REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEHUTANAN
Yth.Para 1, Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup; 2. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :
di - Jakarta.
SURAT EDARAN MENTERILINGKUNGANHIDUPDANKDHUTANAN Nomor : SD. &AIenhrrt-IVkeWAOl5
terriarrg LANGKAH.LANGKAHPELAKSANAANANGGARANPENDAPATAN DANBELANJANEGARA-PERUBAHANTAHUN20lS TINGKUPKEMENTERIANLINGKUNGANHIDUPDANKEHUTANAN
dan Kehutanan Menindak lanjuti Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tanggal 25 Pebruari 2015 Republik Indonesia-Nomoi SK.65/MenLHK-II I 2015
tentangPenunjukanKuasaPenggunaAnggarandiLingkupKementerian dan menunjuk Kuasa Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menetapkan pengguna Anggaran di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Satuan Kerja Induk dan Kehutanan pada Program yang diglbung pada Satuan Kerj a Penanggungiawab Kegiatan
Berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud
di atas, untuk
SatuanKerjaPenanggungjawabKegiatan.yangmendapatkanalokasi periu ditunjuk Bendahara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menerima'menyimpan' Pengeluaran Pembantu (BPP) dengan tugas untuk
jawabkan uang' untuk membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung pada satuan Kerja keperluan belanja Negara dalam pelaksanaan APBN penggabungan pada penanggungjawab Kegiatan yang kegiatan mengalami Satuan Kerja Induk.
keuangan dalam Dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan APBN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan' perlu diatur tentang tugas dan pada Satuan Kerja Penanggungjawab KegiatanKementerian Lingkungan Hidup kewenangan BPP pada Satuan t<eria lingkup penjelasan sebagai berikut : dan Kehutanan, dfngan Surat Edaian dengan
A. PENGERTIAN
L
Anggaran fendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adafah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui Qleh Dewan Perwakilan Ralryat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal g 1 Desember tahun berkenaan.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya
3. 4.
disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KpA, adalah Pejabat yang memperoleh Kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA atau KpA untuk mengambil danlatau tindakan yang dapat rnengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
5. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima. menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada Kantor atau satuan Kerja
6. 7. 8. 9.
Kementerian Negar a I Lembaga. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP, adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Peigeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. Pemegang uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat pUp, adalah staf pengelola keuangan yang ditunjuk dan diberi tugas membantu Bendahara Pengeluaran/BPP dalam pengelolaan uang persediaan. uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat Up, adalah sejumlah uang yang disediakan untuk Satker dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat TUP, adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu Up yang ditetapkan.
10.
$urat Permlntaan pembayaran, yang selanjutnya disingkat spp, adalah dokumen
yang dibuat/diterbitkan oleh ppK dan disampaikan kepada PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk selaku p.ru.ii kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada Fp-spM berkenaan. 11. Hak taglh adala.h hak yang timbul akibat dari penerima hak telah memenuhi kewajibannya yang dinyatakan dalam berita acara atau dokumen lain yang dipersamakan. 12. Penerima Hr.k. adalah pejabat negaralpegawai negeri/pihak ketiga/pihak lain yang berhak menerima pembayaian' atas pelaksanaan kegiatan/tugas yang membebani ApBN. 13. Satuan KerJa y3tg selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melaksanakan kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan memiliki kewenangan - dan tanggungjawab penggunaan anggaran. 14. satuan Kerja Induk adalah satuan kerja yang mendapatkan DIPA APBN-P untuk mengelola kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari beberapa kegiatan dari penggauungan Eselon II
lingkup Kementerian Lingkungan Hidup d"r, Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor sK.65/MenLHK-lI/2ois tunggal 2s pebruari 20tS tentang Penunjukan Kuasa pengguna Anggaran di Lingkup
15.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. satuan Kerja Penanggungiawab Kegiatan adalah satuan kerja Eselon II yang mendapatkan kegiatan DIPA ApBN-p, namun dalam pelaksanaan di gabungkan pada satuan kerja induk pada satuan Kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehl,trpur,, sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor sK.6s/MenLHK-ll l2ol5 tanggal 2s pebruari 2015 tentang Penunjukan Kuasa pengguna Anggaran di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
B. PRINSIP-PRINSIP PENGELUARAN ANGGARAN Dalam pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik pada Daftar Isian Pelaksanaan -Anggaran lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, didasarkan pada prinsip tertib, efisien, eLonomis, efektif,
transparan, dan
bertanggungjawab sesuai dengan rencana kerjalfungsi/sub fungsi yang tertuang dalam DIPA Satuan Kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
C. LANDASAN PERATURAN PELAKSANAAN
untuk mencapai pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik sebagaimana dimaksud pada huruf B, Bpp pada satuan Kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuianan, mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku antaralain "g", : 1. Undang-Undang Nomor 17 Jahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2' Undang-undang Nomor 1 Tahun 2oQ4 tentang perbendiharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun zodq tr"ir"e pemeriksaan
Pengelolaan dan- Tanggung jawab Keuangan Negara; 4, Peraturan presiden Nomoi 1zt 1e hhun Zot+ tentang Kabinet Kerja; 5' Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 teitang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6' Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara; 7. Peraturan presiden Nomor s4 tahun 2oro tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan peraturan presiden Nomor 70 rahun 2012; diubah dan 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162lpMK.0s/2013 tentang Kedudukal da1 Tanggungiawab Bendahara pada satuan Kerja pengelola Anggaran pendapatan dan Belanja Negara; 9' Peraturan Menteri Keuangan Nomoi 190/pMK.os/2or2 rentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka peraksanaan ApBN. 10' Peraturan Menteri Kehutanari Republik Indonesia Nomor 77/MENHUTll l2or4 Tentang tata cara pengangkatan, pembebastugasan, pemberhentian Dan tanggungjawab teniah"ar" p.r.ri-uun, pengeluaranlbendahara pengeluaran pembantu, p.t"g.s bendahara pembantu bendahara penerimaan d?r pemegang uang persediaan pada satuan kerja dalam pengelolaan Anggarun"p.idapatan dan belanja Negara Di lingkup kementerian kehuranan
D. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
'
DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN. 2' Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi t
3'
pengeluaran negara. Pengeluaran negara sebagaimana dimaksud pada
butir 2 tidak
dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak boleh cukup tersedia dalam DIpA. 4. DIPA sebagaimana dimaksud pada butir I sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Negara dan _ pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah, bagi pejabat perbendaharaan.
E. P&IABAT PERBENDAHARAAN Pejabat Perbendaharaan terdiri dari
:
a. Kuasa Pengguna Anggaran (KpA). b. Pejabat Pembuat Komitmen (ppK).
c, Pejabat Penanda Tangan SpM (pp-SpM).
d. Bendahara Penerimaan, dan e. Bendahara Pengeluaran/Bpp. F. TATA
CAR^E PENETAPAN
P&IABAT PERBENDAHARAAN
1. Pejabat Perbendaharaan terdiri dari:
a, b. c. d. e.
Kuasa Pengguna Anggaran (KpA); Pejabat Pembuat Komitmen (ppK); Pejabat Penanda Tangan SpM (pp-SpM); Bendahara Penerimaan; dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bpp). 2. KPA dan Bendahara Pengeluaran termasuk BPP ditetapkan dengan Keputusan Menteri; 3. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada butir 2, selain menetapkan KPA dan Bendahara Pengeluaran/BPP juga memuat antara lain Pelimpahan kepada KpA untuk menetapkan ppK, pp-spM, Pemegang Uang Persediaan (PUP) dan petugas lainnya pada Satuan Kerja masing-masing; 4. Penetapan PPK, PP-SPM, pemegang Uang persediaan (pUp) dan petugas lainnya sebagaimana dimaksud pada butir 3, dengan Keputusan KpA. 5. Penetapan PPK dan PP-SPM oleh KPA sebagaimana dimaksud pada butir 4, disampaikan kepada: a. Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan ppSPM dan cap/stempel Satker; b' PP-SPM disertai dengan spesimen tanda tangan ppK; dan
c.
PPK.
G. LANGI(AH.LANGI(AH PELAKSANAAN.
Setelah diterima DIPA APBN-P Tahun 2015, pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepada Kuasa pengguna Anggaran (KPA), diharapkan mengambil langkah-langkah sebagai berikut i ' Mengusulkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengelnaran serta Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) kepada Sekretaris Jenderal :
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk satuan Kerja Pusat dan kepada Koordinator upr untuk satuan Kerja di provinsi; 2. Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (ppK), pejabat penandatangan sPM (PP-SPM), Staf pengelola DIPA dan panitia, selanjutnya menyusun struktur organisasi pengelola DIpA ApBN-p serra menJrusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana dalam petunjuk Operasional Kegiatan (pOK); 3. Khusus untuk satuan kerja pusat, diharapkan pada setiap satuan kerja penanggungjawab kegiatan dir"unjuk 1 (satu) Bpp dengan 1 (satu)
dan/atau lebih PPK, yang memenuhi persyaratan
sebagaimana peraturan yang berlaku. 4. Penunjukan jurniah ppK sebagaimana dimaksud pada butir 3 (tiga), dapat disesuaikan dengan kebutuhan satuan kerja masing-masing dan pada setiap PPK dapat ditunjuk pemegang uang persediaan (pUp); 5. Khusus untuk satuan kerja di Provinsi yang menerima lebih dari I (satu) DIPA APBN-P, agar masing-masing DIPA disusun struktur organisasi pengelola DIPA APBN-P tersendiri, dan sedapat mungkin agar dihindari adanya perangkapan jabatan pengelola DIpA kecuali KpA; 6. Dalam hal terjadinya perangkapan jabatan KpA dan/atau pengelola DIPA, maka honor dapat dibayarkan sepanjang DIpA-nya berbeda dan/atau output kegiatanya berbeda.
H. PE..IABAT PERBENDAHARAAN
1.
Kuasa Pengguna Anggaran.
a. Tugas dan wewenang Kuasa pengguna Anggaran sebagai berikut l) Menetapkan:
(KpA), adalah
:
a) PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara; b) PP-SPM untuk melakukan pengujian tagihan dan
2l 3)
menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara; c) panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kigiatan; d) petugas/penanggungjawab pengelolaan keuangan; e) rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana dalam bentuk Petunjuk Operasional Kegiatan (poK); Memberikan supervisi dan konsultasi - dalam p.laksa.,ran kegiatan dan penarikan dana; Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
2,
PeJabat pembuat Komltmen (ppKf.
a' b' '
PPK melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakib.atkan pengeluaran anggaran belanja wegara; Dalam melakukan tindakan yang aafat mengakibatkan pengeluaran anggaran- belanja Negara sebagaimana dimaksud dalarn 5utir 1), maka ppK memiliki tugas dan rvJ*"rr.rrg, 1) Menyusun rencana pelaksanaan keg"iatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIpA i 2l Menerbitkan surat penunjukan penyedia Barang/Jasa; 3) Membuat, menandatangani dan meraksanakan perjanjian/ kontrak dengan penyedia Barang/Jasa; 4l Melaksanakan kegiatan swakelola;
5) Memberitahukan
kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak
yang dilakukannya; Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; 9) 7) Menguji dan menandatang.ni .uot bukti mengenai hak tagih kepada Negara; 8) Membuat dan menandatangani Spp; 9) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KpA; 10) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KpA dengan Berita Acara penyerahan; 11) ivlenyimpan dan menjaga keutuhan seruruh dokumen pelaksanaan kegiatan; 12) Menandatangani Surat Tugas Perjalanan Dinas sampai dengan g (delapan) ia-m tanpa penerbitan spD yang pembebanan biaya peryalanan dinas jabatan dicantumkan dalair surat tugas; 13) Menandatangani spD untuk perjalanan dinas bagi pelaksana sPD atas beban anggaran yang dikelolanya, ,".iu menanda tangani pengeluaran lainnya; 14) Mengusulkan perubahan paket dan jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 15) Menyusun Harga perkiraan sendiri (Hps) dan spesifikasi.
c.
Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana sebagaimana dimaksud pada butir 2l huruf a), dilakukan
dengan: 1) Menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananva:
2l Menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan Spp-Up/TUp; dan 3) Mengusulkan revisi pOK/DIPA kepada KPA.
d'
PPK harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KpA sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 9), sekurang-kurangnya memuat: 1) perjanjian/kontrakdengan penyedia barang/iasa yang telah ditandatangani;
2) tagihan. yang belum dan telah disampaikan barang/jasa; 3) tagihan yang belum dan telah diterbitkan sppnya; dan
4) jangka waktu
penyedia
penyelesaian tagihan.
3. PeJabat Penanda Tangan
a.
surat perrntah Membayar (pp-spM| PP-SPM melaksanakan kewenangan KpA untuk melakukan
pengujian atas tagihan dan menerbitkan SpM.
b. Dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan
spM sebagaimana dimaksud dalam ayat (l), pp-spM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 1) menguji kebenaran formal spp beserta dokumen pendukung; 2) menolak dan mengembalikan spp, apabila spp tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; 3) membebankan tagihan pada mata anggaran yang terah disediakan; 4) menerbitkan SpM; 5) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; 6) melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KpA; dan;
7) melaksanakan
c.
d'
tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pcngujian dan perintah pembryr*r. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf, pp-SpM bertanggung jawab atas: 1) kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan sPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dila'kukannya; dan 2) ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SpM kepada
KPPN. PP-SPM harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam avat (2) huruf f yang paling sedikit memuat: 1)jumlah Spp yang diterima; 2)jumlah SpM yang diterbitkan; dan 3)jumlah Spp yang tidak dapat diterbitkan SpM.
4.
Bendahara pengeluaran.
a'
Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi: 1) Uang/surat berharga yang berasal dari Up dan pembayaran LS melalui Bendahara pengeluaran; dan 2) uang/surat berharga yang bukan berasal dari up, dan bukan berasal dari pembayaran LS yang bersumber dari APBN.
b'
Pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi: 1)
menerima, menyimpan, menatausahakan,
dan membukukan uang/ surat berharga dalam pengelolaannya; 2) melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah ppK; 3) menolak perintah pembayaran apabila tidai memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
4)melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari
pembayaran yang dilakukannya; 5) menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara; 6) mengelola rekening tempat penyimpanan Up; 7) melakukan transfer dan/atau pembayaran kepada Bpp satuan kerja yang bersangkutan; 8) menyampaikan Laporan pertanggungjawaban (LpJ) kepada: - Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; - KPPN selaku kuasa BUN; - Biro Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
c'
Pembayaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 2l yang meliputi: l) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK;
2) pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: a) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;
b) nilai tagihan yang harus dibayar; c) jadwal waktu pembayaran; dan d) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
3) pemeriksaan kesesuaian pencapaian
keluaran antara spesifikasi
teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/iasa dan
spesifikasi teknis yang disebutkan dalam
dokumen perjanjian/ kontrak; dan 4) pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).
5.
Bendahara pengeluaran pembantu (Bppf
a' b. c' d.
Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, kepala Satker/Kepala Satker DIPA Incluk dapat menunjuk beberapa BPP dan/atau pUp sesuai kebutuhan. BPP harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara pengeluaran setiap bulan. BPP/PUP melakukan pembayaran atas UP yang dikelola sesuai pengujian sebagaimana dimaksud dalam butir 4 huruf c. BPP melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang yang berada dalam pengelolaannya.
e. Pelaksanaan tugas kebendaharaan atas uang yang
f. 6,
dikelola sebagaimana dimaksud pada huruf d, meliputi: 1) menerima dan menyimpan Up; 2) melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersurnber dari Up; 3) melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari up berdasarkan perintah ppK; 4) menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; 5) melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara; 6) menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara; 7) menatausahakan transaksi Up; 8) menyelenggarakan pembukuan transaksi Up; dan 9) mengelola rekening tempat penyimpanan Up. BPP bertanggungjawab kepada Bendahara pengeluaran.
PEMEGANG UANG PERSEDIAAN. Pemegang Uang Persediaan (pUp), mempunyai wewenang
:
a. Menerima Uang Muka up/Tup dan LS dari Bendahara Pengeluaran/Bpp;
IO
b.
Melakukan pembayaran atas uang muka up/Tup dan LS yang diterima dari Bendahara pengeluaran/Bpp, untuk keperluan
kegiatan kepada pelaksana kegiatan; Membayarkan \e-siatan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang tidak dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS kepada Penyedia Barang/Jasa; d. Membayarkan uang muka up kepada penerima/penyedia barang/iasa paling banyak Rp.50.000.00o,- (lima puluh juia rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. e. Dapat menyimpan uang tunai yang belurndibayarkan kepada pelaksana kegiatan dengan persetujuan Bendahara Pengeluaran/BPp. c.
f.
Membayarkan uang muka up/Tup kepada pelaksana kegiatan untuk: l) Belanja Barang; 2) Belanja Modal; dan 3) Belanja Lain-lain.
g.
Mengajukan penggantian (reuoruing)lJp yang telah diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bpp dan sepanjang dana yang dapat
dibayarkan dengan Up masih tersedia dalam DIPA. h. Mengajukan usulan TUp ke Bendahara pengeluaran/Bpp bilamana kegiatan dari Up tidak mencukupi.
7,
MEI(ANISME PENGAJUAN UANG MUKA
a.
BPP/PUP dapat mengajukan permintaan uang muka up/Tup dan LS kepada Bendahara pengeluaran disertai : 1) Rincian rencana penggunaan uang muka up/Tup dan LS; 2) Kuitansi yang telah ditanda rangani oleh Bpp dan ppK yang terkait; dan 3) Surat Permintaan Pembayaran (SPBy) yang telah ditanda tangani oleh BPP dan ppK yang terkait. b. Permintaan uang muka up sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Bendahara pengeluaran dengan persyaratan : a. Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUp bukan merupakan pengeluaran yang harus dilakukan dengan pembayaran LS; b. Pengeluaran pada rincian rencana penggunaa.n uang muka up masih/cukup tersedia dananya dalam DIPA yang dikelola; c' Uang Muka UP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu dan dapat dilakukan secara bertahap.
ll
8.
MEI{ANISME PEMBAYARAN DENGAN UANG PERSEDIAAN (UPI
a. BPP/PUP mengajukan uang muka up kepada Bendahara Pengeluaran sebesar kebutuhan pada satker dalam I (satu) minggu yang direncanakan dibayarkan -"l.lrri uang muka Up. b. Pemberian uang muka up kepada Bpp/pup dari Bendahara Pengeluaran,, sebagaimana dimaksud pada butir 1 dapat diberikan paling bany.ak 80% (del]Pan puluh perseratus) dari jenis kegiatan yang bisa dibayarkan melalui Up.
c'
BPP/PUP dapat mengajukan permintaan uang muka Up melampaui besaran sebagaimana dimaksud pada hurui b kepada Bendahara Pengeluaran dengan pertimbangan : 1) Untuk membayar pedaran.trbitr"s Jabatan; dan 2) Untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda.
d. sejak uang muka uP diterima oleh Bpp/pup belum dilakukan pertanggungjawaban dalam 2 (dua) minggu kepada Bendahara Pengeluaran, maka bendahara pengeluaran menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bpp/ pup
e'
Setelah 1 (satu) minggu sejak disampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada hurui d, belum dilakuka., p.rtunggung_
jawaban uang muka up oleh Bpp/pup kepada Bendahara Pengeluaran, maka Bendahara Pengeluaran tidak memberikan pelayanan kepada Bpp/pUp terkait.
f'
Dalam hal setelah dilakukan pemberitahuan perranggungjawaban Up sebagaimana dimaksud pada hurud d, BppTpup teroalat kegiaran
yang mendesak harus dilaksanakan, BPP/PUP diminta untuk membuat pernyataan bersedia untuk rnenyelesaikan
diminta dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.
9,
up
yang
KETENTUAN PERALIHAN
sejak Surat Edaran ini mulai berlaku, satuan Kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang masih menggunakan istilah nama pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK)/Pemegang
uang Muka (puMi danTatau sejenisnya, masih berlaku sampai dengan ditetapkannya surat Edaran ini, dan untuk selanjutnya agar menggunakan istilah Pemegang Uang persediaan (pUp). l2
10. KETENTUAN PENUTUP
Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
berlaku pada tanggal ditetapkan.
Dite pada ta
A.n M
ini
di Jakarta : 28 lttREI' 2015 RI LINGKUNGAN HIDUP DAN ANAN s
,r,(f ;:
Jenderal Kementerian ,
'!l
, D.E.A 1020 198203 1 002 I
Tembusan disampaikan kepada, yth.j - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
t3
mulai