I NFORMASI KINERJA Laporan Kinerja (Lkj) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayai kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 merupakan Laporan Kinerja dari akhir periode Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, sehingga di dalam laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja tujuan selama masa periode Renstra serta capaian kinerja sasaran strategis tahun 2014 dengan membandingkan kinerjanya dengan tahun 2010 sampai dengan 2013. A. Capaian Kinerja Tujuan (periode Renstra) Sampai dengan berakhir periode Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010-2014 capaian kinerja tujuan yaitu sebanyak 5 tujuan dengan 10 indikator kinerja adalah sebesar 88,29% dengan kategori sangat baik dengan rincian sebagai berikut : No
Tujuan
Capaian Kinerja
1.
Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
96,10
2.
Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
140,12
3.
Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
105,26
4.
Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
66,64
5.
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
33,33
Rata-rata capaian Kinerja Tujuan
88,29
Uraian masing-masing capaian indikator tujuan tersebut adalah sebagai berikut : 1) Capaian tujuan “Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat” sebesar 96,10% dengan kategori
sangat baik belum optimal dikarenakan hanya 5 dari 15 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang telah memperoleh opini WTP atau sebesar 33,33%. 2) Capaian tujuan “Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat” sebesar 105,26% dengan kategori memuaskan. Namun pengukuran Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) belum dapat dilakukan, dikarenakan belum ada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini sebagai Tim Penilai Internal (TPI) yang meminta ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pembinaan menuju Zona Integritas yang nantinya akan dinilai oleh Tim Penilai Nasional (TPN) sebagai wilayah yang telah memenuhi WBK dan WBBM. 3) Capaian tujuan “Tercapainya efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat” sebesar 66,67% dengan kategori cukup, belum optimal dikarenakan hanya 6 (40%) Pemerintah Daerah yang telah menyusun RTP. 4) Capaian tujuan “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat” sebesar 33,33% dengan kategori kurang . Hal ini disebabkan hanya 1 (20%) Pemerintah Daerah yang berada di level 2 IACM yaitu Pemerintah Kabupaten Sintang dari 5 Pemerintah Daerah yang opini atas laporan keuangannya WTP. B. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2014 Berdasarkan Revisi Penetapan Kinerja Tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan 7 sasaran strategis dengan 33 indikator keberhasil, capaian kinerja rata-rata 7 sasaran strategis tersebut adalah sebesar 124,64% termasuk dalam kategori memuaskan dengan rincian sebagai berikut : Rata-rata Capaian Kinerja (%)
No
Sasaran
1.
Meningkatkan Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian Lembaga dan 90% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
123,78
2.
Tercapainya Optimalisasi Daerah sebesar 75%
Negara/
117,48
3.
Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 65% BUMN/BUMD
151,98
Penerimaan
4.
Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
123,40
5.
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebesar 60%
91,66
6.
Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional dan Kompeten Pada 80% Pemerintah Daerah
108,34
7.
Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%
155,81
Rata-rata capaian Sasaran Stategis
124,64
Dari 7 sasaran strategis tersebut, sebanyak 6 sasaran capaian kinerjanya telah optimal dengan rata di atas nilai 100% dengan kategori memuaskan. Namun masih terdapat 1 sasaran strategis yang capaian kinerja belum optimal yaitu “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebesar 60%”. Hal ini disebabkan masih kurangnya komitmen Kepala Daerah dalam mendorong implementasi SPIP. C. Upaya dalam Rangka Peningkatan Kinerja Capaian kinerja tujuan dan sasaran stategis tersebut masih belum optimal sehingga untuk masa yang akan datang masih diperlukan peningkatan kegiatan assurance dan consultancy melalui upaya-upaya yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Peningkatan opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah, opini BUMN/D serta opini wajar atas laporan dukungan PHLN dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut : 1) Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. 2) Pendampingan penyusunan laporan keuangan dan pendampingan reviu laporan keuangan Pemda bersama Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. 3) Pendampingan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). 4) Peningkatan kapasitas SDM pada Pemerintah Daerah. 5) Pembenahan sistem dan tata kelola, sistem akuntansi, manajemen aset, asistensi penyusunan laporan keuangan maupun Good Corporate Governance (GCG). 6) Kegiatan audit, evaluasi, dan reviu diarahkan kepada kesesuaian penyelenggaraan risk management, control, dan governance process dengan
kualitas yang digariskan dengan kebijakan manajemen, standar, atau norma yang diberlakukan untuk praktik yang sehat. 2. Peningkatan tata kepemerintahan yang baik dan bersih (good public governance) dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut : a. Mendorong seluruh pemerintah daerah agar menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dikeluarkan Kementerian terkait sesuai amanat PP Nomor 65 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal. b. Mendampingi penyusunan RPJMD sesuai dengan masa kerja bupati terpilih dengan menuangkan seluruh indikator SPM yang merinci target 5 tahunan dan diturunkan dalam target tahunan dalam dokumen Rencana Kinerja SKPD terkait. c. Mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan Capaian Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. d. Mendorong BUMN/D dan BLUD yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat untuk menerapkan kriteria GCG dengan melakukan pembinaan pada BUMN/BUMD serta BLUD melalui kegiatan evaluasi/ pengembangan sistem pengelolaan dan bimtek/konsultasi/sosialisasi/asistensi/pendampingan penerapan GCG. 3. Mewujudkan iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut : a. Pre-emtif dan Preventif pada implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta sistem pencegahan KKN (Fraud Control Plan) di semua SKPD di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. b. Peningkatan koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait dengan permintaan audit investigasi maupun PKKN. c. Melakukan koordinasi dengan Tim Penilai Internal (TPI) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penilaian predikat WBK/WBBM di wilayahnya masing-masing. d. Melakukan sosialisasi tentang produk-produk Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat yang dapat dimanfaatkan stakeholders sesuai dengan mandat yang ada, diantaranya dengan produk SIMDA, audit penyesuaian harga, FCP, GCG, SIA BLUD serta aplikasi SIM-HP.
e. Melakukan penilaian maturitas SPIP sebagai wujud pengujian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. 4. Peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten melalui kegiatan sosialisasi JFA dan tata kelola APIP, sehingga level Internal Audit Capability Model (IACM) seluruh Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dapat ditingkatkan. D. Realisasi Keuangan Realisasi belanja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar Rp17.235.064.838,00 atau 97,22% dari anggaran yaitu sebesar Rp17.728.250.000,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Realisasi belanja per jenis program, yaitu sebagai berikut: Kode Program
Uraian Program
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
14.012.425.000
13.669.903.488
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
183.835.000
183.835.000
03
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
3.531.990.000
3.381.326.350
95,73
Jumlah 17.728.250.000
17.235.064.838
97,22
97,55
100
b. Realisasi belanja perjenis belanja yaitu sebagai berikut: No
Jenis Belanja
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1
Belanja Pegawai
11.756.291.000
11.492.253.561
97,75
2
Belanja Barang
5.788.124.000
5.558.976.277
96,04
3
Belanja Modal
183.835.000
183.835.000
100
Jumlah
17.728.250.000
17.235.064.838
97,22
Belanja pegawai merupakan pengeluaran yang dibayarkan langsung kepada pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, dengan rincian sebagai berikut: No
Jenis Belanja
1
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
2
Belanja Lembur
3
Belanja Tunjangan Khusus Jumlah
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
6.263.877.000
6.137.456.942
97,98
90.876.000
88.639.000
97,54
5.401538.000
5.266.157.619
97,49
11.756.291.000
11.492.253.561
97,75
Belanja Barang merupakan pengeluaran rutin kantor berupa pembelian barang habis pakai, perjalanan dinas, jasa dan perjalanan dinas, dengan rincian sebagai berikut: No
Jenis Belanja
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1
Belanja Barang Operasional
671.193.000
669.457.887
99,74
2
Belanja Barang non Operasional
216.259.000
213.177.200
98,57
3
Belanja Jasa
366.400.000
328.474.302
89,65
4
Belanja Pemeliharaan
184.675.000
481.970.651
99,44
5
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
4.048.597.000
3.865.898.237
95,49
5.788.124.000
5.558.976.277
96,04
Jumlah
Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka penambahan sarana dan prasarana kantor yang menambah nilai aset, dengan rincian sebagai berikut : No
Jenis Belanja
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
64.235.000
64.235.000
100
1
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
119.600.000
119.600.000
100
Jumlah
183.835.000
183.835.000
100
