DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

PEDOMAN TEKNIS INSENTIF PETUGAS PENGAMAT TAHUN 2013

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2012

KATA PENGANTAR Pedoman Teknis Kegiatan Insentif Petugas Pengamat tahun 2013 disusun dalam rangka memberikan acuan dan arahan pelaksanaannya kepada Dinas yang membidangi Perkebunan dan Perangkat Perlindungan Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak-pihak yang terkait. Sistematika Pedoman Teknis ini terdiri dari Bab I. Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Sasaran Kegiatan, dan Tujuan; Bab II. Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan memuat tentang Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan dan Spesifikasi Teknis; Bab III. Pelaksanaan Kegiatan, berisi Ruang Lingkup, Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan, Lokasi, Jenis, Volume, dan Simpul Kritis; Bab IV. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan; Bab V. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Bab VI. Pembiayaan serta Bab VII.Penutup. Pedoman Teknis ini sebagai acuan Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang lebih spesifik berdasarkan kondisi daerah setempat.

ii

Semoga Pedoman Teknis ini dapat memberi manfaat bagi pelaksanaan kegiatan di daerah sesuai dengan target dan sasaran yang direncanakan.

Jakarta,

Desember 2012

Direktur Jenderal

Ir. Gamal Nasir, MS. Nip.19560728 198603 1 001

ii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ........................... i DAFTAR ISI .................................... iii DAFTAR LAMPIRAN ............................ v I.

II.

PENDAHULUAN ..........................

1

A. Latar Belakang ...................... B. Sasaran ............................... C. Tujuan ...............................

1 2 2

PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN 3 A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan ............................. B. Spesifikasi Teknis ..................

3 6

PELAKSANAAN KEGIATAN .............

9

A. Ruang Lingkup ...................... B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan ............................. C. Lokasi, Jenis dan Volume ......... D. Simpul kritis .........................

9 11 13 13

IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN.

15

III.

A. Kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan .............................. 15

iii

B. Pelaksanaan ......................... V.

16

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .............................

17

A. Monitoring............................ B. Evaluasi .............................. C. Pelaporan ............................

17 17 18

VI. PEMBIAYAAN ............................

21

VII. PENUTUP .................................

22

LAMPIRAN.......................................

23

iv

DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1.

Lokasi dan jumlah pengamat penerima insentif....................................

23

2.

Jenis dan volume komponen insentif petugas pengamat .........................

24

v

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) mempunyai peranan yang sangat besar sekaligus menjadi ujung tombak keberhasilan pengendalian OPT di lapangan. Kelembagaan perlindungan yang mewadahi pengamat OPT perkebunan adalah Unit Pembinaan Proteksi Tanaman (UPPT), berjumlah 500 unit, dilengkapi dengan petugas UPPT sebanyak 3 orang per unit. Pada awal perkembangannya, UPPT didesain menjadi ujung tombak untuk pelaksanaan pengamatan OPT di lapangan. Kenyataannya saat ini jumlah petugas pengamat/petugas UPPT semakin berkurang karena sebagian besar telah alih tugas ke instansi lain atau purna tugas/pensiun dan rekruitmen penggantinya relatif tidak berjalan sesuai kebutuhan. Sampai saat ini jumlah petugas pengamat yang mendapat insentif sebanyak 953 orang yang menyebar di 27 provinsi. Upaya daerah dalam rangka merekrut petugas pengamat baru telah dilakukan, namun jumlahnya masih belum memadai dan kualitasnya belum memenuhi kriteria untuk menjadi seorang petugas pengamat.

1

Di sisi lain permasalahan OPT semakin kompleks dan area perkebunan yang harus diamati di lapangan semakin luas, sehingga data tentang serangan OPT tidak dapat diinformasikan atau disajikan secara optimal. Untuk memberikan motivasi kepada petugas dalam melaksanakan pengamatan agar dihasilkan data/informasi yang lebih baik, salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah pada tahun 2013, adalah pemberdayaan petugas melalui pemberian insentif dan bantuan transport. B. Sasaran Sasaran dari kegiatan pemberian insentif petugas pengamat yaitu terlaksananya kegiatan pengamatan OPT penting tanaman perkebunan secara baik, sehingga diperoleh laporan serangan OPT secara lebih akurat dan kontinyu. C. Tujuan Tujuan dari kegiatan pemberian insentif petugas pengamat yaitu meningkatnya kinerja petugas pengamat OPT perkebunan.

2

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan 1. Pendekatan Umum Prinsip pendekatan umum meliputi hal yang bersifat administratif dan manajemen kegiatan. 1.1 SK Tim Pelaksana Kegiatan a. Penetapan SK Tim Pelaksana Kegiatan oleh Kepala Dinas/KPA paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya penetapan Satker dari Menteri Pertanian. b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan pemberdayaan petugas pengamat ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi. 1.2 Rencana kerja Rencana kerja pelaksanaan masingmasing kegiatan disusun paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya Pedoman Teknis dari Ditjen Perkebunan.

3

1.3 Juklak, Juknis Penyelesaian Juklak/Juknis paling lambat 2 (dua) minggu setelah Pedoman Teknis dari Ditjen Perkebunan. 1.4 Revisi Pengajuan revisi administrasi dan kegiatan (substansi) paling lambat bulan Februari 2013. 1.5Koordinasi Koordinasi dilakukan oleh Dinas Provinsi dengan Dinas Kabupaten/Kota yang menangani perkebunan. 1.6 Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan selama kegiatan berlangsung, minimal 2 (dua) kali disesuaikan dengan sumber daya yang ada. 1.7 Laporan a. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan disampaikan 4

sesuai dengan jadual dan form Pedoman SIMONEV. b. Laporan akhir kegiatan disampaikan ke pusat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai dan tidak melewati bulan Desember 2013. 2. Prinsip Pendekatan Teknis a. Dalam rangka meningkatkan kinerja petugas pengamat, maka diperlukan insentif dan bantuan transport untuk operasional di lapangan. Pengamat yang mendapatkan insentif ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. b. Penetapan SK pengamat paling lambat akhir Januari 2013. c. Pelaksanaan pengamatan mengacu kepada pedoman yang diterbitkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan.

5

3. Tindak Lanjut Tindaklanjut dari hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut: a. Petugas pengamat OPT agar menyampaikan data pengamatan OPT ke Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan secara berkala (mingguan). b. Dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan menyampaikan laporan hasil pengamatan OPT ke Dinas provinsi yang menangani perkebunan secara berkala (bulanan). c. Dinas provinsi yang membidangi Perkebunan/UPTD Perlindungan menyampaikan laporan hasil pengamatan OPT ke Direktorat Perlindungan Perkebunan secara berkala (setiap triwulan).

B. Spesifikasi Teknis 1. Kriteria a. Insentif Petugas Pengamat hanya diberikan kepada petugas yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Dinas 6

Provinsi perkebunan.

yang

membidangi

b. Petugas pengamat yang ditetapkan adalah petugas yang telah mendapat pelatihan tentang dasar-dasar perlindungan/ latar belakang pendidikan teknis hama penyakit/biologi/agronomi/pertanian/ agroteknologi. c. Pengamatan diutamakan untuk OPT penting (dominan) pada komoditas utama/komoditas unggulan daerah. 2. Metode Insentif petugas pengamat diberikan untuk kegiatan pengamatan dan pelaporan dengan tahapan: a. Pengamatan OPT perkebunan mengacu kepada petunjuk pelaksanaan pengamatan hama penyakit tanaman perkebunan yang telah diterbitkan oleh Ditjenbun. b. Hasil pengamatan OPT di rekap dan disajikan dalam bentuk laporan bulanan di tingkat kabupaten dan triwulan di tingkat provinsi.

7

c. Pengiriman laporan OPT dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan kepada dinas provinsi yang membidangi perkebunan/ BBP2TP Medan/ BBP2TP Surabaya/BBP2TP Ambon/BPTP Pontianak sesuai dengan wilayah kerja masing-masing Balai, dan Ditjen. Perkebunan Direktorat Perlindungan Perkebunan.

8

III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup a. Pemberian insentif, biaya transport dan pelaporan. b. Pembinaan pengamatan dan pengendalian OPT kepada petani. c. Pembinaan petugas pengamat oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan/ Dinas Provinsi/ kabupaten/kota yang membidangi Perkebunan/ UPTD Perlindungan/ BBP2TP (Medan, Surabaya dan Ambon)/BPTP Pontianak. d. Pengamatan dan penyusunan laporan mengacu pada pedoman pengamatan yang diterbitkan oleh Ditjen. Perkebunan. e. Pengiriman laporan OPT dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan kepada dinas provinsi yang membidangi perkebunan/ BBP2TP Medan/ BBP2TP Surabaya/BBP2TP Ambon/BPTP Pontianak sesuai wilayah kerja masingmasing Balai, dan Direktorat Perlindungan Perkebunan, melalui surat dan e-mail : [email protected], [email protected], [email protected], [email protected].

9

f. Indikator Kinerja No Indikator 1 Input/Masukan

2

3

Uraian

- Dana - SDM - Data dan informasi - Bahan dan Alat Output/Keluaran Terlaksananya pengamatan OPT penting pada 13 komoditi unggulan perkebunan oleh petugas pengamat yang diberikan insentif sebanyak 953 orang yang tersebar di 27 provinsi. Outcome/hasil Tersedianya laporan pengamatan OPT penting pada 13 komoditi unggulan perkebunan dari 27 Provinsi.

10

B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan 1.1Pelaksana dan Penanggungjawab Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan pemberdayaan petugas pengamat adalah dinas provinsi yang membidangi perkebunan seluruh Indonesia. 1.2Kewenangan dan tanggung jawab: 1.2.1

Direktorat Perkebunan

Perlindungan

a. Menyiapkan Terms Reference (TOR) Pedoman Teknis.

of dan

b. Melakukan bimbingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi. 1.2.2 Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan a. Menetapkan Pengamat insentif.

SK yang

Petugas mendapat

b. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, BBP2TP (Medan/Surabaya/ 11

Ambon)/BPTP Pontianak sesuai wilayah kerja masing-masing Balai, dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan, serta institusi terkait lainnya. c. Membuat juklak/ juknis pelaksanaan kegiatan pemberian insentif petugas pengamat. d. Melakukan pengawalan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan setempat. e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemberian insentif petugas pengamat ke Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan/BBP2TP (Medan/ Surabaya/Ambon)/BPTP Pontianak sesuai dengan wilayah kerja masing-masing Balai, setelah pelaksanaan kegiatan selesai, paling lambat akhir Desember 2013.

12

1.3 Dinas Kabupaten/Kota membidangi perkebunan

yang

a. Mengusulkan calon petugas pengamat penerima insentif b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. c. Menyampaikan laporan bulanan pengamatan OPT ke Dinas provinsi yang membidangi perkebunan. C. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan pemberdayaan petugas pengamat dilaksanakan di 27 Provinsi yaitu: Aceh, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Lampung, Babel, Kepri, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulsel, Sulteng, Sulbar, Sultra, Papua, dan Papua Barat. Lokasi, jenis dan volume kegiatan seperti pada Lampiran 1, dan 2. D. Simpul Kritis a. Penetapan petugas pengamat yang menerima insentif tidak tepat sasaran. 13

Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Provinsi/UPTD Perlindungan/ Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dalam menetapkan petugas pengamat mengacu kepada Pedoman Teknis Ditjen.Perkebunan. b. Petugas belum mempedomani sepenuhnya buku pedoman pengamatan OPT sehingga data yang dihasilkan kurang optimal. Untuk itu Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan agar memperbanyak dan mensosialisasikan buku pedoman pengamatan OPT.

14

IV.

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

A. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan diutamakan pada tahapan yang menjadi simpul-simpul kritis kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dilakukan koordinasi secara berjenjang sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing unit pelaksana kegiatan. Kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawalan dilakukan terhadap pelaksana kegiatan, sumber pembiayaan, cara pelaksanaan kegiatan, dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam setiap kegiatan. Melalui Pembinaan, Pengendalian dan Pengawalan diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi, dan solusi terhadap permasalahan yang timbul selama proses pelaksanaan kegiatan sehingga target, tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hasil pembinaan, pengendalian dan pengawalan juga sebagai bahan untuk penilaian pelaksanaan kinerja dan penetapan kebijakan selanjutnya. 15

B. Pelaksanaan Waktu pelaksanaan kegiatan hendaknya selalu di koordinasikan dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan menjadi lebih efektif dan efisien. Kegiatan pendampingan dilakukan oleh petugas di tingkat lapangan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Dinas provinsi yang membidangi perkebunan bertanggung jawab atas kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan kegiatan dukungan Perlindungan Perkebunan.

16

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring Monitoring ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai pada setiap kegiatan. Monitoring dilaksanakan oleh petugas Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada wilayah kerja masing-masing. Pelaksanaan monitoring minimal satu kali selama kegiatan berlangsung, disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya yang ada. B. Evaluasi Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui ketepatan/kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan yang direncanakan serta untuk mengetahui realisasi/penyerapan anggaran. Hasil evaluasi sebagai umpan balik perbaikan pelaksanaan selanjutnya. Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, serta Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota pada wilayah kerja masingmasing.

17

C. Pelaporan Setiap kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Laporan dibuat oleh pelaksana kegiatan dan dilaporkan secara berjenjang kepada penanggung jawab/pembina kegiatan mengacu kepada pedoman outline penyusunan laporan dan SIMONEV serta bentuk laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan. 1. Jenis Laporan : 1.1 Laporan Mingguan Laporan Mingguan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap minggu berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan setiap minggu hari Jum’at. 1.2 Laporan Bulanan Laporan Bulanan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap bulan berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.

18

1.3 Laporan Triwulan Laporan Triwulan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap triwulan dan disampaikan setiap triwulan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, paling lambat tanggal 5 pada bulan pertama triwulan berikutnya. 1.4 Laporan Akhir Laporan Akhir merupakan laporan keseluruhan pelaksanaan kegiatan, setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan akhir disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan, paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai. Laporan disampaikan melalui surat dan e-mail. 2. Out Line Laporan Laporan akhir dibuat sesuai out line sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL (jika ada) DAFTAR GAMBAR (jika ada) DAFTAR LAMPIRAN (jika ada)

19

I.

PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Tujuan dan Sasaran C. Ruang Lingkup Kegiatan D. Indikator Kinerja

II. TINJAUAN PUSTAKA III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. B. C. D.

Waktu dan Lokasi Alat dan Bahan Metode Tahap Aktivitas/Kegiatan/ Pelaksanaan E. Simpul Kritis Kegiatan F. Pelaksana G. Pembiayaan IV. HASIL DAN PEMBAHASAN V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan B. Saran/rekomendasi C. Rencana Tindak Lanjut VI. DAFTAR PUSTAKA VII. LAMPIRAN

20

VI. PEMBIAYAAN Kegiatan pemberdayaan petugas pengamat didanai dari APBN tahun anggaran 2013.

21

VIII. PENUTUP Kegiatan pemberian insentif petugas pengamat dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada petugas agar dapat meningkatkan kinerjanya yang dibuktikan dengan dihasilkannya data/informasi yang lebih akurat secara berkelanjutan Untuk keberhasilan pelaksanaannya diperlukan koordinasi, komitmen dan kerjasama, serta upaya yang sungguhsungguh dari semua pihak terkait sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. -----ooo-----

22

Lampiran1. No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Lokasi dan Jumlah Penerima Insentif

Provinsi ACEH SUMBAR RIAU JAMBI BENGKULU SUMSEL LAMPUNG BABEL KEP. RIAU JABAR BANTEN JATENG DIY BALI NTB NTT KALTENG KALSEL KALTIM SULSEL SULTRA SULUT SULTENG SULBAR GORONTALO PAPUA PAPUA BARAT

Pengamat

Jumlah Pengamat 34 Org 56 Org 54 Org 38 Org 16 Org 74 Org 64 Org 16 Org 6 Org 66 Org 8 Org 52 Org 20 org 66 Org 32 Org 42 Org 14 Org 28 Org 20 Org 79 Org 24 Org 32 Org 48 Org 12 Org 15 Org 29 Org 8 Org 23

Lampiran 2. Jenis dan Volume Komponen Pemberdayaan Petugas Pengamat No 1 2 3 4

Jenis Insentif (orang) Honor (orang) Bantuan transport (orang) Biaya operasional (prov)

Volume 953 953 953 27

Ket.

24