ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Page 46

Page 47

Page 48

II. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN: PENINGKATAN JUMLAH DAN PERAN KOPERASI DAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, telah ditetapkan 5 (lima) target pencapaian kinerja pada sasaran ini yaitu: 1.

Terwujudnya 4.000 koperasi berkualitas; Page 49

2.

Terwujudnya 1.500 peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/koperasi di sektor riil;

3.

Terwujudnya 18.000 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI;

4.

Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang Terekrut dan Terlatih sebanyak 1.425 orang;

5.

Terwujudnya 1 kebijakan dan 600 Koperasi yang direvitalisasi.

Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja 

Target 2013 

Terwujudnya  4.000  Koperasi  1.000 Koperasi  berkualitas  yang diperingkat  Terwujudnya  1.500  peserta  500 orang  bimbingan teknis perkoperasian dan  tata  kelola  perusahaan  kepada  pembina/UMKM/ koperasi di sektor  riil  Terwujudnya  18.000  Badan  Hukum  5.500 BH  Koperasi  yang  diumumkan  dalam  Berita Negara RI  Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang  540 orang  Terekrut  dan  Terlatih  sebanyak  1.425 orang Terwujudnya  1  kebijakan  dan  600  1 Permen  Koperasi yang direvitalisasi 

Realisasi 

% 

1.000 

100 

500 

100 

5.500 

100 

540 

100 

1 Permen 

100 

Analisis atas pencapain target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: •

Terwujudnya 4.000 Koperasi Berkualitas Pada Rencana Kerja Kementerian Koperasi dan UKM periode 2013-2014, sasaran dari indikator kinerja ini adalah jumlah Koperasi yang diperingkat dengan target sebanyak 1.000 unit Koperasi dengan pencapaian sebanyak 1.000 unit koperasi telah diperingkat (100%). Dari hasil pemeringkatan tersebut, diperoleh hasil sebanyak 834 koperasi telah ditetapkan sebagai Koperasi cukup berkualitas sebanyak 824 dan 10 berkualitas. Sedangkan sisanya sebanyak 166 unit koperasi ditetapkan sebagai belum berkualitas. Pencapaian koperasi berkualitas diatas 75% terdapat di 15 Provinsi, yaitu: Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa

Page 50

Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Pencapaian koperasi berkualitas diatas 50%-75% terdapat di 9 Provinsi, yaitu : Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara. Selain kegiatan Pemeringkatan Koperasi, upaya-upaya untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Terwujudnya 4.000 Koperasi Berkualitas, Kementerian Koperasi dan UKM juga melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:

•

a.

Penilaian Koperasi Berprestasi dan Koperasi Penerima Award. Pada tahun 2013, telah dinilai sebanyak 99 Koperasi Berprestasi dan sebanyak 10 Koperasi penerima award

b.

Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi, dengan hasil sebanyak 36 Kabupaten/Kota telah ditetapkan sebagai Kabupaten/ Kota Penggerak Koperasi.

c.

Forum Konsultasi Penguatan Kelembagaan Koperasi di kalangan wanita.

d.

Temu Konsultasi Nasional dalam Penguatan Kelembagaan Koperasi.

e.

Peningkatan Kerjasama Internasional.

f.

Penataan Ketatalaksanaan Koperasi Skala Besar.

g.

Sosialisasi Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeringkat Koperasi.

dan

Koordinasi

Melalui

Petemuan

Terwujudnya 1.500 peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/koperasi di sektor riil Target kinerja yang ditetapkan pada indikator ini pada Rencana Kerja tahun 2013 adalah sebanyak 500 orang peserta bimbingan teknis, dengan capaian kinerja sebanyak 500 orang peserta yang mengikuti bimbingan teknis (100%). Peserta Bimbingan Teknis berasal dari SKPD pembina koperasi dan gerakan koperasi. Page 51

Kegiatan ini merupakan upaya Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendorong koperasi 500 500 dalam menjalankan tata kelola perusahan secara baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah koperasi. Target Sehingga Koperasi dapat dikelola Realisasi dengan sistem pengelolaan yang transparan, bertanggung jawab, mandiri dan adil. Sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah koperasi sektor produkif, sehingga koperasi tersebut dapat melakukan identifikasi diri dan menata sistem organisasi dan manajemen koperasi menuju pola pengelolaan organisasi yang baik. •

Terwujudnya 18.000 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI Target untuk indikator kinerja ini sesuai dengan Rencana Kerja Kementerian Koperasi dan UKM 5.500  5.500  tahun 2013 adalah sebanyak 5.500 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Lembar Berita Target Realisasi Negara, dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2013 sebanyak 5.500 Badan Hukum koperasi yang diumumkan dalam Lembar berita Negara (100%). Realisasi kinerja yang dicapai telah dapat memenuhi target capaian kinerja. Untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012-2014, Kementerian Koperasi dan UKM juga telah melaksanakan beberapa kegiatan pendukung, yaitu:

Page 52

1.

Pembenahan Koperasi Tidak Aktif;

2.

Temu Konsultasi Perkoperasian dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah;

3.

Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Tingkat Nasional;

4.

Pengembangan Organisasi Koperasi Menuju Skala Besar;

5.

Pelaksanaan Diklat Pemasyarakatan Perkoperasian.

•

Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang Terekrut dan Terlatih sebanyak 1.425 Pembina Koperasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang koperasi saat ini dirasakan sudah tidak sebanding dengan jumlah koperasi yang ada di wilayah masing-masing, sehingga berakibat pembinaan yang dilakukan menjadi kurang memadai. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM telah merekrut Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL). Target capaian kinerja yang terdapat pada Rencana Kerja tahun 2013, adalah sebanyak 540 tenaga PPKL terekrut dan terlatih. Realisasi Capaian kinerja adalah sebanyak 540 tenaga PPKL telah terekrut dan terlatih (100%). Tenaga PPKL tersebut tersebar di 33 Propinsi dan 98 Kab/Kota. Optimalisasi pengembangan PPKL dilakukan dengan rangkaian kegiatan, diantaranya: a.

Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur PPKL, berisi tentang standar pelaksanaan tugas dan tanggungjawab PPKL dalam melakukan tugas penyuluhan dan konsultasi kepada kelompok masyarakat koperasi;

b.

Penyusunan Kertas Kerja PPKL, memuat bentuk laporan yang harus disajikan selaku petugas penyuluh koperasi lapangan dalam mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya;

c.

Bimbingan teknis perkoperasian bagi PPKL, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pembekalan, pengetahuan dan pemahaman perkoperasian kepada PPKL;

d.

Temu Konsultasi PPKL dengan maksud untuk menyamakan persepsi atas kebijakan tentang perkoperasian dalam melakukan penyuluhan dan konsultasi kepada kelompok masyarakat dan koperasi;

e.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPKL untuk mengevaluasi kinerja PPKL dalam melaksanakan tugas penyuluhan dan konsultasi kepada kelompok masyarakat dan koperasi.

Page 53

Grafik Sebaran PPKL

•

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Terwujudnya 497 Koperasi yang direvitalisasi

Page 50

Revitalisasi Koperasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan melibatkan Gerakan Koperasi, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya untuk menata kelembagaan dan memperkuat usaha koperasi. Revitalisasi koperasi dapat dijadikan momentum dalam membangun koperasi

Page 54

khususnya koperasi yang bergerak di sektor riil untuk menghasilkan produk-produk global. Untuk mencapai hal tersebut, Pencapaiannya Revitalisasi Koperasi tahun 2013 dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu: a.

Identifikasi Potensi Pengembangan 497 Koperasi Sektor Riil di 19 Provinsi dalam rangka Revitalisasi Koperasi.

b. Penyusunan Bisnis Plan terhadap 497 Koperasi di 19 Provinsi (Aceh, Sumbar, Riau, Babel Sumsel, Jambi, Lampung, DKI, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTT, NTB, Kalteng, Kalsel, Kalbar) SASARAN: PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, telah ditetapkan 2 (dua) target pencapaian kinerja pada sasaran ini yaitu: 1.

Terlaksananya Kajian/Rintisan/Replikasi/Publikasi, Pengembangan Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;

2.

Terfasilitasinya KUMKM mendapatkan kegiatan Restrukturisasi Usaha, Dukungan Sistem Bisnis, dan Kerjasama Investasi 1.372 KUMKM.

Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja  Terlaksananya  Kajian/Rintisan/Replikasi/Pub likasi, Pengembangan  Teknologi Informasi  Pengkajian dan Partisipasi  pada Forum Kerjasama  Internasional dalam  Pemberdayaan Koperasi dan   UMKM  Terfasilitasinya KUMKM  mendapatkan kegiatan  Restrukturisasi Usaha,  dukungan sistem bisnis, dan  kerjasama investasi 1.372  KUMKM 

Target 2013  8 dokumen  2 Koperasi  4 model  17 laporan  33 Koperasi  2.000 eks 

260 koperasi   1.039 Koperasi 

Realisasi 

% 

8  2  4  17  33  2.000 

100  100  100  100  100  100 

260 Koperasi 

100 

1.039 

100 

Page 55

Penjelasan atas pencapain target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: •

Terlaksananya Kajian/ Rintisan/ Replikasi/ Publikasi, Pengembangan Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pencapaian atas indikator ini dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu : a.

Rintisan pengadaan pangan dan agroindustri oleh Koperasi. Capaian kinerja yang ditargetkan untuk kegiatan ini adalah dilakukannya kegiatan rintisan pengadaan pangan kepada sebanyak 2 Koperasi. Kegiatan rintisan ini telah dilakukan kepada 2 koperasi yaitu, (KUD) Setia Mulia Lampasi di Sumatera Barat dan KUD Tani Sepakat, di Kalimantan Selatan (capaian kinerja 100%);

b.

Rintisan penerapan model inkubator. Capaian kinerja yang ditargetkan pada kegiatan ini adalah tersedianya model/laporan sebanyak 4 buah. Realisasi capaian kinerja untuk kegiatan ini telah sesuai dengan target atau sebesar 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya 4 model/laporan rintisan penerapan model inkubator di 4 inkubator, yaitu:

No 

c.

Page 56

Model Inkubator 

1 

IPB Inkubator Model Green Energy (Energi ramah lingkungan) 

2 

ITB Inkubator Model Manufacturing 

3 

ITS Inkubator Model Industri Kreatif (ICT) 

4 

Unibraw Inkubator Model Agrobisnis 

Rintisan model pengembangan PKL. Capaian kinerja yang ditargetkan untuk kegiatan ini adalah 1 buah model pengembangan PKL. Kegiatan ini telah direalisasikan di Kota Bogor untuk pengembangan PKL bidang pangan/kuliner di 4 wilayah, yaitu Bina Marga, Ekalokasari, Gang Selot dan Bangburang Raya (capaian kinerja 100%);

LOKASI PENGEMBANGAN PKL DI KOTA BOGOR

d.

Pengembangan produk/komoditas unggulan daerah dengan pendekatan One Village One Product (OVOP). Kegiatan ini merupakan model dari penjabaran atas Inpres Nomor 6 tahun 2007, tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Fokus pada kegiatan ini adalah peningkatan peluang pasar produk UMKM khas daerah melalui peningkatan efektifitas pengembangan industri sentra/kecil dan menengah. Pada tahun 2013, kegiatan ini ditargetkan kepada 30 Koperasi. Pencapaian kinerja dilaksanakan dengan melaksanakan 3 sub kegiatan, yaitu pelaksanaan Temu Solusi yang dilaksanakan kepada 26 Koperasi, Pelatihan Peningkatan keterampilan KUKM kepada 3 Koperasi, dan pelaksanaan Temu Nasional yang dilaksanakan di 1 propinsi (capaian kinerja 100%).

Page 57

Sebaran Daerah dengan Produk OVOP yang di Launching pada Tahun 2013 No 

Provinsi 

1 

Jawa Tengah 

Kab/Kota 

Produk 

Klaten, Sragen, Jepara,  Tenun Lurik, Sarung Goyor,  Surakarta, Pemalang,  Tenun Troso, Batik, Sarung  No  Provinsi  Kab/Kota  Produk  Boyolali, Cilacap, Kudus,  Goyor, Kerajinan kulit Ikan Pari,  Wonosobo  Gula Kelapa, Bordir, Carika  1  Jawa Tengah  Klaten, Sragen, Jepara,  Tenun Lurik, Sarung Goyor,  Surakarta, Pemalang,  Tenun Troso, Batik, Sarung  2  Jambi  Kerinci  Sirup Kayu Manis, dodol  Boyolali, Cilacap, Kudus,  Goyor, Kerajinan kulit Ikan Pari,  Tentang  Wonosobo  Gula Kelapa, Bordir, Carika  3  NTT  Timor Tengah Selatan  Tenun Ikat  2  Jambi  Kerinci  Sirup Kayu Manis, dodol  4  Sumatera Barat  Tanah Datar, Bukittinggi  Tenun Pandai Sikek, Bordir dan  Tentang  Sulaman  3  NTT  Timor Tengah Selatan  Tenun Ikat  4 

e.

Sumatera Barat 

Tanah Datar, Bukittinggi 

Tenun Pandai Sikek, Bordir dan  Sulaman 

Partisipasi dalam Forum Internasional. Capaian kinerja yang ditargetkan untuk kegiatan in adalah tersedianya laporan atas partisipasi pada forum (capaian kinerja 100%);internasional bidang KUKM sebanyak 1 Laporan (capaian kinerja 100%); (capaian kinerja 100%);

Menteri Koperasi dan UKM berfoto bersama dengan Delegasi peserta The 20th APEC SME Ministerial Meeting

Menteri Koperasi dan UKM berfoto bersama dengan Delegasi peserta The 20th APEC SME Ministerial Meeting

Menteri Koperasi dan UKM berfoto bersama dengan Delegasi peserta The 20th APEC SME Ministerial Meeting Bali, 7 September 2013

f.

Page 58

Pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan software DSS KUMKM. Aplikasi DSS (decision support system) merupakan salah satu aplikasi yang berguna untuk membantu pengambilan keputusan. Bagi Koperasi dan UMKM, aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kelangsungan usaha dan membantu akses ke perbankan. Pada tahun 2013 ini, sosialisasi software DSS telah dilangsungkan di 3 propinsi, yaitu NTB, Bali dan Yogyakarta (capaian kinerja 100%);

•

g.

Pemuktahiran data sistem Informasi Data Dasar Koperasi dan UMKM Terpilih (SIDD-KUMKM-T). Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah data keragaan koperasi (rekapitulasi dan data detail per provinsi berupa label dan grafik). Dengan output data tersebut, dapat menunjukkan keterkaitan antar sektor Koperasi dan UMKM;

h.

Publikasi hasil kajian dan artikel pemberdayaan KUKM. Hasil kajian dalam pemberdayaan KUMKM, sangat penting untuk dipublikasikan sehingga dapat diketahui, dipahami dan dimanfaatkan secara optimal oleh pemangku kegiatan. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM telah mempublikasikan hasil-hasil kajian kedalam buletin Infokop dan jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM.

Terfasilitasinya KUMKM mendapatkan kegiatan Restrukturisasi Usaha, dukungan sistem bisnis, dan kerjasama investasi Pencapaian target untuk indikator ini dilakukan melalui kegiatan: a.

Restrukturisasi Usaha Koperasi dan UMKM Realisasi capaian kinerja untuk 1.161  1.039  kegiatan ini adalah sebanyak 260 koperasi (100%). Untuk 260  260  mencapai target tersebut, telah dilaksanakan melalui pelatihan Restrukturisasi Usaha  BSC (Balanced Score Card) Koperasi dan UMKM Dukungan Sistem Bisnis  dan Kerjasama Investasi dalam rangka meningkatkan Target Realisasi kinerja manajemen Koperasi, sosialisasi mengenai sistem resi gudang, dan pemantauan dan evaluasi atas program Surat Utang Koperasi, Kegiatan tersebut dilaksanakan di 4 (empat) Propinsi yaitu; Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.

b.

Dukungan sistem bisnis dan kerjasama investasi. Kegiatan dukungan sistem bisnis dan kerjasama investasi telah dilaksanakan kepada 1.161 UMKM bidang perikanan, makanan, minuman dan industri kreatif (111,74%). Kegiatan ini dilaksanakan melalui bimbingan teknis dan konsultasi kepada UMKM sentra industri kreatif, makanan dan minuman; juga melalui sosialisasi pasar modal; bimbingan teknis peningkatan kapasitas KUMKM;

Page 59

SASARAN: PENINGKATAN DAYA SAING Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, telah ditetapkan 9 (sembilan) target pencapain kinerja pada sasaran ini yaitu: 1.

Peningkatan pemahaman dan penerapan standarisasi manajemen mutu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan kehalalan produk 3.085 KUMKM;

2.

Bimbingan dan konsultasi pemanfaatan e-commerce dan aplikasi sistem bisnis 785 KUMKM;

3.

Diklat Vocational 1.500 orang;

4.

Diklat LKM/KSP 650 orang;

5.

Diklat Perkoperasian 1800 0rang;

6.

Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) sebanyak 300 unit;

7.

Terfasilitasinya UMKM dan wirausaha baru melalui pendampingan 1.050 orang;

8.

Peningkatan kapasitas lembaga pendamping LPB/BDS-P 1.140 orang;

9.

Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM 45 unit.

Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Page 60

Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: ○

Peningkatan pemahaman dan penerapan standarisasi manajemen mutu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan kehalalan produk Selama tahun 2013, kegiatan Sosialisasi dan pendampingan HKI dilaksanakan di 9 (sembilan ) lokasi yaitu Bali, Malang, Balikpapan, Garut, Tasikmalaya, Palu, Pekalongan, Cirebon dan Bekasi dengan jumlah peserta sebanyak 500 UKM yang diawali dengan pemahaman HKI berdasarkan teoritis dan peraturan-peraturan yang menjadi landasan. Tahap berikutnya adalah pendampingan bagaimana membuat merek yang mempunyai nilai jual dan tidak melanggar peraturan yang ada, membuat desain kemasan dan kerajinan yang menarik serta pendampingan dalam melakukan pendaftaran. Berdasarkan hasil penelusuran dan searching dari 500 UKM telah difasilitasi pendaftaran Merek sebanyak 350 UKM. Dalam rangka meningkatkan kepedulian UKM akan arti pentingnya HKI, telah dilaksanakan kegiatan Workshop dengan tema “Produk UKM Go Internasional” dan “UKM Goes Global” yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2015, dengan tujuan : memberikan semangat, motivasi dan percaya diri kepada pelaku usaha (UKM) Indonesia dalam menghadapi ASEAN Free Trade Zone 2015. Kegiatan dikoordinasikan dengan kementerian perindustrian dan kementerian Hukum dan HAM.

Page 61

○

Bimbingan dan konsultasi pemanfaatan e-commerce dan aplikasi sistem bisnis Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebanyak 350 KUMKM Sentra dari target sebanyak 250 KUMKM Sentra (capaian kinerja 100%). Dalam memenuhi pencapaian target kinerja, dilakukan melalui pelaksanaan temu konsultasi pemanfaatan TIK bagi KUKM sentra, serta pendampingan teknis pemanfaatan internet untuk e-commerce bagi KUKM sentra. Selain itu, dalam mendukung pencapaian kinerja indikator ini, telah dilakukan juga penyusunan aplikasi skim pengembangan usaha. Pelaksanaan temu konsultasi dan pendampingan teknis dilakukan dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai teknologi informasi dan komunikasi kepada KUKM, sehingga dapat berdampak kepada perkembangan usahanya. Kegiatan ini telah dilaksanakan di 5 (Lima) Provinsi, yaitu: Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Lampung, Maluku Utara, Jawa Barat

○

Diklat Vocational Capaian kinerja pada indikator ini adalah sebanyak 1.980 orang telah mengikuti diklat Vocational dari target kinerja yang ditetapkan sebanyak 3.815 orang (capaian kinerja 192,67%). Pelaksanaan Diklat Vocational ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis vocational/khusus kepada peserta diklat, anggota Koperasi dan UKM serta masyarakat calon wirausaha, dalam rangka meningkatkan daya saing bagi UMKM dalam menghasilkan produknya, antara lain di bidang budidaya coklat, kerajinan akar wangi, pengolahan emping melinjo, pengolahan pasca panen biji mete, dan bordir.

○

Diklat Pengelola LKM Capaian kinerja pada indikator ini sebanyak 250 orang peserta yang mengikuti pelatihan Diklat bagi Pengelola LKM. Realisasi tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 100 peserta (capaian kinerja 100%). Diklat ini dilaksanakan di di 4 Provinsi yakni Provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Tujuan dari pelaksanaan diklat ini adalah untuk mendorong agar Lembaga Keuangan Mikro

Page 62

memiliki legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki Badan Hukum. ○

Diklat Perkoperasian Realisasi capaian kinerja pada indikator ini adalah sebanyak 2.880 peserta. Realisasi kinerja tersebut melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 1.680 peserta (capaian kinerja 171,43%).

 

 

 

Tujuan dari Diklat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang perkoperasian bagi kelompok strategis baik dari kalangan pemuda, tokoh masyarakat, gerakan koperasi, pelaku UKM dan pengurus serta pengelola koperasi. ○

Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) Lembaga Pendidikan Pedesaan pada tahun 2013 telah difasilitasi Tempat Praktek Ketrampilan Usaha sebanyak 100 unit, tersebar di 25 Provinsi yakni Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sulbar, Sultra, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Realisasi capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 100 TPKU telah terfasilitasi (100%). Fasilitasi TPKU pada lembaga pendidikan pedesaan dimaksudkan untuk menumbuhkan calon wirausaha baru melalui keterampilan teknis sesuai dengan bidang yang diminati siswa. Lembaga yang mendapatkan bantuan adalah lembaga pendidikan swasta setingkat

Page 63

MA, SMK, SMU, dan MAK. Setiap lembaga pendidikan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 100 juta. ○

Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendamping LPB/BDS-P Realisasi capaian kinerja pada indikator ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 380 pendamping yang ditingkatkan kapasitasnya (capaian kinerja 100%). Pencapaian kinerja dilakukan melalui pelaksanaan peningkatan standar kompetensi lembaga pendamping yang dilaksanakan di Propinsi Jawa Tengah. Peran Lembaga Pengembangan Bisnis/Business Development Services-Provider (LPB/BDS-P) dalam pengembangan usaha KUMKM dinilai strategis. Hal ini karena LPB/BDS-P memberikan jasa layanan konsultasi sesuai dengan kebutuhan KUMKM, khususnya dalam bidang pemasaran, permodalan, informasi dan teknologi, sumber daya manusia, serta melakukan alternatif solusi bagi masalah yang dihadapi oleh KUMKM.

○

Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Pada Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, target pencapaian kinerja untuk indikator ini baru akan dimulai pada tahun anggaran 2013. PLUT-KUMKM, secara khusus akan didorong agar mampu menghimpun potensi dan sumberdaya untuk mengembangkan produk unggulan Koperasi dan UMKM di daerah. Secara fungsi PLUT-KUMKM difokuskan untuk meningkatkan 4 (empat) aspek, yaitu: meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM, meningkatkan produktivitas Koperasi dan UMKM, meningkatkan nilai tambah Koperasi dan UMKM, meningkatkan kualitas kerja Koperasi dan UMKM. Pengelolaan PLUT-KUMKM diarahkan untuk mewujudkan 7 (tujuh) fungsi layanan minimum, meliputi: 1) Pelatihan Bisnis dan Teknis; 2) Program Konsultasi Bisnis KUMKM; 3) Promosi, Pemasaran dan Transaksi; 4) Akses ke Pembiayaan; 5) Pendamping atau Mentor Bisnis (Business Coaching); 6) Penguatan kelembagaan dan kerja sama (networking); 7) Layanan Pustaka Entrepreneur atau Pusat Informasi Pada Tahun 2013 telah dirintis pengembangan PLUT-KUMKM di 21 Lokasi, yang meliputi 12 di tingkat provinsi dan 9 di tingkat Kabupaten/Kota, meliputi:

Page 64

No 

Provinsi 

Lokasi 

1 

Aceh 

Kab. Aceh Besar 

2 

Riau 

Provinsi Riau, Kab.Kampar 

3 

Jawa Barat 

Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur 

4 

Jawa Tengah 

Provinsi, Kab. Kebumen 

5 

DI. Yogyakarta 

Provinsi 

6 

Jawa Timur 

Kab. Pacitan, Kota Batu 

7 

Kalimantan Barat 

Provinsi 

8 

Jambi 

Provinsi 

9 

Kalimantan Selatan 

Kota Banjar Baru 

Page 65

SASARAN: PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN PRODUK USAHA KECIL DAN MENENGAH NASIONAL Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, telah ditetapkan 8 (delapan) target pencapaian kinerja pada sasaran ini yaitu: 1.

Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM sebanyak 488 Koperasi;

2.

Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan sebanyak 80 Koperasi ;

3.

Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM sebanyak 15 konsep model;

4.

Jumlah KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri 5.230 KUMKM;

5.

Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra 5.105 KUMKM;

6.

Jumlah Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi 241 unit;

7.

Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha 13.891 UMi;

8.

Meningkatnya Jumlah KUKM yang terlayani Usaha Kecil dan Menengah Nasional.

Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Page 66

Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: •

Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Sarana Produksi KUKM Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebanyak 162 Koperasi telah difasilitasi dalam rangka peningkatan kualitas dan sarana produksi. Realisasi tersebut tercapai lebih dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 162 koperasi (capaian kinerja 100 %). Kinerja pada indikator ini tercapai melalui pelaksanaan penyaluran bantuan perkuatan di bidang produksi. Bantuan tersebut dimaksudkan sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan permodalan KUMKM dalam rangka pengembangan usaha. Jenis bantuan perkuatan yang diberikan kepada KUMKM dengan sebaran propinsi penerima adalah seperti pada grafik di bawah ini:

Page 67

SEBARAN BANTUAN PERKUATAN (Propinsi)

•

Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan Pada tahun 2012 telah dibangun 3 unit PLTMH kepada 3 Koperasi sebesar Rp. 4.5.000.000,- sedangkan pada tahun 2013 telah dibangun 10 unit PLTMH kepada 10 Koperasi sebesar Rp. 15.000.000.000,- yaitu : 1) KUD Pakat Mandum, Kab. Pidie - Aceh; 2) KSU Mitra Keluarga, Kab. Tobasa Sumut; 3) KSU Marsiurupan, Kab. Humbang Hasundutan - Sumut; 4) KSU Sinar Mas, Kab. Solok Sleatan - Sumbar; 5) KUD Beringin, Kab. Alor - NTT; 6) KUD Borong Jaya, Kab. Manggarai Timur - NTT; 7) KSU Puncak Ngengas, Kab. Sumbawa - NTT; 8) Koperasi Apang Semangai, Kab. Sintang - Kalbar; 9) Koperasi Wai Tuo, Kab. Enrekang - Sulsel; 10) Koperasi Indokakao, Kab. Mamasa - Sulbar dengan total kapasitas 417 kilowatt (KW) yang mampu untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat pedesaan sebanyak 1.371 rumah tangga. sehingga ada kenaikan sebesar 7 unit pada tahun 2013 dibanding tahun 2012.

•

Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebanyak 5 pedoman dengan capaian kinerja sebanyak 5 pedoman pemberian insentif yang telah dihasilkan (capaian kinerja 100%). Konsep model yang telah dihasilkan yaitu: konsep model pemberian insentif di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; konsep model pemberian insentif bidang kehutanan dan perkebunan; konsep model pemberian insentif

Page 68

bidang perikanan dan peternakan; konsep model pemberian insentif peningkatan kualitas produksi KUKM bidang industri, kerajinan dan pertambangan; konsep model pemberian insentif bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha. Model pemberian insentif kepada koperasi merupakan suatu kebijakan dalam upaya memacu kegiatan Koperasi dan UMKM dengan penekanan utama pada peningkatan pendayagunaan insentif dalam kegiatan masyarakat utamanya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas Koperasi dan UMKM. •

KUMKM Yang Difasilitasi Pameran Dalam dan Luar Negeri Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini jauh melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 1.170 UMKM telah difasilitasi untuk mengikuti pameran dari target sebanyak 1.170 UMKM (capaian kinerja 100%). Selama tahun 2013, dalam memfasilitasi pemasaran produk KUMKM di dalam dan luar negeri, Kementerian Koperasi telah melaksanakan pameran bagi KUMKM, baik di luar maupun dalam negeri. Beberapa pameran tersebut, yaitu: a.

Pameran Luar Negeri -

Pameran Ambiente 2013, Jerman;

-

China International Furniture Fair 2013, China;

-

International Furniture and Craft Fair (IFFINA), Indonesia;

-

Malaysia International Halal Showcase (MIHAS), Malaysia;

-

Hongkong Fashion Week (HKFW), Hongkong;

-

China International SME Fair (CISMEF), Guangzhou;

-

Foire de Marseille, Perancis;

-

International Design Exhibitor (INDEX), Uni Emirat Arab;

-

Turkey Halal and Healthy Product Fair, Turki;

-

Trade Expo Indonesia (TEI), Indonesia;

-

Bangkok International Gift and Bangkok International Houseware (BIG & BIH), Bangkok;

-

International Trade (INTRADE), Malaysia;

-

Fasilitasi Temu Bisnis pada Pameran MACEF dan Business Seminar on Tourism, Trade and Investment), Italia;

Page 69

- b.

•

The 9th China Int’l SME Fair (CISMEF), China;

Pameran Dalam Negeri -

Pameran Koperasi dan UKM Festival Ke-10 ;

-

Pameran Tematik: Koperasi dan UKM Fesyen & Asesoris Expo 2013

-

Pameran Koperasi dan UKM Makanan, Minuman dan Kemasan Tahun 2013;

-

Promosi Produk KUKM Melalui Partisipasi Kementerian Koperasi dan UKM Pada Berbagai Event Pameran Dalam Negeri;

KUMKM Yang Difasilitasi Melalui Temu Mitra Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebanyak 1.720 KUMKM telah difasilitasi melalui Temu Mitra. Realisasi tersebut tercapai lebih dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 1.720 koperasi (capaian kinerja 100%). Pelaksanaan Temu mitra dimaksudkan untuk meningkatkan kemitraan koperasi dan UMKM dengan pengusaha. Pada tahun 2013 ini, telah dilaksanakan temu mitra di beberapa sektor yaitu temu mitra dalam kemasan produk, temu mitra pola waralaba, temu mitra dengan pola dagang, temu mitra dengan pola subkontrak, temu mitra di bidang eko produk, temu mitra di sektor pariwisata, temu mitra di sektor energi biomassa, dan temu mitra dengan BUMN. Temu mitra tersebut telah dilaksanakan di 16 provinsi.

•

Dukungan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pemasaran Melalui Koperasi Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah telah dilakukan revitalisasi kepada sebanyak 207 pasar tradisional. Realisasi tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 207 koperasi (capaian kinerja 100%). Revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi merupakan program yang strategis dan substantif dimana telah menciptakan manfaat

Page 70

ganda dalam pemberdayaan usah mikro. Dengan adanya revitalisasi tersebut, pelaku UMKM (pedagang pasar) mendapatkan suatu kepastian tempat usaha dan kenyaman dalam berdagang, yang dimana dapat meningkatkan pendapatannya. Secara kontinuitas, revitalisasi pasar tradisional difokuskan pada penataan lingkungan pasar yang nyaman seperti perbaikan fisik sarana pasar, penataan lingkungan pasar yang nyaman dan representatif, penataan manajemen pengelolaan pasar oleh koperasi, penataan pedagang/anggota koperasi. Pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional pada tahun 2013 dilaksanakan di 19 kabupaten/kota pada 18 provinsi. •

PKL Yang Difasilitasi Kepastian Tempat Usaha Pemberian tempat usaha dan sekaligus pembenahan sarana usaha PKL agar lebih tertib dan menarik telah dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM melalui fasilitasi penataan sarana usaha PKL dalam wadah kelembagaan koperasi. Pada tahun 2013, realisasi kinerja fasilitasi kepastian tempat usaha bagi PKL adalah sebanyak 4.625 PKL. Realisasi kinerja ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 4.625 PKL mendapatkan fasilitasi. Selama tahun 2005-2013, total sebanyak 16.143 PKL yang telah difasilitasi kepastian tempat usaha oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

•

Meningkatnya Jumlah KUKM yang terlayani Usaha Kecil dan Menengah Nasional Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah telah terlayaninya sebanyak 1.371 KUMKM oleh LLP-KUMKM pada paviliun daerah di SME Tower. Realisasi tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 1.200 KUMKM (capaian kinerja 87.53%). Fasilitasi KUMKM oleh LLP-KUMKM di paviliun daerah telah dimulai sejak tahun 2010. Paviliun daerah adalah sarana (booth) berdasarkan provinsi yang disediakan oleh LLP-KUMKM bagi KUMKM daerahnya masing-masing. Sampai saat ini telah tersedia sebanyak 33 paviliun daerah. Selain itu, Page 71

selama tahun 2013 jumlah pengunjung UKM Gallery dan Paviliun Provinsi di SME Tower adalah sebanyak 34.920 orang. SASARAN: PENYEDIAAN AKSES PEMBIAYAAN KUMKM Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, telah ditetapkan 9 (sembilan) target pencapaian kinerja pada sasaran ini yaitu: 1.

Peningkatan akses pendanaan bagi usaha mikro dan kecil melalui 300 Koperasi;

2.

Penilaian kesehatan bagi 126 KSP/KJKS/UJKS Primer nasional;

3.

Transformasi 300 LKM menjadi badan hukum Koperasi;

4.

Peningkatan permodalan bagi 3.395 Koperasi perdesaan dan perkotaan;

5.

Bantuan Start-Up Capital bagi 4.328 Wirausaha Pemula;

6.

Pelaksanaan Kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi 1.000 KUMKM;

7.

Fasilitasi Terbentuknya 6 (enam) Lembaga Penjamin Kredit Daerah bagi KUMK.

8.

Jumlah 82.560 KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR;

9.

Tersalurkannya pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada 105.516 KUMKM.

Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Page 72

Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: •

Peningkatan Akses Pendanaan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Pencapaian kinerja pada indikator ini dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan kapasitas pendanaan bagi lembaga keuangan bukan bank (KSP/KJKS) dalam rangka memperluas jangkauan layanan untuk pembiayaan usaha. Maksud dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas dan jangkauan pelayanan KSP/KJKS untuk menyediakan pembiayaan usaha. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk edukasi Penyusunan Proposal Kredit/pembiayaan bagi KSP/KJKS yang diajukan kepada lembaga keuangan bank maupun non bank. Dengan tujuan antara lain: 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan usaha KSP/KJKS dalam rangka menyediakan pembiayaan usaha; 2) Meningkatkan kinerja pengelolaan Koperasi yang didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan profesional; 3) Meningkatkan jangkauan layanan KSP/KJKS sebagai lembaga keuangan penyedia pembiayaan bagi UMK; 4) Memperkuat peran dan posisi Koperasi yang didukung oleh kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang pengelolaan KSP/KJKS. Lembaga keuangan bukan bank yang ditingkatkan kapasitas dan jangkauan pelayanan untuk menyediakan pembiayaan usaha KSP/KJKS Page 73

telah dilakukan di 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Barat, Jawa Barat, Kepulauan Riau dan D.I. Yogyakarta. Jumlah peserta dimasing-masing Provinsi 25 orang pengurus/pengelola koperasi. Narasumber berasal dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Andara dan LPS KUMKM. •

Penilaian Kesehatan Bagi KSP/KJKS/UJKS Primer Nasional Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perkoperasian, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) melakukan kegiatan penghimpunan dana dari Anggota, memberikan Pinjaman kepada Anggota dan menempatkan dana pada KSP sekundernya. Atas dasar tersebut maka pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dapat berjalan dan berkembang secara jelas, teratur, tangguh dan mandiri. Oleh karena itu, pengelolaan harus dilakukan secara profesional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus, dengan dibantu oleh sistem pengawasan internal yang ketat. Sampai saat ini, telah dikeluarkan Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan kepada 69 (enam puluh Sembilan) unit KSP/USP Koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia (capaian kinerja 100%).

•

Transformasi LKM Menjadi Badan Hukum Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sangat berperan membantu pembiayaan usaha mikro dan kecil karena letaknya yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dan persyaratan pinjaman mudah dipenuhi oleh masyarakat yang membutuhkan. Bank Indonesia telah membagi jenis LKM, yaitu LKM formal yang telah berbadan hukum, LKM semi formal yang keberadaannya didasarkan pada SK Gubernur atau SK pemerintah desa serta LKM non formal yang belum berbadan hukum. Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan UKM, serta Gubernur Bank Indonesia nomor 351.1/KMK.010/2009; nomor 900-639A Tahun 2009; nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009; nomor 11/43A/KEP.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Hasil dari pelaksanaan kegiatan secara kualitatif adalah LKM telah berbadan hukum menjadi koperasi, sehingga legal untuk melaksanakan kegiatan simpan pinjam. Sementara itu hasil pelaksanaan kegiatan secara kuantitatif adalah terdapat 223 LKM telah berbadan hukum koperasi dari 200 yang ditargetkan yang telah berbadan hukum koperasi (capaian kinerja 111,5%).

Page 74

•

Peningkatan Permodalan Bagi Koperasi Perdesaan Dan Perkotaan Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah telah disalurkannya bantuan perkuatan bagi koperasi pedesaan dan perkotaan kepada sebanyak 1.320 Koperasi. Realisasi tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 1.320 koperasi (capaian kinerja 100%). Bantuan perkuatan bagi Koperasi dan perkotaan disalurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai salah satu solusi permodalan bagi Koperasi dalam mengembangkan usahanya. Setiap koperasi mendapatkan bantuan perkuatan sebesar Rp. 50 juta. Bantuan tersebut telah disalurkan kepada 686 kabupaten/kota pada 33 provinsi.

•

Bantuan Start-Up Capital Bagi Wirausaha Pemula Kementerian Koperasi dan UKM menempuh langkah antisipatif melalui penyediaan dana untuk mendukung start up capital bagi wirausahawan pemula. Program keberpihakan ini diharapkan suatu saat akan berdampak langsung dan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan. Pelaksanaan kegiatan Bantuan Permodalan untuk penumbuhan dan pengembangan Wirausahawan Pemula ini telah dialokasikan kepada 3.860 wirausaha pemula (capaian kinerja 178,7%) dengan nilai sebesar Rp. 54.000.000.000 (lima puluh empat milyar rupiah) dengan masingmasing wirausaha pemula maksimal menerima sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Penerima manfaat atau bantuan permodalan dari pelaksanaan program ini adalah calon wirausahawan pemula terdidik/sarjana dan calon wirausahawan pemula tidak terdidik atau non sarjana.

•

Pelaksanaan Kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah pelaksanaan kegiatan edukasi, sosialisasi dan fasilitasi pengembangan asuransi, jasa keuangan dan perpajakan sebanyak 3 kegiatan. Realisasi tersebut sesuai dari target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 3 kegiatan (capaian kinerja 100%). Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator ini adalah:

Page 75

a.

Fasilitasi Pembiayaan KUMKM Bagi Industri Dibidang Ekonomi Kreatif Strategi pemerintah dalam hal pengembangan ekonomi kreatif yang telah digariskan dalam Inpres No. 6 tahun 2009 dilakukan dengan cara memfasilitasi interaksi pelaku industri di bidang ekonomi kreatif dengan lembaga pembiayaan bank dan non bank dalam rangka mengembangkan skim pembiayaan yang sesuai dengan keragaan dan karakteristik usaha KUKM industri kreatif.

b.

Edukasi, Sosialisasi Dan Implementasi Kebijakan Perpajakan Bagi Koperasi Dan UKM Sosialisasi perpajakan bagi Koperasi dan UMKM telah dilaksanakan di 7 (tujuh) provinsi yang meliputi provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah dan Sumatera Barat yang bekerja sama dengan Kanwil Pajak/KPP di wilayah setempat dan diikuti oleh pembina tingkat prov/kab/kota.

c.

Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Bagi UKMK Yang Berorientasi Ekspor Program sosialisasi dan bimbingan teknis kepada UMKM dan Koperasi pelaku ekspor dilaksanakan di 6 (enam) Provinsi/DI yaitu: Kepulauan Riau, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Bangka Belitung dengan realisasi pembiayaan kepada 7 (tujuh) UKM dan Koperasi.

•

Fasilitasi Terbentuknya Lembaga Penjamin Kredit Daerah bagi KUMKM Dalam rangka meningkatkan volume penyaluran kredit kepada KUMKM di berbagai pelosok tanah air, telah didorong pembentukan lembaga penjaminan kredit di berbagai daerah, yaitu Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD). Pada tahun 2012, PPKD yang telah berdiri dan beroperasi berada di Provinsi Riau (PT. Sarana Penjaminan Riau) dan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (PT. Jamkrida NTB). Hasil rapat Koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk mempercepat pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah, maka dari target 2 (dua) yang diprogramkan dan difasilitasi untuk pembentukan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) bagi KUMK maka pada tahun 2013 telah terbentuk sebanyak 2 (dua) PPKD sehingga pencapaian kinerja telah mencapai 100%. Ke 2 (dua) Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

Page 76

1.

PT. Jamkrida Jawa Barat Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Provinsi Jawa Barat ini didirikan tahun 2013 dengan Ijin Operasional dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep.05/D.05/2013, Tanggal 30 Januari 2013.

2.

PT. Jamkrida Sumatera Barat Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini didirikan tahun 2013 dengan Ijin Operasional dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep – 62/D.05/2013, Tanggal 26 Juli 2013.

•

KUMKM Yang Didampingi Untuk Mengakses KUR Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah pelaksanaan pendampingan program KUR di 33 provinsi. Realisasi tersebut sesuai dari target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 33 provinsi (capaian kinerja 100%). Pendampingan dilaksanakan kepada 430 Koperasi dan masing-masing koperasi pendamping mendapatkan bantuan pendampingan sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah).

•

Tersalurkannya Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir Kepada KUMKM Dana bergulir tahun 2013 telah disalurkan kepada 160.401 UMKM atau tercapai 173.34% dari target 92.535 UMKM, yang disalurkan melalui 633 Mitra Koperasi Primer Langsung, 16 Mitra Koperasi Sekunder, 16 Mitra Perusahaan Modal Ventura dan Mitra Perbankan, serta 318 Mitra UKM Strategis yang tersebar di 33 provinsi Secara kumulatif sejak LPDB-KUMKM menyalurkan dana bergulir (September 2008) hingga 31 Desember 2013 telah disalurkan pinjaman/ pembiayaan sebesar Rp.4.116.763.694.971 kepada 521.167 UMKM, melalui 65 Mitra Koperasi Sekunder, 1.983 Mitra Koperasi Primer Langsung, 108 Mitra Perusahaan Modal Ventura dan Bank, serta 646 UKM Strategis. Dari pengelolaan dana tersebut telah mampu menyerap sebanyak 1.042.333 tenaga kerja .

Page 77

Setiap tahun nilai penyaluran pinjaman/pembiayaan kepada mitra mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 sebesar Rp.35.125.000.000, tahun 2009 meningkat 462,71% atau sebesar Rp.197.652.109.986, tahun 2010 meningkat 107,58% atau sebesar Rp.410.293.458.246, tahun 2011 meningkat 137,66% atau sebesar Rp.975.085.402.039, tahun 2012 meningkat sebesar 9,91% atau sebesar Rp.1.071.762.493.000, dan tahun 2013 meningkat sebesar 33.13% atau sebesar Rp.1.426.845.231.700. Dana bergulir disalurkan kepada Koperasi dan UKM yang tersebar di 33 Provinsi di Indonesia. Indikator Kinerja  Target 2013  Realisasi  %  Jumlah peserta diklat kewirausahaan   4.065 orang  5.550  126,76  SASARAN: Terwujudnya  penguatan  inkubator  20 unit  20 unit   100  PENGEMBANGAN WIRAUSAHA KOPERASI DAN UKM Bisnis KUMKM   Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, telah ditetapkan 2 (dua) target pencapain kinerja pada sasaran ini yaitu: 1.

Jumlah peserta diklat kewirausahaan sebanyak 4.700 orang;

2.

Terwujudnya penguatan inkubator Bisnis KUMKM 45 unit.

Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja  Target 2013  Jumlah peserta diklat kewirausahaan   4.065 orang  Terwujudnya  penguatan  inkubator  20 unit  Bisnis KUMKM  

Realisasi  5.550  20 unit  

%  126,76  100 

Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: •

Jumlah Peserta Diklat Kewirausahaan Diklat kewirausahaan dimaksudkan sebagai upaya untuk menumbuh-kembangkan minat kewirausahaan dikalangan masyarakat. Sehingga dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berwirausaha. Hal ini mengingat masih minimnya kemauan berwirausaha

Page 78

dikalangan masyarakat sementara tingkat pengangguran dan kemiskinan relatif masih tinggi. Sasaran peserta dalam pemasyarakatan kewirausahaan ini adalah kelompok masyarakat terdidik khususnya sarjana yang belum bekerja dan mahasiswa tingkat akhir di Perguruan Tinggi. Selain itu juga melalui diklat ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan dalam berwirausaha, baik untuk calon wirausaha maupun pelaku usaha mikro, kecil dan pengusaha pemula. Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebanyak 1.600 orang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kewirausahaan (capaian kinerja 140.63 %). Pelaksanaan diklat tersebut di 15 provinsi. •

Terwujudnya Penguatan Inkubator Bisnis KUMKM Upaya mendorong peningkatan daya saing, nilai tambah, produktivitas usaha dan kualitas kerja UKM, khususnya UKM tenant, Kementerian Koperasi dan UKM konsisten mengembangkan UKM tenant melalui inkubator bisnis, terlebih lagi dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah lebih serius mencurahkan perhatiannya untuk memberdayakan dan mengembangkan UKM melalui inkubasi inkubator wirausaha, karena inkubasi merupakan suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi yang disebut tenant. Inkubator bisnis adalah sebuah lembaga intermediasi peserta program Kementerian Koperasi dan UKM yang melakukan proses inkubasi terhadap UKM tenant sebanyak 20 (dua puluh) inkubator bisnis yakni Pusat Inkubator Bisnis Pengembangan Kewirausahaan IPB, Bogor, Pusat Inkubator Bisnis IKOPIN, Bandung, Inkubator Bisnis Universitas Suryakancana, Cianjur, Inkubator Bisnis PSW/G LPPM UNY, Yogyakarta, Klinik Kewirausahaan FE dan Bisnis UNDIP, Semarang, Pusat Studi Pendampingan Koperasi dan UKM LPPM UNS, Solo, Pusat Inkubator Industri, LPPM ITS, Surabaya, Pusat Inkubator Bisnis dan LM UB, Malang, Inkubator Bisnis UNUD, Bali, Inkubator Bisnis FE UNLAM, Banjarmasin, Inkubator Kewirausahaan UNM, Makassar, Pusat Bisnis UMI, Makassar, Inkubator Bisnis Pusat Informasi, LPM UNG, Gorontalo, Pusat Inkubator Bisnis CIKAL USU, Medan, Entrepreneurship Centre UNAND, Padang, Inkubator Bisnis UNRI, Riau, Pengembangan Pusat Kewirausahaan dan Produktivitas Nasional UNHALU, Kendari, Inkubator Bisnis UNSYIAH, Banda Aceh, Inkubator Bisnis UNJAM, Jambi, Business Technology Centre Page 79

Politeknik Negeri Batam. Inkubator bisnis telah mampu menunjukkan perannya terhadap keberhasilan UKM tenant. Dukungan fasilitasi Kementerian Koperasi dan UKM terdapat 3 hal penting yang strategis, pertama memperkuat kelembagaan inkubator bisnis untuk menjadi lembaga yang mampu meningkatkan fungsi layanan pendampingan kepada UKM tenant, meningkatkan kapasitas dan profesionalisme tenaga pendamping yang fokus menginkubasi UKM tenant sesuai dengan bidang keahliannya dan ketiga, meningkatkan daya saing, nilai tambah, produktivitas usaha dan kualitas kerja UKM tenant. Keberhasilan UKM tenant selama diinkubasi sebanyak 900 UKM tenant menunjukan peningkatan yang cukup signifikan yang dapat ditunjukkan dengan meningkatnya omset usaha UKM tenant pada awal tahun 2013 sebesar Rp.31,45 milyar, meningkat menjadi 20,02% atau meningkat menjadi sebesar Rp.37,75 milyar. Dari peningkatan omset usaha ini jika secara rata-rata omset usaha per UKM tenant per bulan pada awal tahun 2013 sebesar Rp.34,94 juta meningkat menjadi Rp.41,940 juta. Demikian pula tenaga kerja pada awal 2013 berjumlah dari 900 UKM tenant mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3.335 orang, mengalami peningkatan sebesar 40,81% atau menjadi 4.696 orang. Secara rata UKM tenant inkubator bisnis mampu menambah tenaga kerja dari 4 orang pada awal tahun 2013, menjadi meningkat 5 orang atau terjadi penambahan 1 orang tenaga kerja. Dampak dari nilai omset dan tenaga kerja, kosekuensi logis adalah pemberian upah tenaga kerja gaji dan upah karyawan, pada awal tahun 2013 jumlah gaji upah yang dibayarkan sebesar Rp.2,208 juta per bulan menjadi Rp.2,755 juta per bulan atau mengalami peningkatan sebesar 24,78%. SASARAN: PERBAIKAN IKLIM USAHA YANG LEBIH BERPIHAK PADA KUMKM Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, telah ditetapkan 2 (dua) target pencapain kinerja pada sasaran ini yaitu: 1.

Tersusunnya 5 Perkoperasian;

Rancangan

Peraturan

Pelaksanaan

UU

2.

Sistem informasi Usaha Kecil dan Menengah secara on-line.

tentang

Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Page 80

Indikator Kinerja 

Target 2013 

Tersusunnya 1 Undang‐Undang  tentang Perkoperasian dan 5  Rancangan Peraturan  Pelaksanaan UU tentang  Perkoperasian 

 5 RPP 

Sistem informasi Usaha Kecil  dan Menengah secara on‐line 

2 Aplikasi Sistem  

Realisasi 

% 

5 RPP 

100 

2 

100 

Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: • Tersusunnya 5 Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Perkoperasian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang diundangkan pada tangal 30 Oktober 2013 mengamanatkan pengaturannya lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Kementerian Koperasi dan UKM menyampaikan permohonan persetujuan penyusunan 5 (lima) RPP melalui surat nomor 72/M.KUKM/IV/2013 tanggal 30 April 2013 perihal Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yaitu : 1.

RPP tentang Penyelenggaraan Perkoperasian;

2.

RPP tentang Koperasi Simpan Pinjam;

3.

RPP tentang Koperasi Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah;

4.

RPP tentang Lembaga Penjamin Simpanan KSP;

5.

RPP tentang Lembaga Pengawas KSP

Pada tanggal 1 November 2013, kelima RPP telah didaftarkan dalam Program Legislasi Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi prioritas pembahasan tahun 2014. •

Sistem Informasi Usaha Kecil Dan Menengah Secara On-Line Dalam upaya untuk mencapai taget pada indikator ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya:

Page 81

1.

PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) BAGI USAHA KUMKM SENTRA Information and Communication Technology (ICT) atau disebut Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sudah semakin jauh menjangkau kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan TIK sudah hampir sejajar dengan prasarana lain seperti ; listrik, air bersih, dan jalan. Kebanyakan masyarakat seolah sudah tidak dapat lepas dari TIK, seperti telepon, handphone, radio, televisi, ATM, Surat Kabar, Fax, Laptop, PDA, CD-Rom, DVD, Komputer, dan Internet. Pesatnya kemajuan TIK saat ini telah sepenuhnya membuka kesempatankesempatan baru dalam pencapaian tingkat kemajuan mengatasi kendala tradisional, terutama menyangkut masalah jarak dan waktu sehingga memungkinkan aktivitas usaha dengan jangkauan luas. Koperasi dan UMKM di Indonesia selama ini dipandang sebagai suatu yang hanya mengandalkan hal-hal yang bersifat “biasa” dan nyaris tanpa inovasi. Pola pemikiran semacam ini bahkan secara ironis juga dimiliki oleh pelakunya sendiri. Selama ini, KUMKM selalu identik dengan pola manajerial yang tradisional cenderung kacau, mulai dari manajemen produksi, keuangan, hingga pemasaran. Sehingga sangat diperlukan bagi mereka manajemen modern yang didukung juga pengetahuan dalam memanfaatkan internet bagi usaha mereka. Karena internet memungkinkan KUMKM memasarkan produk mereka dengan intensif, efisien, dan efektif. Dibandingkan dengan surat kabar atau majalah, internet memiliki pembaca ratusan kali lipat. Satu kali tayangan di internet, iklan dapat terbaca oleh puluhan ribu orang. KUMKM dapat meninggalkan iklan di surat kabar yang biayanya mahal dan ujungnya hanya akan menaikkan biaya operasional.

2. PENDAMPINGAN TEKNIS PEMANFAATAN INTERNET UNTUK E-COMMERCE BAGI KUMKM SENTRA Dalam rangka meningkatkan pengetahuan KUMKM dalam mendayagunakan Internet untuk pengembangan bisnisnya, maka pada tahun anggaran 2013 telah difasilitasi kegiatan pendampingan teknis penggunaan internet untuk e-commerce kepada KUMKM sentra di 5 (empat) Provinsi, yaitu: Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Lampung, Maluku Utara, Jawa Barat, dengan peserta masingmasing sebanyak 40 orang, sehingga keseluruhannya menjadi 200

Page 82

orang. Kegiatan ini difokuskan kepada KUMKM yang memiliki usaha produktif dan berpeluang untuk melakukan ekspor. Tujuan pendampingan teknis adalah untuk meningkatkan pengetahuan KUMKM, agar mereka mahir dalam menggunakan internet serta mampu mengikuti perkembangan TIK yang digunakan dalam akses informasi bisnis dan dapat disinergikan dengan usahanya seperti mengolah informasi, mengakses informasi bisnis, promosi produk, integrasi informasi, serta dapat mengikuti tren pasar. Kegiatan pendampingan teknis dilaksanakan di laboratorium komputer yang ada di sekolah tinggi atau universitas di ibukota provinsi, dimana satu orang peserta menggunakan satu komputer. Metode pembelajarannya adalah instruktur memandu dengan menggunakan laptop dan LCD/Projector, sedangkan pendamping instruktur mengarahkan peserta. Materi pembelajaran yang diberikan antara lain; perkembangan teknologi informasi dan komunikasi; penggunaan internet sehat dengan browsing; pembuatan/pengoperasian e-mail dan mailinglist; mencari informasi melalui search engine dengan google, penggunaan komunikasi interaktif dengan facebook; operasi beberapa website tentang e-commerce, e-government; pengoperasian website sentrakukm. com; mendesain website sendiri dengan blog atau wordpress; serta studi kasus melalui proses transaksi online. 3.

DISEMINASI APLIKASI SKIM PENGEMBANGAN USAHA Merupakan skim yang ditujukan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) yang akan memulai usaha (wirausaha baru) atau UMKM yang akan mengembangkan usahanya lebih lanjut. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha telah menyusun aplikasi/software Skim Pengembangan Usaha yaitu merupakan sebuah sistem aplikasi komputer yang dapat diakses secara on-line melalui internet dengan mengakses ke website: http://www.sentrakukm.com maupun secara off-line dengan menggunakan CD yang dilengkapi dengan petunjuk penggunaan/ manual. Skim tersebut menyajikan berbagai informasi tentang karakteristik suatu usaha serta aplikasi rencana usaha (business plan) bagi penggunanya untuk mengembangkan usaha. Page 83

Fitur-fitur yang terdapat dalam Skim Pengembangan Usaha : a.

Informasi 100 skim usaha yaitu : Usaha Jasa; Usaha komputer dan hobby; Usaha makanan dan minuman; Usaha budidaya ternak dan ikan; Usaha budidaya pertanian; Usaha dagang; Usaha kreatif dan Usaha Lain. Informasi tersebut meliputi prospek usaha, faktor keberhasilan usaha, faktor yang harus diwaspadai, cara menjalankan usaha, aspek legal/perijinan dan aspek pembiayaan.

b.

Aplikasi rencana usaha (business plan) bagi UMKM.

c.

Aplikasi proposal pinjaman ke sumber pembiayaan.

d.

Aplikasi pengelolaan keuangan berbasis akuntnasi.

Pertimbangan dalam pemilihan 100 skim usaha tersebut adalah: usaha-usaha yang mempunyai nilai tambah tinggi, banyak diusahakan oleh UMKM, modal kurang dari Rp. 100 juta, dan aspek perijinan mudah. SASARAN: PENYUSUNAN PERENCANAAN KOPERASI DAN UKM

PROGRAM/KEGIATAN

KEMENTERIAN

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, telah ditetapkan 2 (dua) target pencapaian kinerja pada sasaran ini yaitu: 1.

Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kota;

2.

Terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM serta Sistem Informasi On-line KUKM

Page 84

Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja 

Target 2013 

Terciptanya keselarasan  51 Dokumen  program dan kegiatan dalam  pemberdayaan Koperasi dan  UKM melalui koordinasi lintas  sektoral di tingkat pusat,  propinsi, kabupaten dan kota  Terselenggaranya Evaluasi dan  22 Dokumen, 595  Pelaporan Program  orang  Pemberdayaan Koperasi dan  UKM serta Sistem Informasi On‐ line KUKM 

Realisasi 

% 

51 

100 

22 

100 

595 

100 

Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: •

Terciptanya Keselarasan Program dan Kegiatan Dalam Pemberdayaan Koperasi Dan UKM Melalui Koordinasi Lintas Sektoral Di Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten Dan Kota Upaya untuk memenuhi pencapaian target pada indikator ini dilakukan melalui pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dengan dinas propinsi, kabupaten/kota yang membidangi Koperasi dan UMKM. Hasil akhir pelaksanaan rapat-rapat koordinasi tersebut adalah sinergitas dan kesinambungan serta keselarasan program-program pemberdayaan koperasi dan UKM antara pusat dan daerah. Beberapa pelaksanaan rapatrapat kordinasi tersebut adalah: -

Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas): dilaksanakan di Jakarta dengan peserta adalah Kepala Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota yang membidang Koperasi dan UKM;

-

Rapat Kordinasi Terbatas (Rakortas): dilaksanakan di Jakarta dengan peserta berasal dari Kepala Dinas Propinsi yang membidangi Koperasi dan UKM;

-

Rapat Kordinasi Perencanaan Pembangunan yang melibatkan Kepala dinas Propinsi yang membidangi Koperasi dan UKM beserta jajarannya yang menangani Bidang Program.

Page 85

Dari hasil pelaksanaan rapat-rapat kordinasi tersebut, telah dihasilkan sebanyak 51 Dokumen. Sehingga realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100%. •

Terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM serta Sistem Informasi On-line KUKM Pelaksanaan pencapaian target kinerja untuk indikator ini adalah melalui beberapa kegiatan, yaitu: -

Penyusunan laporan/dokumen pemantauan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM sebanyak 4 dokumen;

evaluasi

-

Penyusunan laporan/dokumen kerjasama teknik di bidang KUKM sebanyak 4 dokumen;

-

Penyusunan laporan/dokumen penyelenggaraan PUG di Bidang KUKM sebanyak 4 dokumen;

-

Penyusunan data dan informasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM nasional sebanyak 8 Dokumen;

-

Peningkatan kapasitas pengelola data sistem pemberdayaan Koperasi dan UKM kepada 595 orang

informasi

Dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, serta capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan tersebut, maka realisasi capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100%. Page 86

SASARAN: PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, telah ditetapkan target pencapaian kinerja pada sasaran ini yaitu Terselenggaranya pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu serta tertatanya BMN. Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja  Terselenggaranya pelaksanaan  anggaran yang akuntabel dan  tepat waktu serta tertatanya  BMN 

Target 2013  8 Laporan 

Realisasi 

% 

8 

100 

Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: •

Terselenggaranya Pelaksanaan Anggaran Yang Akuntabel Dan Tepat Waktu Serta Tertatanya BMN Upaya untuk memenuhi pencapaian target pada indikator ini dilakukan melalui tersajinya dokumen LRA, Neraca dan Catatan atas laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sebanyak 4 laporan dan tersajinya dokumen laporan BMN yang transparan dan akuntabel sebanyak 4 laporan. Dari realisasi pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut, maka dapat disampaikan bahwa realisasi capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.

SASARAN: PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/PUBLIKASI/VISUALISASI DAN PELAYANAN INFORMASI KOPERASI DAN UMKM Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, telah ditetapkan target pencapain kinerja pada sasaran ini yaitu Tersediaanya SDM aparatur yang memiliki kompetensi dan terselenggaranya publikasi pemberdayaan Koperasi dan UKM.

Page 87

Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja 

Target 2013 

Tersedianya SDM Aparatur yang  1.530 orang, 13  memiliki kompetensi dan  media, 9 edisi  terselenggaranya publikasi  pemberdayaan Koperasi dan  UKM 

Realisasi 

% 

1.530 

100 

13 

100 

9 

100 

Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: • Tersedianya SDM Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Terselenggaranya Publikasi Pemberdayaan Koperasi Dan UKM

Dan

Pelaksanaan pencapaian target kinerja untuk indikator ini adalah melalui beberapa kegiatan, yaitu: -

Terciptanya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dalam menstimulus pribadi untuk melakukan pekerjaan secara lebih inovatif dan kreatif dengan mencoba pendekatan-pendekatan dalam memecahkan permasalahan pekerjaan. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan peserta pelatihan SDM aparatur sebanyak 1.530 orang;

-

Terpublikasikannya program/kegiatan KUKM melalui surat kabar/ majalah dan media cetak lainnya yang telah dipublikasikan di 13 media;

-

Diterbitkannya tabloid dan jurnal KUM sebanyak 9 edisi.

Dari realisasi capaian kinerja tersebut di atas, maka dapat disampaikan bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100%. SASARAN: PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, telah ditetapkan target pencapain kinerja pada sasaran ini yaitu Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah.

Page 88

Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja 

Target 2013 

Terlaksananya Pemeriksaan dan  44 dokumen  Pengawasan Pelaksanaan  Anggaran Pusat dan Daerah 

Realisasi 

% 

44 

100 

Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: •

Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah Pelaksanaan pencapaian target kinerja untuk indikator ini adalah melalui beberapa kegiatan, yaitu: -

Laporan hasil audit pelaksanaan anggaran oleh Satker Pusat dan Pengelolaan Anggaran Dekonsentrasi Laporan review laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UKM, Laporan hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh obyek yang diaudit sebanyak 44 dokumen.

Dari hasil atas kegiatan tersebut di atas, maka dapat disampaikan bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100%. SASARAN: PENINGKATAN JUMLAH DAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, telah ditetapkan target pencapaian kinerja pada sasaran ini yaitu Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah. Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja 

Target 2013 

Meningkatnya kualitas sarana  78.641 M2, 12 Bulan,  dan prasarana aparatur di  186 unit, 12 bulan  Kementerian Koperasi dan UKM 

Realisasi 

% 

78.641 M2  12  186  12 

100  100  100  100  Page 89

Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: •

Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Kementerian Koperasi Dan UKM Pelaksanaan pencapaian target kinerja untuk indikator ini adalah melalui beberapa kegiatan, yaitu: -

Perawatan Gedung dan halaman kantor seluas 78.641 M2;

-

Perbaikan peralatan kantor yang dilaksanakan selama 12 bulan;

-

Pengadaan dan perawatan kendaraan bermotor roda 2, 4, da 6 sebanyak 186 kendaraan;

-

Pelaksanaan operasional perkantoran dan pimpinan yang dilaksanakan selam 12 bulan.

Dari hasil atas kegiatan tersebut di atas, maka dapat disampaikan bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100%.

Page 90

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN Total pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.739.998.862.000,-. Pagu ini mengalami kenaikan sebesar 27,08 % jika dibandingkan pagu tahun 2012 yang sebesar Rp. 1.369.220.522.000,-. Realisasi pelaksanaan anggaran hingga 31 Desember 2013 mencapai sebesar 91,15% atau sebanyak Rp.1.585.960.259.271,-. Untuk lebih jelasnya berikut disampaikan alokasi rencana dan realisasi anggaran menurut program, sebagai berikut: REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN ANGGARAN 2013 PROGRAM 

KEGIATAN 

 PAGU  (Rp.) 

 REALISASI  (Rp.)  

% 

SISA 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

044.01.01 

Program Dukungan  Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis  Lainnya Kementerian  Koperasi dan UKM 

236.605.791.000 

210.471.145.666 

88,95 

26.134.645.334 

  044.01.02 

Program Peningkatan  Sarana dan Prasarana  Aparatur Kementerian  Koperasi dan UKM 

044.01.06 

Program Pemberdayaan  Koperasi dan UMKM 

55.774.900.000 

49.740.142.640 

89,18 

6.034.757.360 

1.447.618.171.000 

1.325.798.970.965 

91,58 

121.869.200.035 

1.739.998.862.000 

1.585.960.259.271 

91,14 

154.038.602.729 

 

JUMLAH 

Dalam implementasinya Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh unit organisasi dalam lingkup Kementerian Koperasi dan UKM dengan alokasi dan realisasi anggaran sebagai berikut: A. Kegiatan Pusat (Kementerian) sebesar Rp. 1.380.774.549.000,-, dengan realisasi sebesar Rp. 1.267.653.178.042,- (95,26%); B.

Kegiatan BLU sebesar Rp. 131.957.313.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 121.640.221.432,- (92,18%);

C.

Kegiatan Dekonsentrasi sebesar Rp. 132.267.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 118.065.647.044,- (89.26%).

Page 91

Untuk lebih jelasnya berikut disampaikan rekapitulasi realisasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM, sebagai berikut: REKAPITULASI RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN ANGGARAN 2013 (PER 31 DESEMBER 2013) Unit Kerja 2

1

Pagu Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

3

7

Sisa (%) 8

(Rp.) 9

(%) 10

I Pusat 1 Deputi Bidang Kelembagaan DEPa. Fasilitasi

67,592,417,000

64,694,142,391

95.71

2,898,274,609

4.29

67,592,417,000

64,694,142,391

95.71

2,898,274,609

4.29

58,228,213,000

57,480,609,854

98.72

747,603,146

1.28

DEPa. Fasilitasi

14,374,213,000

13,636,609,854

94.87

737,603,146

5.13

DEPb. Perkuatan

43,854,000,000

43,844,000,000

99.98

10,000,000

0.02

155,195,435,000

153,982,268,494

99.22

1,213,166,506

0.78

35,195,435,000

33,983,268,494

96.56

1,212,166,506

3.44

120,000,000,000

119,999,000,000

100.00

1,000,000

0.00

323,941,062,000

321,328,572,567

99.19

2,612,489,433

0.81

68,653,562,000

66,041,072,567

96.19

2,612,489,433

3.81

255,287,500,000

255,287,500,000

100.00

0

-

221,395,804,000

211,891,427,605

95.71

9,504,376,395

4.29

211,395,804,000

201,891,427,605

95.50

9,504,376,395

4.50

10,000,000,000

10,000,000,000

100.00

0

-

2 Deputi Bidang Produksi

3 Deputi Bidang Pembiayaan DEPa. Fasilitasi DEPb. Perkuatan 4 Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usah DEPa. Fasilitasi DEPb. Perkuatan 5 Deputi Bidang Pengembangan SDM DEPa. Fasilitasi DEPb. Perkuatan

84,089,678,000

78,873,003,955

93.80

5,216,674,045

6.20

DEPa. Fasilitasi

69,899,678,000

64,684,024,955

92.54

5,215,653,045

7.46

DEPb. Perkuatan

14,190,000,000

14,188,979,000

99.99

1,021,000

0.01

6 Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukt

26,943,096,000

25,996,495,630

96.49

946,600,370

3.51

24,543,096,000

23,596,495,630

96.14

946,600,370

3.86

2,400,000,000

2,400,000,000

100.00

0

-

8 Sekretariat

358,388,844,000

320,630,478,706

89.46

37,758,365,294

10.54

a. Fasilitasi

358,388,844,000

320,630,478,706

89.46

37,758,365,294

10.54

85,000,000,000

32,776,178,840

93.65

2,223,821,160

6.35

7 Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UK DEPa. Fasilitasi DEPb. Perkuatan

9 Dekopin

1,380,774,549,000

1,267,653,178,042

95.26

113,121,370,958

4.74

II Dekonsentrasi

132,267,000,000

118,065,647,044

89.26

14,201,352,956

10.74

III BLU

131,957,313,000

121,640,221,432

92.18

10,317,091,568

7.82

56,875,327,000

52,447,654,600

92.22

4,427,672,400

7.78

- APBN (RM)

24,353,432,000

23,957,429,421

98.37

396,002,579

1.63

- PNBP

32,521,895,000

28,490,225,179

87.60

4,031,669,821

12.40

75,081,986,000

69,192,566,832

92.16

5,889,419,168

7.84

7,398,759,000

7,231,791,266

97.74

166,967,734

2.26

67,683,227,000

61,960,775,566

91.55

5,722,451,434

8.45

1,739,998,862,000

1,585,960,259,271

91.15

154,038,602,729

8.85

I

Jumlah I (a + b)

LLP-KUKM

LPDB-UMKM - APBN (RM) - PNBP Jumlah I + II +III

Page 92

Dalam pelaksanaan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 154.038.602.729,- (8,85%). Sisa anggaran tersebut meliputi: -

Penghematan/Efisiensi (Perjalan dinas, langganan daya dan jasa, kegiatan kontraktual, dan efisiensi lainnya) sebesar Rp. 104.038.602.729,- (5,98%);

-

Blokir anggaran sebesar 50.000.000.000,- (2,87%).

Hal yang menggembirakan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012, BPK telah memberikan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi ini diharapkan tetap dapat dipertahankan pada tahun 2013 ini dan tahun-tahun berikutnya.

Page 93

BAB 4 PENUTUP I. KESIMPULAN 1.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koperasi dan UKM ini merupakan pengukuran atas kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013, yang sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012-2014.

2.

Berdasarkan atas hasil pengukuran yang telah dilakukan, tergambarkan bahwa secara umum, capaian Kementerian Koperasi dan UKM dalam memenuhi target indikator kinerja telah berhasil. Rata–rata realisasi capaian adalah sebesar 104.03%, dengan kisaran nilai antara 100%600%.

3.

Keberhasilan Kementerian Koperasi dan UKM dalam memenuhi target indikator kinerja tahun 2013, tidak terlepas dari komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM serta keberhasilan pelaksanaan kordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti Kementerian terkait, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, gerakan kopoerasi, serta asosiasi-asosiasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 telah dijalankan dengan baik.

II. SARAN-SARAN 1.

Pelaksanaan program kerja dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang melibatkan insatansi lain, kiranya perlu diperkuat kembali. Sehingga peningkatan perekonomian nasional oleh sektor Koperasi dan UMKM dapat terus meningkat.

2.

Sedangkan prestasi nilai capaian sasaran yang telah sesuai dan melebihi target IKU untuk dapat terus dipertahankan. Termasuk dalam hal ini adalah mengembangkan realisasi program dan kegiatan secara kreatif dan inovatif.

3.

Realisasi capaian atas indikator kinerja yang masih berada di bawah target, kiranya perlu mendapat perhatian lebih. Hal ini agar target kinerja

Page 94

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM dapat terwujud pada akhir periode Renstra tersebut. 4.

Program dan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2013 dapat dikatakan telah dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian terdapat beberapa aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian terutama dalam hal sinkronisasi dan kesinambungan program dan kegiatan dari tahun ke tahun. Selain aspek perencanaan perlu pula sinergi yang lebih intensif dalam pelaksanaan hingga tahap pelaporan secara berjenjang.

5.

Hal yang menggembirakan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012, BPK telah memberikan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi ini diharapkan tetap dapat dipertahankan pada tahun 2013 dan tahun-tahun berikutnya.

Page 95

Page 96