DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
PEDOMAN TEKNIS PEMBERDAYAAN PERANGKAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN APBN-P TAHUN 2015
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN MARET 2015
KATA PENGANTAR Pedoman Teknis Kegiatan pemberdayaan perangkat perlindungan perkebunan tahun 2015 di Daerah disusun dalam rangka memberikan rambu-rambu dan arahan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sistematika Pedoman Teknis terdiri dari 8 (delapan) bab, yaitu: bab I. Pendahuluan, bab II. Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan, bab III. Pelaksanaan Kegiatan, bab IV. Pengadaan Barang, bab V. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan, bab VI. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, bab VII. Pembiayaan, serta bab VIII. Penutup. Pedoman Teknis harus menjadi acuan Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis dan pelaksanaan kegiatan.
Jakarta, 9 Maret 2015 Direktur Jenderal
Ir. Gamal Nasir, MS. Nip.19560728 198603 1 001
i
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR............................ i DAFTAR ISI ..................................... ii DAFTAR LAMPIRAN ........................... iv I.
II.
PENDAHULUAN ..........................
1
A. B. C. D.
1 3 3 3
Latar Belakang ...................... Sasaran Nasional .................... Tujuan ................................ Pengertian Umum ...................
PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN 7 A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan .............................. B. Spesifikasi Teknis ...................
7 12
PELAKSANAAN KEGIATAN .............
16
A. Ruang Lingkup ....................... B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan .............................. C. Lokasi, Jenis dan Volume .......... D. Simpul Kritis ..........................
16
IV. PENGADAAN BARANG ...................
24
III.
V.
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN .
18 21 21
25
ii
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ..............................
27
VII. PEMBIAYAAN .............................
31
VIII. PENUTUP .................................
32
LAMPIRAN
iii
DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Spesifikasi Alat dan Bahan Pengendalian OPT ………………………………. Spesifikasi Alat Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun ………………. Lokasi Kegiatan Laboratorium Lapangan ……………………………………………… Lokasi Kegiatan LUPH …………………………. Lokasi Kegiatan Brigade Proteksi Tanaman ……………………………………………… Lokasi Kegiatan Sub Lab Hayati …………. Lokasi Kegiatan Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun …………………………………………………. Out Line Laporan Persiapan Kegiatan … Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan Form Laporan Perkembangan Fisik dan Keuangan ……………………………………………. Out Line Laporan Akhir
33 35 37 38 38 40 40 41 43 44 45
iv
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perlindungan perkebunan mempunyai peranan yang penting sebagai “jaminan” bagi keberhasilan usaha perkebunan, mulai dari pembibitan, pertanaman sampai pasca panen. Dalam rangka mewujudkan peranan tersebut dituntut partisipasi aktif seluruh jajaran dan perangkat perlindungan perkebunan di pusat dan daerah, petani, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Sampai dengan tahun 2014, jumlah perangkat perlindungan sebanyak 571 unit, yang tersebar di seluruh provinsi berupa Laboratorium Lapangan/LL (26 unit); Laboratorium Utama Pengendali Hayati/LUPH (4 unit); Laboratorium Pengendali Hama Vertebrata/LPHV (1 unit); Laboratorium Analisa Pestisida/LAP (2 unit); Brigade Proteksi Tanaman/BPT (26 unit) dan Unit Pembinaan Proteksi Tanaman/UPPT (500 unit) dan sub laboratorium hayati (14 unit). Sebanyak 24 LL telah berubah status menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Di provinsi pengembangan yaitu Banten dan Gorontalo telah dibentuk UPTD yang menangani perlindungan perkebunan. Sejalan dengan perkembangan pembangunan perkebunan, maka kondisi perangkat yang ada perlu direvitalisasi fungsinya. Untuk 1
mengoptimalkan kembali fungsi perangkat yang ada, perlu didukung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), prasarana dan sarana serta pendanaan. Melalui APBN tahun 2015 dialokasikan dana untuk pemberdayaan perangkat, meliputi: operasional LL di 26 provinsi, LUPH di 4 provinsi dan Sub Lab Hayati di 11 provinsi, dan revitalisasi fungsi Brigade Proteksi Tanaman (BPT) di 31 Provinsi serta fasilitasi Brigade Pengendalian Kebakaran di 9 Provinsi. Revitalisasi fungsi BPT dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dalam penanganan OPT pada situasi eksplosi atau pada sumber-sumber serangan yang berpotensi menimbulkan eksplosi dan penanganan kebakaran lahan/kebun di provinsi rawan kebakaran. Melalui revitalisasi fungsi BPT diharapkan penyelesaian permasalahan eksplosi serangan OPT dan penanganan kebakaran dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat tanpa harus menempuh suatu mekanisme penanganan yang sangat panjang dan berbelit-belit. Fasilitasi Brigade Pengendalian Kebakaran dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan brigade pengendalian kebakaran lahan dan kebun dalam mengendalikan kebakaran lahan dan kebun di Provinsi lahan kebakaran secara dini.
2
B. Sasaran Nasional Sasaran pemberdayaan perangkat perlindungan adalah terlaksananya operasional LL, LUPH, Sub lab Hayati, Brigade Proteksi Tanaman dan Brigade Pengendalian Kebakaran. C. Tujuan Tujuan kegiatan pemberdayaan perangkat perlindungan perkebunan adalah untuk lebih meningkatkan peran dan fungsi LL, LUPH, Sub Lab Hayati, BPT dan Brigade Pengendalian Kebakaran dalam mendukung kegiatan perlindungan perkebunan. D. Pengertian Umum 1. Agens Pengendali Hayati (APH) adalah setiap organisme yang meliputi spesies, sub spesies, varietas, semua jenis serangga, nematoda, protozoa, cendawan (fungi), bakteri, virus, mikroplasma serta organisme lainnya dalam semua tahap perkembangannya yang dapat digunakan untuk keperluan pengendalian hama dan penyakit atau organisme pengganggu, proses produksi, pengolahan hasil pertanian dan berbagai keperluan lainnya. 2. Predator adalah suatu organisme yang makan organisme lain sebagai mangsa, baik
3
tubuhnya lebih kecil maupun lebih besar dari dirinya. 3. Parasitoid adalah suatu serangga parasitik yang hidup di dalam atau pada serangga inang yang tubuhnya lebih besar dan akhirnya membunuh inangnya. 4. Patogen adalah suatu mikroorganisme yang hidup dan makan (memarasit) pada atau di dalam suatu organisme inang yang lebih besar dan menyebabkan inangnya sakit atau mati. 5. Pestisida Nabati (Pesnab) adalah pestisida yang dibuat dari bagian tumbuhan yang bersifat racun (toxic) untuk menghambat/membunuh OPT sasaran namun tidak membahayakan lingkungan. 6. Uji Efikasi APH adalah Pengujian efektivitas APH terhadap organisme sasaran yang didaftarkan berdasarkan pada hasil percobaan lapangan atau laboratorium menurut metode yang berlaku. 7. Uji Mutu APH adalah pengujian kualitas APH meliputi pengujian jumlah spora, viabilitas, uji antagonisma, atau virulensi. 8. Protokol Pengujian APH adalah protokol yang berisi kumpulan metode standar pengujian
4
efikasi APH yang telah disetujui oleh Komisi Pestisida. 9. Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran di lahan dan kebun. 10. Regu Pengendali Api (RPA) adalah kelengkapan organisasi yang dimiliki oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang memiliki tugas dan keterampilan dalam mengendalikan api. RPA dilengkapi dengan alat dan sarana serta bahan pengendalian api. 11. Eksplosi/Outbreak OPT Perkebunan adalah kondisi serangan OPT yang berkembang secara cepat dan meluas pada tanaman perkebunan pada satu tempat dan waktu tertentu, petani/pekebun tidak mampu mengendalikannya secara sendiri-sendiri dan memerlukan bantuan dari pemerintah. Eksplosi ditandai dengan kerugian ekonomi yang cukup besar pada budidaya tanaman perkebunan. Kondisi eksplosi serangan OPT dinyatakan oleh pejabat pemerintah yang memiliki tugas dalam bidang perkebunan. 12. Buffer Stock adalah barang yang disimpan secara sengaja sebagai cadangan. 5
13. Ground Chek adalah kegiatan memverifikasi atau mengecek data hotspot dari satelit ke kondisi lapangan. 14. Sumber serangan OPT adalah tempat pertanaman ditemukan serangan OPT pada komoditas perkebunan dan tidak dikendalikan oleh petani/pekebun, sehingga keberadaannya dapat menjadi sumber serangan terhadap tanaman perkebunan yang berada di sekitarnya. 15. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengeruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. 16. Kebun adalah hamparan lahan yang digunakan untuk mengusahakan tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaanya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan. 17. Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) adalah sejumlah pekebun yang telah memperoleh pelatihan tentang pegnendalian kebakaran lahan dan kebun yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
6
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan 1. Pendekatan Umum Prinsip pendekatan umum meliputi hal yang bersifat administratif dan manajemen kegiatan. a. SK Tim Pelaksana Kegiatan 1) Penetapan SK Tim Kepala Dinas/KPA minggu setelah Satker dari Menteri
Pelaksana Kegiatan oleh paling lambat 1(satu) diterimanya penetapan Pertanian.
2) Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan ditetapkan oleh Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi. b. Rencana kerja Rencana kerja pelaksanaan masing-masing kegiatan disusun paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya Pedoman Teknis dari Ditjen Perkebunan. [
c. Juklak, Juknis Penyelesaian Juklak/Juknis untuk kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya pedoman teknis dari Direktorat Jenderal Perkebunan.
7
d. Koordinasi dan Sosialisasi Koordinasi dilakukan oleh satker pelaksana kegiatan dengan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Direktorat Perlindungan Perkebunan, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan, Surabaya, Ambon dan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja), dan Dinas Kabupaten/Kota dimana terdapat lokasi kegiatan dilaksanakan. Sedangkan sosialisasi dilaksanakan kepada petani calon lokasi kegiatan pengendalian/pihak terkait. e. Pelelangan/pengadaan Pelelangan/pengadaan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kontrak diupayakan ditandatangani paling lambat bulan Maret 2015. Pengadaan sarana pendukung perlindungan tidak dapat digabungkan dengan pengadaan sarana produksi lainnya. f. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh satker pelaksana kegiatan selama kegiatan berlangsung minimal 2 (dua) kali.
8
g. Laporan 1) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh penanggung jawab pelaksana kegiatan. 2) Laporan fisik dan keuangan disampaikan oleh satker pelaksana kegiatan sesuai form SIMONEV. 3) Laporan akhir kegiatan disampaikan oleh satker pelaksana kegiatan ke pusat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai dan tidak melewati bulan Desember 2015.
2. Prinsip Pendekatan Teknis a. Petugas laboratorium diutamakan petugas yang mempunyai latar belakang pendidikan S2/S1 plus/S1/D3/S01 jurusan hama penyakit/ biologi/analis kimia/ agronomi/ Agroteknologi atau petugas yang mempunyai keahlian khusus atau telah dilatih dibidang perlindungan tanaman. b. Penetapan SK petugas laboratorium paling lambat akhir Januari 2015. c. Pelaksanaan operasional LL, LUPH, BPT, Sub Lab. Hayati dan Brigade Pengendalian Kebakaran mengacu kepada pedoman yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. d. Revitalisasi fungsi BPT dilaksanakan oleh LL/UPTD Perlindungan Perkebunan. 9
e. Fasilitasi Brigade Pengendalian Kebakaran dilaksanakan oleh Dinas provinsi yang membidangi perkebunan. f. Alat dan bahan yang digunakan untuk laboratorium, alat dan bahan pengendalian OPT, serta alat pemadam kebakaran harus memenuhi standar teknis. g. Pembinaan kelompok tani alumni SL-PHT dilaksanakan di Provinsi yang telah melaksanakan SL-PHT. h. Pelatihan eksplorasi, identifikasi, perbanyakan dan penyebaran APH spesifik lokasi dilaksanakan pada Provinsi yang belum memiliki UPT perlindungan perkebunan (LL/LUPH/Sublab) seperti Provinsi Kepri, Babel, Banten, Gorontalo, Sulbar, Papua Barat, dan Papua (Merauke). 3. Tindak Lanjut Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi perlu dilakukan tindak lanjut sebagai berikut: a. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Segera menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi bila ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan.
10
b. Tahap Pasca Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan 1) Hasil uji mutu dan efikasi lapangan Agen Pengendali Hayati (APH) dapat dijadikan bahan kelengkapan dalam pendaftaran perizinan APH atau sebagai alat quality control untuk APH yang dihasilkannya. 2) Hasil kajian teknologi PHT didata dan didiseminasikan sehingga mampu permasalahan OPT di wilayah
spesifik lokasi kepada petani menyelesaikan kerjanya.
3) Secara pro-aktif membuat jejaring dan kerjasama dibidang teknologi perlindungan tanaman terkini dan dalam hal pengembangan, pendaftaran dan legalitas produk APH dan pestisida nabati dengan BBP2TP (Medan, Surabaya, dan Ambon)/BPTP Pontianak, Puslit/ Balit/ Perti. 4) LL, LUPH, BPT, Sub lab. Hayati agar mendokumentasikan data dan informasi seluruh hasil kegiatan yang dilakukan. 5) Menyebarluaskan dan mensosialisasikan teknik penanganan kebakaran lahan dan kebun. 6) Mendorong terbentuknya regu pengendali hama (RPH) dan KTPA. 7) BPT menjadi lebih eksis dan berperan dalam pengendalian eksplosi /outbreak OPT dan penanganan kebakaran. 11
B. Spesifikasi Teknis 1. Kriteria a. Uji mutu dan uji efikasi APH dilaksanakan terhadap APH yang telah dihasilkan dan diuji efektifitasnya secara spesifik lokasi untuk kemudian didorong mendapatkan legalitas dalam penggunaannya. b. Uji mutu dan uji efikasi dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga/institusi yang memiliki legalitas di bidangnya. c. Pengembangan PHT merupakan kegiatan perakitan teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan oleh Puslit/Balit/Perti/Balai untuk diterapkan di wilayah kerjanya. d. Inventarisasi, eksplorasi, dan identifikasi APH dan pesnab diarahkan pada APH dan pesnab yang baru dan dilakukan di sentra-sentra pengembangan komoditas perkebunan unggulan daerah. e. Pemanfaatan dan pengembangan potensi tanaman yang dapat menjadi pestisida nabati (Pesnab) dan organisme yang berpotensi menjadi APH untuk pengendalian OPT penting (dominan) pada komoditas unggulan di wilayahnya. f. Identifikasi OPT dilakukan dengan cara membandingkan dengan koleksi standar; buku determinasi dan identifikasi (Buku Kunci dan Determinasi Serangga karangan Borror dan Karlshoven; CABI; dan Buku 12
g.
h.
i.
j.
k.
Identifikasi OPT yang diterbitkan oleh Ditjenbun, dll); konsultasi dengan pakar. Koleksi OPT, APH dan pesnab dibuat dalam bentuk koleksi kering, basah maupun tanaman hidup dengan menggunakan metode pembuatan koleksi yang standar. Bahan pengendali OPT/pestisida kimia (fungisida, insektisida, herbisida, rodentisida, dll) dirinci berdasarkan data hasil monitoring serangan OPT. Pestisida hanya dapat digunakan pada kondisi serangan OPT yang bersifat eksplosi atau pada sumber-sumber serangan OPT yang dilaporkan sangat cepat berkembang dan merugikan. Pestisida kimia sekaligus merupakan buffer stock dalam memenuhi standar pelayanan minimum pemerintah dalam mengendalikan OPT. Pelatihan pengendalian kebakaran lahan dan kebun diarahkan bagi petugas brigade pengendalian lahan dan kebun provinsi dan kabupaten. Pelatihan pengendalian kebakaran lahan dan kebun dilaksanakan bekerja sama dengan Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bendana Daerah (BPBD) dan Asosiasi/Instansi terkait lainnya. Pemberian honor bagi petugas pemadam, dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan patroli/pemantauan dan pemadaman kebakaran, yang dibuktikan dengan laporan
13
hasil patroli/pemantauan dan pemadaman kebakaran. 2. Metode a. LL, LUPH, dan Sub Lab Hayati 1) Metode uji mutu APH mengacu pada protokol uji mutu yang dibuat oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya. 2) Metode uji efikasi APH mengacu pada protokol pengujian yang telah disusun oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan. 3) Metode uji mutu dan uji efikasi APH dapat didownload pada situs website perlindungan perkebunan.(ditjenbun.pertanian.go.id/perli ndungan) 4) Metode identifikasi, eksplorasi, perbanyakan dan penyebaran APH mengacu kepada metode yang diterbitkan antara lain oleh BBPPTP (Medan, Surabaya, dan Ambon)/ BPTP Pontianak /Puslit/Balit/Perti/ Direktorat Perlindungan Perkebunan. b. BPT 1) Pengadaan alat dan bahan pestisida. Alat pengendalian OPT terdiri atas : alat untuk pengkabutan/fogging (ULV), handsprayer dan powersprayer (HV), serta mistblower (LV).
14
Spesifikasi alat dan bahan pengendalian OPT seperti pada Lampiran 1. 2) Penggunaan alat dan bahan pengendali didasarkan atas kriteria serangan OPT yang termasuk pada kondisi eksplosi atau pusat serangan yang mempunyai potensi peningkatan serangan yang besar. Kondisi tersebut dinyatakan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan kopetensi dalam perlindungan tanaman perkebunan. 3) Penggunaan pestisida mengacu kepada jenis pestisida sesuai dengan izin penggunaannya dari Menteri Pertanian, dengan tetap memperhatikan pada prinsip penggunaan pestisida yang baik dan benar sesuai dengan kaidah PHT. c. Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun
1) Alat dan bahan pengendalian kebakaran lahan dan kebun meliputi: alat perlindungan diri (APD), pompa jinjing/pompa pemadam, papan/plat larangan membuka lahan dengan membakar, kantung air dan peralatan lainnya. 2) Alat dan bahan pengendalian kebakaran lahan dan kebun harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh Dirat. Perlinbun seperti pada Lampiran 2. 3) Honor petugas pemadam diberikan selama 5 bulan.
kebakaran 15
III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup Ruang Lingkup Pemberdayaan Perangkat, meliputi : biaya operasional laboratorium (ATK, alat dan bahan laboratorium), biaya operasional lapangan, pemberian honor petugas labotatorium dan petugas pemadam kebakaran Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan
2
Output/Keluaran
3
Outcome/hasil
Uraian - Dana - SDM - Data dan informasi - Teknologi Terfasilitasinya pelaksanaan operasional LL, LUPH, BPT, Sub lab Hayati dan Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun - Tersedianya data hasil uji mutu dan uji efikasi lapangan APH - Tersedianya 3 16
No
Indikator
Uraian (tiga) kelompok APH (parasitoid, predator dan patogen), serta rakitan teknologi spesifik lokasi. - Tersedianya isolat APH kelompok patogen, teknologi perbanyakan dan penyebarannya. - Tersedianya alat dan bahan pengendalian outbreak OPT. - Tersedianya stater APH kelompok patogen yang siap diperbanyak oleh petani. - Terbentuknya brigade pengendalian lahan dan kebun di provinsi rawan kebakaran.
17
B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan 1. Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan pemberdayaan perangkat perlindungan adalah dinas provinsi yang membidangi perkebunan. 2. Dinas yang membidangi perkebunan provinsi dalam melaksanakan kegiatan agar berkoordinasi dengan BBPPTP (Medan, Surabaya, dan Ambon)/BPTP Pontianak dan pihak-pihak terkait lainnya. 3. Pelaksana kegiatan BPT adalah LL/UPTD Perlindungan. 4. Pelaksana kegiatan Brigade Pengendalian Kebakaran lahan dan kebun adalah dinas provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi perkebunan. 5. Kewenangan dan tanggung jawab : a. Direktorat Perlindungan Perkebunan 1) Menyiapkan Terms of Reference (TOR) dan Pedoman Teknis. 2) Melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi.
pembinaan,
b. Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan 1) Menetapkan tim pelaksana kegiatan pemberdayaan perangkat perlindungan. 18
2) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, BBPPTP (Medan, Surabaya, dan Ambon)/BPTP Pontianak, Dinas kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan dan pihak-pihak terkait lainnya. 3) Membuat Petunjuk Pelaksanaan kegiatan. 4) Melaksanakan kegiatan pembentukan brigade pengendalian kebakaran lahan dan kebun bekerjasama dengan dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan. 5) Melakukan pengawalan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan setempat. 6) Menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Direktorat Perlindungan Perkebunan. 7) Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perangkat Perlindungan ke Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan, paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai tanpa menunggu sampai akhir tahun 2015. c. UPT Pusat Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan, Surabaya, dan Ambon dan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak. 19
1) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan perkebunan pada wilayah kerjanya, berkoordinasi dengan Ditjen. Perkebunan, Puslit/Balit/Perti, UPTD dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan. 2) Menyediakan dan mensosialisasikan teknologi pengendalian hayati (APH, pesnab dan musuh alami). 3) Melakukan pengujian control) APH.
kualitas
(quality
4) Supervisi penyelesaian akreditasi laboratorium bagi UPTD yang memenuhi syarat. 5) Memfasilitasi APH.
pendaftaran
dan
perizinan
6) Memfasilitasi kegiatan perekat dengan UPTD pada wilayah kerja Balai. d. UPTD (Perangkat Perlindungan di Daerah) 1) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Perangkat Perlindungan, berkoordinasi dengan Ditjen. Perkebunan, BBPPTP (Medan, Surabaya, dan Ambon)/BPTP Pontianak /Puslit/ Balit, Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan.
20
2) Melakukan kaji terap teknologi pengendalian hayati spesifik lokasi (APH, pesnab dan musuh alami). 3) Menyiapkan bahan APH untuk kegiatan uji mutu dan uji efikasi lapangan. 4) Malaksanakan kegiatan revitalisasi brigade proteksi tanaman. 5) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perangkat Perlindungan ke Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dan Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan. C. Lokasi, Jenis dan Volume Lokasi, jenis dan volume kegiatan pemberdayaan perangkat perlindungan perkebunan seperti pada Lampiran 3, 4, 5, 6 dan Lampiran 7. D. Simpul Kritis a. Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan terlambat menyusun Juklak pemberdayaan perangkat, sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi terlambat atau tidak tepat sasaran. Juklak harus disusun paling lambat dua minggu setelah Pedoman Teknis diterima.
21
b. LL, LUPH dan Sub Lab. Hayati terlambat menyusun juknis pemberdayaan perangkat, sehingga penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu dan sasaran. Juknis harus disusun paling lambat satu minggu setelah juklak dibuat. c. Pelaksanaan kegiatan uji mutu APH dan uji efikasi APH terlambat dilaksanakan, karena dalam pelaksanaannya harus bekerja sama dengan lembaga/institusi yang terakreditasi di bidangnya. Penjajakan lembaga /institusi pelaksana kegiatan uji mutu dan uji efikasi dilaksanakan lebih awal. d. Belum dilengkapi SOP yang memenuhi standar sehingga sulit untuk menelusuri apabila terjadi kesalahan. Menyusun atau menyempurnakan SOP yang ada sesuai dengan standar yang baku. e. Terbatasnya kapasitas dan kemampuan untuk memproduksi APH dalam jumlah yang dibutuhkan, dengan kualitas yang sesuai standar. Kerjasama dengan UPTD/BBP2TP (Medan, Surabaya, dan Ambon)/BPTP Pontianak untuk memenuhi APH yang diperlukan. f. Pengadaan bahan pengendali berupa pestisida kimia (insektisida, fungisida, herbisida), tidak tepat sasaran karena tidak didasarkan pada data hasil pengamatan dan laporan OPT yang memiliki potensi serangan 22
sangat cepat berkembang dan merusak. Pengadaan bahan pengendali berupa pestisida kimia (insektisida, fungisida dan herbisida) harus didasarkan pada data hasil pengamatan dan pelaporan OPT yang memiliki potensi serangan sangat cepat berkembang dan merusak. g. Koordinasi antara unit-unit pemadaman yang ada belum terpadu, sehingga pelaksanaan pengendalian kebakaran lahan dan kebun terkesan sendiri-sendiri. Untuk itu, perlu dilakukan harmonisasi antar unit pemadaman yang ada dan sosialisasi peraturan terkait pemadaman kebakaran lahan dan kebun. h. Keterlambatan informasi dari tingkat locus (kejadian) ke dinas kabupaten mengakibatkan kebakaran lahan dan kebun terlambat ditangani. Untuk itu, perlu mengefektifkan patroli dan pemantauan hotspot dan kebakaran secara dini dan segera melaporkannya
23
IV. PENGADAAN BARANG Pengadaan barang dan jasa mengacu kepada Perpres No 54 tahun 2010 dan Perpres No 70 tahun 2012. Komponen yang dikontrakkan adalah pengadaan bahan pengendali kimia (fungisida, insektisida dan herbisida), uji mutu dan uji efikasi APH dan pengadaan alat pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
24
V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN A. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dana dekonsentrasi Provinsi dilakukan secara terencana dan terkoordinasi dengan unsur penanggung jawab kegiatan di Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dan BBPPTP (Ambon, Surabaya, Medan)/BPTP Pontianak. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan diutamakan pada tahapan yang menjadi simpul-simpul kritis kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dilakukan koordinasi secara berjenjang sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing unit pelaksana kegiatan. Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawalan terhadap pelaksana kegiatan (Man), pembiayaan (Money), Metode, dan bahan-bahan yang dipergunakan (Material). Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan harus mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui pemberian rekomendasi dan pemecahan masalah terhadap pelaksanaan 25
kegiatan sehingga dapat mengakselerasi kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan yang ditetapkan. B. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan Waktu pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan minimal satu kali pada setiap jenis kegiatan yang dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan hendaknya selalu di koordinasikan dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga pembinaan, pengendalian dan pengawalan efektif dan efisien. Direktorat Perlindungan Perkebunan melakukan pembinaan dan pengawalan kegiatan pemberdayaan perangkat pada seluruh wilayah pelaksana kegiatan. Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat provinsi melakukan pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan pemberdayaan perangkat tingkat provinsi. Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat kabupaten/kota melakukan pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan pemberdayaan perangkat tingkat kabupaten/kota.
26
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring Monitoring ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai pada setiap kegiatan. Monitoring dilaksanakan oleh petugas Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi dan Direktorat Perlindungan Perkebunan. Pelaksanaan monitoring minimal satu kali selama kegiatan berlangsung. B. Evaluasi Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui ketepatan/kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan yang direncanakan serta untuk mengetahui realisasi/penyerapan anggaran. Hasil evaluasi sebagai umpan balik perbaikan pelaksanaan selanjutnya. Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan serta Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. C. Pelaporan Setiap kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Laporan pemberdayaan perangkat dibuat oleh pelaksana kegiatan dan dilaporkan secara berjenjang kepada 27
penanggung jawab/pembina kegiatan mengacu kepada pedoman outline penyusunan laporan dan SIMONEV serta bentuk laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan. 1. Jenis Laporan : a. Laporan Kegiatan
Perkembangan
Pelaksanaan
1) Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Persiapan meliputi : penetapan tim pelaksana kegiatan; narasumber; penyusunan juklak/juknis; jadwal pelaksanaan; penetapan calon peserta pelatihan; persiapan administrasi; sosialisasi; penyiapan alat dan bahan. Dilaporkan setelah persiapan kegiatan selesai dilaksanakan 2) Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan meliputi: laporan pencapaian kegiatan yang dilaksanakan di laboratorium dan di lapangan. 3) Laporan kejadian kebakaran harus dibuat berita acara sesegera mungkin disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan dan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan provinsi.
28
b. Laporan Fisik dan Keuangan 1) Laporan Mingguan Laporan Mingguan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap minggu berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan setiap minggu hari Jum’at. 2) Laporan Bulanan Laporan Bulanan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan pemberdayaan perangkat setiap bulan berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya. 3) Laporan Triwulan Laporan Triwulan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan pemberdayaan perangkat setiap triwulan dan disampaikan setiap triwulan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, paling lambat tanggal 5 pada bulan pertama triwulan berikutnya. c. Laporan Akhir Laporan Akhir merupakan laporan keseluruhan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perangkat, setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan akhir disampaikan kepada 29
Direktorat Perlindungan Perkebunan, paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai. Laporan disampaikan melalui surat dan e-mail. 2. Format Laporan Perkembangan Persiapan Kegiatan, Fisik dan Keuangan, Pelaksanaan Kegiatan dan Out Line Laporan Akhir seperti pada Lampiran 8, 9, 10 dan Lampiran 11.
30
VII. PEMBIAYAAN Biaya kegiatan pemberdayaan petugas pengamat OPT bersumber dari APBN tahun anggaran 2015.
31
VII. PENUTUP Kegiatan Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peran dan fungsi LL, LUPH, Sub Lab Hayati, BPT, dan Brigade Pengendalian Kebakaran. Untuk keberhasilan pelaksanaannya diperlukan koordinasi, komitmen dan kerjasama, serta upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak terkait sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.
32
LAMPIRAN
Lampiran 1. Spesifikasi Alat dan Bahan Pengendalian OPT Spesifikasi Knapsack sprayer No
Uraian
1 2
Kapasitas Tipe pompa Kerja pompa Tekanan maksimum Tekanan semprot Dimensi Berat bersih Berat kotor Harga
3 4 5 6 7 8 9
Tipe PB 16 16 liter piston
PBe 16 16 liter piston
tangan kiri/kanan
tangan kiri/kanan
8 kg/cm2
8 kg/cm2
2,0 - 4,0 kg/cm2
2,0 - 4,0 kg/cm2
(448x253x476)mm (448x253x476)mm 4,30 kg 4,0 kg 5,2 kg
4,9 kg
Rp. 525.000 termasuk pajak
Rp. 485.000 termasuk pajak
Spesifikasi Mist Blower No 1 2 3 4 5 6 7
Uraian spesifikasi Pressure Speed Water section Gasuline engine size l x w x h Weight Harga /unit
Spesifikasi Teknis 10,5 kg 16 Liter 6000 r/min 2,3 lt/min 6 kg/min 12 m Rp. 3.500.000,-
33
Spesifikasi Power sprayer No 1 2 3 4 5 6 7
Uraian spesifikasi Pressure Speed Water section Gasuline engine size l x w x h Weight Harga /unit
Spesifikasi Teknis 22 - 45 kg / cm2 800- 1200 rpm 30 - 40 lt/min 5,0 - 6,0 ps 420 x320 x370 mm 12 kg Rp. 9.000.000,-
Spesifikasi Swingfog No 1
5 6
Uraian spesifikasi Combustion Power Solution Tank Capacity Full Tank Capacity Ignition Power Electronic Coil Size l x w x h Weight
7
Harga /unit
2 3 4
Spesifikasi Teknis 18,7 Kw/hour (25,4 HP) 6,5 Liters(St Steel) 1,4 Liters (St Steel) 4 battereis 1,5 V 133 x29x33 cm 8,8 kg Rp. 22.500.000 belum termasuk pajak
34
Lampiran 2. Spesifikasi alat pengendalian kebakaran lahan dan kebun No 1. 2.
Jenis Alat Kepyok (pemukul api) Kapak Mata Dua Celana Pemadam Baju Pemadam Helm Pemadam Lampu Kepala Kacamata Pelindung
Ransel Sarung Tangan
Kopelrem (sabuk)
Spesifikasi Teknis -Pemukul,kawat ram 1,25 cm -Tangkai rotan manau -Panjang tangkai 190 cm -Bilah dari plat besi baja -Tangkai dari kayu -Bahan katun japan drill -Warna orange -Bahan katun japan drill -Warna orange -Bahan batok luar fiberglass -Terdapat tali dagu -Warna orange -Bola lampu LED -Sumber energy dari battery charger -Terdapat lensa reflektor -Bahan lensa dari plastik tahan panas -Frame yang dapat menutup rapat ke permukaan wajah sekitar mata -Tali kepala dengan bahan karet -Bahan kain Terpal Polyester -Warna hitam -Bahan tahan panas -terdapat tambahan strap di antara ibu jari dan telunjuk -Panjang menutupi setengah lengan (dibawah siku) -Standar TNI/POLRI
35
No
2.
3.
4.
Jenis Alat Spesifikasi Teknis Tempat air -Botol plastic atau polyethylene minum atau alamunium -Standar TNI/POLRI Sepatu -Bahan karet tahan panas karet -Tinggi sampai betis -Sol karet anti slip Selang -Bahan Kain nylon,karet -Sambungan Kuningan Ø1,5” -Panjang 20m/rol Selang -Ø Selang isap 2” hisap -Panjang 4 m Nozzle -Foxjet Api permukaan Ø1,5” -Bahan alumunium atau kuningan atau besi -Dapat diubah semprotanya tanpa menghentikan aliran air Kantong air -Bahan terpal double cover (500 liter) -Volume 500 ltr, Kampak -Bilah dari plat besi baja -Tangkai dari kayu Radio HT -Battery Li ion -Tahan air Garu -Plat baja siku 30 cm api/Garu -Mata garu Panjang 15 cm tajam -Kisi 5 cm -Tangkai kayu Panjang 120 cm. Cangkul -Plat besi baja, garu /Garu -Panjang 23 cm cangkul -Lebar 20 cm. -Tangkai kayu Panjang 100 cm. Sekop api -Plat baja -Mata kiri dan kanan -Tangkai kayu
36
No 5.
Jenis Alat Penyemprot (JUPA) punggung Gendong Slang semprot Ø1,5”Machi no copling Mesin pompa
6.
7.
Spesifikasi Teknis -Pompa kuningan, panjang 15 cm -Daya semprot 10 m, -Jerigen gendong 20 ltr -Bahan Kain nylon,karet, -Sambungan kuningan Ø1,5”, -Panjang: 20m/rol Mesin 17D 6 HP Centrifugal pump (high Pressure)
Lampiran 3. Lokasi Kegiatan Laboratorium Lapangan No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Provinsi JABAR JATENG DIY ACEH SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL LAMPUNG KALTENG KALSEL KALTIM SULUT
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Volume Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
37
No 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Provinsi SULTENG SULSEL SULTRA BALI NTB NTT PAPUA BENGKULU BANTEN BABEL GORONTALO PAPUA BARAT* SULBAR
Volume Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Lampiran 4. Lokasi Kegiatan LUPH No 1. 2. 3. 4.
Provinsi LAMPUNG BALI SULUT MALUKU UTARA
Volume 1 1 1 1
Unit Unit Unit Unit
Lampiran 5. Lokasi Kegiatan Brigade Proteksi Tanaman No 1. 2.
Provinsi ACEH SUMBAR
Volume 1 Unit 1 Unit
38
No 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28 29 30 31
Provinsi SUMUT RIAU JAMBI BENGKULU SUMSEL LAMPUNG KEP. RIAU BABEL JABAR BANTEN JATENG DIY NTB KALTENG KALSEL KALTIM KALBAR SULUT GORONTALO PAPUA SULSEL SULTENG SULTRA SULBAR BALI NTT PAPUA BARAT MALUKU MALUKU UTARA
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Volume Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
39
Lampiran 6. Lokasi Kegiatan Sub lab Hayati No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Provinsi SUMSEL RIAU JAMBI BABEL LAMPUNG JATENG DIY NTT BALI SULTRA SULUT
Volume 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
Lampiran 7. Lokasi Kegiatan Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Provinsi ACEH SUMUT RIAU JAMBI SUMSEL KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM
Volume 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
40
Lampiran 8. Out Line Laporan Persiapan Kegiatan Laporan Persiapan kegiatan dibuat sesuai format sebagai berikut:
No
Kegiatan
1 A
2 Operasional LL
B
Operasional LUPH Oprasional Sub Lab Hayati Brigade Proteksi Tanaman
C D
Penetapan tim pelaksana kegiatan *) 3
Nara sumber
Capaian Penyusunan juklak/ juknis
4
5
Persiapan Kegiatan Jadwal Penetapan Pelakcalon sanaan peserta kegiatan pelatihan 6 7
Persia pan adminstrasi 8
Penyiapan alat & bahan 9
Keterangan: kolom disii dengan tanda V, dengan tambahan lampiran berikut: - Kolom 3 dilampirkan dengan SK penetapan tim - Kolom 4 dilampirkan dengan SK penetapan narasumber
41
-
Kolom 5 dilampirkan dengan juknis/juklak yang telah disusun Kolom 6 dilampirkan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan Kolom 7 dilampirkan dengan calon peserta pelatihan Kolom 8 dilampirkan dengan SK panitia pengadaan barang dan jasa (uji mutu dan uji efikasi APH, pengadaan pestisida kimia) Kolom 9 dilampirkan dengan daftar alat dan bahan serta dokumentasi
42
Lampiran 9. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Pelaksanaan kegiatan dibuat sesuai format sebagai berikut: No 1 A B C D
Kegiatan 2 Operasional LL Operasional LUPH Oprasional Sub Lab Hayati Brigade Proteksi Tanaman
Capaian Kegiatan Laboratorium Lapangan 3 4
Keterangan 5
Catatan: kolom 3 dan 4 diisi dengan realisasi pelaksanaan kegiatan
43
Lampiran 10. Form Laporan Perkembangan Fisik dan Keuangan Provinsi: Posisi: No.
Uraian
Pagu (Rp)
Realisasi Keuangan Rp. %
Realisasi Fisik (%)
Permasalahan
RTL
44
Lampiran 11. Out Line Laporan Akhir
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL (jika ada) DAFTAR GAMBAR (jika ada) DAFTAR LAMPIRAN (jika ada) I. PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Tujuan dan Sasaran C. Ruang Lingkup Kegiatan D. Indikator Kinerja II. TINJAUAN PUSTAKA III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Waktu dan Lokasi B. Alat dan Bahan C. Metode 45
D. Tahap Aktivitas/Kegiatan/ Pelaksanaan E. Simpul Kritis Kegiatan F. Pelaksana G. Pembiayaan IV. HASIL DAN PEMBAHASAN V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan B. Saran/rekomendasi C. Rencana Tindak Lanjut VI. DAFTAR PUSTAKA VII. LAMPIRAN
46
