DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

PEDOMAN TEKNIS ANTISIPASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM APBN-P TAHUN 2015

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN MARET 2015

KATA PENGANTAR Pedoman Teknis kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim di daerah tahun 2015 disusun dalam rangka memberikan rambu-rambu dan arahan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sistematika Pedoman Teknis terdiri dari 8 (delapan) Bab, yaitu: Bab I. Pendahuluan, Bab II. Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan, Bab III. Pelaksanaan Kegiatan, Bab IV. Proses Pengadaan Barang, Bab V. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan, Bab VI. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Bab VII. Pembiayaan, serta Bab VIII. Penutup. Pedoman Teknis harus menjadi acuan Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis dan pelaksanaan kegiatan. Jakarta, 9 Maret 2015 Direktur Jenderal Perkebunan

Ir. Gamal Nasir, MS NIP. 195607281986031001

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR................................. i DAFTAR ISI ......................................... iii DAFTAR LAMPIRAN ................................ iv I PENDAHULUAN............................... 1 A. Latar Belakang............................ 1 B. Sasaran Nasional......................... 2 C. Tujuan..................................... 2 D. Pengertian Umum........................ 3 II PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN.................................... 6 A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan................................... 6 B. Spesifikasi Teknis......................... 13 III PELAKSANAAN KEGIATAN.................... 24 A. Ruang Lingkup...................... 24 B. Pelaksana dan Penanggung Jawab 29 Kegiatan................................... C. Lokasi, Jenis dan Volume............... 32 D. Simpul Kritis............................... 32 IV PROSES PENGADAAN BARANG............. 34 V PEMBINAAN, PENGENDALIAN, 35 PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN..... A. Pembinaan, Pengendalian, 35 Pengawalan dan Pendampingan ...... B. Pelaksanaan Pembinaan, 36 Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan............................ VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN................................... 37 iii

A. Monitoring................................ B. Evaluasi................................... C. Pelaporan................................. VII PEMBIAYAAN.................................. VIII PENUTUP.......................................... Lampiran ................................................

37 37 37 40 41 42

iv

DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1. 2. 3.

4. 5. 6.

Spesifikasi alat pengendalian kebakaran lahan dan kebun ............................. Spesifikasi Alat pada Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon pada Perkebunan Kopi rakyat.............. Contoh Kompos Pada Kegiatan Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon Pada Perkebunan Kopi Rakyat ................................... Lokasi dan Volume kegiatan Antisipasi DampakPerubahan Iklim..................... Form Laporan Perkembangan Realisasi Fisik Dan Keuangan Kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim.................... Out Line Laporan Akhir .....................

43 46 47

50 53 54

v

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Luas areal perkebunan Indonesia sampai dengan tahun 2013 sekitar 22,64 juta ha dan yang diusahakan oleh rakyat sekitar 70% dari total areal perkebunan. Produktivitas baru mencapai 58% dari potensi. Rendahnya produktivitas dan mutu antara lain disebabkan oleh penggunaan benih unggul yang baru mencapai 40%, rendahnya kualitas penerapan Good Agricultural Practicies (GAP) di tingkat petani dan masih tingginya kehilangan hasil akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Kondisi tersebut diperburuk dengan terjadinya cekaman iklim seperti kekeringan, kebakaran lahan dan banjir. Luas areal perkebunan dan lahan masyarakat yang mengalami kebakaran pada tahun 2013 seluas 17.809,28 ha. Sedangkan pada tahun 2012, luas areal perkebunan yang rusak akibat bencana banjir seluas 21 ha, puting beliung seluas 523,9 ha dan curah hujan tinggi 4.221 ha. Dampak perubahan iklim yang ditandai dengan terjadinya fenomena iklim ekstrim (kekeringan dan curah hujan tinggi) menyebabkan perubahan pada proses fisiologis tanaman antara lain pada tebu menurunkan rendemen gula, kelapa sawit menurunkan produksi Tandan Buah Segar (TBS), 1

dan pada karet menurunkan produksi latex. Untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh perubahan iklim maka perlu dilakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta dukungan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pada tahun 2015 Direktorat Perlindungan Perkebunan melaksanakan kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim. B. Sasaran Nasional Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim adalah memfasilitasi pencegahan kebakaran dan penanganan dampak perubahan iklim serta pengurangan risiko kekeringan dalam mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan. C. Tujuan Tujuan kegiatan adalah: 1. Mengantisipasi dampak perubahan iklim secara dini melalui kegiatan pemantauan kebakaran lahan dan kebun, dampak perubahan iklim dan bencana alam.

2

2. Terjalinnya kerjasama antar instansi pemerintah di daerah, pelaku usaha perkebunan, petani dan masyarakat dalam upaya Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun. 3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan, pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) dan memfasilitasi kelompok tani dalam pengendalian kebakaran lahan dan kebun. 4. Menyediakan model adaptasi kekeringan pada tanaman perkebunan melalui demplot adaptasi kekeringan pada sub sektor perkebunan di provinsi rawan kekeringan. 5. Melaksanakan Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon pada Perkebunan Kopi Rakyat di Provinsi sentra pengembangan tanaman kopi. D. Pengertian Umum 1. Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. 2. Emisi Gas Rumah Kaca adalah lepasnya Gas Rumah Kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

3

3. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. 4. Mitigasi adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi. 5. Adaptasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk penyesuaian sistem produksi terhadap pemanasan dan perubahan iklim global. 6. Perkebunan rendah emisi adalah teknologi yang digunakan dalam budidaya perkebunan dengan cara meningkatkan atau mempertahankan hasil produksi perkebunan secara optimal dengan emisi gas rumah kaca sekecil mungkin. 7. Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran di lahan dan kebun. 8. Hotspot berdasarkan Permenhut No P.12 tahun 2009 adalah suatu indikator 4

kebakaran hutan yang mendeteksi suatu lokasi yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu disekitarnya. 9. Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun adalah satuan kerja yang berada di Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kebakaran lahan dan kebun 10. Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) adalah sejumlah pekebun yang telah memperoleh pelatihan tentang pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 11. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi, lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota yang terdaftar di Badan Koordinasi Penyuluhan. 12. Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) adalah kelompok tani/lokasi yang akan diusulkan menjadi peserta kegiatan yang akan dilaksanakan. 13. Apel siaga adalah apel untuk mengetahui persiapan regu brigade/KTPA dalam pengendalian kebakaran.

5

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan 1. Pendekatan Umum Prinsip pendekatan umum meliputi hal yang bersifat administratif dan manajemen kegiatan. a. SK Tim Pelaksana Kegiatan 1) Penetapan SK Tim Pelaksana Kegiatan oleh Kepala Dinas/KPA paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya penetapan Satker dari Menteri Pertanian. 2) Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim untuk TP provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi. 3) Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim untuk TP kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota. b. Rencana kerja Rencana kerja pelaksanaan masing-masing kegiatan disusun paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditetapkannya SK Tim pelaksana dan mengacu kepada Pedoman Teknis dari Ditjen Perkebunan.

6

c. Juklak, Juknis Penanggungjawab kegiatan harus menyusun Juklak/Juknis yang mengacu kepada pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Ditjen.Perkebunan. Penyusunan Juklak/Juknis untuk kegiatan TP Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 2 (dua) minggu setelah ditetapkannya SK Tim pelaksana. d. Koordinasi dan Sosialisasi Koordinasi dilakukan oleh satker pelaksana kegiatan dengan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Direktorat Perlindungan Perkebunan, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan, Surabaya, Ambon dan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja), dan Dinas Kabupaten/Kota dimana terdapat lokasi kegiatan dilaksanakan. Sosialisasi dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan kepada petani peserta kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim dan pihak terkait lainnya. e. Pelelangan/pengadaan Pelelangan/pengadaan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kontrak diupayakan ditandatangani paling lambat bulan Maret 2015. Pengadaan sarana pendukung perlindungan tidak dapat

7

digabungkan dengan pengadaan sarana produksi lainnya. f.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh satker pelaksana kegiatan selama kegiatan berlangsung. g. Laporan 1) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh satker pelaksana kegiatan sesuai dengan jadual dan form Pedoman SIMONEV. 2) Laporan akhir kegiatan disampai kan oleh satker pelaksana kegiatan ke pusat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai dan tidak melewati bulan Desember 2015. 2. Prinsip Pendekatan Teknis a. Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim, dan Bencana Alam Kegiatan dilaksanakan pada Provinsi sentra pengembangan tanaman perkebunan dengan kriteria sebagai berikut: 1) Provinsi rawan kebakaran dan bencana alam. 2) Provinsi yang memiliki lahan gambut dan sering terjadi kebakaran.

8

b. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun 1) Kegiatan dilaksanakan pada Kabupaten/Kota sentra pengembangan tanaman perkebunan provinsi rawan kebakaran. 2) Sasaran pemberdayaan adalah melalui pendekatan kepada kelompok petani/pekebun yang berada pada lokasi rawan kebakaran. 3) Waktu pelaksanaan menjelang awal musim kemarau. 4) Sosialisasi dengan cara paparan, praktek lapangan/ simulasi dan diskusi. c. Apel Siaga Penanggulangan Lahan dan Kebun

Kebakaran

1) Kegiatan dilaksanakan di Provinsi sentra pengembangan tanaman perkebunan pada daerah rawan kebakaran dan kekeringan. 2) Arahan yang disampaikan kepada pelaku usaha perkebunan meliputi kebijakan pencegahan kebakaran pada lahan dan kebun serta penanganan dampak perubahan iklim; kesiapan dalam menghadapi kebakaran lahan dan kebun; penerapan teknologi PLTB; koordinasi penanganan kebakaran lahan dan kebun serta penandatanganan kesepakatan

9

pelaku usaha perkebunan dalam mengendalikan kebakaran lahan dan kebun. 3) Peserta apel siaga adalah pejabat dinas provinsi/ kabupaten/ kota, regu pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang dimiliki perusahaan perkebunan, Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Regu Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Masyarakat Peduli Api. 4) Waktu pelaksanaan kegiatan awal musim kemarau setelah pertemuan Koordinasi Pencegahan Kebakaran dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim di pusat. d. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 1) Lokasi demplot pada kelompok tani/pekebun di daerah sentra perkebunan rakyat rawan kekeringan dan atau lahan kritis. 2) Calon petani peserta tergabung dalam kelompok tani yang aktif. 3) Sosialisasi kepada petani dan pihak terkait lainnya dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan. 4) Sosialisasi dilakukan setelah penetapan CP/CL. 5) Teknologi yang diterapkan berupa irigasi tetes, pembuatan biopori dan rorak dilaksanakan awal musim kemarau, untuk menghindari cekaman lingkungan. 10

6) Demplot dilaksanakan pada komoditas yang peka terhadap kekeringan (kopi, kakao, jambu mete kelapa atau karet) dan berada di lokasi rawan kekeringan. e. Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon pada Perkebunan Kopi Rakyat 1) Kegiatan dilaksanakan pada daerah sentra perkebunan kopi rakyat dengan tingkat penggunaan bahan kimia yang relatif tinggi. 2) Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara pendekatan kelompok. 3) Sosialisasi dilakukan setelah penetapan CP/CL kepada petani dan pihak terkait lainnya dan dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan. 4) Pupuk kompos dibuat dari hasil limbah kebun kopi dan dibuat dengan cara sistem tertutup untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca. 5) Hasil pengolahan pupuk kompos diutamakan untuk aplikasi pemupukan lahan perkebunan kopi rakyat yang tergabung dalam kelompok tani. 3. Tindak Lanjut Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi perlu dilakukan tindak lanjut sebagai berikut: 11

a. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Segera menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi bila ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan. b. Tahap Pasca Pelaksanaan Dampak Perubahan Iklim

Antisipasi

1) Dinas provinsi/kabupaten/kota melakukan pembinaan dan inventarisasi tentang SDM, prasarana sarana dan sistem pengendalian kebakaran pada pelaku usaha perkebunan (petani dan perusahaan perkebunan). 2) Terus meningkatkan peran serta KTPA dalam mengendalikan kebakaran secara dini. 3) Kelompok tani pelaksana demplot mitigasi dan adaptasi serta pengembangan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat diharapkan dapat menerapkan dan menyebarluaskan teknologi kepada petani di sekitarnya. 4) Dinas Kabupaten/kota diharapkan memfasilitasi pembinaan/ pendampingan dan melakukan evaluasi pada petani alumni demplot mitigasi dan adaptasi serta pengembangan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat secara berkelanjutan agar teknologi dapat diadopsi dengan baik.

12

B. Spesifikasi Teknis 1. Kriteria a. Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim serta Bencana Alam 1) Kegiatan dilaksanakan di provinsi dengan rekaman hot spot tahun 2014 minimal 100 titik. 2) Provinsi yang mempunyai lahan gambut yang sering terjadi kebakaran. b. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun 1) Kelompok petani/pekebun yang berada pada lokasi rawan kebakaran. 2) Berdasarkan survey CP/CL merupakan kelompok tani yang memiliki potensi dan resiko melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. 3) Spesifikasi alat pembukaan lahan tanpa bakar dan simulasi pencegahan kebakaran seperti pada Lampiran 1. c. Apel Siaga Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun 1) Provinsi dengan rekaman hot spot tahun 2014 minimal 100 titik; 2) Provinsi yang memiliki lahan gambut; 3) Apel Siaga dilaksanakan dalam bentuk 13

apel di lapangan atau pertemuan di dalam ruangan dengan diikuti oleh seluruh regu pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang dimiliki perusahaan perkebunan, Manggala Agni, BPBD, Regu Damkar dan Masyarakat Peduli Api; 4) Materi disampaikan dalam bentuk instruksi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran lahan dan kebun. d. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 1) Kriteria daerah rawan kekeringan Daerah dengan bulan kering selama setahun minimal empat bulan kering. Bulan kering dengan hujan bulanan kurang dari 60 mm (buku kesesuaian lahan-Schmidt-Ferguson). 2) Demplot adaptasi kekeringan untuk tanaman kopi, kakao jambu mete, kelapa atau karet sebanyak 1 unit dengan luasan 2 ha dan terdapat sumber air di sekitar lokasi demplot. e. Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon Pada Perkebunan Kopi Rakyat 1) Kegiatan dilaksanakan pada daerah sentra perkebunan kopi rakyat dengan tingkat penggunaan bahan kimia yang relatif tinggi.

14

2) Dimensi rorak yang disarankan adalah: kedalaman 60 cm, lebar 50 cm, dan panjang berkisar antara 50-200 cm. Panjang rorak dibuat sejajar kontur atau memotong lereng. Jarak ke samping antara satu rorak dengan rorak lainnya berkisar 100-150 cm, sedangkan jarak horizontal 20 m pada lereng yang landai dan agak miring sampai 10 m pada lereng yang lebih curam. Dimensi rorak yang akan dipilih disesuaikan dengan kapasitas air atau sedimen dan bahan-bahan terangkut lainnya yang akan ditampung. 3) Jenis kambing yang di gunakan adalah kambing lokal, memiliki nilai ekonomis yang baik, mudah dipelihara dan dinyatakan sehat oleh dinas peternakan setempat. 4) Spesifikasi mesin dalam Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon Pada Perkebunan Kopi Rakyat seperti pada Lampiran 2. 5) Contoh desain rumah kompos tersaji pada lampiran 3. 2. Metode a. Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam 1) Inventarisir sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di Perkebunan 15

Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PBN) di wilayah kerjanya. 2) Melakukan inventarisir kelengkapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai standar minimal sarana prasarana pengendalian kebakaran yang telah diterbitkan oleh Ditjen Perkebunan. 3) Membuat berita acara hasil inventarisir sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di perusahaan perkebunan. 4) Memberikan pembinaan dalam bentuk teguran secara lisan maupun tertulis bagi perusahaan perkebunan yang tidak melengkapi sarana prasarana pengendalian kebakaran sesuai syarat untuk memperoleh IUP-B. 5) Pemantauan Kebakaran Lahan dan Kebun a) Pemantauan hotspot dilakukan dengan mengakses data dari internet melalui situs yang menyajikan data dan informasi hotspot, antara lain yaitu : ASEAN Specialized Metereological Center (ASMC) pada situs: http://www.weather.gov.sg/wip/web/ ASMC; LAPAN/ Indofire melalui situssitus: http://www.lapan.go.id/indofire;http: //www.indofire.dephut.go.id/indofire. asp;http://www.lapan.go.id/indofire;h

16

ttp://indofire.landgate.wa.gov.au/ind ofire. asp. b) Peninjauan Lapangan (Groundcheck) Groundcheck dilakukan terhadap adanya hotspot yang bergerombol lebih dari lima titik di setiap kabupaten selama 3 hari berturut-turut untuk membuktikan terjadi atau tidaknya fire spot (kebakaran). c) Membuat berita acara kebakaran lahan dan kebun pada saat terjadi kebakaran. Berita acara kebakaran segera dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk pemadamannya, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 47/ Permentan/ OT.140/4/2014 Tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun. d) Koordinasi dilakukan bersama dengan Dinas provinsi/Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pusdalkarhutla, Bapedalda, Manggala Agni, Satkorlak, Kepolisian dan instansi terkait lainnya. e) Hasil pemantauan kebakaran lahan dan kebun disampaikan ke Bupati dengan tembusan dikirimkan ke Gubenur dan Direktur Jenderal Perkebunan.

17

6) Pelaporan Laporan disampaikan ke Direktur Jenderal Perkebunan berupa : a) Laporan hasil inventarisir sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di perusahaan perkebunan yang ada diwilayahnya. b) Laporan perkembangan hotspot dan kebakaran secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) melalui surat/ fax/ e-mail. c) Laporan akhir kondisi fire spot secara keseluruhan selama setahun disampaikan paling lambat bulan November 2015. 7) Pembinaan dilaksanakan terhadap perkebunan rakyat dan PBS/PBN melalui: a) Sosialisasi PLTB dan Perundangundangan tentang kebakaran. b) Pengawasan dilakukan terhadap kelengkapan sarana, prasarana dan sistem pengendalian kebakaran. b. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun 1) Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi/ Kabupaten/Kota

18

2) Sasaran pemberdayaan masyarakat adalah kelompok tani yang akan dibentuk menjadi Kelompok Tani Peduli Api (KTPA). 3) Materi sosialisasi berupa peraturan Perundang-undangan terkait dengan kebakaran lahan dan kebun, teknik PLTB dan teknik pemadaman kebakaran lahan dan kebun. 4) KTPA dilengkapi dengan pengetahuan praktis tentang pengendalian kebakaran dan sarana untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun. 5) Sarana pengendalian kebakaran diserahkan dan dikelola oleh kelompok tani. c. Apel Siaga Penanggulangan Lahan dan Kebun

Kebakaran

1) Persiapan Persiapan yang perlu dilakukan antara lain adalah: a) Penyusunan juklak dan juknis Apel Siaga; b) Penyusunan draft kesepakatan bersama Apel Siaga; c) Penyiapan tempat pertemuan/apel dan konsumsi.

19

2) Peserta Peserta Apel Siaga adalah : a) Direktorat Jenderal Perkebunan; b) Dinas Provinsi Perkebunan;

yang

membidangi

c) BPBD; d) Dinas Pemadam Kebakaran; e) Regu pemadam kebakaran perusahaan perkebunan; f) Pusdalkarhutla; g) Kepolisian dan TNI; h) Manggala Agni; i) KTPA; j) Pihak terkait lainnya.

di

d. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 1) Demplot Mitigasi dan Adaptasi a) Melakukan pemangkasan dan sanitasi sesuai dengan budidaya tanaman yang baik. b) Pembuatan rorak dengan ukuran rorak 0,8 m x 0,4 m x 0,4 m, dengan jumlah rorak minimal 25% dari populasi tanaman. Rorak dipergunakan untuk menampung bahan organik yang berasal dari serasah atau sisa-sisa daun kering.

20

c) Pembuatan istana cacing (biopori) Pada setiap pohon di buat 2 buah lubang dengan diameter 15 cm dan kedalaman 50 cm. Lubang di tempatkan di antara tanaman dengan jarak sesuai lebar kanopi pohon dan diisi bahan organik (kotoran ternak dan serasah tanaman). Jika populasi cacing tanah setempat sangat sedikit agar ditambah (diintrodusir) dari tempat lain. d) Pembuatan irigasi tetes (drip water) Penempatan bumbung bambu/ botol ditempatkan di atas tanah atau dibenamkan setengah ke dalam tanah. e) Pemupukan tanaman Setiap pohon diberi pupuk organik sesuai dengan kebutuhan. f) Penyediaan alat pompa air dan tandon air g) Pengamatan hasil demplot dilakukan 3 bulan setelah perlakuan terhadap : 

Kondisi fisik tanaman antara lain : jumlah flush (daun/pucuk) yang muncul, diameter batang, jumlah/berat buah saat panen.



Pengamatan kondisi tanah secara sederhana meliputi struktur tanah 21

(kegemburan) saat sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. 2) Pembinaan dan Sosialisasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dilaksanakan dengan tahapan, sebagai berikut: a) Sosialisasi kegiatan kepada kelompok tani. b) Kegiatan dilakukan di lokasi sekitar demplot. c) Narasumber berasal dari Direktorat Perlindungan Perkebunan, Dinas Perkebunan/UPTD. e. Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon pada Perkebunan Kopi Rakyat Kegiatan dilaksanakan sebagai berikut:

dengan

tahapan

1) Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan pengembangan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat kepada masyarakat/pekebun dan perusahaan perkebunan. 2) Membuat demplot model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat dengan input teknologi pemanfaatan limbah kebun dan ternak menjadi pupuk organik, memelihara

22

ternak ruminansia pembuatan rorak.

kecil

(kambing),

3) Pemasangan papan nama kegiatan. 4) Pembuatan laporan kegiatan pengembangan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat.

23

III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup 1. Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam a. Kegiatan diprioritaskan pada provinsi rawan kebakaran dan bencana alam. b. Kegiatan pemantauan dan pembinaan meliputi inventarisir sarana prasarana pengendalian kebakaran di PBS dan PBN, kompilasi data sekunder dengan mengakses data hotspot dan pengecekan lapangan (groundcheck) langsung ke tempat kejadian, berkoordinasi dengan instansi terkait. c. Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan

2

Uraian - Dana - SDM - Data dan informasi - Teknologi Output/Keluaran Terselenggaranya kegiatan fasilitasi pemantauan kebakaran lahan dan kebun, dampak perubahan iklim dan bencana alam

3

Outcome/hasil

Terlakasananya

24

pemantauan kebakaran lahan dan kebun, dampak perubahan iklim dan bencana alam 2. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun a. Kegiatan diprioritaskan pada kelompok tani yang berada di daerah rawan kebakaran. b. Kegiatan meliputi Sosialisasi dan simulasi serta kegiatan pemadaman kebakaran lahan dan kebun oleh KTPA c. Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan

2

Uraian

- Dana - SDM - Peralatan pengendalian kebakaran sederhana Output/Keluaran Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun pada 25

kelompok tani di kabupaten pada provinsi rawan kebakaran. 3

Outcome/hasil

Perubahan perilaku kelompok tani dalam membuka lahan dan terbentuknya Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) di kabupaten pada provinsi rawan kebakaran.

3. Apel Siaga Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun a. Kegiatan dilaksanakan di provinsi rawan kebakaran. b. Apel Siaga menghasilkan kesepakatan bersama antar stakeholder dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun. c. Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan

Uraian - Dana - SDM - Materi - Peserta apel siaga 26

2

3

Output/Keluaran Terselenggaranya Apel Siaga Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun di provinsi rawan kebakaran. Outcome/hasil Terjalinnya kerjasama/komitmen dalam penanggulangan kebakaran lahan dan kebun serta tersusunnya kesepakatan bersama antara pemerintah, pelaku usaha perkebunan, petani, masyarakat peduli api dalam upaya penanggulangan kebakaran lahan dan kebun di provinsi rawan kebakaran.

4. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim a. Kegiatan diprioritaskan rawan kekeringan.

pada

daerah

b. Kegiatan meliputi pembangunan demplot mitigasi dan adaptasi.

27

c. Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan

Uraian

2

- Dana - SDM - Data dan informasi - Teknologi Output/Keluaran Terselenggaranya demplot mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di provinsi rawan kekeringan.

3

Outcome/hasil

Tersosialisasinya model penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di provinsi rawan kekeringan.

5. Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon pada Perkebunan Kopi Rakyat a. Kegiatan dilaksanakan pada daerah sentra perkebunan kopi rakyat dengan tingkat penggunaan bahan kimia yang relatif tinggi. b. Kegiatan meliputi sosialisasi dan pembangunan Model Perkebunan Rendah

28

Emisi Karbon Rakyat.

pada

Perkebunan

Kopi

c. Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan 2

Uraian - Dana - SDM - Teknologi Output/Keluaran Terlaksananya pengembangan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat di provinsi sentra perkebunan kopi

B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan 1. Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan Antisipasi dampak perubahan iklim untuk TP provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi perkebunan. 2. Dinas yang membidangi perkebunan provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan agar berkoordinasi dengan BBPPTP (Medan/ Surabaya/Ambon)/BPTP Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja) dan pihak-pihak terkait lainnya.

29

3. Kewenangan dan tanggung jawab : a. Direktorat Perlindungan Perkebunan 1) Menyiapkan Terms of Reference (TOR) dan Pedoman Teknis; 2) Melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi.

pembinaan,

b. Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan 1) Menetapkan Tim Pelaksana kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim di tingkat provinsi; 2) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, BBPPTP Medan/Surabaya/ Ambon/BPTP Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja) dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan, serta institusi terkait lainnya; 3) Membuat Petunjuk Pelaksanaan untuk kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim; 4) Melakukan verifikasi CP/CL bersama Dinas Kabupaten; 5) Menetapkan CP/CL kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim; 6) Melakukan pengawalan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan setempat; 30

7) Sosialisasi kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim bersama-sama Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan; 8) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan. c. Dinas Kabupaten/Kota perkebunan

yang

membidangi

1) Menetapkan Tim Pelaksana kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim untuk TP kabupaten; 2) Melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan, BBPPTP (Medan/ Surabaya/Ambon), BPTP Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja), Direktorat Jenderal Perkebunan, dan pihak terkait lainnya; 3) Membuat juknis kegiatan dampak perubahan iklim; 4) Melakukan CP/CL;

verifikasi

dan

antisipasi penetapan

5) Melakukan sosialisasi, pembinaan dan monev kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim; 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Dinas Provinsi dan Direktorat

31

Jenderal Perkebunan cq. Perlindungan Perkebunan.

Direktorat

d. Kelompok Tani/Petani : 1) Mengikuti sosialisasi antisipasi dampak perubahan iklim; 2) Melakukan seluruh tahapan kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim. C. Lokasi, Jenis dan Volume Lokasi, Jenis dan Volume kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim terdapat pada lampiran 4. D. Simpul Kritis 1. Pelaksanaan sosialisasi sering mengalami keterlambatan, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antara Dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten dalam penentuan kelompok tani/lokasi, untuk itu perlu kerjasama/ koordinasi yang lebih intensif. 2. Pelaksanaan sosialisasi dan penetapan calon kelompok tani yang dipilih tidak sesuai/ tidak tepat, sehingga pelaksanaan kurang efektif, untuk itu diharapkan dalam penentuan kelompok dan lokasi sesuai dengan tujuan kegiatan dan mengacu pedomtek. 3. Tidak tersedia perangkat 32

4.

5.

6.

7.

komputer/operator yang dapat mengoperasionalkan progam pemantauan hotspot melalui situs internet; sehubungan dengan hal tersebut perlu disediakan perangkat khusus dan petugas yang memiliki spesifikasi kemampuan yang dibutuhkan. Pelaku usaha perkebunan (PBS/PBN) kurang kooperatif pada saat pelaksanaan groundcheck sehingga data hotspot dan sarana serta prasarana kebakaran tidak lengkap. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan dari Pemda setempat untuk mensosialisasi tentang kewajiban perusahaan dalam menangani kebakaran lahan dan kebun. Dinas provinsi yang membidangi perkebunan belum memprioritaskan kegiatan apel siaga dalam upaya pencegahan kebakaran, sehingga seringkali pelaksanaan apel siaga diselenggarakan pada akhir tahun anggaran. Komitmen perusahaan perkebunan terkait pencegahan kebakaran lahan dan kebun belum optimal, hal ini ditandai dengan tingkat kehadiran dalam apel siaga sangat kecil, sehingga kesepakatan bersama dalam upaya pencegahan kebakaran tidak dapat ditanda tangani oleh seluruh perusahaan perkebunan. Upaya penanggulangan kebakaran belum terintegrasi dan masih bersifat ego sektoral, sehingga kebakaran lahan dan kebun sulit dipadamkan. 33

IV.

PROSES PENGADAAN BARANG

Pengadaan barang dan jasa kegiatan Perlindungan Perkebunan untuk dana Tugas Perbantuan (TP) Direktorat Jenderal Perkebunan mengacu kepada Perpres No 54 tahun 2010 dan Perpres No.70 tahun 2012. Semua kegiatan pengadaan barang dan jasa yang melalui proses tender, pelaksanaan dan penetapan pemenang harus sudah sesuai dengan usulan rencana yang disampaikan oleh Satker pada awal tahun kegiatan.

34

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN A. Pembinaan, Pengendalian, dan Pendampingan

Pengawalan

Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dana dekonsentrasi Provinsi dilakukan secara terencana dan terkoordinasi dengan unsur penanggung jawab kegiatan di Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan diutamakan pada tahapan yang menjadi simpul-simpul kritis kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dilakukan koordinasi secara berjenjang sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing unit pelaksana kegiatan. Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawalan terhadap pelaksana kegiatan (Man), pembiayaan (Money), Metode, dan bahan-bahan yang dipergunakan (Material). Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan harus mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui pemberian rekomendasi dan pemecahan masalah terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mengakselerasi

35

kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan yang ditetapkan. B. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan Waktu pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan minimal satu kali pada setiap jenis kegiatan yang dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan hendaknya selalu di koordinasikan dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga pembinaan, pengendalian dan pengawalan efektif dan efisien. Direktorat Perlindungan Perkebunan melakukan pembinaan dan pengawalan kegiatan pemberdayaan perangkat pada seluruh wilayah pelaksana kegiatan. Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat provinsi melakukan pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan pemberdayaan perangkat tingkat provinsi. Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat kabupaten/kota melakukan pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan pemberdayaan perangkat tingkat kabupaten/kota.

36

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring Monitoring ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai pada setiap kegiatan. Monitoring dilaksanakan oleh petugas Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada wilayah kerja masingmasing. Pelaksanaan monitoring minimal satu kali selama kegiatan berlangsung. B. Evaluasi Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui ketepatan/kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan yang direncanakan serta realisasi/penyerapan anggaran. Hasil evaluasi sebagai umpan balik perbaikan pelaksanaan selanjutnya. Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, serta Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota pada wilayah kerja masing-masing. C. Pelaporan Setiap kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Laporan dibuat oleh pelaksana kegiatan dan dilaporkan secara berjenjang kepada penanggung jawab/pembina kegiatan mengacu kepada pedoman outline 37

penyusunan laporan dan SIMONEV serta bentuk laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan. 1. Jenis Laporan : a. Laporan Mingguan Laporan Mingguan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap minggu berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan setiap minggu hari Jum’at. b. Laporan Bulanan Laporan Bulanan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap bulan berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya. c. Laporan Triwulan Laporan Triwulan berisi laporan kemajuan fisik dan keuangan (Lampiran 5) pelaksanaan kegiatan setiap triwulan dan disampaikan setiap triwulan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, paling lambat tanggal 5 pada bulan pertama triwulan berikutnya . d. Laporan Akhir Laporan Akhir merupakan laporan keseluruhan pelaksanaan kegiatan, setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan akhir disampaikan 38

kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan, paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai. Laporan disampaikan melalui surat dan e-mail 2. Out Line Laporan Out line laporan akhir kegiatan seperti dalam lampiran 6.

39

VII. PEMBIAYAAN Kegiatan dukungan perlindungan perkebunan di daerah antara lain didanai dari APBN tahun anggaran 2015 melalui anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) Ditjen. Perkebunan.

40

VIII. PENUTUP Pelaksanaan kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim diharapkan mampu berkontribusi dalam mengurangi kerugian akibat dampak perubahan iklim. Untuk keberhasilan pelaksanaannya diperlukan koordinasi, komitmen dan kerjasama, serta upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak terkait sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.

-----ooo-----

41

LAMPIRAN

42

Lampiran1.

Spesifikasi alat lahandankebun.

No

JenisAlat

1.

Kepyok (pemukul api) Kapak Mata Dua CelanaPem adam BajuPemad am Helm Pemadam

2. 3. 4. 5. 6.

7.

8. 9.

Spesifikasi Teknis

LampuKepa la KacamataP elindung

-

Ransel SarungTang an -

10.

Kopelrem (sabuk)

Pengendaliankebakaran

-

Pemukul,kawat ram 1,25 cm Tangkai rotan manau Panjangtangkai190 cm Bilahdari plat besibaja Tangkaidarikayu Bahankatun japan drill Warna orange Bahankatun japan drill Warna orange Bahanbatokluar fiberglass Terdapattalidagu Warna orange Bola lampu LED Sumber energy dari battery charger Terdapatlensareflektor Bahanlensadariplastiktahanpanas Frame yang dapatmenutuprapatkepermukaan wajahsekitarmata Talikepaladenganbahankaret Bahan kain Terpal Polyester Warnahitam Bahantahanpanas terdapattambahan strap di antaraibujaridantelunjuk Panjangmenutupisetengahlengan (dibawahsiku) Standar TNI/POLRI

43

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19.

20.

21. 22.

Tempat air minum

- Botol plastic atau polyethylene ataualamunium - Standar TNI/POLRI Sepatu - Bahankarettahanpanas karet - Tinggisampaibetis - Sol karet anti slip Selang - Bahan Kainnylon,karet - SambunganKuninganØ1,5” - Panjang 20m/rol Selanghisap - Ø Selang isap 2” - Panjang 4 m Nozzle - Foxjet Api permukaanØ1,5” - Bahanalumuniumataukuninganata ubesi - Dapatdiubahsemprotanyatanpam enghentikanaliran air Kantong air - Bahan terpal double cover (500 liter) - Volume 500 ltr, Kampak - Bilahdari plat besibaja - Tangkaidarikayu Radio HT - Battery Li ion - Tahan air Garu - Plat baja siku 30 cm api/Garu - Mata garu Panjang 15 cm tajam - Kisi 5 cm - Tangkai kayu Panjang 120 cm. Cangkul - Plat besi baja, garu /Garu - Panjang 23 cm cangkul - Lebar 20 cm. - Tangkai kayu Panjang100 cm. Sekop api - Plat baja - Mata kiri dan kanan - Tangkai kayu Penyemprot - Pompa kuningan, panjang15 cm (JUPA) - Daya semprot 10 m,

44

23.

24.

punggung Gendong Slang semprot Ø1,5”Machi no copling Mesin pompa

- Jerigen gendong 20 ltr - Bahan Kainnylon,karet, - Sambungankuningan Ø1,5”, - Panjang: 20m/rol Mesin 17D 6 HP Centrifugal pump (high Pressure)

45

Lampiran 2.Spesifikasi Alat pada PengembanganModel Perkebunan Rendah Emisi Karbon Pada Perkebunan Kopi Rakyat No

JenisAlat

Kriteria

1.

Mesin pengolah kopi kering

6,5 PK

2.

Mesin pencacah kompos

8,5 PK

3.

Mesin pencampur bahan kompos Mesin pengayak kompos

6,5 PK

4.

6,5 PK

46

Lampiran 3. Contoh Rumah Kompos Pada Kegiatan Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon Pada Perkebunan Kopi Rakyat.

47

48

49

Lampiran 4. Lokasi dan Volume kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, Dampak Perubahan Iklim serta Bencana Alam No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Provinsi ACEH SUMUT RIAU JAMBI SUMSEL KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM

Volume 1 Prov 1 Prov 1 Prov 1 Prov 1 Prov 1 Prov 1 Prov 1 Prov 1 Prov

Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun No 1.

Provinsi ACEH

2.

SUMUT

3.

RIAU

Kabupaten Aceh Barat Nagan Raya Aceh Singkil Aceh Barat Daya Tapanuli Selatan Labuhan Batu Mandina Asahan batubara Rokan Hilir Pelelawan Bengkalis Kampar

Volume 12 KTPA

15

KTPA

21

KTPA

50

4.

JAMBI

5.

SUMSEL

Rokan Hulu Inhu Inhil Tebo Sarolangun Bungo Muaro Jambi Tanjabtim Tanjabbar Muba Muara Enim OKI OKU Musirawas

18

15

KTPA

KTPA

ApelSiagaPenanggulanganKebakaranLahandanKebun No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Provinsi ACEH SUMUT RIAU JAMBI SUMSEL KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM

Volume 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali

51

Mitigasi dan AdaptasiPerubahanIklim No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Provinsi JAWA BARAT JAWA TENGAH DIY BANTEN NTB NTT BALI SULUT SULBAR SULTENG SULSEL GORONTALO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Volume Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon Pada Perkebunan Kopi Rakyat No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Provinsi JAWA BARAT JAWA TENGAH NTB NTT BALI SULUT SULBAR SULTENG SULSEL

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Volume Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

52

10. 11.

SULTRA JAMBI

1 1

Pkt Pkt

Lampiran 5. Form Laporan Perkembangan Realisasi Fisik Dan KeuanganKegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim KEGIATAN PROVINSI KABUPATEN LUAS POSISI NO

URAI

: : : : : (Tanggal/bulan/tahun)

PAGU

REALISASI

REALISASI

PERMAS

RTL

53

AN

(Rp)

KEUANGAN Rp %

FISIK (%)

ALAHAN

Lampiran6.Out Line Laporan AkhirLaporanakhirdibuatsesuai out line sebagaiberikut: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL (jika ada) DAFTAR GAMBAR (jika ada) DAFTAR LAMPIRAN (jika ada) I. PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Tujuan dan Sasaran C. Ruang Lingkup Kegiatan

54

D. Indikator Kinerja II. TINJAUAN PUSTAKA III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Waktu dan Lokasi B. Alat dan Bahan C. Metode D. Tahap Aktivitas/Kegiatan/ Pelaksanaan E. Simpul Kritis Kegiatan F. Pelaksana G. Pembiayaan IV. HASIL DAN PEMBAHASAN V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan B. Saran/rekomendasi C. Rencana Tindak Lanjut VI. DAFTAR PUSTAKA VII. LAMPIRAN

55