LAPORAN TAHUNAN BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

2012 LAPORAN TAHUNAN BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian Desember 2012

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah Nya Laporan Tahunan Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2012 dapat tersusun tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai salah satu alat evaluasi dan refleksi dalam penyempurnaan hasil – hasil capaian kinerja pada tahun yang akan datang sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2010 – 2014. Laporan Tahunan Biro Organisasi dan Kepegawaian 2012 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis 2010 – 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012. Laporan ini berisi Pertanggungjawaban Pencapaian Kinerja Tahun 2012 yang mengacu pada tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2010. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2012 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi dan Kepegawaian dan telah selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan yang menonjol dalam tahun pelaporan ini antara lain adalah Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dengan terbitnya Perpres No 103 Tahun 2012 pada akhir tahun. Keluarnya Perpres tersebut menandakan bahwa Kementerian Pertanian telah berhasil melakukan Reformasi Birokrasi di seluruh unit kerjanya walaupun pencapaian belum 100%. Selain itu pada tahun 2012 telah dipersiapkan instrumen penilaian prestasi PNS yang biasa disebut dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Penerapan SKP akan dilakukan pada Januari 2014 sehingga dibutuhkan suatu tindak lanjut dari kegiatan SKP yang telah disusun, pada tahun yang akan datang. Laporan ini mungkin masih terdapat kekurangan dalam hal cara penyajian dan sistematika penyusunan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang kita kerjakan bersama.

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian

Ir. Winarhadi, MM NIP. 19550826 198303 1 001

Laporan Tahunan Biro Organisasi dan Kepegawaian 2012 i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................................

i

DAFTAR ISI .............................................................................................................................

ii

BAB I. PENDAHULUAN ...........................................................................................................

1

BAB II. ORGANISASI PENGELOLA ANGGARAN .......................................................................

4

A. Susunan Organisasi Pengelola Anggaran ..............................................................

4

B. Kewenangan dan Tugas Pekerjaan Pengelola Anggaran ......................................

6

BAB III. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ..............................................................

10

A. Rencana Strategis .................................................................................................

10

1. Visi ...................................................................................................................

10

2. Misi..................................................................................................................

10

3. Tujuan .............................................................................................................

11

4. Sasaran Strategis.............................................................................................

11

5. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran .............................................................

12

BAB IV. EVALUASI KINERJA ....................................................................................................

14

A. Pengukuran Kinerja ...............................................................................................

14

B. Permasalahan .......................................................................................................

58

C. Tindak Lanjut..........................................................................................................

58

BAB V. PENUTUP....................................................................................................................

60

LAMPIRAN..............................................................................................................................

61

Laporan Tahunan Biro Organisasi dan Kepegawaian 2012 ii

BAB I PENDAHULUAN

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyelenggarakan fungsi pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat Kementerian Pertanian. Dalam hal pengorganisasian, ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian secara operasional fungsi tersebut merupakan tanggung jawab Biro Organisasi dan Kepegawaian yang be rdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian tersebut, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, perencanaan dan pengembangan pegawai, serta mutasi pegawai. Dalam rangka pembangunan pertanian, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai peranan yang penting dan strategis terutama dalam upaya mengembangkan sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang proporsional, profesional, efektif dan efisien, yang merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan dalam good governance pada pelaksanaan pembangunan sistem dan usaha agribisnis tersebut. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pembinaan administrasi dan manajemen di lingkungan Kementerian Pertanian, menempatkan Biro Organisasi dan Kepegawaian pada suatu kedudukan yang spesifik yaitu sebagai in house consultant management di lingkungan Kementerian Pertanian. Peran dan kedudukan Biro Organisasi dan Kepegawaian menjadi sangat penting dan strategis sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka mengkoordinasikan penyiapan pembagian urusan pemerintah, propinsi dan kabupaten/kota, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria yang sangat diperlukan dalam rangka operasionalisasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Selain itu, saat ini kedudukan Biro Organisasi dan Kepegawaian menjadi semakin penting, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025, dan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 20102014, yang mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk

Laporan Tahunan Biro Organisasi dan Kepegawaian 2012 1

melaksanakannya. Dalam hal ini, Biro Organisasi dan Kepegawaian berkedudukan sebagai unit kerja yang mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. Koordinasi dan penyempurnaan organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional serta pengembangan budaya kerja; b. Koordinasi dan penyempurnaan tata laksana dan fasilitasi reformasi birokrasi; c. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai; d. Pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian. Sedangkan susunan organisasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang secara substantif menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, terdiri dari : a. Bagian Organisasi; b. Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi; c. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai; d. Bagian Mutasi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.



BAB II ORGANISASI PENGELOLAAN ANGGARAN Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 200/Kpts/KU.410/1/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Dan Bendahara Pengeluaran Satker Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011 Guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan anggaran pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, telah diterbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 153/Kpts/KU.410/01/11 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada Biro Organisasi dan Kepegawaian, Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan, Pelaksana Kegiatan, staf Sekretariat Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemegang Uang Muka (PUM) untuk masing-masing Bagian di lingkungan Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. A.

Susunan Organisasi Pengelola Anggaran Susunan Organisasi Pengelola Anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian terdiri dari : 1. Kepala Biro 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 3. Penanggung Jawab Kegiatan 4. Pelaksana Kegiatan 5. Staf Sekretariat PPK; 6. Pemegang Uang Muka (PUM) PUM ditunjuk Kepala Biro untuk masing-masing Bagian, dengan tugas mengkoordinasikan perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran masing-masing bagian lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian. PUM pada dasarnya berfungsi sebagai penghubung antara Sekretariat Pengelola Anggaran dengan penanggungjawab/pelaksana di masing-masing bagian.


Bagan struktur organisasi pengelola anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian dapat digambarkan seperti di bawah ini.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA ANGGARAN BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Kepala Biro

Bendahara Pengeluaran/ SET. Pengelola Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

DEWAN SEKRETARIAT KORPRI PUM

Penanggung Jawab Kegiatan Selaku

KABAG PUM

Pelaksana Kegiatan




KABAG

KABAG

KABAG

PUM

Pelaksana Kegiatan

PUM

Pelaksana Kegiatan

PUM

Pelaksana Kegiatan


B.

Kewenangan dan Tugas Pekerjaan Pengelola Anggaran 1.

Kepala Biro Mempunyai kewenangan dan tugas pekerjaan sebagai berikut : a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam ROPAK Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; c. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; d. Memberikan arahan dan bimbingan terhadap penanggungjawab kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;

2.

Pejabat Pembuat Komitmen Mempunyai kewenangan dan tugas pekerjaan sebagai berikut : a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; c. Meneliti tersedianya dana kegiatan yang bersangkutan; d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; e. Membuat Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan subtansi tugas pokok dan fungsi unit kerjanya; f. Membuat Keputusan/tindakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan seperti penunjukan staf administrasi pembuat komitmen, penetapan pembiayaan kenadaraan dinas operasional dan penerbitan surat perintah perjalanan dinas di unit kerjanya; g. Membuat Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di unit kerjanya seperti pengadaan dan pemeriksa barang/jasa di unit kerjanya, keputusan penetapan penyedia barang/jasa di unit kerjanya dan keputusan penetapan kontrak/perjanjian/SPK. h. Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja bertanggung jawab baik dari segi fisik mapun dari keuangan atas pelaksanaannya; i. Pejabat komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang jasa yang dilaksanakannya. j. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) Unit Kerjanya; k. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam (ROPAK) Unit Kerjanya; l. Memberiakan arahan dan bimbingan terhadap penanggungjawab/pelaksana kegiatan di unit kerjanya; m. Memeriksa kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;


n. o. p. q. r. s. t. 3.

Memeriksa dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang jasa; Meneliti ketersedian dananya dan membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan. Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya kepada TPA; Menandatangani setuju di bayar pada kwitansi; Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; Menyusun laporan SAI dan SABMN; Menandatangani Cek.

Penanggung Jawab Kegiatan Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Bagian dan Sekretaris Unit KORPRI Kementerian Pertanian dengan uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) di unit kerjanya berdasarkan RKA-K/L dan DIPA Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; b. Melaksanakan rencana kegiatan unit kerjanya bersama-sama dengan pelaksana kegiatan berdasarkan ROPAK yang telah ditetapkan; c. Melakukan Koordinasi dengan para pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di Unit Kerjanya; d. Memberikan bimbingan dan arahan kepada para pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di unit kerjanya; e. Meneliti bukti-bukti pertanggung jawaban keuangan (SPJ) atas kegiatan yang telah dilaksanakan di unit kerjanya; f. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan unit kerjanya kepada Pejabat Pembuat Komitmen; g. Melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya.

4.

Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Sub Bagian atau staf pelaksana dengan uraian tugas sebagai berikut : a. Menyiapkan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) di unit kerjanya berdasarkan RKA-K/L dan DIPA Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; b. Melaksanakan rencana kegiatan unit kerjanya yang telah ditetapkan dalam ROPAK dan DIPA Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan perbaikan data/dokumen/laporan; d. Menghimpun dan memproses bukti-bukti pertanggung jawaban keuangan (SPJ) atas kegiatan yg telah dilaksanakan; e. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan unit kerjanya.


5.

Bendahara Pengeluaran Mempunyai kewenangan dan tugas pekerjaan sebagai berikut : a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja kantor/satuan kerja; b. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh KPA/PPK; c. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; d. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; e. Wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran apabila persyaratannya tidak terpenuhi; f. Menyediakan uang persediaan dan merencanakan penarikan dana sesuai keperluan belanja operasional kantor; g. Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJ, SPP, SPM, SP2D dan dokumen-dokumen keuangan lainnya; h. Melaksanakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. Menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU); j. Menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada pejabat penguji dan perintah pembayaran; k. Melakukan pungutan dan penyetoran pajak serta menyampaikan laporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; l. Menandatangani lunas bayar kwitansi; m. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.

6.

Staf Administrasi/Staf Sekretariat PPK Mempunyai kewenangan dan tugas Pekerjaan sebagai berikut : a. Menyiapan Administrasi Umum untuk kelancaran tugas PPK; b. Melaksanakan Penatausahaan dan Pengarsipan surat kedinasan, surat keputusan dan dokumen keuangan lainnya; c. Memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen atas hak tagih termasuk SPJ dan bukti-bukti pengeluarannya; d. Memeriksa ketersediaan dana dalam ROPAK dan DIPA serta ketetapan pembebanan anggaran sesuai mata anggaran pengeluaran; e. Meneliti konsep surat-surat keputusan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk dokumen kontrak/perjanjian/SPK; f. Meneliti Konsep surat pengajuan permintaan atau penggantian uang persediaan; g. Meneliti konsep surat permintaan pembayaran (SPP) dan menyiapkan surat pengantar perintah pembayaran; h. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

7.

Pemegang Uang Muka (PUM) : Mempunyai kewenangan dan Tugas Pekerjaan sebagai berikut : a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan uang muka untuk keperluan belanja unit kerjanya;


b. c. d. e. f. g. h. i. j.

k. l.

Membantu memeriksa keabsahan dokumen SPJ dan Bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya; Membantu meneliti kebenaran perhitungan tagihan dalam dokumen SPJ tersebut dan ketersediaan dananya dalam ROPAK unit kerjanya; Membantu memproses penyelesaian SPJ unit kerjanya antara lain menyiapkan dokumen pertanggungjawaban dan UP dan TUP; Meneliti dan menyediakan permintaan uang muka di unit kerjanya; Mengambil uang muka dari Bendahara Pengeluaran untuk kegiatan operasional unit kerjanya; Melaksanakan pembayaran setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen; Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJ dan dokumen-dokumen keuangan lainnya; Melakukan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain membukukan ke dalam buku Wasdit masing-masing kegiatan; Menyiapkan dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan dan laporan realisasi anggaran belanja unit kerjanya setiap bukan kepada Bendahara Pengeluaran; Melakukan pencocokan data realisasi anggaran dengan Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya sebulan sekali; Melakukan pencocokan data realisasi anggaran dengan petugas penyusun laporan keuangan sekurang-kurangnya seminggu sekali; Membantu memungut dan menyetorkan pajak.


BAB III PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada outcome. Oleh karena itu ketersediaan rencana strategis (Renstra) dan penetapan kinerja (perjanjian kinerja) sebagai tolok ukur pengukuran dan penilaian kinerja mutlak adanya. A.

RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis merupakan suatu bentuk perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun. Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2010 - 2014 ini merupakan pelaksanaan program yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Seketariat Jenderal Tahun 2010 – 2014, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian disusun dengan berdasarkan pada tugas dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi dan penyempurnaan organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional, serta pengembangan budaya kerja; b. koordinasi dan penyempurnaan tatalaksana dan fasilitasi reformasi birokrasi; c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai; d. pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi tersebut di atas, maka ditetapkanlah visi, misi, tujuan, dan sasaran, sebagai berikut : 1. VISI

2.

“Menjadi Agen Pembaharu (The Development Agent) dalam mewujudkan kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur yang profesional, efektif, efisien, dan amanah”. MISI Sesuai visi tersebut di atas, dapat dirumuskan misi Biro Organisasi dan Kepegawaian : a. Mewujudkan kelembagaan birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi yang jelas, serta sesuai dengan beban tugasnya.


b. c. d. e. 3.

Mengupayakan terciptanya tertib administrasi pembangunan pertanian berdasarkan prinsip-prinsip manajemen moderen. Membudayakan pelayanan yang prima kepada stakeholders (pelaku pembangunan pertanian). Mewujdkan sumberdaya manusia aparatur pertanian yang professional, bersih dan berwibawa serta sejahtera. Mengupayakan terciptanya tertib pelayanan administrasi kepegawaian.

TUJUAN Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka tujuan jangka panjang Biro Organisasi dan Kepegawaian : a. Mewujudkan organisasi birokrasi pertanian (Kementan, UPT Kementan, Dinas/Lembaga Teknis Daerah) yang proporsional. b. Mewujudkan ketatalaksanaan (sistem, prosedur dan tata kerja) yang dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan pertanian secara efetif dan efisien, tertib dan bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, menuju terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) di bidang pertanian. c. Meningkatkan mutu pelayanan public di bidang pertanian (pelayanan prima kepada stakeholders). d. meningkatkan kinerja dan akuntabilitas birokrasi pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. e. meningkatkan mutu penyelemggaraan otonomi daerah di bidang pertanian oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. f. meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumberdaya manusia aparatur pertanian. g. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.

4.

SASARAN STRATEGIS Berdasarkan tujuan tersebut diatas, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : a. Terwujudnya organisasi birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas dan fungsi yang jelas dan dengan struktur yang proporsional dengan beban tugasnya. b. Terwujudnya profesionalisme pegawai melalui pengembangan jabatan fungsional. c. Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja pelayanan publik bidang pertanian, dan budaya kerja. d. Terwujudnya sistem, prosedur dan tata kerja yang menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta reformasi birokrasi. e. Meningkatnya kualitas perencanaan, pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai. f. Terwujudnya pelayanan prima dalam bidang administrasi kepegawaian (pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, pensiun dan mutasi lainnya). g. Meningkatnya kualitas pembinaan pegawai melalui organisasi kedinasan.


5.

CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi yang dimiliki Biro Organisasi dan Kepegawaian, dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara atau strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan kebijaksanaan, yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program operasional dan kegiatan, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : a. Kebijakan Dalam rangka pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran, maka dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang dimiliki, arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka pembinaan aparatur pertanian adalah kebijakan peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur pertanian, dan pelayanan publik serta otonomi daerah bidang pertanian. b.

Strategi Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara (strategi) pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan. Strategi yang ditempuh Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2010 – 2014 sebagai berikut : 1) Stream lining organisasi melalui penajaman visi, misi, tugas pokok dan fungsi guna memperoleh bentuk organisasi birokrasi yang profesional sesuai dengan beban tugasnya. 2) Penyempurnaan ketatalaksanaan (sistem, prosedur dan tata kerja) agar tercapai koordinasi dan sinkronisasi yang setepat-tepatnya antar unit kerja lingkup Deptan dan dengan instansi terkait. 3) Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur pertanian melalui pengembangan jabatan fungsional dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan. 4) Meletakkan landasan yang kokoh bagi terselenggaranya otonomi daerah di bidang pertanian secara efektif dan efisien. 5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir dalam penyelenggaraan administrasi dan manajemen pembangunan pertanian. 6) Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian secara lebih terkoordinasi antara instansi terkait (misalnya : kerja satu atap).

c.

Kegiatan Sesuai dengan kebijakan reformasi perencanaan dan anggaran, khususnya terkait dengan pengukuran kinerja unit kerja, capaian program dalam bentuk outcome menjadi tanggung jawab Kementerian dan Unit Kerja Eselon I, sedangkan pada tingkatan unit kerja eselon III dan Unit Kerja Mandiri bertanggung jawab pada capaian kegiatan dalam bentuk output. Sehubungan dengan itu kegiatan-kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian dilakukan untuk mencapai kinerja program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu


Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Mengacu pada program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut di atas, nama kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian. Kegiatan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk output kegiatan. Setiap tahunnya dilakukan Penetapan Kinerja yang merupakan Kontrak Kinerja antara Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dengan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian. Penetapan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2012 adalah sebagai berikut : TABEL 2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 SASARAN

INDIKATOR

STRATEGIS I

TARGET

KINERJA

Meningkatnya Koordinasi dan Pembinaan Penataan Kelembagaan, Tatalaksana, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Mutasi, serta Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pembinaan Penataan Kelembagaan, Tatalaksana, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Mutasi serta Reformasi Birokrasi 01

Jumlah Dokumen Penataan

4 Dokumen

Kelembagaan 02

Jumlah Laporan Pembinaan

6 Laporan

Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik dan Budaya Kerja 03

Jumlah Laporan Ketatalaksanaan

4 Laporan

04

Jumlah Laporan Reformasi

4 Laporan

Birokrasi 05

Jumlah Laporan Perencanaan,

19 Laporan

Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai 06

Jumlah Dokumen Peningkatan

9 Dokumen

Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai 07

Jumlah Laporan Pembinaan SDM

1 Laporan

Aparatur Pertanian melalui Organisasi Kedinasan 08

Jumlah Dokumen Perencanaan dan

5 Dokumen

Pengelolaan Anggaran 09

Jumlah Laporan Kegiatan dan

7 Laporan

Pembinaan 10

Jumlah Layanan Perkantoran

12 Bulan Layanan

12

Jumlah Pengadaan Perangkat

69 Unit

Pengolah Data dan Komunikasi 13

Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Jumlah anggaran : Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian

40 Unit

Rp 22.692.997.000,-


BAB IV EVALUASI KINERJA Beberapa kegiatan pada tahun ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan – kegiatan strategis tahun 2011 dengan fokus kegiatan pada Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja PNS, Koordinasi Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi selain itu juga melaksanakan kegiatan sebagai tindak lanjut dari peraturan – peraturan yang berkaitan dengan Organisasi, Tatalaksana, dan Kepegawaian pada tahun sebelumnya. Gambaran kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam tahun 2012 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara kinerja nyata dengan rencana capaian, analisis terhadap efisiensi pencapaian Sasaran, sebagaimana diuraikan di bawah ini : A. Pengukuran Kinerja Pada tahun anggaran 2012 Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian memiliki Penetapan Kinerja sebanyak 12 output yang terdiri dari beberapa suboutput kegiatan. Dari 12 output tersebut terdapat 7 output yang merupakan output utama/ strategis dari Biro Organisasi dan Kepegawaian. Ketujuh output tersebut merupakan kegiatan – kegiatan yang menjadi tugas pokok dari Biro Organisasi dan Kepegawaia sedangkan 5 output yang lainnya merupakan output tambahan yang sebagian besar merupakan pelaksanaan kegiatan fasilitasi.  Output Utama/ Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian I.

Dokumen Penataan Kelembagaan Pada tahun 2012 Output Penataan Kelembagaan memiliki target kinerja sebanyak 4 Dokumen. Dari target kinerja yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat tercapai secara efisien dan efektif. Capaian – capaian kinerja dapat dirinci sebagai berikut : 1.

Dokumen Penataan Organisasi Kementerian Pertanian Memperhatikan kebutuhan reformasi birokrasi di bidang kelembagaan, dan masukan dari unit kerja eselon I atas respon surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian melalui suratnya Nomor 1743/OT.210/A/06/2012 tanggal 14 Juni 2012 perihal Rancang Bangun Organisasi, telah dilakukan telaahan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian tentang konsep penataan organisasi eselon I dan II Kementerian Pertanian sebagai berikut: a) Perlunya penataan ulang (likuidasi) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.


Fungsi Prasarana dan Sarana, serta pengolahan dan pemasaran diintegrasikan ke dalam masing-masing Direktorat Jenderal komoditas; b) Fungsi perizinan dan pengembangan usaha diintegrasikan ke dalam masingmasing Direktorat Jenderal komoditas; c) Fungsi mutu (standardisasi dan akreditasi) serta pembiayaan dan investasi dipindahkan kedudukannya menjadi bagian dari Sekretariat Jenderal. Dalam rangka pemantapan fungsi pascapanen dan pengolahan hasil pertanian telah dilakukan pembahasan bersama dengan unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian terkait (Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil pertanian, dan Biro Hukum dan Informasi Publik) dengan kesimpulan sebagai berikut: a) Pada awal TA 2013 setelah pengesahan DIPA, Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian akan mengundang unit kerja yang membidangi pascapanen didampingi Biro Hukum dan Informasi Publik, dan Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk menyusun peta kegiatan pembinaan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian, agar terjadi sinergi dalam pembinaan di lapangan. Arahan Sekretaris Jenderal agar semua kegiatan harus berbasis kewenangan, bukan berbasis anggaran; b) Pada tahap implementasi agar semua pihak yang terlibat mengindahkan peraturan yang berlaku, termasuk seluruh Peraturan Menteri Pertanian; c) Khusus untuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2012 akan diadakan penyempurnaan melalui revisi atau penguatan dengan Peraturan Menteri Pertanian yang baru, yang mengatur tentang standar mutu, sistem mutu dan insentif pasar, sesuai kebutuhan pemangku kepentingan. Selain hal tersebut di atas, juga telah dilakukan telaahan secara khusus tentang organisasi lingkup Sekretariat Jenderal, yang hasilnya telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal. 2.

Dokumen Penataan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada tahun 2012 telah dilakukan pentaan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Kementan agar lebih efisien dan efektif. Penataan UPT meliputi seluruh Eselon I yang ada. Dengan rincian sebagai berikut : a. Penataan UPT lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Sebagai tindaklanjut ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian tentang organisasi dan tata kerja UPT lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tahun 2011maka pada tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV sebagai berikut: 1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 44/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan. 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 45/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman.


3)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 46/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.

b. Penataan UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Berdasarkan persetujuan dari Menteri PAN dan RB nomor: B/1312.1/M.PANRB/4/2012 tanggal 30 April 2012, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian pada tanggal 5 Juni 2012 sebagai berikut:  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Veteriner Farma.  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Inseminasi Buatan. Selain ke-dua UPT tersebut di atas, juga akan dilakukan penataan pada 20 UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan lainnya. Usulan telah disampaikan melalui surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Sekretaris Jenderal Nomor 16095/OT.100/F/10/2012 tanggal 16 Oktober 2012 perihal Usulan Penataan Kelembagaan UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang hingga saat ini masih dalam proses. c. Penataan UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian tentang organisasi dan tata kerja UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian pada tahun 2011, pada tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV sebagai berikut: 1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 29/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pada Balai Penelitian Tanaman Palma; 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 30/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pada Tanaman Pemanis dan Serat; 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 31/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pada Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat; 4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pada Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar; 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Urusan Tata Usaha, dan Petugas Kerja Sama dan Pelayanan Pengkajian Pada Loka Pengkajian Teknologi Pertanian 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 34/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Urusan Tata Usaha, Petugas Pelayanan Teknis, Dan Petugas Jasa Penelitian Pada Loka Penelitian Kambing Potong; 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 35/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Urusan Tata Usaha, Petugas Pelayanan Teknis, dan Petugas Jasa Penelitian, Pada Loka Penelitian Sapi Potong;


8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Urusan Tata Usaha, Petugas Pelayanan Teknis, dan Petugas Jasa Penelitian, Pada Loka Penelitian Penyakit Tungro. d. Penataan UPT lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Sebagai dampak penataan organisasi Kementerian Pertanian dan sesuai dengan kebutuhan lingkungan strategis, sesuai dengan surat Sekretaris Badan kepada Sekretaris Jenderal Nomor 3332/OT.210/J.1/5/2012 tanggal 25 Mei 2012 perihal Usulan Penataan Organisasi UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Usulan tersebut telah ditindaklanjuti dengan surat Menteri Pertanian kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 332/OT.140/M/10/2012 tanggal 19 Oktober 2012 perihal Usulan Penataan Organisasi UPT lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. 3.

Forum Komunikasi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Pertanian Forum Koordinasi UPT diselenggarakan pada hari Senin s/d Rabu, 9 – 11 Juli 2012, di Hotel Aston, Denpasar. Forum Koordinasi UPT Kementerian Pertanian dihadiri oleh Kepala UPT Kementerian Pertanian dan utusan yang mewakili Kepala UPT Kementerian Pertanian (160 UPT), serta utusan dari unit kerja eselon I Kementerian Pertanian. Pembicara yang hadir pada acara Forum Koordinasi UPT Lingkup Kementerian Pertanian adalah: a. Deputi Kelembagaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Drs. Ismadi Ananda, M.Si); b. Deputi Bina Kinerja dan Perundang-Undangan, Badan Kepegawaian Negara (Drs. Kuspriyomurdono, M.Si); c. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II, Tarakan (Drh. I Putu Tarunanegara); d. Kepala Sekolah Pertanian Pembangunan (Tri Mulyadi, SP., MM), Sembawa Sumsel; e. Kepala Loka Penelitian Penyakit Tungro, Sulawesi Selatan (Dr. Ir. Ahmad Muliadi); f. Para Kepala Bagian lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian, sesuai dengan tugas masing-masing. Selain ceramah dan paparan dari para nara sumber tersebut diatas dalam pertemuan Koordinasi UPT kali ini dilakukan workshop Penajaman Budaya Organisasi dengan pemandu dari Tim ACT Consulting ESQ. Hasil kesepakatan berupa pencetusan pemaknaan arti bekerja bagi pegawai (meaning statement) Kementerian Pertanian. Meaning statement ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dan menyerasikan arti bekerja bagi pegawai Kementerian Pertanian dengan visi, misi, dan tujuan Kementerian Pertanian, sehingga diharapkan terjadi sinergi antara


pegawai dengan kelembagaan Kementerian Pertanian dalam mencapai target utama pembangunan pertanian. 4.

Peningkatan Efektifitas Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Pertanian. Penyempurnaan Indikator Variabel Draf PP Pengganti PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri. Telah ditindaklanjuti melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 598/HK.030/A/03/2012 tanggal 5 Maret 2012 perihal Usulan Revisi PP 41 Tahun 2007. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri telah mengundang pembahasan rumusan tugas dan fungsi serta bagan struktur organisasi dinas/badan di daerah sesuai dengan bidang urusan masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2012 di Hotel Jayakarta melalui surat undangan nomor 005/3804/SJ tanggal 28 September 2012, dengan mengundang Sekretaris Jenderal Kementerian (K/L), dan telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan rancangan struktur organisasi, tugas dan fungsi kelembagaan daerah bidang pertanian kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk Output Penataan Kelembagaan ini sebesar Rp. 1.191.750.000,-. Untuk output ini telah terserap sebesar Rp 1.039.061.150,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian juga dari unit-unit kerja eselon I dan pusat lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian PAN dan RB serta dari Badan Kepegawaian Negara, semuanya telah memberikan kontribusi yang baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 87.19%. II.

Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Pada tahun 2011 Output Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja memiliki target kinerja sebanyak 6 laporan. Dari target kinerja yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat tercapai secara efisien dan efektif. Capaian – capaian kinerja dapat dirinci sebagai berikut : 1.

Penyusunan Pedoman/ Juklak/ Juknis Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Proses penyempurnaan pedoman jabatan fungsional selalu melibatkan unsur teknis internal Kementerian Pertanian, unsur dari Kementerian PAN dan RB, serta unsur Badan Kepegawaian Negara. Berikut hasil penyempurnaan pedoman/juklak/juknis pada tahun 2012: a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya ditetapkan tanggal 21 Februari 2012;


b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Medik Veteriner dan Angka Kreditnya ditetapkan tanggal 29 Agustus 2012; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya; d. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 59/Permentan/OT.140/9/2012 dan 10 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya ditetapkan tanggal 21 September 2012; e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 08/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya ditetapkan tanggal 13 Februari 2012; f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 09/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya ditetapkan tanggal 13 Februari 2012; Dalam pelaksanaan jabatan fungsional rumpun ilmu hayat pertanian dibutuhkan pedoman pendukung sesuai amanat pasal 5 peraturan menteri Pan dan RB. Beberapa pedoman pendukung yang telah diselesaikan antara lain : a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendali OPT ditetapkan tanggal 26 Desember 2012; b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman ditetapkan tanggal 26 Desember 2012; c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak ditetapkan tanggal 26 Desember 2012; d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 83/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner ditetapkan tanggal 26 Desember 2012; e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan ditetapkan tanggal 26 Desember 2012. 2.

Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat yang disempurnakan merupakan upaya dasar yang wajib dilaksanakan. Tujuan kegiatan sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat adalah menyampaikan informasi baru terkait pemberian penghargaan angka kredit sebesar 25% bagi pejabat fungsional Medik Veteriner dan Paramedik yang ditugaskan di daerah


khusus terpencil/terpinggir Indonesia dan penghargaan angka kredit sebesar 72,5 bagi Paramedik Veteriner dengan latar belakang pendidikan S1 Peternakan/Biologi/Kimia. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Maret 2011 di DI. Yogyakarta, diikuti 100 (seratus) orang peserta yang berasal dari pejabat fungsional Medik Veteriner /Paramedik Veteriner dan unsur kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan pejabat Badan Kepegawaian Daerah yang berasal dari 25 (dua puluh lima) Provinsi, perwakilan dari kantor pusat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan UPT, serta UPT Badan Karantina Pertanian. 3.

Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban sebagai instansi pembina jabatan fungsional rumpun ilmu hayat pertanian, untuk meningkatkan kinerja pejabat fungsional telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi di beberapa daerah. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional rumpun ilmu hayat dilaksanakan di 5 (lima) wilayah yaitu : a. Cirebon pada tanggal 3 Juli 2012, b. Makassar pada tanggal 7 Agustus 2012, c. Bengkulu pada tanggal 6 September 2012, d. Pontianak pada tanggal 18 september 2012 dan e. Surabaya pada tanggal 25 September 2012.

4.

Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Bimbingan teknis jabatan fungsional bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Tim Penilai jabatan fungsional dalam proses penilaian DUPAK pejabat fungsional. Untuk tahun 2012, bimbingan teknis dihadiri tim penilai daerah provinsi. Melalui kegiatan bimbingan teknis telah dihasilkan kesepakatan-kesepakatan yang mampu menjembatani mispersepsi dalam proses penilaian sehingga kendala dalam proses penilaian yang memicu subyektivitas, dapat diminimalisir. Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 Februari 2012 dan diikuti oleh 115 (seratus lima belas) peserta dari anggota Tim Penilai Daerah yang berasal dari 25 (dua puluh lima) provinsi.

5.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian. a. Penilaian Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi 1) Penyusunan Penyempurnaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/05/2009 tentang PEDOMAN Penilaian dan pemberian penghargaan abdibaktitani bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di bidang pertanian Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Pertanian setelah melalui proses pembahasan yang melibatkan eselon I, UPT Kementerian Pertanian, dan unit kerja terkait telah menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/ KP.450/7/2012 tentang Pedoman


Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibaktitani bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian. 2) Penilaian dan pemberian penghargaan abdibaktitani bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di bidang pertanian. Hasil penilaian Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi pada tahun 2012 dan sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5928/Kpts/KP.450/11/2012 tentang Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Kepada Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian Tahun 2012 adalah sebagai berikut: a). Penghargaan berupa Piagam Mempertahankan Piala diberikan pada 4 (empat) UPT, terdiri atas: a.1. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari; a.2. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura; a.3. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi; dan a.4. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon. b). Penghargaan Piala Abdibaktitani diberikan kepada 3 (tiga) UPT, terdiri atas: b.1. Balai Inseminasi Buatan Lembang; b.2. Pusat Veteriner Farma Surabaya; dan b.3. Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku. c). Penghargaan Plakat Abdibaktitani diberikan kepada 21 (dua puluh satu) UKPP, terdiri atas 18 (delapan belas) UPT, dan 3 (tiga) BP3K. d). Penghargaan Piagam Abdibaktitani diberikan kepada 11 (sebelas) UKPP, terdiri atas 9 (sembilan) UPT, dan 2 (dua) BP3K. b. Penyusunan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Pertanian setelah melalui proses pembahasan yang melibatkan eselon I dan dengar pendapat dengan para pemangku kepentingan, telah menetapkan Standar Pelayanan Publik melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian. Dengan penetapan tersebut seluruh UPT wajib menetapkan standar pelayanan publik sesuai dengan “core business” masing-masing. Proses penetapan melibatkan seluruh anggota organisasi terutama petugas pelayanan dan para pemangku kepentingan. Sehingga ketika ditetapkan oleh Kepala UPT penerapannya tidak menemui kendala.


c. Indeks Kepuasan Masyarakat Kementerian Pertanian Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks di Lingkungan Kementerian Pertanian, telah dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Kementerian Pertanian untuk tahun 2012 hasil nilai IKM Kementerian Pertanian =3,13, kualitas kepuasan masyarakat =78,25 dengan predikat baik. 6.

Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Kementerian Pertanian Pada tahun 2012 ini telah dilakukan pengukuran kualitas budaya kerja aparatur melalui survey IPNBK Lingkup Kementerian pertanian dengan hasil sebagai berikut : 1. Pengukuran Indek Penerapan Nilai Dasar Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara, Kementerian Pertanian setelah melalui proses pembahasan yang melibatkan eselon I dan UPT Kementerian Pertanian, telah menetapkan nilai dasar budaya kerja melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/ OT.140/4/2012 tentang Pedoman Pengukuran Indek Penerapan Nilai Dasar Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian. 2. Pengukuran kualitas budaya kerja Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2012 dan pelaksanaan ekspose kualitas budaya kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2012. Pengukuran kualitas budaya kerja Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2012 dan pelaksanaan ekspose kualitas budaya kerja sebagai hasil pengukuran kualitas IPNBK Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2012. Ekspose tersebut dihadiri oleh semua unit kerja Biro dan Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal sebagai Narasumber dan unit kerja lingkup Eselon I sebagai pembahas. Pada tahun ini Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian memperoleh indeks sebesar 3,52 dengan nilai kualitas budaya kerja 70,40 masuk kedalam klasifikasi kualitas budaya kerja BAIK. 3. Pengukuran kualitas budaya kerja Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2012 dan pelaksanaan ekspose kualitas budaya kerja Kementerian Pertanian Tahun 2012 Sesuai Permentan Nomor 24/Permentan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Pengukuran Indek Penerapan Nilai Dasar Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian, telah dilakukan Ekspose Hasil Pengukuran Kualitas Budaya Kerja dan untuk tahun 2012 hasil nilai IPNBK Kementerian Pertanian =3,55, kualitas budaya kerja =71,00 dengan predikat baik. Nilai terendah adalah nilai dasar kelima yaitu “Kreativitas dan Kepekaan” (3,40/68,00). NIlai tertinggi yaitu pada nilai dasar “Komitmen dan Konsisten” terhadap visi dan misi Kementerian Pertanain (3,68/73,60). Nilai untuk masing-masing eselon I sebagai berikut: 1) Sekretariat Jenderal nilai IPNBK =3,52, kualitas budaya kerja =70,40, dengan predikat baik;


2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian nilai IPNBK =3,43, kualitas budaya kerja =68,60, dengan predikat baik; 3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan nilai IPNBK =3,54, kualitas budaya kerja =70,80, dengan predikat baik; 4) Direktorat Jenderal Hortikultura nilai IPNBK =3,42, kualitas budaya kerja =68,40, dengan predikat baik; 5) Direktorat Jenderal Perkebunan nilai IPNBK 3,47, kualitas budaya kerja =69,40, dengan predikat baik; 6) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan nilai IPNBK =3,71, kualitas budaya kerja =74,20, dengan predikat baik; 7). Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, nilai IPNBK =3,53, kualitas budaya kerja =70,60, dengan predikat baik; 8) Inspektorat Jenderal nilai IPNBK =3,57, kualitas budaya kerja =71,40; dengan predikat baik 9) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian nilai IPNBK =3,56, kualitas budaya kerja 71,20, dengan predikat baik; 10) Badan Ketahanan Pangan nilai IPNBK =3,56, kualitas budaya kerja =71,20, dengan predikat baik; 11) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian nilai IPNBK =3,51, kualitas budaya kerja =70,20, dengan predikat baik; 12) Badan Karantina Pertanian nilai IPNBK =3,72, kualitas budaya kerja =74,40, dengan predikat baik. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk Output Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja ini sebesar Rp. 2.315.907.000,-. Untuk output ini telah terserap sebesar Rp 2.053.340.895,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian juga dari unitunit kerja eselon I dan pusat lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian PAN dan RB serta dari Badan Kepegawaian Negara, semuanya telah memberikan kontribusi yang baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 88.66%. III.

Laporan Ketatalaksanaan Pada tahun 2012 Output Ketatalaksanaan memiliki target kinerja sebanyak 4 laporan. Dari target kinerja yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat tercapai secara efisien dan efektif. Capaian – capaian kinerja dapat dirinci sebagai berikut : 1. Penyusunan dan Penyempurnaan Sistem, Prosedur, dan Tata Hubungan Kerja Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menunjang terwujudnya Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian, kegiatan penyusunan Sistem dan Prosedur merupakan salah satu aspek kegiatan dalam upaya Penataan Ketatalaksanaan. Disamping itu akibat perkembangan dan perubahan organisasi lingkup Kementerian Pertanian maka harus dilakukan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan guna menyelaraskan dengan pencapaian tujuan yang ingan dicapai. Sebagai hasil dari pelaksanaan Kegiatan Penyusunan dan Penyempurnaan Sistem Prosedur dan Tata Hubungan Kerja Tahun Anggaran 2012 adalah :


a. Penyusunan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2012 Tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Pertanian. b. Penyusunan Peraturan Meneteri Pertanian No. 60/Permentan/OT.140/9/2012 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. c. Penyusunan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Perlindungan, Pemeliharaan, Pemulihan, serta Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura. d. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Umum Pengawasan Pupuk An-Organik. e. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Tata Hubungan Kerja Fungsional Badan Ketahan Pangan. f. Laporan pelaksanaan Koordinasi Penataan Ketatalaksanaan di bidang Pertanian. 2.

Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur. Perubahan Tatalaksana merupakan salah satu dari delapan area perubahan utama dalam Reformasi Birokrasi sistem manajemen Pemerintahan. Perubahan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud, pada hakekatnya diarahkan untuk melakukan penataan tatalaksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tatalaksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar Opereasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tahun Anggaran 2012 adalah : a. Penyusunan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1411/Kpts/OT.160/4/2012 Tentang Pembentukan Tim Standar Operasional Prosedur Kementerian Pertanian. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagai Ketua Tim, Sekretaris Itjen, Sekretaris Ditjen, Sekretaris Badan sebagai anggota. Tim ini mempunyai tugas antara lain : 1). Melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengembangan SOP; 2). Melaksanakan penerapan SOP 3). Melaksanakan monitoring dan evaluasi SOP 4). Melaksanakan bimbingan teknis terkait SOP 5). Merencanakan tindaklanjut penyelesaian permasalahan yang timbul sesuai peraturan yang berlaku. b. Penyusunan Keputusan Meneteri Pertanian Nomor 1836/Kpts/OT.160/5/2012 Tentang Pembentukan Tim Standar Operasional Prosedur Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. c. Laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kementerian Pertanian d. Melakukan bimbingan teknis terkait pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyempurnaan SOP ke beberapa unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. e. Tersusunnya Standar Operasonal Prosedur hasil revis, baik pada unit kerja eselon I, maupun lingkup Biro dan Pusat.


3.

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis di Bidang Manajemen. Kegiatan ini dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Kegiatan Bimbingan Teknis ini diselenggarakan dengan materi pelaksanaan Manajemen Perubahan dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada tanggal 1 s.d 2 Agustus 2012 bertempat di Hotel Royal Bogor, Jawa Barat. Pembicara dalam bimbingan teknis tersebut adalah Asisten Deputi Bidang Kebijakan Program dan Reformasi Birokrasi (Drs. Teguh Widjinarko, M.P.A) beserta Tim PMPRB resource center Kementerian PAN dan RB (Bambang Dwi Atmaka). Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan seluruh Eselon I Lingkup Kementan dan UPT-UPT di wilayah Jabodetabek sebanyak 120 orang.

4.

Desiminasi Pelaksanaan Peningkatan Capacity Building Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyebarluasan informasi tentang organisasi dan kepegawaian kepada masyarakat luas maupun unit kerja dilingkungan Kementerian Pertanian. Sebagai hasil pelaksanaan Kegiatan Desiminasi Peningkatan Capacity Building Tahun Anggaran 2012 adalah : a. Telah diterbitkan Buletin Informasi Organisasi dan Kepegawaian Edisi I Periode Bulan Januari 2012 s/d Maret 2012. b. Telah diterbitkan Buletin Informasi Organisasi dan Kepegawaian Edisi II Periode Bulan April 2012 s/d Juni 2012. c. Telah diterbitkan Buletin Informasi Organisasi dan Kepegawaian Edisi III Periode Bulan Juli 2012 s/d September 2012. d. Telah diterbitkan Buletin Informasi Organisasi dan Kepegawaian Edisi IV Periode Bulan Oktober 2012 s/d Desember 2012.

Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk Output Ketatalaksanaan ini sebesar Rp. 879.125.000,-. Untuk output ini telah terserap sebesar Rp 763.680.950,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian juga dari unit-unit kerja eselon I dan pusat lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian PAN dan RB serta dari Badan Kepegawaian Negara, semuanya telah memberikan kontribusi yang baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 86.87%.

IV.

Laporan Reformasi Birokrasi Pada tahun 2012 Output Reformasi Birokrasi memiliki target kinerja sebanyak 4 laporan. Dari target kinerja yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat tercapai secara efisien dan efektif. Capaian – capaian kinerja dapat dirinci sebagai berikut : 1. Fasilitasi Reformasi Birokrasi Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian pada tahun 2012 ini mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari peran serta Tim Kerja Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 589/Kpts/OT.160/2/2012 tanggal 20 Pebruari


2012. Selain itu, seluruh penanggung jawab program dan kegiatan reformasi birokrasi telah melaksanakan kegiatannya dengan mengacu pada rencana aksi yang sudah ditetapkan dalam revisi road map reformasi birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014. Beberapa Capaian Kerja pada kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut : 1) Penyusunan Buku Uraian dan Persyaratan Jabatan Kementerian Pertanian Tahun 2012 2) Penyusunan Buku Saku Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 3) Sosialisasi Perkembangan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 4) Revisi Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 5) Survei Persepsi Pegawai tentang Reformasi Birokrasi 6) Persiapan Pameran, Konferensi, dan Stakeholder Meeting Reformasi Birokrasi Tahun 2012 7) Rekonsiliasi Data Pemangku Jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian 8) Penetapan Jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian 9) Penyusunan Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Pertanian 10) Penyusunan Data Dukung Anggaran Tunjangan Kinerja Kementerian Pertanian 11) Manajemen Perubahan Kementerian Pertanian 12) Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal 13) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 2. Laporan Pelaksanaan kegiatan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi Pelaksanaan kegiatan PIAK di lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2012 sebagai berikut:  Rapat Koordinasi Tim PIAK Sekretariat Jenderal 2012;  Penyusunan dan Finalisasi Kuesioner PIAK Sekretariat Jenderal 2012;  Menyusun dan menyempurnakan data dukung dalam rangka pengisian kuesioner PIAK Tahun 2012, antara lain: a. Buku saku Kode Etik Khusus di lingkungan Sekretariat Jenderal; b. Pelaksanaan kegiatan anti korupsi yaitu lomba poster PIAK dengan Tema “Bersama Kita Berantas Korupsi”. c. Pembuatan Poster, Spanduk, dan Standing Banner Anti Korupsi d. Penyusunan Laporan PIAK Sekretariat Jenderal tahun 2012.


Adapun hasil PIAK Sekretariat Jenderal Tahun 2012 adalah sebagai berikut: NO

INDIKATOR

Indikator Utama (85.10)

NILAI 6.89

1

Kode Etik Khusus

9.32

2

Transparansi dalam Manajemen SDM

3.98

3

Transparansi Penyelenggara Negara

6.78

4

Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

4.48

5

Mekanisme Pengaduan Masyarakat

5.56

6

Akses Publik dalam Memperoleh Informasi

9.67

7

Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan Oleh

10.00

KPK/BPK/APIP 8

Kegiatan Promosi Anti Korupsi

Indikator Inovasi (14.90) 9

Kecukupan dan efektivitas inisiatif antikorupsi lainnya JUMLAH RATA-RATA

4.99 7.73 7.73 7.01

3. Laporan Pelaksanaan kegiatan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Acara Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian dimulai dari laporan Ketua Unit Penggerak Integritas (UPI) yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal, dilanjutkan dengan deklarasi dan komitmen pelaksanaan Zona Integritas yang disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian disaksikan Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar, perwakilan dari Ombudsman RI, Kartini Istikomah, dan Direktur Pendidikan dan


Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, Dedie A. Rachim. Acara ini juga dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I, pejabat eselon II, dan kepala UPT di lingkungan Kementerian Pertanian berjumlah + 600 orang. Sebagai puncak acara tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Menteri Pertanian sebagai simbolisasi komitmen dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Kementerian Pertanian. 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian dan mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional, serta menjaga agar tidak terjadi domotivasi pegawai, maka telah dilaksanakan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada tataran kantor pusat dan UPT di lingkungan Kementerian Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk Output Reformasi Birokrasi ini sebesar Rp. 1.421.900.000,-. Untuk output ini telah terserap sebesar Rp 1.335.650.866,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian juga dari unit-unit kerja eselon I dan pusat lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian PAN dan RB serta dari Badan Kepegawaian Negara, semuanya telah memberikan kontribusi yang baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 93.93%. V.

Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Pada tahun 2012 Output Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai memiliki target kinerja sebanyak 19 laporan. Dari target kinerja yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat tercapai secara efisien dan efektif. Capaian – capaian kinerja dapat dirinci sebagai berikut : 1.

Penyusunan Data Kepegawaian (SIMPEG) Perubahan organisasi dengan peranan sumber daya manusia akan mempengaruhi pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Jumlah tenaga, kedudukan, status, dan lain-lainnya dalam kerangka memanajemeni sumber daya manusia di organisasi pemerintahan menjadi salah satu kunci keberhasilan mencapai tujuan organisasi. Hasil Penyusunan Data Pegawai akhir Desember Tahun 2012 tervalidasi Data Base PNS menurut tingkat pendidikan seperti pada tabel dibawah ini :


No 1 2 3 4 5 6 7 8

Eselon I Setjen Intjen Tan.Pangan Hortikultura PSP Nak &keswan Bun Litbang

S3 12 3 7 2 17

S2 167 117 87 75 61 443

Menurut Tingkat Pendidikan S1 D3 SLTA SLTP 485 71 429 12 120 6 44 5 382 43 318 26 187 10 117 11 193 19 72 4 462 207 893 93

JML SD 9 4 20 11 2 139

1185 296 879 418 353 2254

5 129 527 52 523 17 20 1273 40 1096 2038 431 2922 359 488 7743 9 9 BPSDMP 48 417 841 111 704 105 169 2395 10 BKP 8 57 138 10 102 3 4 322 11 P2HP 4 84 203 17 82 2 2 394 Karantina 10 621 1043 441 1336 25 22 3498 52 2254 6619 1418 7542 662 890 21010 5 Jumlah PNS Kementerian Pertanian Tahun 2012 pada tabel diatas menunjukkan bahwa untuk tingkat pendidikan SLA menunjukkan angka lebih tinggi sebanyak 7542 dan terendah untuk tingkat pendidikan S3 sebanyak 525. Akhir Desember Tahun 2012 tervalidasi Jumlah PNS Menurut Golongan meliputi antara lain : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eselon I Setjen Intjen Tan.Pangan Hortikultura PSP Nak &keswan Bun Litbang BPSDMP BKP P2HP Karantina

IV 124 82 66 1 45 194 80 1052 332 31 63 211 2336

Menurut Golongan III II 852 205 175 36 513 271 268 84 253 55 1303 664 804 374 4076 2051 1193 687 251 37 264 66 1912 1350 11864 5880

Jumlah I 4 3 29 10 93 15 564 183 3 1 25 930

1185 296 879 418 353 2254 1273 7743 2395 322 394 3498 21010

Jumlah PNS tervalidasi per Desember 2012 menunjukkan bahwa golongan yang tertinggi adalah golongan III sebanyak 11864 dan terendah gologan 1 sebanyak 930 pegawai. Tersusunnya database Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian


Pertanian antara lain perubahan data Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian, Jabatan Struktural Eselon I, II, III biodata pejabat struktural. Tersusunnya nominatif bazetting Pegawai Negeri sipil menurut Eselon I masing-masing periode tahun 2012. Daftar validasi PNS yang mencapai batas usia pensiun. 2.

Penilaian Kompetensi Untuk Pembinaan danPengembangan Pegawai Sekretariat Jenderal Penilaian Kompetensi Pegawai Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian meliputi kegiatan penilaian kompetensi pegawai dan pengolahan hasil penilaian kompetensi pegawai. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2012 ini adalah tersusunnya Profil Kompetensi Pegawai Kemeneterian Pertanian yang terdiri dari 5 batch, yaitu : No

3.

Sub Kegiatan

Tanggal

Tempat

Jumlah Peserta

Lingkup Kegiatan

1.

PK Pegawai Lingkup Setjen Batch 1

5 – 6 Maret 2012

Kanpus Kementan

28 orang

Sekretariat Jenderal

2.

PK Pegawai Lingkup Setjen Batch 2

19 – 21 Maret 2012

Kanpus Kementan

32 orang

Sekretariat Jenderal

3.

PK Pegawai Calon Peserta Tugas Belajar S3 Kementan

7 – 8 Juni 2012

Kanpus Kementan

19 orang

Kementerian Pertanian

4.

PK Pegawai Lingkup UPT Yogyakarta

9 – 10 Juli 2012

Yogyakarta

20 orang

Kementerian Pertanian

5.

PK Calon Penyelia Mitra Tani (PMT)

Mei 2012

Ciawi, Lembang, Jambi, Lampung, Ketindan, Batang Kaluku

368 orang

Nasional

Penyelenggaraan dan Pengolahan Data Kartu Pegawai Elektronik (KPE) Nasional Hasil Pengolahan Data KPE pada tahun 2012 menurut Eselon I pada UPT Balai/Balai Besar Lingkup Kementerian Pertanian. No 1 2 3 4 5 6

Eselon I Setjen Itjen Tan.Pangan Hortikultura PSP Nak &keswan

Pelaksanaan Implemetasi KPE Target Realisasi Tidak Teralisasi 625 569 56


7 8 9 10 11 12

Bun Litbang BPSDMP BKP P2HP Karantina Jumlah

524 1573 625 1086 4433

322 1381 560 862 3694

202 192 65 224 739

Impelementasi pembuatan kartu pegawai elektronik menurut eselon I Tahun 2012 menunjukkan bahwa realisasi jumlah pegawai Negeri Sipil pada unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen. Peternakan dan Keswan, Ditjen. Perkebunan, Badan PSDMP dan Badan Karantina Pertanian realisasi 4433 di laksanakan pemotrettan dan sidik jari sebanyak 3694 dan tidak terealiasi sebanyak 739, dikarenakan dinas dan tugas belajar dan lain-lain. Implementasi Pembuatan Kartu Pegawai Elektronik, menurut Pelaksanaan di Provinsi Tahun 2012 adalah sebagai berikut No

Pelaksanaan implemetasi KPE Target Realisasi Tidak Teralisasi 1 Sumut 793 466 327 2 Jambi 217 160 57 3 Sumsel 342 324 18 4 Jabar 8 8 0 5 Jogya 281 218 63 6 Jatim 1821 1695 126 7 Banten 62 62 0 8 Bali 330 279 51 9 NTB 240 213 27 10 Kaltim 53 30 23 11 Sulteng 125 97 28 12 Sultra 134 115 19 13 Sulbar 27 27 0 Jumlah 4433 3694 739 Impelementasi pembuatan kartu pegawai elektronik menurut eselon I Tahun 2012 menunjukkan bahwa realisasi jumlah pegawai Negeri Sipil menurut Pelaksanaan di Provinsi pada unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen. Peternakan dan Keswan, Ditjen. Perkebunan, Badan PSDMP dan Badan Karantina Pertanian realisasi 4433 di laksanakan pemotrettan dan sidik jari sebanyak 3694 dan tidak terealiasi sebanyak 739, dikarenakan dinas dan tugas belajar dan lain-lain. 4.

Eselon I

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan mutu pelayanan yang baik dan berkualitas serta memudahkan dalam melakukan proses pengelolaan administrasi kepegawaian. Berikut Realisasi kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Jenderal TA. 2012


No

Kegiatan

Target

Realisasi

92

92

1 2 3

Formasi SK Pengangkatan CPNS SK Pengangkatan CPNS Menjadi PNS

4

- Kartu Pegawai - Kartu Isteri/Kartu Suami

93 54

58 0

5

- Kartu TASPEN - Kartu ASKES Data SIMPEG

97 93

97 93

6

7 8

9 10 11 12 13

SK Inpassing Gaji Kenaikan Pangkat: a. Periode April b. Periode Oktober Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Surat Pemberhentian/Pensiun Tanda Lulus Ujian Dinas Tanda Lulus Ujian KPPI Surat Tugas Pendidikan dan Pelatihan: a. Diklatpim III b. Diklatpim IV c. Diklat Lainnya

14

Surat & Daftar Usulan Calon Peserta Tugas Belajar

15

Surat Izin Belajar

16

Cuti Pegawai : a. Cuti Tahunan b. Cuti Alasan Penting c. Cuti Bersalin d. Cuti Besar

1226 1183 1203

1203

90 65 511

89 53 511

43 23 S2 = 1 S1 = 7

43 23 S2 = 1 S1 = 7

1 3 7

0 3 7

11

7

S2 = 12 S1 = 11

S2 = 12 S1 = 11

109 19 28

109 19 28

Ket

Pengangkat an CPNS T.A. 2011 menjadi PNS 100% di T.A 2012 Sisa Dalam Proses di BKN

Per Januari Per Desember

Tidak lulus seleksi 3 orang


e. Cuti Sakit

1 2

1 2

17

SK Mutasi

29

29

18

SK / Laporan Hasil Pemeriksaan Sub Tim pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai Setjen

19

Sertifikat/Pemberian Penghargaan

20

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

21

Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

22

Taperum

Kasus Terseles Dalam Masuk: aikan Proses: - Izin -Izin - Izin Cerai Cerai = 0 Cerai =2 =2 Pelang - Pelan Pelanggar garan ggara an Disiplin n Disiplin = =5 Disipli 3 n=8 92

77

Pejabat Es. I (termas uk Staf Ahli) : 12 + 5 = 17 Pejabat Es. II Setjen : 8 Pejabat Es.III Biro OK :4 Pejabat Es.III Biro OK : 12

Pejabat Es. I (termasu k Staf Ahli) : 12 + 5 = 17 Pejabat Es. II Setjen : 8 Pejabat Es.III Biro OK : 4 Pejabat Es.III Biro OK : 12

56

Tidak memenuhi syarat = 15

Per Desembe r = 1183 56


5.

Penyelenggaraan Ujian Dinas Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kementerian Pertanian selama kurun waktu satu tahun terakhir sampai dengan bulan Desember 2012, adapun pelaksanaan Ujian Dinas Tk.I dan Ujian KPPI tahun 2012 Periode Pebruari yang dilaksanakan di 4 (empat) wilayah diantaranya Pusat, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa Timur, sedangkan periode Juni dilaksanakan di 4 (empat) wilayah diantaranya Pusat, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa Timur sebagai berikut : Periode No Kegiatan Pebruari Juni Target Realisasi Target Realisasi 1 Ujian Dinas 48 45 183 180 2

6.

Ujian KPPI Jumlah

184 232

161 206

247 420

227 407

Pembinaan Etika Dan Disiplin Pegawai Pembinaan etika dan disiplin PNS terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh PNS yang melakukan pelanggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983. Berdasarkan aduan yang telah ditindaklanjuti dengan sidang Tim Etika Kementerian Pertanian diputuskan yang terdiri dari sebagai berikut : No

1 2

7.

Uraian

SK Selesai SK Dalam Proses Jumlah

PP NOMOR 53 TAHUN 2010 16 2 18



Total

19 11 30

Penyelenggaraan Baperjakat Dan Pelantikan Pejabat/ Sumpah PNS Kegiatan Penyelenggaraan Baperjakat dan Pelantikan Pejabat/Sumpah Pegawai Kementerian Pertanian dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan sikap mental pegawai yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat. Hasil kegiatan pada tahun 2012 ini dapat dirinci sebagai berikut : a. Terlaksananya kegiatan Baperjakat Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal sepanjang Tahun Anggaran 2012 ini telah melaksanakan:  Rapat Baperjakat II (Tangggal 27-01-2012, 29-01-2012, 30-01-2012) Menghasilkan Rekomendasi nama – nama pejabat yang selanjutnya dilangkat dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 263/Kpts/KP.330/2/12 Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian


b.

c.

d.

e.

8.

 Rapat Baperjakat II (Oktober 2012) Menghasilkan Surat Keputusan Nomor 4942/Kpts/KP.330/10/2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian & Surat Keputusan Nomor 4943/Kpts/KP.330/10/2012 Tentang Pengangkatan Pejabat KORPRI Kementerian Pertanian Terlaksananya kegiatan Pelantikan Pejabat Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal selama Tahun Anggaran 2010 telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan Pelantikan Pejabat Struktural dengan rincian sebagai berikut:  Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III dan IV lingkup Setjen (3 Februari 2012) Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 263/Kpts/KP.330/2/12  Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV lingkup Sekretariat Jenderal (Oktober 2012), berdasarkan Surat Keputusan Nomor 4942/Kpts/KP.330/10/2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (17 pejabat struktural lingkup Sekretariat Jenderal yang baru, yang terdiri dari 2 orang Pejabat Struktural Eselon III dan 15 orang Pejabat Struktural Eselon IV) dan Surat Keputusan Nomor 4943/Kpts/KP.330/10/2012 Tentang Pengangkatan Pejabat KORPRI Kementerian Pertanian Terlaksananya Serah Terima Jabatan  Serah Terima Jabatan antara Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi dengn Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (9 Maret 2012)  Serah Terima Jabatan Direktur Jenderal PPHP (1 Mei 2012) Terlaksananya kegiatan Sumpah Pegawai Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk Tahun Anggaran 2012 telah merealisasikan penyelenggaraan Sumpah Pegawai Negeri Sipil, pada 2 April 2012. Terlaksananya Penanda tanganan Pakta Integritas  Penanda tanganan Pakta Integritas Lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian (31 Agustus 2012)  Penanda tanganan Pakta Integritas di Batam (24 September 2012)

Pemberian Tanda Jasa/ Penghargaan/ Kehormatan Kementerian Pertanian. Sebagai upaya memberikan motivasi peningkatan kinerja PNS langkah pemerintah dan Kementerian Pertanian memberikan Tanda Kehormatan dari Presiden RI berupa Satya Lancana Pembangunan bagi Kepala Daerah, Satya Lancana Wira Karya bagi pejabat/PNS dan Satya Lancana Karya Satya bagi PNS yang dinilai berdasar keteladan dan masa kerja, sedangkan penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana karya Satya dalam rangka Hari-hari besar nasional tahun 2012 diantaranya Harkitnas, Hari Krida Pertanian, Hari Proklamasi Kemerdekaan, dan Hari KORPRI, Tenggarong, Kutaikartanegara Kaltim, dengan rekapitulasi sebagai berikut:


No 1 2 3 4 5 9.

Uraian

Target 1266 252

TK Bintang SL Pembangunan SL Wira Karya SL Karya Satya Penghargaan Mentan

Realisasi 1258 252

Penataan Arsip Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kegiatan Penataan Arsip Kepegawaian Sekretariat Jenderal meliputi kegiatan penataan arsip kepegawaian Golongan I sampai dengan Golongan IV lingkup Sekretariat Jenderal dan Golongan IV Unit Eselon I lainnya lingkup Kementerian Pertanian. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2012 adalah : 1. Terkumpulnya Data Pegawai ( Daftar Riwayat Hidup, SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat Pertama s.d. terakhir, Karpeg, Kartu Taspen, Karis/Karsu, Kartu Askes, dll ) 2. Tertatanya Dokumen tiap-tiap pegawai Sekretariat Jenderal dari Gol. I – IV berdasarkan unit eselon II masing-masing dengan baik dan sistematis. 3. Terkumpulnya Daftar Riwayat Hidup Pegawai dalam bentuk Softcopy (komputerisasi) Terkumpulnya Daftar Riwayat Hidup Pegawai dalam bentuk softcopy (komputerisasi) 4. Terlaksananya penggandaan berkas kepegawaian. 5. Tersusunnya arsip kepegawaian yang dinamis

10. Pembinaan SDM Aparatur Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2012 adalah terlaksananya kegiatan Pembinaan Mental Spiritual dan Jasmani SDM Aparatur Sekretariat Jenderal sehingga kualitas, prestasi kerja, dan disiplin serta etos kerja para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal menjadi lebih meningkat. Terdapat beberapa kegiatan pembinaan yang telah dilakukan pada tahun 2012, seperti yang ada pada tabel berikut ini ; NO. 1.

SUB KEGIATAN Pelepasan Purnabakti

TARGET 40 orang

REALISASI 67 orang

2.

Pembinaan SDM Aparatur

1 kali dalam setahun (200 orang)

200 orang

3.

Pembinaan Kerohanian

54

40 kali

KETERANGAN Peserta terdiri dari PNS Purnabakti dan Undangan Kegiatan Pembinaan SDM Aparatur berupa Sosialisai Sasaran Kerja Pegawai Kegiatan direalisasikan dalam bentuk pengajian


4.

5.

Pembinaan Jasmani

4 kali dalam lebih dari 4 setahun kali dalam setahun Koordinasi dan 3 kali dalam 3 kali dalam sinkronisasi setahun setahun dengan Pembina SDM

mingguan dan ceramah rohani Terdiri dari Senam dan Latihan Futsal

11. Penyusunan Penilaian Sistem Kinerja Pegawai Penyusunan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai ini, dilaksanakan melalui Kegiatan Pertemuan Sosialisasi dan Diskusi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, adapun informasi yang di sampaikan meliputi pembinaan di Bidang Kepegawaian yang hasilnya berkaitan dengan antara lain : a. Pembinaan tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya Penilaian prestasi kerja pegawai, sebagai rancangan untuk ditetapkan dan dilaksanakan sebagai dasar penilaian pegawai negeri sipil, sesuai dengan jabatan dan rincian tugas yang ada dalam analisis jabatan dan menjadi wewenang dan tanggungjawabnya Pegawai negeri sipil. b. Melakukan indentifikasi kegitan tugas pokok jabatan pegawai negeri sipil, yang dominan dilakukan dan dapat di ukur berdasarkan beban kerja. c. suatu pekerjaan dan penyelesaian suatu perkerjanan dalam ukuruan waktu, bulan atau Tahunan serta Hasil dalam bentuk laporan, naskah, dokumen dan lain-lain. d. Melakukan Pengukuran Penilaian sasaran kinerja pegawai, dengan melakukan indentifikasi tehnik dan cara menghitung Kegiatan pelaksanaan pekerjaan setiap pemangku jabatan dengan pelaksanaan rencana kerja, realisasi kerja dan target suatu pekerjaan tersebut dapat diselesaikan. e. Melaksanakan sosialisasi, tentang tata cara pengesahan penilaian dan sosialisasi kegiatan lainnya yang berkaitan dengan sistem penilaian kinerja pegawai. Kegiatan Penyusunan dan Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai ini, pada Tahap Kedua adalah meliputi Kegiatan : 1. Penyusunan Draf Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian. 2. yang memuat isi dalam peraturan tersebut adalah, latar belakang, maksud dan tujuan, pengertian, Tata Cara dan Prosedur Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Kementerian Pertanian.


3. Melaksanakan menyusunan dan pembahasan Pedoman Penyusunan dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertanian dengan menyampaikan hasil Ke Badan Kepegawaian Negara untuk melaporkan hasilnya dan mempertimbangkan rencana ke Depan. 12. Penyusunan Kebutuhan Pegawai Hasil Kegiatan Penyusunan Kebutuhan Pegawai pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1. Tersusunnya Analisis Jabatan. 2. Tersusunnya Analisis Beban Kerja. 3. Tersusunnya Peta Jabatan. 4. Tersusunya Proyeksi Kebutuhan PNS 5. Tersusunnya Kebutuhan Pegawai Tahun 2012 Tersusunnya Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Proyeksi PNS yang Pensiun selama 5 (lima) Tahun sbb : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eselon I Setjen. Itjen. Ditjen. TP Ditjen. PSP Ditjen. Perkebunan Ditjien. Nak&Kesw. Ditjen. Hort. Ditjen. PPHP Badan. KP Badan Litbang P Badan PPSDM P Badan Karantina JUMLAH

2012 53 5 16 19 18

2013 48 2 23 8 52

2014 41 4 15 10 57

2015 60 5 42 10 57

2016 41 11 16 22 72

JML 243 27 112 69 256

95

99

110

100

87

491

2 4 10 405 75 26 728

19 11 12 275 91 39 679

20 12 13 322 95 57 756

19 13 18 364 105 67 860

14 12 16 411 106 89 897

74 52 69 1777 472 278 3920

Proyeksi PNS yang pensiun di lingkungan Kementerian Pertanian pada tabel diatas menunjukkan Total jumlah sebanyak 3920 pegawai dan yang tertinggi pada Tahun 2016 sebanyak 897 pegawai sedangkan terendah Tahun 2013 sebanyak 679 pegawai. Untuk kebutuhan PNS berdasarkan Analisis Beban kerja menurut eselon I di Kementerian Pertanian menurut beban Kerja sebanyak 24108 dan menurut data pegawai kondisi sekarang sebanyak 21305 kekurang PNS Menurut beban Kerja 2803 antara lain sbb :


No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eselon I

ABK Bazetting Selisih Setjen. 1152 1227 -75 Itjen. 305 301 4 Ditjen. TP 766 727 39 Ditjen. PSP 386 366 20 Ditjen. Perkebunan 1206 1205 1 Ditjien. Nak & Keswan 2838 2324 514 Ditjen. Hort. 423 423 0 Ditjen. PPHP 421 394 27 Badan. KP 352 332 20 Badan Litbang Pert. 8407 8033 374 Badan PPSDM Pert. 2706 2444 262 Badan Karantina Pert. 5146 3529 1617 JUMLAH 24108 21305 2803 Kebutuhan PNS berdasarkan analisis beban kerja pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah keadaan pegawai negeri sipil dengan validasi bulan Juli Tahun 2012 sebanyak 21305, sedangkan hasil analisis beban kerja menunjukkan 24108 sehingga di Kementerian Pertanian kebutuhan sebanyak 2803 pegawai. 13. Pengembangan Pegawai Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan PNS Kementerian Pertanian dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan organisasi yaitu melalui Diklat Kepemimpinan Tk.I, Diklat Kepemimpinan Tk.II, Diklat Kepemimpinan Tk.III, Diklat Kepemimpinan Tk.IV, KRA-KSA Lemhannas, penugasan belajar baik di dalam maupun di luar negeri serta berbagai pelatihan atau kursus. Kinerja bidang pendidikan dan pelatihan PNS Kementerian Pertanian selama kurun waktu satu tahun terakhir sampai dengan bulan Desember 2012. No Kegiatan Target Realisasi 1 Lemhannas 2 Diklatpim Tk.III 30 30 3 Diklatpim Tk.IV 90 90 14. Penyusunan Standar Kompetensi PNS Hasil Penyusunan Standar kompetensi adalah tersusunnya Standar kompetensi jabatan di lingkungan eselon I Kementerian Pertanian dokumen Standar Kompetensi Jabatan dari 12 dokumen antara lain : 1. Standar Kompetensi Jabatan Sekretariat Jenderal 2. Standar Kompetensi Jabatan Inspektorat Jenderal 3. Standar Kompetensi Jabatan Ditjen. Tanaman Pangan 4. Standar Kompetensi Jabatan Ditjen. PSP 5. Standar Kompetensi Jabatan Ditjen. Hortikultura 6. Standar Kompetensi Jabatan Ditjen. Peternakan dan Keswan 7. Standar Kompetensi Jabatan Ditjen. Perkebunan 8. Standar Kompetensi Jabatan Ditjen. P2HP


9. 10. 11. 12.

Standar Kompetensi Jabatan Badan Litbang Pertanian Standar Kompetensi Jabatan Badan SDMP Pertanian Standar Kompetensi Jabatan Badan Ketahanan Pangan Standar Kompetensi Jabatan Badan Karantina Pertanian

15. Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kegiatan Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan November 2012 dengan perincian kegiatan sebagai berikut:  Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja telah dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian yang berada di 6 Provinsi, sebagai berikut : 1. Jawa Tengah 2. Kalimantan Selatan 3. Jawa Timur 4. Jawa Barat 5. Sulawesi Selatan 6. DIY  Kegiatan Sosialisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian pada Tahun Anggaran 2012 telah dilaksanakan di Singgasana Hotel Surabaya pada tanggal 23 – 25 Mei 2012 yang diikuti oleh 31 (tiga puluh satu) orang peserta yang berasal dari UPT Kementerian Pertanian yang berada di NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Kegiatan tersebut menghadirkan 9 (sembilan) orang narasumber yang berasal dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, PT. ASEKES Wilayah Wilayah Surabaya, dan aparatur Kementerian Pertanian. 16. Pelayanan Kesehatan Pegawai Pada Tahun Anggaran 2012 Balai Pengobatan Kementerian Pertanian telah melakukan pelayanan kesehatan terhadap pegawai, keluarga, dan pensiunan pegawai Kementerian Pertanian berupa pelayanan kesehatan tingkat dasar yang meliputi : 1. Pelayanan berobat umum 2. Pelayanan berobat gigi 3. Pelayanan pemeriksaan laboratorium 4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan KB 5. Pelayanan Emergensi dan P3K 6. Pelayanan Ambulance Jumlah kunjungan berobat di Balai Pengobatan Kementerian Pertanian sampai dengan bulan Desember 2012 adalah sebagai berikut :


No 1 2 3 4 5 6

Kunjungan Berobat Pasien Berobat Umum Pasien Berobat Gigi Pasien Pemeriksaan Lab Pasien KIA/KB Pasien Darurat/Emergensi Pelayanan Ambulance

Jumlah (orang) 12.774 4.280 1.747 196 53 15

Telah dibuat kartu Pasien di Balai Pengobatan Kementerian Pertanian sebanyak 320 buah. Sumber Daya Manusia di Balai Pengobatan Kementerian Pertanian berjumlah 37 orang, terdiri dari : No Sumber Daya Manusia Jumlah (orang) 1 Dokter Umum 10 2 Dokter Gigi 6 3 Tenaga Paramedis 11 4 Analis Laboratorium 3 5 Fungsional Umum 7

17. Validasi dan Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Kementerian Pertanian Melakukan validasikan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Pertanian, meliputi jabatan struktural Eselon I dan II dan Pejabat PPK, Bendahara serta jabatan strategis lainnya : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Unit Kerja Setjen Itjen Ditjen. Tanaman Pangan Ditjen. PSP Ditjen. Peternakan &keswan Ditjen. Perkebunan Ditjen. PPHP Ditjen. Hortikultura Badan PSDMP Badan Litbang Pertanian Badan Ketahanan Pangan Badan Karantina Pertanian TOTAL

Wajib LHKPN 17 129 34 12 87 23 13 15 126 302 14 153 945

Sudah Lapor 17 129 34 12 87 23 13 14 68 167 12 136 719

Belum Lapor 58 135 2 17 226

Wajib LHKPN yang belum melaporkan, telah di tindaklanjuti dengan Surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor 2022/TU.210/A2/10/2012 tanggal 31 Oktober 2012, untuk melakukan pendataan dan menyampaikan bagi yang belum melaporkan LHKPN Tahun 2012.


18. Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Kementerian Pertanian Hasil validasi dan verifikasi tenaga honorer Tahun 2012 di Kementerian Pertanian sebanyak 287 tenaga honorer dan rencana pengangkatan CPNS dari jalur honorer di Kementerian Pertanian Validasi Tahun 2012 sebanyak 116 tenaga honorer antara lain sbb : No Unit Kerja Rekapitulasi Tenaga Honorer Tahun 2012 Eselon I Jumlah Uji Publik MK TMK Honorer Internet 1 Setjen 2 2 2 Tan.Pangan 11 8 3 8 3 Hortikultura 1 1 1 4 Perkebunan 5 5 5 5 Peternakan 46 32 36 10 &keswan 6 Badan Litbang 135 83 57 78 7 BPSDMP 6 2 6 8 Karantina 81 30 20 61 287 161 116 171 Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk Output Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai ini sebesar Rp. 5.036.185.000,-. Untuk output ini telah terserap sebesar Rp 4.704.718.120,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian juga dari unitunit kerja eselon I dan pusat lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian PAN dan RB serta dari Badan Kepegawaian Negara, semuanya telah memberikan kontribusi yang baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 93.42%. VI.

Dokumen Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai. Pada tahun 2012 Output Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai memiliki target kinerja sebanyak 9 dokumen. Dari target kinerja yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat tercapai secara efisien dan efektif. Capaian – capaian kinerja dapat dirinci sebagai berikut : 1. Workshop Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang SAPK kepada seluruh pejabat dan petugas pengelola kepegawaian di lingkungan Kementerian Pertanian baik di Pusat maupun di UPT agar dapat dilaksanakan pada unit kerja masing-masing, telah dilaksanakan kegiatan Workshop Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Tahun 2012, yang diikuti oleh sebanyak 300 orang peserta. Workshop Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dilaksanakan pada tanggal 5 - 7 Pebruari 2012 bertempat di Hotel Lor In Solo, Jawa Tengah.


2. Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat Untuk periode April 2012 berkas yang diusulkan untuk diproses sebanyak 1.470 berkas dengan jumlah nota persetujuan BKN dan Keputusan Menteri Pertanian tentang Kenaikan Pangkat yang memenuhi syarat sebanyak 1.462 Nota Pertek BKN dan Keputusan Menteri Pertanian sedangkan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 8 berkas. Pada periode Oktober 2012 berkas yang diusulkan untuk diproses sebanyak 1.027 berkas dengan jumlah nota pertek BKN dan Keputusan Menteri Pertanian yang memenuhi syarat sebanyak 1.027. Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat periode April dilaksanakan di Hotel Bumi Wiyata - Depok Tanggal 27 – 29 Februari 2012 dan periode Oktober dilaksanakan di Hotel Bumiwiyata – Depok dan periode Oktober dilaksanakan di Hotel Grand Prioritas – Cisarua Tanggal 6 – 8 Agustus 2012. 3. Apresiasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Untuk memberikan pemahaman dan peningkatan kemampuan kepada seluruh pejabat analis kepegawaian dan Calon Analis Kepegawaian di lingkungan Kementerian Pertanian telah dilaksanakan Apresiasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian tahun 2012. Apresiasi dilaksanakan pada bulan Mei 2012 di Batam dengan peserta sebanyak 78 orang, perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Wilayah Sumatera Kementerian Pertanian. Apresiasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dilaksanakan di Pusat Informasi Haji Jl. Engku Putri Batam Centre – Batam pada tanggal 9 s/d 11 Mei 2012. 4. Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dilaksanakan 2 kali sidang pleno yaitu sidang pleno pertama diadakan di Hotel Lor In Sentul – Bogor pada tanggal 16 s/d 18 Pebruari 2012 dan sidang pleno kedua diadakan di Hotel Accram – Cipayung pada tanggal 9 s/d 11 Agustus 2012. Di ikuti oleh 22 orang para pemangku pejabat fungsional analis kepegawaian. Kegiatan tim penilai dan sekretariat tim penilai jabatan fungsional analis kepegawaian bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan dibidang manajemen pengembangan PNS bagi pejabat fungsional analis kepegawaian serta memfasilitasi pejabat fungsional analis kepegawaian dan tim penilai jabatan fungsional analis kepegawaian untuk dapat menyusun dan melakukan penilaian terhadap DUPAK Analis Kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian. 5. Apresiasi Kepegawaian Kementerian Pertanian Manfaat dari kegiatan apresiasi kepegawaian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan para pengelola kepegawaian atas peraturanperaturan/hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi kepegawaian, sehingga dapat memperlancar pelayanan kepada para pegawai pengurusan administrasi kepegawaian. Pelaksanaan Apresiasi dilaksanakan pada bulan Juni 2012 dilaksanakan di Goodway Hotels & Resort Nusa Dua dengan peserta sebanyak 173 orang yang merupakan perwakilan pengelola kepegawaian dari setiap unit kerja


Eselon I dilingkungan Kementerian Pertanian dan UPT Kemtan yang ada di wilayah Bali dan Jawa. 6. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pemberhentian dan Pensiun Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pensiun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dalam pelaksanaanya dilakukan sepanjang tahun sesuai Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pensiun pegawai yang diusulkan untuk diproses. Untuk memberikan pelayanan yang optimal diupayakan pengusulan berkas pensiun ke BKN dan Setneg diusulkan minimal 6 (enam) bulan sebelum masuk TMT pensiun pegawai sehingga Surat Keputusan Pemberhentian atau pensiun pegawai dapat diterima tepat waktu dan tepat sasaran. Pada tahun 2012 proses penyelesaian pemberhentian dan pensiun pegawai dilingkungan Kementerian Pertanian sejumlah 336 pegawai. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pemberhentian dan Pensiun dilaksanakan di Hotel Bahtera – Cipayung, Jalan Raya Puncak Nomor 256 Cipayung pada Tanggal 05 s/d 07 Juli 2012. 7. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dimulai dari pengangkatan pertama, kenaikan jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat maupun Non Rumpun Ilmu Hayat. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional dilaksanakan 2 kali yaitu di New Ayuda Hotel – Cipayung tanggal 9 s/d 11 Pebruari 2012 dengan jumlah peserta 47 orang dan di hotel accram tanggal 24 s/d 26 Juni 2012 dengan jumlah peserta 45 orang dari eselon I kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian. Terselesaikannya Surat Keputusan tentang Jabatan Fungsional dengan baik dan tepat waktu (pengangkatan pertama, kenaikan jabatan fungsional, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat maupun Non Rumpun Ilmu Hayat) yaitu sebanyak 1.885 SK. 8. Penyusunan Pedoman Penerapan SAPK di Lingkungan Kementerian Pertanian. Hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Pedoman Penerapan SAPK di Lingkungan Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut : a. Tersusunnya dokumen peraturan Menteri Pertanian tentang Penyusunan Pedoman Penerapan SAPK di Lingkungan Kementerian Pertanian. b Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Pedoman Penerapan SAPK di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2012.


Kegiatan Penyusunan Pedoman Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pertanian, dilaksanakan pada tanggal 4 - 6 April 2012, bertempat di Hotel Accram, Jalan Raya Puncak, Km. 100 Cipayung – Bogor, Jawa Barat. Peserta Kegiatan Penyusunan Pedoman Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pertanian terdiri dari: a. Kepala Bagian Mutasi, Biro Organisasi dan Kepegawaian; b. Para Kasubag Lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian; c. Kasubag Tata Laksana, Biro Organisasi dan Kepegawaian d. Para Pejabat Analis Kepegawaian Lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian; e. Para Pegawai Lingkup Bagian Mutasi, Biro Organisasi dan Kepegawaian 9. Pembinaan, Koordinasi, dan Monitoring Bidang Kepegawaian Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, dan Monitoring Bidang Kepegawaian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 10 s/d 12 September 2012 di Bandar Lampung, Hotel Nusantara Jl. Soekarno Hatta No. 50 di Bandar Lampung. Peserta kegiatan Pembinaan, Koordinasi, dan Monitoring Bidang Kepegawaian di lingkup Kementerian Pertanian berjumlah sebanyak 100 orang terdiri dari 1 orang Pejabat Struktural dan 1 orang Pejabat Analis Kepegawaian atau staf pengelola kepegawaian unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian. 10. Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Kegiatan Pendidikan dan Latihan Jabatan Analis Kepegawaian Keahlian lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2012 di ikuti oleh 40 (empat puluh) pesertaterdiri dari 8 (delapan) unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian sebagai berikut: 1. Sekretariat Jenderal : 8 peserta 2. Direktorat Jenderal Perkebunan : 3 peserta 3. Direktorat Jenderal Peternakan dan KesehatanHewan : 3 peserta 4. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan : 1 peserta 5. Direktorat Jenderal Hortikultura : 2 peserta 6. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian : 8 peserta 7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian : 7 peserta 8. Badan Karantina Pertanian : 8 peserta Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Latihan Jabatan Analis Kepegawaian Keahlian lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2012 dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari kerja yaitu tanggal 8 sampai dengan 20 Oktober 2012 bertempat di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi-Bogor, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.


Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk Output Peningkatan Kualitas Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai ini sebesar Rp. 2.675.950.000,-.Untuk output ini telah terserap sebesar Rp 2.632.817.800,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian juga dari unitunit kerja eselon I dan pusat lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian PAN dan RB serta dari Badan Kepegawaian Negara, semuanya telah memberikan kontribusi yang baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 98.39%. VII.

Laporan Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan. Pada tahun 2012 Output Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan memiliki target kinerja sebanyak 1 laporan. Dari target kinerja yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat tercapai secara efisien dan efektif. Capaian – capaian kinerja dapat dirinci sebagai berikut : 1. Laporan Kerumahtanggaan dan Ketatausahaan Terlaksananya kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan berupa tersedianya alat-alat tulis kantor, bahan cetakan, penggandaan dan penjilidan, rapat-rapat, publikasi melalui sinar tani, terlaksananya kunjungan ke UPT dan pertemuan koordinasi, terlaksananya kegiatan-kegiatan penyusunan RKAKL, Pedoman/Rencana kerja/Renstra/ LAKIP, dan Laporan Tahunan, Output dari kegiatan ini untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan motifasi kerja dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan sesuai yang direncanakan sebelumnya, dan meningkatkan tertib administrasi kegiatan dalam pelaksanaan aktifitas kerja pada satuan kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian. 2. Pembekalan Calon Purnabakti Purna bakti merupakan masa peralihan dari status pegawai sebagai abdi masyarakat menjadi bagian dari masyarakat. Out put dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan mental para calon purnabakti maka diselenggarakan Pelatihan untuk para calon purnabakti. Pelatihan ini diikuti oleh 30 orang peserta yang merupakan usulan dari setiap eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian. Pelatihan dilaksanakan di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Ciawi, Bogor pada tanggal 26 - 30 Maret 2012. 3. Laporan Hasil Pembinaan Pegawai dalam Kerjasama dan Hubungan Masyarakat kegiatan ini dapat terlaksana dengan peserta 40 orang. Dilaksanakan dari tanggal 9 – 11 Juli 2012 bertempat di Komplek Surya Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Ciawi, Bogor. Output dari kegiatan ini adalah PNS lingkup Kementerian Pertanian dapat meningkatkan ilmu kehumasan, strategi kehumasan, cara penulisan ilmiah populer yang benar, publikasi berupa pembuatan leaflet, brosur, poster, dan lain-lain, serta pembuatan Web Blog.


4. Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Profesi Pelatihan Ketrampilan Montir yang diperuntukkan kepada putera pegawai golongan 1 dan 2 dan diikuti oleh 50 peserta yang dilaksanakan bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri (PPKPI) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 12 - 14 Nopember 2012 bertempat di PPKPI Pasar Rebo. 5. Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Dalam rangka Peringatan Hari Kartini tahun 2012, Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian menyelenggarakan seminar Pembinaan Pemberdayaan Perempuan dengan tema ”Dengan Semangat Kartini Kita Tingkatkan Peran Perempuan Dalam Pekerjaan Dan Rumah Tangga”. Tujuan penyelenggaraan seminar adalah memberikan wawasan dan pengetahuan dalam hal bagaimana beretika dan bertatabusana yang baik dan benar terutama di lingkungan kantor serta tentang kesehatan perempuan bekerja. Penyelenggaraan seminar dilaksanakan pada tanggal 3 April 2012, bertempat di Auditorium gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Hadir sebagai undangan adalah para karyawan/karyawati/ anggota KORPRI dan Pengurus serta anggota Dharma Wanita Persatuan lingkup Kementerian Pertanian sejumlah 552 orang. 6. Pembinaan Jiwa Korsa Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, dinyatakan bahwa sesama PNS berhimpun dalam satu wadah yang menjadi wahana pembinaan jiwa korsa dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap PNS dalam kehidupan dan kehidupan seharihari. Dalam rangka membangun solidaritas dan soliditas pegawai yang semakin kuat maka Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian menyelenggarakan Pertemuan Pembinaan Jiwa Korsa Pegawai. Penyelenggaraan pertemuan pembinaan jiwa korsa pegawai dilaksanakan pada tanggal 15 - 17 Maret 2012, bertempat di Hotel Le Dian, Serang, Banten. Dibuka oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, M.Sc dan dihadiri juga oleh Pengurus KORPRI Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan anggota KORPRI dari unit BPTP Banten, BBKP Sukarno-Hatta, BBKP Cilegon, serta BBKP Tanjung Priok, dengan jumlah peserta 40 orang dan 6 orang panitia. 7. Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Kesenian a. Senam Bersama Kegiatan ini biasanya dikaitkan dengan kegiatan utama HKP maupun HUT KORPRI sebagai upaya membudayakan gaya hidup sehat. Tujuan penyelenggaraan kegiatan adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di lingkungan Kementerian Pertanian sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja dan kontribusi positif serta menumbuhkan semangat/etos kerja, disiplin dan tanggungjawab moral aparatur secara terus menerus dan konsisten terhadap pencapaian tujuan dan tugas pokok di Kementerian Pertanian.


b. Training Kesehatan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian menyelenggarakan kegiatan ini bertujuan untuk menambah wacana dalam menjaga kesehatan dengan pendekatan preventif/pencegahan dan mengarahkan pola hidup sehat bagi pegawai Kementerian Pertanian. Acara diselenggarakan pada 27 Juni 2012 di Auditorium Gedung F, Kementerian Pertanian dengan jumlah peserta 224 orang, bekerjasama dengan Integrated Health Center (IHC) mengambil topik “Safe our Life for Family, Company and Nation”. Pembicara utama adalah Dr. Puti Rita Iswari, MSc, M.Kes, Direktur IHC yang juga sebagai pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia. c. Pembinaan Kesenian Pembinaan Tim Paduan Suara Kementerian Pertanian menjadi fokus, hal ini disebabkan pentingnya peranan Tim Paduan Suara dalam upacara-upacara di lingkungan Kementerian Pertanian. Pelatihan secara rutin dilakukan dalam mempersiapkan acara upacara, dan upaya menigkatkan kemampuan vokal dari Tim Paduan Suara ini maka dilaksanakan pelatihan khusus dan intensif. Kegiatan ini diikuti 45 orang peserta Tim Paduan Suara dan dilaksanakan di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Ciawi-Bogor pada tanggal 5 7 Oktober 2012. d. Donor Darah Kegiatan donor darah dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT KORPRI ke41 lingkup Kementerian Pertanian dengan bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia pada tanggal 29 Nopember 2012 di Ruang Rapat Achmad Affandi Gedung B Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Hadir dalam acara donor darah tersebut Bapak Wakil Menteri Pertanian, DR. Rusman Heriawan dan Bapak Ketua DPK Kementerian Pertanian/Sekretaris Jenderal serta anggota KORPRI lingkup Kementerian Pertanian. e. Seminar Kesehatan Seminar terkait kesegaran jasmani dan kesenian dilaksanakan bekerjasama dengan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) dengan tema “Kiat Menjaga Kesehatan di Usia Lanjut” pada tanggal 5 Desember 2012 di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian. Nara sumber pada seminar ini adalah dr. Beno Putro, SPKFR yang mendalami penyakit-penyakit pada usia lanjut dan bagaimana pencegahannya. f. Hari Krida Pertanian ke-40 Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian nomor 2150/Kpts/OT.160/6/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Penyelenggara Hari Krida Pertanian Ke-40 Tahun 2012, penyelenggaraan HKP diperingati selama 1 bulan penuh dengan tema “Dengan Semangat Hari Krida Pertanian Kita Tingkatkan Komitmen dan Kepedulian dalam Mewujudkan Diversifikasi Pangan Menuju Kesejahteraan Petani”. Adapun rangkaian kegiatan antara lain upacara, bakti sosial/bakti krida, olah raga, seminar, pameran dan


pagelaran kesenian. Sekretaris DPK Kementerian Pertanian sebagai sekretaris pelaksana kegiatan mendapatkan amanah untuk mengkordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan HKP ke-40. Pelaksanaan diselenggarakan pada tanggal 21 Juni – 21 Juli 2012, dengan rincian acara sebagai berikut : 1) 21 Juni

: Upacara, Pemberian Beasiswa, Pemberian Penghargaan, Donor Darah, Seminar Kesehatan Bagi Anak,

2) 22 Juni

: Senam Bersama.

3) 26 Juni

: Peringatan Isra Mi’raj

4) 27 Juni

: Seminar

5) 3 Juli

: Khitanan Massal

6) 11 Juli

: Launching Produk Inovasi

7) 13 Juli

: Pagelaran Wayang Kulit oleh Ki Enthus

8) 16-18 Juli : Pameran dan Seminar. g.

Hari Ulang Tahun KORPRI ke-41 Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun KORPRI ke-41, Dewan Pengurus KORPRI Nasional (DPKN) menerbitkan surat edaran nomor SE-II/KU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 ditujukan agar acara memperingati HUT KORPRI dapat dilaksanakan dengan baik. Tema yang diusung adalah “Pemantapan Jiwa Korps Pegawai Republik Indonesia guna mempercepat Reformasi Birokrasi”. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KORPRI Kementerian Pertanian adalah : Upacara Bendera, Kegiatan Donor Darah, Pemberian Penghargaan kepada PNS yang mempunyai masa kerja 10. 20, dan 30 tahun, lomba Olah Raga dan Kebersihan/kerapihan Kantor, Senam Bersama serta seminar terkait pembinaan mental dan kesehatan jasmani.

8. Pembinaan Ketrampilan Pembinaan ketrampilan ini ditujukan untuk mengembangkan ketrampilan karyawankaryawati termasuk anggota keluarganya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di kantor, di rumah dan di lingkungan kemasyarakatan. Beberapa kegiatan dalam kerangka pembinaan ketrampilan antara lain : a. Pelatihan Kerajinan Tangan yang dilaksanakan pada 16 - 17 Oktober 2012 dengan tema “Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga’. Materi yang diberikan antara lain merajut/membuat syal, membuat tempat tissu, asesoris seperti bross, peniti dan hiasan lainnya. Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang bertempat di Auditorium Gedung D, Kementerian Pertanian. b. Pelatihan Ketrampilan Pegawai yang bekerjasama dengan Yayasan Muryati Sudibyo melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dalam mengembangkan kewirausahaan termasuk dalam teknik memilih bidang usaha dan metode penjualan produk serta dukungan penampilan (tata busana, tata rias,


etika) dalam meraih sukses berwirausaha. Kegiatan ini diukuti oleh 25 peserta, dan dilaksanakan pada 12 - 14 Nopember 2012 bertempat di Auditorium Gedung D, Kementerian Pertanian. 9. Pembinaan Mental a. Penyelenggaraan Maulid Nabi Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi 1433 H pada hari Selasa, 21 Februari 2012, bertempat di Masjid Nurul Iman, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, jamaah yang hadir 461 orang. Dengan menghadirkan Ustadz H. Yasir Lipito, Lc. dan mengambil tema “Membangun Spirit Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam Pekerjaaan dan Rumah Tangga”. b. Penyelenggaraan Isra’ Mi’raj Dalam rangkaian kegiatan Hari Krida Pertanian ke-40. Isra’ Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW 1433 Hijjriah, yang jatuh pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012, untuk memperingatinya dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Juni 2012, bertempat di Masjid Nurul Iman, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, jamaah yang hadir 548 orang. Dengan menghadirkan narasumber Ustadz DR. Ahmad Satori (Guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mengambil tema ”Dengan Meresapi Makna Isra’ Mi’raj dan HKP ke-40, Kita Tingkatkan Ketersediaan Pangan Nasional dan Kesejahteraan Petani”. c. Kegiatan Nuzulul Qur’an Penyelenggaraan Nuzulul Qur’an 1433 H dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2012 di masjid Nurul Iman Kementerian Pertanian, jamaah yang hadir 512 orang. Dengan menghadirkan penceramah Ustadz H. Yasir Lupito Lc.menekankan pada tema “Al-Qur’an sebagai Pedoman Hidup Manusia” dengan Kegiatan ini juga dirangkai dengan pemberian santuanan kepada anak yatim dan dhuafa serta berbuka puasa bersama dan penyelenggraan MTQ yang ke-XXIX. Peserta MTQ merupakan wakil-wakil dari unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan dibedakan menjadi 2 katagori yaitu Qari dan Qariah. Peserta MTQ yang terdaftar sebanyak 12 orang Qari dan 5 orang Qariah dan Hasil Qari terbaik I, II, III adalah Ir. Muhamad Tahir, MP, Acang Nur Hasan, Rahmat Hidayat, SP. Sedangan untuk Qariah terbaik I, II, III adalah drh. Ai Sri Mulyati, dra. Lailatul Hasanah, Asiah. Hasil tersebut berdasarkan penilaian 3 juri yaitu H. Moch Ishak, drs.H. Darka, Aw, dan H. Muhamad Ichsan Yusuf, SPd.I. d. Penyelenggaraan Halal Bi Halal Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian menyelenggarakan Halal biHalal pada hari pertama masuk kantor setelah merayakan Idul Fitri, yaitu hari Kamis tanggal 23 September 2012, bertempat di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian, peserta yang hadir 1.692 orang. Dengan menghadirkan Ustadz drs.H.DH. Al-Yusni dan tema “Sucikan Hati Kembali ke Fitrah” untuk memberikan penyegaran kembali kepada kita semua mengenai makna Idul Fitri dan bagaimana meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita dengan peduli kepada sesama umat. e. Penyelenggaraan Tahun Baru Islam


Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian menyelenggarakan peringatan Tahun Baru Islam 1434 pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012, bertempat di Mesjid Nurul Iman Kantor Pusat Kementerian Pertanian dengan didahului shalat dzuhur, jamaah yang hadir 568 orang. Dengan menghadirkan Ustadz Dr. H. Ahzami Sami´un Jazuli, MA sebagai Dosen Pascasarjana dari Universitas Islam Negeri dan tema “Perbaiki Akhlak kita untuk Kebaikan Diri, Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara”. f. Penyelenggaraan Kebaktian Paskah Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian menyelenggarakan Kebaktian Paskah, peserta kebaktian yang hadir 207 orang. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 13 April 2012. Dengan menghadirkan Pdt. Arthur M. Sitorus dan Romo Celcus Winarno H, M.SF g. Penyelenggaraan Seminar Seminar terkait pembinaan mental ini mengangkat tema “Efektifitas Bimbingan Mental Dan Spiritual Dalam Rangka Menanggulangi Dan Mencegah Bahaya Psikotropika/ Narkoba” pada tanggal 4 Desember 2012, bertempat di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian, peserta yang hadir 445 orang. Nara sumber dalam seminar ini adalah Prof.Dr.dr.H. Dadang Hawari (Psikiater dan Rokhaniawan) serta dr. Kusnan Suriakusuma, Deputy Bidang Rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional yang memberikan informasi tentang bahaya narkoba serta cara merehabilitasi agar dapat sehat kembali. Pada pertemuan ini juga diputarkan film tentang akibat bahaya narkoba dan juga penyakit HIV/AIDS. h. Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) KORPRI Tingkat Nasional MTQ KORPRI Tingkat Nasional ke-1 dilaksanakan di Makassar Sulawesi Selatan tepatnya di Mesjid Al Markaz Al Islami pada tanggal 23-26 Nopember 2012. Tema yang diusung adalah “Melalui MTQ Kita Wujudkan Peran KORPRI menuju Masyarakat yang Religius dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kepanitiaan MTQ KOPRPRI tingkat Nasional ke-1 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor : 837/III/Tahun 2012 tanggal 6 Maret 2012. Bidang yang dilombakan dalam MTQ ini adalah (1) Tilawatil Al Qur’an Putra dan Putri; Hifzhil/Hafalan Al qur’an Putra; Da’iyah (pidato) Putri; dan (4) Khath Al Qur’an (Kaligrafi). DP KORPRI Kementerian Pertanian menugaskan 5 (lima) orang dari perwakilan unit kerja terkait yaitu : 1) 2) 3) 4) 5)

Ir. Muhammad Tahir, MP (Qori) dari Ditjen. Hortikultura Drh. Ai Sri Mulyati (Qoriah) dari Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan Hamdani (Ketua Official) dari Ditjen. Perkebunan Marhumah (Official) dari Ditjen. Tanaman Pangan Hj. A.Akmaar Kamal, SP (Official) dari Sekretariat DP KORPRI Kementan.

Khafilah Kementerian Pertanian hanya mengirimkan peserta untuk lomba Tilawah Al-Quran karyawan dan karyawati. Berdasarkan hasil MTQ ini, peringkat Kementerian Pertanian, drh. Ai Sri Mulyani berada diperingkat 7 dari 26 Qariah peserta MTQ. Sedangkan Ir. Muhamad Tahir , MP berada diperingkat 19 dari 30 Qari peserta MTQ.


10. Forum Bidang Kesejahteraan Pegawai Calon Purnabakti perlu mendapat informasi tentang mekanisme dan prosedur penggunaan fasilitas TASPEN dan BAPERTARUM. Untuk itu Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian mengadakan sosialisasi mekanisme atau prosedur pengurusan TASPEN dan BAPERTARUM. Penyelenggaraan Sosialisasi TASPEN dan BAPERTARUM dlaksanakan pada tanggal 27 Februari 2012, bertempat di Gedung D Kementerian Pertanian, dengan peserta yang hadir 248 orang. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk Output Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan ini sebesar Rp. 2.391.075.000,-. Untuk output ini telah terserap sebesar Rp 2.245.700.038,-. Personil yang terlibat selain berasal dari KORPRI Kementerian Pertanian juga dari unit-unit kerja KORPRI Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, semuanya telah memberikan kontribusi yang baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 93.92%.  Output Fasilitasi Biro Organisasi dan Kepegawaian I. Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Pada tahun 2012 Output Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran memiliki target kinerja sebanyak 5 Dokumen. Dari target kinerja yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat tercapai secara efisien dan efektif. 1. Penyusunan Rencana dan Penetapan Kinerja Kegiatan ini berbentuk koordinasi antar pelaksana kegiatan untuk memfasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2012 dan Rencana Kinerja Tahun 2013 lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian. Kegiatan ini menghasilkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2014 Biro Organisasi dan Kepegawaian. Kegiatan ini secara administratif dilaksanakan di jakarta sedangkan untuk koordinasi dan sinkronisasi rencana kegiatan dilaksanakan di Bogor – Jawa Barat dan dilaksanakan pada triwulan I dan II tahun 2012. 2. Pengelolaan Anggaran Kegiatan ini berbentuk fasilitasi pengelolaan anggaran lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian dimana kegiatan ini meliputi a. Penggandaan Pedoman dan Rencana Operasional Kegiatan b. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan yang telah dilakukan sebanyak 7 Kali (5 Revisi POK dan 2 Revisi DIPA), hal ini akibat dari revisi anggaran yang telah dilakukan selama tahun anggaran 2011. c. Penyusunan KAK dan RAB untuk kegiatan – kegiatan revisi TA. 2012 d. Penyaluran honor pengelola keuangan e. Pelaksanaan kegiatan sekretariat keuangan Biro Organisasi dan Kepegawaian.


f. Penyusunan Laporan Tahun 2011 Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan beberapa laporan tentang pengelolaan anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian. Kegiatan ini hampir seluruhnya merupakan kegiatan administratif anggaran dan pengelola keuangan sehingga sebagian besar kegiatan dilaksanakan di kantor pusat Kementerian Pertanian. 3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan ini berbentuk koordinasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2013 lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian, meliputi : a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Per Output dan sub output Biro Organisasi dan Kepegawaian. b. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan – kegiatan lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian. c. Finalisasi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian TA. 2013 d. Finalisasi Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian TA. 2013 Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk Output Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran ini sebesar Rp. 1.274.039.000,-. Untuk output ini telah terserap sebesar Rp 1.083.787.050,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian juga dari unit-unit kerja eselon I dan pusat lingkup Kementerian Pertanian, semuanya telah memberikan kontribusi yang baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 85.07%. II. Kegiatan dan Pembinaan Pada tahun 2012 Output Kegiatan dan Pembinaan memiliki target kinerja sebanyak 7 laporan. Dari target kinerja yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat tercapai secara efisien dan efektif. 1. Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Pelaporan Kinerja Pelaksanaan kegiatan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Pelaporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian, Tata Usaha Biro lebih banyak berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan pembinaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi berbagai kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian. Kegiatan ini terdiri dari : a. Koordinasi Target Kinerja Tahun 2012 lingkup Bagian Tatalaksana dan RB Biro Organisasi dan Kepegawaian telah dilakukan sebanyak satu Kali dengan melibatkan seluruh Pegawai Lingkup Bagian Tatalaksana dan RB. b. Forum Komunikasi Pegawai Lingkup Setjen Kementan telah dilaksanakan satu kali pada bulan Ramadhan di Auditorium Gd F.


c. Fasilitasi penyelenggaraan proses pengadaan – pengadaan yang dimiliki oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian melalui Proses Pengadaan Pelelangan Sederhana, Pengadaan Langsung, dan Penunjukkan Langsung meliputi; Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung. d. Fasilitasi Penyusunan Laporan SAI yang terdiri dari Laporan SAK dan SABMN Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012. e. Pengadaan attribute seragam pegawai lingkup Sekretariat Jenderal yang berjumlah 1.000 orang. f. Penyusunan Laporan Kinerja Biro yang terdiri dari :  LAKIP Tahun 2011  Laporan Kinerja Tahun 2011  Laporan Simonev Per Triwulan Tahun 2012  Laporan Bulanan Tahun 2012  Laporan Kinerja Lain-Lain g. Kegiatan lainnya yang meliputi surat menyurat, fasilitasi rapat pimpinan lingkup Sekretariat Jenderal, fasilitasi bidang kepegawaian lingkup biro, fasilitasi lalu lintas keuangan, dan fasilitasi operasinal pimpinan lainnya. Teknis administrasi dilakukan secara rutinitas selama tahun berjalan sedangkan untuk Koordinasi Target Kinerja Tahun 2012 lingkup Bagian Tatalaksana dan RB Biro Organisasi dan Kepegawaian dilakukan pada bulan Januari Tahun 2012 di Bogor – Jawa Barat. 2. Koordinasi, Pembinaan, dan Pemantauan Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian. Kegiatan ini berbentuk survey menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang ditujukan kepada pejabat struktural di salah satu UPT lingkup Kementerian Pertanian sebagai respondennya. Kegiatan ini dilakukan pada akhir tahun 2012. Pengumpulan data dilakukan di 16 Propinsi terdiri dari; Propinsi Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Riau, Aceh, Bali, Maluku, Papua, dan Papua Barat. 3. Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai Bentuk kegiatan ini adalah pelatihan secara terintegrasi yang dilaksanakan untuk menciptakan iklim dan budaya kerja sama kerja yang kondusif demi peningkatan kinerja. Dalam program ini diupayakan adanya pencapaian komponen prilaku peserta pelatihan yang menentukan hasil produktif. Penyelenggaraan kegiatan ini melibatkan 25 orang sebagai panitia yang bekerja sama dengan pihak event organizer dari Primary Training and Consulting. Peserta dari kegiatan ini berjumlah 129 orang yang semuanya berasal dari PNS dan Non PNS lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 19-21 Oktober 2012 di wilayah Bandung – Jawa Barat.


4. Fasilitasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Sekretariat Jenderal Kementan Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Koordinasi dan Pembinaan Pegawai Di Lingkungan Setjen Kementan. Selama tahun 2012 telah dilaksanakan lima kali penyelenggaraan kegiatan dengan rincian sebagai berikut : a. Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian dengan tema “Membangun komitmen bersama untuk menciptakan aparatur pertanian yang memiliki integritas dan dedikasi tinggi serta berwawasan luas” diselenggarakan di wilayah Sawangan Depok Jawa Barat pada tanggal 9 – 10 Maret 2012 dengan jumlah peserta sebanyak 143 orang yang semuanya merupakan pegawai lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian. b. Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Bagi PNS Baru Angkatan Tahun 2011 Lingkup Setjen Kementan dengan tema “Mari Kita Tingkatkan Kapasitas dan Kualitas Aparatur Pertanian Demi Terciptanya Tata Kelola Pemerintah yang Baik” diselenggarakan di wilayah Puncak Bogor Jawa Barat pada tanggal 12-14 April 2012 dengan jumlah peserta sebanyak 73 orang yang berasal dari PNS baru lingkup Setjen Kementan. c. Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian II dengan tema “Mari Tingkatkan Kompetensi dan Disiplin Diri Dalam Rangka Reformasi Birokrasi” diselenggarakan di wilayah Sentul Bogor Jawa Barat pada tanggal 22-23 Juni 2012 dengan jumlah peserta sebanyak 145 orang yang semuanya merupakan pegawai lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian. d. Forum Silaturahmi Pegawai Lingkup Sekretariat Jenderal Kementan yang dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian Bapak Rusman Heriawan diselenggarakan di wilayah Puncak Bogor Jawa Barat pada tanggal 1 September 2012 dengan jumlah peserta sebanyak kurang lebih 800 orang. e. Sosialisasi dan Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian Setjen Kementan dengan tema “Menjadi Aparatur Pertanian yang Bekerja Cerdas, Produktif, dan Disiplin Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi” diselenggarakan diwilayah Ciawi Bogor Jawa Barat pada tanggal 29-30 November 2012 dengan jumlah peserta sebanyak 123 orang yang semuanya merupakan pegawai lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian. 5. Fasilitasi Medical Check UP Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan fasilitas Medical Check Up Bagi Petugas Laboratorium yang ada di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Pertanian di wilayah-wilayah yang telah ditentukan sebagai berikut : a. Wilayah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 40 orang bekerja sama dengan Rumah Sakit Adam Malik b. Wilayah Provinsi Lampung sebanyak 33 orang bekerja sama dengan Rumah Sakit Graha Husada c. Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebanyak 130 orang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati d. Wilayah Provinsi DI. Yogyakarta sebanyak 33 orang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Pusat dr Sardjito


e. Wilayah Provinsi Jawa Timur sebanyak 100 orang bekerja sama dengan Rumah Sakit Angkatan Laut dr Ramelan f. Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 32 orang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Pusat Ulin g. Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 47 orang bekerja sama dengan Rumah Sakit Salewangeng. Selain dilakukan Medical Check Up (MCU) Umum kepada seluruh petugas laboratorium juga dilakukan pengujian Radiasi Logam Berat (Fenol) kepada seluruh petugas lab. Pengujian Radiasi Logam Berat ini dilakukan bekerja sama dengan PT. Baihaki Medika dab jumlah sampel darah sebanyak 445 buah/orang. Hasil dari pengujian Medical Check Up tersebut telah di distribusikan kepada seluruh peserta. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk Output Kegiatan dan Pembinaan ini sebesar Rp. 3.629.256.000,-. Untuk output ini telah terserap sebesar Rp 3.452.107.812,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian juga dari unit-unit kerja eselon I dan pusat lingkup Kementerian Pertanian, semuanya telah memberikan kontribusi yang baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 95.12%. III. Layanan Perkantoran Pada tahun 2012 kegiatan Layanan Perkantoran memiliki target kinerja sebanyak 12 Bulan Layanan. Dari target kinerja yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat tercapai secara efisien dan efektif. Kegiatan ini terdiri dari Penyaluran Tunjangan Kinerja Kegiatan untuk pegawai lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian sebanyak 166 orang selama 12 bulan layanan dan Pemeliharaan barang yang ada di Biro Organisasi dan Kepegawaian selama 12 bulan meliputi Kendaraan (18 Unit Roda 4 dan 14 Unit Roda 2), AC, Komputer, Mesin Fotocopy, Penggantian Suku Cadang Alat Kesehatan, dan Pemeliharaan Ruangan. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk Output Layanan Perkantoran ini sebesar Rp. 965.960.000,-. Untuk output ini telah terserap sebesar Rp 833.084.825,-. Personil yang terlibat seluruhnya berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian Setjen Kementan dan semuanya telah memberikan kontribusi yang baik. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 86.24%. IV. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pada tahun anggaran 2012 ini telah diadakan untuk mengadakan perangkat komputer dan peralatannya meliputi :  Biro Organisasi dan Kepegawaian a. Notebook PC sebanyak 13 unit b. Desktop PC sebanyak 19 unit c. Printer sebanyak 7 unit d. Scanner sebanyak 1 unit e. Mesin Ketik Elektrik sebanyak 1 unit


f. g. h. i. j. k. l.

Mesin Ketik Manual Mesin Penghancur Kertas Harddisk External Smartphone LED TV Tablet PC Mesin Hitung Uang

sebanyak sebanyak sebanyak sebanyak sebanyak sebanyak sebanyak

3 1 1 7 4 3 1

unit unit unit unit unit unit unit

 Dewan Pengurus KORPRI a. Komputer Desktop sebanyak 2 unit b. Komputer Notebook sebanyak 3 unit c. Printer sebanyak 3 unit Proses pengadaan barang seluruhnya telah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pada Instansi Pemerintah. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk Output Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi ini sebesar Rp. 389.350.000,-. Untuk output ini telah terserap sebesar Rp 387.319.200,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian Setjen Kementan juga bekerja sama dengan Pihak Ketiga yang Qualified menurut Perpres No 70 Tahun 2012 dan seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 99.48%. V. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pada tahun anggaran 2012 ini telah diadakan untuk mengadakan perangkat Alat Pengolah Data dan Multimedia meliputi :  Biro Organisasi dan Kepegawaian - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung a. Lemari sebanyak 6 unit b. Cabinet sebanyak 4 unit c. Panaboard sebanyak 1 unit d. Meja Rapat sebanyak 1 unit e. Kursi Rapat sebanyak 20 unit f. Meja Kerja sebanyak 2 unit Peralatan Kesehatan berupa pengadaan Dental sebanyak 1 unit  Dewan Pengurus KORPRI - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung a. Lemari sebanyak 2 unit b. Orgent sebanyak 1 unit c. Camera sebanyak 1 unit d. Finger Print sebanyak 1 unit Proses pengadaan barang seluruhnya telah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pada Instansi Pemerintah.


Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk Output Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran ini sebesar Rp. 522.500.000,-. Untuk output ini telah terserap sebesar Rp 514.145.325,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Organisasi dan Kepegawaian Setjen Kementan juga bekerja sama dengan Pihak Ketiga yang Qualified menurut Perpres No 70 Tahun 2012 dan seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Persentase realisasi anggaran terhadap target anggaran adalah sebesar 98.40%. B. Permasalahan Pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target – target kinerja yan telah ditetapkan, secara umum tidak ada masalah dan berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Secara keseluruhan target – target kinerja dapat tercapai 100% dari yang ditetapkan pada awal tahun. Namun ada beberapa masalah yang dihadapi Biro Organisasi dan Kepegawaian pada tahun 2012, yaitu ; 1. Belum optimalnya pengelolaan data kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG sehingga terjadi perbedaan jumlah total pegawai antara data pegawai yang ada di Biro, pusdatin, dan masing – masing Eselon I lingkup Kementan. 2. Terdapat beberapa kali proses revisi anggaran yang terdiri dari Revisi POK sebanyak 5 kali dan Revisi DIPA sebanyak 2 kali. Hal mendasar yang menyebabkan masalah tersebut adalah adanya Revisi Penghematan BBM dan Reward Anggaran serta Realokasi dari pelaksana kegiatan lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian. 3. Frekuensi pergerakan PAGU yang cukup signifikan dan waktu peyelesaian yang begitu cepat dalam Proses Penyusunan dan Penelaahan Usulan Anggaran Tahun 2013 sehingga hal ini membutuhkan perhatian lebih bagi pelaksana kegiatan lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian Khususnya Tim Perencana Anggaran. 4. Pada Tahun 2012 ini belum semua pegawai lingkup Kementerian Pertanian mendapatkan Kartu Pegawai Elektronik, hal ini disebabkan karena terbatasnya kuota peserta KPE dari Sucofindo sehingga pada tahun anggaran selanjutnya kegiatan ini harus menjadi perhatian bagi Pelaksana Kegiatan Lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian. 5. Perbedaam Persepsi pada setiap instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan Kegiatan Medical Check Up Pegawai Baik di Pusat maupu di daerah dalam menerjemahkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

C. Tindak Lanjut 1. Perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif antar para pengelola aplikasi SIMPEG sehingga data pegawai yang ada dapat lebih valid. 2. Lebih mendorong kepada Pelaksana Kegiatan Lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian agar lebih baik dalam merencanakan pelaksanaan kegiatannya pada tahun anggaran 2013. 3. Mendorong seluruh Tim Perencana Anggaran Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian agar lebih baik dalam penyusunan anggaran tahun selanjutnya. 4. Mendorong kepada Subbag Perencanaan Pegawai agar lebih mendorong pihak dari Sucofindo untuk dapat menyelesaikan kuota sisa Kartu Pegawai Elektronik Kementerian Pertanian pada Tahun 2013. 5. Berkoordinasi secara lebih intensif dengan pihak – pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan MCU pada tahun yang akan datang dan mendorong Tim Pengadaan Biro


Organisasi dan Kepegawaian agar lebih memiliki inisiatif untuk berkomunikasi baik dengan Tim ULP Setjen Kementan maupun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP). Masing-masing tahapan dalam penyusunan Laporan Tahunan mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hal ini mengingat Laporan Tahunan merupakan salah satu sistem pelaporan akuntabilitaas kinerja yang hasilnya digunakan untuk proses pengambilan keputusan pimpinan. Oleh karena itu untuk menghasilkan informasi yang baik dan akurat, sebelumnya dilakukan Evaluasi Kinerja yang meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi. Capaian kinerja masing-masing kegiatan dalam program pembinaan dan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan yang menjadi tanggung jawab Biro Organisasi dan Kepegawaian berdasarkan data Evaluasi Kinerja khususnya sampai pada indikator keluaran pada tahun 2012 ini dapat dicapai 100% dari Target Kinerja yang ada di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2012, dengan kata lain dapat diklasifikasikan BAIK. dari segi serapan anggaran, pada tahun 2012 Biro Organisasi dan Kepegawaian memiliki anggaran sebesar Rp 22.692.997.000,- dan dapat terealisasi hingga akhir tahun 2012 sebesar Rp 21.045.414.031,- atau sebesar 92.74%. Seluruh capaian kinerja pada tahun ini dapat terwujud berkat konsistensi dan kerja keras dari seluruh Pelaksana Kegiatan Lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian. Dengan pencapaian kinerja kegiatan yang sedemikian, maka sebagian besar sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dapat tercapai. Namun apabila dilihat dari substansi dari masing-masing keluaran (output), terdapat keluaran-keluaran yang masih memerlukan proses tindak lanjut, misalnya saja keluaran yang masih berbentuk rancangan peraturan atau kegiatan yang membutuhkan tindak lanjut seperti Kegiatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang membutuhkan Sosialisasi dan Workshop pada tahun yang akan datang.


BAB V PENUTUP Pembinaan Organisasi dan Kepegawaian merupakan fungsi yang strategis dalam upaya membangun suatu manajemen pembangunan pertanian modern dan mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian secara efektif dan efisien. Oleh karena itu perlu dilakukan secara berkesinambungan serta perlu komitmen yang kuat dan pemahaman yang sama terhadap peran, tugas dan fungsi unit Organisasi dan Kepegawaian dari level top manager sampai dengan lower manager. Biro Organisasi dan Kepegawaian pada tahun 2012 dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang terjadi terutama pelaksanaan otonomi daerah dan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian telah berupaya melakukan pembenahan terhadap manajemen pembangunan pertanian, antara lain meliputi kegiatan-kegiatan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk pengembangan jabatan fungsional, pemberian motivasi kerja kepada unit kerja pelayanan bidang pertanian, penataan ketatalaksanaan, serta pemberian asistensi terhadap pelaksanaan otonomi daerah bidang pertanian. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2012 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi dan Kepegawaian dan telah selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan yang menonjol dalam tahun pelaporan ini antara lain adalah Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dengan terbitnya Perpres No 103 Tahun 2012 pada akhir tahun. Keluarnya Perpres tersebut menandakan bahwa Kementerian Pertanian telah berhasil melakukan Reformasi Birokrasi di seluruh unit kerjanya walaupun pencapaian belum 100%. Selain itu pada tahun 2012 telah dipersiapkan instrumen penilaian prestasi PNS yang biasa disebut dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Penerapan SKP akan dilakukan pada Januari 2014 sehingga dibutuhkan suatu tindak lanjut dari kegiatan SKP yang telah disusun, pada tahun yang akan datang. Dari hasil evaluasi kinerja baik kegiatan maupun program yang dilakukan diketahui capaian kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian dapat tercapai 100 %, yang artinya BAIK. kegiatan-kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian lebih banyak bersifat non fisik (peraturan, kajian dan konsepsi). Selain itu terdapat kegitan yang masih memerlukan proses tindak lanjut agar output kegiatan tersebut dapat bermanfaat, seperti misalnya sosialisasi baik kedalam maupun keluar. Disadari bahwa berbagai kelemahan pelaksanaan masih terjadi sehingga target-target yang telah ditentukan belum dapat dicapai sesuai dengan rencana. Selain itu beberapa kegiatan tidak serta merta menghasilkan outcome yang kemudian akan memberikan indikasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Diperlukan usaha yang terus menerus dan berkesinambungan untuk menghasilkan suatu bentuk perwujudan sasaran yang akhirnya bermuara pada pencapaian tujuan, misi, dan visi Biro Organisasi dan Kepegawaian.


LAMPIRAN


Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Pertanian, Jakarta 21 September 2012

Workshop Penyusunan dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai, Bandung Jawa Barat

Penandatangan Pakta Integritas Pegawai Kementerian Pertanian yang Diperbantukan dan Dipekerjakan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 24 September 2012

Rapat Koordinasi Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik, Cipayung 24-26 September 2012

Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Lingkup Setjen Kementan, Bogor 1 September 2012

Pembinaan, Koordinasi, dan Monitoring di Bidang Kepegawaian Lingkup Kementerian Pertanian, Lampung 10-12 September 2012

LAPORAN TAHUNAN BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Recommend Documents