LAPORAN KINERJA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2014

LAPORAN KINERJA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2014

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN Jakarta, Januari 2015

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah Nya Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014 ini dapat tersusun tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap entitas akuntabilitas kinerja baik pusat maupun daerah diharuskan untuk menyusun Laporan Kinerja dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukannya dalam satu tahun. Laporan Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Biro Organisasi dan Kepegawaian merupakan salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Sebagai unit kerja setingkat eselon II, Biro Organisasi dan Kepegawaian diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerjanya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2014 disusun dengan bertitik tolak pada Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang memuat sasaran, kegiatan, indikator kinerja utama, dll. Di dalam Laporan Kinerja yang telah disusun juga terdapat penjabaran Hasil Analisa Capaian Kinerja Per Output Kegiatan Tahun 2014 dan Realisasi Anggaran yang menjadi pertimbangan dalam hal pencapaian efisiensi penggunaan sumber daya. Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang selama ini telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan kami. Tidak lupa kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan kinerja yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang kita kerjakan bersama.

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian ttd

Ir. Winarhadi, MM NIP. 19550826 198303 1 001

Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2014

i

RINGKASAN EKSEKUTIF Pembangunan pertanian yang berorientasi pada sistem dan usaha agribisnis merupakan pembangunan yang sangat kompleks yang melibatkan sub-sub sistem, mulai dari hulu sampai dengan hilir. Sedangkan dilihat dari aspek-aspeknya, pembangunan pertanian juga merupakan pembangunan yang mempunyai cakupan aspek yang luas, mulai dari sumber daya (modal, lahan, sumber daya manusia, teknologi, dsb) sampai dengan sistem administrasi dan manajemen. Pembangunan pertanian yang saat ini diselenggarakan dilakukan dalam suatu kondisi masyarakat yang lebih kritis dengan tuntutan pelayanan dan perhatian pemerintah yang lebih tinggi, iklim demokratisasi yang mulai berkembang, serta membanjirnya produk-produk pertanian dari luar negeri. Sedangkan dalam sistem pemerintahan nasional juga terjadi perubahan yang cukup mendasar yakni otonomi daerah. Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang baru saja diubah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Otonomi daerah telah merubah paradigma sentralistis menjadi desentralistis, yang ditandai dengan dilaksanakannya otonomi daerah sebagaimana ditetapkan. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut, telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam tatanan pemerintahan yang disebabkan oleh terjadinya peralihan urusan/kewenangan, yaitu dari Pemerintah Pusat kepada Propinsi atau Kabupaten/Kota, dan Propinsi kepada Kabupaten/Kota. Pembangunan Pertanian yang modern, tangguh dan efisien dengan orientasi pada sistem agribisnis sebagaimana diuraikan diatas hanya bisa diwujudkan apabila didukung oleh sumber daya manusia (SDM) aparatur pertanian dan sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembangunan SDM Aparatur Pertanian dan sistem Administrasi dan Manajemen Pembangunan Pertanian ini sangat diperlukan dan bahkan


ii

merupakan bagian yang tak terpisahkan (condition sine quanon) dari pembangunan pertanian itu sendiri (to develop the administration in order to administrate the development efficiency) Upaya untuk mewujudkan suatu SDM Aparatur Pertanian dan sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang handal secara konsisten terus menerus dilakukan, yang meliputi upaya untuk mewujudkan suatu kelembagaan pertanian yang kokoh dan professional, penyusunan sistem dan prosedur yang efektif dan efisien, dan pengembangan jabatan fungsional Rumpun Ilmu Hayat sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pertanian yang professional, pengembangan budaya kerja serta pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien. Perkembangan lingkungan strategis tersebut diatas baik domestik maupun internasional secara tidak langsung telah menempatkan Biro Organisasi dan Kepegawaian yang secara operasional bertanggung jawab dalam pembangunan sistem administrasi dan manajemen pada kedudukan yang penting dan strategis, khususnya dalam pembentukan kelembagaan yang kokoh dan professional, penyusunan sistem dan prosedur yang dapat menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pembangunan pertanian, serta peningkatan profesionalisme SDM aparatur pertanian, yang kesemuanya sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Dalam tahun 2014, program kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian diletakkan dalam kerangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian, melalui Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pertanian.


iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF..........................................................................................................

ii

DAFTAR ISI .............................................................................................................................

iv

DAFTAR TABEL .......................................................................................................................

vi

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...........................................................................................................

1

B. Organisasi dan Fungsi ................................................................................................

1

C. Sumber Daya Manusia ...............................................................................................

2

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis ......................................................................................................

3

1. Visi ..........................................................................................................................

3

2. Misi.........................................................................................................................

4

3. Tujuan ....................................................................................................................

4

4. Sasaran Strategis ....................................................................................................

4

5. Cara Pencapaian Tujuan Sasaran ...........................................................................

5

B. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 ................................................

7

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Penataan Kelembagaan....................................................................................

12

2. Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja ............

15

3. Ketatalaksanaan ...............................................................................................

17

4. Reformasi Birokrasi ..........................................................................................

19

5. Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai ...........................

22

6. Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai.........

31

7. Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan...............

34

8. Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran ........................................................

36


iv

9. Kegiatan dan Pembinaan .................................................................................

38

B. Realisasi Anggaran .................................................................................................

41

BAB IV. PENUTUP 

Penutup .....................................................................................................................

43

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Biro 2. Rincian Pegawai Biro 3. Penetapan Kinerja Tahun 2014


v

DAFTAR TABEL Tabel 1.

Ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2014 .................................................................... 8

Tabel 2.

Matriks Penetapan Kinerja Tahun 2014 ................................................................ 9

Tabel 3.

Analisa Capaian Kinerja Tahun 2014 ..................................................................... 11

Tabel 4.

Capaian Indikator Penataan Kelembagaan Tahun 2010 – 2014............................ 15

Tabel 5.

Capaian Indikator Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Tahun 2010 – 2014 .......................................................................... 17

Tabel 6.

Capaian Indikator Ketatalaksanaan Tahun 2010 – 2014 ....................................... 19

Tabel 7.

Capaian Indikator Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2014 .................................. 21

Tabel 8.

Capaian Indikator Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Tahun 2010 – 2014 ................................................................................................ 30

Tabel 9.

Capaian Indikator Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai Tahun 2010 – 2014........................................................ 33

Tabel 10.

Capaian Indikator Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan Tahun 2010 – 2014............................................................................... 36

Tabel 11.

Capaian Indikator Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Tahun 2010 – 2014 ........................................................................................................... 38

Tabel 12.

Capaian Indikator Kegiatan dan Pembinaan Tahun 2010 – 2014 ......................... 40

Tabel 13.

Anggaran dan Realisasi Tahun 2013 – 2014 .......................................................... 41


vi

Bab I. Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam rangka pembangunan SDM aparatur pertanian di era reformasi birokrasi, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai peranan yang penting dan strategis terutama dalam upaya mengembangkan sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang proporsional, profesional, efektif dan efisien, yang merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan dalam good governance pada pelaksanaan pembangunan pertanian pada khususnya. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pembinaan administrasi dan manajemen di lingkungan Kementerian Pertanian, menempatkan Biro Organisasi dan Kepegawaian pada suatu kedudukan yang spesifik yaitu sebagai in house consultant management di lingkungan Kementerian Pertanian. Peran dan kedudukan Biro Organisasi dan Kepegawaian menjadi sangat penting dan strategis sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang baru saja disempurnakan kembali dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka mengkoordinasikan penyiapan pembagian urusan pemerintah, propinsi dan kabupaten/kota, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria yang sangat diperlukan dalam rangka operasionalisasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Daerah. Selain itu, saat ini kedudukan Biro Organisasi dan Kepegawaian menjadi semakin penting, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025, dan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 20102014, yang mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, Biro Organisasi dan Kepegawaian berkedudukan sebagai unit kerja yang mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Pertanian.

B. Organisasi dan Fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyelenggarakan fungsi pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat Kementerian Pertanian. Dalam hal pengorganisasian, ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian secara operasional fungsi tersebut merupakan tanggung jawab Biro Organisasi dan Kepegawaian yang berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian


1

Bab I. Pendahuluan

tersebut, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, perencanaan dan pengembangan pegawai, serta mutasi pegawai. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi dan penyempurnaan organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional serta pengembangan budaya kerja; b. Koordinasi dan penyempurnaan tata laksana dan fasilitasi reformasi birokrasi; c. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai; d. Pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian. Sedangkan susunan organisasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang secara substantif menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian seperti pada Lampiran 1.

C. Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian per tanggal 31 Desember 2014 berjumlah 238 orang. Dari total jumlah pegawai tersebut terdapat 49 orang pegawai yang dipekerjakan dan 40 orang pegawai yang diperbantukan pada instansi pemerintah lain sehingga total jumlah pegawai yang ada di Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah sebanyak 149 orang. Dari total jumlah pegawai tersebut, terdiri dari pegawai golongan II sebanyak 23 orang, golongan III sebanyak 104 orang dan golongan IV sebanyak 22 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikan adalah SD-SLTA sebanyak 32 orang, Diploma sebanyak 22 orang, S1 sebanyak 57 orang, dan S2 sebanyak 38 orang. Jumlah pegawai tersebut tersebar di Bagian Organisasi sebanyak 15 orang, Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi sebanyak 25 orang. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai sebanyak 32 orang, Bagian Mutasi sebanyak 23 orang, Klinik Pratama sebanyak 43 orang, dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebanyak 11 orang. Secara rinci, sebaran jumlah pegawai di lingkungan Biro Organisasi dan Kepegawaian seperti pada Lampiran 2.

2


Bab II. Perencanaan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada outcome. Oleh karena itu ketersediaan rencana strategis (Renstra) dan penetapan kinerja (perjanjian kinerja) sebagai tolok ukur pengukuran dan penilaian kinerja mutlak adanya.

A.

Rencana Strategis Rencana Strategis merupakan suatu bentuk perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun. Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2010 - 2014 ini merupakan pelaksanaan program yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Seketariat Jenderal Tahun 2010 – 2014, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian telah disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2010 – 2014 dan juga mempertimbangkan aspek tugas pokok fungsi organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/-10/2010, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 1. Koordinasi dan penyempurnaan organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional, serta pengembangan budaya kerja; 2. Koordinasi dan penyempurnaan tatalaksana dan fasilitasi reformasi birokrasi; 3. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai; 4. Pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian; dan 5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi tersebut di atas, maka ditetapkanlah visi, misi, tujuan, dan sasaran, sebagai berikut: 1.

VISI “Menjadi Agen Pembaharu (The Development Agent) dalam mewujudkan kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur yang profesional, efektif, efisien, dan amanah”.


3


2.

MISI Sesuai visi tersebut di atas, dapat dirumuskan misi Biro Organisasi dan Kepegawaian : a. Mewujudkan kelembagaan birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi yang jelas, serta sesuai dengan beban tugasnya. b. Mengupayakan terciptanya tertib administrasi pembangunan pertanian berdasarkan prinsip-prinsip manajemen moderen. c. Membudayakan pelayanan yang prima kepada stakeholders (pelaku pembangunan pertanian). d. Mewujudkan sumberdaya manusia aparatur pertanian yang professional, bersih dan berwibawa serta sejahtera. e. Mengupayakan terciptanya tertib pelayanan administrasi kepegawaian.

3.

TUJUAN Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka tujuan jangka panjang Biro Organisasi dan Kepegawaian : a. Mewujudkan organisasi birokrasi pertanian (Kementan, UPT Kementan, Dinas/Lembaga Teknis Daerah) yang proporsional. b. Mewujudkan ketatalaksanaan (sistem, prosedur dan tata kerja) yang dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan pertanian secara efetif dan efisien, tertib dan bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, menuju terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) di bidang pertanian. c. Meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang pertanian (pelayanan prima kepada stakeholders). d. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas birokrasi pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. e. Meningkatkan mutu penyelenggaraan otonomi daerah di bidang pertanian oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. f. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumberdaya manusia aparatur pertanian. g. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.

4.

SASARAN STRATEGIS Berdasarkan tujuan tersebut diatas, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : a. Terwujudnya organisasi birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas dan fungsi yang jelas dan dengan struktur yang proporsional dengan beban tugasnya. b. Terwujudnya profesionalisme pegawai melalui pengembangan jabatan fungsional. c. Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja pelayanan publik bidang pertanian, dan budaya kerja. d. Terwujudnya sistem, prosedur dan tata kerja yang menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta reformasi birokrasi. e. Meningkatnya kualitas perencanaan, pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai. 4

5 4



f. g.

5.

Terwujudnya pelayanan prima dalam bidang administrasi kepegawaian (pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, pensiun dan mutasi lainnya). Meningkatnya kualitas pembinaan pegawai melalui organisasi kedinasan.

CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi yang dimiliki Biro Organisasi dan Kepegawaian, dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara atau strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan kebijaksanaan, yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program operasional dan kegiatan, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : a.

Kebijakan Dalam rangka pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran, maka dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang dimiliki, arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka pembinaan aparatur pertanian adalah kebijakan peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur pertanian, dan pelayanan publik serta otonomi daerah bidang pertanian.

b.

Strategi Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara (strategi) pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan. Strategi yang ditempuh Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2010 – 2014 sebagai berikut : 1)

2)

3)

4) 5) 6)

Stream lining organisasi melalui penajaman visi, misi, tugas pokok dan fungsi guna memperoleh bentuk organisasi birokrasi yang profesional sesuai dengan beban tugasnya. Penyempurnaan ketatalaksanaan (sistem, prosedur dan tata kerja) agar tercapai koordinasi dan sinkronisasi yang setepat-tepatnya antar unit kerja lingkup Kementan dan dengan instansi terkait. Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur pertanian melalui pengembangan jabatan fungsional dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan. Meletakkan landasan yang kokoh bagi terselenggaranya otonomi daerah di bidang pertanian secara efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir dalam penyelenggaraan administrasi dan manajemen pembangunan pertanian. Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian secara lebih terkoordinasi antara instansi terkait (pelayanan satu atap).


5


c.

Kegiatan Sesuai dengan kebijakan reformasi perencanaan dan anggaran, khususnya terkait dengan pengukuran kinerja unit kerja, capaian program dalam bentuk outcome menjadi tanggung jawab Kementerian dan Unit Kerja Eselon I, sedangkan pada tingkatan unit kerja eselon II dan Unit Kerja Mandiri bertanggung jawab pada capaian kegiatan dalam bentuk output. Sehubungan dengan itu kegiatankegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian dilakukan untuk mencapai kinerja program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Mengacu pada program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut di atas, nama kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.

d.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Kementerian Pertanian adalah telah dikeluarkan peraturan Menteri Pertanian RI tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014. Berdasarkan aturan tersebut Biro Organisasi dan Kepegawaian memiliki Indikator Kinerja Utama sebagai berikut; 1. Jumlah dokumen penataan kelembagaan yang dihasilkan 2. Jumlah laporan pembinaan jabatan fungsional, pelayanan publik, dan budaya kerja 3. Jumlah dokumen ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan 4. Jumlah dokumen perencanaan, pengembangan, dan mutasi pegawai yang dihasilkan Indikator Kinerja Utama disusun sebagai intrumen yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi serta pelaksanaan kegiatan. Selain itu, Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama ini akan menjadi salah satu bahan dalam usaha perbaikan kinerja kedepan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. Indikator Kinerja Utama selanjutnya dijabarkan kedalam output kegiatan strategis dan output kegiatan fasilitasi yang dimiliki oleh Biro Organisasi dan Kepegawian, penjabarannya adalah sebagai berikut;  Output Strategis 1. Jumlah dokumen penataan kelembagaan yang dihasilkan; - Penataan Kelembagaan sebanyak 4 Dokumen/ Laporan 2. Jumlah laporan pembinaan jabatan fungsional, pelayanan publik, dan budaya kerja; - Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik dan Budaya Kerja sebanyak 6 Dokumen/ Laporan 3. Jumlah dokumen ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan; - Ketatalaksanaan sebanyak 4 Dokumen/ Laporan 6

5 6



- Reformasi Birokrasi sebanyak 4 Dokumen/ Laporan 4. Jumlah dokumen perencanaan, pengembangan, dan mutasi pegawai yang dihasilkan; - Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai sebanyak 19 Dokumen/ Laporan - Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai sebanyak 9 Dokumen/ Laporan - Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan sebanyak 2 Dokumen/ Laporan  Output Fasilitasi - Jumlah laporan perencanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; - Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran sebanyak 5 Dokumen/ Laporan - Kegiatan dan Pembinaan sebanyak 6 Dokumen/ Laporan

B.

Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 Kontruksi Rencana Kinerja Strategis di atas selanjutnya dijabarkan secara lebih fokus dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Organisasi dan Kepegawaian. Rencana Kinerja Tahunan merupakan sebuah rencana pencapaian kinerja yang akan direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Sedangkan Penetapan Kinerja merupakan Kontrak Kinerja antara kepala satuan kerja dengan atasannya langsung dalam satu tahun anggaran. Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang telah dilakukan evaluasi skala prioritas berdasarkan ketersediaan anggaran. Penetapan kinerja juga akan menjadi dasar dalam menyusun laporan kinerja dengan memperhatikan seluruh hasil analisis capaian kinerja yang diukur secara komprehensif. Rencana dan Penetapan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian pada tahun 2014 dapat diuraikan seperti pada tabel di bawah ini. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja (Output Kegiatan)

A. Terwujudnya organisasi birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas, dan fungsi yang jelas dan dengan struktur yang proporsional dengan beban tugasnya

Penataan Kelembagaan Output : Jumlah dokumen/ laporan dibidang penataan kelembagaan Kementerian Pertanian baik kantor pusat maupun daerah (UPT) serta hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan

B. Terwujudnya profesionalisme pegawai melalui pengembangan jabatan fungsional

Pembinaan Jabatan Fungsional Output : Jumlah dokumen/ laporan pembinaan, koordinasi dan evaluasi jabatan fungsional rumpun ilmu hayat pertanian

Target 4 Dokumen/ Laporan

3 Dokumen/ Laporan


7


C. Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan budaya kerja

D. Terwujudnya sistem, prosedur, dan tata kerja yang menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta reformasi birokrasi

Pembinaan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Output : Jumlah dokumen/ laporan pembinaan, koordinasi dan evaluasi pelayanan publik dan budaya kerja lingkup Kementerian Pertanian Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi Output : Jumlah dokumen/ laporan pembinaan, kordinasi, dan pemantauan di bidang ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi

8 Dokumen/ Laporan

E. Meningkatnya kualitas perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai

Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Output : Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai di Kementerian Pertanian

19 Dokumen/ Laporan

F. Terwujudnya pelayanan prima dalam bidang administrasi kepegawaian

Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai Output : Jumlah dokumen/ laporan peningkatan pelayanan mutasi, pensiun, dan pemberhentian pegawai Kementerian Pertanian

9 Dokumen/ Laporan

G. Meningkatnya kualitas pembinaan pegawai melalui organisasi kedinasan

Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan Output : Jumlah dokumen/ laporan pembinaan, koordinasi, dan pemantauan SDM aparatur pertanian melalui organisasi kedinasan

H. Fasilitasi di bidang perencanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan

Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Output : Jumlah dokumen/ laporan perencanaan dan pengelolaan anggaran biro Kegiatan dan Pembinaan Output : Jumlah dokumen/ laporan pelaksanaan kegiatan dan pembinaan lingkup biro

Tabel 1. Ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2014

8 5 8

3 Dokumen/ Laporan


1 Dokumen/ Laporan

5 Dokumen/ Laporan

6 Dokumen/ Laporan


SASARAN STRATEGIS 1 Penataan kelembagaan, pelayanan administrasi perencanaan serta pengembangan pegawai dan mutasi

INDIKATOR KINERJA 2 Jumlah dokumen/ laporan penataan kelembagaan yang dihasilkan - Penataan Kelembagaan Jumlah dokumen/ laporan pembinaan jabatan fungsional, pelayanan publik, dan budaya kerja - Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Jumlah dokumen/ laporan ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan 1. Ketatalaksanaan

2. Reformasi Birokrasi Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, pengembangan, dan mutasi pegawai yang dihasilkan 1. Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai 2. Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai 3. Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan yang dihasilkan 1. Perenanaan dan Pengelolaan Anggaran

2. Kegiatan dan Pembinaan

Kegiatan Penataan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian

TARGET 3

4 Dokumen/ Laporan

6 Dokumen/ Laporan

4 Dokumen/ Laporan 4 Dokumen/ Laporan

19 Dokumen/ Laporan 9 Dokumen/ Laporan 2 Dokumen/ Laporan

5 Dokumen/ Laporan 6 Dokumen/ Laporan

Anggaran Rp. 18.274.869.000,-

Tabel 2. Matriks Penetapan Kinerja Tahun 2014


9

Bab IV. Penutup

BAB IV PENUTUP Tahapan dalam penyusunan Laporan Kinerja mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya sehingga harus disusun secara sinergi dan komprehensif serta berkesinambungan agar menjadi satu pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Mengingat Laporan Kinerja merupakan suatu instrumen pelaporan akuntabilitaas kinerja, yang hasilnya digunakan sebagai salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban pimpinan dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan ke depan maka untuk menghasilkan informasi yang baik dan akurat, harus dilakukan Analisa Capaian Kinerja yang meliputi pencapaian kinerja output terhadap target kinerja tahun berjalan, tahun sebelumnya, dan target kinerja jangka menengah. Selain itu, indikator efisiensi penggunaan sumber daya juga harus diperhitungkan dan diukur dengan tepat. Berdasarkan hasil analisa capaian kinerja output kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa seluruh target kinerja Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 dapat dicapai (100%), bahkan terdapat 3 (Tiga) output kegiatan yang memiliki realisasi kinerja diatas 100% yaitu 1) Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja. 2) Reformasi Birokrasi. Dan 3) Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian tahun 2014 dapat diklasifikasikan BAIK. PAGU anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian tahun 2014 adalah sebesar Rp 19.884.800.000,-. Hingga akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp 18.274.869.000,- atau 87.25%. Terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 2.330.262.107,- atau sebesar 12.75%. Dilihat dari hasil analisa capaian kinerja jangka menengah (2010 – 2014), seluruh capaian kinerja output kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2014 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi dan Kepegawaian dan telah selaras dengan target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan. Beberapa kegiatan strategis/ penting yang berhasil dilaksanakan dalam tahun pelaporan ini antara lain adalah 1) Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Pertanian sebesar 65.02 (BAIK). 2) Terbitnya Dokumen Penetapan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014. 3) Pelaksanaan Seleksi Terbuka Dalam Rangka Pengisian 9 (Sembilan) Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Kementerian Pertanian dan 3 (Tiga) Jabatan Atase Peranian. 4) Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian Tahun 2014 untuk 690 Formasi Pegawai. Laporan kinerja tahun 2014 merupakan capaian akhir dari rencana kinerja jangka menengah periode 2010 – 2014. Selama periode ini, Biro Organisasi dan Kepegawaian telah banyak melakukan perubahan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian dalam rangka melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi yang telah digulirkan. Dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maka arah kebijakan kedepan yang akan dilakukan adalah pemantapan pelaksanaan beberapa kegiatan strategis yang telah dilakukan pada periode sebelumnya.


43

Bab IV. Penutup

Pemantapan yang akan dilakukan pada periode berikutnya meliputi 1) Penataan kelembagaan lingkup Kementerian Pertanian berbasis kinerja. 2) Penguatan kualitas ketatalaksanaan yang mampu menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan pertanian baik pusat maupun daerah. 3) Peningkatan profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur pertanian. 4) Peningkatan kualitas perencanaan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai. Dan 5) Pelayanan prima dalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian. Pemantapan dari beberapa kegiatan strategis ini akan diiringi dengan pelaksanaan kegiatan lainnya sesuai dengan dinamika perubahan peraturan – peraturan dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mungkin terjadi pada periode kedepan.

44


LAPORAN KINERJA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2014

Recommend Documents