DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
PEDOMAN TEKNIS SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA TERPADU (SL-PHT) PERKEBUNAN
TAHUN 2014
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2013
KATA PENGANTAR Pedoman Teknis Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tepadu (SL-PHT) di daerah tahun 2014 disusun dalam rangka memberikan acuan dan arahan pelaksanaannya kepada Dinas yang membidangi Perkebunan dan Perangkat Perlindungan Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sistematika Pedoman Teknis ini terdiri dari Bab I. Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Sasaran Kegiatan, dan Tujuan; Bab II. Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan memuat tentang Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan dan Spesifikasi Teknis; Bab III. Pelaksanaan Kegiatan, berisi Ruang Lingkup, Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan, Lokasi, Jenis dan Volume, dan Simpul Kritis; Bab IV. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan; Bab V. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Bab VI. Pembiayaan serta Bab VII. Penutup. Pedoman Teknis ini sebagai acuan Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang lebih spesifik berdasarkan kondisi daerah setempat.
i
ii
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ........................... i DAFTAR ISI .................................... iii I.
II.
III.
PENDAHULUAN ..........................
1
A. B. C. D.
1 3 3 4
Latar Belakang ...................... Sasaran Kegiatan ................... Tujuan ............................... Pengertian Umum ..................
PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN 14 A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan ............................. B. Spesifikasi Teknis ..................
14 18
PELAKSANAAN KEGIATAN .............
25
A. Ruang Lingkup ...................... B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan ............................. C. Lokasi, Jenis dan Volume ......... D. Simpul Kritis .........................
25 26 30 31
IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN .
33
A. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan ..
33
iii
B. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan ... 34 V.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .............................
35
A. Monitoring ............................ B. Evaluasi .............................. C. Pelaporan ............................
35 35 35
VI. PEMBIAYAAN ............................
39
VII. PENUTUP .................................
40
LAMPIRAN
iv
DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1. Model tes Ballot Box .......... 41 Lampiran 2. Matrik Analisa Pasangan Terperinci ........................
43
Lampiran 3. Matrik Kualitas SL-PHT ........
44
Lampiran 4. Format wawancara dengan Kuesioner ........................
45
Lampiran 5. Jenis dan Volume Komponen SL-PHT ..........................
51
Lampiran 6. Out Line Laporan Akhir .......
52
Lampiran 7. Lap. Fisik dan Keuangan ......
54
v
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produksi dan kualitas hasil tanaman perkebunan. Akibat serangan OPT, diperkirakan terjadi kehilangan produksi sekitar 30% - 40%. Untuk menghindarkan kerugian akibat serangan OPT, sampai saat ini masih banyak petani dan masyarakat yang mengartikan pengendalian OPT sama dengan penggunaan pestisida kimia sintetis. Penggunaan pestisida kimia yang berlebihan dapat menimbulkan resistensi, resurjensi hama dan ledakan hama sekunder, pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman pada Pasal 20 mengamanatkan bahwa Perlindungan Tanaman dilaksanakan dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu dan Pelaksanaannya menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Penerapan pengendalian hama terpadu ditekankan pada 1
penggunaan bahan pengendali yang ramah lingkungan. Pestisida digunakan secara bijaksana apabila perlakuan lain dinilai tidak mampu mengendalikan OPT yang ada. Agar petani pekebun mengetahui, mau dan mampu menerapkan PHT di kebunnya secara mandiri, maka perlu peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani tentang empat prinsip PHT yaitu 1). Budidaya Tanaman Sehat, 2). Pelestarian dan Pemanfaatan Musuh Alami, 3). Pengamatan Rutin dan 4). Petani sebagai Ahli PHT/petani menjadi manajer di kebun sendiri. Pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat diperoleh petani melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). SL-PHT yang sudah dilaksanakan selama lima belas tahun dan sudah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Hasil penelitian dampak SL-PHT oleh beberapa mahasiswa S2 pada petani alumni SL-PHT komoditi perkebunan (kopi, kakao, teh dan lada) telah terjadi perubahan positif terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap petani
2
serta peningkatan produktivitas tanaman mencapai 25-27%.
hasil
Petani yang sudah mengikuti SL-PHT sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2013 berjumlah sekitar 145.245 petani. Mengingat masih kurangnya jumlah petani yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang empat prinsip PHT dalam pengelolaan kebunnya serta dampak SL-PHT, maka kegiatan SL-PHT perlu dilaksanakan secara berkesinambungan. Untuk itu pada tahun 2014 akan dilaksanakan kegiatan SL-PHT sebanyak 194 Kelompok Tani (KT) di 24 provinsi, 89 kabupaten. B. Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan SL-PHT adalah terlaksananya SL-PHT pada 194 KT di 24 provinsi dan 89 kabupaten. C. Tujuan Tujuan kegiatan SL-PHT : Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku petani/kelompok tani agar mau dan mampu secara mandiri menerapkan PHT dalam pengelolaan 3
kebunnya sehingga petani menjadi manager di kebunnya sendiri. D. Pengertian Umum 1. Pedoman Teknis SL-PHT adalah pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka memberikan acuan dan arahan pelaksanaan kegiatan SL-PHT Provinsi/Kabupaten/Kota dan sebagai acuan untuk menyusun Petunjuk Pelaksanaan SL-PHT. 2. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) SL-PHT adalah pedoman atau panduan pelaksanaan kegiatan SL-PHT yang dibuat oleh provinsi mengacu pada pedoman teknis. 3. Petunjuk Teknis (Juknis) SL-PHT adalah pedoman atau panduan pelaksanaan kegiatan SL-PHT yang dijabarkan dari petunjuk pelaksanaan dan dibuat oleh kabupaten/kota. 4. Tim Teknis SL-PHT adalah petugas yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan SL-PHT berdasarkan Surat Keputusan Kepala 4
Dinas Perkebunan atau yang membidangi perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota. 5. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) adalah metode penyuluhan atau suatu bentuk pendidikan non formal yang dirancang berdasarkan pendekatan andragogi. Pola pelatihan dilakukan secara partisipatoris dan pendekatan dari bawah. 6. Andragogi adalah seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar. Petani diberikan kesempatan untuk belajar sendiri tentang prinsip dan teknologi PHT. 7. Prinsip belajar dalam SL-PHT adalah lahan sebagai sarana belajar utama, cara belajar lewat pengalaman, Analisis Agroekosistem, Metoda yang praktis dan mudah dilaksanakan, Kurikulum berdasarkan keterampilan yang dibutuhkan. 8. Proses belajar SL-PHT adalah proses belajar yang dimulai dari melakukan/mengalami, mengungkapkan, menganalisa, menerapkan dan mengalami kembali. 5
9. Pemandu Lapang (PL) SL-PHT adalah fasilitator yang memfasilitasi proses belajar, membimbing diskusi, dan mengamati kegiatan SL-PHT. 10. Pertemuan SL-PHT adalah Kegiatan SLPHT yang dilakukan setiap minggu di lapangan dan di saung pertemuan. Kegiatan SL-PHT meliputi AAES dan penyampaian materi Topik Umum, Topik Khusus, Dinamika kelompok, dan pendukung. 11. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan. 12. Fenologi tanaman adalah penampakan aktivitas tanaman yang terjadi secara berkala pada waktu-waktu tertentu dalam satu tahun berdasar pada hasil observasi tentang tahapan perkembangan tumbuhan (phenophase) eksternal yang tampak seperti perkecambahan biji, pertunasan, pertumbuhan daun baru, pengguguran daun, pertumbuhan diameter batang, waktu berbunga, waktu berbuah. 6
13. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan OPT dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup. 14. Empat Prinsip PHT adalah Budidaya tanaman sehat, Pelestarian dan pemanfaatan Musuh Alami, Pengamatan Rutin/berkala, dan Petani menjadi ahli PHT/petani menjadi manajer dikebunnya sendiri 15. Budidaya tanaman sehat adalah kegiatan budidaya tanaman yang dilakukan untuk menghasilkan tanaman yang sehat. Budidaya tanaman sehat dilaksanakan sejak persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pengendalian OPT serta panen. 16. Pelestarian dan pemanfaatan Musuh Alami adalah perlakuan memasukkan jenis musuh alami, memperbanyak musuh alami, dan melestarikan musuh alami di 7
kebun. Untuk melestarikan musuh alami, pengendalian OPT dilakukan secara mekanik; penggunaan musuh alami; dan penggunaan pestisida secara bijaksana. 17. Pengamatan Rutin/berkala adalah kegiatan mengamati faktor biotik dan abiotik di lingkungan kebun secara teratur agar petani secara tepat dan cepat dapat melakukan tindakan 18. Petani sebagai ahli PHT adalah petani sebagai manajer/mandiri dalam mengambil keputusan untuk pengelolaan kebunnya secara PHT 19. Pestisida Nabati (Pesnab) adalah pestisida yang dibuat dari unsur tumbuh-tumbuhan untuk keperluan menghambat OPT tertentu dan tidak membahayakan terhadap lingkungan. 20. Bokashi adalah pupuk kompos yang dihasilkan dari proses fermentasi atau peragian bahan organik dengan teknologi EM4 (Effective Microorganisms 4). 21. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu 8
organisasi untuk mencapai organisasi secara efisien.
tujuan
22. Sosialisasi adalah penyampaian/ penjelasan lebih rinci tentang kegiatan SL-PHT kepada petani calon peserta SLPHT dan pemerintah setempat. 23. Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL) adalah kelompok tani/petani dan lokasi yang akan diusulkan menjadi peserta dan lokasi kegiatan SL-PHT. 24. Kelompok Tani adalah Kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya. 25. Responsif Gender adalah kegiatan, program, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi lali-laki dan perempuan. 26. Kebun praktek adalah kebun yang digunakan sebagai tempat praktek/sarana belajar SL-PHT 9
27. Silabus SL-PHT adalah rencana pembelajaran pada suatu kegiatan SLPHT. 28. Kontrak belajar adalah kesepakatan selama pelaksanaan SL-PHT yang harus ditaati antara peserta dan PL 29. Ballot Box Awal adalah tes pengetahuan dan kemampuan petani sebelum mengikuti SL-PHT yang dilakukan di lapangan/kebun. 30. Ballot Box Akhir adalah tes pengetahuan dan kemampuan petani sesudah mengikuti SL-PHT yang dilakukan di lapangan/kebun. 31. Musuh alami adalah semua organisme yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan atau mematikan OPT. Musuh alami terdiri dari parasitoid, predator dan patogen. 32. Predator adalah binatang (serangga, labalaba dan binatang lain) yang memburu, memakan atau menghisap cairan tubuh binatang lain sehingga menyebabkan kematian.
10
33. Parasitoid adalah organisme yang menghabiskan sebagian besar riwayat hidupnya dengan bergantung pada organisme inang tunggal yang akhirnya membunuh. 34. Analisis Agroekosistem (AAES) adalah analisa unsur-unsur pada lingkungan tertentu. Proses kegiatan dimulai dari pengamatan, pengungkapan, penganalisaan, menyimpulkan dan pengambilan keputusan rencana tindak lanjut. 35. Tujuan AAES adalah untuk mengetahui keadaan ekosistem kebun saat itu sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan rencana tindak lanjut pengelolaan kebun. 36. Dinamika Kelompok adalah suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lain. 37. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. 11
38. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. 39. Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. 40. Pengendalian OPT adalah segala kegiatan atau upaya untuk mencegah dan menanggulangi serangan OPT terhadap tanaman. 41. Kerugian secara ekonomis adalah kerugian yang di derita oleh pemilik tanaman sebagai akibat serangan OPT pada tanamannya, yang secara ekonomis tidak dapat di toleransi. 42. Pengamatan adalah kegiatan perhitungan dan pengumpulan informasi tentang keadaan populasi dan tingkat serangan OPT dan faktor-faktor iklim yang
12
mempengaruhinya tempat tertentu.
pada
waktu
dan
43. Pengambilan keputasan adalah penentuan dilakukan atau tidak dilakukan tindakan pengendalian OPT berdasarkan hasil analisis data pemantauan dan pengamatan. 44. Dampak Perubahan Iklim adalah dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perubahan iklim/variabilitas iklim, yang menyebabkan banjir, kekeringan, peningkatan suhu dan serangan OPT.
13
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan 1. Pendekatan Umum Prinsip pendekatan umum meliputi hal yang bersifat administratif dan manajemen kegiatan. 1.1 SK Tim Pelaksana Kegiatan a. Penetapan SK Tim Pelaksana Kegiatan oleh Kepala Dinas/KPA paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya penetapan Satker dari Menteri Pertanian. b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan SL-PHT untuk TP provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi. c. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan SL-PHT untuk TP kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. 1.2 Rencana kerja Rencana kerja pelaksanaan masingmasing kegiatan disusun paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditetapkannya SK Tim pelaksana dan mengacu kepada Pedoman Teknis dari Ditjen. Perkebunan. 14
1.3 Juklak, Juknis Penyelesaian Juklak/Juknis untuk kegiatan TP Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 2 (dua) minggu setelah ditetapkannya SK Tim pelaksana dan mengacu kepada Pedoman Teknis dari Ditjen. Perkebunan. 1.4 Koordinasi dan Sosialisasi Koordinasi dilakukan oleh satker pelaksana kegiatan dengan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Direktorat Perlindungan Perkebunan, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan, Surabaya, Ambon dan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja), dan Dinas Kabupaten/Kota dimana terdapat lokasi kegiatan dilaksanakan. Sedangkan sosialisasi dilaksanakan kepada petani calon kegiatan SL-PHT /pihak terkait. 1.5 Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh satker pelaksana kegiatan selama kegiatan berlangsung minimal 2 (dua) kali.
15
1.6 Laporan a. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh satker pelaksana kegiatan sesuai dengan jadual dan form Pedoman SIMONEV. b. Laporan akhir kegiatan disampaikan oleh satker pelaksana kegiatan ke pusat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan SL-PHT selesai. 2. Prinsip Pendekatan Teknis Pendekatan teknis pelaksanaan SL-PHT sebagai berikut : a. SL-PHT dilaksanakan oleh Pemandu Lapang (PL) dengan pembinaan oleh Pusat (Direktorat Perlindungan Perkebunan), Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan. b. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan karakter/sifat/fenologi tanaman dan serangan OPT. c. Dilakukan dalam kelompok yang terdiri dari 25 petani (perempuan
16
minimal 25%). Setiap kelompok dibagi menjadi 5 sub kelompok. d. Kebun sebagai sarana belajar utama, dan diskusi dilakukan di saung pertemuan SL-PHT. e. Sosialisasi dilaksanakan penetapan CP/CL.
setelah
f. Satu kelompok mengusahakan komoditas perkebunan yang sama. g. Tersedia pemandu lapang di provinsi/kabupaten/kota pelaksana SL-PHT. Jika di kabupaten/kota tidak tersedia pemandu dapat menggunakan pemandu lapang dari provinsi/ kabupaten/kota terdekat. h. Untuk memenuhi kekurangan jumlah pemandu lapang SL-PHT dapat memanfaatkan tenaga pemandu lapang bersertifikat yang telah purna bakti dan petugas/petandu yang telah selesai mengikuti pelatihan pemandu lapang (PL) SL-PHT. i. Penetapan PL oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan di lokasi kegiatan SL-PHT.
17
3. Tindak Lanjut Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi perlu dilakukan tindak lanjut sebagai berikut : a. Kelompok tani yang telah mengikuti kegiatan SL-PHT agar menerapkan PHT secara mandiri di kebunnya dan menyebarkan pengetahuan dan keterampilannya kepada petani di sekitarnya. b. Dinas Kabupaten/kota memfasilitasi pembinaan/pendampingan pada petani alumni SL-PHT, agar penerapan PHT dan kelembagaan petani semakin baik dan berkelanjutan. c. Dinas provinsi/kabupaten/kota diharapkan memfasilitasi SL-PHT untuk petani lainnya melalui dana APBD. B. Spesifikasi Teknis 1. Kriteria a. Peserta 1) Petani pemilik/penyewa atau petani penggarap; 2) Jumlah peserta perempuan minimal 25%; 3) Berumur minimal 17 tahun dan sehat; 18
4) Dapat menulis, membaca, dan mampu berbahasa Indonesia; 5) Sanggup mengikuti SL-PHT selama 16 kali pertemuan tanpa terputus; 6) Peserta tidak boleh diganti. b. Pemandu Lapang (PL) Setiap kelompok SL-PHT dipandu oleh 2 orang PL yang telah bersertifikat. Dalam kondisi tertentu 1 kelompok SLPHT dapat dipandu oleh 1 orang PL dibantu 1 orang petugas teknis yang mempunyai kemampuan sebagai pemandu. c. Pertemuan dilakukan di saung pertemuan dan kebun praktek yang berlangsung dari jam 07.30-14.00. Pengaturan waktu dan materi sebagai berikut : No Waktu 1 07.30-10.30 2 3
10.30-11.00 11.00-12.00
4
12.00-14.00
Materi/Kegiatan Analisis Agroekosistem (AAES) Istirahat Dinamika Kelompok Topik Khusus
d. Lokasi SL-PHT mudah dijangkau oleh pemandu dan peserta.
19
e. Tersedia kebun praktek seluas ±1 ha, dibagi menjadi 2 petak perlakuan yaitu petak PHT dan Non PHT (kebiasaan pengendalian yang dilakukan oleh petani). Setiap petak dibagi 5 sub petak kebun praktek. f. Setiap sub kelompok mengelola 2 sub petak kebun praktek (PHT dan Non PHT). 2. Metode a. Pertemuan dilaksanakan sebanyak 16 kali dengan interval satu minggu secara kontinyu. b. Pertemuan mingguan dipandu oleh dua orang PL yang bekerja sebagai tim dan mendatangkan/mengundang nara sumber yang kompeten di bidangnya. c. Metode belajar melalui pendekatan andragogi (metoda belajar orang dewasa) yaitu belajar dari pengalaman di lapangan sehingga petani tahu, mau dan mampu menerapkannya secara mandiri. d. Proses belajar mengajar dilakukan dengan metoda partisipasi aktif, mencari, dan menumbuhkan kepercayaan sendiri, serta mengambil keputusan bersama dalam menentukan tindakan pengelolaan kebun.
20
e. Proses belajar SL-PHT pada setiap pertemuan adalah melakukan/mengalami, mengungkapkan, menganalisa, menyimpulkan, menerapkan dan mengalami kembali. f. Pada setiap kali pertemuan dilakukan kegiatan Analisis Agroekosistem (AAES), Dinamika Kelompok dan Topik Khusus. g. Sarana SL-PHT : 1) Kebun 2) Saung Pertemuan h. Bahan dan Alat SL-PHT : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Kertas koran Alat tulis Pupuk APH Dekomposer Petunjuk Lapangan Bahan dan perlengkapan praktek lain
i. Materi SL-PHT: 1) Mengacu pada kurikulum SL-PHT yang disusun berdasarkan kebutuhan peserta (hasil Analisa Kebutuhan Pelatihan dan Test Ballot Box awal). 2) Merupakan penjabaran dari empat prinsip PHT, yaitu :
21
budidaya tanaman sehat; pelestarian dan pemanfaatan musuh alami; pengamatan kebun secara teratur (berkala) dan petani menjadi ahli PHT. 3) Materi SL-PHT seperti pada Tabel 1 Tabel 1. Materi SL-PHT No Materi/Kegiatan Petunjuk Lapangan (Petlap) 1. Persiapan SL-PHT - Apa ini ? - Analisa Kebutuhan Pelatihan - Kontrak Belajar - Pengorganisasian warga belajar - Test Ballot Box Awal 2. Merancang Petak Ploting Petak PHT dan Non PHT Studi 3. Topik Umum - Ekosistem Dasar - Analisis agroekosistem (AAES) 4. Topik Khusus a. a. Budidaya - - Pembibitan Tanaman - - Penyambungan (sambung samping dan sambung pucuk) untuk komoditi kopi dan kakao - - Penanaman - - Pemangkasan - - Pupuk dan pemupukan - - Pohon pelindung - - Panen - Dan lainnya sesuai komoditas SL-PHT b. OPT dan - - Hama/penyakit/gulma
22
No
5.
6.
7.
Materi/Kegiatan Petunjuk Lapangan (Petlap) Musuh - - Predator Alami/APH - - Parasitoid -- - Agens Pengendali Hayati - - Koleksi Serangga c. Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Penanganan Kebakaran Materi Pendukung Pestisida
Dinamika Kelompok a. Perkenalan b.Pengakraban c.Kreativitas d.Kerjasama e.Pemecahan Masalah f.Komunikasi Evaluasi
- Mitigasi dan Adaptasi DPI - Dampak perubahan iklim terhadap serangan OPT
- Pestisida kimia - Dampak penggunaan pestisida kimia - Pestisida Nabati Rantai nama dan buat barisan Kapal tenggelam 9 titik 4 garis Menggambar bersama Samson Delilah Bermain tali - Ballot Box (Akhir) - Analisa Pasangan Terperinci
23
j. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SL-PHT dilakukan dengan beberapa model yaitu : 1) Test Ballot Box; 2) Matrik analisa pasangan terperinci; 3) Matrik kualitas SL-PHT; 4) Melakukan wawancara dengan menggunakan kuesioner. Model 1), 2), 3), dan 4) disajikan pada Lampiran 1,2,3, dan 4.
24
III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup a. Peserta dan komoditas SL-PHT diperuntukkan bagi petani Perkebunan Rakyat yang belum pernah mengikuti kegiatan SL-PHT atau kegiatan yang sejenis. Kelompok tani peserta SLPHT merupakan kelompok tani yang mengusahakan/membudidayakan komoditas perkebunan sejenis. b. Tahapan kegiatan SL-PHT meliputi pemilihan dan penetapan CP/CL, sosialisasi SL-PHT, pemilihan dan penetapan kebun praktek dan saung pertemuan, penyiapan petunjuk lapang, pelaksanaan SL-PHT, pembinaan, monitoring evaluasi (monev) dan pelaporan. c. Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan
2
Uraian
- Dana - SDM - Data dan informasi - Teknologi Output/Keluaran Terlaksananya SLPHT sebanyak 194 kelompok tani yang
25
3
Outcome/hasil
tersebar di 24 provinsi, 89 kabupaten. Jumlah kelompok SL-PHT yang tahu, mampu dan mau menerapkan PHT sebanyak 194 kelompok tani yang tersebar di 24 provinsi, 89 kabupaten.
B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan 1. Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan SL-PHT untuk TP provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi perkebunan dan untuk TP kabupaten adalah dinas kabupaten yang membidangi perkebunan dan berkoordinasi dengan dinas provinsi. 2. Dinas yang membidangi perkebunan provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan agar berkoordinasi dengan BBPPTP Medan, Surabaya, Ambon dan BPTP Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja) dan pihakpihak terkait lainnya. 3. Kewenangan dan tanggung jawab : 3.1 Direktorat Perlindungan Perkebunan 26
a. Menyiapkan Terms of Reference (TOR) dan Pedoman Teknis; b. Melakukan pembinaan, evaluasi. 3.2 Dinas Provinsi perkebunan
bimbingan, monitoring dan yang
membidangi
a. Menetapkan Tim Pelaksana, Pemandu Lapang dan Narasumber kegiatan SL-PHT tingkat provinsi; b. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, BBP2TP Medan, Surabaya, Ambon dan BPTP Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja) dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan, serta institusi terkait lainnya; c. Membuat Petunjuk Pelaksanaan kegiatan SL-PHT; d. Melakukan verifikasi CP/CL bersama PL dan Dinas Kabupaten; e. Menetapkan CP/CL SL-PHT; f. Melakukan pengawalan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, berkoordinasi dengan Dinas
27
Kabupaten yang membidangi perkebunan setempat; g. Sosialisasi SL-PHT bersama-sama Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan; h. Menyampaikan laporan pelaksanaan SL-PHT ke Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan. 3.3 Dinas Kabupaten/Kota membidangi perkebunan
yang
a. Menetapkan Tim Pelaksana, PL dan Narasumber kegiatan SL-PHT untuk TP Kabupaten; b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan, BBP2TP Medan, Surabaya, Ambon dan BPTP Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja), Direktorat Jenderal Perkebunan, dan pihak terkait lainnya; c. Membuat juknis SL-PHT; d. Melakukan verifikasi penetapan CP/CL;
dan
28
e. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan monev SL-PHT; f. Menyampaikan laporan pelaksanaan SL-PHT ke Dinas Provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan. 3.4 Pemandu Lapang a. Memandu SL-PHT dan menyiapkan seluruh keperluan yang terkait dengan pelaksanaan SL-PHT mengacu kepada pedoman pelaksanaan SL-PHT; b. Membantu dinas kabupaten dalam melakukan survey CP/CL kegiatan SL-PHT; c. Berkoordinasi dalam pelaksanaan SL-PHT dengan dinas provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi perkebunan; d. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan SL-PHT ke dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perkebunan. 3.5 Kelompok Tani/Petani : a. Mengikuti sosialisasi SL-PHT; b. Melakukan seluruh proses SL-PHT.
29
C. Lokasi, Jenis dan Volume SL-PHT dilaksanakan di 24 provinsi, 89 kabupaten dan 194 kelompok tani yaitu Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Barat dan Pidie Jaya), Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Asahan dan Simalungun), Provinsi Bengkulu (Kabupaten Kepahiang dan Bengkulu Utara), Provinsi Riau (Kabupaten Pelalawan), Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Ogan Ilir, OKU, Musi Rawas dan OKI), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kabupaten Belitung, Bangka Barat, dan Bangka Selatan), Provinsi Lampung (Kabupaten Tanggamus, Lampung Utara, Lampung Timur, Way Kanan dan Pringsewu), Provinsi Banten (Kabupaten Pandeglang, Lebak), Provinsi Jabar (Kabupaten Cianjur, Garut, Bandung Barat, Tasikmalaya, Sukabumi, Indramayu, Kuningan, Majalengka dan Subang), Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Semarang, Jepara, Magelang, Purworejo, Purbalingga, Pati, Rembang, Sukoharjo dan Pekalongan), Provinsi DI Yogyakarta (Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, Bantul dan Kulonprogo), Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Kediri, Malang, Tulungagung, Bondowoso, Sidoarjo, Madiun, Mojokerto, Ngawi, Jember dan Jombang), Provinsi Bali (Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Buleleng, Bangli dan Gianyar),
30
Provinsi NTB (Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Tengah), Provinsi NTT (Kabupaten Sikka), Provinsi Kalimantan Barat (Kabupaten Bengkayang, Sintang, Sambas, Kuburaya, Singkawang dan Pontianak), Provinsi Kaltim (Kabupaten Kutai Kartanegara dan Panajam Paser Utara), Provinsi Sulawesi Utara (Kota Bitung), Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Gowa, Wajo, Bulukumba, Maros, Luwu Utara, Bone dan Takalar), Provinsi Sulawesi Tenggara (Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara dan Kolaka Utara), Provinsi Gorontalo (Kabupaten Boalemo), Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Sigi dan Donggala), Sulawesi Barat (Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju), dan Provinsi Maluku Utara (Kabupaten Halmahera Utara). D. Simpul Kritis a. SL-PHT dilaksanakan kurang dari 16 kali pertemuan dan interval pertemuan kurang dari satu minggu sehingga kualitas SL-PHT kurang. Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing komoditas, pertemuan harus dilaksanakan sebanyak 16 kali dengan interval satu minggu. b. Penyampaian silabus materi/topik tidak sesuai dengan analisa kebutuhan pelatihan, sehingga pengetahuan dan 31
keterampilan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan petani. Pemandu Lapang harus menyampaikan silabus materi/topik yang didasarkan atas analisa kebutuhan pelatihan. c. Pre-test dan Post-test dalam bentuk Ballot Box tidak dilakukan menyebabkan materi yang dibutuhkan oleh petani tidak diketahui dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan petani tidak dapat diukur setelah mengikuti SL-PHT. Pre-test dan Post-test harus dilaksanakan oleh pemandu lapang. d. Keterbatasan jumlah Pemandu Lapang SLPHT dapat mengakibatkan pelaksanaan kegiatan Sl-PHT kurang maksimal. Untuk itu perlu memaksimalkan fungsi petugas yang telah mengikuti pelatihan dan memberdayakan petugas purna bakti yang bersertifikat PL. e. Praktek perbanyakan APH dan pembuatan pupuk organik/pupuk kandang/bokashi merupakan salah satu materi yang harus diberikan namun tidak dilakukan, sehingga setelah SL-PHT petani tidak mampu membuat sendiri. Untuk itu kegiatan tersebut harus dilakukan.
32
IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN A. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dana TP Provinsi/Kabupaten/ Kota dilakukan secara terencana dan terkoordinasi dengan unsur penanggung jawab kegiatan di Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dan BBPPTP (Ambon, Surabaya, Medan)/BPTP Pontianak. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan diutamakan pada tahapan yang menjadi simpul-simpul kritis kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dilakukan koordinasi secara berjenjang sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing unit pelaksana kegiatan. Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawalan terhadap pelaksana kegiatan (Man), pembiayaan (Money), Metode, dan bahan-bahan yang dipergunakan (Material). Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan harus mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui pemberian rekomendasi dan pemecahan
33
masalah terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mengakselerasi kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan yang ditetapkan. B. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan Waktu pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan minimal satu kali pada setiap jenis kegiatan yang dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan hendaknya selalu di koordinasikan dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga pembinaan, pengendalian dan pengawalan efektif dan efisien. Direktorat Perlindungan Perkebunan melakukan pembinaan dan pengawalan kegiatan SL-PHT pada seluruh wilayah pelaksana kegiatan. Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat provinsi melakukan pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan SL-PHT tingkat provinsi. Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat kabupaten/kota melakukan pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan SL-PHT tingkat kabupaten/kota.
34
V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring Monitoring ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai pada setiap kegiatan. Monitoring dilaksanakan oleh petugas Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada wilayah kerja masing-masing. Pelaksanaan monitoring minimal satu kali selama kegiatan berlangsung. B. Evaluasi Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui ketepatan/kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan yang direncanakan serta realisasi/penyerapan anggaran. Hasil evaluasi sebagai umpan balik perbaikan pelaksanaan selanjutnya. Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, serta Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi pada wilayah kerja masing-masing. C. Pelaporan Setiap kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Laporan SL-PHT dibuat oleh pelaksana 35
kegiatan dan dilaporkan secara berjenjang kepada penanggung jawab/pembina kegiatan mengacu kepada pedoman outline penyusunan laporan dan SIMONEV serta bentuk laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan. 1. Jenis Laporan : 1.1 Laporan Perkembangan Kegiatan
Pelaksanaan
1.1.1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Persiapan meliputi : penetapan tim pelaksana kegiatan; PL; nara sumber; penyusunan juklak/juknis; penetapan CP/CL; persiapan administrasi; sosialisasi; penyiapan alat dan bahan. Dilaporkan setelah persiapan kegiatan selesai dilaksanakan. 1.1.2
Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan meliputi pertemuan SLPHT sebanyak 16 kali. Dilaporkan sebanyak 4 kali selama pelaksanaan SL-PHT.
1.2 Laporan Fisik dan Keuangan 1.2.1 Laporan Mingguan Laporan Mingguan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap minggu berjalan dan disampaikan kepada
36
Direktorat Perlindungan Perkebunan setiap minggu hari Jum’at. 1.2.2 Laporan Bulanan Laporan Bulanan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan SL-PHT setiap bulan berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya. 1.2.3 Laporan Triwulan Laporan Triwulan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan SL-PHT setiap triwulan dan disampaikan setiap triwulan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, paling lambat tanggal 5 pada bulan pertama triwulan berikutnya. 1.3 Laporan Akhir Laporan Akhir merupakan laporan keseluruhan pelaksanaan kegiatan SLPHT, setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan akhir disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan, paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai. Laporan disampaikan melalui surat dan email
37
2. Format Laporan Perkembangan Persiapan Kegiatan, Fisik dan Keuangan, Pelaksanaan Kegiatan dan Out Line Laporan Akhir seperti pada lampiran 1.
38
VI. PEMBIAYAAN Kegiatan SL-PHT perkebunan di daerah didanai dari APBN tahun anggaran 2014 melalui anggaran Tugas Pembantuan (TP) Direktorat Jenderal Perkebunan.
39
VII. PENUTUP Kegiatan SL-PHT merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan perlindungan. Dari hasil pelaksanaannya diharapkan menghasilkan SDM petani yang handal dan mampu mengelola kebunnya secara mandiri, sehingga berkontribusi dalam meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan SL-PHT memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan terkait baik di pusat maupun daerah. Untuk itu diperlukan koordinasi, komitmen dan kerjasama, serta upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak terkait, sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. -----ooo-----
40
Lampiran 1. Model Test Ballot Box Test Ballot Box adalah salah satu metode evaluasi untuk mengukur kemampuan petani peserta SL-PHT sebelum dan setelah mengikuti SL-PHT. Pengelompokan soal ballot box meliputi pengetahuan dan pengambilan keputusan sebagai berikut : 1. Pengetahuan. Fungsi serangga yang ada di kebunnya Fungsi tanaman selain tanaman pokok yang ada di kebunnya Gejala kelainan yang terjadi pada tanaman pokok di kebunnya Pupuk Pestisida 2. Pengambilan keputusan mengenai : Keberadaan serangga yang ada di kebunnya Keberadaan tanaman selain tanaman pokok yang ada di kebunnya Kebaradaan gejala kelainan yang terjadi pada tanaman pokok di kebunnya Kondisi kebun dikaitkan dengan keadaan iklim/cuaca saat itu 41
Test ballot box awal dan akhir menggunakan soal yang sama baik jenis maupun jumlah soalnya. Jumlah soal 20-25 pertanyaan tergantung kondisi lapangan.
42
Lampiran 2. Matrik Analisa Pasangan Terperinci HAL-HAL YANG SUDAH BAIK 1. ................... 2. ................... 3. ................... 4. ................... 5. ................... ...... dst
HAL-HAL YANG PERLU DIPERBAIKI 1. ................... 2. ................... 3. ................... 4. ................... 5. ................... ...... dst
BAGAIMANA CARA MEMPERBAIKINYA 1. ................... 2. ................... 3. ................... 4. ................... 5. ................... ...... dst
43
Lampiran 3. Matrik Kualitas SL-PHT KEGIATAN Apa ini?
TAHAP
CATATAN
PETUNJUK KUALITAS
Proses pertanyaan Hasil
Topik Umum Analisa Agroekosistem (AAES)
Tujuan Pengamatan & penyajian keadaan Agroekosistem dalam gambar
Analisa Analisa Agroekosistem keadaan (lanjutan) Agroekosistem Hasil Topik Khusus (Untuk beberapa aspek PHT)
Tujuan
Dinamika Kelompok
Tujuan
Proses Hasil Proses Hasil
Ballot box
Persiapan Hasil 44
Lampiran 4. Format wawancara dengan quesioner Propinsi : Kabupaten : I.
IDENTITAS PETANI Petunjuk : Berilah tanda ކpada □ Nama 1. Petani Responden 2. Jenis Kelamin 3.
Umur
4.
Status perkawinan
5. 6. 7.
Pendidikan Desa Kecamatan Nama Kelompok 8. tani Status kepemilikan 9. kebun 10. Luas kepemilikan
……………………………………………… □ Laki-laki □ Perempuan …………Tahun (lahir tahun ……………) □ Kawin □ belum □ Janda □ Duda □ SD □ SLTP □ SLTA □ SM/D3 □ S1 …………………………… ………………………….... . ………………………….. □ Pemilik □ Bagi hasil □ Penyewa □ Penggarap ………………. Ha
II. PERSIAPAN SL-PHT Apakah ada sosialisasi kepada petani 1. oleh Petugas Dinas / Pemandu Lapang □ Ya □ tdk 2. Kapan sosialisasi dilaksanakan Tgl. ..... 45
3. Apakah Bapak /Ibu hadir pada acara sosialisasi Apakah materi-materi yang 4. disampaikan pada saat sosialiasi, Bapak / Ibu mengerti 5. Apakah Bapak/Ibu setuju diadakan SL-PHT Apa saja yang diinformasikan pada 6. waktu sosialisasi, sebutkan Apakah ada staf Pemda yang hadir 7. pada saat sosialisasi SL-PHT
□ Ya
□ tdk
□ Ya
□ tdk
□ Ya
□ tdk
□ Ya
□ tdk
III. PELAKSANAAN SL-PHT 1. Kapan Pelaksanaan SL-PHT dimulai 2. Pada komoditi apa SL-PHT dilaksanakan 3. Apakah diadakan tes awal (Pre test) 4. Berapa orang petugas yang memandu SL-PHT 5. Siapa saja nama Pemandu Lapang SL-PHT 6. Berapa kali pertemuan SL-PHT 7. Berapa kali Pemandu Lapang hadir selama pelaksanaan SLPHT
................ ………………. Ya Tidak …………………. orang 1. …………… 2. …………… 3. …………… ……………… kali ………………. kali 46
8. Berapa kali Bpk/Ibu hadir dalam pertemuan SL-PHT 9. Jika tidak hadir, apa alasan Bpk/Ibu 10. Apa saja kegiatan Bpk/Ibu selama SL-PHT 11. Apa saja kegiatan Bpk/Ibu pada hari-hari tidak ada pertemuan SL-PHT selama proses SL-PHT 12. Apakah diadakan tes akhir (Post test) SL-PHT 13. Apa saja materi yang disampaikan selama SL-PHT berlangsung yang Bpk/Ibu ketahui 14. Apakah Bpk/Ibu mengerti dan menguasai materi yang disampaikan selama SL-PHT 15. Materi apa saja yang paling Bpk/Ibu kuasai 16. Apakah Bpk/Ibu menguasai tentang AAES, jika “ya” sebutkan faktor apa saja yang Bpk/Ibu amati/pelajari 17. Dari hasil AAES, apakah Bapak/Ibu melakukan presentasi
……………… kali ……………… kali ……………… ………………
Ya Tidak 1. ……… 2. ……… 3. ……… 4. dst Ya
Tidak
1…………….. 2. …………… 3…………….. 1…………….. 2. …………… 3…………….. 4. …………… Ya
Tidak
18. Apakah Bpk/Ibu mengerti tentang 1…………….. musuh alami, jika “ya” 2. …………… 47
sebutkan musuh alami yang diketahui 19. Menurut Bpk/Ibu materi apa yang paling penting
3…………….. 4. ……………
20. Menurut Bpk/Ibu, apa yang dimaksud PHT 21. Sebutkan 4 (empat) prinsip PHT yang Bpk/Ibu ketahui
……………………
22. Setelah mengikuti SL-PHT, apakah Bpk/Ibu mau melaksanakan PHT secara mandiri dan berkelanjutan di kebun sendiri 23. Apakah Bpk/Ibu telah menularkan ilmunya kepada petani non SL-PHT 24. Berapa orang petani non SL-PHT yang telah mengikuti cara Bpk/Ibu dalam memelihara kebun 25. Nama kelompok tani peserta SLPHT 26. Berapa jumlah anggota kelompok tani SL-PHT
Ya
1. 2. 3. 4. Ya
Ya
Tidak
………… ………… ………… ………… Tidak
Tidak
…………………… orang ……………… 1. Laki-laki : .......... orang 2. Perempuan : ……. orang
27. Sampai saat ini, apakah Bpk/Ibu 48
28. 29. 30. 31. 32.
masih tetap berkomunikasi dengan Pemandu Lapang dan sesama petani peserta SL-PHT Apa saja kegiatan kelompok, sebutkan Apakah kelompok tani alumni peserta SL-PHT melakukan pertemuan rutin. Jika “Ya”, berapa kali pertemuan dalam 1 (satu) bulan. Menurut Bpk/Ibu, apakah SL-PHT bermanfaat Jika “Ya” apa saja manfaatnya
33. Berapa produksi sebelum mengikuti SL-PHT 34. Berapa produksi setelah mengikuti SL-PHT 35. Berapa jumlah kelompok tani yang ada di desa Bapak/Ibu 36. Berapa harga sebelum SL-PHT 37. Berapa harga setelah SL-PHT 38. Sebutkan nama-nama kelompok tani tersebut
Ya
Tidak
……………… Ya
Tidak
……………… kali Ya Tidak 1. ........... 2. ........... 3. ........... ………….. kg/ha/tahun ………….. kg/ha/tahun ................. ....... kelompok Rp. /kg Rp. /kg 1. .............. 2. .............. 3. .............. 4. dst 49
39. Selama SL-PHT berlangsung, apakah ada petugas Dinas Ya Tidak Provinsi/Kabupaten yang mamantau ke lokasi 40. Apakah ada masalah yang dihadapi selama mengikuti SLYa Tidak PHT 41. Jika “ya” 1…………………………………….. sebutkan 2…………………………..………… 3…………………………..………… 42. Berkaitan dengan Pesan: penyelenggaraan SL-PHT, apa pesan dan kesan Bpk/Ibu Kesan: Responden
50
Lampiran 5. Jenis dan Volume Komponen SL-PHT per Kelompok No Jenis Kegiatan 1. Honor: - Honor Pemandu Lapang - Honor Narasumber 2. Pengadaan Bahan : - Kertas koran - Bahan dan perlengkapan praktek - Agens Hayati - Pupuk NPK - Dekomposer 3. Belanja barang lainnya : - Konsumsi peserta & PL - Uang saku petani - Saung pertemuan - Bantuan transport PL - Kompensasi kebun praktek - Kelengkapan peserta - Papan nama 4. Pembinaan dan monev : - Pembinaan provinsi ke lokasi - Pembinaan kabupaten ke lokasi - Narasumber provinsi ke lokasi - Konsultasi ke Pusat
Volume OJ OJ Kg KT Pkt Kg Kg
Ket. Total luas Petani 5.050 orang di 24 prov, 89 kab.
OH OH Pkt OH Ha Set Bhj OT OH OP OT
51
Lampiran 6. Out Line Laporan Akhir KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL (jika ada) DAFTAR GAMBAR (jika ada) DAFTAR LAMPIRAN (jika ada) I. PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Tujuan dan Sasaran C. Ruang Lingkup Kegiatan D. Indikator Kinerja II. TINJAUAN PUSTAKA III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Waktu dan Lokasi B. Alat dan Bahan C. Metode D. Tahap Aktivitas/Kegiatan/ Pelaksanaan E. Simpul Kritis Kegiatan F. Pelaksana G. Pembiayaan IV. HASIL DAN PEMBAHASAN V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan B. Saran/rekomendasi C. Rencana Tindak Lanjut 52
VI. DAFTAR PUSTAKA VII. LAMPIRAN
53
Lampiran : 7. LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN SL-PHT TAHUN 2014 Provinsi : Posisi : Target No. 1
Uraian Kegiatan
Volume
Keuangan
2
(KT/Kali) 3
(Rp.) 4
Realisasi Fisik (KT/Kali) 5
Keuangan (%) 6
(Rp.) 7
(%) 8
Permasalahan
RTL
9
10
( ………………. ) 54
