DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
PEDOMAN TEKNIS PEMBERDAYAAN PERANGKAT TAHUN 2014
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2013
KATA PENGANTAR Pedoman Teknis Kegiatan pemberdayaan perangkat perlindungan perkebunan tahun 2014 disusun dalam rangka memberikan acuan dan arahan pelaksanaannya kepada Dinas yang membidangi Perkebunan dan Perangkat Perlindungan Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sistematika Pedoman Teknis ini terdiri dari Bab I. Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Sasaran Kegiatan, Tujuan, dan Pengertian Umum; Bab II. Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan memuat tentang Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan dan Spesifikasi Teknis; Bab III. Pelaksanaan Kegiatan, berisi Ruang Lingkup, Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan, Lokasi, Jenis, Volume, dan Simpul Kritis; Bab IV. Pengadaan Barang; Bab V. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan; Bab VI. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Bab VII. Pembiayaan; serta Bab VIII. Penutup. Pedoman Teknis ini sebagai acuan Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang lebih spesifik berdasarkan kondisi daerah setempat.
i
ii
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ........................... i DAFTAR ISI .................................... iii DAFTAR LAMPIRAN .......................... v I.
II.
PENDAHULUAN ..........................
1
A. B. C. D.
1 2 3 3
Latar Belakang ...................... Sasaran Kegiatan ................... Tujuan ............................... Pengertian Umum ..................
PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN 7 A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan ............................. B. Spesifikasi Teknis ..................
7 12
PELAKSANAAN KEGIATAN .............
17
A. Ruang Lingkup ...................... B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan ............................. C. Lokasi, Jenis dan Volume ......... D. Simpul Kritis .........................
17
IV. PENGADAAN BARANG ...................
26
III.
V.
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN .
19 23 24
27
iii
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .............................
29
VII. PEMBIAYAAN ............................
33
VIII. PENUTUP .................................
34
LAMPIRAN
iv
DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10.
11. 12. 13.
Lokasi Kegiatan Laboratorium Lapangan …………………………………………….. Lokasi Kegiatan LUPH ..................... Lokasi Kegitan Brigade Proteksi Tanaman ………………………………………...... Lokasi Kegiatan Sub Lab Hayati ......... Jenis dan Volume Komponen Kegiatan Operasional Laboratorium …………………… Jenis dan Volume Komponen Kegiatan Laboratorium Lapangan (LL)……....................................... Jenis dan Volume Komponen Kegiatan Operasional Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH) ………………. Jenis dan Volume Komponen Kegiatan Operasional Sub.Laboratorium Hayati… Jenis dan Volume Komponen Kegiatan Brigade Proteksi Tanaman (BPT) Provinsi Rawan Kebakaran................................... Jenis dan Volume Komponen Kegiatan Brigade Proteksi Tanaman (BPT) Provinsi Non Rawan Kebakaran................................... Out Line Laporan Persiapan Kegiatan…. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan. Out Line Laporan Akhir...................
35 36 36 37 38 39 40 41
43
45 46 48 49
v
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perlindungan perkebunan mempunyai peranan yang penting sebagai “jaminan” bagi keberhasilan usaha perkebunan, mulai dari pembibitan, pertanaman sampai pasca panen. Dalam rangka mewujudkan peranan tersebut dituntut partisipasi aktif seluruh jajaran dan perangkat perlindungan perkebunan di pusat dan daerah, petani, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Sampai dengan tahun 2013, jumlah perangkat perlindungan sebanyak 571 unit, yang tersebar di seluruh provinsi berupa Laboratorium Lapangan/LL (26 unit); Laboratorium Utama Pengendali Hayati/LUPH (4 unit); Laboratorium Pengendali Hama Vertebrata/LPHV (1 unit); Laboratorium Analisa Pestisida/LAP (1 unit); Brigade Proteksi Tanaman/BPT (26 unit) dan Unit Pembinaan Proteksi Tanaman/UPPT (500 unit) dan sub laboratorium hayati (14 unit). Sebanyak 24 LL telah berubah status menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Sejalan dengan perkembangan pembangunan perkebunan, maka kondisi perangkat yang ada perlu direvitalisasi fungsinya. Untuk mengoptimalkan kembali fungsi perangkat yang ada, perlu didukung 1
dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), prasarana dan sarana serta pendanaan. Melalui APBN tahun 2014 dialokasikan dana untuk pemberdayaan perangkat, meliputi: operasional LL di 27 provinsi, LUPH di 4 provinsi dan Sub Lab Hayati di 13 provinsi, dan revitalisasi fungsi Brigade Proteksi Tanaman (BPT) di 29 Provinsi. Revitalisasi fungsi BPT dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dalam penanganan OPT pada situasi eksplosi atau pada sumbersumber serangan yang berpotensi menimbulkan eksplosi dan penanganan kebakaran lahan/kebun di provinsi rawan kebakaran. Melalui revitalisasi fungsi BPT diharapkan penyelesaian permasalahan eksplosi serangan OPT dan penanganan kebakaran dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat tanpa harus menempuh suatu mekanisme penanganan yang sangat panjang dan berbelit-belit. B. Sasaran Kegiatan Sasaran pemberdayaan perangkat perlindungan adalah terlaksananya operasional LL di 27 provinsi, LUPH di 4 provinsi, Sub lab Hayati di 13 provinsi dan Brigade Proteksi Tanaman di 29 Provinsi.
2
C. Tujuan Tujuan kegiatan pemberdayaan perangkat perlindungan perkebunan adalah untuk lebih meningkatkan peran dan fungsi LL, LUPH, Sub Lab Hayati dan BPT dalam mendukung kegiatan perlindungan perkebunan. D. Pengertian Umum 1. Agens Pengendali Hayati APH adalah bahan pengendali yang mampu berkembang dan mencari sendiri OPT sasaran. APH adalah setiap organism yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan organism pengganggu tanaman (OPT) sakit atau mati. APH dapat berupa predator, parasitoid, pathogen dan agens antagonis. 2. Uji Efikasi APH Pengujian efektivitas APH terhadap organisme sasaran yang didaftarkan berdasarkan pada hasil percobaan lapangan atau laboratorium menurut metode yang berlaku.
3
3. Uji Mutu APH Uji Mutu APH adalah : pengujian kualitas APH meliputi pengujian jumlah spora, viabilitas, uji antagonisma, atau virulensi. 4. Mitigasi Mitigasi adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi. 5. Adaptasi Bentuk penyesuaian dalam system alam atau manusia sebagai respon terhadap rangsangan iklim aktual atau yang akan terjadi atau efeknya untuk mengurangi bahayanya atau mengeksplotasi kemungkinan manfaatnya. 6. Regu Pengendali Hama (RPH) RPH adalah kelengkapan organisasi yang dimiliki oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang memiliki tugas dan keterampilan dalam mengendalikan OPT. RPH dilengkapi dengan alat dan sarana serta bahan pengendalian OPT.
4
7. Regu Pengendali Api (RPA) RPA adalah kelengkapan organisasi yang dimiliki oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang memiliki tugas dan keterampilan dalam mengendalikan api. RPA dilengkapi dengan alat dan sarana serta bahan pengendalian api. 8. Eksplosi/Outbreak OPT Perkebunan Kondisi serangan OPT yang berkembang secara cepat dan meluas pada tanaman perkebunan pada satu tempat dan waktu tertentu, petani/pekebun tidak mampu mengendalikannya secara sendiri-sendiri dan memerlukan bantuan dari pemerintah. Eksplosi ditandai dengan kerugian ekonomi yang cukup besar pada budidaya tanaman perkebunan. Kondisi eksplosi serangan OPT dinyatakan oleh pejabat pemerintah yang memiliki tugas dalam bidang perkebunan. 9. Buffer Stock Barang yang disimpan secara sengaja sebagai cadangan.
5
10. Ground Chek Kegiatan memverifikasi atau mengecek data hotspot dari satelit ke kondisi lapangan. 11. Sumber serangan OPT Tempat pertanama ditemukan serangan OPT pada komoditas perkebunan dan tidak dikendalikan oleh petani/pekebun, sehingga keberadaannya dapat menjadi sumber serangan terhadap tanaman perkebunan yang berada di sekitarnya. 12. Protokol Pengujian APH Metode standar pengujian efikasi APH yang telah disetujui oleh Komisi Pestisida.
6
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan 1. Pendekatan Umum Prinsip pendekatan umum meliputi hal yang bersifat administratif dan manajemen kegiatan. 1.1
SK Tim Pelaksana Kegiatan a. Penetapan SK Tim Pelaksana Kegiatan oleh Kepala Dinas/KPA paling lambat 1(satu) minggu setelah diterimanya penetapan Satker dari Menteri Pertanian. b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi.
1.2 Rencana kerja Rencana kerja pelaksanaan masingmasing kegiatan disusun paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya Pedoman Teknis dari Ditjen Perkebunan. [
1.3 Juklak, Juknis Penyelesaian Juklak/Juknis untuk kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya 7
pedoman teknis dari Jenderal Perkebunan.
Direktorat
1.4 Koordinasi dan Sosialisasi Koordinasi dilakukan oleh satker pelaksana kegiatan dengan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Direktorat Perlindungan Perkebunan, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan, Surabaya, Ambon dan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja), dan Dinas Kabupaten/Kota dimana terdapat lokasi kegiatan dilaksanakan. Sedangkan sosialisasi dilaksanakan kepada petani calon lokasi kegiatan pengendalian/pihak terkait. 1.5
Pelelangan/pengadaan Pelelangan/pengadaan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kontrak diupayakan ditandatangani paling lambat bulan Maret 2014. Pengadaan sarana pendukung perlindungan tidak dapat digabungkan dengan pengadaan sarana produksi lainnya.
8
1.6
Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh satker pelaksana kegiatan selama kegiatan berlangsung minimal 2 (dua) kali.
1.7
Laporan
a. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh penanggung jawab pelaksana kegiatan. b. Laporan fisik dan keuangan disampaikan oleh satker pelaksana kegiatan sesuai form SIMONEV. c. Laporan akhir kegiatan disampaikan oleh satker pelaksana kegiatan ke pusat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai dan tidak melewati bulan Desember 2014. 2. Prinsip Pendekatan Teknis a. Petugas laboratorium diutamakan petugas yang mempunyai latar belakang pendidikan S2/S1 plus/S1/D3/S01 jurusan hama penyakit/ biologi/analis kimia/ agronomi/ Agroteknologi atau petugas yang mempunyai keahlian khusus atau
9
telah dilatih dibidang perlindungan tanaman. b. Penetapan SK petugas laboratorium paling lambat akhir Januari 2014. c. Pelaksanaan operasional LL, LUPH, BPT dan Sub Lab. Hayati mengacu kepada pedoman yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. d. Revitalisasi fungsi BPT dilaksanakan oleh LL/UPTD Perlindungan Perkebunan. e. Alat dan bahan yang digunakan untuk laboratorium, alat dan bahan pengendalian OPT dialokasikan di 29 provinsi, khusus untuk 9 provinsi rawan kebakaran dialokasikan juga alat pemadam kebakaran. f. Alat dan bahan yang digunakan untuk laboratorium, alat dan bahan pengendalian OPT, serta alat pemadam kebakaran harus memenuhi standar teknis. g. Pembinaan kelompok tani alumni SLPHT dilaksanakan di Provinsi yang telah melaksanakan SL-PHT. h. Pelatihan pengamatan OPT perkebunan dilaksanakan di Provinsi yang belum memiliki LL (Kepri, Babel, Banten, Gorontalo, Sulbar, Papua Barat).
10
3. Tindak Lanjut Tindak lanjut yang perlu dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan adalah: 3.1. Data hasil uji mutu dan efikasi lapangan Agen Pengendali Hayati (APH) menjadi bahan dalam proses pendaftaran perizinan APH. 3.2. Hasil kajian teknologi PHT spesifik lokasi diterapkan sehingga mampu lebih mengoptimalkan kegiatan pengendalian OPT di wilayah kerjanya. 3.3. Secara pro-aktif membuat jejaring dan kerjasama dibidang teknologi terkini perlindungan tanaman dengan BBP2TP (Medan, Surabaya, dan Ambon)/BPTP Pontianak, Puslit/ Balit/ Perti/ dan selanjutnya dikembangkan di wilayah kerja masing-masing. 3.4. LL, LUPH, BPT dan Sub lab. Hayati agar mendokumentasikan data dan informasi seluruh hasil kegiatan yang dilakukan. 3.5. Menyebarluaskan hasil pengujian teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi kepada petani dalam bentuk publikasi/ penyuluhan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. 11
3.6. LL, LUPH, dan Sub lab Hayati agar membangun jejaring dan kerjasama dengan BBPPTP (Medan, Surabaya, dan Ambon)/BPTP Pontianak dalam hal pengembangan, pendaftaran dan legalitas produk APH dan pestisida nabati. 3.7. Menyebarluaskan teknik penanganan kebakaran lahan dan kebun secara dini. 3.8. Mendorong terbentuknya regu pengendali hama (RPH) dan regu pengendali api (RPA). 3.9. BPT menjadi lebih eksis dan berperan dalam pengendalian eksplosi /outbreak OPT dan penanganan kebakaran. B. Spesifikasi Teknis 1. Kriteria 1.1 Uji mutu dan uji efikasi APH dilaksanakan dalam rangka mendorong proses perizinan agens pengendali hayati (APH). Uji mutu dan uji efikasi dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga/institusi yang memiliki legalitas di bidangnya 1.2 Pengembangan PHT merupakan kaji terap teknologi yang dihasilkan oleh Puslit/Balit/Perti/Balai. Teknologi 12
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
pengembangan PHT yang dihasilkan adalah teknologi yang spesifik lokasi dan sesuai ekosistem setempat. Pestisida nabati (Pesnab) dan starter APH yang dikembangkan dan diuji disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, diutamakan untuk pengendalian OPT penting (dominan) pada komoditas unggulan di wilayahnya. Inventarisasi, eksplorasi, dan identifikasi APH dan pesnab diarahkan pada APH dan pesnab yang baru dan dilakukan di sentrasentra pengembangan komoditas perkebunan unggulan daerah. Identifikasi OPT mengacu pada buku determinasi dan identifikasi yang standar antara lain: Buku Kunci dan Determinasi Serangga karangan Borror dan Karlshoven; CABI; dan Buku Identifikasi OPT yang diterbitkan oleh Ditjenbun. Koleksi OPT, APH dan pesnab dibuat dalam bentuk koleksi kering, basah maupun tanaman hidup dengan menggunakan metode pembuatan koleksi yang standar. Bahan pengendali OPT/pestisida kimia (fungisida, insektisida, herbisida) dirinci berdasarkan data hasil monitoring serangan OPT. 13
Paket pestisida hanya dapat digunakan pada kondisi serangan OPT yang bersifat eksplosi atau pada sumber-sumber serangan OPT yang dilaporkan sangat cepat berkembang dan merugikan. Paket pestisida kimia sekaligus merupakan buffer stock dalam memenuhi standar pelayanan minimum pemerintah dalam mengendalikan OPT. 1.8 Penanganan kebakaran lahan dan kebun, meliputi: pemantauan hotspot dan ground check kejadian kebakaran, sosialisasi/pembinaan pembukaan lahan tanpa bakar, koordinasi dengan dinas provinsi/kabupaten/kota serta instansi terkait lainnya dan melakukan pemadaman secara dini di wilayahnya. 1.9 Alat kebakaran sederhana berupa pompa tekanan tinggi dan kelengkapan pemadam kebakaran (selang, nozzle, bak penampung, kepyok, sekop, cangkul api, kapak mata dua, P3K, helm, masker) untuk pemadaman secara dini.
14
2. Metode 2.1 LL, LUPH, dan Sub Lab Hayati - Metode uji mutu APH mengacu pada protokol uji mutu yang dibuat oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya. - Metode uji efikasi APH mengacu pada protokol pengujian yang telah disusun oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan (terlampir). - Metode identifikasi, eksplorasi, perbanyakan dan penyebaran APH mengacu kepada metode yang diterbitkan antara lain oleh BBPPTP (Medan, Surabaya, dan Ambon)/ BPTP Pontianak /Puslit/Balit/Perti/ Direktorat Perlindungan Perkebunan. 2.2
BPT - Pemantauan data hotspot dilakukan dengan mengakses informasi dari satelit National Oceanic And Atmospheric Administration (NOAA-18) ASMC Singapura. - Berdasarkan pemantauan data hotspot dilakukan groundcheck ke 15
lapangan, bila terindikasi terjadi kebakaran dilakukan pemadaman secara dini. - Pengadaan alat dan bahan pestisida. Alat pengendalian OPT terdiri atas : alat untuk pengkabutan/fogging (ULV), handsprayer dan powersprayer (HV), serta mistblower (LV). - Penggunaan alat dan bahan pengendali didasarkan atas kriteria serangan OPT yang termasuk pada kondisi eksplosi atau pusat serangan yang mempunyai potensi peningkatan serangan yang besar. Kondisi tersebut dinyatakan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan kopetensi dalam perlindungan tanaman perkebunan. - Penggunaan pestisida mengacu kepada jenis pestisida sesuai dengan izin penggunaannya dari Menteri Pertanian, dengan tetap memperhatikan pada prinsip penggunaan pestisida yang baik dan benar sesuai dengan kaidah PHT.
16
III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup Ruang Lingkup Pemberdayaan Perangkat, meliputi : Pemberian honor petugas labotatorium, biaya operasional laboratorium (ATK, alat dan bahan laboratorium), dan biaya operasional lapangan. Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan
2
Output/Keluaran
3
Outcome/hasil
Uraian - Dana - SDM - Data dan informasi - Teknologi Terfasilitasinya operasionalisasi 27 LL, 4 LUPH, 29 BPT dan 14 Sub lab Hayati - Tersedianya data hasil uji mutu dan uji efikasi lapangan APH - Tersedianya 3 (tiga) kelompok APH (parasitoid, predator dan patogen), serta 17
rakitan teknologi spesifik lokasi di 27 LL. - Tersedianya isolat APH kelompok patogen, teknologi perbanyakan dan penyebarannya pada 4 LUPH - Tersedianya alat dan bahan pengendalian outbreak OPT di 29 provinsi. - Tersedianya alat pemadam kebakaran hasil monitoring data hotspot di 9 Provinsi rawan kebakaran - Tersedianya stater APH kelompok patogen yang siap diperbanyak oleh petani di 14 Sub Lab Hayati
18
B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan 1. Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan pemberdayaan perangkat perlindungan adalah dinas provinsi yang membidangi perkebunan. 2. Dinas yang membidangi perkebunan provinsi dalam melaksanakan kegiatan agar berkoordinasi dengan BBPPTP (Medan, Surabaya, dan Ambon)/BPTP Pontianak dan pihak-pihak terkait lainnya. 3. Pelaksana kegiatan BPT adalah LL/UPTD Perlindungan. 4. Kewenangan dan tanggung jawab : 4.1 Direktorat Perlindungan Perkebunan a. Menyiapkan Terms of Reference (TOR) dan Pedoman Teknis. b. Melakukan pembinaan, evaluasi. 4.2 Dinas Provinsi perkebunan
bimbingan, monitoring dan yang
membidangi
a. Menetapkan tim pelaksana kegiatan pemberdayaan perangkat perlindungan. b. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, 19
BBPPTP (Medan, Surabaya, dan Ambon)/BPTP Pontianak, Dinas kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan dan pihak-pihak terkait lainnya. c. Membuat Petunjuk Pelaksanaan kegiatan. d. Melakukan pengawalan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan setempat. e. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perangkat Perlindungan ke Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan, paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai tanpa menunggu sampai akhir tahun 2014. 4.3 UPT Pusat Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan, Surabaya, dan Ambon dan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak. 20
a. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan perkebunan pada wilayah kerjanya, berkoordinasi dengan Ditjen. Perkebunan, Puslit/Balit/Perti, UPTD dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan. b. Menyediakan dan mensosialisasikan teknologi pengendalian hayati (APH, pesnab dan musuh alami). c. Melakukan pengujian (quality control) APH.
kualitas
d. Supervisi penyelesaian akreditasi laboratorium bagi UPTD yang memenuhi syarat. e. Memfasilitasi pendaftaran perizinan APH.
dan
f. Memfasilitasi kegiatan perekat dengan UPTD pada wilayah kerja Balai. 4.4 UPTD (Perangkat Perlindungan di Daerah) a. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Perangkat Perlindungan, berkoordinasi dengan Ditjen. Perkebunan, 21
BBPPTP (Medan, Surabaya, dan Ambon)/BPTP Pontianak /Puslit/ Balit, Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan. b. Melakukan kaji terap teknologi pengendalian hayati spesifik lokasi (APH, pesnab dan musuh alami). c. Menyiapkan bahan APH untuk kegiatan uji mutu dan uji efikasi lapangan. d. Malaksanakan revitalisasi brigade tanaman.
kegiatan proteksi
e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perangkat Perlindungan ke Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dan Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan.
22
C. Lokasi, Jenis dan Volume 1. Lokasi LL, LUPH, BPT dan Sub Lab Hayati 1.1. Kegiatan LL dilaksanakan di 27 provinsi. Data rincian lokasi kegiatan disajikan pada Lampiran 1. 1.2. Kegiatan LUPH dilaksanakan di 4 provinsi. Data rincian lokasi kegiatan disajikan pada Lampiran 2. 1.3. Kegiatan BPT dilaksanakan di 29 Provinsi. Data rincian lokasi kegiatan disajikan pada Lampiran 3. 1.4. Kegiatan Sub Lab Hayati dilaksanakan di 13 provinsi. Data rincian lokasi kegiatan disajikan pada Lampiran 4. 2. Jenis dan Volume Komponen Biaya Pemberdayaan Perangkat (Operasional LL, LUPH, BPT dan Sub Lab Hayati) Komponen biaya kegiatan pemberdayaan perangkat (operasional LL, LUPH, BPT dan Sub Lab Hayati) meliputi :Honor petugas, pelatihan, bahan dan alat, solialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta konsultasi.Rincian jenis dan volume kegiatan disajikan pada Lampiran 5,6,7, 8, 9 dan 10. 23
D. Simpul Kritis 1. LL, LUPH, BPT dan Sub Lab. Hayati 1.1 Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan terlambat menyusun Juklak pemberdayaan perangkat, sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi terlambat atau tidak tepat sasaran. Juklak harus disusun paling lambat dua minggu setelah Pedoman Teknis diterima. 1.2 LL, LUPH dan Sub Lab. Hayati terlambat menyusun juknis pemberdayaan perangkat, sehingga penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu dan sasaran. Juknis harus disusun paling lambat satu minggu setelah juklak dibuat. 1.3
Belum dilengkapi SOP yang memenuhi standar sehingga sulit untuk menelusuri apabila terjadi kesalahan. Menyusun atau menyempurnakan SOP yang ada sesuai dengan standar yang baku.
1.4
Terbatasnya kapasitas dan kemampuan untuk memproduksi APH dalam jumlah yang dibutuhkan, dengan kualitas yang sesuai standar. Kerjasama dengan UPTD/BBP2TP (Medan, Surabaya, dan
24
1.5
1.6
Ambon)/BPTP Pontianak untuk memenuhi APH yang diperlukan. Pengadaan bahan pengendali berupa pestisida kimia (insektisida, fungisida, herbisida), tidak tepat sasaran karena tidak didasarkan pada data hasil pengamatan dan laporan OPT yang memiliki potensi serangan sangat cepat berkembang dan merusak. Pengadaan bahan pengendali berupa pestisida kimia (insektisida, fungisida dan herbisida) harus didasarkan pada data hasil pengamatan dan pelaporan OPT yang memiliki potensi serangan sangat cepat berkembang dan merusak. Informasi data hotspot atau kebakaran sering mengalami keterlambatan, karena petugas tidak segera melakukan ground check ke lapangan sehingga kejadian kebakaran sering terlambat dalam hal penanganan/pemadaman.
25
IV. PENGADAAN BARANG Pengadaan barang dan jasa mengacu kepada Perpres No 70 tahun 2012. Komponen yang dikontrakkan adalah pengadaan bahan pengendali kimia (fungisida, insektisida dan herbisida), uji mutu dan uji efikasi APH.
26
27
V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN A. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dana dekonsentrasi Provinsi dilakukan secara terencana dan terkoordinasi dengan unsur penanggung jawab kegiatan di Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dan BBPPTP (Ambon, Surabaya, Medan)/BPTP Pontianak. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan diutamakan pada tahapan yang menjadi simpul-simpul kritis kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dilakukan koordinasi secara berjenjang sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing unit pelaksana kegiatan. Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawalan terhadap pelaksana kegiatan (Man), pembiayaan (Money), Metode, dan bahan-bahan yang dipergunakan (Material). Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan harus mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui pemberian rekomendasi dan pemecahan 27
masalah terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mengakselerasi kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan yang ditetapkan. B. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan Waktu pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan minimal satu kali pada setiap jenis kegiatan yang dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan hendaknya selalu di koordinasikan dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga pembinaan, pengendalian dan pengawalan efektif dan efisien. Direktorat Perlindungan Perkebunan melakukan pembinaan dan pengawalan kegiatan pemberdayaan perangkat pada seluruh wilayah pelaksana kegiatan. Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat provinsi melakukan pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan pemberdayaan perangkat tingkat provinsi. Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat kabupaten/kota melakukan pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan pemberdayaan perangkat tingkat kabupaten/kota. 28
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring Monitoring ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai pada setiap kegiatan. Monitoring dilaksanakan oleh petugas Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi dan Direktorat Perlindungan Perkebunan. Pelaksanaan monitoring minimal satu kali selama kegiatan berlangsung. B. Evaluasi Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui ketepatan/kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan yang direncanakan serta untuk mengetahui realisasi/penyerapan anggaran. Hasil evaluasi sebagai umpan balik perbaikan pelaksanaan selanjutnya. Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan serta Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. C. Pelaporan Setiap kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Laporan pemberdayaan perangkat dibuat 29
oleh pelaksana kegiatan dan dilaporkan secara berjenjang kepada penanggung jawab/pembina kegiatan mengacu kepada pedoman outline penyusunan laporan dan SIMONEV serta bentuk laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan. 1. Jenis Laporan : 1.1 Laporan Perkembangan Kegiatan 1.1.1
Pelaksanaan
Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Persiapan meliputi : penetapan tim pelaksana kegiatan; narasumber; penyusunan juklak/juknis; jadwal pelaksanaan; penetapan calon peserta pelatihan; persiapan administrasi; sosialisasi; penyiapan alat dan bahan. Dilaporkan setelah persiapan kegiatan selesai dilaksanakan
1.1.2
Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan meliputi: laporan pencapaian kegiatan yang dilaksanakan di laboratorium dan di lapangan.
30
1.2 Laporan Fisik dan Keuangan 1.2.1 Laporan Mingguan Laporan Mingguan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap minggu berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan setiap minggu hari Jum’at. 1.2.2 Laporan Bulanan Laporan Bulanan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan pemberdayaan perangkat setiap bulan berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya. 1.2.3 Laporan Triwulan Laporan Triwulan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan pemberdayaan perangkat setiap triwulan dan disampaikan setiap triwulan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, paling lambat tanggal 5 pada bulan pertama triwulan berikutnya.
31
1.3 Laporan Akhir Laporan Akhir merupakan laporan keseluruhan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perangkat, setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan akhir disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan, paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai. Laporan disampaikan melalui surat dan e-mail 2. Format Laporan Perkembangan Persiapan Kegiatan, Fisik dan Keuangan, Pelaksanaan Kegiatan dan Out Line Laporan Akhir seperti pada lampiran 10.
32
LAMPIRAN
Lampiran 1. Lokasi Kegiatan Laboratorium Lapangan No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Provinsi ACEH SUMBAR RIAU JAMBI BENGKULU SUMSEL LAMPUNG KEP. RIAU BABEL JABAR BANTEN JATENG DIY NTB KALTENG KALSEL KALTIM SULUT GORONTALO PAPUA SULSEL SULTENG SULTRA SULBAR BALI NTT PAPUA BARAT
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Volume Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
35
Lampiran 2. Lokasi Kegiatan LUPH No 1. 2. 3. 4.
Provinsi LAMPUNG BALI SULUT MALUKU UTARA
Volume 1 1 1 1
Unit Unit Unit Unit
Lampiran 3. Lokasi Kegiatan Brigade Proteksi Tanaman No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18 19. 20.
Provinsi ACEH SUMBAR SUMUT RIAU JAMBI BENGKULU SUMSEL LAMPUNG KEP. RIAU BABEL JABAR BANTEN JATENG DIY NTB KALTENG KALSEL KALTIM KALBAR SULUT
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Volume Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
36
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28 29
GORONTALO PAPUA SULSEL SULTENG SULTRA SULBAR BALI NTT PAPUA BARAT
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
Lampiran 4. Lokasi Kegiatan Sub lab Hayati No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Provinsi SUMSEL RIAU JAMBI BABEL LAMPUNG JATENG DIY NTT BALI SULTRA SULUT PAPUA BARAT PAPUA
Volume 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
37
Lampiran 5. Jenis dan Volume Komponen Kegiatan Operasional Laboratorium Lapangan (LL) No 1
2 3
4
Jenis kegiatan Belanja Bahan : - ATK dan bahan komputer (pkt) - Bahan dan peralatan perlengkapan peserta pelatihan pengamatan OPT perkebunan (set) - Konsumsi dan Akomodasi (OH) Honor : - Honor petugas (OB) - Honor Panitia (OK) Belanja Barang Non Operasional Lainnya : - Adm, foto copy, pengiriman surat, dokumentasi, laporan, dll (pkt) - Penyusunan dan Pembahasan laporan (OH) - Uang saku peserta pelatihan pengamatan OPT perkebunan (OH) Belanja Jasa Profesi : - Honor Narasumber pelatihan pengamatan OPT perkebunan (OJ) Belanja Perjalanan lainnya : - Perjalanan peserta pelatihan (OH) - Dalam rangka konsultasi ke pusat (OT)
Volume 1 1
130 40 2
Satuan Kegiatan dilaksanakan 6 provinsi yang belum memiliki LL/UPTD : - Kepri - Babel - Banten - Gorontalo - Sulbar - Papua Barat
1 5 130
64
13 1
38
No
Jenis kegiatan - Perjalanan Narasumber (OT)
Volume 4
Satuan
Lampiran 6. Jenis dan Volume Komponen Kegiatan Laboratorium Lapangan (LL) No 1
2 3
Jenis kegiatan Belanja Bahan : - ATK dan bahan computer (tahun) - Identifikasi dan eksplorasi OPT dan APH (set) - Kajian metode PHT spesifik lokasi (set) - Perbanyakan dan penyebaran APH (set) - Uji efikasi APH pada kondisi lapangan (pkt) - Uji mutu APH (pkt) Honor: - Honor petugas (OB) Belanja Barang Non Operasional Lainnya : - Adm, foto copy, pengiriman surat dokumentasi, laporan, dll (tahun) - Upah Identifikasi dan eksplorasi OPT dan APH (HOK) - Upah Kajian metode PHT spesifik lokasi (HOK) - Upah Perbanyakan dan penyebaran APH (HOK)
Volume 1 1 1
Keterangan Kegiatan dilaksanakan di provinsi yang sudah memiliki LL/UPTD
1 1 1 120 1
20 20 20
39
No 4
Jenis kegiatan Belanja Perjalanan lainnya : - Pembinaan petugas teknis perlinbun (OP) - Identifikasi dan eksplorasi OPT dan APH (OT) - Kajian metode PHT spesifik lokasi (OT) - Perbanyakan dan penyebaran APH (OT) - Pembinaan petani alumni SL-PHT (OH) - Monev pelaksanaan efikasi APH (OT) - Konsultasi ke Pusat (OT)
Volume
Keterangan
10 6 6 6 11 1 1
Lampiran 7. Jenis dan Volume Komponen Kegiatan Operasional Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH) No 1 2 3
Jenis kegiatan Belanja Bahan : - ATK dan bahan computer (pkt) Honor : - Honor petugas (OB) Belanja barang non operasional lainnya : - Adm, foto copy, pengiriman surat dokumentasi, laporan, dll (pkt) - Pembuatan dan
Volume
Keterangan
1 120 1
1
40
No
4
5
Jenis kegiatan perbanyakan APH (pkt) - Pengujian lapang penggunaan APH (pkt) - Ekplorasi dan inventarisasi APH (pkt) Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya : - Eksploitasi alat dan bahan laboratorium (pkt) - Eksploitasi kendaraan roda2 (unit) Belanja Perjalanan Lainnya : - Dalam rangka pembuatan dan perbanyakan APH (OH) - Dalam rangka pengujian lapang penggunaan APH (OH) - Dalam rangka eksplorasi dan inventarisasi APH (OH) - Dalam rangka konsultasi ke pusat (OT)
Volume
Keterangan
1 1
1 2 15 15 15 1
Lampiran 8. Jenis dan Volume Komponen Kegiatan Operasional Sub. Laboratorium Hayati No 1
Jenis kegiatan Belanja Bahan :
Volume
Keterangan
1 - ATK dan bahan komputer (thn) - Bahan dan Alat
1
41
No 2
3
4
Jenis kegiatan Laboratorium (pkt) Honor : - Honor Kepala Sub Lab. Hayati (OB) - Honor staf sub lab hayati (OB) Belanja barang Non Operasional lainnya : - Adm, fotocopy dan pelaporan (thn) - Penyusunan dan pembahasan laporan (OH) - Uji adaptasi agens hayati dengan kondisi lingkungan perkebunan (set) - Pengumpulan/pemeliharaa n dan perbanyakan Agens Hayati (set) - Perbanyakan starter agens hayati (set) - Koordinasi pengembangan dan penggunaan agens pengendali hayati (OH) Belanja perjalanan lainnya : - Pemeliharaan, perbanyakan, penyebaran agens pengendalian hayati (OT) - Uji adaptasi Agens Pengendali Hayati dengan kondisi lingkungan perkebunan (OP) - Konsultasi ke instansi
Volume
Keterangan
12 36
1 10 1 1 1 12
2
2
1
42
No
Jenis kegiatan terkait (OT) - Bimbingan teknis perbanyakan dan penyebaran agens pengendali hayati (OT) - Monitoring dan Evaluasi Hasil penyebaran agens pengendali hayati (OT)
Volume
Keterangan
2
3
Lampiran 9. Jenis dan Volume Komponen Kegiatan Brigade Proteksi Tanaman (BPT) Provinsi Rawan Kebakaran No 1
2
3
Jenis kegiatan Honor : - Insentif petugas LL/UPTD (OB) - Pengamatan dan pengendalian (HOK) Belanja Barang Non Operasional Lainnya : - Adm, dokumentasi, foto copy, laporan, dll (thn) - Penyusunan dan pembahasan laporan (OH) - Penggandaan laporan (Ekspl) - Monitoring data hotspot dan updating data kebakaran lahan dan kebun (thn) Belanja Perjalanan Lainnya :
Volume
Keterangan
20 30
1 20 5 1
43
No
4
Jenis kegiatan - Dalam rangka pengamatan dan pengendalian OPT (OT) - Dalam rangka pemantauan kebakaran, dampak perubahan iklim dan bencana alam ke lokasi (OT) - Dalam rangka sosialisasi pengendalian OPT; pencegahan, penanganan dan pasca kebakaran lahan dan kebun ke lokasi (OT) - Koordinasi/konsultasi ke Pusat (OT) Belanja Bahan : - Mist Blower (unit) - Power Sprayer (unit) - Pompa pemadam/pompa jinjing (pompa pemadam kebakaran) (unit) - Swing Fogg (unit) - Knapsack Sprayer (unit) - Pestisida (pkt)
Volume 5
Keterangan
40
40
2 1 2 2 1 5 1
44
Lampiran 10. Jenis dan Volume Komponen Kegiatan Brigade Proteksi Tanaman (BPT) Provinsi Non Rawan Kebakaran No 1
2
3
4
Jenis kegiatan Belanja Bahan : - Power Sprayer (unit) - Swing Fogg (unit) - Knapsack Sprayer (unit) - Pompa pemadam/pompa jinjing (pompa pemadam kebakaran) (unit) - Pestisida (pkt) - Mist Blower (unit) Honor : - Insentif petugas LL/UPTD (OB) - Pengamatan dan pengendalian (HOK) Belanja Barang Non Opersional Lainnya : - Adm, dokumentasi, foto copy, laporan, dll (thn) - Penyusunan dan pembahasan laporan (OH) - Penggandaan laporan (Ekspl) Belanja Perjalanan Lainnya - Dalam rangka pengamatan dan pengendalian (OH)
Volume
Keterangan
2 1 5 1 1 1 20 30
1 5 5 4
45
32
Lampiran 11. Out Line Laporan Persiapan Kegiatan Laporan Persiapan kegiatan dibuat sesuai format sebagai berikut:
No
Kegiatan
1 A
2 Operasional LL
B
Operasional LUPH Oprasional Sub Lab Hayati Brigade Proteksi Tanaman
C D
Penetapan tim pelaksana kegiatan *) 3
Nara sumber
Capaian Penyusunan juklak/ juknis
4
5
Persiapan Kegiatan Jadwal Penetapan Pelakcalon sanaan peserta kegiatan pelatihan 6 7
Persia pan adminstrasi 8
Penyiapan alat & bahan 9
Keterangan: kolom disii dengan tanda V, dengan tambahan lampiran berikut: - Kolom 3 dilampirkan dengan SK penetapan tim - Kolom 4 dilampirkan dengan SK penetapan narasumber
46
-
Kolom 5 dilampirkan dengan juknis/juklak yang telah disusun Kolom 6 dilampirkan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan Kolom 7 dilampirkan dengan calon peserta pelatihan Kolom 8 dilampirkan dengan SK panitia pengadaan barang dan jasa (uji mutu dan uji efikasi APH, pengadaan pestisida kimia) Kolom 9 dilampirkan dengan daftar alat dan bahan serta dokumentasi
47
Lamppiran12. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Pelaksanaan kegiatan dibuat sesuai format sebagai berikut: No 1 A B C D
Kegiatan 2 Operasional LL Operasional LUPH Oprasional Sub Lab Hayati Brigade Proteksi Tanaman
Capaian Kegiatan Laboratorium Lapangan 3 4
Keterangan 5
Catatan: kolom 3 dan 4 diisi dengan realisasi pelaksanaan kegiatan
48
Lampiran 13. Out Line Laporan Akhir
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL (jika ada) DAFTAR GAMBAR (jika ada) DAFTAR LAMPIRAN (jika ada) I. PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Tujuan dan Sasaran C. Ruang Lingkup Kegiatan D. Indikator Kinerja II. TINJAUAN PUSTAKA III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Waktu dan Lokasi B. Alat dan Bahan C. Metode D. Tahap Aktivitas/Kegiatan/ Pelaksanaan E. Simpul Kritis Kegiatan F. Pelaksana G. Pembiayaan IV. HASIL DAN PEMBAHASAN V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan B. Saran/rekomendasi C. Rencana Tindak Lanjut VI. DAFTAR PUSTAKA VII. LAMPIRAN 49
