BIRO KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN KEHUTANAN Tahun 2014
Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri PAN & RB No. 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola PBJ. 2. Peraturan Bersama Ka LKPP dan Ka BKN No. 1 Tahun 2013 dan No. 14 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menpan & RB No.77 Tahun 2012 3. Peraturan Ka LKPP No. 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabfung Pengelola PBJ. 4. Peraturan Ka LKPP No. 15 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabfung Pengelola PBJ melalui Mekanisme Penyesuaian (INPASSING).
Jabfung Pengelola PBJ Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Jabfung Pengelola PBJ merupakan jabatan karier
Instansi Pembinan Jabfung Pengelola PBJ adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP )
Tujuan Pembentukan Jabatan Fungsional PPBJ
Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier tenaga profesional yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga tercapai tujuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel.
Jenjang Jabatan Fungsional Pengelola PBJ :
Jabfung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa mrpkan jabatan tingkat ahli yang terdiri dari jenjang : a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama: 1) Penata Muda, golongan ruang III/a;dan 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda: 1) Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya: 1) Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c
Pangkat/Jabatan dan Angka Kredit Pangkat dan golongan ruang utk masing masing
5
jenjang jabatan ditentukan berdasarkan jumlah Angka Kredit (AK) yang ditetapkan . Jumlah AK kumulatif minimal utk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat dgn pendidikan S1 / D4 : Pertama III/a = 100, III/b = 150 Muda III/c = 200, III/d = 300 Madya IV/a = 400, IV/b = 550, IV/c = 700 Terdapat 454 butir kegiatan untuk pengumpulan AK Penetapan AK oleh Pejabat yg berwenang
Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
a. Kepala LKPP atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi pembinaan jabatan fungsional untuk Tim Penilai Pusat di LKPP . b. Pejabat eselon II yang membidangi pembinaan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk Tim Penilai Unit Kerja di LKPP. c. Pejabat eselon II yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa, untuk Tim Penilai Instansi Pusat diluar LKPP. d. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/jasa untuk Tim Penilai Provinsi. e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/jasa untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
Tim Penilai Jabfung PPBJ terdiri dari unsur: a.Unsur teknis yang membidangi pengadaan barang/jasa b.Unsur kepegawaian c. Pejabat Fungsional PPBJ
Susunan Keanggotaan Tim Penilai: a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi pengadaan barang/jasa; b.seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c.seorang Sekretaris merangkap anggota;dan d.paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
Formasi jabatan Fungsional Pengelola PBJP : (Pasal 30 ayat 3)
a. di lingkungan LKPP paling kurang 15 (lima belas) paling banyak 20 (dua puluh); b. di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian: 1) setiap 1 (satu) satuan kerja paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang; 2) setiap 1 (satu) ULP diperlukan paling kurang 3 (tiga) orang, paling banyak 7 (tujuh) orang; c. di lingkungan Provinsi: 1) setiap 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) paling banyak 2 (dua) orang; 2) setiap 1 (satu) ULP paling kurang 40 (empat puluh) orang, dan paling banyak 60 (enam puluh) orang.
Lanjutan
formasi
d. di lingkungan Kabupaten/Kota: 1) setiap 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) paling banyak 2 (dua) orang; dan 2) setiap 1 (satu) ULP paling kurang 30 (tiga puluh) orang, paling banyak 50 (lima puluh) orang. e. setiap 1 (satu) ULP paling kurang 30 (tiga puluh) orang, paling banyak 50 (lima puluh) orang.
Dasar penetapan Formasi (Pasal 30 ayat 4) : Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja.
Mekanisme Pengangkatan :
Persyaratan Pengangkatan Pertama kali (Pasal 27 ayat 1): a.berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) / Diploma IV sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala LKPP; b.pangkat paling rendah Penata Muda, gol. ruang III/a; c.memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama; d.setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Persyaratan Pengangkatan dari jabatan lain (Pasal 28 ayat 1): a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); b. memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling sedikit 2 (dua) tahun; c. telah mengikuti dan lulus diklat ahli pengadaan barang/jasa tingkat pertama; d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; e. tersedianya formasi untuk jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan f. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Persyaratan Penyesuaian/ Inpassing (pasal 36 ayat 2) : a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV; b. pangkat paling rendah Penata Muda, gol. ruang III/a; c. memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah minimal 1 (satu) tahun, yang dibuktikan dengan surat penugasan; d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) atau Penilaian Prestasi Kerja, paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan e. memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama. f. batas akhir inpassing 31 Desember 2014
Lanjutan Inpassing
Bagi PNS yang pada periode 2011, 2012 atau 2013 telah melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa namun belum memenuhi ketentuan berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1/DIV) dan pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a maka PNS tersebut dapat diproses jika pada periode Inpassing dapat memenuhi ketentuan tersebut.
LAMPIRAN V: PERATURAN MENTERI PAN-RB NO.77 TAHUN 2012 ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN GOL/ NO
1 2 3
4
5
6
7
IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT
RUANG III/a Sarjana/DIV Sarjana/DIV III/b Magister (S2) Sarjana/DIV III/c Magister (S2) Doktor (S3) Sarjana/DIV III/d Magister (S2) Doktor (S3) Sarjana/DIV IV/a Magister (S2) Doktor (S3) Sarjana/DIV IV/b Magister (S2) Doktor (S3) Sarjana/DIV s.d. IV/c Doktor
< 1 TAHUN
1 TAHUN
2 TAHUN
3 TAHUN
4 TAHUN/ LEBIH
100 150 150 200 200 200 300 300 300 400 400 400 550 550 550
112 162 163 225 226 227 325 326 327 437 438 440 587 588 590
124 174 177 247 249 251 345 347 349 468 471 474 618 621 624
136 186 188 271 273 275 368 370 372 502 505 508 652 655 658
148 197 199 294 296 298 391 393 395 536 539 542 686 689 692
700
700
700
700
700
Contoh Pengitungan Inpassing:
Angka
Kredit
untuk
Penyesuaian/
Sdr. Adiwibowo, S.T pangkat Penata golongan ruang III/c, terhitung tgl 1 April 2011. Selanjutnya Sdr. Adiwobowo mendapat SK penugasan sebagai PPK III LKPP sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2013. Jika Sdr Adiwibowo akan diangkat ke dalam JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan mekanisme penyesuaian/inpassing, maka untuk penentuan angka kredit yang diperoleh mengacu kepada tabel diatas (lampiran V Permen PAN-RB). Berdasarkan data diatas Sdr. Adiwibowo mempunyai masa kepangkatan 2 tahun sebagai III/c, dan pendidikan S1, maka angka kredit yang diperoleh adalah 247 dengan jabatan Pengelola PBJ Muda. (lihat cara penentuan AK Sdr. Adiwibowo pd tabel berikut)
LAMPIRAN V: PERATURAN MENTERI PAN-RB NO.77 TAHUN 2012 ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN GOL/ NO
1 2 3
4
5
6
7
IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT
RUANG III/a Sarjana/DIV Sarjana/DIV III/b Magister (S2) Sarjana/DIV III/c Magister (S2) Doktor (S3) Sarjana/DIV III/d Magister (S2) Doktor (S3) Sarjana/DIV IV/a Magister (S2) Doktor (S3) Sarjana/DIV IV/b Magister (S2) Doktor (S3) Sarjana/DIV s.d. IV/c Doktor
< 1 TAHUN
1 TAHUN
2 TAHUN
3 TAHUN
4 TAHUN/ LEBIH
100 150 150 200 200 200 300 300 300 400 400 400 550 550 550
112 162 163 225 226 227 325 326 327 437 438 440 587 588 590
124 174 177 249 251 345 347 349 468 471 474 618 621 624
136 186 188 271 273 275 368 370 372 502 505 508 652 655 658
148 197 199 294 296 298 391 393 395 536 539 542 686 689 692
700
700
700
700
700
247
NO
URAIAN
USULAN PERSYARATAN PENGANGKATAN
1
Inpassing
PNS dengan ijazah minimal S1/ Diploma IV Pada periode Inpassing masih melaksanakan tugas PBJP minimal 1 tahun, yang dibuktikan dengan surat penugasan Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a atau melalui penyesuian pangkat/golongan yang dimilikinya Memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat pertama
2
Perpindahan
PNS dengan ijazah minimal S1/ Diploma IV Telah mengikuti dan lulus Diklat Ahli Pengadaan Barang – Jasa Tingkat Pertama Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a mempunyai pengalaman melaksanakan tugas di bidang PBJP minimal 2 tahun Usia setinggi-tingginya 52 tahun
3
Pengangkatan Pertama
PNS (untuk Mengisi Lowongan Formasi Calon PNS) dengan ijazah minimal S1/ Diploma IV Telah mengikuti dan lulus Diklat Ahli Pengadaan Barang – Jasa Tingkat Pertama Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a
Hal hal yang harus dipersiapkan mendukung Pejabat Pengelola Barang dan Jasa : 1. Mempersiapkan anggaran untuk pengangkatan pertama pada tahun 2015 2. Mempersiapkan anggaran untuk penyelenggaraan diklat, pada tahun 2015 3. Harus mulai mengidentifikasi dan mempersiapkan calon-calon Pejabat Fungsional PPBJ 4. Harus mempersiapkan Tim Penilai Jabfung PPBJ
