CAPAIAN KINERJA PROGRAM RPJMD TAHUN 2012

CAPAIAN KINERJA PROGRAM RPJMD TAHUN 2012 SATUAN

TARGET (TAHUN 2012)

REALISASI

%

131.05

131.05

√

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh adanya penguatan penyelenggaraan program sekolah gratis melalui pendanaan BOS APBN, BOS Provinsi, dan BOS Kota.

Angka Partisipasi Kasar SD/MI (khusus Kota Bandung)

%

100.00

100.00

√


3

Angka Partisipasi Murni SD/MI (termasuk didalamnya siswa dari luar Kota Bandung)

%

123.13

123.13

√


4

Angka Partisipasi Murni SD/MI (khusus Kota Bandung)

%

100.00

100.00

√


5

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (termasuk didalamnya siswa dari luar Kota Bandung) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (khusus Kota Bandung)

%

116.16

116.16

√


%

100.00

100.00

√


Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (termasuk didalamnya siswa dari luar Kota Bandung) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (khusus Kota Bandung)

%

100.00

100.00

√


%

100.00

100.00

√


9

Angka Putus Sekolah SD/MI

%

0.001

0.001

√


10

Angka Putus Sekolah SMP/MTs

%

0.02

0.02

√


11

Rehabilitasi total SD/MI

SD/MI

0

0

√

Rehabilitasi total SD/MI ditargetkan sudah terselesaikan pada tahun 2009.

12

Rehabilitasi total SMP/MTs

SMP/MTs

0

0

√

Rehabilitasi total SMP/MTs ditargetkan sudah terselesaikan pada tahun 2009.

NO

INDIKATOR

1 1

URUSAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar SD/MI (termasuk didalamnya siswa dari luar Kota Bandung)

2

6

7

8

TST

HASIL TMT

LAMPIRAN IV-1

TT

KETERANGAN

SD/MI

TARGET (TAHUN 2012) 60

Rehabilitasi berat SMP/MTs

SMP/MTs

40

40

15

Rehabilitasi sedang SD/MI

SD/MI

60

256

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya penambahan alokasi anggaran untuk rehabilitasi sedang SD/MI dari Dana Alokasi Khusus (APBN), Bantuan Provinsi, dan realisasi sebagian kegiatan T.A. 2011.

16

Rehabilitasi sedang SMP/MTs

SMP/MTs

40

126

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya penambahan alokasi anggaran untuk rehabilitasi sedang SMP/MTs dari Dana Alokasi Khusus (APBN), Bantuan Provinsi, dan realisasi sebagian kegiatan T.A. 2011.

17

Rehabilitasi ringan SD/MI

SD/MI

0

18

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya akumulasi dengan realisasi sebagian kegiatan T.A. 2011.

18

Rehabilitasi ringan SMP/MTs

SMP/MTs

0

14

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya akumulasi dengan realisasi sebagian kegiatan T.A. 2011.

19

Pembangunan ruang kelas baru SD/MI

RKB

50

106

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya penambahan alokasi anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru SD/MI dari Dana Alokasi Khusus (APBN), Bantuan Provinsi, dan realisasi sebagian kegiatan T.A. 2011.

20

Pembangunan ruang kelas baru SMP/MTs

RKB

20

45

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya penambahan alokasi anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru SMP/MTs dari Dana Alokasi Khusus (APBN), Bantuan Provinsi, dan realisasi sebagian kegiatan T.A. 2011.

21

Pembangunan unit sekolah baru (SMP Negeri)

SMP Negeri

1 (SMPN 53 Mandalajati)

1 (SMPN 53 Mandalajati)

√

Pencapaian target tersebut akumulasi dari tahun sebelumnya; Pembangunan fisik diumulai TA. 2011 sedangkan penerimaan siswa baru dimulai tahun pelajaran 2012/2013 di SMPN 49.

22

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SD/MI

%

65.00

65.00

√

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh realisasi peningkatan sarana dan prasarana sebanyak 216 paket meubeulair, penataan halaman/taman pada 30 sekolah, 28 ruang perpustakaan, penataan sanitasi air pada 50 sekolah, dan alat peraga untuk 51 sekolah.

23

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMP/MTs

%

80.00

80.00

√

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh realisasi peningkatan sarana dan prasarana sebanyak 1 paket meubeulair, penataan halaman/taman pada 30 sekolah, penataan sanitasi air pada 50 sekolah dan alat peraga untuk 32 sekolah.

24

Sekolah gratis SD/MI

%

95.00

95.00

√

Pencapaian target tersebut ditunjang oleh penyediaan alokasi anggaran dari BOS APBN, BOS Provinsi, dan Program Sekolah Gratis APBD Kota.

25

Sekolah gratis SMP/MTs

%

95.00

95.00

√

Pencapaian target tersebut ditunjang oleh penyediaan alokasi anggaran dari BOS APBN, BOS Provinsi, dan Program Sekolah Gratis APBD Kota.

NO

INDIKATOR

13

Rehabilitasi berat SD/MI

14

SATUAN

REALISASI

TST

100

HASIL TMT √

√

TT

KETERANGAN Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya penambahan alokasi anggaran untuk rehabilitasi berat SD/MI dari Dana Alokasi Khusus (APBN), Bantuan Provinsi, dan realisasi sebagian kegiatan T.A. 2011. Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh adanya penambahan alokasi anggaran untuk rehabilitasi berat SD/MI dari Dana Alokasi Khusus (APBN), Bantuan Provinsi, dan realisasi sebagian kegiatan T.A. 2011.

LAMPIRAN IV-2

26

Beasiswa bagi keluarga tidak mampu

%

TARGET (TAHUN 2012) 100.00

27

Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK (khusus Kota Bandung) Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK (khusus Kota Bandung) Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK

%

NO

INDIKATOR

SATUAN

REALISASI

HASIL TMT

100.00

98.92

98.92

√

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh adanya program BAWAKU Sekolah, serta Bantuan Siswa Miskin dari APBN dan APBD Provinsi.

%

88.19

88.19

√

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh adanya program BAWAKU Sekolah, serta Bantuan Siswa Miskin dari APBN dan APBD Provinsi.

%

0.10

0.10

√

Pencapaian target Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK tahun 2012 antara lain ditunjang oleh adanya program BAWAKU Sekolah, serta Bantuan Siswa Miskin dari APBN dan APBD Provinsi.

Peningkatan pendidikan kewiraswastaan yang berbasis industri kreatif Jumlah SMK yang bekerjasama dengan dunia industri

%

55.00

55.00

√

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh semakin tingginya minat warga masyarakat yang melanjutkan sekolah ke sekolah menengah kejuruan.

%

100.00

100.00

√

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh kerja sama yang baik antara SMK dan dunia industri guna menghasilkan lulusan SMK yang relevan dengan kebutuhan dunia industri.

32

Rehabilitasi total SMA/SMK/MA

SMA/SMK/MA

0

0

√

Rehabilitasi total SMA/SMK/MA ditargetkan sudah terselesaikan pada tahun 2009

33

Rehabilitasi berat SMA/SMK/MA

SMA/SMK/MA

10

24

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah meningkatnya penanganan rehabilitasi berat akibat adanya pergeseran tingkat kerusakan dari rusak sedang menjadi rusak berat.

34

Rehabilitasi sedang SMA/SMK/MA

SMA/SMK/MA

5

50

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah meningkatnya penanganan rehabilitasi sedang akibat adanya pergeseran tingkat kerusakan dari rusak ringan menjadi rusak sedang.

35

Rehabilitasi ringan SMA/SMK/MA

SMA/SMK/MA

0

50

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya penanganan rehabilitasi ringan, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya belum terdeteksi rusak.

36

Pembangunan ruang kelas baru SMA/SMK/MA

RKB

15

50

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya penambahan alokasi anggaran untuk pembangunan RKB SMA/SMK/MA dari Bantuan Provinsi.

37

SMA/SMK Negeri

0

0

√

Pembangunan unit sekolah baru SMA/SMK akan diaksanakan pada tahun berikutnya.

38

Pembangunan unit sekolah baru (SMA/SMK Negeri) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMA/MA/SMK

%

85.00

85.00

√

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh realisasi peningkatan sarana dan prasarana sebanyak 58 ruang perpustakaan, penataan halaman/taman pada 21 sekolah, dan penataan sanitasi air pada 50 sekolah.

39

Angka Partisipasi Kasar PAUD

%

55.00

55.00

√

Pencapain target tersebut ditunjang oleh semakin banyaknya PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat.

40

Peningkatan aksesibilitas pendidikan non formal (Kelompok Belajar Paket A, B, dan C)

%

55.00

55.00

√

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh realisasi pengadaan alat peraga untuk 25 lembaga, rehab 50 ruang kelas, sarana prasarana pada 50 lembaga PAUD, dan sarana prasarana pada 100 lembaga PNFI.

28

29

30

31

TT

KETERANGAN

TST √

Pencapaian target tersebut ditunjang oleh pelaksanaan program BAWAKU Sekolah yang berkesinambungan.

LAMPIRAN IV-3

NO

INDIKATOR

41

Manajemen pelayanan pendidikan

%


42

%

43

Peningkatan kualitas penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional/Ujian Akhir Sekolah (UAN/UAS) Tingkat kelulusan SD/MI

44

SATUAN

REALISASI

HASIL TMT

96.00

94.00

94.00

√

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh sinergitas program/kegiatan pendidikan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota, dan partisipasi masyarakat.

%

100.00

100.00

√


Tingkat kelulusan SMP/MTs

%

100.00

100.00

√


45

Tingkat kelulusan SMA/MA/SMK

%

99.70

99.70

√


46

Peningkatan kualitas penyelenggaraan penerimaan siswa baru Merger dan regrouping SD Negeri

%

96.00

96.00

√

Pencapaian target tersebut ditunjang antara lain oleh upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penerimaan siswa baru melalui sistem PPDB online.

SD Negeri

400

400

√

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh telah dilaksanakannya penempatan Kepala Sekolah. Meskipun demikian, nomenklatur SD Negeri hasil merger masih dalam proses perumusan.

47

TT

KETERANGAN

TST √


48

Tersusunnya regulasi kebijakan pendukung Bandung Agamis

regulasi

1

1

√

49

Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Pelaksanaan sertifikasi tenaga pendidik

%

80.00

80.00

√

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh penyediaan bantuan beasiswa untuk guru yang melanjutkan kualifikasi pendidikannya.

%

80.00

80.00

√

Pencapaian target tersebut ditunjang oleh jumlah kuota program sertifikasi dari pemerintah pusat yang cukup memadai untuk Kota Bandung.

%

100.00

100.00

√

Lingkup pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin meliputi: a) Pelayanan kesehatan ibu, meliputi: pemeriksaan kehamilan, persalinan dan nifas; b) Pelayanan kesehatan bayi, meliputi: pemeriksaan kesehatan, MTBS, MTBM; c) Pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk. Sedangkan, pencapaian target Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin tahun 2012 antara lain ditunjang oleh: a) Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan maskin; b) Pemahaman masyarakat mengenai pelayanan maskin lebih meningkat dengan adanya sosialisasi dan promosi; c) Dukungan dari stakeholder secara berjenjang dalam pelayanan maskin; d) Sistem rujukan berjenjang sudah dilaksanakan. Secara khusus pada RSUD Kota Bandung, jumlah pasien masyarakat miskin yang dilayani pada tahun 2012 mencapai 25.011 pasien.

50

2 1

URUSAN KESEHATAN Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

LAMPIRAN IV-4

NO

INDIKATOR

SATUAN

2

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan

%


3

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga

%

49.12

65.70

4

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Posyandu Aktif

%

100.00

100.00

√

Faktor pendukung capaian target tersebut adalah adanya dukungan dan peran serta aktif dari lintas program, lintas sektor seperti LSM (Forum Rembug Peduli Bandung Sehat) , TP PKK, sektor swasta, Perguruan Tinggi dalam mensosialisasikan manfaat posyandu kepada masyarakat.

5

Cakupan Universal Child Imunization (UCI )

kelurahan

151

151

√

Cakupan Kelurahan UCI adalah cakupan pelayanan imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 011 bulan minimal 80% yang merata di seluruh kelurahan dengan 4 penilaian antigen, yaitu BCG, DPT HB3, Polio 4, dan Campak. Cakupan Kelurahan Universal Child Imunization (UCI), dari target sebanyak 151 kelurahan dapat terealisasi sesuai target. Faktor pendorong tercapainya target disebabkan Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan imunisasi sudah bagus yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai serta peran serta swasta (Bidan Praktek Swasta, Dokter Praktek Swasta) sudah baik.

6

Inspeksi tempat-tempat umum

%

87.80

87.82

7

Terpenuhinya ketersediaan obat, bahan dan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan

%

100.00

100.00

REALISASI 100.00

TST √

HASIL TMT

TT

KETERANGAN Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh: a) Pelaksanaan Program PMT Pemulihan bagi balita gizi buruk maskin selama 90 hari; b) Kerjasama CSR dalam menangani gizi buruk melalui bantuan makanan, sarana, dan prasarana kegiatan posyandu; c) Pelaksanaan pelacakan kasus dan validasi secara rutin oleh petugas dan kader; d) Pelaksanaan pemberdayaan kader dalam pengelolaan PMT Pemulihan; e) Pelaksanaan sistem rujukan berjenjang; f) Dukungan kerjasama lintas sektor dalam menangani kasus gizi buruk.

√

√

√

LAMPIRAN IV-5

PHBS Rumah Tangga pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,06% jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 65,64%. Faktor pendorong capaian PHBS Rumah Tangga yang melebihi target tahun 2012 adalah adanya dukungan Adanya dukungan dan peran serta aktif dari lintas sektor , Perguruan Tinggi, organisasi Profesi , Organisasi kewanitaan, LSM dalam mensosialisasikan dan melaksanakan PHBS ditatanan rumah tangga.

Inspeksi TTU dilaksanakan pada tempat-tempat yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum, antara lain: hotel, restoran, rumah makan, bioskop, bandara, kolam renang, sarana pariwisata, dan masjid . Dari target sebesar 87,80% dapat terealisasi sebesar 87,82%. Inspeksi TTU pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,02% jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 87,80%. Faktor pendorong capaian Inspeksi TTU yang melebihi target tahun 2012 adalah: a) Dukungan nyata dari asosiasi terkait berjalan dengan baik; b) Dukungan nyata dari Forum Rembug Kota Sehat berjalan baik; c) Pembinaan terhadap TTU yang ada sesuai dengan rencana kegiatan. Faktor pendorong capaian Indikator Terpenuhinya Ketersediaan Obat, Bahan, dan Alat Kesehatan Sesuai dengan Kebutuhan adalah adanya sistem perencanaan yang telah berjalan baik dan telah melibatkan seluruh stakeholder.

NO

%


Rumah sakit yang terakreditasi

rumah sakit

15

19

Puskesmas Pelatihan Penanganan Gawat Darurat (PPGD)

puskesmas

10

10

INDIKATOR

8

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memiliki sertifikat

9

10

SATUAN

REALISASI

TST

HASIL TMT

68.20

√

√

LAMPIRAN IV-6

TT √

KETERANGAN Capaian tersebut didasarkan pada jumlah PIRT yang memiliki sertifikat sebanyak 2.293 PIRT dari jumlah PIRT yang ada sebanyak 3.364 PIRT. PIRT yang memiliki sertifikat pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 1,10% jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 67,10%. PIRT merupakan perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan secara manual hingga semi otomatis yang memperoleh sertifikat PIRT melalui penyuluhan keamanan pangan, dimana sertifikat produk berlaku selama lima tahun. Faktor penghambat pencapaian sertifikasi PIRT yang belum memenuhi target tahun 2012 adalah: a) Data pelaku PIRT belum terhimpun semua pada Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman (Aspamin); b) Proses sertifikasi tergantung pada kesiapan pelaku PIRT untuk memenuhi syarat sesuai standar yang ditetapkan. Rumah sakit yang terakreditasi adalah rumah sakit yang telah lulus akreditasi oleh komisi akreditasi rumah sakit dan sertifikatnya masih berlaku. Dari target sebanyak 15 rumah sakit dapat terealisasi sebanyak 19 rumah sakit. Rumah Sakit yang terakreditasi pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 3 rumah sakit jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebanyak 16 rumah sakit. Faktor pendorong capaian Rumah Sakit yang Terakreditasi adalah: a) Adanya penguatan regulasi bahwa seluruh RS harus terakreditasi; b) Adanya upaya pembinaan dan pendampingan tentang akreditasi RS dari Dinkes; c) Kerjasama dan respon baik dari Rumah Sakit. Secara khusus, pencapaian akreditasi pada rumah sakit milik Pemerintah Kota Bandung dapat diuraikan sebagai berikut: a) RSUD Pelayanan kesehatan di RSUD yang telah mendapatkan akreditasi, meliputi: (1) Pelayanan administrasi dan manajemen; (2) Pelayanan medik; (3) Pelayanan gawat darurat; (4) Pelayanan keperawatan; (5) Pelayanan rekam medis; (6) Pelayanan farmasi; (7) Program K3; (8) Pelayanan radiologi; (9) Pelayanan laboratorium; (10) Pelayanan kamar operasi; (11) Pengendalian infeksi; serta (12) Pelayanan perinatal resiko tinggi. b) RSKIA Proses pelaksanaan kegiatan akreditasi di RSKIA saat ini sedang berjalan. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pelatihan SDM tentang Sistem Akreditasi JCI. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah berkoordinasi dengan rumah sakit di Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pelatihan dan pengumpulan data yang diperlukan. Puskesmas PPGD adalah puskesmas dengan tenaga dokter terlatih GELS (General Emergency Life Support) dan perawat terlatih PPGD Basic 2. Capaian target PPGD tahun 2012 didukung oleh tersedianya anggaran, program, dan institusi pelatih PPGD di hampir seluruh puskesmas. Faktor pendorong dari Puskesmas Pelatihan Penanganan Gawat Darurat (PPGD) adalah adanya pembinaan yang berkesinambungan ditunjang dengan SDM terlatih.

NO

INDIKATOR

11

Fasilitas kesehatan melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM)

3

URUSAN PEKERJAAN UMUM Penataan penyelenggaraan reklame melalui perijinan (6.000 reklame terdata)

1

puskesmas, rumah sakit

TARGET (TAHUN 2012) 48 puskesmas, 3 rumah sakit

73 puskesmas, 3 rumah sakit

%

66.00

104.37

SATUAN

REALISASI

TST

HASIL TMT √

√

LAMPIRAN IV-7

TT

KETERANGAN Ketentuan mengenai SPM Kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan SPM Kesehatan tahun 2012 antara lain ditunjang oleh: a) Pembinaan terhadap puskesmas dalam menerapkan standar pelayanan dasar; b) Penentuan target disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Secara khusus, pencapaian pelaksanaan SPM pada rumah sakit milik Pemerintah Kota Bandung dapat diuraikan sebagai berikut: a) RSUD Pelayanan kesehatan di RSUDtelah memenuhi SPM, meliputi: (1) Gawat Darurat; (2) Intensif Care Unit; (3) Laundry; (4) Penyehatan Lingkungan; (5) Laboratorium dan Patologi Klinik; (6) Bedah Central; (7) Farmasi; (8) Gizi; (9) Pemulasaraan Jenazah; (10) IPSRS; (11) Radiologi; (12) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI); (13) Persalinan dan Perinatologi; (14) Administrasi Manajemen dan Ambulance; (15) Rekam Medis; (16) Ambulance; (17) Transfusi Darah; (18) Keluarga Miskin; (19) Rehabilitasi Medik; (20) Rawat Inap; dan (21) Rawat Jalan. b) RSKIA Pelayanan kesehatan di RSKIA telah memenuhi SPM. c) RSKGM Pelayanan kesehatan di RSKGM belum semua SPM terpenuhi (80%), khususnya dalam hal ketersediaan SDM dan sarana prasarana. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah

Jumlah ijin penyelenggaraan reklame yang terbit/disetujui pada tahun 2012 adalah sebanyak 6.262 ijin, atau mengalami peningkatan sebanyak 281 ijin bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebanyak 5.981 ijin. Faktor pendorong pencapaian Penataan Penyelenggaraan Reklame Melalui Perijinan yang melebihi target tahun 2012 adalah adanya tim gabungan untuk penertiban reklame.

2

Terwujudnya pembangunan SUS Gedebage

%


3

Panjang jalan yang ditingkatkan

m

130,000

74,512.62

√

Capaian tersebut merupakan hasil kumulatif dari realisasi pekerjaan Paket Kegiatan Pembangunan Jalan sepanjang 69.248,12 m, pekerjaan peningkatan kondisi jalan yang terdapat pada Paket Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong sepanjang 2.183,50 m dan Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Banprov sepanjang 3.081,00 m. Faktor penghambat pencapaian peningkatan kondisi jalan yang belum memenuhi target tahun 2012 adalah anggaran yang tersedia pada tahun 2012 hanya mencukupi untuk realisasi pembangunan sepanjang 74.512,62 m.

4

Jalan yang dipelihara

m2

225,000

146,672.60

√

Capaian tersebut merupakan hasil kumulatif dari realisasi Paket Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan melalui kontraktual sebesar 15.646,40 m2 dan melalui swakelola sebesar 131.026,22 m2.

5

Panjang jalan yang dibangun (dari APBD/APBN)

m

800

2,661

6

Luas jalan yang diserahkan dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Kota Bandung (hasil verifikasi fasos fasum)

m2

60.000 (Perumahan Batununggal)

0

7

Jumlah penerangan jalan umum yang dibangun

titik PJU

300

664

√

Realisasi sebanyak 664 titik PJU melalui kegiatan pembangunan PJU. Faktor pendorong pencapaian pembangunan PJU yang melebihi target tahun 2012 adalah ketersediaan waktu dan dana yang memadai.

8

Jumlah penerangan jalan umum yang dipelihara

titik PJU

3,000

3,972

√

Faktor pendorong pencapaian pemeliharaan PJU yang melebihi target tahun 2012 adalah ketersediaan waktu dan dana yang memadai.

9

Panjang tanggul saluran/sungai yang terpelihara

m

6,750

7,509.50

√

Capaian tersebut merupakan hasil kumulatif dari Paket Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai kontraktual sepanjang 4.494,50 m dan swakelola sepanjang 583 m, serta pekerjaan pasangan TPT yang terdapat pada Paket Kegiatan Normalisasi Saluran Sungai sepanjang 2.432 m. Faktor pendorong pencapaian pemeliharaan tanggul saluran/sungai yang melebihi target tahun 2012 adalah ketersediaan waktu dan dana yang memadai.

NO

INDIKATOR

SATUAN

REALISASI 86.74

TST √

HASIL TMT

TT

KETERANGAN Faktor pendorong pencapaian pembangunan SUS Gedebage yang melebihi target tahun 2012 adalah ketersediaan dana yang mencukupi dengan adanya dukungan Bantuan Provinsi. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu cuaca akhir tahun memasuki musim hujan dimana sedang dilaksanakan pemasangan penutup atap di ketinggian 40 meter. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah melaksanakan percepatan penyelesaian pekerjaan pada tahun 2013 di antaranya melalui penambahan shift kerja dan optimasi sekuensi pekerjaan dengan melakukan prioritas pekerjaan di jalur kritis.

√

Realisasi sepanjang 2.661 m terdiri dari capaian sepanjang 2.136 m dari Paket Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Gedebage (Pembangunan Jalan Sejajar Tol) dan pembangunan jalan akses SUS Gedebage sepanjang 525 m. Faktor pendorong pencapaian pembangunan jalan yang melebihi target tahun 2012 adalah ketersediaan waktu dan dana yang memadai.

√

LAMPIRAN IV-8

Kendala yang dihadapi yaitu belum adanya payung hukum untuk pelaksanaan verifikasi dan penyerahan aset fasos fasum. Dasar hukum yang diperlukan sebagai acuan dalam proses verifikasi dan serah terima fasos fasum yaitu Perda PSU, Perwal PSU, dan SK Tim Verifikasi. Dasar hukum Perda PSU telah disahkan pada akhir tahun 2012, sedangkan untuk tahun 2013 sedang dibuat dasar hukum pendukung berupa Perwal PSU dan SK Verifikasi terkait penyerahan aset fasos fasum.

10

Panjang saluran/sungai yang dibersihkan untuk keamanan lingkungan sungai

m

TARGET (TAHUN 2012) 6,000

7,754.50

HASIL TMT √

11

Panjang saluran/sungai yang direhabilitasi

m

3,500

4,921.50

√

12

Jumlah lokasi banjir yang ditangani secara permanen dan tidak permanen di Kota Bandung

lokasi banjir

9

9

13

Panjang saluran drainase yang ditingkatkan

m

13,000

14,705.30

√

Capaian tersebut merupakan hasil kumulatif dari pekerjaan peningkatan saluran drainase yang terdapat pada Paket Kegiatan Pembangunan Jalan sepanjang 225 m,pekerjaan peningkatan saluran drainase yang terdapat pada Paket Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong sepanjang 14.083,8 m dan pekerjaan peningkatan saluran drainase yang terdapat pada Paket Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong sepanjang 396,5 m. Capaianpeningkatan saluran drainase yang melebihi target tahun 2012 didukung oleh ketersediaan waktu dan dana yang memadai.

14

Panjang saluran drainase yang dipelihara

m

3,000

92,380

√

Capaian tersebut merupakan hasil kumulatif dari pekerjaan pemeliharaan kondisi saluran yang terdapat pada Paket Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong sepanjang 88.324,00 m dan pekerjaan pemeliharaan kondisi saluran yang terdapat pada paket kegiatan rehabilitasi jalan sepanjang 4.056,00 m.

15

Panjang trotoar yang ditingkatkan

m

15,000

53,769.98

√

Capaian tersebut merupakan hasil kumulatif dari pekerjaan trotoar yang terdapat pada Paket Kegiatan Pembangunan Jalan sepanjang 168,50 m, pekerjaan trotoar yang terdapat pada Paket Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong sepanjang 13.667,48, pekerjaan trotoar yang terdapat pada Paket Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan sepanjang 39.661,00 m dan pekerjaan trotoar yang terdapat pada Paket Kegiatan Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat sepanjang 273,00 m. Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tahun 2012 adalah ketersediaan waktu dan dana yang memadai.

16

Panjang saluran irigasi/sungai yang dibersihkan untuk kelancaran pengairan air sungai

m

2,500

3,102

√

Realisasi sepanjang 3.102 m, yang dicapai dari Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air. Faktor pendorong pencapaian saluran irigasi/sungai yang dibersihkan yang melebihi target tahun 2012 adalah ketersediaan waktu dan dana yang memadai.

NO

INDIKATOR

SATUAN

REALISASI

TST

√

TT

KETERANGAN Realisasi sepanjang 7.754,50 m dicapai melalui Kegiatan Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali. Faktor pendorong pencapaian saluran/sungai yang dibersihkan yang melebihi target tahun 2012 adalah ketersediaan waktu dan dana yang memadai. Capaian tersebut merupakan hasil kumulatif dari Paket Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi sepanjang 1.483,50 m, pekerjaan rehabilitasi sungai yang terdapat pada Paket Kegiatan Tanggap Darurat Jaringan Irigasi dan Sungai sepanjang 1.681,00 m dan pekerjaan rehabilitasi sungai yang terdapat pada Paket Kegiatan Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai dan Danau sepanjang 1.757,00 m. Faktor pendorong pencapaian rehabilitasi saluran/sungai yang melebihi target tahun 2012 adalah ketersediaan waktu dan dana yang memadai. Penanganan dilaksanakan pada 9 lokasi banjir sehingga lama genangan dan tinggi genangan berkurang namun belum tuntas mengurangi lokasi banjir, terdiri dari: a) Pas. TPT Cisalatri Kec. Gedebage b) Sudetan drainase Jl. Soekarno-Hatta ke S. Cinambo c) Pas. TPT Sal. Drainase Perum Dirgantara d) Pas. TPT Sal. Antapani e) Pengerukan Sal. Citarip f) Pas. TPT S. Jangjawa g) Pengerukan Sal. Ciateul h) Pengerukan Sal. Cisalatri i) Normalisasi Sal. Cianting

LAMPIRAN IV-9

NO

INDIKATOR

SATUAN

17

Cakupan pelayanan air minum

%


18

Tingkat kepuasan pelayanan air bersih PDAM

%

75.00

56.76

√

Kepuasan pelanggan menyangkut pada 3 aspek, yaitu kuantitas, kontinuitas, dan kualitas air. Kendala yang dihadapi yaitu tidak dilaksanakannya penyesuaian tarif di tahun 2010 sehingga dana investasi terbatas, serta keterbatasan sumber air baku. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah penyesuaian tarif pada tahun 2013 dan penambahan debit air minum untuk menambah kontinuitas, kuantitas, dan tekanan.

19

Cakupan pelayanan air limbah

%

63.00

61.90

√

Faktor penghambat pencapaian Cakupan Pelayanan Air Limbah yang belum memenuhi target tahun 2012 adalah keterbatasan dana investasi. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah mengupayakan pendanaan investasi melalui APBD dan hibah.

20

Panjang jalan yang direhabilitasi

m

2,500

5,309.50

√

Realisasi sepanjang 5.309,50 m, yang dicapai dari Kegiatan Rehabilitasi Jalan dalam kondisi tanggap darurat. Faktor pendorong pencapaian rehabilitasi jalan yang melebihi target tahun 2012 adalah ketersediaan waktu dan dana yang memadai.

4 1

URUSAN PERUMAHAN Fasilitasi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

-

Penyiapan lahan dan pembangunan 1 Twin Blok

Penyiapan lahan dan pembangunan 2 Twin Blok Rusunawa

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah Pemerintah Kota Bandung telah memiliki lahan siap bangun di lokasi Rancacili untuk pembangunan Rusunawa dan pada tahun 2012 telah dimulai pembangunan 2 twin blok Rusunawa di Rancacili.

2

Mengembangkan sarana dan prasarana pemakaman yang berwawasan lingkungan

makam

800

924

√

Jumlah makam yang dirumputisasi sebanyak 924 makan di 7 TPU yaitu TPU Rancacili 135 makam, TPU Nagrog 135 makam, TPU Astana Anyar 135 makam, TPU Maleer 135 makam, TPU Legok Ciseureuh 149 makam, TPU Ciburuy 135 makam dan TPU Babakan Ciparay 100 makam.

3

Rumah layak huni (memenuhi sistem proteksi kebakaran sesuai norma, standar, prosedur dan manual pencegahan kebakaran pada bangunan baru) Terbangunnya pos wilayah

bangunan

100

100

poswil

2

0

√

Faktor penghambat pencapaian yang belum memenuhi target tersebut adalah plafon anggaran yang dimiliki kurang memadai. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah mengusulkan penambahan anggaran dan mencari sumber pendanaan yang dikhususkan untuk pencapaian target (penyusunan Detail Engineering Design, serta pengadaan tanah dan bangunan).

kejadian bencana kebakaran

100

137

√

Kejadian kebakaran merupakan salah satu bencana, sehingga sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain itu, pertumbuhan penduduk dan bangunan yang seiring waktu semakin meningkat turut meningkatkan resiko kemungkinan kejadian kebakaran. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemadaman kebakaran sesuai Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

4

5

Berkurangnya kejadian kebakaran secara bertahap

REALISASI

TST

72.43

HASIL TMT √

TT

Kota Bandung merupakan kota jasa dan menjadi tempat tujuan wisata sehingga banyak yang beralih dari kel. rumah tangga menjadi kel. niaga. Pada tahun 2012, terdapat mutasi kelompok pelanggan rumah tangga (6 orang SL) ke niaga (30 orang SL) dari ≥ 20.000 SL menjadi ≥ 26.000 SL sehingga terdapat penambahan pelanggan sekitar 6.000 SL.

√

LAMPIRAN IV-10

KETERANGAN

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh pelaksanaan pemeriksaan bangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebakaran.

Rp

TARGET (TAHUN 2012) ± 8.030.000.000

1

URUSAN PENATAAN RUANG Tersedianya dokumen perencanaan sesuai UndangUndang Penataan Ruang

-

Perda RDTR

Perda RDTRK belum ditetapkan

2

Pemanfaatan ruang yang tertib

%

95.00

95.00

3

Pengendalian pemanfaatan ruang yang tertib

%

95.00

56.72

6

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan daerah

%

100.00

100.00

NO

INDIKATOR

6

Berkurangnya kerugian akibat bahaya kebakaran

5

1

SATUAN

REALISASI

TST

7,985,000,000

HASIL TMT √

TT

KETERANGAN Terjadinya kasus kebakaran dengan kerugian relatif besar didominasi oleh kebakaran industri, kantor, ruko, pasar, gudang dan gardu listrik. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah optimalisasi upaya pencegahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemadaman kebakaran sesuai Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

√

√

Kendala yang dihadapi yaitu belum adanya rekomendasi dari Gubernur dan persetujuan substansi dari Kementerian PU yang merupakan syarat kelengkapan dokumen Perda RDTR Kawasan untuk diproses dalam Prolegda. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah berkoordinasi secara lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi Jabar dan Kementerian PU. Dokumen materi teknis beserta Rancangan Peraturan Daerah tentang RDTRK dan Peraturan Zonasi akan dibahas dengan DPRD pada Caturwulan I tahun 2013 dan akan melalui proses Rekomendasi Gubernur. Realisasi pencapaian memperhitungkan bobot perangkat pemanfaatan ruang berikut : RTRW (35%), RDTRK (15%), Peraturan Zonasi (10%), SDM (25%), dan ketersediaan prasarana (15%). Kendala yang dihadapi yaitu RDTR Kawasan dan Peraturan Zonasi belum dilegalisasi sehingga belum ada instrumen operasional untuk implementasi perizinan. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah mempercepat dan mendorong proses legalisasi RDTR Kawasan dan Peraturan Zonasi.

√

√

Kendala yang dihadapi yaitu belum adanya instrumen peraturan yang operasional, pemahaman masyarakat tentang tata ruang masih rendah, dan SDM aparatur belum mencukupi. Jumlah panggilan kepada masyarakat terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang selama tahun 2012 adalah 402 panggilan, dari jumlah tersebut sebanyak 174 berkas dilimpahkan untuk disegel atau ditangani lebih lanjut. Dengan demikian jumlah panggilan yang dapat diselesaikan adalah 228 berkas atau 56,72%.

Dokumen perencanaan meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RTRW digunakan sebagai bahan acuan dalam perumusan kebijakan oleh SKPD terkait.

2

Tingkat akomodasi program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

%

90.00

100.00

√

Program pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013 dilaksanakan dengan kesesuian 100% pada RKPD Tahun 2012 untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

3

Tingkat akomodasi usulan musrenbang kota dan reses DPRD dalam RKPD

%

≥ 30,00

34.42

√

Sebesar 34,42 % dari total Belanja Langsung pada APBD Tahun 2012 telah mengakomodir usulan Musrenbang.

7

URUSAN PERHUBUNGAN

LAMPIRAN IV-11

NO

INDIKATOR

SATUAN

1

Terwujudnya angkutan umum massal di 2 koridor (CibiruCibeureum, CicaheumCibeureum via jalur tengah)

koridor


2

Terwujudnya kecepatan ratarata tempuh kendaraan dalam kota

km/jam

3

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

4

REALISASI

HASIL TMT

1

23

23

√

buah rambu

500

625

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya bantuan anggaran (DAK) dari Pemerintah Pusat.

Pemeliharaan marka jalan

m2

6,000

11,059

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya bantuan anggaran (DAK) dari Pemerintah Pusat.

5

Pemeliharaan marka parkir

m2

2,000

2,000

√

6

Pengadaan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) ATCS

titik ATCS

0

0

√

7

Pemeliharaan APILL ATCS

titik ATCS

136

136

√

Pemeliharaan APILL ATCS dapat terealisasi sesuai target. Namun dalam pemeliharaan APILL ATCS masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan anggaran yang tersedia.

8

Tersedianya halte angkutan umum

halte

15

15

√

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh adanya koordinasi yang baik antar stakeholder.

9

Tersedianya fasilitas parkir khusus (gedung/taman parkir) Kota Bandung

lokasi parkir

1

0

10

Tingkat kepemilikan/kelulusan KIR angkutan umum

%

94.50

95.00

8

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Pengendalian pada sumber pencemar (dari 250 sumber pencemar)

perusahaan

7

7

1

TT

KETERANGAN

TST √

Angkutan Umum Massal dapat terealisasi sesuai target (1 koridor), yaitu dengan operasionalisasi Koridor Cicaheum-Cibeureum. Dengan Koridor Cibiru-Cibeureum yang telah beroperasi pada tahun-tahun sebelumnya, maka total koridor yang telah beroperasi sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 2 koridor. Pencapaian target operasional angkutan umum massal tahun 2012 antara lain ditunjang oleh adanya bus bantuan dari Kementerian Perhubungan sebanyak 10 unit bus besar. Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan dalam kota diperoleh dari survey pada beberapa jalur pada saat peak hour. Pencapaian target kecepatan rata-rata tempuh kendaraan dalam kota tahun 2012 antara lain ditunjang oleh adanya penambahan fasilitas perlengkapan jalan dan penertiban parkir liar di beberapa ruas rawan kemacetan.

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh adanya beberapa marka parkir yang kondisinya masih baik sehingga tidak memerlukan pengecatan ulang.

√

√

√

LAMPIRAN IV-12

Kendala yang dihadapi yaitu cukup sulitnya mendapatkan lokasi yang strategis untuk pengadaan gedung taman parkir. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah berkoordinasi dengan berbagai instansi/stakeholder untuk mendapatkan lokasi taman parkir yang memadai. Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya pemberlakuan pembatasan usia pakai kendaraan angkutan umum.

Pada tahun 2012 dilakukan penambahan pengendalian sumber pencemar pada 7 perusahaan, yaitu PT. Dirgantara Indonesia, PT. Lucas Djaya, PT. Nobel Karpet, PT. Kanvas Cemerlang, Himajaya Raya, Hotel Holiday Inn, dan Lab. Prodia. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengendalian didapatkan 15,2% dari 250 sumber pencemar telah memenuhi baku mutu lingkungan. Realisasi ini meningkat 2,8% dari tahun 2011 yang sebesar 12,4%.

NO

INDIKATOR

SATUAN

2

Jumlah kendaraan di Kota Bandung yang telah diuji emisi

kendaraan

TARGET (TAHUN 2012) 62,899

3

Tersusunnya masterplan penyediaan air baku untuk sistem penyediaan air minum Kota Bandung Terbangunnya sumur resapan

%

100.00

100.00

-

2.000 sumur resapan

5

Terlaksananya konservasi dan pelestarian sumberdaya air

sumur resapan dalam

2

5.593 sumur resapan dan 33.464 lubang biopori 5

6

Penertiban pengambilan air tanah ilegal

titik air tanah

2,500

878

4

REALISASI

TST

104,373

HASIL TMT √

TT

KETERANGAN Capaian tersebut didasarkan pada realisasi jumlah kendaraan yang telah diuji emisi oleh BPLH sebanyak 2.581 kendaraan dan oleh Dishub sebanyak 101.792 kendaraan. Uji emisi oleh BPLH dilakukan pada 7 titik lokasi pengujian (area parkir Trans Studio Mall, area parkir kampus Poltek Bandung, Hotel Horison, halaman Astra Bizz Center, Polrestabes Bandung, area parkir kampus Itenas, dan pelataran parkir Plasa Balaikota Bandung). Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan sebanyak 2.397 kendaraan atau 92,87% telah memenuhi baku mutu emisi dan sebanyak 184 kendaraan atau 7,13% tidak memenuhi baku mutu emisi. Sedangkan berdasarkan hasil pengujian emisi gas buang bahan bakar bensin dan solar oleh Dishub, didapatkan sebanyak 99.044 kendaraan atau 97,30% telah memenuhi baku mutu emisi dan sebanyak 2.748 kendaraan atau 2,70% tidak memenuhi baku mutu emisi.

√

Tersedianya masterplan penyediaan air baku ini akan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan penyediaan air baku dan akan lebih mendorong peningkatan ketersediaan kuantitas air minum di Kota Bandung. √

Capaian tersebut didasarkan pada hasil rekapitulasi pembuatan sumur resapan dan lubang biopori di seluruh kelurahan dan kecamatan se-Kota Bandung pada tahun 2012.

√

Indikator Terlaksananya Konservasi dan Pelestarian Sumberdaya Air, dari target sebanyak 2 sumur resapan dalam dapat terealisasi sebanyak 5 sumur resapan dalam, terdiri dari 2 unit yang berlokasi di Kecamatan Antapani, 1 unit di Kecamatan Cibeunying Kidul, dan 2 unit di Kecamatan Astanaanyar. √

LAMPIRAN IV-13

Pengawasan dan pengendalian pengambilan air tanah dilakukan oleh BPLH bekerjasama dengan pihak Kapolrestabes Bandung, BPPT, Dispenda, Satpol PP, serta Bagian Hukum dan HAM terhadap 878 titik pengambilan air tanah. Pada tahun 2012, dilakukan uji petik terhadap 15 titik pengambilan air tanah dari 15 perusahaan. Berdasarkan hasil uji petik lapangan ditemukan 3 perusahaan yang tidak memiliki ijin pengambilan air tanah yaitu: PT. INTI, PT. IBRM dan Hotel Newton. Selain itu, dilakukan pula pencatatan meteran air untuk menjadi dasar penetapan Nilai Pajak Air (NPA).

7

Jumlah sampah yang dapat dikelola dengan 3R

%


8

Pengelolaan sampah melalui pengangkutan ke TPA

%

64.00

69.00

9

Pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan

%

0.00

0.00

NO

INDIKATOR

SATUAN

REALISASI 16.00

TST √

HASIL TMT

√

√

LAMPIRAN IV-14

TT

KETERANGAN Capaian tahun 2012 sebesar 16% terdiri dari pengurangan sampah melalui kegiatan 3R baik di sumber maupun di TPS yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun sektor informal dan yang dilaksanakan oleh PD Kebersihan di 10 lokasi TPS 3R sebesar 9%, serta pengurangan sampah melalui kegiatan daur ulang dan pengomposan di sumber (permukiman, tempat komersial, sekolah, pasar, perkantoran, dll) yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun sektor informal sebesar 7%. Pencapaian target pengelolaan sampah dengan 3R tahun 2012 antara lain ditunjang oleh: a) Sosialisasi yang secara terus menerus dilakukan; b) Penyebaran komposter kepada masyarakat sebanyak 200 unit, serta tong sampah dua warna untuk sampah organik dan anorganik sebanyak 400 unit; c) Pemasangan tong sampah dua warna di trotoar disetiap jalan utama sebanyak 300 unit; d) Bertambahnya lokasi TPS 3R dari sebelumnya sebanyak 5 TPS menjadi 10 TPS, serta dari sebelumnya sebanyak 26 RW menjadi 32 RW yang melakukan Bank Sampah e) Faslitasi sektor informal dalam pengumpulan sampah anorganik di TPS. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu: a) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk kegiatan 3R b) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pemilahan sampah dan pelaksanaan kegiatan 3R sehingga perlu sosialisasi yang terus menerus baik lingkup kota maupun per wilayah dengan melibatkan stakeholder terkait. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah: a) Meningkatkan jumlah lokasi TPS 3R b) Pengadaan sarana untuk mendukung kegiatan 3R dipenuhi secara bertahap c) Pelaksanaan sosialisasi diberbagai media melalui kerjasama dengan media elektronik maupun media cetak, penyebaran leaflet/brosur, dan spanduk d) Pemasangan tong sampah di jalan utama secara bertahap e) Pemberian komposter dan tempat sampah terpilah kepada masyarakat secara simultan Rata-rata pengangkutan sampah ke TPA pada tahun 2012 adalah sebesar 1.029 ton/hari. Meskipun dengan adanya Stasiun Peralihan Antara (SPA) dengan teknologi mesin pemadat sampah di TPS Tegallega pengangkutan sampah ke TPA dapat dioptimalkan dan diefektifkan, namun pengangkutan sampah ke TPA mengalami peningkatan karena adanya peningkatan volume sampah akibat meningkatnya penduduk komuter serta pengunjung saat weekend dan hari libur. Selain itu, peningkatan pengangkutan sampah ke TPA juga dipengaruhi adanya peningkatan daerah pelayanan PD. Kebersihan dimana jumlah RW yang sudah melakukan MoU dengan PD. Kebersihan meningkat menjadi sebesar 84% dari sebelumnya yang sebesar 80%. Kendala yang dihadapi yaitu peningkatan volume sampah seiring dengan jumlah penduduk dan aktivitas kota belum diimbangi sarana 3R yang memadai. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah menambah 5 lokasi TPS 3R dan memfasilitasi sektor informal yang melakukan pengurangan sampah di TPS. Kendala yang dihadapi yaitu belum terbangunnya tempat pengolahan sampah berbasis teknologi yang ramah lingkungan.

NO

INDIKATOR

SATUAN

10

Sarana dan prasarana 3R dan sarana persampahan RW yang terintegrasi mulai dari sumber sampai dengan TPA

RW


11

Revitalisasi TPA yang tidak berfungsi lagi menjadi ruang publik

%

100.00

100.00

√

Revitalisasi TPA yang Tidak Berfungsi Lagi Menjadi Ruang Publik dapat terealisasi sesuai target (100%), yaitu dengan revitalisasi eks TPA Pasir Impun dan eks TPA Cicabe. Pencapaian target Revitalisasi TPA yang Tidak Berfungsi Lagi Menjadi Ruang Publik tahun 2012 antara lain ditunjang oleh perencanaan dan penataan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan.

12

Peningkatan prasarana penampungan sampah sementara (TPS)

TPS

3

3

√

Peningkatan Prasarana Penampungan Sampah Sementara (TPS) dapat terealisasi sesuai target (3 TPS), yaitu dengan terbangunnya TPS Gedebage, TPS Cibaduyut dan TPS Legit. Pencapaian target Peningkatan Prasarana TPS tahun 2012 antara lain ditunjang oleh adanya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolan Sampah dan Perda Kota Bandung No. 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan lahan untuk prasarana TPS. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah melaksanakan kerjasama dengan pengelola kawasan sesuai amanat Pasal 12 Perda No. 9 Tahun 2011 yang mewajibkan setiap pengelola kawasan menyediakan lokasi TPS dan fasilitas pemilahan sampah.

13

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana pembibitan tanaman untuk RTH

lokasi pembibitan

4

4

√

Sarana Prasarana Pembibitan Tanaman untuk RTH dapat terealisasi sesuai target (4 lokasi pembibitan), yaitu terdiri dari 3 lokasi yang dikelola oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan (Kebun Bibit Cibeunying, Pasirluyu 1, dan Pasirluyu 2) dan 1 lokasi yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Kebun Bibit Pasirluyu). Pada tahun 2012 dilakukan pembangunan sarana dan prasarana di Kebun Bibit Pasirluyu I dan Pasirluyu II berupa rumah jaga.

14

RTH di Kota Bandung

lokasi RTH

15

Jumlah penanaman pohon

55 lokasi tertata dan 160 lokasi terpelihara 200,000

90 lokasi tertata dan 279 lokasi terpelihara 236,840

pohon

REALISASI

TST

617

HASIL TMT √

TT

KETERANGAN Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya fasilitasi kepada masyarakat melalui Program Bandung Green and Clean bekerjasama dengan kelompok masyarakat dan swasta, pengembangan program sekolah yang berbudaya lingkungan, terbangunnya tempat pengolahan sampah organik yang menghasilkan biogas di 3 lokasi RW, penyebaran komposter dan tong sampah dua warna kepada masyarakat (RW) dan sekolah, serta pemasangan tong sampah dua warna untuk pejalan kaki di trotoar di beberapa jalan utama. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan lahan untuk pengelolaan sampah di lingkungan permukiman. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah fasilitasi melalui program pengelolaan sampah yang tidak memerlukan lahan seperti pengomposan menggunakan drum atau keranjang.

√

Realisasi tahun 2012 sebanyak 13 lokasi tertata dan 36 lokasi terpelihara.

√

Capaian tersebut didasarkan pada: a) Realisasi penanaman pohon yang berasal dari BPLH, Diskamtam, dan Dispertapa sebanyak 99.775 pohon, terdiri dari: 53.708 pohon pelindung dan 46.067 pohon produktif. b) Realisasi penanaman pohon yang berasal dari P2KB, CSR, swadaya, dan APBD Kecamatan sebanyak 137.065 pohon, terdiri dari: 75.386 pohon pelindung dan 61.679 pohon produktif. Apabila dirinci berdasarkan jenis pohonnya, dapat diuraikan sebagai berikut: a) Pohon pelindung sebanyak 129.094 pohon b) Pohon produktif sebanyak 107.746 pohon.

LAMPIRAN IV-15

NO

INDIKATOR

9 1

URUSAN PERTANAHAN Jumlah bidang tanah milik/dikuasai Pemerintah Kota Bandung yang diusulkan ke BPN untuk disertifikatkan

10

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

1

2

Tingkat kepemilikan akta kelahiran

3

Database kependudukan skala Kota Bandung

11

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Perempuan sebagai tenaga kerja

1

SATUAN

TARGET (TAHUN 2012)

REALISASI

bidang tanah

125

129

%

100.00

100.00

per 1.000 penduduk

949.46

883.00

√

Kendala yang dihadapi yaitu masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang arti penting serta manfaat akta kelahiran. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat sampai ke tingkat RT dan RW.

%

100.00

95.00

√

Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran penduduk sehingga masih terdapat data ganda sebanyak 105 ribu orang. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah melaksanakan validasi melalui RT/RW.

%

66.00

86.03

TST

HASIL TMT

TT

√

KETERANGAN Jumlah Bidang Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Bandung yang Diusulkan ke BPN untuk Disertifikatkan, dari target sebanyak 125 bidang tanah dapat terealisasi sebanyak 129 bidang dengan luas keseluruhan 265.118 m2, terdiri dari: 1) SMKN Bandung Kulon (Kel. Cigondewah Kaler, Kec. Bandung Kulon): 19 bidang 2) PLTSA (Kel. Cimincrang, Kec. Gedebage): 18 bidang 3) SD Awigombong (Kel. Cicadas, Kec. Cibeunying Kidul): 1 bidang 4) SD Cicabe (Kel. Pasir Impun, Kec. Mandalajati): 1 bidang 5) Ruang Terbuka Hijau (Kel. Palasari, Kec. Cibiru): 16 bidang 6) Ruang Terbuka Hijau (Kel. Cisurupan, Kec. Cibiru): 20 bidang 7) Ruang Terbuka Hijau (Kel. Pasanggrahan, Kec. Ujung Berung): 54 bidang

√

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

√

√

Faktor pendorong pencapaian partisipasi angkatan kerja perempuan yang melebihi target tersebut adalah adanya sosialisasi dan advokasi dan pelaksanaan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan diberbagai kegiatan.

2

Perempuan dalam angkatan kerja

%

38.00

38.00

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh pemanfaatan rapat koordinasi dengan SKPD dan pembangunan SDM yang berkualitas.

3

Pekerja perempuan non pertanian (rasio)

%

38.00

86.03

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah pemanfaatan rapat koordinasi dengan SKPD.

4

Angka harapan hidup laki-laki

tahun

73.86

73.89

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya sosialisasi dan advokasi diberbagai kegiatan hidup sehat.

5

Angka harapan hidup perempuan

tahun

73.86

73.86

√

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh adanya sosialisasi dan advokasi diberbagai kegiatan hidup sehat.

6

Rata-rata lama sekolah laki-laki

tahun

11.67

11.67

√

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh optimalisasi peran jalur pendidikan non formal serta mengakomodasi kebutuhan layanan pendidikan formal.

LAMPIRAN IV-16

tahun


Angka melek huruf laki-laki

%

9

Angka melek huruf perempuan

10

11

NO

INDIKATOR

99.82

√


%

99.82

99.82

√


Tingkat ketersediaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak (KDRT, trafficking , dll)

-

-

√

Tingkat Ketersediaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak (KDRT, trafficking, dll) pada tahun 2012 tidak ditargetkan (dalam RPJMD ditargetkan sudah terselesaikan pada tahun 2011), namun realisasinya baru pada tahun 2012 kebijakan yang dimaksud dapat ditetapkan (Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak).

Peningkatan pendidikan dan pelatihan manajemen usaha bagi perempuan Cakupan kelurahan layak anak

%

80.00

Tersusunnya 1 buah Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu Perda No. 10 Tahun 2012 100.00

kelurahan

60

60

√

-

26 Gender Focal Point (GFP) dan 181 Satgas PUG

30 Gender Focal Point (GFP) dan 181 Satgas PUG

FPA

-

181 (SK Camat dan SK Lurah)

12

1

%

79.10

82.62

√

Prevalensi PA/PUS pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 9,61% bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 73,01%. Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya peningkatan KIE program KB, peningkatan akses dan kualitas pelayanan, pemanfaatan rapat koordinasi dengan SKPD dan kewilayahan, serta pemanfaatan komitmen operasional.

Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak Terbentuknya Forum Peduli Anak (FPA)

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Prevalensi PA/PUS

TT

KETERANGAN

99.82

8

14

HASIL TMT

11.67

Rata-rata lama sekolah perempuan

13

REALISASI

TST √

7

12

SATUAN


√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya pelatihan melalui program P2WKSS, PEKKA, dan UPPKS. Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh sosialisasi dan advokasi pemenuhan hak-hak anak, pemanfaatan P2TP2, pengembangan kelurahan layak anak, pemanfaatan rapat koordinasi dengan SKPD.

√

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah pemanfaatan rapat koordinasi dengan SKPD dan kewilayahan.

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh pemanfaatan rapat koordinasi dengan SKPD dan kewilayahan.

2

Prevalensi PA/PUS (Pra KS, KS I)

%

71.96

81.08

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya peningkatan KIE program KB, peningkatan akses dan kualitas pelayanan, pemanfaatan rapat koordinasi dengan SKPD dan kewilayahan, serta pemanfaatan komitmen operasional.

3

Peningkatan kemandirian berKB

%

74.85

76.87

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya peningkatan promosi KIE KB, program PUP, peningkatan kualitas pelayanan KB mandiri, serta pemanfaatan komitmen operasional.

4

Peningkatan cakupan peran pria

%

2.32

2.32

√

LAMPIRAN IV-17

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh adanya peningkatan promosi KIE KB, sosialisasi dan advokasi kesetaraan gender, serta pemanfaatan rapat koordinasi dengan SKPD.

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% tiap tahun Persentase akseptor KB pasca persalinan/keguguran

%


%

7

Rata-rata usia kawin pertama bagi wanita

8

Jumlah keluarga/remaja terpapar informasi HIV/AIDS

9

NO

INDIKATOR

SATUAN

REALISASI

HASIL TMT

15.00

80.00

80.00

√

tahun

20.34

20.35

orang

1,350

1,350

√

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh peningkatan promosi KIE pencegahan dan penanggulangan narkoba dan HIV-AIDS.

Jumlah PIK-Remaja

-

30 Tumbuh, 30 Tegak

30 Tumbuh, 30 Tegak

√

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh pemanfaatan rapat koordinasi dengan SKPD dan kewilayahan, serta pemanfaatan komitmen operasional.

10

Bina Keluarga Balita Mandiri

%

18.24

18.24

√

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta peran orang tua dalam membina tumbuh kembang anak, pemanfaatan rapat koordinasi dengan SKPD dan kewilayahan, serta pemanfaatan komitmen operasional.

11

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita ber-KB

%

65.00

87.30

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya peningkatan promosi KIE KB dalam program bina-bina keluarga, pemanfaatan rapat koordinasi dengan SKPD dan kewilayahan, serta pemanfaatan komitmen operasional.

12

Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja ber-KB

%

65.00

83.32

√


13

Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia ber-KB

%

65.00

85.23

√


14

Partisipasi keluarga, keluarga pra KS, dan KS 1 alasan ekonomi dalam Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Poktan UPPKS) Institusi masyarakat pengelola program KB aktif

%

46.79

75.40

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya peningkatan promosi keluarga UPPKS, pemberian pelatihan usaha, serta pemanfaatan wadah UPPKS sebagai tempat tukar menukar informasi.

%

83.31

90.00

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya penataan pengelola program KB, pemanfaatan komitmen operasional dengan menggerakan dan memberdayakan seluruh masyarakat, memperkuat SDM, serta meningkatkan pembiayaan program KB.

RT, RW, Kelurahan, Kecamatan memiliki data mikro keluarga

%

91.89

92.00

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah optimalisasi institusi masyarakat pengelola KB, petugas KB dan pembinaan rutin serta pemanfaatan tekhnologi informasi.

5

6

15

16

TT

KETERANGAN

TST √

Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat terpenuhi semuanya dari APBN.

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh adanya peningkatan promosi KIE KHIBA. √

LAMPIRAN IV-18

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya peningkatan promosi KIE PUP dan pembinaan PIK-R.

NO

INDIKATOR

17

Cakupan laporan pelayanan kontrasepsi/pengendalian lapangan

13 1

URUSAN SOSIAL Jumlah rumah tangga miskin

2

Peningkatan peran kelembagaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial

3

4

5

6

7

8

SATUAN %


97.00

HASIL TMT √

REALISASI

TST

KETERANGAN

TT

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah optimalisasi institusi masyarakat pengelola KB, petugas KB dan pembinaan rutin, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Rumah Tangga Sasaran (RTS) %

74,493

74,435

√

Sumber data: TNP2K

80.00

97.50

√

Capaian tersebut didasarkan pada jumlah organisasi sosial yang dibimbing s.d. tahun 2012 sebanyak 195 orsos dari jumlah orsos yang sebanyak 200 yayasan. Faktor pendorong pencapaian pembimbingan organisasi sosial yang melebihi target tahun 2012 adalah semakin tingginya perhatian masyarakat terhadap perkembangan masalah sosial di Kota Bandung.

Jumlah penanganan keluarga miskin untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan

keluarga miskin (KK)

250

950

√

Capaian tersebut terdiri dari jumlah keluarga miskin yang ditangani melalui APBD Kota Bandung sebanyak 300 KK, APBD Provinsi Jabar sebanyak 200 KK, dan APBN sebanyak 450 KK. Dengan asumsi 1 keluarga terdiri dari 5 orang, maka realisasi masyarakat miskin yang ditangani berjumlah 4.750 orang. Faktor pendorong pencapaian penanganan keluarga miskin yang melebihi target tahun 2012 adalah adanya bantuan dan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jabar dan Kementerian Sosial.

Jumlah penanganan tuna susila untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan Jumlah penanganan anak nakal korban narkotika untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan

orang

300

60

√

Capaian tersebut didasarkan pada realisasi penanganan Tuna Susila pada tahun 2012 yang sebanyak 60 orang.

orang

100

80

√

Faktor penghambat pencapaian yang belum memenuhi target tersebut adalah tidak adanya kode rekening kegiatan yang secara eksplisit diperuntukan bagi penanganan anak nakal korban narkotika. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah memasukan penanganan anak nakal korban narkotika sebagai output dari kegiatan yang sekiranya serupa.

Jumlah penanganan wanita rawan sosial ekonomi untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan Jumlah penanganan anak terlantar untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan Jumlah penanganan korban trafficking dalam rumah tangga (KDRT) untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan

orang

125

100

√

Faktor penghambat pencapaian yang belum memenuhi target tersebut adalah keterbatasan anggaran untuk pencapaian target. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah mencari sumber pendanaan lain melalui APBD Provinsi Jabar dan APBN.

orang

200

2,141

orang

25

10

√

Capaian tersebut terdiri dari jumlah anak terlantar yang ditangani melalui APBD Kota Bandung sebanyak 460 orang, APBD Provinsi Jabar sebanyak 240 orang, dan APBN sebanyak 1.441 orang. Faktor pendorong pencapaian penanganan anak terlantar yang melebihi target tahun 2012 adalah adanya proses koordinasi yang intensif dengan instansi terkait dan partisipasi aktif dari LSM pemerhati anak. √

LAMPIRAN IV-19

Faktor penghambat pencapaian yang belum memenuhi target tersebut adalah kesulitan dalam memperoleh data korban trafficking karena harus berdasarkan laporan dari kepolisian. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah mencari sumber pendanaan lain melalui APBD Provinsi Jabar dan APBN.

NO

INDIKATOR

SATUAN

9

Tahapan pembangunan sarana penampungan penyandang masalah kesejahteraan sosial

-

TARGET (TAHUN 2012) Selesai pengurugan

10

Jumlah pembinaan eks penyandang penyakit sosial : waria dan WTS

orang

250

395

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya koordinasi yang intensif dengan instansi terkait dan motivasi Pemerintah Kota Bandung untuk menciptakan lingkungan yang kondusif.

11

Jumlah pembinaan eks penyandang penyakit sosial : gelandangan dan pengemis (kelompok resiko tinggi) Jumlah pembinaan eks penyandang penyakit sosial : anak nakal korban narkotika (ANKN) Jumlah penanganan penyandang cacat untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan

orang

450

517

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya koordinasi yang intensif dengan instansi terkait dan komitmen Pemerintah Kota Bandung untuk menciptakan lingkungan yang kondusif.

orang

60

93

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya koordinasi yang intensif dengan instansi terkait dan komitmen Pemerintah Kota Bandung untuk menciptakan lingkungan yang kondusif.

orang

275

668

√

Capaian tersebut terdiri dari jumlah penyandang cacat yang ditangani melalui APBD Kota Bandung sebanyak 245 orang, APBD Provinsi Jabar sebanyak 42 orang, dan APBN sebanyak 381 orang. Faktor pendorong pencapaian penanganan penyandang cacat yang melebihi target tahun 2012 adalah adanya bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Jabar dan Kementerian Sosial.

14

Jumlah penanganan lanjut usia untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan

orang

200

275

√

Penanganan Lanjut Usia terealisasi sebanyak 275 orang melalui anggaran yang bersumber dari APBN. Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya koordinasi yang intensif dengan Kementerian Sosial.

15

Jumlah partisipasi sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menunjang pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial

PSKS

300

430

√

Jumlah Partisipasi Sosial dan PSKS secara kumulatif s.d tahun 2012 dapat terealisasi sebanyak 430 PSKS (jumlah PSKS yang ditangani pada tahun 2012 sebanyak 180 PSKS), yang terdiri dari karang taruna, organisasi sosial dan PSM. Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya partisipasi aktif dari PSKS (karang taruna, PSM, dan TKSK) yang ada di Kota Bandung.

16

Jumlah penyerapan informasi pembangunan kesejahteraan sosial

kecamatan

30

30

√

Informasi penanganan kesejahteraan sosial tersampaikan melalui penyebarluasan leaflet dan penyuluhan sosial di lokasi. Pencapaian target penyerapan informasi pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2012 antara lain ditunjang oleh ketersediaan anggaran yang memadai.

17

Tersedianya bufferstock berupa beras dan lauk-pauk

%

100.00

100.00

√

Jumlah bufferstock yang tersedia adalah sebanyak 2 ton, terdiri dari 1 ton yang bersumber dari APBD Kota Bandung dan 1 ton dari APBD Provinsi Jabar. Pencapaian target ketersediaan bufferstock tahun 2012 antara lain ditunjang oleh ketersediaan anggaran dan koordinasi yang intensif dengan Dinas Sosial Provinsi Jabar.

18

Tingkat partisipasi pilar masyarakat/relawan

%

100.00

100.00

√

Capaian tersebut didasarkan pada jumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang aktif di Kota Bandung yang berjumlah 96 orang. Pencapaian target partisipasi pilar masyarakat/relawan tahun 2012 antara lain ditunjang oleh adanya koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Dinas Sosial dengan Tagana selaku mitra kerja.

12

13

REALISASI

TST

HASIL TMT

Pengurugan baru terlaksana ± 70%

LAMPIRAN IV-20

TT √

KETERANGAN Lahan yang telah ditimbun/diurug sampai dengan tahun 2012 seluas 4,7 ha dari yang diperlukan seluas 7,1 ha. Kendala yang dihadapi yaitu lahan belum seluruhnya dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait, dalam hal ini DPKAD, untuk mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan Puskesos.

NO

INDIKATOR

SATUAN

TARGET (TAHUN 2012)

REALISASI

TST

HASIL TMT

LAMPIRAN IV-21

TT

KETERANGAN

NO 14 1

INDIKATOR URUSAN KETENAGAKERJAAN Tingkat partisipasi angkatan kerja

TARGET (TAHUN 2012)

REALISASI

%

60,62% (1.194.736 angkatan kerja / 1.970.718 penduduk usia kerja)

63,14% (1.171.551** angkatan kerja / 1.855.471** penduduk usia kerja)

√

Capaian tersebut didasarkan pada rumusan operasional dan perhitungan: (jumlah angkatan kerja sebanyak 1.171.551 orang ÷ jumlah penduduk usia kerja sebanyak 1.855.471 orang) × 100%. Faktor pendorong pencapaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang melebihi target tahun 2012 adalah pelatihan yang dilaksanakan semakin efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga selain dapat menciptakan kelompok usaha baru juga angkatan kerja dapat diserap oleh pasar kerja.

9,24% (3.050 penempatan / 33.000 pendaftaran pencari kerja)

45,77% (4.035 penempatan / 8.815 pencari kerja terdaftar)

√

Capaian tersebut didasarkan pada rumusan operasional dan perhitungan: (jumlah penempatan sebanyak 4.035 orang ÷ jumlah pendaftaran pencari kerja sebanyak 8.815 orang) × 100%. Faktor pendorong pencapaian Tingkat Penempatan Pencari Kerja yang melebihi target tahun 2012 adalah diselenggarakannya penyebarluasan informasi pasar kerja secara online (bursa kerja online/BKOL), penyelenggaraan bursa kerja (job fair), dan menurunnya pendaftar pencari kerja ke Dinas Tenaga Kerja.

SATUAN

TST

HASIL TMT

TT

KETERANGAN

2

Tingkat penempatan pencari kerja

%

3

Tingkat keselamatan dan perlindungan tenaga kerja

%

86,16% 86,32% (4.610 perusahaan yang (5.402 perusahaan yang menerapkan K3 / 5.350 menerapkan K3 / 6.258 jumlah perusahaan) jumlah perusahaan)

√

Capaian tersebut didasarkan pada rumusan operasional dan perhitungan: (jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 5.402 perusahaan ÷ jumlah perusahaan sebanyak 6.258 perusahaan) × 100%. Faktor pendorong pencapaian Tingkat Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja yang melebihi target tahun 2012 adalah adanya pembinaan secara terus menerus kepada perusahaan-perusahaan. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran sebagian perusahaan untuk menerapkan K3. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah melaksanakan pembinaan non justicia dan pro justicia.

4

Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI)

%

66,67% (100 penyelesaian PHI / 150 PHI yang masuk)

67,78% (61 penyelesaian PHI / 90 PHI yang masuk)

√

Capaian tersebut didasarkan pada rumusan operasional dan perhitungan: (jumlah penyelesaian PHI sebanyak 61 kasus ÷ jumlah PHI yang masuk sebanyak 90 kasus) x 100%.

unit usaha

4,100

4,531

√

Daya saing UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas produk dan packaging, harga produk, dukungan permodalan/perluasan akses permodalan, dukungan promosi, kemudahan bahan baku, teknologi, kemudahan perizinan, sertifikasi halal/PIRT, serta SDM. Berbagai hal tersebut secara bertahap diberikan kepada UMKM binaan sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan, faktor pendorong pencapaian Cakupan Bina Usaha Menengah dan Kecil yang melebihi target tahun 2012 adalah terjalinnya sinergitas Dinas KUKM dan Perindag dengan SKPD lain, BUMN, BUMD, perbankan, perusahaan besar, asosiasi dan Kadin.

unit koperasi

1.900 koperasi aktif / 400 koperasi sehat

2.046 koperasi aktif / 461 koperasi sehat

√

Faktor pendorong pencapaian koperasi aktif adalah adanya pendirian koperasi baru sosialisasi tentang perkoperasian terhadap Pra Koperasi, optimalisasi peran Narasumber Gerakan Koperasi sebagai fasilitator untuk melakukan pembinaan terhadap koperasi aktif dalam binaan. Untuk capaian koperasi sehat melalui kegiatan penilaian kesehatan KSP/USP, pengawasan koperasi, bimtek perkuatan permodalan, fasilitasi dan intermediasi pendanaan KSP/USP melalui kemitraan dengan BUMN/BUMD/swasta/perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

15 1

2

URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Cakupan bina usaha menengah dan kecil

Koperasi aktif dan koperasi sehat

LAMPIRAN IV-22

NO 16 1

17 1

INDIKATOR URUSAN PENANAMAN MODAL Kenaikan jumlah investor

URUSAN KEBUDAYAAN Peningkatan upaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

SATUAN

TARGET (TAHUN 2012)

REALISASI

perusahaan

500

3,882

%

80.00

80.00

%

80.00

92.80

√

√

2

Peningkatan pelestarian budaya lokal daerah

3

Penghargaan di bidang budaya

seniman / budayawan

56 - 60

61

4

Perlindungan cagar budaya

lokasi cagar budaya

300 - 350

99

TST

HASIL TMT

TT

√

Realisasi investasi tahun 2012 mencapai 3.882 perusahaan, dengan perincian terdiri dari 3.817 perusahaan non PMA/Non PMDN, 48 perusahaan berstatus PMA dan 17 perusahaan berstatus PMDN. Capaikan kinerja investasi tahun 2012 melampaui target yang ditetapkan karena iklim investasi di Kota Bandung kondusif dan dinilai oleh investor ramah investasi.

√

Indikator Peningkatan Upaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah, dari target kumulatif sebesar 80% (target tahun 2012 meningkat sebesar 20%) dapat terealisasi sesuai target, yaitu melalui 2 kali kegiatan pembinaan terhadap pelaku seni budaya, yaitu melalui sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) No. 5 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional serta diskusi dalam rangka pembahasan RAPERWAL Seni Tradisional sebagai breakdown dari PERDA termaksud diatas. Pembinaan ini lebih mengedepankan kepada penyampaian informasi mengenai tatanan dalam berkehidupan kesenian khususnya seni tradisional di Kota Bandung yang telah mengatur hak dan kewajiban pelaku seni, masyarakat dan industri pariwisata serta stake holder lainnya yang pada intinya lebih mengangkat citra seni budaya tradisional dalam rangka upaya pelestarian seni budaya tradisional dan diharapkan akan menjadi salah satu daya tarik wisata Kota Bandung. Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah adalah perencanaan pembangunan obyek wisata agro dan seni budaya pada lahan seluas 6 hektar di Kelurahan Pasanggrahan kecamatan Ujung Berung yang akan dimulai pelaksanaan pembangunannya di tahun 2013. Selain itu telah Indikator Peningkatan Pelestarian Budaya Lokal Daerah, dari target kumulatif sebesar 80% (target tahun 2012 meningkat 20%), dapat terealisasi sebesar 92,80%, yaitu melalui 23 kali kegiatan pagelaran seni budaya yang dibiayai dari anggaran APBD Kota Bandung, diantaranya melalui Pentas seni Manglayang (8x), Gedung Merdeka (2x), Cikapundung (1X), Landmark - Braga (1x), Penyambutan Tamu Malaysia (Bandara Husen Sastranegara (1x), Pasir Kunci (2x), Unpad (1x), ITB (1x), Cibiru (3x), Arcamanik (1x), Bandung Festival (1X), Festival Pasanggarahan/Hajat Lembur (1X). Kegiatan gelar seni budaya tersebut merupakan stimulus untuk memotivasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat maupun sektor swasta untuk pemanfaatan seni budaya tradisional sebagai salah satu upaya pelestarian. Indikator Penghargaan di Bidang Budaya, dari target kumulatif sebanyak 50-56 seniman/budayawan, dapat terealisasi sebanyak 61 seniman/budayawan, melalui penyelenggaraan Pemberian Anugerah Budaya kepada 12 orang seniman dan budayawan Kota Bandung pada tahun 2012. √

LAMPIRAN IV-23

KETERANGAN

Indikator Perlindungan Cagar Budaya, dari target sebanyak 300 - 350 lokasi cagar budaya tidak dapat terealisasi sesuai target (masih tetap 99 lokasi Bangunan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Bangunan Cagar Budaya). Hal ini terkait masalah pembentukan dan pelantikan Tim Pertimbangan Perlindungan Kawasan Bangunan Cagar Budaya baru terlaksana diakhir Tahun 2012, sementara sebagaimana amanat Perda dan Perwal Tim ini yang mengusulkan untuk melegalformalkan kawasan/bangunan cagar budaya di Kota Bandung dalam bentuk Peraturan Walikota.

5

Peningkatan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah

%


6

Peningkatan kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

%

60.00

60.00

7

Peningkatan sarana pemasaran produk seni budaya daerah

%

60.00

62.50

8

Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan peninggalan budaya

%

80.00

80.00

NO

INDIKATOR

SATUAN

REALISASI

TST

87.00

HASIL TMT √

√

TT

KETERANGAN Indikator Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah, dari target sebesar 80% dapat terealisasi sebesar 87%, yaitu melalui penyelenggaraan Seminar Musikalisasi Puisi jeung Sosialisasi Aksara Sunda dalam rangka Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional dengan jumlah partisipan sebanyak 300 orang. Indikator Peningkatan Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah, dari target kumulatif sebesar 60% dapat terealisasi sesuai target, yaitu melalui 3 kali penyelenggaraan kemitraan: Apeksi - Manado, Pameran Budaya di Makassar, dan Pagelaran Helaran Budaya Dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya, sehingga secara kumulatif sampai dengan tahun 2012 telah terlaksana 18 kali kegiatan kemitraan. Pelaksanaan kegiatan kemitraan antar daerah merupakan kemitraan dengan daerah lain, melalui pelibatan seniman dan budayawan Kota Bandung pada event yang dilaksanakan oleh daerah lain sebagai ajang muhibah seni budaya bagi tuan rumah ataupun para perwakilan yang sama mengikuti even tersebut.

√

√

LAMPIRAN IV-24

Indikator Peningkatan Sarana Pemasaran Produk Seni Budaya Daerah, dari target kumulatif tahun 2012 sebesar 60% (24 produk seni) dapat terealisasi sebesar 62,50% (25 produk seni), melalui penambahan 5 produk seni pada tahun 2012 yaitu: Kesenian Hajat Lembur, Kaulinan Barudak Urang Lembur, Dirijen Sunda, Pencak Silat serta Debus. Keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari adanya dukungan para kreator dan pelaku seni di Kota Bandung. Indikator Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pemeliharaan Peninggalan Budaya, dari target kumulatif sebesar 80% dapat terealisasi sesuai target, melalui penambahan 2 rumpun seni, yaitu Rumpun Seni Bela diri (Debus/Pencak Silat) dan Rumpun Multiseni (Kesenian Hajat Lembur, Kaulinan Barudak Urang Lembur, Dirijen Sunda). Secara kumulatif sampai dengan tahun 2012 telah terpelihara peninggalan budaya sebanyak 8 rumpun seni. Faktor pendukung pencapaian target tersebut tidak terlepas dari: 1) adanya para pelaku dan kreator seni budaya yang peduli terhadap eksistensi seni budaya tradisional di Kota Bandung, 2) konsistensi para seniman budayawan untuk terus berekspresi khususnya dalam seni budaya tradisional sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional yang merupakan warisan budaya daerah, serta 3) dukungan, kerjasama, dan sinergitas antara pemerintah, seniman budayawan, dan sektor swasta untuk berupaya memanfaatkan seni budaya tradisional dalam upaya memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Seni Budaya.

NO 18 1

INDIKATOR URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Peran pemuda dan lembaga kepemudaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

SATUAN

TARGET (TAHUN 2012)

REALISASI

%

90.00

80.00

√

Capaian tersebut didasarkan pada jumlah lembaga kepemudaan yang aktif sebanyak 55 lembaga kepemudaan dari 69 lembaga kepemudaan yang ada. Kendala yang dihadapi yaitu belum sinerginya kegiatan Dispora dengan lembaga kepemudaan. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah memaksimalkan komunikasi dan kerjasama antara Dispora dengan lembaga kepemudaan.

gelanggang

3

2

√

Tersedianya Gelanggang Kepemudaan/Balai Remaja yang Representatif, dari target sebanyak 3 gelanggang dapat terealisasi 2 gelanggang, yaitu Gelanggang Generasi Muda (GGM) Merdeka dan Gelanggang Taruna (GT) Karees. Kendala yang dihadapi yaitu masih terbatasnya sarana/gelanggang/balai bagi pemuda untuk berkreasi. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah penyediaan fasilitas gelanggang remaja di tiap kecamatan.

TST

HASIL TMT

TT

KETERANGAN

2

Tersedianya gelanggang kepemudaan/balai remaja yang representatif

3

Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan Peran masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan keolahragaan

%

90.00

90.00

%

90.00

100.00

√

Peran Masyarakat dan Sektor Swasta dalam Pengelolaan Keolahragaan, dari target sebesar 90% dapat terealisasi sebesar 100%, yaitu melalui peran serta pengelolaan keolahragaan yaitu dimana melalui mitra peran serta pembinaan olahraga prestasi (KONI, Olharaga Rekreasi/FORMI, Olahraga Pendidikan/BAPOPSI). KONI membawahi 43 cabor dan 5 badan fungsional, FORMI membawahi 30 FORMI Kecamatan, dan BAPOPSI membina 18 cabang olahraga, sehingga jumlah peran serta masyarakat yang membina olahraga sejumlah 96 lembaga. Dari 96 lembaga atau cabang olahraga semua melaksanakan kegiatan pembinaan olahraga secara optimal (100%).

5

Revitalisasi olahraga masyarakat dan tradisional

%

90.00

166.00

√

Capaian tersebut didasarkan pada jumlah peserta Festifal Olahraga Tradisional sebanyak 984 orang dari target semula sebanyak 650 orang. Faktor pendorong pencapaian Revitalisasi Olahraga Masyarakat dan Tradisional yang melebihi target tahun 2012 adalah adanya dukungan positif dari pemerintah, FORMI, dan orang tua atlit. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu standar bonus/hadiah belum memadai. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah mengajukan revisi dalam Perwal Standar Harga untuk tahun 2013.

6

Sarana olahraga masyarakat di tingkat kecamatan

kecamatan

30

12

4

√

√

LAMPIRAN IV-25

Faktor penghambat pencapaian yang belum memenuhi target tersebut adalah alokasi anggaran hanya mencukupi untuk merenovasi sarana olahraga (SOR) di 12 kecamatan. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah mengalokasikan anggaran untuk mengakomodir SOR yang belum terenovasi sebanyak 12 kecamatan pada tahun 2013.

NO

INDIKATOR

19

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Peningkatan kerjasama antara pemeluk agama dalam pembangunan kota

1

2

3

4

Terselenggaranya pengamanan pemilu dan pilkada Menumbuhkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam ketertiban dan keamanan

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

SATUAN

TARGET (TAHUN 2012)

REALISASI

%

60.00

60.00

√

Peningkatan Kerjasama Antara Pemeluk Agama dalam Pembangunan Kota, dari target sebesar 60,00% dapat terealisasi sesuai target, yaitu melalui upaya peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, serta menjalin kerjasama yang baik dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu masih adanya aliran kepercayaan yang dapat memecah belah keurukunan antar umat beragama. Terkait dengan hal tersebut upaya yang dilakukan adalah memperbanyak sosialisasi dan merumuskan peraturan mengenai kerukunan antar umat beragama.

-

-

-

√

Pengamanan Pemilu dan Pilkada, pada tahun 2012 tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi, karena tidak ada kegiatan penyelenggaraan Pemilu atau PILKADA.

%

85.00

85.00

√

Menumbuhkan dan Mengembangkan Peran Serta Masyarakat dalam Ketertiban dan Keamanan, dari target sebesar 85% dapat terealisasi sesuai target. Capaian tersebut didasarkan pada angka partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan. Dari jumlah RW sebanyak 1.583 RW ditargetkan masyarakat yang berpartisipasi untuk menjadi Anggota Linmas sebanyak 13.770 orang (9 orang per-RW). Tahun 2012 jumlah Anggota Linmas sebanyak 12.477 orang atau sekitar 90% dari target. Namun demikian masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu kurangnya SDM dari masyarakat dalam ketertiban dan keamanan. Terkait dengan hal tersebut upaya yang dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi dan motivasi mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

%

80.00

80.00

√

Capaian tersebut didasarkan pada kesiagaan Anggota Linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Masalah keamanan dan kenyamanan lingungan masyarakat tidak hanya tanggungjawab masyarakat melalui Anggota Linmas, akan tetapi merupakan kewajiban seluruh stakeholder diataranya TNI, POLRI, Satpol PP, Satpam, Linmas dan seluruh lapisan masyarakat. Selama Tahun 2012 angka kriminalitas sebanyak 5.378 kasus menurun dari tahun 2010/2012 sebanyak 5814 kasus atau turun 7,5%. Namun demikian masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu berdasarkan data potensi Linmas, tidak semuanya dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan keamanan Lingkungan. Terkait hal tersebut diatas, upaya yang dilakukan adalah menghimbau pada masyarakat aktif berpartisipasi dan waspada terhadap kemungkinan ganguan kamtibmas.

TST

HASIL TMT

LAMPIRAN IV-26

TT

KETERANGAN

NO

INDIKATOR

SATUAN

5

Penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah

%


6

Penindakan terhadap pelanggaran disiplin aparatur

%

7

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat Kota Bandung

%

REALISASI

HASIL TMT

100.00

100.00

100.00

√

Penindakan terhadap pelanggaran disiplin aparatur yang dilakukan oleh Satpol PP bersifat kegiatan perbantuan dari SKPD terkait (BKD dan Inspektorat) dalam hal pengawasan dan pengendalian PNS pada jam kerja di luar kantor, apel masuk kerja di SKPD, dan pelanggaran disiplin lainnya yang ditentukan oleh BKD sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. Penindakan yang dilaksanakan oleh Satpol PP bersifat operasional penertiban, bukan penindakan hukum atau pemberian sangsi.

80.00

80.00

√

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian target adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang Politik. Kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya Sosialisasi mengenai pendidikan politik dan aturan perundang-undangan terkait demokrasi, pemilu dan pilkada hanya dilaksanakan sekali dalam setahun. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan KPUD, atau unit kerja yang terkait atau dengan Perguruan Tinggi, untuk lebih meningkatkan sosialisasi pendidikan politik dan etika berdemokrasi bagi warga kota Bandung. Upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat tersebut, dilakukan melalui: a) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dan tanggungjawab sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; b) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman politik bagi masyarakat; c) Menumbuhkan partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula untuk menyalurkan aspirasi pada pemilu.

LAMPIRAN IV-27

TT

KETERANGAN

TST √

Capaian tersebut merupakan realisasi hasil operasi/penertiban pelanggaran perda/perwal dan kepwal yang dilakukan dengan proses penegakan hukum melalui pembuatan berita acara pemeriksaan, penyitaan barang bukti pelanggar, penyegelan, dan pengiriman/rehabilitasi bagi pelanggar prostitusi (PSK), dengan rincian sebagai berikut: a) Pelanggar Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan PKL sebanyak 706 pelanggar dengan 324 pelanggar disidangkan di Pengadilan dan 382 pelanggar didata dan diberi peringatan; b) Pelanggar Perda No. 11 Tahun 2005 tentang K3 sebanyak 663 pelanggar, terdiri dari PSK sebanyak 319 pelanggar, serta Gepeng, Pengamen, dan Anjal sebanyak 344 Pelanggar; c) Pelanggaran Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Reklame sebanyak 18. 206 unit dengan rincian: (1) Dibongkar Tim Penertib Reklame sebanyak 1.148 unit; (2) Insidentil sebanyak 16.763 unit; (3) Dibongkar sendiri oleh pemilik reklame sebanyak 295 unit. d) Pelanggar Perda Perizinan dengan sebanyak 13 pelanggar tempat usaha yang disegel; e) Pelanggar Perda Bangunan dengan sebanyak 42 bangunan liar yang dibongkar f) Pelanggaran Perda Minuman Beralkohol sebanyak 25 pelanggaran dengan barang bukti dihancurkan. Pencapaian target Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah tahun 2012 antara lain ditunjang oleh: a) Intensitas wasdal terhadap pelanggaran Perda/Perwal/Kepwal cukup tinggi; b) Kesiapan aparat dan petugas serta dukungan anggota dalam operasi yang memadai; c) Koordinasi dan sinergitas yang dapat berjalan dengan baik dengan instansi terkait lainnya (TNI, Polri, dan Kejaksaan); d) Peran serta dan dukungan masyarakat yang tinggi dalam pengawasan berupa laporan pengaduan dan informasi. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu: a) Saat penertiban terkadang menimbulkan kemacetan dan ekses-ekses lainnya; b) Intensitas kegiatan-kegiatan masyarakat dan pemerintahan yang tinggi sehingga tidak semua kegiatan bisa dijaga/dipelihara kondisi trantibumnya; c) Masih adanya kelompok/masyarakat/LSM yang tidak puas yang terkadang memperkeruh situasi kondusivitas ketentraman; d) Belum tersedianya sarana/tempat untuk barang hasil pelanggaran (barbuk) seperti papan reklame, roda PKL, dan tempat penampungan sementara PSK; e) Obyek penertiban terutama pada kelompok marjinal dan kaum rentan (PSK, Gepeng, Pengamen, dan PKL) yang selalu mendapat perhatian dari para penggiat HAM. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah: a) Rapat-rapat koordinasi secara intens; b) Pendekatan dan sosialisasi secara terus menerus dan tidak arogan dalam menghadapi gejolak/perlawanan; c) Kerjasama dan koordinasi lintas institusi untuk mewujudkan trantibum.

8

Meningkatnya pemahaman wawasan nusantara bagi masyarakat

%


9

Tingkat ketentraman dan ketertiban masyarakat

-

Baik

NO

INDIKATOR

SATUAN

REALISASI 80.00

TST √

Baik

√

HASIL TMT

LAMPIRAN IV-28

TT

KETERANGAN Capaian tersebut didasarkan pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan nusantara, nilai luhur budaya bangsa, rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika). Pencapaian target Meningkatnya Pemahaman Wawasan Nusantara bagi masyarakat tahun 2012 antara lain ditunjang oleh keadaan masyarakat Kota Bandung yang kondusif. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya dukungan dari lembaga masyarakat dan kalangan akademis mengenai pentingnya peningkatan wawasan nusantara di masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah mempererat kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga masyarakat.

Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Bandung selama tahun 2012 relatif aman dan terkendali. Penanganan gangguan trantibum yang ada dapat dikendalikan oleh aparat terkait dan stakeholder di masyarakat tanpa menimbulkan ekses negatif/chaos. Pencapaian target Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat tahun 2012 antara lain ditunjang oleh: a) Adanya komitmen yang kuat dari masyarakat, tokoh masyarakat, ormas, dan pemerintah untuk menjaga kondusifitas ketentraman dan ketertiban di Kota Bandung; b) Adanya sinergi yang baik antara unsur penegakkan keamanan dan ketertiban (Polisi, TNI, dan Satpol PP) c) Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu ketidakseimbangan antara informasi dan publikasi di media massa dengan kondisi riil, sehingga menimbulkan keresahan dan mispersepsi di lapangan/masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah mengadakan forum komunikasi dari berbagai aspek golongan untuk menghindari persoalan pada suatu kejadian, serta mewujudkan sinergitas penyelenggaraan patroli keamanan ketertiban secara terpadu dalam sebuah tim patroli tingkat kota.

NO 20

1

INDIKATOR URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN Produk hukum daerah yang telah ditetapkan (perda, perwal dan kepwal)

SATUAN

TARGET (TAHUN 2012)

REALISASI

%

100.00

100.00

√

√

2

Penanganan perkara (perdata dan tata usaha negara)

%

100.00

100.00

3

Terlaksananya Program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Bandung

%

25.00

100.00

TST

HASIL TMT

TT

KETERANGAN

Capaian tersebut didasarkan pada: a) Telah dilakukannya rapat koordinasi teknik penyusunan rapat koordinasi/pembahasan penyusunan produk hukum daerah (Raperda) melalui kegiatan rapat pembahasan Tim Lembaran Kota sebanyak 7 kali; b) Aspek SDM pada Bagian Hukum secara umum telah mengikuti Diklat Penyusunan dan Perancangan Peraturan Daerah di tingkat pusat sebanyak 4 orang dan di tingkat provinsi sebanyak 4 orang; c) Terbentuknya Peraturan Daerah yang dapat memenuhi aspek yuridis sebanyak 27 buah Perda; d) Tersusunnya rancangan produk hukum daerah yang dapat diterima oleh masyarakat (stakeholder); e) Tersedianya kebijakan-kebijakan publik yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, terdiri dari Perwal sebanyak 46 buah dan Kepwal sebanyak 188 buah. Pencapaian target Produk Hukum Daerah yang Telah Ditetapkan tahun 2012 antara lain ditunjang oleh perencanaan pembentukan Peraturan Daerah didasarkan pada Program Legislasi Daerah Tahun Anggaran 2012. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu belum meratanya kualitas dan kuantitas SDM pada SKPD yang memahami penyusunan dan perancangan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan, serta terbatasnya ketersediaan dana. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang Penanganan perkara dalam gugatan perdata dan tata usaha negara kepada Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2012 berjumlah 54 perkara terselesaikan. √

LAMPIRAN IV-29

Pelaksanaan Program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang RANHAM 2011-2014 yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2011. Namun demikian, naskahnya baru dapat diterima oleh Pemerintah Kota BAndung melalui Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bandung pada akhir tahun 2011. Pada tahun 2012, output pelaksanaan kegiatan pada Program RANHAM Kota Bandung meliputi: a) Terlaksananya pengukuhan Panitia Pelaksana RANHAM Kota Bandung Tahun 2011-2014; b) Terlaksananya deseminasi dan pendidikan HAM bagi panitia RANHAM Kota Bandung sebanyak 2 kali kegiatan; c) Terlaksananya desiminasi dan pendidikan HAM bagi aparat Pemerintah Kota Bandung sebanyak 2 kali kegiatan; d) Tersusunnya laporan Panitia Pelaksana RANHAM Kota Bandung sebanyak 2 laporan kegiatan.


NO

INDIKATOR

SATUAN

REALISASI

4

Terlaksananya sosialisasi dan publikasi peraturan perundangundangan dan produk hukum daerah kepada SKPD

sosialisasi / publikasi

5

Pengadaan kantor kecamatan dan kelurahan

kantor

181

176

6

Tertatanya kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan urusan dan peraturan perundang-undangan

-

2 Raperda, Evaluasi Kelembagaan 34 SKPD dan perusahaan daerah

5 Raperda, Evaluasi Kelembagaan 9 SKPD

7

Tersedianya informasi analisis jabatan (anjab) PNS dan analisa beban kerja (ABK)

-

Anjab 2 SKPD, ABK 12 SKPD

Anjab 1 SKPD, ABK 12 SKPD

8

Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui penerapan Satuan Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008

SKPD/unit kerja

19

9

Tertatanya ketatalaksanaan perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

-

TST √

8

HASIL TMT

TT

Capaian tersebut didasarkan pada: a) Terlaksananya sosialisasi dan publikasi Peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah kepada SKPD sebanyak 8 kali; b) Tersedianya buku peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah; c) Tersedianya CD atau Softcopy peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah; d) Terlaksananya updating JDI Hukum online Pencapaian target sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah tahun 2012 antara lain ditunjang oleh tersedianya produk hukum daerah yang telah ditetapkan berupa Peraturan Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung.

√

√

√

28

Realisasi pengadaan kantor kecamatan dan kelurahan T.A. 2012 sebanyak 8 kantor, diantaranya : (1) Kelurahan Sukamulya; (2) Kelurahan Cisaranten Wetan; (3) Kelurahan Pasir Impun; (4) Kelurahan Cimincrang; (5) Kelurahan Rancabolang; (6) Kelurahan Rancanumpang; (7) Kelurahan Jatisari; (8) Kelurahan Antapani Wetan, merupakan akumulasi realisasi dari target pembangunan kantor sampai dengan TA 2012. Sedangkan 5 kantor kecamatan dan kelurahan yang belum terealisasi akan dicapai pada TA. 2013, yaitu Kelurahan Pakemitan, Kelurahan Karang Pamulang, Kelurahan Margasari, Kecamatan Cinambo dan Kecamatan Mandalajati. Realisasi tersusunnya 5 Raperda dan 9 evaluasi kelembagaan SKPD, terdiri dari: a) Raperda: Inspektorat, Setda dan Sekretariat DPRD, Satpol PP, Dinas Pendapatan, Diskar dan BKPPM; b) Evaluasi Kelembagaan: Inspektorat, Setda dan Sekretariat DPRD, Satpol PP, Dinas Pendapatan, Diskar dan BKPPM, Dinas KUKM dan Perindag, Sekretariat KORPRI. Realisasi tersusunnya Anjab sebanyak 1 SKPD dan ABK sebanyak 12 SKPD, terdiri dari: a) Anjab: Satpol PP; b) ABK: Inpektorat, Bappeda, BKD, BPLH, BPPT, BKPPM, BPPKB, Kantor Pusarda, RSUD, RSKIA, RSKGM dan Satpol PP.

√

2 (Raperwal/Raperda), 4 2 Raperwal SOP, 13 SPM SOP, 13 SPM

KETERANGAN

√

LAMPIRAN IV-30

Capaian tersebut didasarkan pada persiapan dan penetapan sertifikasi sebanyak 11 Kecamatan dan 5 UPT Puskesmas, serta resertifikasi 11 SKPD/unit kerja, terdiri dari: a) Persiapan dan penetapan sertifikasi: (1) Kecamatan: Sukajadi, Cicendo, Cibeunying Kaler, Bojongloa Kaler, Buahbatu, Regol, Lengkong, Gedebage, Rancasari, Ujungberung, Kiaracondong. (2) UPT Puskesmas: Garuda, Ibrahim Adji, Pagarsih, Pasirkaliki, Sukajadi. b) Resertifikasi: Inspektorat, BPPT, BKD, Disdik, Dishub, Disdukcapil, Dinkes, Dinas Pendapatan, Diskamtam, RSUD, Kecamatan Batununggal, dan Puskesmas Pasudan. Realisasi tersusunnya sebanyak 2 Raperwal SOP dan 13 SPM, terdiri dari: a) Raperwal SOP: Dinas Pendapatan dan LPSE; b) Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah : Dishub, Dinkes, Disdik, RSUD, Disnaker, Dinsos, Diskominfo, Disdukcapil, BKPPM, Dispertapa, Satpol PP, Diskar, Disbudpar.

TARGET HASIL REALISASI (TAHUN 2012) TST TMT Diklat prajabatan 100%, Diklat prajabatan 100%, √ diklat dalam jabatan 350 Diklat dalam jabatan 841 orang orang

NO

INDIKATOR

SATUAN

10

Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur

orang

11

Rasio jumlah aparat dengan jumlah penduduk

-

1:105

1:109

12

Tingkat pemenuhan jabatan fungsional

%

92.00

85.74

TT

Capaian Diklat Prajabatan sebesar 100% didasarkan pada jumlah peserta diklat prajabatan yang sebanyak 204 orang dari 205 orang CPNS yang diusulkan, dimana 1 orang peserta tidak dapat menyelesaikan diklat karena sakit. Sedangkan, capaian Diklat Dalam Jabatan sebanyak 841 orang terdiri dari a) Diklat Struktural sebanyak 128 orang; b) Diklat Teknis Tugas dan Fungsi sebanyak 314 orang; c) Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Lainnya sebanyak 207 orang; d) Diklat Fungsional sebanyak 53 orang; e) Diklat Fungsional Lainnya sebanyak 139 orang; Faktor pendorong pencapaian Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang melebihi target tahun 2012 adalah: a) Seluruh peserta mengikuti diklat sesuai penjenjangan jabatannya; b) Adanya penawaran diklat dari lembaga diklat lain sesuai kebutuhan baik dari APBN/APBD; c) Adanya efisiensi dan alokasi anggaran untuk melaksanakan diklat yang bersifat insidentil.

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah jumlah aparat berkurang dikarenakan adanya pegawai yang pensiun, pindah keluar, pindah sebagai tenaga titipan dan meninggal dunia, sementara jumlah penduduk bertambah. √

LAMPIRAN IV-31

KETERANGAN

Tingkat Pemenuhan Jabatan Fungsional dapat terealisasi sebesar 85,74% (14.075 orang), terdiri dari: a) Tenaga guru sebanyak 12.811 orang; b) Tenaga kesehatan sebanyak 940 orang; c) Auditor sebanyak 11 orang; d) P2UPD sebanyak 44 orang; e) Pamong belajar sebanyak 26 orang; f) Penilik PLS sebanyak 49 orang; g) Pengawas sekolah sebanyak 84 orang; h) Penyuluh KB sebanyak 51 orang; i) Arsiparis sebanyak 4 orang; j) Pengawas TK sebanyak 6 orang; k) Pengantar kerja sebanyak 4 orang; l) Mediator sebanyak 3 orang; m) Penguji kendaraan bermotor sebanyak 27 orang; n) Penyuluh pertanian sebanyak 7 orang; o) Widyaiswara sebanyak 4 orang; p) Peneliti sebanyak 2 orang; q) Perencana sebanyak 2 orang. Kendala yang dihadapi yaitu penetapan formasi penerimaan pegawai masih menjadi kewenangan pusat, serta berkurangnya PNS fungsional tertentu dikarenakan pensiun/proses pensiun/pindah dan meninggal dunia (khusus jumlah PNS fungsional tertentu yang pensiun pada tahun 2012 sebanyak 501 orang). Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan yaitu mengusulkan formasi pegawai kepada Pemerintah Pusat (Kemenpan RB).

NO

INDIKATOR

SATUAN

13

Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional aparatur unit kerja SKPD/UPT/UPTD untuk mendukung kinerja pegawai dan pelayanan publik

%


14

Pola insentif dan penggajian berdasarkan kinerja

%

100.00

100.00

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah: a) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan koordinasi internal di lingkungan BKD itu sendiri; b) Peningkatan disiplin pegawai; c) Tersedianya anggaran APBD.

15

Tingkat pelayanan publik berbasis informasi teknologi guna mendukung Bandung Cyber City (e-Government )

%

100.00

100.00

√

16

Integrasi jaringan sistem informasi daerah

%

100.00

100.00

√

Capaian tersebut didasarkan pada telah tersusunnya 10 aplikasi Bandung Integrated Resources Management System (BIRMS) dan telah diujicobakan pada 10 SKPD pada tahun 2012. BIRMS adalah sistem pengelolaan daerah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang diawali dari proses perencanaan pembangunan daerah, pelaksanan anggaran dan pengawasan anggaran serta penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, dengan sub-sub sistem sebagai berikut: a) Proses Hulu, terdiri dari proses perencanaan pembangunan berupa: (1) Electronic Revenue, output yang dihasilkan adalah laporan pendapatan Kota Bandung. (2) Electronic City Planning, output yang dihasilkan adalah dokumen RKPD (hasil Musrenbang), KUA dan PPAS. (3) Electronic Budgeting, ouput yang dihasilkan adalah dokumen RKA. b) Proses Hilir, terdiri dari proses pengelolaan keuangan daerah berupa: (1) Electronic Project Planning, ouput yg dihasilkan adalah rincian paket pekerjaan setelah DPA disahkan; (2) Electronic Procurement, ouput yang dihasilkan dokumen pengadaan barang/jasa; (3) Electronic Contract, ouput yang dihasilkan kontrak dan proses pengadaan langsung; (4) Electronic Progress, output yang dihasilkan adalah dokumen kemajuan pekerjaan (fisik dan keuangan); (5) Electronic Project Performance, output yang dihasilkan penilaian kinerja (SKPD, Pengguna Anggaran, PPK dan Rekanan); (6) Electronic Asset, output yang dihasilkan adalah pencatatan aset dari belanja modal belanja langsung tahun berjalan; (7) Electronic City Performance, output yang dihasilkan adalah rekapitulasi realisasi SKPD dibandingkan dengan alokasi anggaran kegiatan. SKPD Percontohan yang telah menerapkan BIRMS adalah Bappeda, BKD, DPKAD, Dinas Khusus terkait dengan SIMDA, pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh: a) Pendampingan dari BPKP tahun 2009-2011; b) Transfer knowledge dari BPKP ke Pengelola SIMDA; c) Komitmen bersama dari pengguna aplikasi.

REALISASI

TST

HASIL TMT

96.29

LAMPIRAN IV-32

TT √

KETERANGAN Capaian tersebut didasarkan pada pemenuhan formasi jabatan sebanyak 1.870 jabatan dari total formasi jabatan yang sebanyak 1.942 jabatan. Kekosongan pemenuhan jabatan terdapat pada jabatan esselon III.b, IV.a, dan IV.b sebanyak 72 jabatan, terdiri dari: a) Pada Dinas, Lemtek dan Sekretariat: (1) Esselon IV.a sebanyak 4 jabatan; (2) Esselon IV.b sebanyak 3 jabatan. b) Pada Kewilayahan: (1) Esselon III.b sebanyak 1 jabatan; (2) Esselon IV.a sebanyak 5 jabatan; (3) Esselon IV.b sebanyak 59 jabatan. Kendala yang dihadapi yaitu jumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun (BUP) lebih besar dibandingkan dengan pengadaan PNS. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan yaitu mengusulkan formasi ke Pemerintah pusat.

17

Tingkat pelimpahan Urusan Pemerintah Daerah

%


18

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan

%

75.00

88.71

19

Terkendalinya administrasi program dan kegiatan

%

100.00

100.00

20

Tingkat kinerja pengawasan

%

95.00

112.26

21

Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat

%

100.00

100.00

22

Ketepatan waktu penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan perubahannya

-

Tepat waktu

Belum tepat waktu

NO

INDIKATOR

SATUAN

REALISASI

TST √

100.00

HASIL TMT

TT

KETERANGAN Capaian tersebut didasarkan pada telah tersusunnya Perwal Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah.

√

Capaian tersebut didasarkan pada persentase pemohon ijin yang menyatakan puas dan sangat puas terhadap pelayanan perijinan di BPPT berdasarkan hasil survey kepuasan pemohon ijin dengan perincian sebagai berikut: a) Sangat Puas sebesar 49,07%; b) Puas sebesar 39,64%; c) Kurang Puas sebesar 11,29%.

√

Pengendalian administrasi program dan kegiatan melaksanakan sebagian kewenangan yang berkaitan dengan regulasi pengadaan barang jasa (PBJ). √

Capaian tersebut didasarkan pada rumusan operasional: (Cakupan Pemeriksaan Reguler sebesar 76,00% + Cakupan Evaluasi Kinerja/AKIP sebesar 100% + Tingkat Pelaksanaan Pembinaan Aparat Pengawas terhadap Objek Pemeriksaan sebesar 208,33% + Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan sebesar 64.70%) ÷ 4. Penjelasan masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut: a) Cakupan Pemeriksaan Reguler sebesar 76,00% didasarkan pada realisasi objek pemeriksaan sebanyak 114 objek pemeriksaan dari target sebanyak 150 objek pemeriksaan; b) Cakupan Evaluasi Kinerja/AKIP sebesar 100% didasarkan pada semua kegiatan yang direncanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja/AKIP dapat seluruhnya dilaksanakan, yaitu: (1) Evaluasi AKIP, dari target 61 SKPD, seluruhnya sudah dievaluasi; (2) Evaluasi Renstra, dari target 61 SKPD, seluruhnya sudah dievaluasi; (3) Evaluasi Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP), dari target 71 unit kerja, seluruhnya sudah dievaluasi; (4) Review Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011, dari target 62 entitas pelaporan, seluruhnya sudah direviu. c) Tingkat Pelaksanaan Pembinaan Aparat Pengawas terhadap Objek Pemeriksaan sebesar 208.33% didasarkan pada realisasi: (1) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dari 4 SKPD yang ditargetkan, terealiasasi sebanyak 15 SKPD (375%); (2) Kegiatan Pakta Integritas, dari 1 kegiatan yang ditargetkan, dapat terealiasasi sesuai target (100%); (3) Kegiatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dari 2 kegiatan yang ditargetkan, dapat terealisasi sebanyak 3 kegiatan (150%); (4) Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), ditargetkan sebanyak 2 kegiatan dan dapat terealisasi sesuai target (100%); (5) Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Bantuan Provinsi, dari 68 unit kerja yang mendapatkan bantuan, seluruhnya telah dimonitoring (100%). d) Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan sebesar 64,70% didasarkan pada realisasi jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sampai dengan mendapatkan status tindaklanjut selesai, sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 sebanyak 702 rekomendasi dari 1.085 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota Bandung. Capaian Tingkat Kinerja Pengawasan yang melebihi target tahun 2012 didukung oleh optimalisasi SDM aparat pengawas Inspektorat yang walaupun secara kuantitas bertambah akan tetapi dari aspek pembiayaan tidak meningkat. Kendala yang dihadapi, yaitu: a) Diperlukannya peningkatan alokasi anggaran untuk biaya pegawaidan ketersediaan sarana/prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas untuk mewujudkan good governance, diantaranya adalah pencapaian Opini BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); b) Aparatur pengawas yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi masih kurang dan aparatur pengawasan yang berlatar belakang pendidikan farmasi dan teknik sipil belum ada; c) Kendaraan bermotor sebagai sarana penunjang pemeriksaan baik roda 2 maupun roda 4 belum memadai. d) Sarana gedung kantor belum ada, pada saat ini masih menggunakan gedung kantor milik Pemerintah Pusat. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah: a) Mengajukan penambahan SDM yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, teknik sipil, dan farmasi kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah; b) Mengajukan peningkatan alokasi anggaran untuk penambahan kendaraan bermotor pada setiap tahun anggaran; c) Mengajukan permintaan gedung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah

√

LAMPIRAN IV-33

Dari 17 pengaduan yang disampaikan masyarakat, seluruhnya ditanggapi dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Inspektorat. √

Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2012 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun 2012 belum tepat waktu karena kegiatan ini merupakan rangkaian proses yang saling terkait antara eksekutif dan legislatif dalam mempersiapkan dan melaksanakan komitmen bersama penyusunan rancangan tersebut tepat waktu. Nota Kesepakatan KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan yang ditandatangani bersama antara Walikota Bandung dan DPRD Kota Bandung menjadi momen penting dalam rangka mendorong komitmen bersama untuk dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

TARGET (TAHUN 2012) Tepat waktu dan sesuai SAP

Tepat waktu dan sesuai SAP

Rp

523,600,000,000

821,045,120,342

Rp

93,200,000,000

78,649,880,372

NO

INDIKATOR

SATUAN

23

Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai SAP

-

24

Pendapatan dari pajak daerah

25

Pendapatan dari retribusi daerah

REALISASI

TST √

HASIL TMT

TT

KETERANGAN Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara DPKAD selaku PPKD dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, seperti adanya kegiatan rekonsiliasi data realisasi APBD, pendampingan penyusunan Laporan Keuangan, revisi kebijakan akuntansi yang berpedoman pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Kota Bandung, dimana proses dalam penyusunan Laporan Keuangan dan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan bantuan SIMDA.

√

LAMPIRAN IV-34

√

Pendapatan dari Pajak Daerah, dari target sebesar Rp523.600.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp 821.045.120.342,00 atau 156,81%. Sedangkan, apabila ditambahkan dengan pendapatan dari pembayaran denda pajak daerah tahun 2012 yang sebesar Rp151.208.922,00, maka jumlahnya mencapai Rp821.196.329.264,00. Realisasi pendapatan masing-masing jenis pajak daerah pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: a) Pajak Hotel sebesar Rp142.732.317.105,00; b) Pajak Restoran sebesar Rp97.356.787.188,00; c) Pajak Hiburan sebesar Rp34.553.186.144,00; d) Pajak Reklame sebesar Rp18.575.238.358,00; e) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp118.646.202.927,00; f) Pajak Parkir sebesar Rp7.135.692.799,00; g) Pajak Air Tanah sebesar Rp3.471.181.769,00; h) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp398.574.514.052,00. Faktor pendorong pencapaian pendapatan dari pajak daerah yang melebihi target tahun 2012 adalah: a) Pajak Hotel: adanya penambahan hotel-hotel baru serta peningkatan occupancy hotel, terutama akibat banyaknya event yang dilaksanakan di Kota Bandung pada tahun 2012; b) Pajak Restoran: sejalan dengan penambahan jumlah restoran dan rumah makan baru serta penerapan Pajak Restoran atas Jasa Boga/Catering sebagai pengganti Pajak Pertambahan Nilai di tahun 2012; c) Pajak Hiburan: karena adanya event yang dilaksanakan di kota Bandung, yang berdampak terhadap meningkatnya minat masyarakat terhadap hiburan serta ditunjang dengan peningkatan kualitas pelayanan dari pengelola hiburan; d) Pajak Reklame: meningkatnya intensitas koordinasi antar SKPD yang mengelola perijinan penyelenggaraan reklame di Kota Bandung; e) Pajak Penerangan Jalan: adanya peningkatan permintaan masyarakat terhadap layanan

NO

INDIKATOR

26

Tingkat layanan fasilitasi terhadap kinerja DPRD

21

URUSAN KETAHANAN PANGAN Jumlah regulasi ketahanan pangan

1

%


regulasi

2

3

SATUAN

REALISASI 100.00

2

Penguatan cadangan pangan daerah

%

24.00

24.00

3

Pengadaan lahan sawah untuk cadangan pangan daerah

ha

10

15

TST √

HASIL TMT

TT

KETERANGAN Tingkat layanan fasilitasi terhadap kinerja DPRD diukur dari beberapa aspek berikut: a) Rapat Paripurna Pelaksanaan dan fasilitasi rapat-rapat Paripurna DPRD adalah sebanyak 29 kali sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Faktor penunjangnya adalah adanya dukungan dari semua SKPD yang ikut terlibat dalam pelaksanaannya. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu terkait faktor koordinasi antar SKPD yang menghambat pelaksanaan Rapat. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi kepada setiap SKPD yang bersangkutan untuk tercapainya sebuah tujuan dari program yang dilaksanakan. b) Rapat Badan Musyawarah Rapat Badan Musyawarah merupakan pelaksanaan ekspose kinerja yang akan dilakukan dalam kegiatan DPRD. Faktor penunjangnya adalah adanya laporan dari setiap anggota dewan dan SKPD yang disosialisasikan dalam rapat tersebut. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu Dalam proposal yang diajukan belum adanya pertanggungjawaban secara jelas dan rekomendasi tidak diselesaikan secara tuntas. Terkait dengan hal tersebut, diupayakan aspirasi dari anggota dewan yang dilaporkan harus direalisasikan. c) Kunjungan Kerja Kunjungan kerja dilaksanakan ke berbagai daerah lain yang telah melaksanakan program kerja yang sama dengan program kerja DPRD Kota Bandung sesuai jadwal yang ditentukan. Faktor penunjangnya adalah adanya sambutan dan dukungan dari DPRD dan SKPD daerah lain yang menerima kunjungan DPRD Kota Bandung, serta adanya sharing antar DPRD dan SKPD yang terlibat dalam program yang dilaksanakan. d) Konsultasi Konsultasi dilaksanakan ke Kementerian dan DPR Pusat terkait program kerja yang dilaksanakan. e) Bimbingan Teknis/Workshop Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dengan harapan anggota legislatif mendapatkan tambahan pengetahuan dan pembelajaran dalam penguatan kapasitas pimpinan yang relevan sehingga Parlemen benar-benar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau sesuai seperti yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Faktor penunjangnya adalah adalah adanya dasar hukum tentang bimtek yaitu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 57 Tahun 2011. f) Konsentrasi Dalam rangka pembentukan Raperda dan Susunan Organisasi, dilaksanakan konsentrasi di hotel sesuai dengan jadwal dan materi yang dijadwalkan. Faktor penunjangnya adalah adanya pembahasan dari setiap Raperda yang dikaji. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu dalam rangka pembentukan Raperda terkadang tidak adanya dukungan dari masyarakat yang bisa memberatkan kebutuhan masyarakat dan tidak didukungnya sarana dan prasarana. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah sosialisasi melalui media massa baik koran, televisi, dan radio untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. g) Rapat Kerja Pelaksanaan rapat kerja merupakan fasilitasi rapat-rapat alat kelengkapan DPRD. Salah satu kegiatan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik fungsi legislasi, pengawasan maupun anggaran, adalah rapat kerja sebagaimana diatur dalam Tata Tertib. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu skenario rapat belum digunakan dengan optimal (terdapat rapat-rapat yang berlangsung tanpa didukung oleh skenario). Dengan kata lain, penyusunan skenario rapat belum dikelola dengan baik. Terkait dengan hal tersebut, dilakukan upaya-upaya perbaikan/pembenahan dari segi penguatan SDM dan tata kerja serta penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan bagi penyusunan skenario rapat yang sesuai dengan standar. Dengan demikian, diharapkan dapat diciptakan skenario rapat yang cepat dalam proses penyusunan dan tepat sasaran serta menghasilkan skenario rapat yang berkualitas.

√

√

Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan dapat terealisasi sebanyak 3 regulasi, terdiri dari: a) Perwal tentang Penerima hibah (Bawaku Pangan) Kota Bandung Tahun 2012; b) Kepwal tentang Pagu Raskin Kota Bandung; c) Kepwal tentang Tim Koordinasi Raskin Kota Bandung Tahun 2012. Sesuai dengan Pementan Nomor 65/PERMENTAN/OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, cadangan pangan kab/kota harus 100 ton untuk menyediakan pangan daerah, sedangkan lumbung Pemerintah Kota Bandung baru sanggup menyediakan 24 ton atau 24%.

√

LAMPIRAN IV-35

Lahan Sawah untuk Cadangan Pangan Daerah dapat terealisasi seluas 15 ha. Lahan yang telah dibebaskan berlokasi di Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung.Upaya Pemerintah Kota Bandung dalam rangka meningkatkan cadangan pangan adalah merencanakan pembebasan lahan untuk sawah abadi seluas 100 ha, dan sampai akhir tahun 2012 sudah terbebaskan seluas 23 ha(8 ha di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru dan 15 ha Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung). Pengadaan lahan tanah untuk lahan pertanian sebesar 78.331 m2, yang dilaksanakan oleh DPKAD ternyata ada tambahan lahan sawah dari pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), karena didalamnya ada lahan sawah seluas 71.669 m2 sehingga bila ditambahkan dengan 78.331 m2 , luasnya menjadi 150.000 m2 atau 15 Ha. Dengan keberadaan lahan sawah abadi tersebut petani akan mendapatkan pembagian hasil sawah sebesar 70%, (meningkat dari pembagian semula sebesar 50%).

NO 22 1

INDIKATOR URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tingkat peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan melalui penguatan kelembagaan di kelurahan

SATUAN

TARGET (TAHUN 2012)

REALISASI

%

70.00

70.00

√

Capaian tersebut didasarkan pada terlaksananya Pelatihan bagi Ketua dan Sekretaris Tim Penggerak PKK Kecamatan, Tingkat Kota Bandung dan Pelatihan Penguatan Kelembagaan Masyarakat bagi Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se Kota Bandung, Namun Demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam mengoptimalkan pengurus dalam rangka penguatan kelembagaan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut salah satu upaya dilakukan adalah melalui pelatihan – pelatihan dan optimalisasi Sistem Informasi Kelembagaan/SIM-Posyandu.

TST

HASIL TMT

TT

KETERANGAN

2

Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

%

75.00

75.00

√

Capaian tersebut didasarkan pada lomba evaluasi kinerja kelurahan yang menghasilkan Kelurahan terbaik tingkat Kota Bandung untuk dapat mengikuti Evaluasi di Tingkat Provinsi Jawa Barat, kegiatan TNI Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK), Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS), Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Profil Kelurahan. Namun demikian masih terdapat kendala khususnya dalam upaya penyusunan dan pendayagunaan profil Desa/Kelurahan yang baru mengakomodir 1 Kelurahan per-tahun dari 151 Kelurahan terkait dengan hal tersebut, salah satu upaya dilakukan adalah melaksanakan bimbingan teknis penyususunan dan pendayagunaan profil desa/kelurahan bagi pokja Profil Kelurahan. Capaian target kinerja pada tahun 2011 adalah 50% dan tahun 2012 adalah 75% terdapat kenaikan 25% dikarenakan adanya pelaksanaan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) serta terdapat upaya pemberdayaan Pokjanal TMMK Kota Bandung agar dapat melaksanakan persiapan kegiatan TNI Manunggal Membangun Kelurahan

3

Koordinasi penanggulangan kemiskinan

%

75,00 - 80,00

80.00

√

Capaian tersebut didasarkan pada pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Fasilitasi Peningkatan Sosial Ekonomi Penduduk Miskin khususnya melalui PNPM-MP di Kota Bandung yang meliputi: a) Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan PNPM-MP b) Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian PNPM-MP c) Monitoring dan Evaluasi tingkat perkembangan pelaksanaan PNPM-MP d) Sosialisasi hasil pelaksanaan PNPM-MP e) Pengembangan Pelaksanaan PNPM-MP untuk sektor Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi yaitu: (1) Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) dan MCK; (2) Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLP-BK); (3) Peningkatan Mata Pencaharian Keluarga (PMPK). Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam mengoptimalkan koordinasi penanggulangan kemiskinan termasuk fasilitasi peningkatan sosial ekonomi penduduk miskin melalui PNPM-MP. Terkait dengan hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung.

LAMPIRAN IV-36

4

Penguatan lembaga ekonomi masyarakat kelurahan

%

TARGET (TAHUN 2012) 70,00 - 75,00

5

Pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna (TTG)

%

23 1

URUSAN STATISTIK Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah

%

NO

INDIKATOR

SATUAN

75.00

HASIL TMT √

30,00 - 40,00

40.00

√

100.00

100.00

REALISASI

TST

√

LAMPIRAN IV-37

TT

KETERANGAN Capaian tersebut didasarkan pada terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan Pemasaran yang meliputi fasilitasi peningkatan kapasitas para penggelola kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat Kelurahan yaitu: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinnjam (UED-SP), Modal Usaha Bergulir Remaja (MUBR), Usaha Berbasis Kelompok (UBK), Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPUD). Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam mengoptimalkan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat. Terkait dengan hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat. Capain tersebut didasarkan kepada pelaksanan kegiatan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang meliputi Sosialisasi Pembentukan Posyantek TTG di setiap Kecamatan, mengikuti Gelar TTG Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam mengoptimalkan pemasyarakatan TTG khususnya pembentukan Pos Pelayanan Teknologi di setiap Kecamatan. Terkait dengan hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah memanfaatkan fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Pembentukan satu Posyantek percontohan di Kota Bandung.

Capaian tersebut didasarkan pada tersusunnya data/informasi dan statistik daerah berupa Bandung Dalam Angka, IPM, PDRB dan Profil Daerah Kota Bandung Tahun 2012.

NO 24 1

INDIKATOR URUSAN KEARSIPAN Jumlah arsiparis yang Diusulkan

SATUAN

TARGET (TAHUN 2012)

REALISASI

orang

5

5

TST

Jumlah SDM pengelola kearsipan yang kompeten

orang

40

80

3

Tingkat penerapan standar pengelolaan arsip

%

90.00

90.00

4

Tingkat ketersediaan sarana dan pengolahan data penyimpanan arsip (gedung depo arsip daerah)

%

100.00

50.00

25

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tingkat sosialisasi informasi pembangunan melalui media

%

100.00

100.00

18.500 judul buku (38.000 eksemplar)

19.967 judul buku (40.175 eksemplar)

77.00

77.00

26 1

2

URUSAN PERPUSTAKAAN Pengadaan buku-buku perpustakaan masyarakat Pengadaan buku-buku perpustakaan sekolah

%

TT

√

2

1

HASIL TMT

KETERANGAN Urgensi pemenuhan tenaga arsiparis didasarkan pada UU No. 43 Tahun 2009 yang mengamanatkan perlu adanya arsiparis untuk setiap unit kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Namun demikian, kendala yang dihadapi yaitu rendahnya minat PNS untuk menjadi arsiparis, tidak adanya formasi penerimaan CPNS untuk arsiparis, dan terbatasnya quota diklat arsiparis dari ANRI. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah memotivasi pegawai untuk menjadi Arsparis, mengusulkan formasi penerimaan arsiparis ke BKD, dan melaksanakan koordinasi secara intensif dengan BKD. Adapun pendukung dalam pencapaian target adalah mengajukan usulan formasi arsiparis maupun diklat arsiparis yang senantiasa disampaikan baik ke Pemerintah Kota Bandung melalui BKD maupun ke Pemerintah Pusat melalui Arsip Nasional (ANRI).

√

Peningkatan kompetensi SDM tersebut dilaksanakan melalui sosialisasi yang berkala/rutin guna efektivitas dalam pengelolaan arsip di unit kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Sedangkan, faktor pendorong pencapaian peningkatan kompetensi SDM pengelola kearsipan yang melebihi target tahun 2012 adalah adanya koordinasi yang instensif dengan BKD, tersedianya anggaran di BKD, serta peningkatan kompetensi SDM tersebut dilaksanakan melalui sosialisasi yang berkala/rutin guna efektivitas dalam pengelolaan arsip di unit kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

√

Cakupan penerapan standar pengelolaan arsip tersebut meliputi sarana, SDM, gedung dan kebijakan kearsipan. Kendala yang dihadapi yaitu rendahnya anggaran untuk penerapan standar penyimpanan arsip (Depo Arsip). Terkait dengan hal tersebut, perlu adanya dukungan anggaran guna penerapan standar gedung arsip. √

√

Faktor penghambat pencapaian yang belum memenuhi target tersebut adalah belum diusulkannya anggaran penyelesaian pembangunan gedung dikarenakan masih dalam proses hukum. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah mengusulkan kebutuhan anggaran, termasuk kepada Pemerintah Provinsi Jabar.

Capaian tersebut didasarkan pada : (1) Terlaksananya dialog interaktif melalui media cetak dan elektronik, (2) Terlaksananya sosialisasi melalui radio Sonata FM dan AM, (3) Terlaksananya sosialisasi melalui penerbitan majalah suara bina kota dan CD magazine, (4) Tersebarnya informasi melalui website www.bandung.go.id dan (5) Melalui pelayanan pengaduan masyarakat.

√

√

LAMPIRAN IV-38

Disamping alokasi anggaran dairi APBD Kota Bandung, faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya bantuan dari tingkat provinsi dan CSR. Pencapaian target tersebut ditunjang oleh adanya alokasi anggaran melalui BOS APBN, BOS Provinsi, dan dari APBD Kota yang didalamnya terdapat peruntukan untuk pengadaan bukubuku perpustakaan oleh sekolah.

NO

INDIKATOR

3

Terwujudnya gedung perpustakaan yang representatif

4

Peningkatan pemberdayaan perpustakaan umum dan Mobil Unit Perpustakaan Keliling (MUPK) dan Perpustakaan Elektronik Keliling (Pusteling)

5

Jumlah SDM pengelola perpustakaan

6

Jumlah pustakawan yang mengikuti diklat nasional

27 1

URUSAN PERTANIAN Jumlah kasus penyakit zoonosa

%


MUPK, Pusteling

5 MUPK, 1 Pusteling

3 MUPK, 1 Pusteling

orang

13

13

√

Kendala yang dihadapi adalah belum terealisasinya penambahan SDM dari BKD. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan pegawai yang ada dan mengusulkan kembali penambahan pegawai ke BKD.

pustakawan

2

2

√

Kendala yang dihadapi yaitu penetapan peserta diklat merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi/Pusat. Terkait dengan hal tersebut, diupayakan agar pustakawan Kota Bandung diprioritaskan pada tahun berikutnya.

kasus

10

1

√

Pada tahun 2012 hanya terjadi 1 kasus penyakit zoonosa yaitu penyakit flu burung (AI). Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh dilaksanakannya vaksinasi, desinfeksi, surveilance, depopulasi, eliminasi dan sosialisasi.

SATUAN

REALISASI

TST √

100.00

HASIL TMT

TT

KETERANGAN Dengan terwujudnya gedung perpustakaan tersebut diupayakan ada pemeliharaan serta pemenuhan sarana dan prasarana gedung sebagai pendukung peningkatan pelayanan bagi masyarakat dalam meningkatkan minat dan budaya baca.

√

Faktor penghambat pencapaian yang belum memenuhi target tersebut adalah alokasi anggaran Tahun 2012 untuk kantor perpustakaan dan arsip daerah kota bandung belum mencukupi untuk pembelian mobil unit perpustakaan keliling. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah mengalokasikan anggaran pada tahun 2013.

2

Peningkatan volume pemasaran produk hasil tanaman pangan

kg

2,308

2,538

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah dilaksanakannya pelatihan dan bantuan sarana olahan hasil pertanian tanaman pangan bagi pelaku usaha kecil menengah dibidang olahan hasil pertanian sebanyak 15 kelompok (250 orang).

3

Peningkatan volume pemasaran produk hasil peternakan

kg

19,325

21,257

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah dilaksanakannnya pelatihan dan bantuan sarana olahan hasil peternakan bagi pelaku usaha kecil menengah dibidang olahan hasil peternakan sebanyak 15 kelompok (250 orang).

4

Produktivitas tanaman padi

kwintal/ha

61.00

62.83

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) bagi petani, serta penerapan teknologi Jajar Legowo (varietas padi).

5

Produktivitas tanaman palawija

kwintal/ha

60.70

71.00

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya bantuan benih jagung bagi kelompok petani dari pemerintah daerah.

6

Produktivitas tanaman hortikultura

kwintal/ha

109.01

114.46

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah meningkatnya pemanfaatan pekarangan dengan penanaman berbagai jenis sayuran dengan adanya bantuan sarana produksi budidaya sayuran bagi kelompok tani/masyarakat dari pemerintah daerah.

7

Produktivitas tanaman hias

pot/tahun

149,000

184,500

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah meningkatnya jumlah tanaman hias yang dibudidayakan dengan adanya bantuan sosial florikultura dari Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian bagi 7 kelompok tani tanaman hias.

LAMPIRAN IV-39

8

Populasi ternak sapi

ekor


447

HASIL TMT √

9

Populasi ternak domba

ekor

22,726

26,635

√

28 1

URUSAN PARIWISATA Jumlah wisatawan nusantara yang menginap

jiwa

3,199,676

3,354,857

√

2

Jumlah wisatawan mancanegara yang menginap

jiwa

184,355

158,848

1

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Peningkatan volume pemasaran produk hasil perikanan

kg

130,310

143,341

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah dilaksanakannya pelatihan dan bantuan sarana olahan hasil pertanian bagi pelaku usaha kecil menengah dibidang olahan hasil pertanian sebanyak 15 kelompok (250 orang).

2

Produksi ikan konsumsi

ton

2,425

2,520

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah bertambahnya jumlah pembudidaya ikan serta adanya bantuan sarana produksi ikan konsumsi dari pemerintah daerah dan bansos dari pemerintah pusat.

3

Produksi ikan hias

ekor

621,700

633,882

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah bertambahnya jumlah pembudidaya ikan serta adanya bantuan sarana produksi ikan konsumsi dari pemerintah daerah dan bansos dari pemerintah pusat.

NO

29

INDIKATOR

SATUAN

REALISASI

TST

TT

Rata-rata kepemilikan ternak sapi mengalami peningkatan dari rata-rata 2 ekor menjadi 3 ekor. Faktor pendorong pencapaian populasi ternak sapi yang melebihi target tahun 2012 adalah diberikannya bantuan ternak dan meningkatnya harga jual pasar. Rata-rata kepemilikan ternak domba mengalami peningkatan dari rata-rata 3 ekor menjadi 5 ekor, sedangkan jumlah peternak mengalami peningkatan sebanyak 60 orang. Faktor pendorong pencapaian populasi ternak sapi yang melebihi target tahun 2012 adalah diberikannya bantuan ternak dan meningkatnya harga jual pasar.

√

LAMPIRAN IV-40

KETERANGAN

Secara keseluruhan target kunjungan wisatawan sebanyak 3.384.031 jiwa dapat terealisasi sebanyak 3.513.705 jiwa, namun dari komposisi realisasi jumlah wisnus target dapat terlampaui sementara jumlah wisman tidak mencapai target yang diharapkan, hal ini dikarenakan: • Masih kurangnya promosi pariwisata kota Bandung yang langsung dilaksanakan diluar negeri, mengingat perlu pembiayaan yang besar. • Wisatawan mancanegara yang datang ke Kota Bandung mayoritas rumpun Melayu ( Malaysia, Singapura ) dimana saat ini jalur penerbangan dari dan ke Bandung bisa dilakukan dalam 1 ( satu ) hari pulang pergi, sehingga banyak wisman yang datang ke Bandung namun tidak menginap. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target Wisnus dan Wisman, antara lain: • Promosi pariwisata melalui media cetak, media elektronik, leaflet/brosur, website (bandungtourism.com), dan keikutsertaan dalam pameran promosi wisata. • Koordinasi dan kerjasama dengan mitra kepariwisataan untuk meningkatkan daya dukung sarana wisata (PHRI, ASITA, HPI, HIPHI, Asosiasi Profesi, INCA, dan lain sebagainya). • Pembinaan dan penyuluhan bersama Tim Pembinaan Usaha Hiburan (TPUH) terhadap pengelola usaha hiburan. • Upaya lain yang telah dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama dengan pengelola Bandara (PT. Angkasa Pura II), PT. Jasa Marga dan PT. KAI untuk kemudahan aksesibilitas darat dan udara ke Kota Bandung.

NO 30 1

INDIKATOR URUSAN PERDAGANGAN Cakupan bina kelompok pedagang/usaha non formal

2

Meningkatnya jumlah pedagang kecil formal

3

Jumlah pasar tradisional sehat yang berwawasan lingkungan

SATUAN

TARGET (TAHUN 2012)

REALISASI

unit usaha

71,054

71,204

√

Faktor pendorong pencapaian Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Non Formal yang melebihi target tahun 2012 adalah dilaksanakannya bimtek terhadap pedagang non formal secara berkelanjutan. Namun demikian, kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya jumlah pelatihan maupun bimtek terhadap pedagang non formal. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah mengupayakanpeningkatan anggaran dan penambahan kegiatan berupa bimtek.

7,635

10,730

√

Faktor pendorong peningkatan jumlah pedagang kecil formal adalah melalui kegiatan yang sudah dilakukan kepada pedagang non formal melalui pelatihan, bimtek dan sosialisasi sehingga mendorong peningkatan usaha dari non formal menjadi pedagang kecil formal yang memiliki legalitas tempat usaha.

4 Pasar (1. Pasar Sarijadi, 2. Pasar TPU Gempol, 3. Pasar Leuwipanjang, 4. Pasar Palasari)

Sesuai target: 1 Pasar (Pasar Leuwipanjang)

Pasar

Target kumulatif: 40 Pasar

31 1

URUSAN INDUSTRI Pertumbuhan industri

unit usaha

600

TST

HASIL TMT

√

Di luar target: 2 Pasar (Pasar Pagarsih/Ulekan dan Pasar Cimol Gedebage)

887

TT

√

LAMPIRAN IV-41

KETERANGAN

Penjelasan kendala dan upaya pemecahan yang dilakukan untuk masing-masing pasar yang belum terealisasi adalah sebagai berikut: a) Pasar Sarijadi (1) Perijinan KBU dari Provinsi Jabar lambat turun; (2) Semula akan dilaksanakan dengan Program Bawaku ternyata tidak dapat dilaksanakan karena terbentur aturan; (3) Pada awal tahun 2013 akan dilaksanakan Pembangunan dengan anggaran RKAP PD. Pasar. b) Pasar TPU Gempol Sudah terjadi pemanfaatan/pengalihan fungsi di lapangan dari pasar menjadi rumah tinggal, sehingga akan dievaluasi melalui koordinasi dengan SKPD terkait. c) Pasar Palasari Dalam tahap sosialialisasi kepada pedagang mengenai pengembangan pasar sehat.

Faktor pendorong tercapainya pertumbuhan industri melalui pembinaan yang telah dilakukan antara lain melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan IKM, fasilitasi desain logo kemasan, temu usaha antara mitra pengusaha IKM dengan perbankan dan BUMN, kegiatan fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya, pengembangan ekonomi kota berbasis teknologi dan informasi serta kegiatan penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri.

NO 32 1

2

INDIKATOR URUSAN KETRANSMIGRASIAN Tingkat kesepakatan dengan pemerintah daerah lokasi transmigrasi

Tingkat partisipasi transmigran swakarsa

SATUAN

TARGET (TAHUN 2012)

REALISASI

%

50,00% (2 kesepakatan dengan pemda lokasi transmigrasi / 4 penjajagan lokasi transmigrasi)

66.67

%

12,00% (3 transmigran swakarsa / 25 jumlah transmigrasi)

0.00

TST

HASIL TMT

TT

√

Faktor pendorong pencapaian yang melebihi target tersebut adalah adanya kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kota Bandung sebagai daerah pengirim dengan Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat sebagai daerah penerima transmigran. Namun demikian masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu masih adanya perbedaan keinginan/kepentingan tentang SDM yang bertransmigrasi. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan dan memperbanyak koordinasi dengan daerah penempatan transmigrasi. √

KETERANGAN: TST : TERCAPAI SESUAI TARGET TMT : TERCAPAI MELEBIHI TARGET TT : TIDAK TERCAPAI

LAMPIRAN IV-42

KETERANGAN

Kendala pencapaian yang belum memenuhi target tersebut adalah tidak adanya penempatan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dalam alokasi target. Program Transmigrasi Swakarsa tidak dilaksanakan karena program tersebut telah dihapuskan oleh Kemenakertrans.

ERJA PROGRAM RPJMD TAHUN 2012 SKPD Disdik

Disdik

Disdik

Disdik

Disdik

Disdik

Disdik

Disdik

Disdik

Disdik

Disdik Disdik

LAMPIRAN IV-43

SKPD Disdik

Disdik

Disdik

Disdik

Disdik

Disdik

Disdik

Disdik

Disdik

Disdik

Disdik

Disdik

Disdik

LAMPIRAN IV-44

SKPD Disdik

Disdik

Disdik

Disdik

Disdik

Disdik

Disdik Disdik

Disdik

Disdik

Disdik

Disdik Disdik

Disdik

Disdik

LAMPIRAN IV-45

SKPD Disdik

Disdik

Disdik

Disdik

Disdik

Disdik

Disdik

Bagian Kesra

Disdik

Disdik

Dinkes, RSUD, RSKIA, RSKGM

LAMPIRAN IV-46

SKPD Dinkes, RSUD, RSKIA, RSKGM

Dinkes

Dinkes

Dinkes

Dinkes


LAMPIRAN IV-47

SKPD Dinkes


Dinkes

LAMPIRAN IV-48

SKPD Dinkes, RSUD, RSKIA, RSKGM

BPPT

LAMPIRAN IV-49

SKPD Distarcip

DBMP

DBMP

DBMP

Distarcip, DBMP

DBMP

DBMP

DBMP

LAMPIRAN IV-50

SKPD DBMP

DBMP

DBMP

DBMP

DBMP

DBMP

DBMP

LAMPIRAN IV-51

SKPD PDAM

PDAM

PDAM, BPLH, Distarcip

DBMP

Distarcip, DPKAD, Bappeda

Diskamtam

Diskar

Diskar

Diskar

LAMPIRAN IV-52

SKPD Diskar

Bappeda, Distarcip

Distarcip

Distarcip

Bappeda

Bappeda

Bappeda

LAMPIRAN IV-53

SKPD Dishub

Dishub

Dishub

Dishub

Dishub

Dishub

Dishub

Dishub

Dishub

Dishub

BPLH

LAMPIRAN IV-54

SKPD BPLH, Dishub

PDAM, BPLH

BPLH

BPLH

BPLH

LAMPIRAN IV-55

SKPD PD Kebersihan, BPLH

PD Kebersihan, BPLH

PD Kebersihan, BPLH

LAMPIRAN IV-56

SKPD PD Kebersihan, BPLH

PD Kebersihan, BPLH

PD Kebersihan, Distarcip

Diskamtam, Dispertapa

Diskamtam Diskamtam, Dispertapa, BPLH

LAMPIRAN IV-57

SKPD DPKAD

Disdukcapil

Disdukcapil

Disdukcapil

BPPKB

BPPKB

BPPKB

BPPKB

BPPKB

BPPKB

LAMPIRAN IV-58

SKPD BPPKB

BPPKB

BPPKB

BPPKB

BPPKB

BPPKB

BPPKB

BPPKB

BPPKB

BPPKB

BPPKB

BPPKB

LAMPIRAN IV-59

SKPD BPPKB

BPPKB

BPPKB

BPPKB

BPPKB

BPPKB

BPPKB

BPPKB

BPPKB

BPPKB

BPPKB

BPPKB

LAMPIRAN IV-60

SKPD BPPKB

Dinsos, Bappeda Dinsos

Dinsos

Dinsos

Dinsos

Dinsos

Dinsos

Dinsos

LAMPIRAN IV-61

SKPD Dinsos

Dinsos

Dinsos

Dinsos

Dinsos

Dinsos

Dinsos

Dinsos

Dinsos

Dinsos

LAMPIRAN IV-62

SKPD

LAMPIRAN IV-63

SKPD

Disnaker

Disnaker

Disnaker

Disnaker

Dinas KUKM dan Perindag


LAMPIRAN IV-64

SKPD

Bappeda, BPPT

Disbudpar

Disbudpar

Disbudpar

Disbudpar

LAMPIRAN IV-65

SKPD Disbudpar

Disbudpar

Disbudpar

Disbudpar

LAMPIRAN IV-66

SKPD

Dispora

Dispora

Dispora Dispora

Dispora

Dispora

LAMPIRAN IV-67

SKPD

BKPPM

Satpol PP

BKPPM, Satpol PP

BKPPM

LAMPIRAN IV-68

SKPD Satpol PP

Satpol PP, BKD

BKPPM

LAMPIRAN IV-69

SKPD BKPPM

Satpol PP

LAMPIRAN IV-70

SKPD

Bagian Hukum

Bagian Hukum

Bagian Hukum

LAMPIRAN IV-71

SKPD Bagian Hukum

Kecamatan, Bagian Pemum

Bagian Orpad

Bagian Orpad

Bagian Orpad

Bagian Orpad

LAMPIRAN IV-72

SKPD BKD

BKD

BKD

LAMPIRAN IV-73

SKPD BKD

BKD

Bappeda, BPPT

Diskominfo, Bappeda, DPKAD, Bagian Pembangunan

LAMPIRAN IV-74

SKPD Kecamatan, Bagian Pemum, Bagian Orpad BPPT

Bagian Pembangunan Inspektorat

Inspektorat

DPKAD

LAMPIRAN IV-75

SKPD DPKAD

Dinas Pendapatan

SKPD Pengelola Retribusi

LAMPIRAN IV-76

SKPD Sekretariat DPRD

Dispertapa

Dispertapa

Dispertapa

LAMPIRAN IV-77

SKPD

BKPPM

BKPPM

BKPPM

LAMPIRAN IV-78

SKPD BKPPM

BKPPM

Bappeda

LAMPIRAN IV-79

SKPD Pusarda

Pusarda

Pusarda

Pusarda

Diskominfo

Pusarda

Disdik, Pusarda

LAMPIRAN IV-80

SKPD Pusarda

Pusarda

Pusarda

Pusarda

Dispertapa

Dispertapa

Dispertapa

Dispertapa

Dispertapa

Dispertapa

Dispertapa

LAMPIRAN IV-81

SKPD Dispertapa

Dispertapa

Disbudpar

Disbudpar

Dispertapa

Dispertapa

Dispertapa

LAMPIRAN IV-82

SKPD Dinas KUKM dan Perindag


PD. Pasar


LAMPIRAN IV-83

SKPD

Disnaker

Disnaker

LAMPIRAN IV-84

CAPAIAN KINERJA PROGRAM RPJMD TAHUN 2012

Recommend Documents