LAPORAN CAPAIAN KINERJA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

LAPORAN CAPAIAN KINERJA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

2013

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah Nya Laporan Capaian Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2013 ini dapat tersusun tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai salah satu alat evaluasi dan refleksi dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Laporan Capaian Kinerja ini berisi pertanggungjawaban Hasil Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 yang mengacu pada tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2010. Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2013 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi dan Kepegawaian dan telah selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan yang menonjol dalam tahun pelaporan ini antara lain 1) Terbitnya peraturan menteri pertanian baru atau perubahan di bidang Organisasi, Jabatan Fungsional RIHP, Pelayanan Publik dan Budaya Kerja serta Ketatalaksanaan. 2) Telah dilakukan Sosialisasi Lanjutan dan Workshop mengenai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Lingkup Eselon I Kementerian Pertanian. Instrumen SKP ini akan segera diterapkan mulai awal tahun 2014. 3) Telah dilakukan Assesment Center bagi Pejabat Struktural Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian sehingga hasil Assesment Center ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan. 4) Terlaksananya Pengangkatan CPNS yang berasal dari Tenaga Honorer Kategori I sebanyak 116 orang. dan 5) Terselenggaranya Pengadaan CPNS Kementan Tahun 2013 dengan jumlah formasi sebanyak 695 orang. Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang selama ini telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan kami. Tidak lupa kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan kinerja yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang kita kerjakan bersama.

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

TTD

Ir. Winarhadi, MM NIP. 19550826 198303 1 001

Laporan Capaian Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2013

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................................

i

DAFTAR ISI .............................................................................................................................

ii

BAB I. PENDAHULUAN 

Pendahuluan .........................................................................................................

1

BAB II. ORGANISASI PENGELOLA ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA I. Organisasi Pengelolaan Anggaran......................................................................... II. Sumber Daya Manusia ..........................................................................................

4 9

BAB III. PERENCANAAN KINERJA 1. Visi .......................................................................................................................... 2. Misi......................................................................................................................... 3. Tujuan .................................................................................................................... 4. Sasaran Strategis .................................................................................................... 5. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran ....................................................................

10 10 11 11 11

BAB IV. CAPAIAN KINERJA A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan  Bagian Organisasi ...........................................................................................  Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi .................................................  Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai .......................................  Bagian Mutasi ................................................................................................  Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementan ........................................... B. Realisasi Anggaran ................................................................................................ C. Permasalahan dan Tindak Lanjut...........................................................................

14 25 38 55 62 71 72

BAB V. PENUTUP  Penutup .................................................................................................................

73

LAMPIRAN Dokumentasi Kegiatan Tahun 2013

ii Laporan Capaian Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2013

Bab I. Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyelenggarakan fungsi pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat Kementerian Pertanian. Dalam hal pengorganisasian, ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian secara operasional fungsi tersebut merupakan tanggung jawab Biro Organisasi dan Kepegawaian yang berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian tersebut, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, perencanaan dan pengembangan pegawai, serta mutasi pegawai. Dalam rangka pembangunan pertanian, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai peran penting dan strategis terutama dalam upaya mengembangkan sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang proporsional, profesional, efektif dan efisien, yang merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan dalam good governance. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pembinaan administrasi dan manajemen di lingkungan Kementerian Pertanian, Biro Organisasi dan Kepegawaian ditempatkan pada suatu kedudukan yang spesifik yaitu sebagai in house consultant management di lingkungan Kementerian Pertanian. Peran dan kedudukan Biro Organisasi dan Kepegawaian menjadi sangat penting dan strategis sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah disempurnakan dengan UndangUndang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka mengkoordinasikan penyiapan pembagian urusan pemerintah, propinsi dan kabupaten/kota, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam rangka operasionalisasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Selain itu, kedudukan Biro Organisasi dan Kepegawaian menjadi semakin penting, sejalan dengan kebijakan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025, dan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2014, yang mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, Biro Organisasi dan Kepegawaian berkedudukan sebagai unit kerja yang mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Pertanian.


1

Bab I. Pendahuluan

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi dan penyempurnaan organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional serta pengembangan budaya kerja b. Koordinasi dan penyempurnaan tata laksana dan fasilitasi reformasi birokrasi; c. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai d. Pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian, dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian. Sedangkan susunan organisasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang secara substantif menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, terdiri dari: a. Bagian Organisasi b. Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi c. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai d. Bagian Mutasi, dan e. Kelompok Jabatan Fungsional

2


Bab I. Pendahuluan


3

Bab II. Organisasi Pengelola Anggaran dan Sumber Daya Manusia

BAB II ORGANISASI PENGELOLA ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

I.

ORGANISASI PENGELOLA ANGGARAN Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6445/Kpts/KU.410/12/2012 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran Satker Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013 Guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan anggaran pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, telah diterbitkan Keputusan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 15/Kpts/KU.410/A2/1/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada Biro Organisasi dan Kepegawaian, Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan, Pelaksana Kegiatan, staf Sekretariat Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk masing-masing Bagian di lingkungan Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. A. Susunan Organisasi Pengelola Anggaran Susunan Organisasi Pengelola Anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian terdiri dari: 1. Kepala Biro/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3. Bendahara Pengeluaran 4. Penanggung Jawab Kegiatan 5. Pelaksana Kegiatan 6. Staf Sekretariat PPK 7. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) BPP ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja/ Kepala Biro untuk masing-masing Unit Kerja Eselon III dan KORPRI. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. BPP wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran.


4


Bagan Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian dapat digambarkan seperti di bawah ini. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA ANGGARAN BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Kepala Biro/ KPA

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Bendahara Pengeluaran

Staf Sekretariat PPK

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kementan BPP

KABAG

KABAG

KABAG

KABAG

Selaku Penanggung Jawab Kegiatan




BPP

Pelaksana Kegiatan

Ket :

5

BPP

Pelaksana Kegiatan

BPP

Pelaksana Kegiatan

BPP

Pelaksana Kegiatan

Garis Organisasi Struktural Garis Koordinasi Garis Organisasi Pengelola Anggaran



B. Kewenangan dan Tugas Pekerjaan Pengelola Anggaran 1. Kepala Biro/ Kuasa Pengguna Anggaran Mempunyai kewenangan dan tugas pekerjaan sebagai berikut: a. Menyusun DIPA b. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara c. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran belanja Negara d. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan e. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana f. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana g. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, dan h. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Pejabat Pembuat Komitmen Mempunyai kewenangan dan tugas pekerjaan sebagai berikut: a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;  menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananya  menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan SPPUP/TUP  mengusulkan revisi POK/DIPA kepada KPA b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa d. Melaksanakan kegiatan swakelola e. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya f. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;  menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara, dan/atau  menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai h. Membuat dan menandatangani SPP i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;  pelaksanaan kegiatan  penyelesaian kegiatan  penyelesaian tagihan kepada negara


6


j.

Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa  Memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara  Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan  Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan m. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa 3.

Penanggung Jawab Kegiatan Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Bagian dan Sekretaris Unit KORPRI Kementerian Pertanian dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Menyusun Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) di unit kerjanya berdasarkan RKA-K/L dan DIPA Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian b. Melaksanakan rencana kegiatan unit kerjanya bersama-sama dengan pelaksana kegiatan berdasarkan ROPAK yang telah ditetapkan c. Melakukan Koordinasi dengan para pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di Unit Kerjanya d. Memberikan bimbingan dan arahan kepada para pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di unit kerjanya e. Meneliti bukti-bukti pertanggung jawaban keuangan (SPJ) atas kegiatan yang telah dilaksanakan di unit kerjanya f. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan unit kerjanya kepada Pejabat Pembuat Komitmen g. Melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya

4.

Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Sub Bagian atau staf pelaksana dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Menyiapkan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) di unit kerjanya berdasarkan RKA-K/L dan DIPA Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian b. Melaksanakan rencana kegiatan unit kerjanya yang telah ditetapkan dalam ROPAK dan DIPA Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan perbaikan data/dokumen/laporan

7



d. Menghimpun dan memproses bukti-bukti pertanggung jawaban keuangan (SPJ) atas kegiatan yg telah dilaksanakan e. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan unit kerjanya 5.

Bendahara Pengeluaran Mempunyai kewenangan dan tugas pekerjaan sebagai berikut: a. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK c. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK yaitu:  Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar, jadwal waktu pembayaran, dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutan  Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak, dan  Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) d. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan e. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya f. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara g. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP h. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN

6.

Staf Sekretariat PPK Mempunyai kewenangan dan tugas Pekerjaan sebagai berikut: a. Menyiapan Administrasi Umum untuk kelancaran tugas PPK b. Melaksanakan Penatausahaan dan Pengarsipan surat kedinasan, surat keputusan dan dokumen keuangan lainnya c. Memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen atas hak tagih termasuk SPJ dan bukti-bukti pengeluarannya d. Memeriksa ketersediaan dana dalam ROPAK dan DIPA serta ketetapan pembebanan anggaran sesuai mata anggaran pengeluaran e. Meneliti konsep surat-surat keputusan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk dokumen kontrak/perjanjian/SPK f. Meneliti Konsep surat pengajuan permintaan atau penggantian uang persediaan g. Meneliti konsep surat permintaan pembayaran (SPP) dan menyiapkan surat pengantar perintah pembayaran h. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian


8


7.

II.

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Mempunyai kewenangan dan Tugas Pekerjaan sebagai berikut: a. Menerima dan menyimpan UP b. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP c. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK d. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan e. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara f. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara g. Menatausahakan transaksi UP h. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP i. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP

SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Sumber Daya Manusia Biro Organisasi dan Kepegawaian Setjen Kementan mengalami perubahan setiap bulannya. hal ini disebabkan karena adanya pegawai yang mutasi, pensiun, dan diberhentikan. Per Akhir Tahun 2012 Total Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian berjumlah 254 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 90 orang pegawai yang dipekerjakan/ diperbantukan. Selama tahun 2013 jumlah pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian mengalami penurunan akibat tidak tersedianya formasi CPNS. Pada akhir tahun 2013 pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian yang ada berjumlah 246 orang dan terdapat 88 orang pegawai yang dipekerjakan/ diperbantukan. Jumlah Total pegawai mengalami penurunan sebesar 3.2% dari total jumlah pegawai pada tahun 2012. Rincian Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2013 selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No

9

Unit Kerja

Jenis Kelamin

Golongan

Tingkat Pendidikan

L

P

IV

III

II

S2

S1

D3

SMA - SD

1

Bagian Organisasi

8

7

2

12

1

5

7

2

1

2

Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi

16

10

3

20

3

3

15

4

4

3

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

24

54

9

47

22

18

20

18

22

4

Bagian Mutasi

14

11

2

23

-

3

16

-

6

5

KORPRI

5

9

6

8

-

6

8

-

-


Bab III. Perencanaan Kinerja

BAB III PERENCANAAN KINERJA

Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada outcome. Oleh karena itu ketersediaan Rencana Strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) sebagai tolak ukur pengukuran dan penilaian kinerja mutlak adanya. Rencana Strategis merupakan suatu bentuk perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun. Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2010 - 2014 ini merupakan pelaksanaan program yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Seketariat Jenderal Tahun 2010 – 2014 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian disusun dengan berdasarkan pada tugas dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi dan penyempurnaan organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional, serta pengembangan budaya kerja b. Koordinasi dan penyempurnaan tatalaksana dan fasilitasi reformasi birokrasi c. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai d. Pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian, dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi tersebut di atas, maka ditetapkanlah visi, misi, tujuan, dan sasaran, sebagai berikut: A. V I S I “Menjadi Agen Pembaharu (The Development Agent) dalam mewujudkan kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur yang profesional, efektif, efisien, dan amanah”. B. M I S I Sesuai visi tersebut di atas, dapat dirumuskan misi Biro Organisasi dan Kepegawaian: 1. Mewujudkan kelembagaan birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi yang jelas, serta sesuai dengan beban tugasnya. 2. Mengupayakan terciptanya tertib administrasi pembangunan pertanian berdasarkan prinsip-prinsip manajemen moderen.


10


3. Membudayakan pelayanan yang prima kepada stakeholders (pelaku pembangunan pertanian). 4. Mewujdkan sumberdaya manusia aparatur pertanian yang professional, bersih dan berwibawa serta sejahtera. 5. Mengupayakan terciptanya tertib pelayanan administrasi kepegawaian. C. TUJUAN Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka tujuan jangka panjang Biro Organisasi dan Kepegawaian: 1. Mewujudkan organisasi birokrasi pertanian (Kementan, UPT Kementan, Dinas/Lembaga Teknis Daerah) yang proporsional. 2. Mewujudkan ketatalaksanaan (sistem, prosedur dan tata kerja) yang dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan pertanian secara efetif dan efisien, tertib dan bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, menuju terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) di bidang pertanian. 3. Meningkatkan mutu pelayanan public di bidang pertanian (pelayanan prima kepada stakeholders). 4. meningkatkan kinerja dan akuntabilitas birokrasi pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 5. meningkatkan mutu penyelemggaraan otonomi daerah di bidang pertanian oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. 6. meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumberdaya manusia aparatur pertanian. 7. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian. D. SASARAN STRATEGIS Berdasarkan tujuan tersebut diatas, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya organisasi birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas dan fungsi yang jelas dan dengan struktur yang proporsional dengan beban tugasnya. 2. Terwujudnya profesionalisme pegawai melalui pengembangan jabatan fungsional. 3. Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja pelayanan publik bidang pertanian, dan budaya kerja. 4. Terwujudnya sistem, prosedur dan tata kerja yang menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta reformasi birokrasi. 5. Meningkatnya kualitas perencanaan, pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai. 6. Terwujudnya pelayanan prima dalam bidang administrasi kepegawaian (pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, pensiun dan mutasi lainnya). 7. Meningkatnya kualitas pembinaan pegawai melalui organisasi kedinasan. E. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi yang dimiliki Biro Organisasi dan Kepegawaian, dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara atau strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang

11



meliputi penetapan kebijaksanaan, yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program operasional dan kegiatan, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Kebijakan Dalam rangka pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran, maka dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang dimiliki, arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka pembinaan aparatur pertanian adalah Kebijakan peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur pertanian, dan pelayanan publik serta otonomi daerah bidang pertanian. 2. Strategi Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara (strategi) pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan. Strategi yang ditempuh Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2010 – 2014 sebagai berikut: a. Stream lining organisasi melalui penajaman visi, misi, tugas pokok dan fungsi guna memperoleh bentuk organisasi birokrasi yang profesional sesuai dengan beban tugasnya. b. Penyempurnaan ketatalaksanaan (sistem, prosedur dan tata kerja) agar tercapai koordinasi dan sinkronisasi yang setepat-tepatnya antar unit kerja lingkup Deptan dan dengan instansi terkait. c. Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur pertanian melalui pengembangan jabatan fungsional dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan. d. Meletakkan landasan yang kokoh bagi terselenggaranya otonomi daerah di bidang pertanian secara efektif dan efisien. e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir dalam penyelenggaraan administrasi dan manajemen pembangunan pertanian. f. Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian secara lebih terkoordinasi antara instansi terkait (administrasi satu atap). 3. Kegiatan Sesuai dengan kebijakan reformasi perencanaan dan anggaran, khususnya terkait dengan pengukuran kinerja unit kerja, capaian program dalam bentuk outcome menjadi tanggung jawab Kementerian dan Unit Kerja Eselon I, sedangkan pada tingkatan unit kerja eselon II dan Unit Kerja Mandiri bertanggung jawab pada capaian kegiatan dalam bentuk output. Kegiatan-kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian dilakukan untuk mencapai kinerja program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Mengacu pada program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut di atas, nama kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian. Kegiatan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk output kegiatan.


12


Sesuai dengan Renstra Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2010 - 2014 terdapat 7 Output Strategis dan 4 Output Fasilitasi, yaitu: No 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4

13

Daftar Output Output Strategis Penataan Kelembagaan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Ketatalaksanaan Reformasi Birokrasi Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan Output Fasilitasi Perencanaan dan Pengelolaan Pegawai Kegiatan dan Pembinaan Layanan Perkantoran Pengadaan Belanja Modal

Target 4 Dokumen 6 Laporan 4 Dokumen 4 Dokumen 19 Laporan 9 Dokumen 1 Laporan

5 Dokumen 7 Laporan 12 Bulan Layanan Disesuaikan


Bab IV. Capaian Kinerja

BAB IV CAPAIAN KINERJA

A. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN Beberapa kegiatan pada tahun ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan – kegiatan strategis tahun 2012 dengan fokus kegiatan pada Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja PNS, Koordinasi dan Peningkatan Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian, dan Fasilitasi di Bidang Reformasi Birokrasi selain itu juga melaksanakan beberapa kegiatan sebagai tindak lanjut dari terbitnya peraturan – peraturan baru atau peraturan perubahan yang berkaitan dengan Organisasi, Tatalaksana, dan Kepegawaian pada tahun sebelumnya. Biro Organisasi dan Kepegawaian pada tahun 2013 telah melaksanakan 61 kegiatan (Sub Output) yang terbagi dalam 4 (Empat) Unit Kerja Eselon III dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan. Seluruh target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun, dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Capaian Kinerja selama Tahun 2013 dapat dirinci berdasarkan tugas pokok fungsi per unit kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian yang ada seperti dibawah ini:  Bagian Organisasi Bagian Organisasi merupakan unit kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan penyempurnaan organisasi, pengembangan jabatan fungsional, dan budaya kerja. terdapat 3 (Tiga) Sub Bagian yaitu; 1) Sub Bagian Evaluasi Organisasi, 2) Sub Bagian Jabatan Fungsional, 3) Sub Bagian Budaya Kerja. Sesuai dengan Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2010 – 2014, Bagian Organisasi memiliki 2 (Dua) Output Strategis yaitu 1) Dokumen Penataan Kelembagaan, dan 2) Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja. Hasil Capaian Kinerja masing – masing output dapat dirinci sebagai berikut: I. Dokumen Penataan Kelembagaan 1.

Penataan Organisasi Kementerian Pertanian Kegiatan Penataan Organisasi Kementerian Pertanian Pusat dilaksanakan dengan Tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) pada tahun 2012/2013 telah menetapkan program audit/evaluasi organisasi dengan prioritas pada 16 (enam belas) K/L. Realisasi audit/evaluasi organisasi tahun 2012 meliputi Kementerian PAN dan RB, Lembaga Administrasi Negara, dan Badan Kepegawaian Negara. Tahun 2013 sebagai pilot project dilakukan audit/evaluasi


14


organisasi di Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertanian (Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian telah menyatakan kesiapan untuk di audit). Berdasarkan hal tersebut, dibentuk Tim Pengkajian Organisasi Kementerian Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 603/Kpts/OT.160/2/2013 tanggal 7 Pebruari 2013. Menteri PAN dan RB telah berkirim surat kepada Menteri Pertanian melalui surat Nomor B/548/M.PAN-RB/2/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 yang berisi antara lain agar Kementerian Pertanian segera melakukan audit/evaluasi organisasi. Kementerian PAN dan RB telah menyediakan konsultan dari PT. Sinergi Consulting sebagai pelaksana audit/evaluasi dan telah diinformasikan kepada Menteri Pertanian melalui surat Nomor B/700/M.PAN-RB/3/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Penataan Organisasi Kementerian Pertanian. Proses penataan Kelembagaan Pusat yang telah dilakukan sebagai berikut: 1) Hasil audit/evaluasi Organisasi oleh PT. Sinergi Consulting, telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal pada tanggal 24 Desember 2013. Ada 3 (tiga) alternatif yang diusulkan, Kementerian Pertanian dapat melakukan pendalaman lebih lanjut bersama Tim Pengkajian Organisasi. 2) Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal: a. Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 14 mengamanatkan setiap K/L wajib membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP), sehingga perlu dibentuk Bagian Layanan Pengadaan pada Biro Umum; b. Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya, telah dilakukan evaluasi organisasi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Unit kerja eselon IV yang memiliki tugas sama dengan tugas pejabat fungsional pemeriksa PVT agar tidak overlaping dirampingkan, sehingga pejabat fungsional sebagai pelaksanaan tugas pokok lebih berperan. 3) Pembentukan Badan Ketahanan Pangan Nasional Sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan perlu dibentuk lembaga pemerintah non-kementerian yang menangani bidang pangan. Permohonan ijin penyusunan Perpres telah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet melalui surat Menteri Pertanian nomor 273/HK.310/M/9/2013 tanggal 16 September 2013, dan telah memperoleh persetujuan dari Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor B.432/Seskab/XI/2013 tanggal 21 November 2013 perihal Persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan kelembagaan pangan. Untuk itu telah disusun dan dibahas Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Ketahanan Pangan Nasional. Pembahasan telah melibatkan staf Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Sekretariat Kabinet, dan Kementerian Hukum dan Ham. Rancangan Peraturan Presiden akan dibahas kembali dalam Rapat Pimpinan sebelum diusulkan kepada Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi.

15



2.

Penataan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) 1) Penataan Organisasi UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penataan dilakukan pada 20 (dua puluh) UPT dan ditetapkan dalam 10 (sepuluh) Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), terdiri atas:  Permentan Nomor: 52/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar  Permentan Nomor: 53/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (berlokasi di Gunung Sindur, Bogor)  Permentan Nomor: 54/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner (berlokasi di Wates-DIY; Maros-Sulawesi Selatan; dan Denpasar-Bali)  Permentan Nomor: 55/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden  Permentan Nomor: 56/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (berlokasi di Indrapuri-Aceh; Siborong-borong-Sumatera Utara; Padang Mangatas- Sumatera Barat; Sembawa-Sumatera Selatan; dan Pelaihari-Kalimantan Selatan)  Permentan Nomor: 57/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak (berlokasi di Cipelang-Jawa Barat)  Permentan Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan (berlokasi di Lembang-Jawa Barat)  Permentan Nomor: 59/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (berlokasi di Bekasi-Jawa Barat)  Permentan Nomor: 60/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (berlokasi di BogorJawa Barat)  Permentan Nomor: 61/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Veteriner (berlokasi di Medan-Sumatera Utara; Bukittinggi-Sumatera Barat; Lampung; Banjarbaru- Kalimantan Selatan, dan Subang- Jawa Barat) 2) Penataan Organisasi UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Penataan dilakukan pada 50 (lima puluh) UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, ditetapkan dalam 20 (dua puluh) Peraturan Menteri Pertanian, terdiri atas:  Permentan Nomor: 20/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian; Lokasi  BPTP Aceh, di Banda Aceh;  BPTP Nusa Tenggara Timur, di Kab.Kupang;BPTP Sulawesi  BPTP Sumatra Utara, di Medan; Utara, di Kab. Minahasa;  BPTP Sumatra Barat, di Kab.Solok  BPTP Sulawesi tengah, di Kab.  BPTP Bengkulu, di Bengkulu; Donggala;  BPTP Riau, di Pekanbaru  BPTP Jambi, di Kab. Muaro Jambi  BPTP Sulawesi Selatan, di Makasar;  BPTP Sumatera Selatan, di  BPTP Sulawesi Tenggara, di Palembang;


16




  

 

 

  



17

Kendari; BPTP Kalimantan Tengah, di Palangkaraya;   BPTP Kalimantan Barat, di Pontianak;   BPTP Kalimantan Timur, di  Samarinda;  BPTP Kalimantan Selatan, di  Banjarbaru;   BPTP Maluku, di Ambon;   BPTP Papua, di Kab Jayapura;   BPTP Banten, di Kab. Serang;  BPTP Kepulauan. Bangka Belitung, di Pangkalpinang;  BPTP Gorontalo, di Kab. Bone Bolango;  BPTP Maluku Utara, di Sofifi;  BPTP Papua Barat, di Kab. Manokwari. Permentan Nomor: 21/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Sayuran (berlokasi di Lembang - Jawa Barat) Permentan Nomor: 22/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi (berlokasi di Bogor –Jawa Barat) Permentan Nomor: 23/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (berlokasi di Malang – Jawa Timur) Permentan Nomor: 24/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Serealia (berlokasi di Maros-Sulawesi Selatan) Permentan Nomor: 25/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (berlokasi di Banjarbaru-Kalimantan Selatan) Permentan Nomor: 26/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanah (berlokasi di Bogor –Jawa Barat) Permentan Nomor: 27/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Lingkungan Pertanian (berlokasi di Jaken, Pati–Jawa Tengah) Permentan Nomor: 28/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Ternak (berlokasi di Bogor –Jawa Barat) Permentan Nomor: 29/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (berlokasi di Bogor –Jawa Barat) Permentan Nomor: 30/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (berlokasi di Tlekung, Batu –Jawa Timur) Permentan Nomor: 31/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Hias (berlokasi di Segunung, Cianjur - Jawa Barat) BPTP Lampung, di Bandar Lampung; BPTP Jawa Barat, di Kab. Bandung; BPTP Jakarta, di Jakarta Selatan; BPTP Jawa Tengah, di Kab.Semarang; BPTP Yogyakarta, di Kab. Sleman; BPTP Jawa Timur, di Kab. Malang; BPTP Bali, di Denpasar; BPTP Nusa Tenggara Barat, di Kab. Lombok Barat;





 Permentan Nomor: 32/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika (berlokasi di Solok –Sumatera Barat)  Permentan Nomor: 33/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (berlokasi di Bogor –Jawa Barat)  Permentan Nomor: 34/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian Veteriner (berlokasi di Bogor –Jawa Barat)  Permentan Nomor: 35/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (berlokasi di Sukamandi, Subang–Jawa Barat)  Permentan Nomor: 36/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian (berlokasi di Bogor –Jawa Barat)  Permentan Nomor: 37/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian (berlokasi di Bogor –Jawa Barat)  Permentan Nomor: 38/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (berlokasi di Situgadung, Tangerang Selatan – Banten)  Permentan Nomor: 39/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (berlokasi di Bogor –Jawa Barat) 3) Penataan Organisasi UPT Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP). Penataan dilakukan pada 13 (tiga belas) UPT Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan ditetapkan dalam 11 (sebelas) Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), terdiri atas:  Permentan No. 100/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (berlokasi di Ciawi, Bogor –Jawa Barat)  Permentan No. 101/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Pertanian (berlokasi di Lembang – Jawa Barat)  Permentan No. 102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang (berlokasi di Kupang –NTT)  Permentan No. 103/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan (berlokasi di Malang - Jawa Timur)  Permentan No. 104/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang (berlokasi di Binuang – Kalimantan Selatan)  Permentan No. 105/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu (berlokasi di Malang - Jawa Timur)


18


 Permentan No. 106/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku (berlokasi di Gowa-Sulawesi Selatan)  Permentan No. 107/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara (berlokasi di Bogor-Jawa Barat)  Permentan No. 108/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi (berlokasi di Jambi Luar Kota-Jambi)  Permentan No. 109/Permentan/Ot.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian LampunG  Permentan No. 110/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (berlokasi di Sembawa-Sumatera Selatan; Banjarbaru-Kalimantan Selatan; Kupang-NTT) 3.

Forum Komunikasi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Pertanian Dilaksanakan di Hotel Horison, Bekasi pada tanggal 11 – 13 September 2013, dengan Tema “Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian”. Peserta yang hadir sebanyak 160 orang terdiri atas 135 orang dari UPT dan 25 orang dari unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Narasumber yang hadir sebagai berikut: a. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan materi Pemimpin yang berintegritas (Faktor Utama Bagi Keberhasilan Reformasi Birokrasi) b. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian c. Dr. Ir. Hasim DEA (Staf Khusus Bidang Efisiensi Pembangunan Pertanian) d. Kepala Biro Perencanaan e. Kepala Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian, BogorJawa Barat f. Kepala Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Cimanggis-Depok, Jawa Barat g. Kepala Bagian Lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian Selain itu, untuk mengenalkan kinerja UPT kepada para peserta dilakukan kunjung ke Balai Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian, Bogor-Jawa Barat, dan Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Cimanggis-Depok, Jawa Barat merupakan unit kerja pelayanan publik yang telah mendapatkan penghargaan. Melalui Forum Koordinasi UPT diharapkan dapat terwujud budaya organisasi UPT Kementerian Pertanian yang kuat untuk mencapai visi, misi Kementerian Pertanian.

4.

Peningkatan Efektifitas Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Pertanian. a. Rekomendasi Kelembagaan daerah bidang pertanian kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan revisi PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

19



b. Rancangan Perpres Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam tahap persetujuan, setelah diparaf oleh 3 (tiga) Sekretaris Jenderal Kementerian terkait, surat ini oleh Kementerian Hukum dan Ham telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Ham untuk diharminisasi sebelum memperoleh penetapan Presiden II. Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik dan Budaya Kerja 1. Penyusunan Pedoman/ Juklak/ Juknis Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian Proses penyempurnaan dan pengembangan pedoman jabatan fungsional melibatkan unsur teknis internal Kementerian Pertanian, unsur dari Kementerian PAN dan RB, serta unsur Badan Kepegawaian Negara. Hasil penyusunan pedoman/juklak/juknis pada tahun 2013 sebagai berikut: 1) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali OPT, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan Pengawas Mutu Pakan 2) Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN Nomor 17/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya. 3) Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya. 4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 49/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya. 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 71/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Pedoman Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak. 6) Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4480/Kpts/KP.460/7/2013 tentang Penetapan Daerah Khusus Pada Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian. 7) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya. 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman. 9) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya.


20


10) Peraturan Kepala BKN Nomor K.26-30/V.152-2/08 tanggal 17 September 2013. tentang Perpanjangan Inpassing bagi pejabat fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian 11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 112/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner. 12) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 111/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner. 13) Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN Nomor 114/Permentan/OT.140/11/2013 Nomor 28 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya. 14) Naskah Akademik Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, telah disampaikan melalui surat Menteri Pertanian Nomor 380/KP.460/M/12/2013 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 16 Desember 2013. 15) Rancangan Naskah Akademik Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian. 16) Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dalam proses penetapan oleh Presiden. Menteri Pertanian telah membubuhkan paraf pada Rancangan Perpres, sesuai amanat surat pengantar dari Sekretaris Kabinet Nomor B.407/Seskab/XI/2013. 17) FES (Factor Evaluation System) jabatan fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman (Pemeriksa PVT) sebagai bahan pengusulan tunjangan jabatan fungsional Pemeriksa PVT, telah disampaikan pada tanggal 8 Nopember 2013 melalui surat Menteri Pertanian Nomor 338/KP.460/M/11/2013 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 18) Rancangan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN tentang Ketentuan Pelaksanaan jabatan fungsional Pemeriksa PVT dan Angka Kreditnya, dalam proses penandatanganan surat pengantar Menteri Pertanian kepada Kepala BKN. Selain penyempurnaan pedoman jabatan fungsional, saat ini sedang dilaksanakan proses pengembangan jabatan fungsional. Pengembangan tersebut merupakan upaya penyusunan jabatan fungsional baru, yang akan dimanfaatkan sebagai wadah pengembangan karier PNS pada bidang tertentu sebagai pelaksanaan tugas sektor pertanian. Pengembangan jabatan fungsional saat ini difokuskan pada bidang analisis ketahanan pangan yang akan disusun menjadi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan. Jabatan Fungsional yang masih dalam masa inpassing sampai dengan 30 Juni 2014 (perpanjangan inpassing sesuai surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.152-2/08 tanggal 17 September 2013) adalah Analis Pasar Hasil Pertanian, yang dalam waktu dekat akan memperoleh penetapan tunjangan jabatannya melalui Peraturan Presiden. 2. Evaluasi Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian Dalam rangka melaksanakan amanat salah satu pasal dalam Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi tentang jabatan fungsional. Terkait kewajiban mengirim DUPAK setiap tahun, maka volume DUPAK yang akan dinilai semakin besar. Saat ini penilaian dilakukan 2 sampai dengan 4 kali dalam setahun, hal ini membuat tugas tim penilai dan

21



sekretariat tim penilai semakin berat. Adanya perbedaan persepsi dalam memaknai butir kegiatan mengakibatkan angka kredit yang diusulkan tidak sesuai dengan HAPAK/PAK yang keluar. Untuk mengatasi hal tersebut serta mengantisipasi berkembangnya dinamika dalam pelaksanaan jabatan fungsional maka perlu adanya persamaan persepsi diantara tim penilai dan sekretariat tim penilai. Kegiatan ini dilaksanakan di Bogor pada tanggal 27 Pebruari s/d 1 Maret 2013 dan dihadiri oleh 131 (seratus tigapuluh satu) peserta yang terdiri atas anggota Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Kementerian Pertanian dari 9 (sembilan) jenis jabatan fungsional rumpun ilmu hayat lingkup pertanian, yang terdiri atas : Penyuluh Pertanian; Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; Pengawas Benih Tanaman; Pengawas Bibit Ternak; Medik Veteriner; Para Medik Veteriner; Pengawas Mutu Pakan; Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan Analis Pasar Hasil Pertanian. 3. Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pada tanggal 25 sampai dengan 27 Maret 2013 di Hotel Salak Jl.Ir. H. Juanda No. 8 Bogor dilaksanakan Sosialisasi Analis Pasar Hasil Pertanian pada. Kegiatan tersebut merupakan upaya yang wajib dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian sebagai instansi pembina, untuk memenuhi amanat Pasal 5 Peraturan Menpan dan RB Nomor 6 Tahun 2012. Sosialisasi diikuti oleh calon pejabat fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian, pejabat pengelola kepegawaian dinas pertanian/ perkebunan/peternakan, dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, serta Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian dengan peserta sebanyak 140 (seratus empat puluh). Sosialisasi tersebut untuk mempersiapkan para pemangku kepentingan dalam menghadapi proses inpassing yang akan berlangsung sampai dengan 30 Juni 2014. 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian. a. Penyusunan Permentan Juklak/Juknis Pelayanan Publik Pada tahun 2013 telah disusun Permentan terkait pelayanan publik, terdiri atas:  Permentan Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian  Permentan Nomor 78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian b. Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Bimbingan teknis penyusunan standar pelayanan dan sosialisasi di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2013 dilakukan di Hotel Permata Bogor tanggal 9 Desember 2013 dengan materi sebagai berikut:  Permentan Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian  Permentan Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian  Permentan Nomor 78/Permentan/OT.140/ 8/2013 tentang Pedoman Pengukuran IKM di Lingkungan Kementerian Pertanian.


22


c. Evaluasi dan Penilaian Ekspose Kualitas UKPP Berprestasi di Bidang Pertanian  Rekap Kelengkapan Dokumen. Pada tahun 2013, 13 (tiga belas) Provinsi mengusulkan sebanyak 55 (lima puluh lima) UPTD sebagai UKPP berprestasi di bidang pertanian. Setelah dilakukan penilaian kelengkapan dokumen yang memenuhi syarat 54 (lima puluh empat) UPTD.  Observasi Lapangan dan Verifikasi Penilaian UKPP Berprestasi di Bidang Pertanian. Verifikasi penilaian dilakukan Tim Penilai selesai pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan melakukan kunjungan ke kantor UKPP berprestasi di bidang pertanian. 54 (lima puluh empat) UPTD berprestasi di bidang pertanian yang di observasi lapangan, sebagai berikut: - Bidang perbenihan sebanyak 10 (sepuluh) UPTD - Bidang penyuluhan sebanyak 10 (sepuluh) UPTD - Bidang Keswan dan Kesmavet sebanyak 24 (dua puluh dua) UPTD - Bidang pendidikan dan pelatihan sebanyak 5 (lima) UPTD, dan - Bidang perlindungan sebanyak 5 (lima) UPTD d. Ekspose Kualitas UKPP Berprestasi. Dari 54 (lima puluh empat) UPTD yang telah di observasi lapangan hanya 36 (tiga puluh enam) UPTD yang memenuhi syarat untuk mengikuti ekspose, terdiri atas: 1) Provinsi Aceh 3 UPTD 2) Provinsi Sumatera Utara 1 UPTD 3) Provinsi Sumatera Barat 3 UPTD 4) Provinsi Sumatera Selatan 2 UPTD 5) Provinsi Bengkulu 3 UPTD 6) Provinsi Lampung 3 UPTD 7) Provinsi Jawa Barat 4 UPTD 8) Provinsi Jawa Tengah 3 UPTD 9) Provinsi Jawa Timur 5 UPTD 10) Provinsi DI Yogyakarta 3 UPTD 11) Provinsi NTB 2 UPTD 12) Provinsi Sulawesi Tengah 2 UPTD 13) Provinsi Sulawesi Tenggara 2 UPTD Ekspose UKPP berprestasi di bidang pertanian dilakukan di hadapan Tim Penilai Kementerian Pertanian yang terdiri dari perwakilan 12 (dua belas) eselon I Kementerian Pertanian yang hadir berjumlah 22 (dua puluh dua) orang. Materi ekspose berupa pemaparan profil, kinerja, dan hasil produksi UKPP berprestasi di bidang pertanian. Ekspose dilaksanakan pada tanggal 29 s.d. 31 Oktober 2013 di Hotel Topas Galeria Bandung. e. Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Penerima penghargaan Abdibaktitani tahun 2013 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4899/Kpts/KP.450/11/2013 tentang Pemberian Penghargaan Abdibaktitani kepada Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian Tahun 2013. Acara penyerahan penghargaan Abdibaktitani Tahun 2013 oleh Wakil Menteri Pertanian dan Sekretaris Jenderal di ruang pertemuan lantai

23



dasar Gedung Pusat Informasi Agribisnis hari Jum’at, tanggal 29 Desember 2013 kepada: 1) 4 (empat) UPTD Berprestasi Percontohan memperoleh Piala Abdibaktitani dan hadiah uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 2) 20 (dua puluh) UPTD Berprestasi Utama memperoleh Plakat Abdibaktitani dan hadiah uang senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) 3) 7 (tujuh) UPTD Berprestasi Madya memperoleh Piagam Abdibaktitani dan hadiah uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) f. Fasilitasi persiapan dokumen penilaian Citra Pelayanan Prima, dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2013 oleh Kementerian PAN dan RB. Dalam kegiatan ini Kementerian Pertanian mengusulkan: 1) Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, Malang 2) Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika, Tlekung, Batu, Malang 3) Balai Besar Karantina Pertanian, Surabaya 4) Bagian Pengelolaan Informasi Publik, Biro Hukum dan Informasi Publik sebagai unit kerja yang wajib dinilai g. Monitoring dan Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Unit pelayanan yang telah mendapat Sertifikat ISO 9001-2008 sebanyak 116 UPT dari 161 UPT Kementerian Pertanian. Pada tahun 2013 ini 15 UPT yang telah melakukan ISO 9001-2008 dikunjungi sebagai uji petik terhadap hasil audit internal dan eksternal sistem manajemen mutu. Hasil kunjungan bahwa evaluasi kepuasan pelanggan disimpulkan 75 % belum efektif. Dalam penerapannya perlu ditingkatkan komitmen semua anggota organisasi, terutama dari pimpinan. 5. Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Kementerian Pertanian Pada tahun 2013 ini telah dilakukan pengukuran kualitas budaya kerja aparatur melalui survey IPNBK Lingkup Kementerian pertanian dengan hasil sebagai berikut: a. Penyusunan Permentan Juklak/Juknis Budaya Kerja Pada tahun 2013 telah disusun Permentan Nomor 69/Permentan/ OT.140/6/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Dasar Budaya kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian, untuk mengevaluasi penerapan nilai-nilai dan makna bekerja di lingkungan Kementerian Pertanian. b. Workshop Budaya Kerja Kementerian Pertanian Workshop bertempat di Hotel Permata Bogor pada tanggal 3 s.d. 4 Desember 2013 diikuti oleh Tim penyusun IPNBK dari tiap eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Tim penyusun IPNBK eselon II lingkup Sekretariat Jenderal dengan hasil penyusunan sebagai berikut:  Hasil penyusunan IPNBK lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2013 Sekretariat Jenderal memperoleh indeks 3,24 dan nilai konversi budaya kerja 81,00 dalam kualifikasi kualitas budaya kerja Baik.


24


 Hasil Penyusunan IPNBK lingkup Kementan Kementerian Pertanian pada tahun 2013 telah melakukan pengukuran IPNBK dengan menyebarkan kuesioner kepada 19.811 (sembilan belas ribu delapan ratus sebelas) orang pegawai dan yang mengembalikan kuesioner sebagai responden sebanyak 17.237 (tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh) orang pegawai dari 12 (duabelas) eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Pelaksanaan pengukuran IPNBK lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2013 menggunakan metode survei dengan capaian responden 87,01%, dengan menggunakan kuesioner yang mengacu kepada indikator budaya kerja Kementerian Pertanian berjumlah sebanyak 32 (tiga puluh dua) indikator dan 5 (lima) komponen budaya kerja. Tahun 2013 Kementerian Pertanian memperoleh indeks 3,234 dan nilai konversi budaya kerja 80,85 dalam kualifikasi kualitas budaya kerja Baik.  Penerapan nilai-nilai dan makna bekerja lingkup Kementan Dalam Workshop Budaya Kerja ini diberikan motivasi mengenai nilai-nilai dan makna bekerja Kementerian Pertanian oleh Motivator Agus Bintoro dari Sekretariat Negara.

 Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi merupakan unit kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan penyempurnaan Tatalaksana, Fasilitasi Reformasi Birokrasi, dan Fasilitasi Kerumahtanggaan dan Ketatausahaan. terdapat 3 (Tiga) Sub Bagian yaitu; 1) Sub Bagian Tatalaksana, 2) Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi, 3) Sub Bagian Tata Usaha. Sesuai dengan Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2010 – 2014, Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi memiliki 2 (Dua) Output Strategis yaitu 1) Dokumen Ketatalaksanaan, dan 2) Dokumen Reformasi Birokrasi. Selain itu terdapat 4 (Empat) Output Fasilitasi Kerumahtanggaan dan Ketatausahaan yaitu 1) Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, 2) Laporan Kegiatan dan Pembinaan, 3) Layanan Perkantoran, 4) Pengadaan Belanja Modal. Hasil Capaian Kinerja masing – masing output dapat dirinci sebagai berikut: I.

Dokumen Ketatalaksanaan 1. Penyusunan dan Penyempurnaan Sistem, Prosedur, dan Tata Hubungan Kerja Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menunjang terwujudnya Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian, kegiatan penyusunan Sistem dan Prosedur merupakan salah satu aspek kegiatan dalam upaya Penataan Ketatalaksanaan. Disamping itu akibat perkembangan dan perubahan organisasi lingkup Kementerian Pertanian maka harus dilakukan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan guna menyelaraskan dengan pencapaian tujuan yang ingan dicapai. Sebagai hasil dari pelaksanaan Kegiatan Penyusunan dan Penyempurnaan Sistem Prosedur dan Tata Hubungan Kerja Tahun Anggaran 2013 adalah:

25



a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4391/KPTS/OT.140/6/2013 Tentang Pakaian Seragam dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kemeterian Pertanian. b. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4668/KPTS/OT.160/9/2013 Tentang Singkatan dan Akronim Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Pertanian. 2. Pembinaan, Evaluasi dan Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP). Perubahan Tatalaksana merupakan salah satu dari delapan area perubahan utama dalam Reformasi Birokrasi sistem manajemen Pemerintahan. Perubahan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud, pada hakekatnya diarahkan untuk melakukan penataan tatalaksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tatalaksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar Opereasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tahun Anggaran 2013 adalah: a. Workshop Penyusunan SOP lingkup Kemeterian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012. b. Penyusunan SOP Generik Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal c. Sosialisasi dan bimibngan teknis penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan pada UPT Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. 3. Fasilitasi Penyusunan NSPK dan Tata Hubungan Kerja. Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam menyusun Peraturan Menteri Pertanian yang akan dijadikan acuan bagi Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Urusan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Tahun anggaran 2013 sebagai output dari kegiatan ini adalah: a. Inventarisasi permasalahan pelaksanaan urusan bidang pertanian dan ketahanan pangan dalam rangka rapat dengar pendapat dengan DPR RI. b. Penyusunan rancangan urusan bidang pertanian dan ketahan pangan dalam rangka revisi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Desiminasi Pelaksanaan Peningkatan Capacity Building Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyebarluasan informasi tentang organisasi dan kepegawaian kepada masyarakat luas maupun unit kerja dilingkungan Kementerian Pertanian. Sebagai hasil pelaksanaan Kegiatan Desiminasi Peningkatan Capacity Building Tahun Anggaran 2013 adalah: a. Terbitnya bulletin Informasi Organisasi dan Kepegawaian Edisi I periode Januari s.d Maret 2013.


26


b. Terbitnya bulletin Informasi Organisasi dan Kepegawaian Edisi II periode April s.d Juni 2013. c. Terbitnya bulletin Informasi Organisasi dan Kepegawaian Edisi III periode Juli s.d September 2013. d. Terbitnya bulletin Informasi Organisasi dan Kepegawaian Edisi IV periode Oktober s.d Desember 2013. II.

Laporan Reformasi Birokrasi 1. Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68 Tahun 2012 Dalam rangka memberikan pemahaman yang sama dan menjawab permasalahanpermasalahan terkait pembayaran tunjangan kinerja, pada hari Selasa (22/01/2013) bertempat di hotel royal, Bogor, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian. Acara ini dihadiri oleh 120 (seratus dua puluh) orang peserta, terdiri dari Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian, Pejabat Eselon III dan IV yang menangani fungsi Organisasi dan Kepegawaian di lingkungan Kementerian Pertanian, Pejabat Eselon III dan IV yang menangani fungsi ketatausahaan lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, serta Pejabat Eselon III dan IV lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian. Beberapa hal yang berkembang dan disepakati untuk dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja pada sosialisasi ini antara lain: a. Biro Organisasi dan Kepegawaian mengkoordinasikan dan memfasilitasi evaluasi pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai Kementerian Pertanian. b. Mekanisme pelaporan permasalahan tunjangan kinerja disampaikan kepada pimpinan unit kerja masing-masing untuk dikompilasi dan selanjutnya disampaikan ke Biro Organisasi dan Kepegawaian. c. Inventarisasi kembali kelas jabatan, nomenklatur jabatan fungsional umum maupun tertentu pada masing-masing unit kerja sesuai kebutuhan sebagai bahan evaluasi jabatan. d. Dalam rangka efektivitas pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai lingkup Kementerian Pertanian, maka pengelola absen masing-masing unit kerja melaporkan setiap minggu rekapitulasi absen kepada pimpinan unit kerjanya, sehingga memudahkan pimpinan melaksanakan pembinaan dan pengawasan. e. Pimpinan masing-masing unit kerja harus mengawasi kinerja setiap pegawainya (dicatat) setelah melaksanakan absensi masuk sampai dengan absensi pulang, karena kinerja pegawai merupakan tanggung jawab secara berjenjang. f. Dalam memberikan ijin, pimpinan masing-masing unit kerja harus selektif dengan mengacu kepada PP 53 Tahun 2010 dan Permentan 68 Tahun 2012. g. Penataan Tatalaksana : Inventarisasi dan evaluasi kembali tata hubungan kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit kerja sesuai kebutuhan dan perkembangan lingkungan strategis.

27



h. Penataan manajemen: menata kembali distribusi pegawai (mutasi), dengan memastikan kembali unit kerja yang melepas pegawainya dan diyakini unit kerja yang menerima membutuhkan sesuai dengan kompetensi pegawai yang bersangkutan. Pimpinan unit kerja memberikan keterbukaan promosi bagi staf yang berprestasi tidak hanya di promosikan di lingkungan unit kerjanya. 2. Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Terkait Pembayaran Tunjangan Kinerja Sehubungan dengan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh unit kerja Eselon I dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian, untuk mengatur lebih rinci dan menyamakan persepsi pelaksanaan peraturan menteri dimaksud telah disusun Daftar Inventarisasi Permasalahan Terkait Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68 Tahun 2012 yang merupakan hasil pembahasan dengan eselon I. Secara umum, Daftar Inventarisasi Permasalahan dari unit kerja Eselon I yang disampaikan kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian berjumlah 101 pertanyaan/masukan. Setelah diteliti dan dikelompokkan terdapat 75 pertanyaan/masukan, yang terdiri atas: a. Tugas Belajar berjumlah 6 pertanyaan/masukan b. Izin dan Cuti berjumlah 18 pertanyaan/masukan c. Jabatan Fungsional berjumlah 7 pertanyaan/masukan d. Absensi berjumlah 26 pertanyaan/masukan, dan e. Lain-lain (Perhitungan Kinerja, SKP, Evaluasi Jabatan,dsb) berjumlah 18 pertanyaan/masukan 3. Rekonsiliasi Data Pemangku Jabatan di Lingkungan Kementerian Pertanian Sebagai tindaklanjut pelaksanaan reformasi birokrasi, dan tertib administrasi penetapan pemangku jabatan serta pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2013, telah ditetapkan Mekanisme Perubahan Data Pemangku Jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 914/KP.020/A/03/2013 yang memuat ketentuan sebagai berikut: a. Unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian agar tidak melakukan perubahan terhadap data pemangku jabatan yang telah ditetapkan kecuali terhadap pegawai yang pensiun, meninggal dunia, mutasi ke unit kerja lain, penggantian pejabat pengelola keuangan (Bendahara, PUMK, dan PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada ULP. b. Melakukan rekonsiliasi/penyesuaian data pemangku jabatan apabila terjadi perubahan data pemangku jabatan dengan Sekretariat Jenderal Cq. Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagai dasar perhitungan/pemberian tunjangan kinerja. Perubahan data pemangku jabatan dapat diusulkan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:  Untuk jabatan struktural, dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural yang diusulkan


28




Untuk jabatan fungsional tertentu, dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional yang diusulkan  Untuk jabatan fungsional umum, dengan melampirkan Peta Jabatan, hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II/UPT c. Mekanisme pengusulan perubahan data pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian sebagai berikut:  Unit Kerja Eselon II/UPT mengusulkan perubahan data pemangku jabatan beserta persyaratan yang telah ditentukan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Cq. Sekretaris Unit Kerja Eselon I  Pimpinan Unit Kerja Eselon I mengusulkan perubahan data pemangku jabatan beserta persyaratan yang telah ditentukan kepada Sekretaris Jenderal, Cq. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian  Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian membahas/menelaah usulan perubahan pemangku jabatan dengan Unit Kerja Eselon I yang mengusulkan  Sekretaris Jenderal memberikan surat pertimbangan teknis tentang persetujuan/penolakan perubahan data pemangku jabatan sebagai dasar penerbitan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I tentang perubahan data pemangku jabatan  Pimpinan Unit Kerja Eselon I menetapkan perubahan data pemangku jabatan di lingkungan unit kerjanya Dengan berpedoman pada surat tersebut, untuk menjamin tertib administrasi pembayaran tunjangan kinerja dan validitas data pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian, dilaksanakan rekonsiliasi data pemangku jabatan. Rekonsiliasi dilaksanakan rutin setiap bulan antara unit kerja yang menangani fungsi organisasi dan kepegawaian pada masing-masing eselon I dengan Sekretariat Jenderal C.q Biro Organisasi dan Kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Evaluasi Jabatan yang ditandai dengan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Perubahan Data Pemangku Jabatan dan Surat Sekretaris Jenderal tentang Persetujuan Perubahan Data Pemangku Jabatan. 4. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Tahun 2013 Untuk menilai dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang melaksanakan reformasi birokrasi yang berjumlah + 600 Instansi (76 K/L, 33 Pemda Provinsi, 398 Pemda Kabupaten, dan 93 Kota) telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Model PMPRB dinilai dapat mengukur memiliki kemampuan untuk, antara lain: a. mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan instansi pemerintah, serta memperbaikinya b. meningkatkan kinerja instansi pemerintah

29



c. memberikan motivasi dan mendorong keterlibatan para pegawai dalam proses dan pengelolaan pelaksanaan kebijakan d. meningkatkan kepekaan para pegawai, dan e. sebagai benchlearning/proses pembanding untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah Untuk PMPRB lingkup Sekretariat Jenderal tahun 2013 telah dilaksanakan beberapa kali pembahasan yang dihadiri oleh seluruh perwakilan Biro dan Pusat serta auditor pendamping dari Inspektorat Jenderal dengan hasil penilaian (rekapitulasi nilai dan kertas kerja terlampir) sebagai berikut: a. Komponen Pengungkit memperoleh nilai rata-rata sebesar 69,79, dan b. Komponen Hasil masih belum final karena masih menunggu survei internal yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal. 5. Penerapan Quick Wins Kementerian Pertanian Dalam rangka membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi tersebut, maka salah satu dari delapan area perubahan reformasi birokrasi mangamanatkan pelaksanaan quick wins, yaitu suatu program yang dimaksudkan untuk membangun kepercayaan masyarakat (public trust building). Memperhatikan kriteria dalam penerapan Quick wins sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins, penerapan quick wins Kementerian Pertanian tahun 2013-2014 akan diarahkan pada 8 (delapan) unit kerja yaitu: a. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari c. Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan di Gunung Sindur d. Balai Inseminasi Buatan Lembang e. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan f. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Sukamandi g. Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Tlekung, Malang h. Balai Penelitian Tanah Bogor, dan i. Balai Besar Karantina Surabaya Sampai dengan saat ini, proses identifikasi dan penyusunan rencana aksi penerapan quick wins telah dilaksanakan terhadap 8 (delapan) unit kerja dimaksud yang selanjutnya akan diseleksi dan ditetapkan sebagai Quick Wins Kementerian Pertanian. 6. Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Evaluasi Jabatan (Sivajab) Kementerian Pertanian Sivajab merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menunjang proses evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian. SIVAJAB bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi perubahan pemangku jabatan dan pembayaran tunjangan kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian.


30


Manfaat SIVAJAB antara lain: a. menyimpan hasil evaluasi jabatan Kementerian Pertanian, yang antara lain memuat: nama jabatan, informasi faktor jabatan, dan hasil evaluasi jabatan (nilai dan kelas jabatan) b. menyimpan data pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian c. memutakhirkan data pemangku jabatannya secara real time agar tercipta data pemangku jabatan yang akurat dan tepat waktu Halaman SIVAJAB akan menampilkan 5 menu, yakni: a. Daftar Jabatan b. Daftar Pemangku Jabatan c. Usulan Perubahan Unit Kerja/Jabatan d. Usulan Perubahan Pangkat, dan e. Laporan Adapun diagram alur SIVAJAB adalah sebagai berikut:

7. Bimbingan Teknis Di Bidang Manajemen Dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur dan tertib administrasi pembayaran tunjangan kinerja untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perubahan Data Pemangku Jabatan di Lingkungan Kementerian Pertanian. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 12 Juni 2013 di Hotel Lorin, Sentul, Jawa Barat Jawa Barat dengan peserta berjumlah 70 orang, yang berasal dari unit kerja yang menangani fungsi organisasi, kepegawaian dan keuangan. Pembicara dalam bimbingan teknis tersebut adalah Kepala Bidang Gaji dan Tunjangan SDM Aparatur, Hidayah Azmi Nasution, Ak., dan Direktur Gaji dan Kesejahteraan Pegawai, Badan Kepegawaian Negara, Drs. Mokhamad Syuhadhak, MPA.

31



Dalam acara ini, disampaikan bahwa evaluasi Jabatan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian merupakan teknik manajemen yang bertujuan untuk membuat peringkat jabatan yang dianggap adil dan layak. Pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai harus ditetapkan berdasarkan jabatan yang diemban sesuai dengan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi oleh Kementerian PAN dan RB, serta Kepala BKN dengan memperhitungkan capaian kinerja masing-masing pegawai, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang banyak terjadi di lapangan, yakni kecenderungan pegawai untuk mendapatkan kelas jabatan yang lebih tinggi tanpa memperhatikan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan. III.

Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran 1. Penyusunan Rencana dan Penetapan Kinerja Kegiatan ini berbentuk koordinasi antar pelaksana kegiatan untuk memfasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2013 dan Rencana Kinerja Tahun 2014. Kegiatan ini menghasilkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2014 Biro Organisasi dan Kepegawaian. Kegiatan ini secara administratif dilaksanakan di jakarta. Selain itu, pada tahun ini telah dilaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2013 di Bandung – Jawa Barat pada tanggal 4-5 Januari 2013. Yang dihadiri oleh seluruh Pejabat Struktural, Perencana, dan Pengelolan Keuangan Lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian. 2. Pengelolaan Anggaran Kegiatan ini berbentuk fasilitasi pengelolaan anggaran lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian dimana kegiatan ini meliputi: a. Penggandaan Pedoman dan Rencana Operasional Kegiatan b. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan yang telah dilakukan sebanyak 10 Kali (6 Revisi POK dan 4 Revisi DIPA Petikan), hal ini terjadi akibat revisi anggaran yang telah dilakukan selama tahun anggaran 2013. c. Penyusunan KAK dan RAB untuk kegiatan – kegiatan revisi TA. 2013 d. Pelaksanaan kegiatan sekretariat keuangan Biro Organisasi dan Kepegawaian. Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan beberapa laporan tentang pengelolaan keuangan lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian. Kegiatan ini hampir seluruhnya merupakan kegiatan administratif anggaran dan pengelola keuangan sehingga sebagian besar kegiatan dilaksanakan di kantor pusat Kementerian Pertanian. 3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan ini berbentuk koordinasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2013 lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian, meliputi: a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Per Output dan sub output Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2014. b. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan – kegiatan lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2014.


32


c. Finalisasi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian PAGU Indikatif, PAGU Anggaran, dan Alokasi Anggaran TA. 2014. d. Finalisasi Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian TA. 2014 Pada tahun ini juga telah dilaksanakan Rapat Koordinasi yang melibatakan seluruh Pelaksana Kegiatan Lingkup Biro OK sebanyak dua kali yaitu:  Rapat Koordinasi tentang Teknis dan Rambu-Rambu Penyusunan Anggaran Tahun 2014 pada bulan Juni 2013, dan  Rapat Koordinasi tentang Evaluasi Rencana Capaian Kinerja Tahun 2014 sesuai dengan DIPA Alokasi Anggaran Biro OK Tahun 2014. Kegiatan ini dilaksanakan di Bogor – Jawa Barat pada tanggal 11 – 12 Desember 2013.

IV.

Laporan Kegiatan dan Pembinaan 1. Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Pelaporan Kinerja Kegiatan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Pelaporan Kinerja merupakan kegiatan fasilitasi dalam hal Koordinasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Keuangan dan Perencanaan, Kepegawaian, serta Pelaporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian. Rincian Capaian Kinerja dapat dirinci sebagai berikut; a. Penyusunan Laporan Akhir Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2012. b. Penyusunan Laporan Semester I dan II Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2013. c. Redesign Web Site Biro Organisasi dan Kepegawaian yang telah diselesaikan pada bulan Juni 2013. d. Updating berita online pada Web Site Biro. Pada tahun ini dapat ditayangkan berita online sebanyak 18 buah yang menyajikan informasi tentang aktivitas pelaksanaan kegiatan biro dan isu-isu penting dalam bidang Organisasi, Tatalaksana, dan Reformasi Birokrasi serta Kepegawaian. e. Pengadaan dan Distribusi Kartu Tanda Pengenal dan Papan Nama Pegawai Lingkup Sekretariat Jenderal Kementan sebanyak 1.100 buah. Kegiatan ini meliputi pengambilan photo setiap pegawai, koordinasi dengan masing-masing pengelola kepegawaian Biro/ Pusat Lingkup Setjen Kementan, dan Rekonsiliasi Data Pegawai yang akan di proses sebelum masuk produksi. f. Penyusunan Laporan Kinerja yang meliputi; a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 b. Laporan Kinerja Tahun 2012 c. Laporan PMK 249 Tahun 2012 d. Laporan SIMONEV Per Triwulan Tahun 2013 e. Laporan e-Monev Bappenas Per Triwulan Tahun 2013 f. Laporan Monev Anggaran Per Triwulan Tahun 2013 g. Laporan Bulanan selama tahun 2013 g. Rapat Koordinasi Lingkup Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi dengan agenda 1) Evaluasi Capaian Kinerja sd Triwulan III dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2013. 2) Finalisasi Draft Sasaran Kerja Pegawai Bagian

33



Tatalaksana dan RB. Kegiatan ini diselenggarakan di Bogor – Jawa Barat pada tanggal 1-2 November 2013. h. Fasilitasi Surat Menyurat baik masuk maupun keluar dengan rincian; Surat Masuk sebanyak 3.610 buah dan Surat Keluar sebanyak 2.029 buah i. Kegiatan lainnya yang meliputi fasilitasi bidang kepegawaian lingkup biro dan fasilitasi operasinal pimpinan lainnya. 2. Koordinasi, Pembinaan, dan Pemantauan Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian. Kegiatan Koordinasi, Pembinaan, dan Pemantauan Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Pertanian dalam bidang Perkembangan Reformasi Birokrasi dan bidang Kesejahteraan Pegawai Kementerian Pertanian. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah Kuesioner yang dibagikan kepada pegawai-pegawai UPT yang telah ditentukan yaitu: Kepala UPT, Kasubbag Tata Usaha, Pegawai Senior, Pejabat Fungsional Umum, dan Pejabat Fungsional Khusus. Selama tahun 2013 telah dilakukan monitoring dan evaluasi di 18 Propinsi, dengan rincian:  Monev di Bidang Reformasi Birokrasi 1) Sumatera Barat 6) Bangka Belitung 2) Kalimantan Timur 7) DI Yogyakarta 3) Sulawesi Utara 8) Jawa Barat 4) Sulawesi Selatan 9) DI Aceh 5) Batam 10) Kalimantan Barat 

Monev di Bidang Kesejahteraan Pegawai 1) Lampung 5) Banten 2) Riau 6) Jawa Tengah 3) Sumatera Utara 7) Jawa Timur 4) Sumatera Selatan

3. Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai Bentuk kegiatan ini adalah pelatihan secara terintegrasi yang dilaksanakan untuk menciptakan iklim dan budaya kerja sama kerja yang kondusif demi peningkatan kinerja. Dalam program ini diupayakan adanya pencapaian komponen prilaku peserta pelatihan yang menentukan hasil produktif. Penyelenggaraan kegiatan ini melibatkan 11 orang sebagai panitia yang bekerja sama dengan pihak event organizer dari Primary Training and Consulting. Peserta dari kegiatan ini berjumlah 145 orang yang semuanya berasal dari PNS dan Non PNS lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 14 – 15 Juni 2013 di Tapos – Bogor Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengambil tema “Hilangkan Ego Sektoral dan Tingkatkan Produktivitas Kerja Demi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian”.


34


4. Fasilitasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Sekretariat Jenderal Kementan Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Koordinasi dan Pembinaan Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementan. Selama tahun 2013 telah dilaksanakan tiga kali penyelenggaraan kegiatan dengan rincian sebagai berikut: a. Rapat Kerja Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Rapat Kerja Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang melibatkan Pejabat Struktural Eselon II, III, Kasubbag TU, dan Pengelola Keuangan. Kegiatan diselenggarakan di Komplek PPMKP Kementerian Pertanian Ciawi – Jawa Barat pada tanggal 1 Maret 2013 dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 64 orang.Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melakukan Koordinasi Rencana Kinerja Tahun 2013 yang akan dicapai oleh Satuan Kerja Lingkup Setjen Kementan. b. Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Kementerian Pertanian I Kegiatan ini diadakan dalam rangka Sosialisasi dan Pembinaan SDM Aparatur Lingkup Kementerian Pertanian, diselenggarakan pada tanggal 15 – 16 Maret 2013 di Hotel Grand Jaya Raya Puncak Bogor – Jawa Barat. Kegiatan dihadiri oleh seluruh pegawai lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian serta perwakilan dari Eselon I Pusat Lingkup Kementerian Pertanian dengan jumlah total peserta sebanyak 151 orang. Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Setjen Kementan. Agenda dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Kebijakan Umum Kepegawaian, Sosialisasi dari Permentan No 65 Tahun 2012 dan Perka BKN No 1 Tahun 2013. c. Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Kementerian Pertanian II Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pertanian Lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian Setjen Kementan diselenggarakan pada tanggal 9-10 Oktober 2013 di daerah Cilegon Propinsi Banten. Kegiatan ini dihadiri oleh 128 peserta yang seluruhnya merupakan pegawai lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian Setjen Kementan. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian yaitu Ir. Winarhadi, MM dan menggundang sebagai narasumber dari Tenaga Ahli Menteri Bidang Efisiensi Pembangunan Pertanian dan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementan. Pembinaan SDM kali ini mengambil Tema “Evaluasi diri untuk menjadi aparatur pertanian yang profesional, akuntabel, dan transparan dalam rangka reformasi birokrasi yang berkelanjutan.”. 5. Fasilitasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagai salah satu Satuan Kerja dibawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2013 telah melaksanakan pengendalian secara internal baik di lingkup Biro maupun Sekretariat Jenderal. Koordinasi diantara Tim Pelaksana SPI Biro/ Pusat lingkup Setjen diadakan rutin setiap bulannya.

35



Pertemuan rutin Rapat Koordinasi Tim Pelaksana SPI Biro/ Pusat Lingkup Setjen diadakan setiap bulan untuk membahas isu aktual, progress dan implementasi sistem pengendalian intern (SPI) lingkup Setjen Kementan. Setiap rapat koordinasi diselenggarakan, terdapat beberapa point rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh unit kerja Biro/Pusat. Capaian dan kendala yang ada selama proses implementasi setiap bulannya, didiskusikan pada setiap rapat koordinasi selanjutnya agar seluruh kendala yang ada dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Pada tahun ini Biro Organisasi dan Kepegawaian mendapat kesempatan 2 (Dua) kali untuk bertindak sebagai tuan rumah penyelenggara Rapat Koordinasi Tim Pelaksana SPI. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SPI dapat dirinci sebagai berikut:  Rapat Koordinasi Tim Pelaksana SPI Pertama Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22 – 23 Maret 2013 di Hotel Permata Bogor – Jawa Barat serta dihadiri oleh 57 orang yang terdiri dari Tim Pelaksana SPI Lingkup Setjen, Tim Pelaksana SPI Biro OK, Pejabat Struktural Biro Ok, dan Perwakilan dari masing-masing eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Setiap pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Tim SPI Setjen Kementan selalu dihadiri oleh mayoritas Kepala Satuan Kerja Biro/ Pusat, termasuk pada Rakor SPI kali ini dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Lingkup Setjen yaitu Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, dan Kepala Biro Perencanaan, Kepala Pusat KLN, dan Kepala Pusdatin, selain itu hadir juga Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementan.  Rapat Koordinasi Tim Pelaksana SPI Kedua Kegiatan ini diadakan pada tanggal 29 – 30 November 2013 dan dihadiri oleh Tim Pelaksanan SPI Lingkup Setjen Kementan sebanyak 55 orang. Agenda Rapat Koordinasi kali ini adalah 1) Telaah Disiplin Pegawai. 2) Telaah Pemantauan Serapan Anggaran. 3) Rekap Pemantauan Resiko Kegiatan. 4) Rencana Aksi/ Kegiatan Satlak SPI 2014. 5) Program Kerja SPI Setjen 2014. 6. Penilaian Kompetensi Pegawai PNS Kementan Kegiatan Penilaian Kompetensi Pegawai PNS Kementan pada tahun ini berbentuk Assesment Center bagi Pejabat Struktural Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian yang diselenggarakan di dua tempat yaitu 1) Jakarta untuk peserta dari Kantor Pusat, UPT Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Tengah di Lingkungan Kementerian Pertanian dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang. dan 2) Surabaya untuk peserta dari UPT Wilayah Indonesia Bagian Timur di Lingkungan Kementerian Pertanian dengan peserta sebanyak 60 orang. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 7. Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Kegiatan Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian diadakan untuk tingkat Keahlian dan Keterampilan pada tanggal 14 – 27 November 2013 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara – Jawa Barat. Peserta yang terlibat seluruhnya berasal dari pegawai Kementerian Pertanian sebanyak 51 (Lima puluh satu)


36


orang yang terdiri dari 26 orang untuk tingkat keterampilan dan 25 untuk tingkat keahlian. Sebanyak 90% peserta berhasil lulus pada diklat yang diselenggarakan dengan predikat nilai BAIK dan BAIK SEKALI. V.

Layanan Perkantoran Kegiatan Layanan Perkantoran merupakan Fasilitasi di Bidang Kerumahtanggaan Biro Organisasi dan Kepegawaian, yang merupakan kebutuhan dasar dari keberadaan suatu unit kerja pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kegiatan Layanan Perkantoran Tahun 2013 meliputi; a. b. c. d. e. f. g. h.

VI.

Distribusi Eksploitasi Kendaraan Roda 4 (Empat) sebanyak 30 unit Distribusi Eksploitasi Kendaraan Roda 2 (Dua) sebanyak 25 unit Renovasi ruangan untuk digunakan sebagai Gudang Alat Tulis Kantor Satker Biro OK. Pemeliharaan Peralatan Komputer Pemeliharaan Peralatan Kesehatan Distribusi Honor Operasional Satker Distribusi Honor Pengemudi dan Pramusaji. dan Distribusi Penambah Daya Tahan Tubuh ke seluruh Pegawai Lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian sebanyak 7 (tujuh) kali selama Tahun 2013.

Pengadaan Belanja Modal 1. Pengadaan Fasilitasi dan Peralatan Kantor Pengadaan Fasilitasi dan Peralatan Kantor pada tahun anggaran 2013 ini terdiri dari a. Pengadaan Fasilitasi Kantor yaitu Kursi Kerja sebanyak 136 unit b. Pengadaan Peralatan Kesehatan sebanyak 7 unit dengan rincian sebagai berikut: a. Urine Analyser sebanyak 1 unit b. Compressor sebanyak 2 unit c. Light Curing LED sebanyak 1 unit d. Scaler Motor sebanyak 2 unit e. Tabung Oksigen Portable sebanyak 1 unit 2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pada tahun anggaran 2013 ini telah dilaksanakan pengadaan belanja modal perangkat pengolah data dan komunikasi dengan rincian sebagai berikut: a. b. c. d. e.

Notebook PC Desktop PC LCD Projector Scanner Mesin Fax

sebanyak sebanyak sebanyak sebanyak sebanyak

5 unit 6 unit 1 unit 2 unit 1 unit

3. Pengadaan Kendaraan Bermotor Pada tahun anggaran 2013 ini telah dilaksanakan pengadaan belanja modal Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut:

37



a. b.

Kendaraan Roda 4 (Empat) sebanyak Kendaraan Roda 2 (Dua) sebanyak

3 unit 2 unit

Proses pengadaan kendaraan bermotor seluruhnya telah dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditetapkan sesuai Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak Rekanan dan seluruh proses pengadaan tersebut telah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan presiden nomor 70 tahun 2012.  Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai merupakan unit kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Penyiapan Perencanaan dan Pengembangan Pegawai serta Fasilitasi Urusan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementan. terdapat 3 (Tiga) Sub Bagian yaitu; 1) Sub Bagian Perencanaan Pegawai, 2) Sub Bagian Pengembangan Pegawai, 3) Sub Bagian Kepegawaian Setjen. Sesuai dengan Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2010 – 2014, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai memiliki Output Strategis yaitu Laporan Perencanaan dan Pengembangan Pegawai. Pada tahun 2013 Output Laporan Perencanaan dan Pengembangan Pegawai memiliki target kinerja sebanyak 19 (Sembilan belas) Laporan. Dari target kinerja yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Selama tahun 2013 terdapat 16 (Enam belas) Sub Output/ Kegiatan yaitu: 1.

Koordinasi Peremajaan Data Pegawai Kementerian Pertanian Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) adalah salah satu kegiatan penyusunan data melalui teknologi komputer sebagai bahan penyusunan yang dilalukan oleh unit kerja Eseon I di lingkungan Kementerian Pertanian tentunya adalah adanya informasi atau arsip tentang perubahan-perubahan naskah kepegawaian. Sampai dengan akhir Desember Tahun 2013 Simpeg yang merupakan data base PNS di lingkungan Kementerian Pertanian dapat menyajikan jumlah sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut: JUMLAH MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN NO

ESELON I

JUMLAH S3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 3 2 6 4 15 3

S2

S1 485 185 346 177 505 438 186 117 1.937 800 119 1.027

62 18 41 10 44 198 16 5 396 101 10 435

392 71 274 108 439 853 72 41 2.754 652 97 1.313

12 4 17 10 15 87 2 5 339 96 2 27

8 1 19 9 17 121 2 4 449 151 4 23

1.145 342 792 393 1.158 2.172 372 288 7.426 2.295 304 3.465

6.322

1.336

7.066

616

808

20.152

Setjen Ditjen PSP Ditjen TP Ditjen Horti Ditjen Bun Ditjen PKH Ditjen PPHP Itjen Balitbangtan BPPSDMP BKP Barantan

464 55 7 10

174 60 93 73 134 460 91 116 1.087 440 65 630

JUMLAH

581

3.423

D3

SLTA

SLTP


SD

38


Jumlah PNS Kementerian Pertanian Tahun 2013 pada tabel diatas menunjukkan bahwa untuk tingkat pendidikan SLTA menunjukkan angka lebih tinggi sebanyak 7.066 orang pegawai dan terendah untuk tingkat pendidikan S3 sebanyak 581 orang pegawai. Akhir Desember Tahun 2013 tervalidasi Jumlah PNS Menurut Golongan sebagai berikut: MENURUT GOLONGAN NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.

ESELON I

JUMLAH

IV

III

II

I


126 45 65 50 75 186 60 88 1.055 314 28 232

838 245 482 257 769 1.271 259 165 3.906 1.187 241 1.888

177 52 224 77 338 620 52 32 1.927 633 33 1.317

4 21 9 12 95 1 3 538 161 2 28

1.145 342 792 393 1.158 2.172 372 288 7.426 2.295 304 3.465

JUMLAH

2.314

11.498

5.457

873

20.152

Penilaian Kompetensi Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian Penilaian Kompetensi Pegawai Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian meliputi kegiatan penilaian kompetensi pegawai dan pengolahan hasil penilaian kompetensi pegawai. Hasil dari pelaksaaan kegiatan ini adalah sebagai berikut: Tersusunnya Profil Kompetensi Pegawai Kemeneterian Pertanian yang terdiri dari 7 kali pelaksanaan kegiatan, yaitu: a. Profil Kompetensi Individu PNS Peserta DIKLATPIM Tk.IV Angkatan L Lingkup Kementerian Pertanian (Batch 1) b. Profil Kompetensi Individu PNS Peserta DIKLATPIM Tk.III Angkatan XXXIV dan Peserta DIKLATPIM Tk.IV Angkatan LI Lingkup Kementerian Pertanian (Batch 2) c. Profil Kompetensi Individu PNS Peserta DIKLATPIM Tk.IV Angkatan LII dan LIII Lingkup Kementerian Pertanian (Batch 3) d. Profil Kompetensi Individu PNS Calon Peserta Tugas Belajar S3 Kementerian Pertanian Tahun 2013 e. Profil Kompetensi Individu PNS Lingkup UPT di Wilayah Bandung/Lembang f. Profil Kompetensi Individu Pejabat Stuktural Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian yang dilaksanakan di DKI Jakarta g. Profil Kompetensi Individu Pejabat Stuktural Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian yang dilaksanakan di Surabaya

39



Dari tujuh kali kegiatan yang direncanakan, semuanya terealisasi dengan rincian yaitu: No 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lingkup Kegiatan Kementerian Pertanian

5 – 6 April 2013

PPMKP Ciawi

23 orang

Kementerian Pertanian

13 Mei 2013

PPMKP Ciawi

30 orang


11 – 12 Juni 2013

Kantor Pusat Kementerian Pertanian BBPP Lembang

15 orang


32 orang

Bandung Lembang

238 orang


23 orang


Tanggal

Tempat

PK PNS Peserta DIKLATPIM Tk.IV Angkatan L (Batch 1) PK PNS Peserta DIKLATPIM Tk.III Angkatan XXXIV dan Peserta DIKLATPIM Tk.IV Angkatan LI (Batch 2) PK PNS Peserta DIKLATPIM Tk.IV Angkatan LII dan LIII (Batch 1) PK Calon Peserta Tugas Belajar S3 Tahun 2013 PK PNS Lingkup UPT di Wilayah Bandung/Lembang

16 Maret 2013

PK Pejabat Stuktural Eselon III (Pelaksanaan di DKI Jakarta)

7.

PPMKP Ciawi

Jumlah Peserta 23 orang

Sub Kegiatan

PK Pejabat Stuktural Eselon III (Pelaksanaan di Surabaya)

11 – 12 Juni 2013 2–5 September 2013

Kantor Pusat Kementerian Pertanian (DKI Jakarta)

9 – 10 September 2013

Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya (Jawa Timur)

3.

Koordinasi Pembuatan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) Kegiatan Pengolahan data Kartu Pegawai Elektronik (KPE) adalah rangkaian kegiatan reformasi birokrasi dalam meningkatkan pengembangan data base Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertanian dan menindaklanjuti Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE). Untuk membangun pelayanan tersebut, diperlukan database Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertanian yang sudah dan/atau belum (dalam proses/foto tidak valid) mempunyai KPE. Database diolah dan diidentifikasi untuk ditetapkan sebagai peserta pengolahan data Pegawai Negeri Sipil. Hasil Pengolahan Data dari Kegiatan


40


Implementasi Pembuatan Kartu Pegawai Elektronik berdasarkan Unit Kerja Eselon I sebagai berikut: JUMLAH PEGAWAI NO

UNIT KERJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Setjen Ditjen PSP Ditjen TP Ditjen Horti Ditjen Bun Ditjen PKH Ditjen PPHP Itjen Balitbangtan BPPSDMP BKP Barantan JUMLAH

DATA STATUS KPE *) BELUM

SIMPEG

KPE

SUDAH

1.153 1.194 803 399 372 2.196 312 345 290 7.643 2.313 3.471

1.051 846 670 393 359 1.711 316 346 288 5.625 1.761 2.264

20.491

18.329

942 624 591 358 316 1.084 284 297 265 4.278 1.453 1.413

DALAM PROSES 108 216 78 34 43 615 32 49 22 1.312 300 851

FOTO TIDAK VALID 1 6 1 1 12 1 35 8 -

14.604

3.660

65

*) Dari total data KPE ditemukan 2.162 orang PNS yang datanya masih sedang dalam proses identifikasi karena data belum jelas dan 3700 KPE sedang dalam proses pemilahan berdasarkan unit kerja eselon I. 4.

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan mutu pelayanan bidang kepegawaian dan memberikan kemudahan dalam melakukan proses pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Setjen Kementan. Berikut rician hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2013: No 1 2 3

4 5

6 7

41

Kegiatan - Kartu Pegawai - Kartu Isteri/Kartu Suami - Kartu TASPEN - Kartu ASKES Data SIMPEG

Keputusan Inpassing Gaji Kenaikan Pangkat: a. Periode April b. Periode Oktober Surat Pemberitahuan KGB Surat Pemberhentian/Pensiun a. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun

Target/Usulan

Realisasi

124 5 35

8 124 5 35 1145

1051

1051

102 86 626

106 86 635

Ket

Per 31 Desember 2013

45



8 9 10

11 12 13

14

15

16 17

b. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia c. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani atau Rohani Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas Sertifikat Tanda Lulus Ujian KPPI Surat Tugas Pendidikan dan Pelatihan: a. Diklatpim III b. Diklatpim IV c. Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis Surat & Daftar Usulan Calon Peserta Tugas Belajar Surat Izin Belajar Cuti Pegawai : a. Cuti Tahunan b. Cuti Alasan Penting c. Cuti Bersalin d. Cuti Besar e. Cuti Sakit f. Cuti Di Luar Tanggungan Negara Keputusan Mutasi

7

14

1 9

16

16

2 25

2 6

3

1

15 4

1 4

275

287 36 23 4 5 1 17

20

Hasil Keputusan Pembinaan Sub Tim pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai Setjen, yang berkaitan dengan: a. PP 53/2010 (Disiplin PNS) b. PP 10/1983 jo PP 45/1990 (Cerai) c. Pengaduan Masyarakat Sertifikat/Pemberian Penghargaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

18

Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

19

Taperum

6 kasus 5 kasus 2 kasus 157

73

73

1145

55

Tidak Lulus Ujian 5 orang

Berdasarkan hasil seleksi

Ditolak 10 orang

3 orang masih dalam proses

1 masih proses

Es. I = 12, Es.2 = 8 (min.Karo Can), Es. 3 =4 Poli =37 Sub Kepeg.12 Per 31 Desember 2013

55


42


5.

Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya Peningkatan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar Sistem Prestasi Kerja dan Sistem Karir. Kegiatan Ujian Dinas dan UKPP telah dilaksanakan sebanyak 2 (Dua) kali penyelenggaraan selama tahun 2013 yaitu Periode Februari yang dilaksanakan di 4 (empat) wilayah diantaranya Pusat, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa Timur dan periode Juni dilaksanakan di 3 (tiga) wilayah diantaranya Pusat, Sulawesi, dan Jawa Timur.Total Jumlah Peserta dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Periode No 1 2

6.

Kegiatan Ujian Dinas Ujian KPPI Jumlah

Februari Target Realisasi 43 43

Target 164

Realisasi 161

198 241

189 343

185 346

196 239

Juni

Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai Pembinaan etika dan disiplin PNS terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh PNS yang melakukan pelanggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Berdasarkan aduan yang telah ditindaklanjuti melalui sidang Tim Etika Kementerian Pertanian merupakan usulan dari 10 unit kerja eselon I terkait sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Sekretariat Jenderal, Direktorat Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Hortikultura Direktur Jenderal Perkebunan Direktur Jenderal Peternakan Direktorat Jenderal PPHP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Badan Ketahanan Pangan Badan Litbang Pertanian, Badan Karantina Pertanian,

Ada beberapa hasil sidang Tim Etika yang keputusannya dikembalikan ke Eselon I merupakan wewenang Eselon I dan juga masih ada yang dipending karena masih perlu data-data yang akurat untuk mendukung dalam membuat keputusan. Terdapat beberapa aduan masyarakat yang terkait penipuan, pemalsuan yang dilakukan oleh oknum PNS Kementerian Pertanian, dimana aduan tersebut sulit untuk ditindaklanjuti dikarenakan keterbatasan informasi maupun sarana dan prasarana serta dukungan dana yang tersedia.

43



Berikut rekapitulasi Hasil Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai Kementan selama tahun 2013: No

1 2

7.

Uraian

SK Selesai SK Dalam Proses Jumlah

PP NOMOR 53 TAHUN 2010

PP NOMOR 32 TAHUN 1979

22 3 25

Penyelenggaraan Baperjakat, Pelantikan Penandatanganan Pakta Integritas

1 0 1

PP NOMOR 10/1983 Jo PP No.45/1990 3 0 3

Pejabat,

Sumpah

Total

26 3 29

Pegawai,

dan

Kegiatan Penyelenggaraan Baperjakat dan Pelantikan Pejabat/Sumpah Pegawai Kementerian Pertanian dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan sikap mental pegawai yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat. Hasil masing-masing pelaksanaan kegiatan dapat dirinci sebagai berikut: a. Baperjakat Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal sepanjang Tahun Anggaran 2013 ini telah melaksanakan: Baperjakat I Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2013 ini telah melaksanakan Rapat Baperjakat I sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut:  Pada tanggal 25 Januari 2013 dilaksanakan Rapat pra Baperjakat I.  Pada tanggal 8 Februari 2013 dilaksanakan Baperjakat I lanjutan proses Rapat pra Bapetjakat I tanggal 25 Januari 2013 dan menghasilkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 269/Kpts/KP.330/2/2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II-a dan II-b lingkup Kementerian Pertanian yang ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2013.  Pada tanggal 28 Agustus 2013 dilaksanakan Rapat Baperjakat I.  Pada tanggal 19 Desember 2013 dilaksanakan Rapat Baperjakat I. Baperjakat II Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2013 ini telah melaksanakan Rapat Baperjakat II sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut:  Pada tanggal 26 Agustus 2013 dilaksanakan Rapat pra Baperjakat II.  Pada tanggal 30 Agustus 2013 dilaksanakan Baperjakat II lanjutan proses Rapat pra Baperjakat II tanggal 26 Agustus 2013 dan menghasilkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4634/Kpts/KP.330/9/2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang


44


ditetapkan pada tanggal 4 September 2013, dengan rekapitulasi data sebagai berikut: No.

Unit Eselon II

Pejabat Eselon III

Pejabat Eselon IV

-

1 orang

1

Biro Perencanaan

2

Biro Organisasi dan Kepegawaian

2 orang

6 orang

3

Biro Keuangan dan Perlengkapan

1 orang

-

4

Biro Hukum dan Informasi Publik

1 orang

1 orang

5

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

2 orang

5 orang

6

Pusat Kerjasama Luar Negeri

1 orang

3 orang

7

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

-

-

8

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

2 orang

4 orang

9

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertania

1 orang

1 orang

10 orang

21 orang

Jumlah b. Pelantikan Pejabat

1) Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II-a dan II-b lingkup Kementerian Pertanian  Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II-a dan II-b lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 2013 di Aula Gedung D Kantor Pusat Kementerian Pertanian, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 269/Kpts/KP.330/2/2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II-a dan II-b lingkup Kementerian Pertanian yang ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2013.  Jumlah Pejabat yang dilantik oleh Menteri Pertanian sebanyak 23 orang pejabat Eselon II lingkup Kementerian Pertanian yang sekaligus juga dilaksanakan Penandatangan Pakta Integritas. 2) Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III dan IV lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian  Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III dan IV lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013 di Aula Gedung D Kantor Pusat Kementerian Pertanian, dengan mengacu Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4634/Kpts/KP.330/9/2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang ditetapkan pada tanggal 4 September 2013.

45



 Jumlah Pejabat yang dilantik oleh Sekretaris Jenderal sebanyak 31 orang terdiri dari 9 (sembilan) orang pejabat Eselon III dan 20 (dua puluh) orang pejabat Eselon IV serta 1 (satu) orang pejabat setingkat Eselon III dan 1 (satu) orang pejabat setingkat Eselon IV pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian. Pada acara pelantikan tersebut juga dilaksanakan Penandatangan Pakta Integritas. 3) Pelantikan Pejabat Struktural Eselon I lingkup Kementerian Pertanian  Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2013 di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian, dengan mengacu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon I yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2013,  Jumlah Pejabat yang dilantik oleh Menteri Pertanian sebanyak 4 orang yaitu Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi dan Staf Ahli Bidang Lingkungan. Setelah dilaksanakannya pelantikan Pejabat Struktural, maka kegiatan selanjutnya yaitu menerbitkan surat pernyataan pelantikan dan melaksanakan tugas. Sepanjang Tahun Anggaran 2013 Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Sub Kepegawaian Sekretariat Jenderal telah menerbitkan: a) Surat Pernyataan Pelantikan Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian = 4 surat b) Surat Pernyataan Pelantikan Pejabat Eselon II lingkup Kementerian Pertanian = 23 surat c) Surat Pernyataan Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV lingkup Sekretariat Jenderal = 31 surat d) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Jabatan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian = 4 surat e) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Jabatan Eselon II lingkup Kementerian Pertanian = 23 surat f) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Jabatan Eselon III dan IV lingkup Sekretariat Jenderal = 31 surat g) Berita Acara Sumpah Jabatan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian = 4 surat h) Berita Acara Sumpah Jabatan Eselon II lingkup Kementerian Pertanian = 23 surat i) Berita Acara Sumpah Jabatan Eselon III dan IV lingkup Sekretariat Jenderal = 31 surat j) Pakta Integritas Jabatan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian = 4 surat k) Pakta Integritas Jabatan Eselon II lingkup Kementerian Pertanian = 23 surat l) Pakta Integritas Jabatan Eselon III dan IV lingkup Sekretariat Jenderal = 31 surat


46


c. Serah Terima Jabatan 1) Serah Terima Jabatan Eselon I Kementerian Pertanian yang diselenggarakan yaitu antara:  Menteri Pertanian (Dr. Ir. Suswono, MMA) dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Dr. Ir. Winny Dian Wibawa, M.Sc).  Menteri Pertanian (Dr. Ir. Suswono, MMA) dengan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian (Prof. Ir. Yusni Emilia Harahap, MM)  Menteri Pertanian (Dr. Ir. Suswono, MMA) dengan Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Teknologi (Dr. Ir. Mat Syukur, MS).  Jabatan Staf Ahli Bidang Lingkungan dari Ir. Yusni Emilia Harahap, MM kepada Ir. Mukti Sardjono, M.Sc 2) Serah Terima Jabatan Eselon III dan IV lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian  Pejabat - pejabat Struktural Lingkup Sekretariat Jenderal yang telah dilantik dan mengikuti sumpah jabatan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4634/Kpts/KP.330/9/2013 yang ditetapkan pada tanggal 4 September 2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, selanjutnya dilaksanakan Serah Terima Jabatan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 September 2013 di Ruang Rapat lantai 6 Gedung A Kantor Pusat Kementerian Pertanian yang dihadiri oleh Pejabat Struktural Eselon III, dan IV lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dan disaksikan oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.  Serah Terima Jabatan yang diselenggarakan yaitu Kepala Bagian Mutasi; Kepala Bagian Perencanaan Dan Pengembangan Pegawai; Kepala Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal; Kepala Sub Bagian Perencanaan; Kepala Sub Bagian Mutasi II; Kepala Sub Bagian Mutasi III; Kepala Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi; Kepala Sub Bagian Evaluasi Organisasi; Kepala Sub Bagian Pemasyarakatan 8.

Pemberian Tanda Jasa/ Kehormatan/ Penghargaan Kementerian Pertanian Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memberikan motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai lingkup Kementerian Pertanian. Bentuk dari upaya tersebut adalah memberikan Tanda Kehormatan dari Presiden RI berupa Satya Lancana Karya Satya bagi PNS yang dinilai berdasarkan keteladanan dan masa kerja. Penyematan Tanda Kehormatan dilakukan pada saat Hari-hari besar nasional tahun 2013 diantaranya Harkitnas, Hari Krida Pertanian, Hari Proklamasi Kemerdekaan, dan Hari KORPRI dengan rincian; Tanda Kehormatan Karya Satya sebanyak 631 orang pegawai dan Penghargaan Mentan sebanyak 46 orang pegawai.

47



9.

Penataan Arsip Kepegawaian Kementerian Pertanian Kegiatan Penataan Arsip Kepegawaian Sekretariat Jenderal meliputi kegiatan penataan arsip kepegawaian Golongan I sampai dengan Golongan IV lingkup Sekretariat Jenderal dan Golongan IV Unit Eselon I lainnya lingkup Kementerian Pertanian. Hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: a. Terkumpulnya Data Pegawai ( Daftar Riwayat Hidup, SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat Pertama s.d. terakhir, Karpeg, Kartu Taspen, Karis/Karsu, Kartu Askes, dll ) b. Penataan dokumen dilakukan berdasarkan urutan ALFABET, dengan maksud memudahkan pencarian dokumen ketika diperlukan; Pencarian dokumen sudah dilakukan secara elektronisasi (komputerisasi). c. Terkumpulnya Daftar Riwayat Hidup Pegawai secara komputerisasi masih dalam proses. d. Terlaksananya penggandaan berkas kepegawaian. e. Tersusunnya arsip kepegawaian yang dinamis

10. Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Kegiatan Pembinaan SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagi para pegawai untuk meningkatkan kualitas, prestasi kerja dan disiplin serta etos kerja bagi para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal. Hasil dari kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah: NO. 1.

SUB KEGIATAN Pelepasan Purnabakti

TARGET 84 orang

2.

Pembinaan SDM Aparatur

2 kali dalam setahun

3.

Pembinaan Kerohanian


4.

Pembinaan Jasmani

5.

Koordinasi sinkronisasi Pembinaan Aparatur

3 kali dalam setahun 3 kali dalam setahun

dan dengan SDM

REALISASI 74 orang



2 kali dalam setahun 3 kali dalam setahun

KETERANGAN Peserta terdiri dari PNS Purnabakti dan Undangan Kegiatan Pembinaan SDM Aparatur berupa : 1. Seminar Reproduksi Wanita (55 orang) 1. Forum Group Discussion dengan Badan Narkotika Nasonal (55 orang) Kegiatan direalisasikan dalam bentuk pengajian mingguan dan ceramah rohani bulanan Kegiatan Senam dan Jalan Sehat Bersama


48


11. Penyusunan Instrumen Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memantau proses penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada masing-masing unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Selain itu, Biro Organisasi dan Kepegawaian juga telah mengundang Pejabat Eselon III yang membidangi fungsi kepegawaian dari masing – masing Eselon I Kementerian Pertanian untuk memaparkan hasil penyusunan SKP dari unit kerjanya yang telah disusun serta menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi. Dari hasil pemaparan tersebut, beberapa hal penting yang didapat antara lain: a. Judul Formulir Sasaran Kerja Pegawai (SKP) disempurnakan menjadi “Sasaran Kerja Pegawai, Kementerian Pertanian” (sesuai formulir terlampir) b. Penulisan SKP menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar (EYD) dengan menggunakan font huruf Arial size 11 c. Seluruh pemangku jabatan fungsional umum di lingkungan Kementerian Pertanian wajib menandatangani Surat Pernyataan sesuai formulir terlampir berdasarkan jabatannya pada data tunjangan kinerja (TMT 2 Januari 2014) yang diketahui dan disahkan oleh atasan langsungnya; d. Unit kerja di isi unit kerja eselon II/UPT, kecuali pejabat eselon I e. Uraian kegiatan SKP harus menggambarkan hubungan kerja antara masing-masing jenjang/tingkatan jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum f. Untuk pejabat struktural dan fungsional umum pada kolom Angka Kredit (AK) diisi dengan tanda “-“ (jangan dikosongkan) g. Target Kualitas mutu pada SKP harus bernilai 100 h. Target Biaya hanya sampai pada pejabat struktural eselon II atau pimpinan/kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) i. Tanggal Penetapan SKP di lingkungan Kementerian Pertanian TMT 2 Januari 2014 j. Untuk seluruh pemangku jabatan baik PNS yang dinilai maupun pejabat penilai wajib mencantumkan TMT pangkat terakhir, khusus bagi pemangku jabatan fungsional tertentu mencantumkan jumlah angka kredit dan rincian butir kegiatannya sesuai dengan pedoman/juklak/juknis masing-masing, serta dicantumkan TMT dalam jabatan dan jumlah angka kredit terakhir (sesuai format terlampir) k. Untuk penyusunan rencana kegiatan dan laporan tahunan di lingkungan Kementerian Pertanian dengan waktu selama 2 (dua) bulan l. Bagi PNS yang belum menyelesaikan SKP diwajibkan menyelesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2013 m. Untuk Penilaian Perilaku Kerja dengan bobot 40% yang meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan wajib diisi dan dinilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku Sampai dengan Desember 2013 dari 20.004 orang pegawai Kementerian Pertanian yang sudah menyelesaikan penyusunan SKP berjumlah 17.959 Orang (87.64%), dan yang belum selesai berjumlah 1.489 orang (7,26%) sedangkan yang tidak wajib untuk menyusun SKP berjumlah 1.043 orang (5,80 %) yang terdiri atas pegawai yang sedang dalam tugas belajar/masa persiapan pensiun/dipekerjakan/ diperbantukan serta mutasi.

49



12. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Penyusunan formasi di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2013 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang jumlah dan susunan pangkat yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Selain itu, penyusunan kebutuhan pegawai juga didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil. Penyusunan kebutuhan pegawai ini dilaksanakan dalam rangka mendukung penataan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian Pertanian dan merupakan tindak lanjut peraturan bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan pada tanggal 24 Agustus 2011 tentang moratorium (Penundaan Sementara Penerimaan CPNS). Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebutuhan Pegawai antara lain: 1) tersusunnya analisis jabatan. 2) tersusunnya analisis beban kerja. 3) tersusunnya peta jabatan. 4) tersusunnya proyeksi kebutuhan PNS. 5) tersusunnya kebutuhan pegawai tahun 2013. Proyeksi kebutuhan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian berdasarkan jumlah PNS yang pensiun selama selama 4 (empat) tahun sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eselon I

2013

2014

2015

2016

JUMLAH


48 8 23 19 52 99 11 2 275 91 12 39

41 10 15 20 57 110 12 4 322 95 13 57

60 10 42 19 57 100 13 5 364 105 18 67

41 22 16 14 72 87 12 11 411 106 16 89

190 50 96 72 238 396 48 22 1.372 397 59 252

JUMLAH

679

756

860

897

3.192

Proyeksi PNS yang pensiun di lingkungan Kementerian Pertanian pada tabel diatas menunjukkan jumlah pegawai yang akan pensiun pada tahun 2013 s.d 2016 sebanyak 3.192 orang pegawai, dan yang tertinggi pada Tahun 2016 sebanyak 897 orang pegawai sedangkan terendah Tahun 2013 sebanyak 679 orang pegawai. Sedangkan untuk kebutuhan PNS berdasarkan analisis beban kerja berdasarkan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian sebanyak 24.108 orang pegawai dan berdasarkan data pegawai kondisi Juni 2013 berjumlah 21.305. Sehingga terdapat kekurangan PNS di lingkungan Kementerian Pertanian berdasarkan analisi beban kerja sejumlah 2.803.


50


NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ESELON I

ABK

BAZETTING

SELISIH


1.152 386 766 423 1.206 2.838 421 305 8.407 2.706 352 5.146

1.227 366 727 423 1.205 2.324 394 301 8.033 2.444 332 3.529

-75 20 39 0 1 514 27 4 374 262 20 1.617

JUMLAH

24.108

21.305

2.803

Untuk memenuhi kekurangan tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian dialokasikan sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) formasi dengan rincian berdasarkan pendidikan S2 sebanyak 135 orang; S1/D4 sebanyak 241 orang; D3 sebanyak 168 orang dan SLTA sebanyak 151 orang. Jumlah formasi 695 (enam ratus sembilan puluh lima) tersebut untuk mengisi kekurangan pegawai pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian baik pusat/UPT dengan jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. 13. Pengembangan Pegawai Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan PNS Kementerian Pertanian dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan organisasi yaitu melalui Diklat Kepemimpinan Tk.I, Diklat Kepemimpinan Tk.II, Diklat Kepemimpinan Tk.III, Diklat Kepemimpinan Tk.IV, KRAKSA Lemhannas, penugasan belajar baik di dalam maupun di luar negeri serta berbagai pelatihan atau kursus. Hasil Pelaksanaan selama kurun waktu satu tahun terakhir sampai dengan bulan Desember 2013 yaitu terselenggaranya Diklatpim Tk III yang melibatkan 30 orang pegawai dan Diklatpim IV yang melibatkan 90 orang pegawai. 14. Pelayanan Kesehatan Pegawai Pada Tahun Anggaran 2013 Balai Pengobatan Kementerian Pertanian telah melakukan pelayanan kesehatan terhadap pegawai, keluarga, dan pensiunan pegawai Kementerian Pertanian berupa pelayanan kesehatan tingkat dasar yang meliputi: a. Pelayanan berobat umum b. Pelayanan berobat gigi b. Pelayanan pemeriksaan laboratorium c. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan KB

51



d. Pelayanan Emergensi dan P3K e. Pelayanan Ambulance Jumlah kunjungan berobat di Balai Pengobatan Kementerian Pertanian sampai dengan bulan Desember 2013 adalah sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6

Kunjungan Berobat Pasien Berobat Umum Pasien Berobat Gigi Pasien Pemeriksaan Lab Pasien KIA/KB Pasien Darurat/Emergensi Pelayanan Ambulance

Jumlah (orang) 13.829 4.828 1.747 46 42 17

Sumber Daya Manusia di Balai Pengobatan Kementerian Pertanian berjumlah 42 orang, terdiri dari: No 1 2 3 4 5

Sumber Daya Manusia Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Paramedis Analis Laboratorium Fungsional Umum

Jumlah (orang) 14 6 15 2 5

15. Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kegiatan Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan November 2013 dengan perincian kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja telah dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian yang berada di 4 Provinsi, sebagai berikut:  Jawa Tengah  Bali  Sumatera Selatan  Kalimantan Barat b. Kegiatan Sosialisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian pada Tahun Anggaran 2013 telah dilaksanakan di Hotel Takashimaya Lembang pada tanggal 24 – 26 April 2013 yang diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang peserta yang berasal dari UPT Kementerian Pertanian yang berada di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Banten, Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Kegiatan tersebut menghadirkan 6 ( Enam ) orang narasumber yang berasal dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Counsultan & Trainner di Pusat Kajian Risiko UI, dan SDM Aparatur Kementerian Pertanian dengan 12 materi.


52


16. Medical Check Up Pegawai Kementerian Pertanian Pada Tahun Anggaran 2013 Balai Pengobatan Kementerian Pertanian telah melakukan kegiatan Medical Check Up terhadap pegawai Kementerian Pertanian dengan perincian kegiatan sebagai berikut: a. Medical Check Up bagi tenaga Satuan Pengamanan, Sopir, dan Teknisi dari Biro Umum sebanyak 101 Orang Pegawai. Yang dilaksanakan oleh PT. Baihaki Medika. b. Medical Check Up Bagi Pejabat Eselon III dan IV Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sebanyak 98 Orang dari 130 Orang yang diundang dengan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati sebagai Pelaksananya. c. Medical Check Up Bagi Pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang dan BPTP Sumatera Barat sebanyak 65 Orang Pegawai dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang sebagai pelaksananya. d. Medical Check Up Bagi Pegawai Balai Besar Veteriner Denpasar, Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali, Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali sebanyak 40 Orang dengan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Bali sebagai Pelaksananya. 17. Validasi dan Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kementerian Pertanian Dalam rangka tertib administrasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2013, telah dilakukan validasi data PNS yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Pertanian yang meliputi pejabat struktural Eselon I dan II dan Pejabat PPK, dan Bendahara, serta jabatan strategis sebagai berikut:

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

UNIT KERJA Setjen Ditjen. PSP Ditjen. Tanaman Pangan Ditjen. Hortikultura Ditjen. Perkebunan Ditjen. Peternakan & Keswan Ditjen. PPHP Itjen Badan Litbang Pertanian Badan PSDMP Badan Ketahanan Pangan Badan Karantina Pertanian JUMLAH

53

JUMLAH WAJIB LHKPN SUDAH

BELUM

JUMLAH

9 1 18 4 2 57 3 21 105 17 5 141

35 10 16 7 29 55 7 110 195 111 10 80

44 11 34 11 31 112 10 131 300 128 15 221

383

665

1.048



Bagi PNS yang wajib LHKPN di lingkungan Kementerian Pertanian yang belum menyampaikan laporannya telah ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Jenderal Nomor 3784/KP.020/A/12/2013 Tanggal 24 Desember 2013 Hal Daftar Nama Wajib LHKPN. Selanjutnya seiring dengan perkembangan lingkungan strategis terkait dengan pelantikan pejabat struktural eselon I sejumlah 4 (empat) orang telah diinformasikan kepada PNS yang bersangkutan untuk segera melakukan pengisian dan penyampaian LHKPN melalui surat Sekretaris Jenderal Nomor 3795/KP.020/A/12/2013 Tanggal 27 Desember 2013. 18. Tenaga Honorer Kategori I dan II Kementerian Pertanian Berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I (K-I) dan Data Tenaga Honorer Kategori I (K-2), Kementerian Pertanian telah menyampaikan Laporan dan Data Tenaga Honorer Kategori I (K-I) sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang. Selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi lapangan (verval) serta uji publik oleh Tim dari Badan Kepegawaian Negara dengan hasil 161 (seratus enam puluh satu) orang yang memenuhi kriteria (MK) dan tidak memenuhi kriteria (TMK) sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) orang. Terkait hasil Verifikasi dan Validasi tenaga honorer yang TMK, Kementerian Pertanian menyampaikan sanggahan untuk Verval ulang sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) orang. Untuk memastikan data tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) orang dilakukan quality assurance (QA) oleh tim BPKP dengan hasil rekomendasi memproses pengangkatan 116 (seratus enam belas) orang sebagai CPNS sedangkan 45 (empat puluh lima) orang dinyatakan belum memenuhi syarat dan dimasukkan dalam daftar honorer KII. Menindaklanjuti hasil tersebut, Kementerian Pertanian telah memproses pengangkatan 161 (seratus enam puluh satu) orang sebagai CPNS dan menyampaikan sanggahan ke Tim Pokja TH Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan QA ulang terhadap 45 (empat puluh lima) orang yang belum memenuhi syarat. Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No:K.26-30/V.50/93 tanggal 19 Maret 2013 prihal Pengumuman Uji Publik Daftar Tenaga Honorer Kategori II sebanyak 11 (sebelas) orang dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No:K.26-30/V/146-1/99 tanggal 02 September 2013 tentang Penyampaian Daftar Nominatif Tenaga Honorer (TH) Kategori II Sebagai peserta tes CPNS Kementerian Pertanian sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang. Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No:K.26-30/V.163-10/99 tanggal 11 Oktober 2013 tentang Penyampaian Tambahan Data TH KII sebanyak 4 (empat) orang. Dari seluruh tenaga honorer yang ada, TH Kementerian Pertanian masih tersisa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang tidak masuk KI maupun KII. Berdasarkan hasil rekomendasi BKN dan BPKP, jumlah honorer tersebut tidak memenuhi kriteria (TMK). Hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara menegaskan bahwa keputusan sudah bersifat final dan tidak ada perubahan atau penambahan untuk TH Kategori II.Rincian Tenaga Honorer bisa dilihat pada tabel dibawah ini :


54


REKAPITULASI TENAGA HONORER TAHUN 2013 NO JUMLAH KI/CPNS KII TMK HONORER 1 Setjen 2 0 2 0 2 Ditjen Tan.Pangan 11 3 7 1 3 Ditjen Hortikultura 1 0 1 0 4 Ditjen Perkebunan 5 0 5 0 5 Ditjen Nak & 46 36 11 3 Keswan*) 6 Badan Litbang*) 135 57 62 11 7 Badan PPSDMP 6 0 6 0 8 Badan Karantina 81 20 42 18 UNIT KERJA ESELON I

JUMLAH

287

116

136

33

*) Dua TH pada Ditjen PKH dan Badan Litbang sudah diangkat menjadi CPNS melalui jalur umum.

 Bagian Mutasi Bagian Mutasi merupakan unit kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Penyiapan Mutasi Pegawai Kementerian. Terdapat 3 (Tiga) Sub Bagian yaitu; 1) Sub Bagian Mutasi I, 2) Sub Bagian Mutasi II, 3) Sub Bagian Mutasi III. Sesuai dengan Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2010 – 2014, Bagian Mutasi memiliki Output Strategis yaitu Dokumen Peningkatan Pelayanan Kenaikan Pangkat, Mutasi, Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai. Pada tahun 2013 Output Dokumen Peningkatan Pelayanan Kenaikan Pangkat, Mutasi, Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai memiliki target kinerja sebanyak 9 (Sembilan) Dokumen. Dari target kinerja yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Selama tahun 2013 terdapat 9 (Sembilan) Sub Output/ Kegiatan yaitu: 1. Apresiasi Kepegawaian Kementerian Pertanian Kegiatan Apresiasi Kepegawaian diadakan dalam rangka menginformasikan Peraturan Perundang – undangan di Bidang Kepegawaian yang baru sehingga dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memperlancar pelayanan administrasi kepegawaian dan meningkatkan wawasan para pengelola kepegawaian di bidang kepegawaian. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 17 – 19 Juni 2013 di Hotel Golden Flower, Bandung – Jawa Barat dan dihadiri oleh 95 orang peserta yang berasal dari seluruh pengelola kepegawaian Lingkup Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian. 2. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pemberhentian dan Pensiun Kegiatan satu atap Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pemberhentian dan Pensiun diadakan sekali setiap tahunnya yaitu setiap bulan Juli. Pada tahun 2013 kegiatan ini diselenggarakan di Bogor – Jawa Barat pada tanggal 4 – 6 Juli 2013. Berkas pegawai yang

55



diusulkan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian sebanyak 407 surat keputusan dan seluruhnya dapat diselesaikan dan diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diproses lebih lanjut pada akhir kegiatan. 3. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional Kegiatan satu atap Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Jabatan Fungsional diadakan 2 (Dua) kali setiap tahunnya yaitu pada bulan Februari dan September. Kegiatan ini meliputi; a. b. c. d. e. f. g.

Kenaikan Jabatan Fungsional Pengangkatan Pertama Pembebasan Sementara Pengangkatan Kembali Peninjauan Masa Kerja Aktif Bekerja Kembali, dan Penetapan Jabatan Fungsional dalam jenjang yang sama karena penambahan angka kredit

Periode I diselenggarakan pada tanggal 12 – 14 Februari 2013 di Bogor – Jawa Barat. Berkas yang diusulkan sebanyak 347 surat keputusan dan seluruhnya dapat diselesaikan dan diproses lebih lanjut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Periode II diselenggarakan pada tanggal 9 – 11 September 2013 di Bogor – Jawa Barat. Berkas yang diusulkan sebanyak 1.245 surat keputusan dan seluruhnya dapat diselesaikan dan diproses lebih lanjut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). 4. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat Kegiatan satu atap Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat diadakan 2 (Dua) kali setiap tahunnya yaitu pada bulan Februari dan September. Masing – masing penyelenggaraan dapat dirinci sebagai berikut: Periode I diselenggarakan pada tanggal 20 – 22 Februari 2013 di Bogor – Jawa Barat. Berkas yang diusulkan sebanyak 1.452 surat keputusan dan seluruhnya dapat diselesaikan dan diproses lebih lanjut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Periode II diselenggarakan pada tanggal 12 – 14 September 2013 di Bogor – Jawa Barat. Berkas yang diusulkan sebanyak 1.084 surat keputusan dan seluruhnya dapat diselesaikan dan diproses lebih lanjut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). 5. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pegawai Baru Pengelolaan Administrasi Kepegawai Pegawai Baru ini merupakan Pemberkasan CPNS Baru yang berasal dari Honorer Kategori I Kementerian Pertanian sebanyak 116 Formasi dari 4 (Empat) Eselon I Kementan, yaitu;


56


a. Badan Litbang Pertanian sebanyak 57 Formasi b. Ditjen Tanaman Pangan sebanyak 3 Formasi c. Ditjen Peternakan dan Keswan sebanyak 36 Formasi d. Badan Karantina Pertanian sebanyak 20 Formasi Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 10 – 12 Januari di Bogor – Jawa Barat. Berkas yang diproses sebanyak 116 Surat Keputusan dan Seluruhnya dapat diselesaikan dan diproses lebih lanjut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). 6. Forum Komunikasi Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian Kegiatan Forum Komunikasi Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian diadakan dalam rangka menyatukan persepsi pemangku jabatan fungsional Analis Kepegawaian terhadap permasalahan yang ada pada pengelolaan administrasi kepegawaian dan membentuk panduan yang jelas bagi pemangku jabatan fungsional analis kepegawaian. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 15 – 17 Mei 2013 di Hotel Bahtera, Bogor – Jawa Barat dan dihadiri oleh 40 orang peserta yang seluruhnya merupakan Pejabat Analis Kepegawaian Lingkup Kementerian Pertanian. 7. Temu Koordinasi Pengelola Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kegiatan Temu Koordinasi Pengelola Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) diadakan dalam rangka; 1) Menyelesaikan kendala-kendala yang terkait dengan penggunaan SAPK. 2) Meningkatkan produktifitas pegawai (Analis Kepegawaian dan Pengadministrasi Kepegawaian) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 3) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses pelayanan kepegawaian. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 29 – 31 Januari 2013 di Hotel Grand Prioritas Puncak, Bogor – Jawa Barat dan dihadiri oleh 167 orang peserta yang berasal dari seluruh pengelola kepegawaian Lingkup Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian. 8. Fasilitasi Sekretariat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Kegiatan Fasilitasi Sekretariat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian diadakan dalam rangka; 1) Memfasilitasi para pejabat fungsional analis kepegawaian untuk membantu penyusunan dan pengumpulan angka kredit. 2) Melaksanakan sidang pleno sebanyak 2 periode selam tahun 2013. 3) Menyatukan pemahaman Permenpan RB Nomor Per/14/M.PAN/6/2006 dan Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel The Rizen, Bogor – Jawa Barat dan dihadiri oleh 46 orang peserta yang merupakan Pejabat Analis Kepegawaian dan Calon Analis Kepegawaian Lingkup Kementerian Pertanian. 9. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pertanian Kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013 dilaksanakan untuk mengisi Formasi Pegawai sebanyak 695 orang sesuai dengan Penetapan Peraturan Menteri

57



PAN dan RB Nomor 158 Tahun 2013 Tentang Formasi CPNS Kementan TA. 2013 Rincian Formasi Pengadaan CPNS Kementan Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH SELURUHNYA Dokter Gigi

JUMLAH ALOKASI 695

1

Dokter Gigi

2

Dosen Pertanian

S2

Agribisnis/Sosial Ekonomi Pertanian

1

3

Dosen Pertanian

S2

Bioteknologi Pertanian

1

4

Dosen Pertanian

S2

Teknologi Hasil Pertanian

1

5

Dosen Pertanian

S2

Ilmu Tanaman

1

6

Dosen Pertanian

S2

Ilmu Hama & Penyakit Tumbuhan/Fitopatologi

1

7

Dosen Pertanian

S2

Penyuluhan & Komunikasi Pembangunan

1

8

Dosen Pertanian

S2

Pemuliaan Tan./Pemuliaan & Bioteknologi Tanaman

1

9

Medik Veteriner Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan

Dokter Hewan

83

S2


2

10

2

11

Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan

S2

Pemuliaan Tan./Pemuliaan & Bioteknologi Tanaman

8

12


S2

Ilmu Hama & Penyakit Tumbuhan/Fitopatologi

6

13


S2

Teknologi Pasca Panen

2

14


Dokter Hewan/S2 Sains Veteriner/S2 Biomedis Hewan

6

S2

Sosiologi Pedesaan

2

S2

Ilmu dan Teknologi Benih

3

S2

Biokimia

1

S2

Bioteknologi Pertanian

1

S2

Teknologi Pangan

1

S2

Agronomi/Budidaya Pertanian

6

15 16 17 18 19 20

Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan

21


S2

Breeding/Pemuliaan Ternak/Ilmu Ternak

5

22

Analis Pasar Hasil Pertanian

S1


4


58


NO

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

JUMLAH ALOKASI

28

Analis Pembiayaan Pertanian Analis Pengembangan Alsintan Analis Pengembangan Jaringan Analis Pengembangan Kelembagaan Air Analis Pengolahan Hasil Peternakan Guru Pertanian

29

Guru Pertanian

S1

Pendidikan Biologi

2

30

Guru Pertanian

S1

Pendidikan Bahasa Inggris

3

31

Guru Pertanian Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan Peneliti di bidang Pertanian/Peternakan Pengawas Benih Tanaman Pengawas Benih Tanaman Pengawas Bibit Ternak Pengawas Mutu Hasil Pertanian

S1

Pendidikan Matematika

2

S1


6

S1

Ilmu Hama & Penyakit Tumbuhan

11

S1

Mikrobiologi Pertanian

3

S1

Pemuliaan Tanaman

9

S1

Teknologi Pangan

2

S1


3

S1

Ilmu Tanah

10

S1

Kimia

4

S1

Peternakan

7

S1


18

S1

Teknik Pengairan

2

S1

Statistik

2

S1

Geografi

1

S1

Arsitektur Lansekap

2

S1

Ilmu Tanah

1

S1


3

S1

Peternakan

7

S1


3

23 24 25 26 27

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

59

NAMA JABATAN S1


1

S1

Teknik Pertanian

1

S1

Teknik Pengairan

2

S1

Geografi

1

S1

Peternakan

1

S1

Pendidikan Kimia

2



NO 50 51 52

NAMA JABATAN Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pengawas Mutu Pakan Pengawas Pupuk & Pestisida

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

JUMLAH ALOKASI

S1


3

S1

Peternakan

7

S1

Kimia

1

53

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan

S1

Ilmu Hama & Penyakit Tumbuhan/Biologi

70

54

Penyuluh Pertanian

S1

Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian

8

S1

Ekonomi-Akuntansi

10

S1

Hukum Pidana/Perdata/Internasional

6

S1


1

S1


1

S1

Pemuliaan Tanaman

2

S1

Komunikasi

5

60

Penyusun Laporan Keuangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan *) Petugas Teknologi Budidaya Petugas Teknologi Pascapanen Petugas Teknologi Perbenihan Pranata Humas

61

Pranata Komputer **)

S1

Ilmu Komputer/Teknik Informatika

12

62

Pranata Komputer **)

S1

Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer

2

63

Arsiparis **)

D.III

Kearsipan

6

64

Asisten Apoteker

D.III

Farmasi

1

65

Paramedik Veteriner

D.III

Kesehatan Hewan

26

66

D.III

Peternakan

5

D.III

Pertanian

3

68

Paramedik Veteriner Pengawas Benih Tanaman Pengawas Bibit Ternak

D.III

Peternakan

8

69

Pengawas Mutu Pakan

D.III

Peternakan

6

70


D.III

Pertanian

55

71

Pranata Laboratorium

D.III

Analis Kimia/Laboratorium

34

72

Verifikator Keuangan

D.III

Ekonomi-Akuntansi

24

73

Paramedik Veteriner Pengawas Benih Tanaman Pengawas Mutu Pakan

SPP/SMK SPPSPMA/SMK SPP/SMK

Peternakan

54

Pertanian

5

Peternakan

5

76


SPPSPMA/SMK

Pertanian

83

77

Perawat Ternak

Peternakan

4

55 56 57 58 59

67

74 75

SPP/SMK


60


Langkah – langkah yang telah dilakukan dalam Kegiatan Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut: a. Pengumuman Penerimaan CPNS Kementerian Pertanian TA. 2013 telah diumumkan pada tanggal 13 Desember 2013 di Web Site Resmi Kementerian Pertanian yaitu; cpns.deptan.go.id b. Pendaftaran lamaran CPNS secara On Line dimulai sejak 19 – 26 September 2013 di Web Site Resmi Kementerian Pertanian c. Verifikasi administrasi I dilakukan sejak 20 – 26 September 2013 d. Verifikasi administrasi II dilakukan sejak 1 – 4 Oktober 2013 e. Pengumuman kelulusan verifikasi administrasi I tanggal 30 September 2013 dan pengumuman kelulusan verifikasi administrasi II tanggal 5 Oktober 2013 f. Pencetakan Kartu Tes tanggal 1 – 6 Oktober 2013 dan 21 – 23 Oktober 2013 g. Penyampaian progress pelaksanaan pengadaan CPNS Kementan ke Panselnas (Kementerian PAN dan RB serta BKN) tanggal 7 Oktober 2013 h. Pelaksanaan verifikasi dan validasi administrasi lamaran dilaksanakan 2 hari sebelum pelaksanaan tes CAT i. Pelaksanaan Tes CAT dimulai pada tanggal 27 Oktober sd 4 November 2013 di Yogyakarta dan berakhir pada tanggal 27 November sd 1 Desember 2013 di Sulawesi Selatan Jumlah peserta yang melamar CPNS Tahun ini sebanyak 20.138 orang. Dari jumlah tersebut dilakukan verifikasi oleh Tim Kerja Pengadaan CPNS Kementan dengan hasil 11.811 peserta lolos verifikasi dan dapat mencetak Kartu Test Ujian. Proses selanjutnya adalah pengesahan kartu test peserta. Dalam tahap proses pengesahaan Kartu Test ini dilakukan verifikasi ulang terhadap calon peserta test. Hal ini dilakukan untuk lebih meneliti kembali kebenaran dari Lampiran – Lampiran Dokumen yang diisi sewaktu pendaftaran dan memastikan tidak ada joki pada saat ujian TKD nanti. Setelah dilakukan serangkaian proses verifikasi data, terdapat 4.758 peserta yang mengikuti Ujian CPNS Kementan yang dilaksanakan di 12 (Dua belas) Propinsi yang terdapat Kantor BKN Pusat dan Kantor Regional BKN. Hasil Ujian Computer Assited Test (CAT) telah diumumkan pada tanggal 16 Desember 2013 melalui surat Panitia Seleksi CPNS Kementan Nomor 1138/TU.210/A2/12/2013. Hasil akhir seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Pertanian Formasi Tahun 2013 telah diumum melalui Web Site resmi Kementerian Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 99/Kpts/KP.200/1/2014 tanggal 22 Januari 2014. Peserta yang dinyatakan LULUS dan dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai CPNS Kementerian Pertanian Formasi Tahun 2013 adalah peserta ujian dengan urutan peringkat nilai (rangking) tertinggi pada masing-masing formasi jabatan dan unit kerja yang dipilih peserta. sebanyak 542 Peserta telah dinyatakan lulus dan dapat diproses menjadi CPNS Kementan. Pada Pengadaan CPNS Tahun ini terdapat formasi yang tidak terisi sebanyak 153 pegawai. Formasi Pegawai Tahun 2013 yang tidak terisi direncanakan akan diakumulasi dengan jumlah formasi pegawai baru Kementerian Pertanian Tahun 2014. Pemberkasan bagi peserta yang lulus CPNS Tahun 2013 akan dilaksanakan pada tanggal 3 – 7 Februari 2013 di Auditorium Gedung D Kantor Pusat Kementerian Pertanian.

61



 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementan mempunyai tugas utama melaksanakan pembinaan jiwa korps (korsa) sebagaimana diamanatkan oleh PP. No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Melalui kegiatan yang diselenggarakan KORPRI diharapkan mampu membangun profesionalisme anggotanya sebagai perangkat birokrasi, mengembangkan kesejahteraan, serta memberikan pengayoman dan perlindungan hukum bagi anggotanya. Sesuai dengan Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2010 – 2014, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementan memiliki Output Strategis yaitu Laporan Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan. Pada tahun 2013 Output Laporan Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan memiliki target kinerja sebanyak 1 (Satu) Laporan. Dari target kinerja yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Selama tahun 2013 terdapat 9 (Sembilan) Sub Output/ Kegiatan yaitu: 1. Kerumahtanggaan dan Ketatausahaan Kegiatan Kerumahtanggaan dan Ketatausahaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI selama Tahun 2013 adalah sebagai berikut: tersedianya alat tulis kantor, bahan cetakan, rapat-rapat, spanduk, publikasi melalui sinar tani, pengiriman surat ke UPT vertikal, penyusunan dan pengiriman buletin, penyusunan bahan RKAKL dan RAB kegiatan, penyusunan rencana kegiatan, penyusunan triwulan 1 dan penyusunan tahunan; sedangkan untuk mendukung kelancaran tugas kegiatan telah terealisasinya pembayaran honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/Jasa, honor Tim Pelaporan Bulanan yang sempat direalisasikan hanya 1 bulan, honor pengurus TPA honor pramubhakti dan honor pengemudi. Pelaksanaan perjalanan dinas selama tahun 2013 ke UPT Lingkup Kementerian Pertanian dalam rangka konsinyasi penyusunan bahan/persiapan, pertemuan koordinasi dan sinkronisasi, pembinaan dan monitoring SDM di bidang organisasi kedinasan, memenuhi undangan rapat dinas/pelatihan/sosialisasi yang kemudian biaya belanja perjalanan tersebut direvisi kanwil menjadi memenuhi undangan rapat/pelatihan/sosialisasi, pertemuan koordinasi dan sinkronisasi, pembinaan dan monitoring SDM di bidang organisasi kedinasan, juga telah terealisasi dan dilaksankan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian agar seluruh pelaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Selama pelaksanaan kegiatan ini, Sub Bagian Tata Usaha KORPRI selalu bekerja sama dengan Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian. Hal ini dikarenakan Anggaran Unit Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI masih tergabung dalam DIPA Biro Organisasi dan Kepegawaian. 2. Penyelenggaraan Pembekalan Calon Purna Bhakti Purna bakti merupakan masa peralihan dari status pegawai sebagai abdi masyarakat menjadi bagian dari masyarakat. Out put dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan mental para calon purnabakti maka diselenggarakan


62


Pelatihan untuk para calon purnabakti. Pelatihan ini diikuti oleh 25 orang peserta yang merupakan perwakilan dari setiap eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian. Pelatihan dilaksanakan di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Ciawi, Bogor pada tanggal 20 s.d. 23 Februari 2013. 3. Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Dalam rangka Peringatan Hari Kartini tahun 2013, Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian menyelenggarakan seminar Pembinaan Pemberdayaan Perempuan dengan tema ”Dengan semangat Kartini, Kita Tingkatkan Kemandirian Perempuan di Era Globalisasi”. Dan pembinaan keterampilan yaitu dengan pembuatan hantaran. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah memberikan wawasan dan pengetahuan dalam memperingati hari Kartini, mengenang budaya dan turut serta melestarikan budaya asli Indonesia, memberikan semangat untuk meningkatkan kemandirian perempuan di era globalisasi, dan cara membuat hantaran untuk seserahan pernikahan. Penyelenggaraan seminar dilaksanakan pada tanggal 18 April 2013, bertempat di Auditorium gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Hadir sebagai undangan adalah para karyawan/karyawati/anggota KORPRI dan Pengurus serta pembina, pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan lingkup Kementerian Pertanian sejumlah 300 orang, dan Penyelenggaraan pembinaan keterampilan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2013, bertempat di Auditorium gedung D Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Hadir sebagai peserta adalah para karyawati anggota KORPRI dan Pengurus serta pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan lingkup Kementerian Pertanian sejumlah 120 orang. 4. Pembinaan Jiwa Korsa Pegawai Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, dinyatakan bahwa sesama PNS berhimpun dalam satu wadah yang menjadi wahana pembinaan jiwa korsa dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap PNS dalam kehidupan dan kehidupan sehari-hari. Dalam rangka meningkatkan solidaritas dan kerjasama sesama anggota KORPRI, serta menumbuhkan rasa kesatuan, persatuan, kebersamaan, selain itu juga meningkatkan rasa memiliki organisasi KORPRI baik lintas Kementerian/Lembaga maupun lintas Pemerintah Daerah, maka pelaksanaan pembinaan jiwa korsa terbagi dalam 4 kegiatan yaitu : a.

Rapat Koordinasi tentang Program Kerja masing-masing Bidang pada Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian, dengan tujuan mengkoordinasikan kegiatan KORPRI secara keseluruhan dan peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan kegiatan dan program kerja KORPRI, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013, di Hotel Salak Bogor Jawa Barat. Peserta dalam kegiatan rapat koordinasi adalah Ketua dan anggota Bidang dalam kepengurusan KORPRI Kementerian Pertanian sebanyak 50 (Lima puluh) orang

b. Sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Seminar Kesehatan, tujuanya adalah memberikan informasi adanya perubahan PT. Askes (persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan terhitung tanggal 01 Januari 2014 dan

63



informasi tentang kiat hidup sehat, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013 di Auditorium gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Peserta untuk sosialisasi BPJS Kesehatan adalah Karyawan/Karyawati, anggota Persatuan Wredatama Seluruh Indonesia (PWRI) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) lingkup Kementerian Pertanian. Jumlah peserta yang hadir 500 (Lima ratus) orang. c.

Kegiatan PORNAS XIII KORPRI di Manado Provinsi Sulawesi Utara, yaitu memberangkatkan atlet KORPRI Kementerian Pertanian pada PORNAS XIII di Manado dan pemberian dukungan baik moril maupun materil. Pelaksanaan PORNAS tanggal 20 – 29 bulan November 2013. Kementerian Pertanian mengirimkan atlit dalam 3 cabang olah raga yaitu tenis, tenis meja dan bulutangkis dengan jumlah atlit 34 (tiga puluh empat) orang.

d. Rapat Koordinasi dan Evaluasi PORNAS. Tujuannya adalah koordinasi dan konsultasi dengan pimpinan dan sekretariat KORPRI unit eselon I terkait untuk memberikan apresiasi kepada seluruh atlit Kementerian Pertanian yang telah selesai mengikuti PORNAS di Manado. Dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013, di Hotel Amaris Bogor, Jawa Barat, dengan peserta sebanyak 45 (empat puluh lima) orang terdiri dari atlit dan official serta Pengurus KORPRI Eselon I yang terkait. 5. Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Kesenian Pegawai Kegiatan ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu Kegiatan Kesegaran Jasmani dan Kesenian bagi Pegawai Kementerian Pertanian. selama tahun 2013 telah dilaksanakan beberapa penyelenggaraan yang dapat dirinci sebagai berikut: a. Pembinaan Kesegaran Jasmani Untuk kegiatan olahraga senam dan jalan sehat bersama, Kementerian Pertanian telah mempunyai jadual seminggu dua kali, yaitu hari Rabu dan Jum’at, pukul 06.30 – 07.30 WIB. Lokasi kegiatan senam dan jalan sehat bersama dilaksanakan di lapangan Kantor Pusat Kementerian Pertanian dan sekitarnya. Olahraga merupakan gambaran pembangunan karakter perjuangan yang tanpa kenal lelah dan sportivitas sehingga dalam menjalankan tugas dan pencapaian target dapat diterima dengan ikhlas dan rasa syukur. Pada bulan Nopember tahun 2013, dilaksanakan Pekan Olah Raga Nasional KORPRI ke XIII di Manado Sulawesi Utara. Acara ini menjadi ajang silaturahim anggota KORPRI seluruh Indonesia sekaligus untuk menguji prestasi, kemampuan dan bakat para anggota dalam bidang Olah Raga. Kementerian Pertanian ikut berpartisipasi dengan mengikuti 3 (tiga) cabang olah raga, yaitu tenis lapangan, bulutangkis dan tenis meja, dengan hasil prestasi yang cukup baik. Berikut prestasi yang dicapai Kontingen Kementerian Pertanian pada PORNAS KORPRI Ke XIII tanggal 20 – 29 Nopember 2013, di Manado: 1) Cabang Olah Raga BULU TANGKIS  Juara ke II (perak) ganda puteri (Tri Martsiska/Ditjen Bun dan Sari Siti Rohani/BKP)


64


 Juara ke III (perunggu) ganda campuran (Dwi Triswidianto/BKP dan Puspa Dewi/BKP) 2) Cabang Olah Raga TENIS MEJA  Juara ke III (perunggu) beregu putera  Juara ke III (perunggu) beregu puteri  Juara ke III (perunggu) ganda putera (Rahmat Yandri/BKP dan Iyus Parlan/BKP)  Juara ke III (perunggu) ganda puteri (Farida/Itjen dan Elly Fauziah/BKP)  Juara ke III (perunggu) tunggal puteri (Farida/Itjen)  Juara ke III (perunggu) ganda campuran (Ely Fauziah/BKP dan Rahmat Yandri /BKP) 3) Cabang Olah Raga TENIS LAPANGAN  Juara ke III ganda puteri (Polianthes/Itjen dan Zenaida/Ditjen TP) b. Pembinaan Kesenian Pembinaan Kesenian dilakukan melalui pembentukan Tim Paduan Suara yang beranggotakan karyawan & karyawati lingkup Kementerian Pertanian, yang mempunyai minat, bakat dan kemapuan, di bidang olah vokal (seni suara). Untuk menjadi anggota tim Paduan Suara melalui seleksi berupa audisi, sehingga diharapkan dapat terbentuk tim yang cukup berkualitas. Saat ini jumlah anggota tim yang sudah terdaftar sebanyak 70 (tujuh puluh) orang berasal dari seluruh unit eselon 1 di kantor pusat Kementerian Pertanian, namun yang aktif hadir dalam pertemuan dan latihan sekitar 40 - 45 orang saja. Untuk meningkatkan kualitas vokal tim Paduan Suara dilakukan pertemuan dan latihan rutin sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan, termasuk pada saat menjelang pelaksanaan upacara bendera memperingati hari-hari besar nasional. Adapun upacara bendera yang selalu dilaksanakan setiap tahun di Kantor Pusat kementerian Pertanian adalah untuk memperingati hari-hari besar nasional sebagai berikut: 1) Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei 2) Hari Krida Pertanian, tanggal 21 Juni 3) Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI, tanggal 17 Agustus 4) Hari Kesaktian Pancasila, tanggal 1 Oktober 5) Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 6) Hari Pahlawan, tanggal 10 Nopember 7) Hari Ulang Tahun KORPRI, tanggal 29 Nopember 8) Hari Ibu, tanggal 22 Desember Selain tampil pada upacara bendera, Tim Paduan Suara Kementerian Pertanian juga telah berkesempatan tampil pada acara resmi kenegaraan yang dihadiri oleh Presiden RI dan Ibu Negara, serta Wakil Presiden RI dan Isteri, yaitu antara lain dalam acara Pemberian Penghargaan Adi Karya Pangan Nusantara di Istana (d/h Penghargaan Ketahanan Pangan), Rakernas Dewan Ketahanan Pangan di JHCC Jakarta, serta acara seremonial yang dihadiri Wakil Presiden dan Menteri Pertanian tingkat internasional antara lain KTT ASEAN di Jakarta, Workshop/Lokakarya bidang pertanian tingkat nasional maupun tingkat internasional, Peresmian/ Pencanangan kegiatan oleh Menteri Pertanian, dan lain-lain. Pengalaman lainnya adalah mengikuti Lomba Paduan Suara antar Lembaga dan Kementerian di pusat dalam rangka HUT KORPRI Ke 42 Tahun 2013 yang diselenggarakan di RRI Jakarta, meskipun belum berhasil meraih prestasi yang memuaskan namun keikut-sertaan dalam lomba tersebut adalah merupakan

65



pengalaman yang penting dalam mengukur kemampuan tim, dan menjadi pelajaran untuk keberhasilan di masa yang akan datang. Untuk lebih meningkatkan kualitas dan percaya-diri dalam penampilannya, diadakan pula pembuatan baju seragam tim paduan suara berupa PDH. Untuk pembuatan baju sergam ini sudah dilakukan 2 (dua) kali, yaitu pertama kali pada tahun 2011 dan yang ke dua pada tahun 2013 ini. 6. Pembinaan Mental Agama Kegiatan pembinaan mental agama menjadi penyeimbang perkembangan intelektual dengan spiritual dalam diri setiap anggota KORPRI Kementerian Pertanian. Hal ini disebabkan setiap manusia secara fitrah pasti akan mencari ketenangan dan kedamaian dalam hingar-bingar kehidupan ini. Kegiatan pembinaan mental agama diharapkan dapat mewujudkan kebersamaan, saling hormat-menghormati antar pemeluk agama, dan memberikan pencerahan kepada PNS tentang tugas dan kewajiban sebagai aparat negara. Dalam rangka pembinaan mental agama tersebut, maka dilaksanakan kegiatan memperingati Hari-hari Besar Keagamaan selama tahun 2013 sebagai berikut: 1) Maulid Nabi Muhammad SAW Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 24 Januari 2013. DP KORPRI bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementan melaksanakan acara Maulid di Masjid Nurul Iman Kementan pada tanggal 14 Januari 2013. Dalam acara tersebut diisi dengan ceramah Ust. Arifin Ilham dengan membahas topik “Nabi Muhamad SAW terlahir sebagai tauladan umat manusia”. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 450 orang yang terdiri dari pegawai kementan, DWP dan masyarakat umum. 2) Isra’ Mi’raj Perayaan Isra Mi’raj dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013 di Masjid Nurul Iman. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 500 orang dari masing-masing unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Kegiatan ini berisi Tausyiah terkait Isra Mi’raj dengan Penceramah Ustad Hilman Rosyad Lc., dengan tema “Menggali Hikmah Isra Mi’raj untuk meningkatkan kualitas kerja dalam melaksanakan amanat dan fungsi pelayanan kepada masyarakat”. 3) Nuzulul Qur’an Nuzulul Qur’an jatuh pada tanggal 17 Ramadhan 1434 H atau 26 Juli 2013 mengangkat tema “Al-Qur’an membangun Kesolehan Individu dan Kesolehan Sosial”, yang diulas tuntas oleh DR. H. Ahzami Samiun Jazuli. MA. Tema tersebut merupakan penggugah bagi muslim untuk terus mempelajari dan mengkaji isi Al-Qur’an. Rangkaian kegiatan lainnya terkait Nuzulul Qur’an antara lain pemberian santunan bagi anak yatim/piatu dan dhuafa, serta Buka Puasa Bersama. Pada acara ini, Wakil Menteri Pertanian, DR. Rusman Heriawan berkenan hadir didampingi Bapak Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, serta Kepala Biro Perencanaan. 4) Halal Bihalal Idul Fitri 1434 H Halal bihalal IdulFitri 1434 H dilaksanakan pada hari pertama setelah libur Hari Raya Idul Fitri, tanggal 12 Agustus 2013. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Pertanian beserta


66


ibu Hj. Mieke Suswono, Wakil Menteri Pertanian beserta Ibu Hj. Umi Mandajati, para pejabat Eselon I beserta Isteri, para pejabat Eselon II, serta karyawan/karyawati kantor pusat Kementerian Pertanian. Jumlah peserta yang hadir sekitar 2000 orang. Mendatangkan penceramah Prof. Ahmad Satori yang membahas tema “Keutamaan Silaturahim”. Silaturahmi merupakan ibadah yang sangat agung, mudah dan membawa berkah. Kaum muslimin hendaknya tidak melalaikan dan melupakannya, sehingga perlu meluangkan waktu untuk melaksanakan amal shalih ini. 5) Tahun Baru Hijriyah Peringatan tahun baru 1435 Hijriyah dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2013 di masjid Nurul Iman Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Kegiatan pengajian ini dihadiri oleh Menteri Pertanian, serta para pejabat lingkup Kementerian Pertanian dan masyarakat umum. Penceramah Ustd. Hilman Rosyad Shihab, Lc. Dengan tema “HIJRAH ADALAH PERBAIKAN DIRI YANG TIDAK PERNAH BERHENTI”. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 300 orang pegawai Kantor Pusat Kementerian Pertanian dan masyarakat umum. 6) Nyepi Tanggal 12 Maret 2013, Umat Hindu merayakan hari Nyepi sebagai rangkaian kegiatan menyambut tahun baru Saka 1935. Dewan Pengurus KORPRI Kementan memfasiltasi umat Hindu di kementan untuk merayakan hari yang bermakna instrospeksi dan kontemplasi diri ini pada tanggal 23 Maret 2013 di Puri Amartha, Jati Cinere, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menghadirkan Bedanda Drs. IGN Alit Putra untuk memberikan pencerahan dan perluasan wawasan keimanan dengan tema “Catur Brata Penyepian dalam upaya Peningkatan Srada dan Bahti (Iman dan Taqwa) Kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 400 orang. 7) Paskah Perayaan Paskah dilakukan oleh umat kristiani Kementerian Pertanian pada tanggal 19 April 2013 bertempat di Auditorium F Kantor Pusat Kementerian Pertanian, dengan menyelenggarakan kebaktian yang dipimpin oleh Romo Aloysius Hadi Nugroho dan Romo Robby Yosep Rumiap Wehantouw. Tema kebaktian “Ia Tidak Disini Sebab Ia Telah Bangkit”. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 300 orang. 8) Dharma Wacana Pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013, bertempat di Puri Amartha, Cinere, Jakarta Selatan, pegawai Kementerian Pertanian yang beragama Hindu bersama keluarga mengikuti kegiatan Dharma Wacana. Kegiatan ini menghadirkan Bedanda Drs. IGN Alit Putra untuk memberikan ceramahnya dengan tema “Dharma Wacana Yang Luhur Adalah Mengikuti Kebenaran”. 9) Pra Natal Pelaksanaan ibadah Pra Natal bagi umat kristiani di lingkungan kantor pusat Kementerian Pertanian dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2013, di ruang rapat Ditjen Perkebunan, Gedung C lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Ragunan Jakarta Selatan. Dalam acara ini sebagai pembawa firman (penceramah) adalah Pdt. Elider Tampubolon, membawakan tema “Keluarga Kristen sebagai Terang Dunia”. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 50 orang.

67



10) Pemberangkatan Jamaah Umrah Pelaksanaan umrah ini merupakan hasil infak dari para pimpinan Kementerian Pertanian yang sudah dimulai sejak tahun lalu (2012). Umrah ini diperuntukkan bagi anggota KORPRI Kementerian Pertanian khususnya golongan 1 dan 2, dilaksanakan pada tanggal 17 – 27 Mei 2013, diikuti oleh 6 orang pegawai golongan 1 dan 2, yaitu : Wiyonodan Edi (Sekretariat Jenderal), Sayadi (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian), Gunawan (Badan Litbang Pertanian), Suparno (Badan PPSDMP) dan Agus Irianto (Badan Karantina Pertanian). Para peserta umroh mendapat kesempatan bertatap muka dan bersilaturahmi dengan Menteri Pertanian, pada tanggal 8 Mei 2013. Bapak Menteri memberikan arahan agar jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada karena tidak semua orang beruntung memiliki kesempatan beribadah ke Tanah Suci. Bapak Menteri juga berpesan agar peserta Umroh mendoakan Kementerian Pertanian tetap Berjaya, dan mengharapkan sekembalinya dari tanah suci para peserta Umroh membawa suatu perubahan kebaikan yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan anggota KORPRI Kementerian Pertanian pada umumnya. 11) Walimatussafar Jamaah Haji Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian tahun ini menghantarkan rekan sejawat yang melaksanakan Rukun Islam yang ke-5 yaitu menunaikan ibadah Haji. Penyelenggaraan pelepasan haji dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2013, bertempat di Masjid Nurul Iman Kementerian Pertanian dan dihadiri oleh pejabat eselon I, II, III dan IV dan PNS lingkup Kementerian Pertanian, anggota Dharma Wanita Persatuan, dengan menghadirkan Ustadz DR. Hasim, DEA untuk memberikan siraman rohani dan pencerahan bagi hadirin. Calon Jemaah haji yang berangkat tahun 2013 sebanyak 33 orang antara lain : Sekretariat Jenderal : Drs. Zulkifli, MM, Ir. Lely Nuryati, Ir. Eka Nantari, dan Drs. Sugeng Waluyo. Inspektorat Jenderal : Drs.Suyitno, M,Si. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan : Iriyanti Agresiningsih, Andi Utama, dan Buang, S.Sos. Direktorat Jenderal Perkebunan : Fajar Hufail, SP dan Siti Maesaroh. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan : DR. Mursid Ma’sum, M.Agr. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian : Ermila Sofiyessi, S.TP, M.Agr, Sutejo dan Dewan Prasetyo Hadi, S. Badan Karantina Pertanian : Kunarsih, Drh. Agus Sunanto, Cucu Umi Kalsum, dan Ir. Haris Zulhan, MM. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian : Dra. Enok Pangasih, MM, dan Siti Karimatun, SE. Badan Ketahanan Pangan : Ir. Ali Marsaban, M.Si, Sri Mudati dan Siti Zuhro. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian: Soleh, SP, Muladi, S.Sos, Eviati, S.Si, Dr. Lidiyani Retno W, Dr. Suciantini, Drh. Jaenudin Gholib M.Si, dan Dr. Hermanto. 12) Pengajian Bulanan Kerjasama dengan Dharma Wanita Pengajian rutin setiap bulan dilakukan bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Nurul Iman Kanpus Kementerian Pertanian pada minggu ketiga setiap bulannya, di luar bulan yang ada hari besar Islamnya. Pada Pengajian dirangkai juga dengan senandung dari nasyid, pembacaan ayat suci dan saritilawah, serta yang utama adalah mendatangkan penceramah untuk memberikan tausyiah sebagai pengingat inti dari kehidupan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, istiqamah menjalankan tugas Negara dan mempererat silaturahim. Tahun 2013


68


pengajian bulanan bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan Kementan, dilaksanakan pada bulan Februari, Maret, April, Mei , September, Oktober dan Desember. Sedangkan di lain bulan tersebut bersamaan dengan peringatan hari besar agama Islam yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran DP KORPRI Kementan. a. Memperingati Hari Krida Pertanian Ke 41 Pelaksanaan HKP ke-41 ini disemarakkan dengan kegiatan-kegiatan senam bersama, pertandingan olah raga yang menjadi ajang persiapan PORNAS untuk cabang olah raga Tenis Lapangan, Tenis Meja, dan Bulu Tangkis. Selain itu, pada HKP tahun ini dirangkai dengan Pentas Seni yang didahului pencarian bakat seni suara bagi seluruh pegawai (dan masyarakat umum di sekitar kanpus Kementan) dalam wadah “Pertanian Mencari Bakat”, yaitu kategori perorangan, umum, putera dan puteri, perorangan tingkat eksekutif, dan beregu (nasyid/vokal group). Dewan Juri pada lomba ini sebanyak 3 orang yang berasal dari Kementerian Pertanian dan profesional.. Kegiatan puncak dalam perayaan Hari Krida Pertanian dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2013 dan dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Karantina, dan beberapa pejabat eselon 2 lingkup Kementerian Pertanian disekitar Jakarta-Bogor-Depok-Tanggerang-Bekasi, dan dihadiri oleh pegawai kementerian Pertanian sekitar 700 orang. Acara puncak ini dimeriahkan dengan menggelar pertunjukan Reog Ponorogo dan Senandung bersama Ebiet G Ade. Kegiatan Pertanian Mencari Bakat menghasilkan para pemenangnya, sebagai berikut:  Perorangan Putra a) Juara I : M. David, Direktorat Jenderal Perkebunan b) Juara II : Sudrajat A. Prabowo, Badan Karantina Pertanian c) Juara III : Brama Ardianto, Direktorat Jenderal Perkebunan  Perorangan Putri a) Juara I : Sukapti Basuki, Direktorat Jenderal Perkebunan b) Juara II : Ai Srimulyati, Badan Karantina Pertanian c) Juara III : Eka Purwanti, Badan Karantina Pertanian  Perorangan tingkat eksekutif a) Juara I : Ir. Bambang Darmawan, MM, Inspektorat Jenderal b) Juara II : Ir. R. Aziz Hidayat, MM, Inspektur Jenderal b. Memperingati HUT KORPRI Ke 42 Tahun 2013 Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun KORPRI Ke 42 tahun 2013, KORPRI Kementerian Pertanian melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk memeriahkan dan menggugah semangat para anggota KORPRI Kementerian Pertanian untuk selalu menjadi insan yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa, serta selalu menepati janjinya sesuai dengan isi Panca Prasetya KORPRI. Peringatan HUT Ke 42 mengangkat tema “Dengan Profesionalisme dan Netralitas, KORPRI Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Untuk Menjaga Stabilitas Politik dan Pertumbuhan Ekonomi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.

69



HUT KORPRI yang jatuh pada setiap tanggal 29 Nopember, ditandai dengan pelaksanaan upacara bendera di Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Pada upacara bendera tanggal 29 Nopember 2013, sebagai Pembina Upacara adalah Wakil Menteri Pertanian (Bpk Rusman Heryawan), membacakan Sambutan Presiden RI selaku Penasehat Nasional KORPRI. Selain itu terdapat kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh DP KORPRI Nasional, dilaksanakan di Mabes TNI Cilangkap, pada tanggal 11 Nopember 2013. Perwakilan Anggota KORPRI Kementerian Pertanian sebanyak 5 orang mengikuti kegiatan ini. DP KORPRI Kementerian Pertanian juga melaksanakan kegiatan Donor Darah, bekerja-sama dengan PMI, dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2013, di Auditorium Kementerian Pertanian diikuti oleh sekitar 130 orang Anggota KORPRI Kementan. 7. Pembinaan Pegawai Dalam Manajemen Usaha dan Kesejahteraan Kegiatan Pembinaan Pegawai Dalam Manajemen Usaha dan Kesejahteraan diadakan pada tanggal 11 sd 12 Desember 2013 bertempat di Hotel Horison Bogor. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka perencanaan pendirian Koperasi Sekunder KEMENTAN, yang anggotanya terdiri dari Koperasi Primer unit Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian. 8. Forum Bidang Kesejahteraan Pegawai Kegiatan Forum Bidang Kesejahteraan Pegawai dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2013 bertempat di Auditorium Gedung D Kanpus Kementan, dengan peserta 250 orang. Kegiatan ini diselenggarakan karena Masih banyak anggota KORPRI terutama pegawai baru, belum mengetahui informasi tentang ASKES, bagaimana menggunakan BAPERTARUM dan pengurusan TASPEN. Untuk itu Forum Kesejahteraan Pegawai pada tahun ini diisi dengan kegiatan sosialisasi tentang Askes, Bapertarum dan Taspen. 9. Forum Konsultasi Hukum Dalam rangka implementasi peran FPKH KORPRI Kementerian Pertanian dalam menyuarakan hal-hal yang menyangkut perlindungan bagi anggotanya yang tersandung masalah hukum, maka telah diselenggarakan Pelaksanaan Forum Pembinaan Konsultasi Hukum selama 2 (dua) hari, 25 Oktober 2013 dan 26 Oktober 2013 bertempat di Hotel Pangrango 2 Jalan Raya Pajajaran No. 32 Bogor 16151, Provinsi Jawa Barat, dengan peserta yang hadir sejumlah 50 orang terdiri dari Pejabat Eselon III dan IV yang membidangi Hukum dan Pegawai Negeri Sipil yang telah Lulus Pendidikan Khusus Profesi Advokasi atau Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikasi pendidikan hukum. Konsepnya FPKH KORPRI tidak saja menyediakan jasa bantuan hukum, tapi juga mensosialisasikan pencegahan tindak pidana korupsi. FPKH Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian nantinya akan menuju pada terbentuknya LKBH KORPRI Kementerian Pertanian dan dalam praktiknya harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang dianut di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana dalam melayani bantuan hukum terhadap Anggota KORPRI yang memiliki permasalahan hukum, maka akan diserahkan kepada Advokat berlisensi untuk bertindak sebagai kuasa hukum yang bersangkutan baik di luar maupun di dalam pengadilan.


70


B. REALISASI ANGGARAN Pagu Anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 20.884.750.000,-. Pagu Anggaran tahun 2013 lebih kecil dari Pagu Anggaran Tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 22.692.997.000,- atau mengalami penurunan sebesar 8.7%. Penurunan ini disebabkan karena selain telah dilakukannya perhitungan anggaran kegiatan yang lebih efisien juga pada tahun 2012 telah terbit peraturan keuangan baru mengenai Perjalanan Dinas Pegawai yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012. Pagu anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2013 terbagi ke 4 (Empat) Unit Kerja Eselon III dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian. Total anggaran masing-masing unit kerja berbeda antara yang satu dengan yang lainnya karena pembagian anggaran disusun berdasarkan Prioritas Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2013. Hal ini telah sesuai dengan salah satu prinsip Anggaran Basis Kinerja yaitu Money Follow Function. Dari Total Pagu Anggaran yang tersedia, dapat terealisasikan sebesar Rp 18.411.213.672,- atau 88.16%. Grafik dan Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2013 dapat dilihat pada gambar di bawah:

No 1 2 3 4 5

Unit Kerja

PAGU (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Bagian Organisasi 2.540.338.000,2.293.216.800,- 90.27 Bagian Tatalaksana dan 7.518.727.000,6.586.923.726,- 87.61 Reformasi Birokrasi Bagian Perencanaan dan 4.932.829.000,4.441.269.761,- 90.03 Pengembangan Pegawai Bagian Mutasi 3.488.050.000,2.775.163.668,- 79.56 KORPRI 2.404.806.000,2.314.639.717,- 96.25 TOTAL 20.884.750.000,- 18.411.213.672,- 88.16 Rincian Realisasi Anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2013 Per Unit Kerja

Sisa Anggaran (Rp) 247.121.200,931.803.274,491.559.239,712.886.332,90.166.283,2.473.536.328,-

Grafik Penyerapan Anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian TA. 2013

71



C. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT I.

Permasalahan Pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target – target kinerja yan telah ditetapkan, secara umum tidak ada kendala yang signifikan dan berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Secara keseluruhan Target Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian dapat tercapai 100%. Namun ada beberapa masalah yang dihadapi Biro Organisasi dan Kepegawaian pada tahun 2013 dan harus ditindaklanjuti pada tahun 2014, yaitu; 1. Masih terdapat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian yang belum melakukan Internalisasi dan Uji Coba Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di lingkupnya. Sebagian besar Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut belum mengetahui dan memahami tentang bagaimana menyusun SKP yang benar, bahkan terdapat UPT yang belum sama sekali melakukan penyusunan SKP untuk pegawainya. 2. Terdapat beberapa bagian di Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Kementerian Pertanian yang belum jelas sehingga menimbulkan multi tafsir diantara pengelola tunjangan kinerja Lingkup Kementerian Pertanian baik pusat maupun daerah (UPT) dan juga Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

II.

Tindak Lanjut 1. Diperlukan penyelenggaraan Workshop Penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Bagi Pengelola Kepegawaian Lingkup Kementerian Pertanian Per Regional dengan konsep kelas-kelas kecil, yang melibatkan Pengelola Kepegawaian dari Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementan di daerah sehingga Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Lingkup Kementerian Pertanian dapat tersusun dengan BAIK dan BENAR. 2. Telah disusun sebuah Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari Permentan No 68 Tahun 2012 dan berdasarkan DIM tersebut pada tahun 2014 akan segera dilakukan revisi perubahan dari Permentan No 68 Tahun 2012.


72

Bab V. Penutup

BAB V PENUTUP Pembinaan Organisasi dan Kepegawaian merupakan fungsi yang strategis dalam upaya membangun suatu manajemen pembangunan pertanian modern dan mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian secara efektif dan efisien. Oleh karena itu perlu dilakukan secara berkesinambungan serta perlu komitmen yang kuat dan pemahaman yang sama terhadap peran, tugas dan fungsi unit Organisasi dan Kepegawaian dari level top manager sampai dengan lower manager. Biro Organisasi dan Kepegawaian pada tahun 2013 dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang terjadi terutama pelaksanaan otonomi daerah dan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian telah berupaya melakukan pembenahan terhadap manajemen pembangunan pertanian, antara lain meliputi kegiatan-kegiatan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk pengembangan jabatan fungsional, pemberian motivasi kerja kepada unit kerja pelayanan bidang pertanian, penataan ketatalaksanaan, serta pemberian asistensi terhadap pelaksanaan otonomi daerah bidang pertanian. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2013 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi dan Kepegawaian dan telah selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan yang menonjol dalam tahun pelaporan ini antara lain adalah 1) Terbitnya peraturan menteri pertanian baru atau perubahan di bidang Organisasi, Jabatan Fungsional RIHP, Pelayanan Publik dan Budaya Kerja serta Ketatalaksanaan. 2) Telah dilakukan Sosialisasi Lanjutan dan Workshop mengenai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Lingkup Eselon I Kementerian Pertanian. Instrumen SKP ini akan segera diterapkan mulai awal tahun 2014. 3) Telah dilakukan Assesment Center bagi Pejabat Struktural Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian sehingga hasil Assesment Center ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan. 4) Terlaksananya Pengangkatan CPNS yang berasal dari Tenaga Honorer Kategori I sebanyak 116 orang. dan 5) Terselenggaranya Pengadaan CPNS Kementan Tahun 2013 dengan jumlah formasi sebanyak 695 orang yang akan ditempatkan diseluruh Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian baik pusat maupun daerah (UPT). Dari hasil evaluasi kinerja kegiatan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa capaian kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian dapat tercapai 100 %, yang artinya BAIK. kegiatan-kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian lebih banyak bersifat non fisik (peraturan, kajian dan konsepsi). Selain itu terdapat kegitan yang masih memerlukan proses tindak lanjut agar output kegiatan tersebut dapat bermanfaat, seperti misalnya sosialisasi baik ke dalam maupun ke luar. Disadari bahwa berbagai kelemahan pelaksanaan masih terjadi sehingga target-target yang telah ditentukan belum dapat dicapai sesuai dengan rencana. Selain itu beberapa kegiatan tidak serta merta menghasilkan outcome yang kemudian akan memberikan indikasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Diperlukan usaha yang terus menerus dan berkesinambungan untuk menghasilkan suatu bentuk perwujudan sasaran yang akhirnya bermuara pada pencapaian tujuan Visi dan Misi Biro Organisasi dan Kepegawaian.


73

Dokumentasi Kegiatan Tahun 2013

Pelantikan Pejabat Struktural Kementerian Pertanian

Pelantikan Pejabat Struktural Kementerian Pertanian

Pengadaan CPNS Kementan Tahun 2013

Pengadaan CPNS Kementan Tahun 2013

Diklat Analis Kepegawaian Tingkat Ahli dan Terampil

Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja Biro OK Tahun 2013

Dokumentasi Kegiatan Tahun 2013

Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai (Outbond)

Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai (Outbond)

Sosialisasi Permentan Nomor 68 Tahun 2012

Sosialisasi Permentan Nomor 68 Tahun 2012

Temu Koordinasi SAPK Lingkup Kementan

Temu Koordinasi SAPK Lingkup Kementan

LAPORAN CAPAIAN KINERJA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Recommend Documents