Upaya Tindak Lanjut a. Melakukan pembinaan dan pengawasan pupuk dan pestisida secara optimal dan intensif baik oleh pengawas pusat, pengawas provinsi dan pengawas kabupaten/kota serta instansi yang berkompeten di bidang pengawasan pupuk dan pestisida, dengan mendalami dan mencermati ketentuan-ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pupuk dan pestisida. b. Peran aktif Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dalam penyempurnaan database RDKK, melalui pertemuan secara rutin dengan produsen _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 128

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

pupuk dan kelembagaan penyuluhan guna menyusun RDKK sehingga penyaluran pupuk bersubsidi sesuai data riel dan dapat dipersiapkan lebih awal dan akurat. c. Dalam menangani kasus-kasus pupuk dan pestisida ditingkat lapang perlu dukungan dan peran aktif Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai ujung tombak di lapangan. Sehingga terjalin koordinasi antar pemerintah pusat, daerah, stakeholder dan masyarakat dalam merumuskan langkah-langkah operasional pelaksanan pengawasan pupuk dan pestisida. d. Melakukan perbaikan dan menyempurnakan sistim pengawasan sekaligus membentuk dan mengefektifkan pelaksanakan tugas pengawas di provinsa dan kabupaten/kota. e. Meningkatkan kemampuan dan memberdayaan PPNS secara maksimal serta peningkatan kerjasama antara kepolisian, kejaksaan pengadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. f. Mengoptimalkan kinerja KP3, PPNS dan meningkatkan koordinasi antar pusat, provinsi, dengan KP3 kabupaten/kota sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya serta mendorong terbentuknya KP3 di provinsi dan kabupaten/kota.

D. Pengembangan Alsintan. 1. Permasalahan. a. Masih belum lengkapnya data ketersediaan dan kebutuhan alsintan dari daerah. b. Kebutuhan alsintan belum memadai untuk mengolah seluruh sasaran luasan areal pertanian yang ada. c. Petugas Pengawas Alsintan sudah terbentuk dan didukung oleh Permentan Nomor 65/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian. Namun secara legitimasi baru sebagian ditetapkan oleh Keputusan Bupati/Walikota dan sebagian besar ditetapkan oleh Kepala _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 129

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten yang seharusnya dikukuhkan oleh Surat Keputusan Bupati/Walikota. d. Penetapan Petugas Pengawas masih berjalan lambat, padahal pelaksanaan pengawasan alsintan oleh Petugas Pengawas Alsintan sudah mendesak seiring kebutuhan masyarakat terhadap pemanfaatan alsintan. e. Pada umumnya peraturan – peraturan yang berkaitan dengan alsintan sudah banyak diketahui oleh dinas pertanian, hanya belum sepenuhnya disosialisasikan dan aplikasikan ke kabupaten/kota. f. Belum berjalannya pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alsintan yang dilakukan oleh petugas pengawas alsintan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dikarenakan belum ada dukungan dana operasional untuk kegiatan program alsintan, baik dari dana APBN maupun APBD. g. Sebagian provinsi pada umumnya lambat dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan bantuan karena lambatnya penyampaian laporan dari kabupaten/kota, realisasi kegiatan pengadaan umumnya dilakukan di akhir tahun anggaran, sebagian kabupaten/kota merubah spesifikasi bantuan alsintan serta UPJA yang diusulkan oleh SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ternyata tidak menyanggupi untuk melunasi kekurangan dari BUMA traktor roda dua h. Dalam

pengajuan

RSNI,

subpanitia

teknis

kesulitan

mencari

kelengkapan data spesifikasi alsintan yang akan diusulkan, karena kurang partisipasinya produsen yang bersangkutan atau produsen tidak menghadiri undangan dalam rapat pembahasan RSNI.

2. Upaya Tindak Lanjut a. Perlu diintensifkannya pendataan ketersediaan dan kebutuhan alsintan di daerah. b. Perlu diupayakan penambahan alsintan pengolah lahan yang sesuai spesifikasi lokasi, sehingga ratio penggunaan alat pengolah lahan dapat terpenuhi. _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 130

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

c. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota diharapkan segera mengukuhkan Petugas Pengawas Alsintan yang telah terbentuk dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota sesuai dengan 65/OT.140/12/2006

tentang

Pedoman

Permentan Nomor

Pengawasan

Pengadaan,

Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian. d. Perlu adanya dukungan dana operasional bagi Petugas Pengawas Alsintan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan alsintan. e. Perlu diintesifkannya koordinasi antara provinsi dan kabupaten dalam menyampaikan laporan realisasi perkembangan kegiatan alsintan. f. Perlunya dukungan, masukan dan partisipasi aktif dari pihak produsen yang bersangkutan dalam rapat pembahasan RSNI.

E. Kelembagaan. 1. Permasalahan

a. Fenomena bahwa UPJA yang selama ini

berkembang hanya

sebagai salah satu usaha kelompoktani, tidak berbisnis dan tidak mandiri.

Yang mana pengelolaan Manajemen UPJA belum

mengarah kepada usaha bisnis yang mandiri, profesional serta belum berbadan hukum. b. Kondisi keberadaan UPJA tumbuh dan berkembang melalui bantuan pemerintah maupun swadaya, kelompok UPJA menjadi tidak berkembang, mengalami stagnan, bahkan tidak aktif, dan tidak operasional lagi sedangkan sebagian lagi masih tetap eksis dan berkembang dengan baik, sehingga posisi UPJA terlihat lemah dan tidak mendukung perekonomian pedesaan. c. UPJA belum mengarah kepada UPJA Mandiri dan Profesional, sehingga sehingga belum menjadi pelaku ekonomi yang kuat di pedesaan. d. Pengoperasian alsintan pra panen, panen, pasca panen yang belum optimal, dan belum mengarah kepada UPJA yang dapat _______________________________________________ DIREKTORAT SARANA PRODUKSI 131

LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

berbisnis dan mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam mupun di luar kelompoktani/Gapoktan. e. Meningkatnya angka pengangguran dan terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan, padahal tenaga Sarjana/Non Sarjana yang produktif sangat diperlukan. f. Kekuatan kelembagaan UPJA tidak kokoh sehingga tidak dapat menunjang mekanisasi pertanian dalam bentuk penggunaan alsintan yang dikelola berdasarkan prinsip ekonomi yang merupakan syarat bagi sistem pertanian modern yang tangguh. 2. Upaya Tindak Lanjut.

a. Mengembangkan kelembagaan UPJA ke arah UPJA yang berorientasi bisnis, mandiri dan profesional. b. Menempatkan posisi UPJA sebagai Lembaga Ekonomi yang kuat di pedesaan. c. Mengoptimalkan penggunaan alsintan pra panen, panen dan pasca panen untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di didalam maupun di luar kelompok tani/Gapoktan. d. Menciptakan/Memberi kesempatan kerja bagi tenaga sarjana maupun non sarjana di pedesaan. e. Menjadikan UPJA sebagai salah satu pendorong menuju Pertanian Modern.


LAPORAN TAHUN 2010 ________________________________________________________

VI. PENUTUP 1.

Kegiatan Sarana Produksi merupakan kegiatan strategis sebagai faktor pendukung dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi pertanian.

2.

Untuk mendukung perumusan kebijakan pengembangan sarana produksi,

diperlukan penguatan

database

yang akurat

dan

mekanisme pelaporan yang sistematis di bidang sarana produksi. 3.

Agar

pelaksanaan

kegiatan

sarana

produksi

dapat

diimplementasikan dengan baik, sangat diperlukan sinkronisasi dan koordinasi baik dengan daerah maupun instansi terkait lintas sektor.


LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT SARANA PRODUKSI TAHUN 2010

Recommend Documents