LAPORAN CAPAIAN KINERJA UNIT ESELON I PERIODE PELAPORAN
: DJKN : SEMESTER I TAHUN 2013 Target 2013
No. 1
Uraian IKU 2 Nilai kekayaan negara yang diutilisasi
Realisasi 2013
Gap 2013
Q2
Smt I
Y-2013
Q2
Smt I
Y-2013
Q2
Smt I
Y-2013
3 31,00 triliun
39,26 triliun
4 105,00 triliun
5 13,62 triliun
28,63 triliun
6 28,63 triliun
-17,38 triliun
7 -10,63 triliun
8 -76,37 triliun
2
Persentase bidang tanah BMN yang direkomendasikan untuk disertipikatkan
10% (200 / 2.000 bidang)
10% (200 / 2.000 bidang)
80% (1.600 / 2.000 bidang)
10% (200 / 2.000 bidang)
10% (200 / 2.000 bidang)
10% (200 / 2.000 bidang)
0%
0%
-70%
3
Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN
175,00 miliar
245,00 miliar
700,00 miliar
306,40 miliar
394,80 miliar
394,80 miliar
131,40 miliar
149,80 miliar
-305,20 miliar
4
Indeks opini BPK atas BA 999.03
4 (WTP)
4 (WTP)
4 (WTP)
4 (WTP-DPP)
4 (WTP-DPP)
4 (WTP-DPP)
-
-
-
Target Waktu
Penjelasan Capaian
Action Plan
9 Realisasi s.d. semester I sebesar Rp28,63 triliun, antara lain diperoleh dari penetapan utilisasi kekayaan negara pada: 1. Setneg sebesar Rp12,35 triliun; 2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 3,18 triliun; 3. Kepolisian sebesar Rp2,17 triliun; 4. Kementerian Pertahanan sebesar Rp0,809 triliun; 5. Kementerian ESDM sebesar Rp0,59 triliun; 6. Kementerian PU sebesar Rp0,50 triliun; 7. Utilisasi pada 22 K/L dengan nilai sebesar Rp3,88 triliun; 8. Pemanfaatan aset pertamina sebesar Rp1,23 triliun; 9. BPYBDS pada PT ASDP sebesar Rp0,58 triliun; 10. Utilisasi yang ditetapkan oleh Kanwil/KPKNL sebesar 3,33 triliun. Target belum tercapai karena : 1. nilai BMN sebesar Rp14,5 triliun yang telah siap untuk dijadikan sebagai Daftar Nominasi Aset (DNA) penerbitan SBSN belum dapat disampaikan kepada DJPU karena masih menunggu surat permintaan DNA SBSN. 2. Potensi utilisasi yang berasal dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Diknas belum dapat ditetapkan karena belum permohonan dari K/L belum disampaikan dan dokumen persyaratan belum lengkap; 3. Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) PMN atas Bantuan Pemerintah yang belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) berlarut-larut khususnya BPYBDS PT PLN yang harus mendapat persetujuan DPR. Data masih dalam proses rekapitulasi
10 1. Penyelesaian potensi utilisasi antara lain: a. Penyelesaian permohonan utilisasi pada K/L Kemenhan, dan Kemendiknas b. Penyampaian Daftar Nominasi Aset (DNA) SBSN kepada DJPU. c. Penyelesaian BPYBDS pada PT Angkasa Pura II
Realisasi s.d. triwulan II 2013 sebesar Rp394,80 miliar yang diperoleh dari hasil pengelolaan aset yang berasal dari penyelesaian aset eks. BDL, aset eks. BPPN, dan aset eks. PT. PPA . Target dapat tercapai karena pada triwulan II terdapat hasil lelang aset properti yang dilelang melalui KPKNL Purwakarta dan KPKNL Bandung
1. Penjualan / lelang aset properti yang telah memenuhi persyaratan fisik dan dokumen; 2. Penagihan / Pengurusan Aset Kredit; 3. Melanjutkan pelaksanaan debitor tracing (investigation) dan asset tracing
Indeks opini BPK atas Laporan Keuangan BA 999.03 (Investasi Pemerintah) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). Target dapat tercapai karena: 1. Dalam laporan BA 999.03 telah menyajikan data dana bergulir ; 2. Semakin menurunnya jumlah laporan keuangan BUMN yang masih menggunakan data unaudited; 3. Terdapat pelaksanaan Quality Assurance process (Verifikasi dan rekonsiliasi) yang dilaksanakan oleh Itjen sebelum laporan BA 999.03 diaudit oleh BPK.
Menindaklanjuti temuan BPK antara Triwulan III lain: 2013 1. penyelesaian inventarisasi dan verifikasi dana bergulir; 2. Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) PMN atas BPYBDS PLN 3. Koodinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk penertiban pengelolaan investasi non permanen lainnya dan dana bergulir yang dikelola Kementerian Perindustrian
11 Triwulan III 2013
2.Usulan penyelesaian BYPBDS aset PLN melalui penetapan PP tanpa menunggu persetujuan DPR, karena persetujuan DPR atas penetapan PMN seluruh BPYBDS sudah diberikan dalam UU APBN sejak UU APBN-P 2010.
Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Triwulan III dalam rangka inventarisasi bidang tanah 2013 yang telah diusulan dan telah bersertifikat Triwulan III 2013
1
Target 2013 No.
Uraian IKU
1 5
2 Deviasi nilai aset tetap antara LKPP dengan LBMN
6
Jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan
7
Jumlah pokok lelang
Realisasi 2013
Gap 2013
Q2
Smt I
Y-2013
Q2
Smt I
Y-2013
Q2
Smt I
Y-2013
3 4%
4%
4 4%
5 0,167%
0,167%
6 0,167%
-3,8%
7 -3,8%
8 -3,8%
42,50
42,50
425,00
138,78
195,87
138,78
96,28
153,37
-286,22
miliar
miliar
miliar
miliar
miliar
miliar
miliar
miliar
miliar
0,93
0,93
6,20
1,71
3,22
1,71
0,78
2,29
-4,49
triliun
triliun
triliun
triliun
triliun
triliun
triliun
triliun
triliun
-
-
4,04
-
-
-
-
-
9 Persentase kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L
95%
95%
95%
97,73%
97,73%
97,73%
2,7%
2,7%
2,7%
10 Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan
26,32%
26,32%
100%
31,57%
31,57%
31,57%
5,3%
5,3%
-68,4%
8 Indeks kepuasan pengguna layanan
Penjelasan Capaian
Target Waktu
Action Plan
9 10 Berdasarkan rekapitulasi perbandingan antara nilai aset Melaksanakan rekonsiliasi nilai aset tetap pada LBMN dan LKPP per 31 Desember 2013 tetap dengan DJPB untuk menurunkan (Audited) pada Bulan Juni 2013 diperoleh data bahwa nilai selisih nilai aset tetap aset tetap sesuai LBMN adalah sebesar Rp 1.895,46 T sedangkan nilai aset sesuai LKPP sebesar Rp 1.892,29 T. Berdasarkan data aset tetap pada LBMN dan LKPP tersebut diperoleh selisih aset tetap antara LBMN dan LKPP sebesar Rp 3,16 T dibandingkan nilai aset tetap sesuai LBMN sebesar Rp 1.895,46 T sehingga deviasi nilai aset tetap sebesar 0,167%. Target dapat tercapai karena a. terdapat rekonsiliasi data nilai aset dengan DJPB untuk memimalisasi terjadinya selisih nilai aset b. terdapat rekonsiliasi dengan K/L untuk membanding antara data pada Laporan BMN dengan data pada SIMAK BMN
11 Triwulan III 2013
Realisasi hasil pengurusan piutang negara sebesar Rp195,87 miliar. Target dapat tercapai karena adanya pelaksanaan debitor tracing (investigation) dan asset tracing yang menghasilkan adanya pelunasan hutang, pembayaran angsuran, penjualan barang jaminan, dan penarikan piutang negara
1. Melaksanakan upaya pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap penanggung hutang yang mempunyai outstanding piutang di atas Rp 1 milyar; 2. Melakukan pemeriksaan harta kekayaan lain milik debitur dalam rangka penyelesaian hutang;
Triwulan III 2013
Realisasi sebesar Rp3,22 triliun. Target dapat tercapai karena terdapat upaya untuk melakukan penggalian potensi dan penyebarluasan informasi mengenai prosedur lelang dan barang yang dilelang kepada masyarakat . Penggalian potensi lelang dan sosialisasi lelang dilakukan melalui penyediaan informasi berupa data lelang di atas Rp500 juta di website DJKN, Kegiatan auction on clinic dan pemasangan Iklan layanan lelang
1. Melanjutkan pelaksanaan penggalian potensi lelang baik melalui surat maupun kunjungan ke lapangan; 2. Melanjutkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi lelang melalui peninjauan dan atau pengawasan langsung terhadap pelaksanaan lelang
Triwulan III 2013
Periode pelaporan tahunan. Realisasi IKU diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Setjen bekerja sama dengan pihak independen
-
1. Realisasi triwulan I sebesar 100% diperoleh dari kepatuhan penyampain Laporan Barang Pengguna (LBP) tahun 2012 unaudited. Dari 88 K/L yang wajib menyampaikan LBP, seluruhnya menyampaikan LBP dengan tepat waktu paling lambat tanggal 25 Feburari 2013. 2. Realisasi s.d. triwulan II sebesar 97,73% diperoleh dari kepatuhan penyampain Laporan Barang Pengguna (LBP) tahun 2012 audited. Dari 89 K/L yang wajib menyampaikan LBP, sebanyak 87 K/L menyampaikan LBP dengan tepat waktu paling lambat tanggal 7 Mei 2013 dan 2 K/L terlambat menyampaikan laporan yaitu Kementerian Kelautan dan Peikanan (KKP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis mengenai penatausahaan BMN yang dilakukan oleh DJKN kepada seluruh K/L. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan tingkat kesadaran K/L untuk menyampaikan laporan BMN tepat waktu
Melanjutkan pelaksanaan pembinaan, Triwulan III rapat koordinasi, dan bimbingan teknis 2013 penatausahaan BMN kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka kepatuhan penyampaian pelaporan LBP oleh K/L periode selanjutnya
Realisasi s.d. triwulan II 2013 sebesar 31,57%, dari 19 peraturan yang ditargetkan pada tahun 2013 sebanyak 6 peraturan telah diselesaikan yaitu: 1. KMK 59/KMK.6/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat; 2. KMK 94/KMK.6/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Modul Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat; 3. Peraturan Bersama Menteri ESDM Nomor : 14 tahun
Penyelesaian 5 peraturan yang Triwulan III ditargetkan pada triwulan III 2012, yaitu: 2013 a. 2 peraturan di bidang lelang; b. 2 peraturan di bidang penilaian; c. 1 peraturan di bidang KND 2
Target 2013 No.
Uraian IKU
1
Persentase penyusunan/ 2 penyempurnaan peraturan
Realisasi 2013
Gap 2013
Q2
Smt I
Y-2013
Q2
Smt I
Y-2013
3 (5 peraturan)
(5 peraturan)
4 (19 peraturan)
5 (6 peraturan)
(6 peraturan)
6 (6 peraturan)
60%
60%
95%
63,43%
63,43%
63,43%
70
70
70
100
100
100%
100%
100%
115,12%
14 Persentase persetujuan/ penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu
95%
95%
95%
15 Persentase penyelesaian permohonan penilaian BMN tepat waktu
100%
100%
100%
11 Persentase penyelesaian BMN Kemenkeu yang bermasalah dengan kategori rusak berat atau hilang
12 Indeks ketepatan waktu penyelesaian tugas tematik
13 Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan
Q2
Penjelasan Capaian
Action Plan
Target Waktu
Smt I
Y-2013
7
8
Realisasi s.d. triwulan II 20139 sebesar 31,57%, dari 19 peraturan yang ditargetkan pada tahun 2013 sebanyak 6 peraturan telah diselesaikan yaitu: 1. KMK 59/KMK.6/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat; 2. KMK 94/KMK.6/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Modul Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat; 3. Peraturan Bersama Menteri ESDM Nomor : 14 tahun 2013, Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.06/2013, Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2013 tentang Status Kepemilikan Aset Panas Bumi yang berasal dari Kontrak Operasi Kerjasama (Joint Operation Contract) 4. PMK 45/PMK.06/2013 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Balai Lelang 5. PMK 28/PMK.06/2013 tentang Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan Rencana Jangka Penjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan 6. RPMK tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari Aset Lain-Lain telah disampaikan kepada Menkeu.
Penyelesaian 5 peraturan yang Triwulan 10 11 III ditargetkan pada triwulan III 2012, yaitu: 2013 a. 2 peraturan di bidang lelang; b. 2 peraturan di bidang penilaian; c. 1 peraturan di bidang KND
3,43%
3,43%
-31,57%
Realisasi sebesar 63,43% yang diperoleh dari rata-rata penyelesaian permohonan penghapusan BMN di lingkungan Kemenkeu: 1. Penyelesaian permohonan penghapusan BMN rusak berat di lingkungan Kemenkeu sebanyak 51.159 unit dari 190.402 unit BMN rusak berat di lingkungan Kemenkeu yang teridentifikasi 2. Penyelesaian 2 permohonan penghapusan BMN usang sebanyak 1.708.615 unit
1. Koordinasi dengan unit eselon I yang Triwulan III masih memiliki BMN rusak berat untuk 2013 segera mengajukan permohonan penghapusan 2. Penyelesaian permohonan yang masih pending untuk ditetapkan pada surat keputusan penghapusan BMN
100
30,00
30,00
30,00
Realisasi sebesar 100 diperoleh dari Penyelesaian tugas tematik yaitu Penyelesaian PLTP Sarulla berupa penyelesaian output berupa Peraturan Bersama Menteri ESDM Nomor : 14 tahun 2013, Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.06/2013, Menteri BUMN Nomor : PER01/MBU/2013 tentang Status Kepemilikan Aset Panas Bumi yang berasal dari Kontrak Operasi Kerjasama (Joint Operation Contract). Output ditargetkan pada 28 Juni 2013 dan dapat diselesaikan lebih cepat pada triwulan I 2013 dengan indeks capaian sebesar 100 karena lebih cepat 31 hari atau lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan.
Mengangendakan pertemuan antara Menkeu dengan A.R Soehoed dalam rangka penyelesaian PT. Aldevco. Permintaan waktu telah disampaikan kepada Pushaka melalui surat S93/KN.3/2013 tanggal 18 Maret 2013
Triwulan III 2013
115,12%
115,12%
15,1%
15,1%
15,1%
Realisasi sebesar 115,12% diperoleh dari rata-rata penyelesaian 10 SOP layanan unggulan pada unit vertikal
Penyelesaian permohonan layanan unggulan dengan tepat waktu terhadap permohonan yang diajukan pada triwulan III 2013
Triwulan III 2013
114,61%
114,61%
114,61%
19,6%
19,6%
19,6%
Realisasi sebesar 114,61% diperoleh dari rata-rata waktu penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan negara dari unit vertikal
Penyelesaian permohonan pengelolaan Triwulan III Kekayaan Negara dengan tepat waktu 2013 terhadap permohonan yang diajukan pada triwulan III 2013
111,33%
111,33%
111,33%
11,3%
11,3%
11,3%
Realisasi sebesar 111,33% diperoleh dari rata-rata penyelesaian permohonan penilaian di lingkungan kantor pusat
Penyelesaian permohonan penilaian dengan tepat waktu terhadap permohonan yang diajukan pada triwulan III 2013
Triwulan III 2013
3
Target 2013 No.
Uraian IKU
Realisasi 2013
Gap 2013 Penjelasan Capaian
Target Waktu
Action Plan
Q2
Smt I
Y-2013
Q2
Smt I
Y-2013
Q2
Smt I
Y-2013
1 2 16 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi
3 75
75
4 75
5 81,62
81,62
6 81,62
6,62
7 6,62
8 6,62
9 Realisasi diperoleh dari 3 sosialisasi yaitu : 1. Training of Trainers Aplikasi SIMAK 13 dalam rangka Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat tanggal 10 s.d. 11 April 2013 di Hotel Pecenongan, dengan tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi adalah 82.44 2. Sosialisasi Implementasi Penyusutan Sesuai PMK nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, 178 peserta dari K/L, tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi adalah 81.52 3. Sosialisasi Implementasi Penyusutan Sesuai PMK nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, 200 peserta dari Itjen K/L, tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi adalah 80.89 Sehingga realisasi capaian tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi sebesar 81.62
17 Indeks ketepatan waktu tindak lanjut penyelesaian Instruksi Presiden
80
80
80
89,33
89,33
89,33
9,33
9,33
9,33
Berdasarkan Inpres No.17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tidak terdapat rencana aksi dan keluaran yang terkait langsung dengan DJKN. Inpres lain yang telah ditindaklanjuti adalah Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan menyusun LAKIP 2012 yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui nota dinas nomor 58/KN/2013 tanggal 21 Februari 2013. Penyampaian tersebut lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan oleh Setjen paling lambat tanggal 28 Februari 2013
-
18 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
87%
87%
87%
87,20%
87,20%
87,20%
0,2%
0,2%
0,2%
Berdasarkan hasil assesment terhadap 919 pejabat, sebanyak 801 pejabat atau 87,20% telah memenuhi standar kompetensi dengan JPM ≥ 72%, dengan rincian: 1. Pejabat eselon II dari 25 yang telah diasessment sebanyak 24 pejabat telah memenuhi standar kompetensi jabatannya 2. Pejabat eselon III dari 181 yang telah diasessment sebanyak 151 pejabat telah memenuhi standar kompetensi jabatannya 3. Pejabat eselon IV dari 713 yang telah diasessment sebanyak 626 pejabat telah memenuhi standar kompetensi jabatannya
1. Pelaksanaan diklat berbasis kompetensi 2. Reassesment bagi pejabat yang belum memenuhi standar kompetensi minimal
Triwulan III 2013
19 Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat
10%
10%
50%
12%
12%
12%
2,0%
2,0%
-38,0%
s.d. triwulan II 2013 telah dilaksanakan sebanyak 38 frekuensi diklat. Dari pelaksanaan diklat tersebut sebanyak 417 pegawai atau 12% dari total pegawai DJKN (3.482) telah memenuhi standar jamlat.
1. Identifikasi penyebaran peserta diklat Triwulan III pada masing-masing unit 2013 2. Pelaksanaan diklat yang direncanakan pada periode selanjutnya
20 Persentase akurasi data SIMPEG
100%
100%
100%
-
-
-
-
-
-
Realisasi IKU masih menunggu hasil pengukuran akurasi data pegawai pada aplikasi SIMPEG yang meliputi data Nama Lengkap, Nomor Induk Pegawai, Pangkat(golongan/Ruang), Tempat Tanggal Lahir, Jabatan (dirinci sampai unit terendah) dan pendidikan terakhir.
1. Penyelesaian pengujian data SIMPEG 2. Pemetaan data pegawai yang akan digunakan sebagai sampling pengukuran data SIMPEG periode selanjutnya
10 Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengguna jasa DJKN di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang
11 Triwulan III 2013
Triwulan III 2013
4
Target 2013 No.
Uraian IKU
Realisasi 2013
Gap 2013
Q2
Smt I
Y-2013
Q2
Smt I
Y-2013
Q2
Smt I
Y-2013
3 92
92
4 92
5 94,49
94,49
6 94,49
2,49
7 2,49
8 2,49
15%
15%
90%
30%
30%
30%
15,0%
15,0%
-60,0%
-
-
55
-
-
-
-
-
24 Persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi yang mendukung proses bisnis
40%
40%
80%
40%
40%
40%
0,0%
0,0%
25 Persentase pertukaran data oleh unit eselon I
90%
90%
90%
100%
100%
100%
10,0%
26 Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)
36%
36%
95%
22,42%
22,42%
22,42%
-13,6%
1 2 21 Nilai reformasi birokrasi
22 Persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
23 Tingkat kematangan implementasi manajemen risiko
Penjelasan Capaian
Action Plan
Target Waktu
9 Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan DJKN, realisasi nilai reformasi birokrasi sebesar 94,49 dengan rincian: 1. Komponen pengungkit untuk kriteria kepemimpinan, perencanaan strategik, SDM aparatur, kemitraan, sumber daya dengan nilai sebesar 94,02 2. Komponen hasil untuk kriteria hasil pada masyarakat/pengguna layanan, hasil pada SDM aparatur, hasil pada komunitas lokal, nasional dan internasional, serta hasil kinerja utama dengan nilai sebesar 94,96
10 11 Melanjutkan program reformasi birokrasi Triwulan III untuk mempertahankan nilai yang telah 2013 dicapai
Dari 6 policy recomendation, telah ditindaklanjuti 2 policy recomendation, yaitu: 1. Pembuatan Draft Keputusan Dirjen tentang Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan DJKN, Draft peraturan telah disampaikan kepada Itjen 2. Perbaikan PMK nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah, PMK tersebut telah diperbaiki dengan PMK nomor 225/PMK.05/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
Penyelesaian 4 policy recomendation Triwulan IV yaitu: 2013 1. Perubahan PMK Nomor: 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 dan Perubahan SOP tentang PSP BMN berupa tanah dan/ bangunan pada Kantor Pusat DJKN. 2. Kebijakan terkait dengan penilaian dan proses rekonsiliasi 3. Peraturan mengenai Penyelesaian Aset Tidak Ditemukan pada KKKS 4. Kebijakan terkait dengan tindak lanjut atas BKPKN yang tidak dapat ditemukan.
Target IKU tahunan sesuai hasil penilaian Itjen atas implementasi manajemen risiko di lingkungan DJKN
Pemilihan UPR yang akan menjadi survei penilaian kematangan implementasi manajemen risiko
Triwulan III 2013
-40,0%
Realisasi 40% diperoleh dari rata-rata tahapan pembangunan 6 aplikasi, yaitu: 1. Sistem Informasi Manajemen Aset Negara 2. Aplikasi Penatausahaan KND 3. Aplikasi Penatausahaan KNL 4. Aplikasi Lelang melalui e-mail 5. Sistem Bantuan Hukum 6. Sistem Informasi Geografi Kekayaan Negara 7. Sistem Monitoring Aktifitas Rutin
Melanjutkan tahapan pembangunan aplikasi
Triwulan III 2013
10,0%
10,0%
Realisasi diperoleh dari pengiriman data summary BMN melalui data pooling Pusintek sesuai kamus data yang telah disepakati dengan Pusintek
Penyiapan data BMN untuk penyampaian data periode selanjutnya
Triwulan III 2013
-13,6%
-72,6%
Realisasi penyerapan DIPA (non belanja pegawai) sebesar Monitoring ketepatan penarikan kas 22,42% dari total pagu belanja barang dan belanja modal atas penyerapan yang direncanakan sebesar Rp512,73 miliar telah terealisasi sebesar Rp114,94 miliar dengan rincian: 1. realisasi belanja barang sebesar 25,64% dari pagu sebesar Rp332,85 miliar terealisasi sebesar Rp85,33 miliar; 2. realisasi belanja modal sebesar 16,46 % dari pagu sebesar Rp179,88 miliar terealisasi sebesar Rp29,61 miliar. Belum optimalnya penyerapan DIPA disebabkan: 1. Anggaran untuk pengadaan rumah dinas unit vertikal senilai Rp14,43 miliar belum dapat direalisakan karena masih diblokir. Selanjutnya anggaran tersebut diusulkan sebagai penghematan anggaran. 2. Pengadaan konstruksi dan jasa kontruksi pada kantor pusat dan unit vertikal sebanyak 143 frekuensi dengan nilai sebesar Rp54,98 miliar masih dalam proses pengadaan.
Triwulan III 2013
5
Target 2013 No.
Uraian IKU
1 2 27 Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal dalam DIPA
Realisasi 2013
Gap 2013
Q2
Smt I
Y-2013
Q2
Smt I
Y-2013
Q2
Smt I
Y-2013
3 36%
36%
4 98%
5 8,28%
8,28%
6 8,28%
-27,7%
7 -27,7%
8 -89,7%
Penjelasan Capaian
Action Plan
Target Waktu
9 10 11 Realisasi sebesar 8,28% yang diperoleh dari penyelesaian Optimalisasi tahapan kegiatan belanja Triwulan III output dari kegiatan belanja modal berupa 1. pengadaan modal melalui kegiatan pengadaan yang 2013 kendaraan bermotor dengan capaian 3,91% telah direncanakan 2. gedung/bangunan dengan capaian 2,52% 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan capaian 0,80% 4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan capaian 0,92% 5. Sarana/prasarana dengan capaian 0,12% Belum optimalnya penyelesaian output disebabkan: 1. Pengadaan rumah dinas unit vertikal belum dapat direalisakan karena masih diblokir. Selanjutnya anggaran tersebut diusulkan sebagai penghematan anggaran. 2. Pengadaan konstruksi dan jasa kontruksi pada kantor pusat dan unit vertikal sebanyak 143 frekuensi masih dalam proses pengadaan.
6
