DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
PEDOMAN TEKNIS PEMBERDAYAAN PERANGKAT TAHUN 2013
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2012
KATA PENGANTAR Pedoman Teknis Kegiatan pemberdayaan perangkat perlindungan perkebunan tahun 2013 disusun dalam rangka memberikan acuan dan arahan pelaksanaannya kepada Dinas yang membidangi Perkebunan dan Perangkat Perlindungan Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sistematika Pedoman Teknis ini terdiri dari Bab I. Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Sasaran Kegiatan, dan Tujuan; Bab II. Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan memuat tentang Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan dan Spesifikasi Teknis; Bab III. Pelaksanaan Kegiatan, berisi Ruang Lingkup, Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan, Lokasi, Jenis, Volume, dan Simpul Kritis; Bab IV. Pengadaan Barang; Bab V. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan; Bab VI. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Bab VII. Pembiayaan; serta Bab VIII. Penutup. Pedoman Teknis ini sebagai acuan Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang lebih spesifik berdasarkan kondisi daerah setempat.
i
Semoga Pedoman Teknis ini dapat memberi manfaat bagi pelaksanaan kegiatan di daerah sesuai dengan target dan sasaran yang direncanakan. Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal
Ir. Gamal Nasir, MS. Nip.19560728 198603 1 001
ii
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ............................ i DAFTAR ISI ..................................... iii DAFTAR LAMPIRAN ........................... v I.
II.
PENDAHULUAN ..........................
1
A. Latar Belakang ...................... B. Sasaran Kegiatan .................... C. Tujuan ................................
1 2 2
PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN 3 A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan .............................. B. Spesifikasi Teknis ...................
3 8
PELAKSANAAN KEGIATAN .............
12
A. Ruang Lingkup ....................... B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan .............................. C. Lokasi, Jenis dan Volume ......... D. Simpul Kritis ..........................
12
IV. PENGADAAN BARANG ...................
22
III.
V.
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN
15 18 20
27
A. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan ................. 23
iii
B. Pelaksanaan .........................
24
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ..............................
25
A. B.
Monitoring ........................... Evaluasi ...............................
25 25
C.
Pelaporan ............................
25
VII. PEMBIAYAAN .............................
29
VIII. PENUTUP ..................................
30
LAMPIRAN
iv
DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8.
Lokasi Kegiatan Laboratorium Lapangan Lokasi Kegiatan LUPH Lokasi Kegiatan Sublab Hayati Lokasi Pengadaan Automatic Weather Station (AWS) Jenis dan Volume Komponen Kegiatan Laboratorium Lapangan (LL) Jenis dan Volume Komponen Kegiatan Operasional Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH) Jenis dan Volume Komponen Kegiatan Operasional Sub. Laboratorium Hayati Jenis dan Volume Komponen Kegiatan Pengadaan Automatic Weather Station (AWS)
32 33 33 34 35 36
37 38
v
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perlindungan perkebunan mempunyai peranan yang strategis sebagai “jaminan” bagi keberhasilan usaha perkebunan, mulai dari pembibitan sampai penyimpanan hasil panen. Dalam rangka mewujudkan peranan tersebut dituntut partisipasi aktif seluruh jajaran dan perangkat perlindungan perkebunan di pusat dan daerah, petani, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Sampai dengan tahun 2012, jumlah perangkat perlindungan sebanyak 567 unit, yang tersebar di seluruh provinsi berupa Laboratorium Lapangan/LL (21 unit); Laboratorium Utama Pengendali Hayati/LUPH (4 unit); Laboratorium Pengendali Hama Vertebrata/LPHV (1 unit); Laboratorium Analisa Pestisida/LAP (1 unit); Brigade Proteksi Tanaman/BPT (26 unit) dan Unit Pembinaan Proteksi Tanaman/UPPT (500 unit) dan sub laboratorium hayati (14 unit). Sebanyak 20 LL telah berubah status menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan sebagian dalam kondisi memprihatinkan. Seiring dengan perkembangan pembangunan perkebunan, maka kondisi perangkat yang ada perlu direvitalisasi fungsinya. Untuk mengoptimalkan kembali 1
fungsi perangkat yang ada, perlu didukung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), prasarana dan sarana serta pendanaan. Melalui dana APBN tahun 2013 dialokasikan dana untuk kegiatan pemberdayaan perangkat, meliputi: operasional LL di 27 provinsi, LUPH di 4 provinsi dan Sub Lab Hayati di 13 provinsi; pengadaan Automatic Weather Station (AWS) di 4 provinsi. B. Sasaran Kegiatan Sasaran dari kegiatan pemberdayaan perangkat perlindungan adalah terlaksananya operasional LL di 27 provinsi, LUPH di 4 provinsi, Sub lab Hayati di 13 provinsi serta terpasangnya AWS di 4 provinsi. C. Tujuan Tujuan kegiatan pemberdayaan perangkat perlindungan perkebunan adalah untuk lebih meningkatkan peran dan fungsi LL, LUPH,dan Sub Lab Hayati dalam mendukung kegiatan perlindungan perkebunan.
2
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan 1. Pendekatan Umum Prinsip pendekatan umum meliputi hal yang bersifat administratif dan manajemen kegiatan. 1.1. SK Tim Pelaksana Kegiatan a. Penetapan SK Tim Pelaksana Kegiatan oleh Kepala Dinas/KPA paling lambat 1(satu) minggu setelah diterimanya penetapan Satker dari Menteri Pertanian. b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi. 1.2. Rencana kerja Rencana kerja pelaksanaan masingmasing kegiatan disusun paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya Pedoman Teknis dari Ditjen Perkebunan.
3
1.3. Juklak, Juknis Penyelesaian Juklak/Juknis untuk kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya pedoman teknis dari Direktorat Jenderal Perkebunan. 1.4. Revisi Pengajuan revisi administrasi dan kegiatan (substansi) paling lambat bulan Februari 2013. 1.5. Koordinasi dan Sosialisasi Setiap kegiatan perlu dikoordinasikan dan disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait. 1.6. Pengadaan Pengadaan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kontrak ditandatangani paling lambat bulan Maret 2013. Pengadaan sarana pendukung perlindungan, karena spesifik sebaiknya tidak digabungkan dengan pengadaan sarana produksi lainnya. 4
1.7. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan selama kegiatan berlangsung minimal 2 (dua) kali disesuaikan dengan sumber daya yang ada. 1.8. Laporan a. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan disampaikan sesuai dengan jadual dan form sesuai dengan Pedoman SIMONEV. b. Laporan akhir kegiatan disampaikan ke pusat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai, paling lambat akhir tahun 2013. 2. Prinsip Pendekatan Teknis 2.1. LL, LUPH dan SUB LAB HAYATI a. Petugas laboratorium diutamakan petugas yang mempunyai latar belakang pendidikan S2/S1 plus/S1/D3/ S01 jurusan hama penyakit/ biologi/analis kimia/agronomi/ Agroteknologi atau petugas yang mempunyai keahlian khusus atau 5
telah dilatih dibidang perlindungan tanaman. b. Penetapan SK petugas laboratorium paling lambat akhir Januari 2013. c. Pelaksanaan operasional LL, LUPH dan Sub Lab. Hayati mengacu kepada pedoman yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. d. Alat dan bahan yang digunakan untuk laboratorium harus memenuhi standar teknis.
2.2. Pengadaan Automatic Station (AWS)
Weather
Pengadaan Automatic Weather Station (AWS) dilaksanakan melalui kerjasama antara Dinas provinsi yang membidangi perkebunan dan BBP2TP Surabaya dengan Balai Penelitian Klimatologi Kementerian Pertanian sesuai standar teknis.
6
3. Tindak Lanjut Tindak lanjut yang perlu dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan adalah: 3.1. Menerapkan lebih luas teknologi spesifik lokasi yang sudah dikaji dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga mampu lebih mengoptimalkan kegiatan pengendalian OPT di wilayah kerjanya. 3.2. Secara pro-aktif membuat jejaring dan kerjasama dibidang teknologi terkini perlindungan tanaman dengan BBP2TP (Medan, Surabaya,dan Ambon)/BPTP Pontianak, Puslit/ Balit/ Perti/ dan selanjutnya dikembangkan di wilayah kerja masing-masing. 3.3. LL, LUPH dan Sub lab. Hayati agar mendokumentasikan data dan informasi seluruh hasil kegiatan yang dilakukan. 3.4. Menyebarluaskan hasil pengujian teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi kepada petani dalam bentuk publikasi/ penyuluhan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
7
3.5. LL, LUPH dan Sub lab Hayati agar membangun jejaring dan kerjasama dengan BBP2TP (Medan, Surabaya, dan Ambon)/BPTP Pontianak dalam hal pengembangan, pendaftaran dan legalitas produk APH dan pestisida nabati. 3.6. Mengolah data yang dihasilkan alat Automatic Weather Station (AWS) seperti data curah hujan, suhu udara (minimum, maksimum, rata-rata), kelembaban (minimum, maksimum, rata-rata), radiasi surya, kecepatan angin, arah angin dan kelembaban untuk mengevaluasi dan memprediksi kaitan perubahan iklim dengan perkembangan OPT di lapangan. B. Spesifikasi Teknis 1. Kriteria 1.1. Pengembangan PHT merupakan kaji terap teknologi yang dihasilkan oleh Puslit/Balit/Perti/Balai. Teknologi pengembangan PHT yang dihasilkan adalah teknologi yang spesifik lokasi dan sesuai ekosistem setempat. 1.2. Pestisida nabati (Pesnab) dan starter APH yang dikembangkan dan 8
diuji disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, diutamakan untuk pengendalian OPT penting (dominan) pada komoditas unggulan di wilayahnya. 1.3. Inventarisasi, eksplorasi, dan identifikasi APH dan pesnab diarahkan pada APH dan pesnab yang baru dan dilakukan di sentrasentra pengembangan komoditas perkebunan unggulan daerah. 1.4. Identifikasi OPT mengacu pada buku determinasi dan identifikasi yang standar antara lain: Buku Kunci dan Determinasi Serangga karangan Borror dan Karlshoven; CABI; dan Buku Identifikasi OPT yang diterbitkan oleh Ditjenbun. 1.5. Koleksi OPT, APH dan pesnab dibuat dalam bentuk koleksi kering, basah maupun tanaman hidup dengan menggunakan metode pembuatan koleksi yang standar. 1.6. Pengamatan diutamakan untuk OPT penting (dominan) pada komoditas utama/komoditas perkebunan unggulan daerah dengan menggunakan metode pengamatan OPT yang baku antara lain yang diterbitkan oleh Ditjenbun. 9
1.7. AWS yang diadakan adalah alat Iklim Enerco-Cimel, Perancis yang memiliki kemampuan untuk merekam data iklim dan disimpan dalam sebuah kaset (Cartride). Stasiun Enerco type 407 dapat merekam 7 jenis parameter iklim melalui sensor-sensornya yaitu : Curah hujan, Suhu Udara (Minimum, Maksimum, Rata-rata), Kelembaban (Minimum, Maksimum, Rata-rata), Radiasi surya, Kecepatan angin, Arah angin dan kelembaban daun. Setiap sensor dapat diformat untuk merekam data dalam skala waktu harian, jamjaman dan 6 menitan. Stasiun Enerco 407 yang terpasang di lapangan dilengkapi dengan kotak pelindung, tiang sensor, pagar pengaman, besi penangkal petir, kaca panel solar dan data logger.
2. Metode 2.1. LL, LUPH dan Sub Lab Hayati Metode identifikasi, ekplorasi, perbanyakan dan penyebaran APH mengacu kepada metode yang diterbitkan antara lain oleh BBP2TP (Medan, Surabaya, dan Ambon)/ BPTP Pontianak /Puslit/Balit/Perti/ Direktorat Perlindungan Perkebunan. 10
2.2. Pengadaan Automatic Station (AWS)
Weather
Metode pengadaan yang digunakan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan selesai kontrak pada bulan Maret 2013.
11
III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup 1. Pemberdayaan LL, LUPH dan Sub Lab Hayati 1.1. Pemberian honor petugas labotatorium, biaya operasional laboratorium (ATK, alat dan bahan laboratorium) 1.2. Operasional lapangan.
laboratorium
dan
1.3. Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan
2
3
Uraian - Dana - SDM - Data dan informasi - Teknologi Output/Keluaran Terfasilitasinya operasionalisasi 27 LL, 4 LUPH dan 14 Sub lab Hayati Outcome/hasil
- Tersedianya 3 (tiga) kelompok APH (parasitoid, predator dan patogen), serta 12
rakitan teknologi spesifik lokasi di 27 LL. - Tersedianya isolat APH kelompok patogen, teknologi perbanyakan dan penyebarannya pada 4 LUPH - Tersedianya stater APH kelompok patogen yang siap diperbanyak oleh petani di 14 Sub Lab Hayati 2. Pengadaan Automatic Weather Station (AWS) 2.1. Pembelian dan pemasangan alat Automatic Weather Station (AWS) 2.2. Pelatihan petugas mengoperasionalkan.
yang
akan
13
2.3. Indikator Kinerja No 1
Indikator Input/Masukan
2
Output/Keluaran
3
Outcome/hasil
Uraian - Dana - SDM - Data dan informasi - Teknologi - Terpasangnya alat AWS di Jawa Timur (2 unit), Jawa Tengah (2 unit), Jawa Barat (1 unit) dan DIY (1 unit). - Terlatihnya petugas yang mengoperasional kan AWS sebanyak 5 orang - Tersedianya data cuaca harian yang efisien dan praktis - Petugas yang mampu mengoperasional kan alat AWS - Rekomendasi dari rekaman data cuaca yang terekam 14
B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan 1. Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan pemberdayaan perangkat perlindungan adalah dinas provinsi yang membidangi perkebunan. 2. Dinas yang membidangi perkebunan provinsi dalam melaksanakan kegiatan agar berkoordinasi dengan BBP2TP (Medan, Surabaya, dan Ambon)/BPTP Pontianak dan pihak-pihak terkait lainnya. 3. Kewenangan dan tanggung jawab : 3.1 Direktorat Perlindungan Perkebunan a. Menyiapkan Terms of Reference (TOR) dan Pedoman Teknis. b. Melakukan pembinaan, evaluasi. 3.2 Dinas Provinsi perkebunan
bimbingan, monitoring dan yang
membidangi
a. Menetapkan tim pelaksana kegiatan pemberdayaan perangkat perlindungan. b. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, BBP2TP (Medan, Surabaya, dan Ambon)/BPTP Pontianak, Dinas kabupaten/Kota yang 15
membidangi Perkebunan pihak-pihak terkait lainnya.
dan
c. Membuat Petunjuk Pelaksanaan kegiatan. d. Melakukan pengawalan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan setempat. e. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perangkat Perlindungan ke Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan, paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai tanpa menunggu sampai akhir tahun 2013. 3.3 UPT Pusat Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan, Surabaya, dan Ambon dan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak. a. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan perkebunan pada 16
wilayah kerjanya, berkoordinasi dengan Ditjen. Perkebunan, Puslit/Balit/Perti, UPTD dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan. b. Menyediakan dan mensosialisasikan teknologi pengendalian hayati (APH, pesnab dan musuh alami). c. Melakukan pengujian (quality control) APH.
kualitas
d. Supervisi penyelesaian akreditasi laboratorium bagi UPTD yang memenuhi syarat. e. Memfasilitasi pendaftaran perizinan APH.
dan
f. Memfasilitasi kegiatan perekat dengan UPTD pada wilayah kerja Balai. 3.4 UPTD (Perangkat Perlindungan di Daerah) a. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Perangkat Perlindungan, berkoordinasi dengan Ditjen. Perkebunan, BBP2TP (Medan, Surabaya, dan Ambon)/BPTP Pontianak /Puslit/
17
Balit,Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan. b. Melakukan kaji terap teknologi pengendalian hayati spesifik lokasi (APH, pesnab dan musuh alami). c. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perangkat Perlindungan ke Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dan Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan. C. Lokasi, Jenis dan Volume 1. Lokasi LL, LUPH dan Sub Lab Hayati 1.1. Kegiatan LL dilaksanakan di 27 provinsi. Data rincian lokasi kegiatan disajikan pada Lampiran 1. 1.2. Kegiatan LUPH dilaksanakan di 4 provinsi. Data rincian lokasi kegiatan disajikan pada Lampiran 2. 1.3. Kegiatan Sub Lab Hayati dilaksanakan di 13 provinsi. Data rincian lokasi kegiatan disajikan pada Lampiran 3.
18
2. Lokasi Pengadaan Automatic Weather Station (AWS) Kegiatan pengadaan AWS (pemasangan dan pelatihan) dilaksanakan di 4 provinsi. Data rincian lokasi kegiatan disajikan pada Lampiran 4. 3. Jenis dan Volume Komponen Biaya Pemberdayaan Perangkat (Operasional LL, LUPH dan Sub Lab Hayati) Komponen biaya kegiatan pemberdayaan perangkat (operasional LL, LUPH dan Sub Lab Hayati) meliputi : Honor petugas, pelatihan, pengadaan bahan, pengadaan alat, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta konsultasi. Rincian jenis dan volume kegiatan disajikan pada Lampiran 5,6 dan 7.
19
4. Jenis dan Volume Komponen Biaya Pengadaan Automatic Weather Station (AWS) Komponen biaya kegiatan Pengadaan Automatic Weather Station (AWS) meliputi : Barang non operasional (administrasi, pengiriman, pemagaran dan pelatihan petugas)dan pengadaan peralatan. Rincian jenis dan volume kegiatan disajikan pada Lampiran 8. D. Simpul Kritis 1. LL, LUPH dan Sub Lab. Hayati 1.1. Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan terlambat menyusun Juklak pemberdayaan perangkat, sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi terlambat atau tidak tepat sasaran. Juklak harus disusun paling lambat dua minggu setelah Pedoman Teknis diterima. 1.2. LL, LUPH dan Sub Lab. Hayati terlambat menyusun juknis pemberdayaan perangkat, sehingga penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu dan sasaran. Juknis harus
20
disusun paling lambat satu minggu setelah juklak dibuat. 1.3. Belum dilengkapi SOP yang memenuhi standar sehingga sulit untuk menelusuri apabila terjadi kesalahan. Menyusun atau menyempurnakan SOP yang ada sesuai dengan standar yang baku. 1.4. Terbatasnya kapasitas dan kemampuan untuk memproduksi APH dalam jumlah yang dibutuhkan, dengan kualitas yang sesuai standar. Kerjasama dengan UPTD/BBP2TP (Medan, Surabaya, dan Ambon)/BPTP Pontianak untuk memenuhi APH yang diperlukan.
2. Pengadaan Automatic Weather Station (AWS) 2.1. AWS dipasang pada tempat yang tidak strategis. Perencanaan lokasi yang matang sesuai dengan kebutuhan/standar. 2.2. Tidak tersedia anggaran untuk operasional pengiriman data ke server (Balit-Klimat). Agar dialokasikan anggaran untuk berlangganan pulsa/internet.
21
IV. PENGADAAN BARANG Pengadaan barang dan jasa mengacu kepada Perpres No 70 tahun 2012. Komponen yang dikontrakkan adalah pengadaan AWS.
22
V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN A. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan diutamakan pada tahapan yang menjadi simpul-simpul kritis kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dilakukan koordinasi secara berjenjang sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing unit pelaksana kegiatan. Kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawalan dilakukan terhadap pelaksana kegiatan, sumber pembiayaan, cara pelaksanaan kegiatan, dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam setiap kegiatan. Melalui pembinaan, pengendalian dan pengawalan diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi dan solusi terhadap permasalahan yang timbul selama proses pelaksanaan kegiatan sehingga penyelesaian kegiatan target, tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hasil pembinaan, pengendalian dan pengawalan juga sebagai bahan untuk penilaian pelaksanaan kinerja dan penetapan kebijakan selanjutnya. 23
B. Pelaksanaan Waktu pelaksanaan kegiatan hendaknya selalu dikoordinasikan dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan menjadi lebih efektif dan efisien. Kegiatan pendampingan dilakukan oleh petugas ditingkat lapangan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan bertanggung jawab atas kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan kegiatan pemberdayaan perangkat perlindungan.
24
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring Monitoring ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai pada setiap kegiatan. Monitoring dilaksanakan oleh petugas Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi dan Direktorat Perlindungan Perkebunan. Pelaksanaan monitoring minimal satu kali selama kegiatan berlangsung. B. Evaluasi Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui ketepatan/kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan yang direncanakan serta untuk mengetahui realisasi/penyerapan anggaran. Hasil evaluasi sebagai umpan balik perbaikan pelaksanaan selanjutnya. Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan serta Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. C. Pelaporan Setiap kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Laporan dibuat oleh pelaksana kegiatan dan 25
dilaporkan secara berjenjang kepada penanggung jawab/pembina kegiatan mengacu kepada pedoman outline penyusunan laporan dan SIMONEV serta bentuk laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan. 1. Jenis Laporan : 1.1 Laporan Mingguan Laporan Mingguan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap minggu berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan setiap minggu hari Jum’at. 1.2 Laporan Bulanan Laporan Bulanan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap bulan berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya. 1.3 Laporan Triwulan Laporan Triwulan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap triwulan dan disampaikan setiap triwulan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, paling lambat tanggal 5 26
pada bulan berikutnya.
pertama
triwulan
1.4 Laporan Akhir Laporan Akhir merupakan laporan keseluruhan pelaksanaan kegiatan, setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan akhir disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan, paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai. Laporan disampaikan melalui surat dan e-mail. 2. Out Line Laporan Laporan akhir dibuat sesuai out line sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL (jika ada) DAFTAR GAMBAR (jika ada) DAFTAR LAMPIRAN (jika ada) I. A. B. C. D.
PENDAHULUAN Latar belakang Tujuan dan Sasaran Ruang Lingkup Kegiatan Indikator Kinerja
II. TINJAUAN PUSTAKA III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Waktu dan Lokasi 27
B. C. D. E. F. G.
Alat dan Bahan Metode Tahap Aktivitas/Kegiatan/Pelaksanaan Simpul Kritis Kegiatan Pelaksana Pembiayaan
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan B. Saran/rekomendasi C. Rencana Tindak Lanjut VI. DAFTAR PUSTAKA VII.LAMPIRAN
28
VII. PEMBIAYAAN Kegiatan pemberdayaan perlindungan didanai dari anggaran 2013 .
perangkat APBN tahun
29
VIII. PENUTUP Kegiatan pemberdayaan perangkat perlindungan diharapkan dapat mendukung kegiatan perlindungan perkebunan di daerah. -----ooo-----
30
LAMPIRAN
31
Lampiran 1. Lokasi Kegiatan Laboratorium Lapangan No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Provinsi ACEH SUMBAR RIAU JAMBI BENGKULU SUMSEL LAMPUNG KEP. RIAU BABEL JABAR BANTEN JATENG DIY NTB KALTENG KALSEL KALTIM SULUT GORONTALO PAPUA SULSEL SULTENG SULTRA SULBAR BALI NTT PAPUA BARAT
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Volume Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
32
Lampiran 2. Lokasi Kegiatan LUPH No 1. 2. 3. 4.
Provinsi LAMPUNG BALI SULUT MALUKU UTARA
Volume 1 1 1 1
Unit Unit Unit Unit
Lampiran 3. Lokasi Kegiatan Sub lab Hayati No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Provinsi SUMSEL RIAU JAMBI BABEL LAMPUNG JATENG DIY NTT BALI SULTRA SULUT PAPUA BARAT PAPUA
Volume 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
33
Lampiran 4. Lokasi Pengadaan Automatic Weather Station (AWS) No 1. 2. 3. 4.
Provinsi JABAR JATENG DIY JATIM
Volume 1 2 1 2
Unit Unit Unit Unit
34
Lampiran 5. Jenis dan Volume Komponen Kegiatan Laboratorium Lapangan (LL) No 1. 2.
3.
4.
Jenis kegiatan Honor: - Honor petugas (OB) Pelatihan : - Pelatihan perbanyakan dan Penyebaran Agens Pengendali Hayati (OH) Pengadaan Bahan: - Identifikasi dan eksplorasi OPT dan APH (set) - Kajian metode PHT spesifik lokasi (set) - Perbanyakan dan penyebaran APH (set) Konsultasi, Pembinaan dan monev: - Perjalanan Dalam rangka pembinaan petugas teknis perlinbun (OT/OH) - Perjalanan dalam rangka Identifikasi dan eksplorasi OPT dan APH (OT/OH/OP) - Perjalanan dalam rangka Kajian metode PHT spesifik lokasi (OT/OH/OP) - Perjalanan dalam rangka Perbanyakan dan penyebaran APH (OT/OH/OP) - Perjalanan dalam rangka Konsultasi ke Pusat (OT) - Perjalanan Narasumber (OT)
Volume
Keterangan Total 2,812.00 Operasional LL di 27 provinsi 130
26 20 21
439
208
210
210 23 12
35
Lampiran 6. Jenis dan Volume Komponen Kegiatan Operasional Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH) No 1. 2.
3.
Jenis kegiatan Honor: - Honor petugas (OB) Pengadaan Bahan: - Pembuatan dan perbanyakan APH (paket) - pengujian lapang penggunaan APH (paket) - Ekplorasi dan inventarisasi APH (paket) Pengujian, ekplorasi, dan konsultasi - Dalam rangka pembuatan dan perbanyakan APH (OT) - Dalam rangka pengujian lapang penggunaan APH (OH/OT) - Dalam rangka eksplorasi dan inventarisasi APH (OH/OT) - Dalam rangka konsultasi ke pusat (OT) - Perjalanan petugas LUPH ke Puslit/Balit terkait (OT)
Volume
Keterangan Total 480 Operasional LUPH di 4 provinsi 5 4 5
32
75
72 6 8
36
Lampiran 7. Jenis dan Volume Komponen Kegiatan Operasional Sub. Laboratorium Hayati No 1.
2.
3.
Jenis kegiatan Honor: - Honor Kepala Sub Lab. Hayati (OB) - Honor Staf Sub Lab. Hayati (OB) Pengadaan Bahan: - Alat dan Bahan Laboratorium (paket) - Uji adaptasi Agens Pengendali Hayati dengan kondisi lingkungan perkebunan (set) - Pemeliharaan dan perbanyakan agens pengendali hayati (set) - Perbanyakan starter agens hayati (set) Pengadaan barang Non Operasional lainnya - Uji adaptasi Agens Pengendali Hayati dengan kondisi lingkungan perkebunan (set) - Pemeliharaan dan perbanyakan agens pengendali hayati (set) - Perbanyakan starter agens hayati (set) - Koordinasi pengembangan dan penggunaan agens pengendali hayati (OH)
Volume
Keterangan Total Operasional 168.00 Sub Lab. Hayati di 13 492 provinsi
14
13
13 13
1
1 1
176
37
Lampiran 8. Jenis dan Volume Komponen Pengadaan Automatic Weather Station (AWS) No 1.
Jenis kegiatan Pengadaan Alat: - Automatic Weather Station (AWS)
2.
Instalasi dan setting alat, biaya pengiriman, pemagaran, pelatihan petugas yang
Volume
6 Unit
Keterangan Total Pengadaan AWS 6 unit di 4 provinsi
4 kegiatan
38
