Evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap masing-masing indikator kinerja utama sasaran tersebut sebagai berikut:

215 Sasaran 53

Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Pelaporan Penggunaan Bangunan

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 20, yaitu mewujudkan penataan ruang yang akomodatif, tertib, teratur dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 1 (satu) program, yaitu Perencanaan Penataan Ruang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.287.555.000.00, yang terealisir sebesar Rp.275.312.100.00 (95,74%). SKPD yang bertanggungjawab untuk mewujudkan sasaran stategis tersebut adalah Dinas Cipta Karya, Tata ruang, dan Perumahan. Sasaran strategis ini diarahkan untuk memenuhi target kinerja utama, sebagai berikut: 144.

Indikator Kinerja Utama Target Proposi jumlah bangunan yang sudah berizin (IMB), dalam proses perizinan dan 100% belum berizin. Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 53

Realisasi

%

Capaian

85,6%

85,6

Sangat Berhasl

85,6

92.5

Evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap masing-masing indikator kinerja utama sasaran tersebut sebagai berikut:

144

Proposi Jumlah Bangunan Yang Sudah Berizin (IMB), Dalam Proses Perizinan dan Belum Berizin

Untuk merealisasikan capaian target indikator ini ditempuh melalui pelaksanaan 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan, yaitu Program Pemanfaatan Ruang dengan 2 ( dua ) Kegiatan, yaitu (1) Kegiatan Updating Data Sistem Informasi Bangunan yang memiliki IMB di Kota Pontianak, (2) Kegiatan Legislasi Peraturan IMB Khusus/Jangka Waktu tertentu, sedangkan untuk Program Perencanaan Penataan Ruang terdiri dari 1 ( satu) kegiatan yaitu kegiatan Bimtek Survey, Pengukuran dan Penggambaran dengan Autocad untuk SMK . Adapun Capaian kinerja masingmasing kegiatan tersebut sebagaimana dituangkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja 1. 2. 3.

1 Jumlah rumah ber IMB yg dientry di Kota Pontianak Tersusunnya Peraturan IMB Khusus/jangka waktu tertentu Jumlah peserta Bimtek

Target

Realisasi

%

2 1500

3 1000

4 66,67

1 paket

1 paket

100

30 peserta

27 peserta

90

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan

Capaian Kinerja 5

92.5 Sangat Berhasil

85,56%

Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 53 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 85,6% atau termasuk dalam interval x > 85, dengan nilai mean : 92.5 dalam kategori Sangat Berhasil.

216 Sasaran 54

Meningkatnya Akuntabilitas dan Aksesabilitas Dalam Pelayanan dan Penyediaan Data dan Informasi Tentang Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Yang Komprehensif

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 21, yaitu mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup Kota Pontianak yang hijau dan teduh. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 4 (empat) program, yaitu program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Pengendalian Polusi, dan program Peningkatan Kualitas dan Akses Informsi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan total pagu anggaran sebesar Rp.3.204.446.000,00, yang terealisir sebesar Rp.2.997.257.923,00 atau 93%. SKPD yang bertanggungjawab untuk mewujudkan sasaran stategis tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup. Sasaran strategis ini diarahkan untuk memenuhi 3 (tiga) indikator kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama Target 145. Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan perusakan 100% lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. 146. Persentase keakuratan dan informasi SLHD 90% yang tercantum dalam dokumen UKL/ UPL 147. Jumlah penyuluhan/ sosialisasi lingkungan 90% hidup kepada masyarakat dan pelaku usaha. Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 54

Realisasi

%

77,63%

77,63

83%

92,22

91%

101,11 97.33%

Capaian

Sangat Berhasl

92.5


145

Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Yang Ditindaklanjuti

Indikator kinerja jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 ditujukan untuk memberikan akses informasi kepada publik mengenai program perlindungan dan konservasi sumber daya alam berupa pengembangan data dan informasi lingkungan, dan program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam berupa akreditasi laboratorium BLH Kota Pontianak. Selain melaksanakan kegiatan pengawasan limbah kegiatan usaha, Badan Lingkungan Hidup juga melakukan penanganan pengaduan masyarakat akibat pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, yaitu adanya dugaan pencemaran dan atau perusakanlingkungan yang ditindaklanjuti (SPM). Hal ini mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 70 yaitu masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat dapat dilakukan berupa pengawasan sosial dan menyampaikan informasi dan laporan akibat dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh kegiatan usaha serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09

217 Tahun 2010 tentang tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

146

Persentase Keakuratan dan Informasi SLHD Yang Tercantum Dalam Dokumen UKL/UPL

Indikator kinerja persentase keakuratan dan informasi SLHD yang tercantum dalam dokumen UKL/UPL pada tahun 2013 diperoleh melalui Koordinasi Penilaian Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan peningkatan kapasitas Adiwiyata dan Koordinasi Penilaian Sehat/Adipura. Koordinasi Penilaian Dokumen Pengelolaan Lingkungan merupakan penilaian dan pembahasan dokumen lingkungan baik berupa Dokumen UKL/UPL, AMDAL maupun DPLH dan DELH. Penilaian Dokumen UKL/UPL dan DPLH dilaksanakan oleh Komisi Pengarah. Dokumen UKL-UPL Kota Pontianak berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 168 Tahun 2009 sedangkan Penilaian Dokumen AMDAL dan DELH dilaksanakan oleh Komisi Penilai AMDAL Kota Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 13 Tahun 2010 dibantu dengan Tim Teknis AMDAL Kota Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak Nomor 12.b Tahun 2009. Penyusunan Dokumen UKL-UPL didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Lampiran II sedangkan untuk Format Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) bagi kegiatan yang telah beroperasional tapi belum memiliki dokumen lingkungan setara Dokumen UKL-UPL didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Lampiran III. Penyusunan Dokumen AMDAL didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, sedangkan untuk Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) bagi kegiatan yang telah beroperasional tapi belum memiliki dokumen lingkungan setara Dokumen AMDAL didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Lampiran II. Jumlah Dokumen lingkungan Hidup yang telah masuk selama Tahun 2012 sebanyak 53 buah terdiri dari 1 Dokumen DELH, 1 Dokumen AMDAL, 51 dokumen UKL-UPL. Untuk dokumen yang telah mendapat persetujuan dari Walikota Pontianak berjumlah 30 buah dokumen yang terdiri dari 25 buah Dokumen UKLUPL dan 5 buah Dokumen DPLH. Selain melakukan penilaian secara administrasi, upaya untuk memperoleh keakuratan dan informasi SLHD yang tercantum dalam dokumen UKL/UPL adalah melakukan penilaian dokumen yang masuk dan verifikasi lapangan, yaitu dengan cara melakukan pengecekan lapangan terhadap kondisi yang ada disesuaikan dengan kondisi yang tercantum di dalam dokumen yang dibuat. Pengecekan

218 lapangan ini dilaksanakan apabila terdapat keraguan atas data yang ditampilkan dalam dokumen dengan kondisi data lapangan. Untuk tahun 2013 terdapat beberapa dokumen yang dilakukan pengecekan lapangan di antaranya untuk kegiatan Hotel, kegiatan perbaikan gas LPG 3 Kg, Kost dan lain sebagainya.

147

Jumlah Penyuluhan/Sosialisasi Lingkungan Hidup Masyarakat dan Pelaku Usaha

Indikator kinerja jumlah penyuluhan/sosialisasi lingkungan hidup masyarakat dan pelaku usaha diperoleh melalui peningkatan kapasitas adiwiyata, koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura, penyuluhan pengelolaan lingkungan Kota Pontianak, pemilihan Duta Lingkungan Hidup, peringatan Hari Lingkungan Hidup, dan Clean and Green City. Capaian kinerja atas masing-masing kegiatan dimaksud pada tahun 2013 dijelaskan sebagai berikut: a. Peningkatan Kapasitas Adiwiyata, sesuai pengertiannya adalah program Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Adiwiyata bertujuan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya upaya kebersihan lingkungan. Sasaran program Adiwiyata adalah sekolah, karena sekolah merupakan komunitas masyarakat yang terdiri dari siswa, guru, staff kepala sekolah, kepala sekolah, dan staff tata usaha dan karyawan, yang di dalamnya merupakan salah satu medium efektif bagi pembelajaran dan penyadaran warga sekolah. Agar individu-individu, mulai dari guru, murid, dan pekerja yang terlibat dalam upaya menghentikan laju kerusakan lingkungan yang disebabkan tangan manusia. Sekolah Adiwiyata adalah suatu program pendidikan lingkungan hidup yang ditujukan bagi pemberdayaan sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA sesuai dengan prinsip-prinsip dasar program Adiwiyata yakni partisipatif dan berkelanjutan. Pelaksanaan program Adiwiyata di Kota Pontianak pada tahun 2013, meliputi : pengadaan bibit tanaman, sosialisasi program Adiwiyata ke sekolah-sekolah, bimbingan teknis kepada sekolah, pengembangan sekolah model/percontohan, penetapan penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat Kota, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keterlaksanaan program Adiwiyata kepada Walikota, tembusan kepada BLH Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan evaluasi administrasi dan penetapan nilai pencapaian sekolah dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2012, 5 April 2012 dan 10 April 2012. Hanya 9 dokumen fortofolio dari 9 sekolah yang mengikuti Adiwiyata, dimana 3 fortofolio (SDN 20 Pontianak Selatan, SDN 36 Pontianak Kota dan SMA 4 Pontianak) langsung dikirim ke Pusat karena mereka telah mendapat Penghargaan Adiwiyata Tahun sebelumnya. Terdapat 6 (enam) fortofolio masuk ke BLH Kota Pontianak untuk diseleksi oleh Tim Adiwiyata Tingkat Kota. Evaluasi pelaksanaan Adiwiyata di Kota Pontianak Tahun 2013 menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 1) Perlu peningkatan nilai Adiwiyata pada kategori partisipatif dan kebijakan;

219 2) Kurangnya perhatian Diknas Kota Pontianak mengenai program Adiwiyata; 3) Pemerintah Kota Pontianak perlu meningkatkan apresiasi mereka kepada sekolah yang telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata sehingga sekolah tersebut mendapat perhatian dari masyarakat. b. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura. Pengertian Kota Sehat secara umum adalah suatu pendekatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mendorong terciptanya kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya dan produktivitas, serta perekonomian yang sesuai dengan kebutuhan wilayah perkotaan. Konsep Kota Sehat merupakan pola pendekatan untuk mencapai kondisi kota/kabupaten yang aman, nyaman dan sehat bagi warganya melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial dan budaya secara optimal sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas dan perekonomian wilayah (atau lebih bertujuan kepada ‘good governance’). Kota Sehat merupakan gerakan untuk mendorong inisiatif masyarakat (capacity building) menuju hidup sehat. Memperhatikan konsepsi gerakan kota sehat tersebut, tampak bahwa gerakan kota sehat merupakan pendekatan ‘multi stakeholders’. Dalam hal ini sektor (pemerintah dan swasta) yang merupakan bagian dari stakeholders dapat ikut aktif atau berpartisipasi sesuai dengan bidang tugasnya. Tujuan kota sehat ialah tercapainya kondisi kota untuk hidup dengan aman, nyaman dan sehat bagi warganya melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial dan budaya secara optimal. Keikutsertaan Kota Pontianak rangka mewujudkan Kota yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan, berdasarkan penilaian Adipura tahun 2011-2012 masuk dalam kelompok kota besar karena jumlah penduduknya berada dalam rentang 500.001 s.d 1.000.000 jiwa. Penilaian Adipura merupakan gabungan antara pemantauan fisik (75%) dan penilaian non fisik (25%). Hasil ekspose Adipura periode I (P1) oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kota Pontianak menduduki peringkat 2 di Provinsi Kalbar dengan kategori Kota Besar. Hasil penilaian Adipura, di Kota Pontianak masih terdapat nilai dalam skala penilaian Jelek dan Sangat Jelek yaitu : pasar, pertokoan, terminal bus/angkot, TPA, Pemilahan Sampah, Pengolahan Sampah. a. Lokasi pasar, dilingkungan pasar masih terdapat sampah yang berserakan, tempat sampah terbuka, jumlahnya masih kurang dan tidak terawat; untuk komponen drainase, sebagian besar saluran tersumbat oleh sampah; masih kurang pohon peneduh; pedagang kaki lima mengganggu pejalan kaki. b. Lokasi Pertokoan, masih terdapat sampah yang berserakan; sebagian besar saluran tersumbat sampah; pada lokasi tersebut perlu penambahan pohon peneduh. c. Lokasi Terminal, sampah bertumpuk dan berserakan pada tempat-tempat tertentu; saluran tersumbat oleh sampah, gulma dan terjadi pendangkalan; pohon peneduh masih sangat kurang, TPS dalam kondisi terbuka dan tidak terawat; ruang tunggu kurang terawat; WC dalam kondisi kotor, berbau dan kurang tersedia air bersih, PKL kurang tertata rapi. d. TPA, perlu dilakukan perbaikan berupa pemasangan pagar disekeliling TPA, pengurangan jumlah lalat, penambahan pohon peneduh, pengolahan lindi, pengaturan zona, blok serta sel di TPA, perlu dilakukan penutupan sampah dengan tanah.

220 e. Pemilahan Sampah, masih kurangnya pemilahan sampah pada lokasi perumahan, perkantoran, sekolah dan rumah sakit/puskesmas; tidak terdapat pemilahan sampah pada lokasi pasar, pertokoan, terminal, pelabuhan. f. Pengolahan sampah, masih kurangnya pemanfaatan sampah organik menjadi kompos baik pada skala rumah tangga maupun skala pasar. c. Penyuluhan Pengelolaan Lingkungan Kota Pontianak dalam pelaksanaannya digabung dengan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kota Pontianak Tahun 2012 berdasarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong tersebut berupa pembersihan lingkungan, pengangkutan sampah, penanaman pohon dan pembangian leaflet “perubahan iklim” dari BLH dan leaflet tentang “4 Terlalu” dari Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang dilaksanakan di 6 (enam) Kecamatan. Dalam kegiatan tersebut, dilibatkan unsur masyarakat di tiap-tiap kelurahan, aparat kelurahan dan kecamatan, Koramil, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana. d. Pemilihan Duta Lingkungan Hidup merupakan salah satu wahana untuk menggali kepedulian warga Pontianak khususnya generasi muda yang berkomitmen menjaga kualitas lingkungannya. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup telah menimbulkan dampak negatif berupa degradasi lingkungan seperti pencemaran, kerusakan sumber daya alam dan bencana alam. Ketika kerusakan lingkungan membawa dampak krusial berbagai lingkup kehidupan, maka harus ada tindakan, baik berupa kebijakan maupun tindakan persuasif yang dapat menyentuh masyarakat. Cara persuasif memerlukan waktu namun dapat merubah perilaku masyarakat secara mendasar. Cara persuasif dilakukan melalui kampanye lingkungan hidup. Duta Lingkungan Hidup diharapkan menjadi agent pembaharu dan panutan dalam upaya mempromosikan pelestarian lingkungan hidup bagi generasi muda. Melalui pendekatan secara persuasif kampanye lingkungan dari Duta Lingkungan Hidup, diharapkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Pontianak dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan dapat tersampaikan dan tertanam ke masyarakat khususnya generasi muda. sebagai penerus karena diharapkan komunikasi antara masyarakat dapat terlaksana dengan lancar. Secara profesional melalui kelembutan tutur kata dan kehalusan tindak dan daya tarik seorang Duta Lingkungan diharapkan aksi Green Diplomation dapat terwujud karena masyarakat akan tersentuh dan termotivasi untuk peduli terhadap lingkungan. Pemilihan Duta Lingkungan Hidup memberikan arti penting dalam upaya bersama mengedapankan isu lingkungan hidup agar mendapat perhatian ditengah-tengah masyarakat bahwa pencemaran lingkungan diberbagai wilayah Kota Pontianak, bahkan dicakupan yang lebih luas yaitu wilayah Kalimantan Barat berada dalam tahap menghawatirkan. Kerusakan lingkungan ini berpotensi menimbulkan bencana alam yang tentunya merugikan dalam semua aspek kehidupan. Upaya penyelamatan lingkungan hidup memerlukan perubahan perlaku yang ramah lingkungan, baik dimulai dari diri sendiri maupun kesadaran mayarakat secara menyeluruh disemua sector kehidupan. Disini, pemilihan Duta

221 Lingkungan merupakan kegiatan positif karena melibatkan pelajar, mahasiswa dan generasi muda yang nantinya menyerukan pentingnya lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan kita dan generasi penerus. Diharapkan dengan dilaksanakannya pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kota Pontianak, dapat bermanfaat sebagai stimulus percepatan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup bagi generasi muda, masyarakat dan dunia usaha secara informal. e. Peringatan hari Lingkungan Hidup diselenggarakan sesuai program UNEP (United Nations Environment Programme) yang menetapkan Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2012 yaitu “Green Economy: Does it include you?”. Tema ini disesuaikan dengan konteks Indonesia, menjadi “Ekonomi Hijau: Ubah perilaku, tingkatkan kualitas lingkungan”. Makna utama dari tema ini adalah pentingnya melakukan perubahan paradigma dan juga perilaku kita untuk selalu mengambil setiap kesempatan dalam mencari informasi, belajar dan melakukan tindakan demi melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Dengan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Kota Pontianak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat dunia dengan visi Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik juga turut berpartisipasi dalam momentum peringatan hari lingkungan hidup sedunia dengan pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi Kota Pontianak itu sendiri. Dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup sedunia tahun 2012, Pemerintah Kota Pontianak memberikan bantuan bibit tanaman pucuk merah ke29 Kantor Kelurahan se-Kota Pontianak dengan maksud membantu Kelurahan menciptakan lingkungan kantor yang teduh dan indah sehingga dapat menjadi percontohan bagi masyarakat. f. Clean and Green City dilakukan melalui 2 kegiatan terpisah, yaitu penilaian gerakan Clean and Green City tingkat RW se-Kota Pontianak dan Rembug Kampung. Program Clean and Green City telah dilaksanakan tahun 2008, 2009 dan 2011. Dengan melihat tingginya respons masyarakat terhadap program ini, maka pada tahun 2012 program ini dilanjutkan dengan harapan meningkat pula respons masyarakat terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup terutama di lingkungan sekitar mereka. Sebagai kota yang sedang berkembang dimana dengan luas wilayah 107.82 km2, dan jumlah penduduk Kota Pontianak adalah 5.104 jiwa/km2 maka pertumbuhan penduduk Kota Pontianak mencapai angka 1.72 (BPS, 2010). Hal ini tentunya berpengaruh pada penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai dampak pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satu indikator yang dapat dilihat dalam penurunan kualitas lingkungan adalah masalah sampah. Berdasarkan data tahun 2011 sebanyak 1.655,19 m3/hari timbunan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Pontianak. Selain itu berkurangnya ruang terbuka hijau dalam upaya pemenuhan kebutihan akan pemukiman dan prasarana ekonomi lainnya. Program Gerakan Clean and Green City merupakan kegiatan yang memadukan dua program pusat yaitu : program nasional menuju Indonesia Hijau (Green) dan Clean program penjabaran dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Program menuju Indonesia hijau merupakan salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas

222 lingkungan dan membuka peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestarian sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan. Kegiatan Rembug Kampung yang ditujukan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengusulan dan pelaksanaan program lingkungan hidup. Sasarannya adalah terbangunnya inisiasi aksi-aksi konkrit sebagai perwujudan pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan, melalui penyusunan rencana aksi lingkungan hidup. Dasar pelaksanaan rembug kampung adalah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ruang lingkup kegiatan rembug kampung meliputi lingkungan RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan se Kota Pontianak. Sedangkan bentuk rembung kampung berupa diskusi, pemaparan, musyawarah, dan penyusunan rencana aksi. Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 54 diperoleh sebesar 97.33% atau termasuk dalam interval x >85, dengan nilai mean 92,5 dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 55

Menurunya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 21, yaitu mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup Kota Pontianak yang hijau dan teduh. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan program Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.481.317.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.342.160.173,00 atau 92,52%. SKPD yang bertanggungjawab untuk mewujudkan sasaran stategis tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup. Sasaran strategis ini diarahkan untuk memenuhi target kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama Target 148. Persentase menurunnya kualitas 90% pencemaran sesuai Standar Baku Mutu 149. Persentase menurunnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi 90% persyaratan administratif dan teknis Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 55

Realisasi

%

84%

93

88%

97 96%

Capaian Sangat Berhasl 92.5


148

Persentase Menurunnya Kualitas Pencemaran Sesuai Standar Baku Mutu

Indikator kinerja persentase menurunnya kualitas pencemaran sesuai Standar Baku Mutu dicapai melalui pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan, pemantauan kualitas air, dan pemantauan kualitas udara ambient Kota Pontianak. Berikut hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja indikator sasaran ini sebagai berikut: a. Pemantauan Kualitas Lingkungan diarahkan untuk memperoleh data kualitas lingkungan di Kota Pontianak terutama untuk kualitas udara, air, dan data, melalui pengadaan sarana laboratorium lingkungan, pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak. Pencegahan pencemaran udara dari sumber

223 tidak bergerak merupakan kegiatan pengujian emisi dari sumber yang diam seperti contohnya cerobong yang termasuk dalam Program Peningkatan Pengendalian Polusi. Perkembangan kuantitas produksi secara linier meningkatkan kuantitas kerja mesin yang menghasilkan buangan dari cerobong. Kondisi ini menimbulkan naiknya konsentrasi kadar pencemar di dalam asap cerobong yang dapat menyebabkan pencemaran udara sehingga mengganggu lingkungan dan kesehatan manusia serta menimbulkan efek gas rumah kaca dan polutan CO2. b.

Pemantauan Kualitas Air dilaksanakan untuk melestarikan fungsi air melalui pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperlihatkan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjadi agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. Pemantauan kualitas air merupakan proses pengamatan, pencatatan, pengukuran, pendokumentasian menurut prosedur dan standar tertentu terhadap beberapa komponen lingkungan dengan parameter pengujian sebagai tolak ukur yang dilakukan secara terencana, terjadwal dan terkendali dalam periode tertentu. Pemantauan kualitas air dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. Parameter pemantauan kualitas air berdasarkan pada PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Sedangkan baku mutu yang digunakan juga mengacu pada PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air bagian Lampiran tentang Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas. Pemantauan ini dilakukan pada air permukaan, yaitu air yang terdapat dipermukaan tanah. Data yang dihasilkan merupakan hasil analisa parameter air oleh laboratorium lingkungan hidup Kota Pontianak. Titik pemantauan kualitas air di 6 (enam) kecamatan dan di Sungai Kapuas dan Landak dalam wilayah administrasi Kota Pontianak. Parameter yang digunakan sebagai pengukuran terdiri atas parameter fisika dan parameter kimia. Parameter Fisika, meliputi : Temperatur, Residu Terlarut (TDS), Residu Tersuspensi (TSS), Turbidinity (kekeruhan), Daya Hantar Listrik (konduktivitas), Salinitas. Sedangkan parameter kimia mencakup: Derajad Keasaman (pH), Chemical Oxygen Demand (COD), Deman Oxygen (DO), Nitrat (NO3-N), Nitrit (NO2-N), Logam Besi (Fe), Sulfat (SO42-), Logam Mangan (Mn), Krom Heksavalen (Cr6+), Sianida (CN-), Seng (Zn), Minyak dan Lemak, BOD, Logam Tembaga (Cu), Mercuri (Hg), Logam Timbal (Pb).

c.

Pemantauan Kualitas Udara ambient merupakan salah satu faktor penting untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di suatu daerah. Pemantauan kualitas udara ambient di suatu daerah bertujuan untuk menjaga kualitas udara ambient agar memenuhi standar kesehatan, memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi serta mengkorelasikan sumber pencemar dan data udara ambient. Selain itu pemantauan kualitas udara ambient berfungsi untuk penetapan kebijakan pengendalian pencemaran udara, indikator dini dalam kebakaran hutan dan lahan, indikator dini dalam pencemaran udara dari kendaraan bermotor dikota-kota besar, perolehan data yang cepat dan akurat, meningkatkan kesadaran masyarakat (public awareness) dalam menjaga kualitas udara.

224 Sistem pemantauan udara ambient tersebut memantau konsentrasi dari pencemar utama, yaitu CO, SO2, NOx, O3 dan debu/partikulat (PM10). Pemantauan kelima parameter tersebut berdasarkan Kep-45/MENLH/10/1997 dan Kep-107/ KABAPEDAL/11/1997. Data yang diperoleh dari pemantauan ini dipergunakan untuk menghitung Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Data ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambient dilokasi dan waktu tertentu. Perhitungan ISPU dilakukan berdasarkan data pemantauan selama 24 jam. ISPU untuk tiap parameter yang dipantau menunjukkan kualitas udara selama periode 24 jam pemantauan. ISPU adalah laporan kualitas udara kepada masyarakat untuk menerangkan seberapa bersih atau tercemarnya kualitas udara dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan manusia. Penetapan ISPU ini mempertimbangkaan tingkat mutu udara terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, bangunan, dan nilai estetika. Angka dan Kategori Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/Menlh/10/1997, adalah sebagai berikut: Indeks 1-50

Kategori Baik

51-100

Sedang

101-199 200-299 300-lebih

Tidak Sehat Sangat Tidak Sehat Berbahaya

Data-data kualitas udara ditampilkan dalam bentuk ISPU dan perhitungan ISPU dilakukan berdasarkan data pemantauan selama 24 jam. Data kualitas udara dapat dipergunakan untuk mengetahui distribusi sumber pencemar udara.

149

Persentase Menurunnya Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Administratif dan eknis

Indikator kinerja persentase menurunnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis diperoleh melalui pelaksanaan pengendalian kegiatan limbah usaha, dan pengawasan kegiatan limbah usaha. Pelaksanaan pengendalian limbah kegiatan usaha diwujudkan dalam bentuk penilaian kegiatan usaha dan/atau rencana kegiatan usaha dalam rangka pemberian rekomendasi kelayakan lingkungan, dan penyusunan draft Perda Pengendalian Pencemaran Air. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan diberikan berdasarkan permohonan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak dimana rekomendasi tersebut dijadikan sebagai salah satu syarat bagi keluarnya Izin Gangguan (HO). Selain itu selama tahun 2013 rekomendasi dikeluarkan juga sebagai syarat untuk proses pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tercantum dalam Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak.

225 Rekomendasi Kelayakan Lingkungan ini dikeluarkan berupa Surat Persetujuan Teknis yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang ditandatangani oleh pemilik kegiatan sesuai dengan format Lampiran III Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Untuk tahun 2013 telah dikeluarkan sebanyak 182 buah rekomendasi. Dari jumlah tersebut sebanyak 144 buah telah dikeluarkan persetujuan teknisnya yang dilengkapi dengan SPPL, sedangkan sisanya berjumlah 38 usaha dikeluarkan surat pemberitahuan bahwa kegiatan tersebut harus dilengkapi dengan Dokumen Pengelolaan Lingkungan baik berupa Dokumen UKL-UPL. Selanjutnya pengawasan limbah kegiatan usaha dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketaatan suatu usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan dan pentaatan hukum serta pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup maupun perizinan, perlu dilakukan kegiatan pengawasan. Semakin banyak kegiatan usaha yang ada di wilayah kota Pontianak, mengakibatkan banyak limbah yang perlu dilakukan penataan/pengawasan lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan penataan lingkungan hidup seiring semakin pesatnya jumlah penduduk dan banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah kota Pontianak. Pengawasan ini bertujuan untuk untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap kewajiban yang tercantum dalam perundang-undangan di bidang Pengawasan dan Pentaatan Hukum dalam mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta memantau dan mengevaluasi penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap kewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL dan UKL-UPL atau persyaratan lingkungan (SPPL) yang tercantum dalam izin yang terkait. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan mekanisme (SOP) kegiatan pengawasan yang telah ditetapkan, dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan. Dalam melakukan pengawasan limbah kegiatan usaha, dilandasi Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup RI dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Kegiatan pengawasan limbah kegiatan usaha termasuk dalam program peningkatan pengendalian polusi dimana pengawasan yang dilakukan merupakan kegiatan pengawasan limbah bagi pelaku usaha yang secara rutin dilaksanakan selama 12 bulan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013. Selain peraturan tersebut, pelaksanaan pengawasan juga berdasarkan Standar Operasional Prosedur/SOP yang telah ditetapkan. Kegiatan usaha yang telah dilakukan pemantauan/pengawasan pada tahun 2013 berjumlah 426 kegiatan usaha yang terdiri dari: kegiatan usaha industri/ perusahaan, kegiatan usaha perhotelan, kegiatan usaha restoran/rumah makan, kegiatan bengkel, kegiatan spbu, kegiatan rumah sakit/puskesmas/klinik, kegiatan peternakan hewan, dan kegiatan laundry. Pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak merupakan tindak lanjut dari kegiatan usaha yang telah diberikan

226 rekomendasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan dilakukan pemantauan/pengawasan lingkungan yang disarankan, yaitu pembuatan/ melengkapi IPAL (Oil Chatcer), membersihakn saluran pembuangan di lingkungan tempat usaha, penyediaan lahan untuk penghijauan di sekitar usaha, melakukan komunikasi dan membantu kebutuhan pada masyarakat sekitar usaha, membuat laporan swapantau hasil pengolahan limbah cair secara rutin, membuat Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, dan menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan sekitar usaha. Hasil pengawasan dilakukan dengan penindakan terhadap pelaku usaha atau kegiatan yang tidak mentaati/mematuhi pengelolaan lingkungan hidup berupa Surat Peringatan. Kegiatan terakhir dalam rangka pemantauan kualitas lngkungan adalah pemantauan terhadap kegiatan usaha yang mentaati administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (SPM). Adapun jumlah kegiatan usaha yang mentaati administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air yang dilakukan pengambilan sampel air limbah sebanyak 50 kegiatan usaha tahun 2013 dengan uraian sebagai berikut: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jenis Usaha Hotel Perseorangan Terbatas (PT) Rumah Sakit/Klinik Restoran/KF/Sejenis Sentra Bisnis PLTD Mall Matahari Jumlah

Jumlah 20 buah 21 buah 8 buah 8 buah 1 buah 1 buah 1 buah 50 buah

Keterangan Hasil Pemantauan Hasil Pemantauan Hasil Pemantauan Hasil Pemantauan Hasil Pemantauan Hasil Pemantauan Hasil Pemantauan

Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 55 diperoleh sebesar 96% atau termasuk dalam interval x >85, dengan nilai mean 92,5 dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 56

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 22, yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi keuangan yang efektif. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 1 (satu) program, yaitu program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.229.452.500,00 yang terealisir sebesar Rp.207.035.000,00 atau 90,23%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan 2 (dua) indikator kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama Target 150. Meningkatnya keakuratan data dan 100% informasi kependudukan 151. Meningkatnya produktivitas pelayanan 100% administrasi kependudukan Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 56

Realisasi

%

Capaian

95,11%

95,11

115,2%

115,2

Sangat Berhasil

105,155

92.5


227 150

Meningkatnya Keakuratan Data dan Informasi Kependudukan

Untuk merealisasikan capaian target indikator ini ditempuh melalui pelaksanaan 1 (satu) program, yaitu Program penataan administrasi kependudukan dan 6 (enam) kegiatan, yaitu (1) Penggandaan dan distribusi surat undangan e-KTP, (2) Inventarisasi dan pengarsipan KK/KTP, (3) Pengarsipan register dan berkas akta catatan sipil, (4) Penyiapan database pemilukada Kota Pontianak, (5) Verifikasi data kependudukan, (6) Penyusunan dan diseminasi profil kependudukan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 160.985.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 121.235.450,atau 75,31%. Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut sebagaimana dituangkan pada tabel di bawah ini.

1 1.

Indikator Kinerja Kegiatan (output) 2 Jumlah e-KTP yang didistribusikan

2.

Jumlah arsip berkas KK/KTP

3.

Jumlah akta dan berkas catatan sipil yang diarsipkan Jumlah penduduk potensial pemilih yang masuk database Pemilukada 2013 Jumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda yang ditertibkan Jumlah profil kependudukan yang dicetak

No.

4. 5. 6.

Target

Realisasi

%

3 350.000 keping 1.200 buku 3.000 bundel 480.000 orang

4 335.706 keping 1.175 buku

5 95,92

2.354 bundel 472.134 orang

78,47

1.750 NIK

1.750 NIK

100,00

50 buku

50 buku

100,00

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan

151

Capaian Kinerja 6

97,92

98,36

Sangat Berhasil

95,11

Meningkatnya Produktivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Untuk merealisasikan capaian target indikator ini ditempuh melalui pelaksanaan 1 (satu) program, yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan dan 4 (empat) kegiatan, yaitu (1) Pelayanan akta kelahiran melalui kerjasama (MOU) dengan rumah sakit/klinik, (2) Percepatan pelayanan akta kelahiran, (3) Pemeliharaan program, sistem, peralatan dan jaringan SIAK, (4) Pemantauan SIAK di lapangan. Alokasi anggaran sebesar Rp.229.452.500,- dengan realisasi sebesar Rp.207.035.000,- atau 90,23%. Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut sebagaimana dituangkan pada tabel di bawah ini.

228 No. 1

1. 2. 3. 4.

Indikator Kinerja Kegiatan (output)

Target

Realisasi

%

Capaian Kinerja

2

3

4

5

6

Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan melalui kerjasama dengan rumah sakit/klinik Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan melalui percepatan pelayanan Jumlah kegiatan pemeliharaan jaringan SIAK yang dilaksanakan Jumlah Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) yang mendapat pemantauan

2.500 lembar

4.429 lembar

177,16

1.000 lembar

829 lembar

82,90

84 kali

84 kali

100,00

84 kali

84 kali

100,00

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan

Sangat Berhasil

115,02

Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 56 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 105,155% atau termasuk dalam interval x > 85, dengan nilai mean : 92.5 dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 57

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Administrasi Pemerintahan Daerah

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 22, yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi keuangan yang efektif. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 4 (empat) program, program Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, Program Penataan Daerah Otonomi Baru, Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, dan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. Anggaran yang dialokasikan untuk keempat program tersebut adalah sebesar Rp 1.643.382.177,00 yang terealisir sebesar Rp 1.424.554.897,00 atau 86,68%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Sekretariat Daerah. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan 7 (tujuh) indikator kinerja utama, sebagai berikut. Indikator Kinerja Utama 152. Penyampaian LPPD tepat waktu 153. Penyampaian LAKIP dan TAPKIN Kota Pontianak tepat waktu 154. Jumlah produk hukum daerah yang diproses dan ditetapkan (Perda, Perwa, dan Kepwa) sesuai Prolegda 155. Jumlah laporan pelaksanaan tugas pemerintahan umum kecamatan dan kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku

Target 1 Dok 2 Dok

Realisasi 1 Dok 2 Dok

% 100% 100%

Capaian

10 Perda 60 Perwa 695 SK 1 kegiatan

16 Perda Perwa 67 605 SK 1 kegiatan

160% 11,67% 87,05% 100%

Sangat Berhasil

229 156. Jumlah kasus pertanahan yang dapat 1 kegiatan diselesaikan 157. Jumlah kerjasama antar pemerintah kota 1 kegiatan yang difasilitasi/diikuti 158. Persentase data rupabumi yang 1 Dok teridentifikasi dan terinventarisasi Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 57

1 kegiatan

100%

1 kegiatan

100%

1 Dok

100% 106,52%

92.5


152

Penyampaian LPPD Tepat Waktu

Indikator kinerja penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LLPD) tepat waktu diukur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan pemerintah daerah menyampaikan LLPD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Penyampaian LPPD dilaksanakan berdasarkan UU No. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat (2) yaitu kewajiban kepala daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. LPPD Kota Pontianak Tahun 2012 telah dibuat dan dikirim tepat waktu kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kalimantan Barat. Agar informasi LPPD sampai kepada masyarakat maka perlu penyebarluasan dan publikasi Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) melalui media massa lokal. Penyebarluasan dan publikasi ini dilakukan bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu media cetak lokal (koran). Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, selain itu juga menjadi salah satu alat agar masyarakat dapat mengontrol berbagai pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

153

Penyampaian LAKIP dan TAPKIN Tepat Waktu

Indikator kinerja Penyampaian LAKIP Kota Pontianak Tahun 2012 Tepat Waktu merupakan bagian dari pengukuran terhadap kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah. Kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) setiap tahunnya mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah serta Peraturan MENPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai ketentuan tersebut, LAKIP Daerah disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian PAN dan RB dan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri dengan batas waktu paling lambat tanggal 31 Maret. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Pontianak telah menyampaikan LAKIP Tahun 2012 dan TAPKIN 2013 kepada Presiden U.p. Menteri PAN dan RB sesuai Surat Walikota Pontianak Nomor 065/221/Org.A tanggal 27 Maret 2013, hal Penyampaian LAKIP 2012 dan TAPKIN 2013, yang diterima Kementerian PAN dan

230 RB dan Kementerian Dalam Negeri tanggal 29 Maret 2013. Selain disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB serta Kementerian Dalam Negeri, tembusan dokumen LAKIP 2012 juga disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat, BPKP Perwakilan Kalbar, Inspektorat dan Bappeda Kota Pontianak. Hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Pontianak tahun 2012 menunjukkan capaian yang cukup baik yaitu dengan predikat penilaian “CC” (Cukup Baik).

154

Jumlah Produk Hukum Yang Diproses dan Ditetapkan

Indikator kinerja jumlah produk hukum daerah yang diproses dan ditetapkan juga menggambarkan peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa yang dmaksud produk hukum daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota. Proses penyusunan dan penetapan produk hukum daerah dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun program legislasi daerah (Prolegda). Pada tahun 2013, jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan terdiri atas 16 Peraturan Daerah, 67 Peraturan Walikota, dan 605 Keputusan Walikota. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2012, jumlah produk hukum yang diproses dan ditetapkan tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup berarti, sebagaimana tabel berikut ini. Produk Hukum 1. Peraturan Daerah 2. Peraturan Walikota 3. Keputusan Walikota

155

Target 10 60 695

2013 Realisasi 16 67 605

% 160 111,67 87,05

Target 10 60 695

2012 Realisasi 14 66 693

% 140 110 99,71

Laporan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan

Indikator kinerja jumlah laporan pelaksanaan tugas pemerintahan umum kecamatan dan kelurahan menggambarkan peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah pada level pemerintahan yang terendah. Keberhasilan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum yang diselenggarakan oleh kecamatan dan kelurahan merupakan ukuran keberhasilan atas pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak secara terpadu, sistematis, terprogram dan berkelanjutan, sehingga kinerja pemerintah kecamatan dan kelurahan yang lebih baik dan meningkat dalam menyusun pelaporan yang berkualitas seperti Monografi, Profil Kelurahan, Administrasi Kepegawaian, Aset serta Keuangan Daerah.

231 156

Penyelesaian Kasus Pertanahan

Indikator kinerja jumlah kasus pertanahan yang dapat diselesaikan merupakan bagian dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada tahun 2013 yang difokuskan pada pembenahan batas wilayah Kota Pontianak dengan wilayah kabupaten baik itu kabupaten Pontianak maupun Kuburaya akan tetapi sebagian besar wilayah kota pontianak yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten kuburaya mengalami permasalahan. Pelaksanaan kegiatan ini berupa rapat ataupun melakukan koordinasi dengan pihak kabupaten ataupun pihak provinsi yang nantinya diharapkan dapat menghasilkan data batas wilayah kota pontianak yang jelas dan mempunyai ketetapan hukum.

157

Fasilitasi dan Keikutsertaan Dalam Kerjasama Antar Pemerintah Kota

Indikator kinerja jumlah kerjasama antar pemerintah kota yang difasilitasi/diikuti diukur dari keikutsertaan Pemerintah Kota Pontianak dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang diselenggarakan dalam 3 (tiga) tahun sekali. Selain keikutsertaan dalam APEKSI, kerjasama antara daerah juga diwujudkan dalam keikutsertaan Pemerintah Kota Pontianak pada Rakernas APEKSI dan Indonesian City Expo yang dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali. Pada tahun 2013, ICE dilaksanakan di Kota Palangkaraya pada tanggal 5 Mei 2013.

158

Persentase Data Rupabumi yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi

Indikator kinerja persentase data rupabumi yang teridentifikasi dan terinventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui pembenahan administrasi pertanahan di kota pontianak. Penetapan rupabumi sesuai dengan kaidah pembakuan nama rupabumi, pada tahun anggaran 2013 telah dilakukan pembakuan nama rupabumi dengan objek sasaran adalah unsur sungai, unsur parit dan unsur bangunan gedung lainnya. Pembakuan nama bupabumi bertujuan untuk menjamin tertib administrasi kewilayahan dalam kerangka NKRI, mewujudkan gasetir nasional dalam menyamakan persepsi terkait nama Rupabumi, dan sumber informasi keruangan sebagai penunjang pembangunan serta penanggulangan bencana. Pembakuan nama rupabumi adalah suatu proses penetapan nama bagian permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam maupun buatan seperti danau, gunung, bukit, sungai, dan lainnya. Kegiatan pemetaan rupabumi selain menghasilkan peta rupabumi juga menghasilkan produk berupa gasetir rupabumi, yaitu daftar atau kumpulan nama rupabumi yang terdiri dari nama, jenis unsur, dan informasi lainnya. Nama rupabumi yang dikumpulkan merupakan hasil survei kelengkapan lapangan yang diolah sesuai kaidah penulisan dan pembakuan nama rupabumi. Keberadaan gasetir rupabumi bermanfaat bagi kegiatan verifikasi dan pembakuan nama rupabumi sebagai bagian dari kegiatan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Gasetir rupabumi telah dipergunakan sebagai bahan di dalam verifikasi nama wilayah administrasi dan pada tahun 2013 dipergunakan untuk verifikasi nama rupabumi unsur alami.

232 Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 57 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 106,52% atau termasuk dalam interval x > 85, dengan nilai mean : 92.5 dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 58

Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 22, yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi keuangan yang efektif. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 2 (dua) program, yaitu program Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, dan Program Pelayanan Prima. Anggaran yang dialokasikan untuk keempat program tersebut adalah sebesar Rp.728.678.500,00 yang terealisir sebesar Rp.680.341.300,00 atau 93,37%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Sekretariat Daerah. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan 5 (lima) indikator kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama Target 159. Jumlah SKPD yang dibentuk berfungsi sesuai peraturan perundang-undangan 80% yang berlaku. 160. Jumlah SKPD yang melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 80% (SAKIP) 161. Jumlah SKPD yang memenuhi dan menerapkan standar pelayanan publik 80% (IKM, SOP, Budaya Kerja, SPM) 162. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Publik Pemda dalam 80% kategori “Baik” 163. Persentase jumlah SKPD yang telah memenuhi Analisis Jabatan dan Analisis 100% Beban Kerja Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 58

Realisasi

%

100%

125

100%

125

100%

125

73,21%

91,51

95,06%

95,06

Capaian

Sangat Berhasil

112,31%

92.5


159

Jumlah SKPD Yang Dibentuk Berfungsi Perundang-undangan Yang Berlaku

Sesuai

Peraturan

Indikator kinerja jumlah SKPD yang dibentuk berfungsi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku menggambarkan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja organisasi perangkat daerah. Peningkatan kapasitas kelembagaan/organisasi perangkat daerah dilakukan dengan melakukan penataan terhadap susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan berpedoman pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

233 Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Pontianak melakukan perubahan ketiga terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak. Dalam Perda tersebut, terdapat 1 SKPD yang mengalami perubahan yaitu Inspektorat berupa penghapusan jabatan eselon 4 menjadi Jabatan Fungsional Tertentu yang berada dibawah Inspektorat Pembantu.

160

Jumlah SKPD Yang Dibentuk Berfungsi Perundang-undangan Yang Berlaku

Sesuai

Peraturan

Indikator kinerja jumlah SKPD yang melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) adalah dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil (result oriented). Kewajiban menerapkan sistem AKIP di Kota Pontianak diberlakukan bagi setiap SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA). Satuan kerja dan unit kerja yang melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Bappeda dan Inspektorat Kota Pontianak. Pembinaan ini berpedoman pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, dan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi AKIP di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Adapun capaian kinerja SKPD yang telah melaksanakan Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut: Pelaksanaan Sistem AKIP 1. 2. 3.

Jumlah SKPD yang menyampaikan LAKIP dan TAPKIN tepat waktu Jumlah SKPD yang memiliki dokumen Renstra Jumlah SKPD yang memiliki dokumen RKT

4.

Jumlah SKPD yang memiliki penetapan IKU

161

Target 34 SKPD

2013 Realisasi % 34 SKPD 100

34 SKPD 34 SKPD 34 SKPD 34 SKPD 34 SKPD 34 SKPD 34 SKPD

100 100 100 100

2012 Realisasi % 34 SKPD 100 20 SKPD 20 SKPD

58,82 58,82

20 SKPD

58,82

Jumlah SKPD Yang Memenuhi dan Menerapkan Standar Pelayanan Publik (SOP, Budaya Kerja, SPM)

Indikator kinerja jumlah SKPD yang memenuhi dan menerapkan standar pelayanan publik (SOP, Budaya Kerja, SPM) adalah dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Capaian atas indikator kinerja ini dijelaskan sebagai berikut: a. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Salah satu unsur perbaikan kinerja organisasi pemerintah adalah memperbaiki proses/prosedur kinerja adalah penyusunan, penerapan, penyeragaman SOP (Standard Operating Procedures). Fungsi SOP adalah untuk memandu siapa saja (orang/pelaksana tugas) yang terkait dengan penyelenggaraan aktivitas organisasi. Penerapan SOP di Kota Pontianak pada tahun 2013 dilakukan pada sejumlah unit kerja yaitu sebanyak 28 SKPD dari 28 SKPD UPP atau 100%. Kegiatan penataan SOP tahun 2013 difokuskan pada penyeragaman SOP

234 berupa 54 SOP pada Subbag Umum dan Kepegawaian, 20 SOP Subbag Perencanaan dan 26 SOP Subbag Keuangan di lingkungan Sekretariat SKPD pada Pemerintah Kota Pontianak, di mana pada Tahun 2013 tercata 21 SKPD, 6 kecamatan dan 29 kelurahan telah memiliki SOP Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya SOP ini akan dibakukan, dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota, sehingga seluruh jenis layanan yang ada pada sekretariat SKPD bersifat seragam. b. Tersususnnya Dokumen usulan Rancangan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak Berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan PerMen PAN RB Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga maka Pemerintah Kota Pontianak melalui Sekretariat Daerah khususnya Bagian Organisasi menyusun dokumen usulan Rancangan Reformasi Birokrasi berupa SK Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Umum Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi 8 (delapan) aspek yaitu: a. Kelembagaan; b. Tata Laksana; c. Sumber Daya Manusia Aparatur; d. Peraturan Perundang-Undangan; e. Pengawasan; f.

Akuntabilitas;

g. Pelayanan Publik; h. Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur. c. Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Perencanaan Anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah, yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan perundang-undangan dan sebagai alat pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata. Pada dasarnya jika dikaitkan dengan filosofi penyusunan konsep SPM yang hakekatnya merupakan eksplorasi dari kegiatan setiap unit kerja yang ada, sebenarnya pelaksanaan SPM sudah dilaksanakan di tiap unit kerja meskipun tidak dalam format yang sesuai ketentuan. Untuk capaian dari tiap-tiap indikator pada masing-masing SPM sampai dengan akhir tahun 2013 bervariasi. SKPD diharapkan menerapkan SPM dalam perencanaan anggaran, dengan catatan belum seluruh indikator dan capaian tertampung seluruhnya, hal ini disebabkan antara lain karena belum sepenuhnya SPM ini diimplementasikan secara utuh, sehingga perlu pendalaman, dan penerapannya harus dilakukan oleh tim perencanaan dari keseluruhan SKPD

235 yang terkait SPM, mengingat SPM adalah bagian dari penilaian kinerja yang akan di evaluasi oleh pemerintah pusat.

162

Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Publik Pemda dalam kategori “Baik”

Indikator kinerja rata-rata IKM UPP Pemda dalam kategori “Baik” adalah target peningkatan kualitas pelayanan publik yang ingin dicapai setiap tahunnya di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Capaian IKM dalam kategori “Baik” tersebut dilakukan melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan termuat dalam Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2010 serta Kep. MENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, dan berdasarkan Permen PAN RB Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Pontianak melakukan pengukuran atas IKM Unit Pelayanan Publik (UPP) dan mengikuti kompetisi pelayanan publik antar Pemerintah Kab/Kota yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB. Hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja baik yang melakukan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, diolah dan dianalisis lebih lanjut. Dari hasil pengolahan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut pada semester 1 terdapat 78 UPP yang melaksanakan survey IKM dengan Rata-rata nilai IKM berkisar 80,651 dan masuk dalam kategori baik sedangkan untuk nilai IKM pada semester II terdapat 82 UPP yang melaksanakan Survey IKM dengan rata-rata nilai IKM adalah 81,63 dan masih masuk dalam kategori Baik.

163

Persentase Jumlah SKPD Yang Telah Memenuhi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Indikator kinerja persentase jumlah SKPD yang telah memenuhi Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai apatur pemerintah daerah dituntut untuk bekerja secara professional. Namun, pada kenyataannya, profesionalisme yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud. Penyebab utamanya karena terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya. Ketidaksesuaian tersebut, disebabkan oleh komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum proporsional. Demikian pula pendistribusian PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak saat ini masih belum mengacu pada kebutuhan organisasi yang sebenarnya, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja yang ada. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan

236 manajemen kepegawaian kearah yang lebih baik, terarah, mempunyai pola yang jelas, serta berkesinambungan (sustainable). Salah satu komponen yang sifatnya mendesak untuk ditata saat ini adalah perencanaan pegawai, utamanya perencanaan untuk formasi pegawai. Selama ini perencanaan formasi PNS sebagai bagian manajemen kepegawaian belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan hasil ANJAB, ABK dan SKJ guna untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Dalam masa penundaan penerimaan CPNS (moratorium) sampai dengan 31 Desember 2012 seluruh daerah wajib melakukan perhitungan jumlah kebutuhan PNS berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), dan dalam Formasi CPNS tahun 2013, kedua hal tersebut menjadi syarat mutlak. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pontianak pada tahun 2013 melakukan penyusunan formasi PNS untuk Pemerintah Kota pontianak Tahun 2013 dengan membuat Surat Edaran kepada SKPD. Berdasarkan usulan formasi PNS Tahun 2013 terdapat 1658 formasi yang diajukan oleh seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Rumusan perhitungan terhadap kebutuhan CPNS di lingkungan pemerintah Kota Pontianak dilakukan selain mengacu pada Permen PAN-RB Nomor 26 Tahun 2011, juga mengacu pada karakteristik SKPD yaitu SKPD yang menangani seluruh SKPD seperti Badan kepegawaian Daerah, SKPD yang menangani UPT seperti Dinas Pendidikan dan Dinas kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan BPKAD. Berdasarkan Surat keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan RB, Menteri Dalam Negeri dan menteri keuangan dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah yang besaran anggaran belanja pegawainya dibawah/kurang 50% dari total APBD Tahun 2013, untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang melaksanakan tugas sebagai (1) Tenaga pendidik; (2) Tenaga dokter dan perawat pada UPT Kesehatan; dan (3) Jabatan yang bersifat khusus dan mendesak. Penyusunan formasi PNS SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota dapat direalisasikan sebesar 100% dari 100% yang ditargetkan dalam arti bahwa sudah mencapai target yang diharapkan dan telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian PAN dan RB dan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 13 Maret 2013. Penghitungan formasi PNS tahun 2013 sudah berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditekankan oleh Kementerian PAN dan RB, Kemendagri dan BKN. Penyusunan Anjab dan ABK tahun 2013 ditargetkan sejumlah 63 Unit Kerja dan dapat direalisasikan sejumlah 58 Unit Kerja atau 95,06% Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 58 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 112,31% atau termasuk dalam interval x > 85, dengan nilai mean : 92.5 dalam kategori Sangat Berhasil.

237 Sasaran 59

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Intern Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 22, yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi keuangan yang efektif. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 2 (dua) program, program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Anggaran yang dialokasikan untuk kedua program tersebut adalah sebesar Rp.419.350.000,00 yang terealisir sebesar Rp.185.500.000,00 atau 44,24%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Inspektorat Kota. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan 3 (tiga) indikator kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama Target 80% 164. Jumlah Laporan SPIP dalam kategori “Baik” 165. Persentase Kinerja SKPD hasil evaluasi 80% AKIP yang masuk kategori “Baik” 166. Persentase jumlah pengaduan masyarakat 80% yang ditindaklanjuti Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 59

100%

125

%

Capaian

100%

125

Sangat Berhasil

80%

100

Realisasi

116,67

92,5


164

Jumlah Laporan SPIP Dalam Kategori “Baik”

Capaian indikator kinerja sasaran Jumlah Laporan SPIP dalam Kategori “Baik” pada tahun 2013 ditempuh melalui pelaksanaan Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dan kegiatan Satuan Tugas SPIP, dengan indikator kinerja kegiatan berupa Jumlah Monitoring dan Pengendalian SPIP pada SKPD. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan (output) dari kegiatan Satgas SPIP dituangkan dalam tabel sebagai berikut: Indikator Kinerja 1 Jumlah Monitoring dan Pengendalian SPIP pada SKPD

Target

Realisasi

%

2 34 SKPD 34 LHE

3 34 SKPD 34 LHE

4 100 100


100

Capaian Kinerja 5 92,5 Sangat Berhasil

Berdasarkan data hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas, diketahui capaian kinerja kegiatan Satgas SPIP yang ditargetkan sebanyak 34 SKPD yang akan menghasilkan 34 Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Kegiatan ini dapat direalisasikan 100 % sehingga persentase capaian sebesar 100%. Dengan demikian, rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan ini berada pada interval > 85, dengan nilai mean 92,5 dalam kategori Sangat Berhasil. Sedangkan dari sisi anggaran, alokasi yang

238 ditetapkan sebesar Rp.147.000.000,00. dapat terealisasi sebesar Rp.75.000.000,00 atau 51,02%. Dibandingkan dengan capaian kinerja kegiatan pada tahun 2012, maka capaian kinerja kegiatan untuk kegiatan Satgas SPIP mengalami peningkatan sebesar (100%), dimana pada tahun 2012, jumlah monitoring dan pengendalian SPIP pada 34 SKPD tidak dilaksanakan.

165

Persentase Kinerja SKPD Hasil Evaluasi AKIP Masuk Dalam Kategori “Baik”

Untuk merealisasikan capaian target indikator kinerja sasaran Persentase kinerja SKPD hasil evaluasi AKIP yang masuk kategori ”Baik” ini ditempuh melalui pelaksanaan Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dengan kegiatannya berupa Evaluasi LAKIP Instansi. Adapun alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.67.600.000,00 Capaian kinerja kegiatan tersebut dituangkan pada tabel di bawah ini : Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1 Jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi

2 33 SKPD 33 LHE

3 33 SKPD 33 LHE

4 100 100


100


Capaian kinerja kegiatan Evaluasi LAKIP Instansi dengan indikator jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi pada tahun 2013 yang ditargetkan 33 SKPD yang dievaluasi dan 33 LHE yang dilaporkan, dapat terealisasi sebanyak evaluasi pada LAKIP 33 SKPD dan menghasilkan 33 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP dengan tingkat persentase capaian sebesar 100%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja kegiatan ini berada pada interval > 85, dengan nilai mean 92,5, dalam kategori Sangat Berhasil. Dibandingkan dengan capaian kinerja kegiatan pada tahun 2012, maka capaian kinerja kegiatan untuk kegiatan evaluasi LAKIP instansi tidak sama dengan capaian kinerja kegiatannya. Dimana pada tahun 2012, jumlah SKPD yang dievaluasi sejumlah 34 dan laporan yang dihasilkan 34 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LAKIP Kota Pontianak.

166

Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti

Capaian indikator kinerja sasaran Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti ditempuh melalui pelaksanaan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan kegiatan Pemeriksaan Khusus Kasus Pengaduan Masyarakat, dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah Pengaduan Masyarakat/Kasus. Adapun alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.204.750.000,- Capaian kinerja kegiatan tersebut dituangkan pada tabel di bawah ini:

239 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

2

3

4

15 Kasus 15 LHP

5 Kasus 4 LHP

33,33 26,67

Jumlah Pengaduan Masyarakat/ Kasus


Capaian Kinerja 5 27,5 Tidak Berhasil

30,00

Adapun Hasil Pemeriksaan Khusus Kasus Pengaduan Masyarakat pada tahun 2013 sebagai berikut: No

Uraian

1

2

3

4

5

Target

Realisasi

%

Periksa

LHP

Periksa

LHP

Periksa

LHP

Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Klarifikasi Nilai Lakip tahun 2011 pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik dan Kecamatan Pontianak Tenggara

√

Selesa i

√

Selesa i

100

100

Laporan Hasil Pemeriksaan ataspengaduan terhadap pemeliharaan alat-alat berat dan pengadaan kontainer tahun anggaran 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak

√

Selesa i

√

Selesa i

100

100

Laporan Hasil Pemeriksaan atas fisik pembangunan Cold Storage Dana DAK tahun 2012 pada Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak

√

Selesa i

√

Selesa i

100

100

√

Selesa i

√

Dalam Proses i

100

0

√

Selesa i

√

Selesa i

100

100

Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Sdr. Mardiantono atas permohonan izin untuk melakukan perceraian, namun belum dapat dilaksanakan karena adanya pengaduan dari istrinya. Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap indikasi pengadaan berupa trophy/medali yang tidak dilaksanakan /fiktif dan pemotongan uang

240 pembinaan/hadiah serta pemalsuan tanda tangan pada kegiatan olahraga tahun 2012 pada Dispora Kota Pontianak. Jumlah

5

5

5

4

100

Rata –rata Capaian Kegiatan

80 90

Capaian Kinerja 92,5 (Sangat Berhasil)

Capaian kinerja kegiatan Pemeriksaan Khusus Kasus Pengaduan Masyarakat dengan indikator Jumlah Pengaduan Masyarakat/Kasus yang dievaluasi pada tahun 2013 yang ditargetkan 15 kasus yang diperiksa dan 15 LHP yang akan dilaporkan. Pada tahun 2013 ditagetkan jumlah pengaduan masyarakat/ kasus yang ditindaklanjuti sejumlah 15 kasus, penetapan target jumlah kasus tersebut ditentukan berdasarkan rata-rata jumlah kasus tahun 2012 yang masuk dan ditindaklanjuti yaitu sejumlah 12 kasus.

Adapun Realisasi kasus pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 5 kasus dan 1 kasus masih dalam proses, jumlah yang telah selesai ditindak lanjuti sebanyak 4 kasus dengan menerbitkan 4 Laporan Hasil Pemeriksaan atau dengan capaian sasaran sebesar 100% dari target jumlah kasus yang diperiksa dengan tingkat persentase capaian sebesar 92,5%. Dengan demikian capaian indikator kinerja kegiatan ini berada pada interval > 85 dengan nilai mean 92,5 dalam kategori Sangat Berhasil. Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 59 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 116,67% atau termasuk dalam interval x > 85, dengan nilai mean : 92,5 dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 60

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 22, yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi keuangan yang efektif. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 1 (satu) program, yaitu program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut adalah sebesar Rp.2.680.968.000,00 yang terealisir sebesar Rp.2.144.870.000,00 atau 80%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Inspektorat Kota. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan 4 (empat) indikator kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama 167. Persentase Laporan Keuangan SKPD disampaikan tepat waktu 168. Persentase berkurangnya kerugian negara hasil pemeriksaan

Target 80%

Realisasi 100%

% 125

25%

97,86%

391,44

Capaian Sangat Berhasil

241 169. Persentase jumlah uang dapat dikembalikan 25% kepada negara/daerah 170. Persentase berkurangnya jumlah temuan 20% pengawasan Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 60

97,86%

391,44

35%

172,75 239,22

92.5


167

Persentase Laporan Keuangan SKPD Disampaikan Tepat Waktu

Capaian kinerja sasaran Persentase Laporan Keuangan SKPD disampaikan tepat waktu ditempuh melalui pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dan kegiatan Pemeriksaan Keuangan pada SD, SMP, SMA dan SMK. Adapun capaian kinerja kegiatan pemeriksaan pada SD,SMP,SMA dan SMK sebagaimana dituangkan pada tabel di bawah ini. Indikator Kinerja 1 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SD, SMP, SMA dan SMK

Target

Realisasi

%

2

3

4

24 Sekolah 24 LHP

20 Sekolah 11 LHP

83,33 45,83


64,58

Capaian Kinerja 5 62,5 Cukup Berhasil

Berdasarkan data hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas, diketahui capaian kinerja kegiatan Kegiatan Pemeriksaan Keuangan pada SD, SMP, SMA dan SMK yang ditargetkan sebanyak 24 sekolah yang diperiksa yang akan menghasilkan 24 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Realisasi kegiatan pemeriksaan dilaksanakan sebanyak 20 sekolah dan telah diselesaikan sebanyak 11 LHP dan sisa 9 dalam proses penyelesaian. Dengan demikian, rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan ini bernilai 64,58 berada pada interval 55 < x ≤ 70 dengan nilai mean 62,5, dalam kategori Cukup Berhasil. Dibandingkan dengan capaian kinerja kegiatan pada tahun 2012, maka capaian kinerja kegiatan untuk Kegiatan Pemeriksaan Keuangan pada SD, SMP, SMA dan SMK mengalami peningkatan sebesar (12,48%), dimana pada tahun 2012 realisasi jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan pada SMP, SMA dan SMK sebesar 67,71%. Hal ini disebabkan jumlah objek pemeriksaan sekolah pada tahun 2013 dikurangi sebanyak 50% dan terhadap kelemahan atas keterlambatan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2013 akan dievaluasi pada kegiatan tahun 2014.

168

Persentase Berkurangnya Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan

Capaian target indikator kinerja sasaran Persentase berkurangnya kerugian negara hasil pemeriksaan ditempuh melalui pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah,

242 dengan 4 (empat) kegiatan, yaitu (1) Pemeriksaan Akhir Jabatan, (2) Inventarisasi dan Penanganan Penyampaian LP2P (3) Kormonev Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan (4) Pemeriksaan Serentak Aset. Adapun indikator kinerja kegiatan tersebut adalah (1) Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir Jabatan, (2) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang wajib menyampaikan LP2P (3) Jumlah Pelaksanaan Kormonev yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota. Capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut sebagaimana dituangkan pada tabel di bawah ini. Indikator Kinerja 1 Jumlah laporan hasil pemeriksaan akhir masa jabatan Jumlah PNS yang wajib menyampaikan LP2P Jumlah laporan pelaksanaan kormonev yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Jumlah pemeriksaan serentak aset SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

Target

Realisasi

%

2

3

4

12 Kegiatan 12 LHP

10 Kegiatan 10 LHP

83,33 83,33

3448 Orang

2.564 orang

74,36

2 laporan

0 laporan

0,00

34 SKPD 34 LHP

34 SKPD 0 LHP

100 0,00


169

Capaian Kinerja 5

62,5 Cukup Berhasil

56,84

Persentase Jumlah Uang Dapat Dikembalikan Kepada Negara/Daerah

Capaian indikator kinerja sasaran Persentase Jumlah Uang yang Dapat Dikembalikan kepada Negara/Daerah ditempuh melalui pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dan 2 (dua) kegiatan, yaitu (1) Inventarisasi Temuan Pengawasan dan (2) Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. Adapun Capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut sebagaimana dituangkan pada tabel di bawah ini. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1 Jumlah data temuan hasil pemeriksaan yang akurat

2 4 Laporan Triwulan

4

Jumlah unit/ satker yang diperiksa

47 Obrik SKPD 24 Obrik Sekolah

3 4 Laporan Triwulan 47 Obrik SKPD 20 Obrik Sekolah


Capaian Kinerja 5

100 100 83,33 94,45

92,5 Sangat Berhasil

243 170

Persentase Berkurangnya Jumlah Temuan Pengawasan

Capaian Indikator kinerja sasaran Persentase Berkurangnya Jumlah Temuan Pengawasan ditempuh melalui pelaksanaan program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dan 3 (tiga) kegiatan, yaitu (1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala, (2) Pemeriksaan Reguler dan (3) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak. Adapun Capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut sebagaimana dituangkan pada tabel di bawah ini. Indikator Kinerja 1.

1 Jumlah pelaksanaan program pengawasan internal secara berkala

2.

Jumlah pemeriksaan reguler yang dilakukan sesuai PKPT

3.

Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang di reviu

Target

Realisasi

%

2

3

4

47 Obrik SKPD 24 Obrik Sekolah

47 Obrik SKPD 20Obrik Sekolah

100 83,33

32 Obrik SKPD 322 LHP

30 Obrik SKPD 267 LHP

93,75 82,92

35 SKPD 35 LHR

35 SKPD 35 LHR

100 100


Capaian Kinerja 5


93,33


Meningkatnya Kelancaran Penyelesaian Tugas-Tugas DPRD

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 23, yaitu Meningkatkan kinerja dan profesionalisme Sekretariat DPRD dalam mendukung terselenggaranya tri fungsi DPRD Kota Pontianak. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut adalah sebesar Rp.9.428.901,00 yang terealisir sebesar Rp.8.720.499.300,00 atau 92,49%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Sekretariat DPRD. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja utama, sebagai berikut. Indikator Kinerja Utama 171. Persentase terlaksananya agenda kedewanan sesuai ketetapan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD

Target

Realisasi

%

Capaian

100%

79.81%

79.81

Berhasil

244 Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 61

79,81

77,5


171

Persentase Terlaksananya Agenda Kedewanan Sesuai Ketetapan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD

Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran tersebut, pada tahun 2013 dilaksanakan 1 (satu) program utama dan 3 (tiga) kegiatan diantaranya: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan makanan dan minuman 2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 3. Pelayanan kegiatan anggota DPRD Kota Pontianak. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut diketahui capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) tersebut sebagai berikut: Kegiatan 1. Penyediaan makanan dan minuman

Indikator Kinerja Kegiatan Tersedianya makanan dan minuman harian : - PNS Sekretariat DPRD Tersedianya makanan dan minuman rapat: - Snack - Nasi kotak Tersedianya makanan dan minuman tamu : - Makanan kunjungan tamu - Snack tamu Tersedianya makanan dan minuman kegiatan DPRD : - Biaya makanan kegiatan DPRD - Biaya makanan snack kegiatan DPRD

2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah Pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kota Pontianak - Terlaksanaya pendampingan staf pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi DPRD Kota Pontianak

Target

Realisa si

13.200 oh

10.842 oh

82.14

16.000 kotak 15.530 kotak

8.168 kotak 15.201 kotak

51.05

1.313 ok 1.300 ok

570 ok

43.41

470 ok

36.15

%

Capaian Kinerja

97.88

77.5 Berhasil

2.300 Porsi 2.000 ob

2.226 Porsi 1.889 ob

96.78

706 ok

643 ok

91.07

52 ok

52 ok

94.45

100

245 3. Pelayanan kegiatan anggota DPRD Kota Pontianak

- Antisipasi pengamanan kegiatan-kegiatan rapat

60 kali

51 kali

85

- Konsulatsi hukum yang terlaksana

6 bulan (2 kali)

6 bulan (2 kali)

100

100%

79.81%

79.81%

Rata-rata capaian kinerja kegiatan

Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 61 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 79,81% atau termasuk dalam interval 70 < x < 85, dengan nilai mean : 77,5 dalam kategori Berhasil. Sasaran 62

Meningkatnya Wawasan dan Aktivitas Anggota DPRD Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kedewanan

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 23, yaitu Meningkatkan kinerja dan profesionalisme Sekretariat DPRD dalam mendukung terselenggaranya tri fungsi DPRD Kota Pontianak. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 2 (dua) program, yaitu program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat. Anggaran yang dialokasikan untuk kedua program tersebut adalah sebesar Rp.9.014.286.000,00 yang terealisir sebesar Rp.8.194.628.100,00 atau 90,91%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Sekretariat DPRD. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja utama, sebagai berikut. Indikator Kinerja Utama Target 172. Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti ke dalam Perda Inisiatif DPRD 100% dan Keputusan DPRD Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 62

Realisasi

%

Capaian

92.27%

92.27

Sangat Berhasil

92,27

92.5


172

Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Ke Dalam Perda Inisiatif DPRD dan Keputusan DPRD

Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran tersebut, pada tahun 2013 dilaksanakan 2 (dua) program utama, yaitu: 1. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Pendidikan dan pelatihan formal 2. Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah - Fasilitasi kegiatan reses anggota DPRD; - Pelatihan legal drafting; - Sosialisasi perda inisiatif; - fasilitasi pengkajian perda;

246 - kerjasama Adeksi dan Asdeksi; - peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak; - Kursus Lemhanas. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut diketahui capaian kinerja indikator kinerja kegiatan (output) tersebut sebagai berikut: Indikator Kinerja Kegiatan Target

Realisasi

%

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

32 kali

18 kali

56.25

Jumlah kegiatan reses anggota DPRD yang dilaksanakan Terlaksananya pelatihan legal drafting Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak Jumlah sosialisasi perda inisiatif DPRD Kota Pontianak Jumlah fasilitasi rapat penyusunan perda Jumlah iuran asosiasi yang dibayar Terlaksananya pengiriman Pimpinan dan anggota DPRD Kota Pntianak pada diklat dan kegiatan pengembangan wawasan Terlaksananya kursus lemhanas anggota DPRD Kota Pontianak

3 kali

3 kali

100

3 kali

3 kali

100

24 kali 4 perda 2 perda 2 asosiasi 279 orang

24 kali 4 perda 2 perda 2 asosiasi 272 orang

100 100 100 97.49

45 orang

38 orang

84.44

Capaian Kinerja


Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 62 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 92,27% atau termasuk dalam interval > 85, dengan nilai mean : 92.5 dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 63

Meningkatnya Pelayanan Sistem Infomrasi dan Publikasi Kedewanan

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 23, yaitu Meningkatkan kinerja dan profesionalisme Sekretariat DPRD dalam mendukung terselenggaranya tri fungsi DPRD Kota Pontianak. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 2 (dua) program, yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Anggaran yang dialokasikan untuk kedua program tersebut adalah sebesar Rp 772..40.000,00 yang terealisir sebesar Rp.665.641.750,00 atau 86,15%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Sekretariat DPRD. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja utama, sebagai berikut. Indikator Kinerja Utama Target 173. Jumlah dan jenis informasi dan publikasi kedewanan yang disampaikan kepada 100% masyarakat Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 63

Realisasi

%

Capaian

65.63%

65.63

Cukup Berhasil

65,63

62.5

247 Evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap masing-masing indikator kinerja utama sasaran tersebut sebagai berikut:

173

Jumlah dan Jenis Informasi dan Disampaikan Kepada Masyarakat

Publikasi

Kedewanan

Yang

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan 2 (dua) program, yaitu: 1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Penyusunan buku selayang pandang Dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut diketahui capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) tersebut sebagai berikut: Indikator Kinerja Kegiatan

Penyusunan buku selayang pandang DPRD Kota Pontianak Terlaksananya dokumentasi dan publikasi DPRD : Album foto Cetak foto Media cetak Spanduk Baliho Televise radio Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan

Target

Realisas i

%

-

-

-

24 bh 5400 lbr 56 kali 38 bh 16 bh 30 kali 18 kali

1620 lbr 56 kali 36 bh 15 bh 25 kali 17 kali

13 bahan bacaan

11 bahan bacaan

Capaian Kinerja

30 100 94.7 93.7 93.3 94.4 84.61

Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 63 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 65,63% atau termasuk dalam interval 55 < x < 70, dengan nilai mean : 62.5 dalam kategori Cukup Berhasil.

248 Sasaran 64

Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat dan Kehidupan Beragama

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 24, yaitu Meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan bermasyarakat dan beragama. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 2 (dua) program, yaitu Program Mengintensifkan Pelayanan Masyarakat, Program Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama di Kota Pontianak, dan Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan. Anggaran yang dialokasikan untuk ketiga program tersebut adalah sebesar Rp.964.945.000,00 yang terealisir sebesar Rp.844.382.100,00 atau 87%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Sekretariat Daerah. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan 5 (lima) indikator kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 174. Jumlah masyarakat miskin yang berhak mendapatkan Jamkesmas 58 KK 60 KK dan Jamkesko 175. Jumlah rumah ibadah di Kota Pontianak yang mendapatkan 30 buah 30 buah bantuan sosial 176. Jumlah guru ngaji di Kota Pontianak yang mendapatkan 200 orang 200 orang bantuan sosial 177. Jumlah petugas fardhu kifayah yang terampil dalam 150 orang 150 orang melaksanakan tugasnya 178. Persentase jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS100% 100% PM) “Beras Raskin” (Raskin) Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 64

%

Capaian

103,45 100 100

Sangat Berhasil

100 100 100%

92.5


174

Jumlah Masyarakat Miskin Yang Berhak mendapatkan Jamkesmas dan Jamkesko

Indikator kinerja jumlah masyarakat miskin yang berhak mendapatkan Jamkesmas dan Jamkesko diperoleh melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) pelayanan Jamkesmas/Jamkesko yang diselengarakan untuk memberikan jaminan kesehatan dan jaminan Masyarakat Kota bagi masyarakat kurang mampu. Monev diperlukan untuk melakukan cross check ke lapangan bagi kelayakan penerima /kepesertaan Jamkesmas/Jamkesko agar tercapai pelayanan kesehatan masyarakat yang tepat sasaran. Jumlah peserta Jamkesmas tahun 2013 untuk wilayah Kota Pontianak berjumlah 98.550 orang sesuai kuota yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan RI (100%). Sedangkan kepesertaan Jamkesko berdasarkan pendataan yang ada di PT. Askes berjumlah 31.457 jiwa. Oleh karena itu program kegiatan ini perlu dilaksanakan setiap tahun, sehingga mendapatkan data yang up to date karena berdasarkan hasil survey terdapat terdapat peserta

249 yang meninggal dunia, pindah alamat. Adapun rumah sakit yang melayani masyarakat peserta Jamkesmas dan Jamkesko adalah RSUD dr. Soedarso, RS Yarsi dan Puskesmas di wilayah Kota Pontianak.

175

Jumlah Rumah Ibadah DI Kota Pontianak Yang Mendapatkan Bantuan Sosial

Indikator kinerja jumlah rumah ibadah di Kota Pontianak yang mendapatkan bantuan sosial merupakan bagian dari keberhasilan pelayanan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan beragama. Bantuan kepada rumah ibadah diberikan melalui dana hibah dan bantuan sosial, yang secara teknis administratif dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan pembinaannya dilakukan oleh Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Pontianak. Sebelum diberikan bantuan rumah ibadah diberikan, terlebih dahulu dilakukan pendataan langsung ke lapangan berdasarkan proposal yang diajukan pengelola rumah ibadah. Pada umumnya Rumah Ibadah yang mendapatkan Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hibah adalah pemberian bantuan uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit: a. memiliki kepengurusan yang jelas; b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya akumulasi hibah yang penuh diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan; dan d. telah terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan rumah ibadah yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan hibah dari APBD Kota Pontianak yang pada tahun 2013 berjumlah 30 rumah ibadah. Penetapan rumah ibadah yang mendapatkan bantuan dana hibah APBD disusun berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat pada tahun sebelumnya, yang selanjutnya ditetapkan sebagai penerima dana hibah sehingga penyaluran dana hibah untuk rumah ibadah dapat direalisasikan 100% sesuai penetapan APBD. Penyaluran bantuan dana hibah kepada rumah ibadah disalurkan melalui rekening masing-masing pengelola rumah ibadah, dalam arti tidak disalurkan dalam bentuk cash, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan. Dan kepada peneriman bantuan rumah ibadah diwajibkan untuk melengkapi SPJ yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pertanggungjawaban keuangan daerah menjadi akuntabel.

250 176

Jumlah Guru Ngaji Yang Mendapatkan Bantuan Sosial

Indikator kinerja jumlah guru ngaji di Kota Pontianak yang mendapatkan bantuan sosial diberikan sebagai penghargaan dan pembinaan Pemerintah Kota Pontianak terhadap kegiatan penyuluh Agama Islam dan Guru Ngaji Tradisional yang secara sukarela mengajar baca tulis Al Qur’an guna untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan pemahaman Syariat Islam. Mekanisme penyaluran bantuan bagi guru ngaji ini dilakukan melalui fasilitasi Penyuluh Agama Islam (Guru Ngaji Tradisional) ini yaitu kegiatan berupa memfasilitasi biaya transportasi kepada penyuluh Agama Islam khususnya kepada Guru Ngaji Tradisional selama 12 (dua belas) bulan setiap tahun yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pontianak. Adapun petugas penyuluh Agama Islam (Guru Ngaji Tradisional) yang menerima biaya transportasi pada tahun 2013 sebanyak 200 (dua ratus) orang. Sedangkan tahun 2012 yang lalu jumlah penerima sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) orang. Jadi ada peningkatan jumlah penerima fasilitasi biaya transportasi pada tahun 2013 sebanyak 30 orang.

177

Jumlah Petugas Fardhu Kifayah Yang Mendapatkan Bantuan Sosial

Indikator kinerja jumlah petugas fardhu kifayah yang terampil dalam melaksanakan tugasnya diwujudkan dalam bentuan bantuan biaya transportasi kepada petugas Fardhu Kifayah di Kota Pontianak. Bantuan kepada petugas fardhu kifayah ini dibeirkan sebagai bentuk penghargaan dan pembinaan Pemerintah Kota Pontianak terhadap pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang telah meninggal dunia dalam memenuhi syariat Islam. Sebagaimana kematian seorang muslim tidak bisa dipisahkan dengan Sholat Jenazah dan pengurusannya, yaitu mulai dari memandikan, mensholatkan, mengkafankan, dan menguburkan Jenazah sesuai dengan Syariat Agama dan hukum Fardhu Kifayah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pontianak memandang perlu untuk membentukan bantuan sosial kepada petugas Fardhu Kifayah yang telah berkiprah di bidang kemasyarakatan, khususnya bidang keagamaan. Adapun jumlah petugas Fardhu Kifayah yang menerima bantuan biaya transportasi tahun Anggaran 2013 sebanyak 150 orang.

178

Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras Raskin

Indikator kinerja persentase jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) “Beras Miskin” (Raskin) merupakan program nasional lintas sektoral baik vertikal maupun horisontal. Penyaluran ”Beras Raskin” kepada RTS-PM dilakukan dengan menggunakan prinsip 6 Tepat, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, dan tepat kualitas. Tepat Sasaran, berarti Raskin diberikan berdasarkan data by name by address RTS hasil PPLS-08 BPS. Tepat Jumlah, berarti sesuai ketentuan 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan. Tepat Harga, berarti sesuai ketentuan harga tebus sebesar Rp. 1.600,00/Kg netto di Titik Distribusi. Tepat Waktu, berarti sesuai dengan rencana distribusi yang telah disepakati

251 bersama antara Pelaksana Distribusi, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak dan Satgas Raskin Perum BULOG Divre Kalbar. Tepat Administrasi, yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu. Tepat Kualitas, berarti terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG. Sampai dengan 31 Desember 2013 RTS-PM, total raskin yang diterima sebanyak 3.435.975 Kg terdiri dari 2.748.780 Kg untuk reguler alokasi januari s/d desember, raskin tambahan sebanyak 687.195 Kg yaitu raskin ke 13, 14 dan 15. Setiap RTSPM Kota Pontianak mendapat 15 Kg raskin perbulan (raskin reguler dan raskin tambahan) dengan harga tebus Rp.1.600 per Kg dititik distribusi. Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 64 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 100% atau termasuk dalam interval > 85, dengan nilai mean : 92.5 dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 65

Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan BUMD dan Perekonomian Daerah

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 24, yaitu Meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan bermasyarakat dan beragama. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 2 (dua) program, yaitu Program Pembinaan Perekonomian dan BUMD dan Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan. Anggaran yang dialokasikan untuk kedua program tersebut adalah sebesar Rp.3.124.109.660,00 yang terealisir sebesar Rp.2.618.052.417,00 atau 83%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Sekretariat Daerah. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan 3 (tiga) indikator kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama Target 179. Jumlah BUMD yang masuk kategori 3 BUMD sehat 180. Jumlah kontribusi terhadap PAD yang 3 BUMD diperoleh dari BUMD yang profitable 181. Jumlah dan jenis regulasi/ rekomendasi 2 dokumen di bidang evaluasi dan pengendalian dan 1 pembangunan fisik dan prasarana yang kegiatan diselesaikan Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 65

Realisasi

%

3 BUMD

100

3 BUMD

100

Dokumen dan 1 kegiatan

100 100%

Capaian

Sasngat Berhasil

92,5


179

Jumlah BUMD Yang Masuk Kategori Sehat

Indikator kinerja jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masuk kategori sehat diperoleh melalui pembinaan terhadap 3 (tiga) BUMD yang menjadi milik Pemerintah Kota Pontianak. Ketiga BUMD tersebut adalah PDAM Tirta Khatulistiwa, PD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak, dan PD. Kapuas Indah Kota Pontianak.

252 Adapun hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan ketiga BUMD tersebut tahun 2013 dijelaskan sebagai berikut: a. Penilaian terhadap tingkat kesehatan PDAM Tirta Khatulistiwa mengacu pada Kepmendari No. 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum. Penilaian terhadap tingkat kesehatan PDAM, diukur dari 3 (tiga) aspek penilaian kinerja, yaitu aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Berdasarkan hasil penilaian kinerja PDAM Tirta Khatulistiwa sejak tahun 2010-2013, rata-rata penilaian kinerjanya sebagai hasil pembinaan dan pengembangan untuk PDAM termasuk dalam kategori Baik (sehat); b. Selanjutnya penilaian tingkat kesehatan PD.BPR Bank Pasar mengacu pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat. Tingkat kesehatan PD.BPR Bank Pasar ditentukan oleh penilaian terhadap 4 (empat) faktor permodalan (CAR), faktor Kualitas Aktiva Produktif (NPL Net), Penilaian terhadap Faktor Manajemen, Penilaian terhadap Faktor Rentabilitas (ROA) dan Faktor Likuiditas (LDR). Dari data penilaian terhadap keempat faktor tersebut, maka diketahui klasifikasi tingkat kesehatan PD.BPR Bank Pasar di tahun 2013 masuk dalam katagori Sehat; c. Untuk penilaian tingkat kesehatan PD.Kapuas Indah sampai saat ini belum mempunyai dasar ketentuan untuk penilaian/pengukuran tingkat kesehatan perusahaan, namun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan, saat ini perusahaan masih dalam proses perbaikan sistem pencatatan, penguatan manajemen dan SDM, melalui restrukturisasi organisasi dengan perubahan SOTK dan pemetaan kembali fokus bisnis perusahaan, yang akan difinalisasi di tahun 2013 dengan regulasi berupa peraturan/keputusan Walikota tentang Organ perusahaan, Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian. Namun jika dilihat dari trend kemampuan perusahaan dalam pengumpulan laba dari usahanya, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, kemampuan perusahaan menggembirakan/ memuaskan, maka PD. Kapuas Indah dapat dinilai Sehat. Jika dibandingkan capaian tingkat kesehatan ketiga BUMD tersebut pada tahun 2012, maka semuanya kini telah masuk dalam kategori Sehat.

180

Jumlah Kontribusi Terhadap PAD Yang Diperoleh Dari BUMD Yang Profitable

Indikator kinerja jumlah kontribusi terhadap PAD yang diperoleh dari BUMD yang profitable merupakan dampak dari hasil pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak terhadap ketiga BUMD yang ada. Kontribusi terhadap PAD untuk masingmasing BUMD milik Pemerintah Kota Pontianak telah cukup jelas diatur dalam Perda tentang Masing-masing BUMD. PDAM dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 13 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kotamadya Pontianak, sedangkan PD.Kapuas Indah diatur dengan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 23 Tahun 1997 tentang PD Kapuas Indah Pontianak. Berikut hasil evaluasi dan analisis terhadap capaian indikator kinerja sasaran ini. a. PDAM Tirta Khatulistiwa. Klasifikasi tingkat keberhasilan PDAM di Tahun 2013 belum dapat ditentukan

253 dikarenakan masih dalam proses audit oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Barat. Sedangkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba per 31 Desember 2013 sebesar Rp.12.084.553.273,86 serta proyeksi bagian laba untuk daerah yang akan disetor ke kas daerah sebesar Rp.6.142.000.669,54. b. PD.BPR Bank Pasar. Sampai dengan 31 Desember 2013 PD BPR Bank Pasar belum menyetor kontribusi ke kas daerah dikarenakan direksi masih menunggu hasil koreksi dari Bank Indonesia terhadap laporan kinerja dan keuangan perusahaan. c. PD.Kapuas Indah. Seperti PD BPR Bank Pasar, PD Kapuas Indah juga belum selesai diaudit oleh BPK Perwakilan Kalimantan Barat sehingga belum diketahui berapa jumlah kontribusi yang akan disetor kepada kas daerah.

181

Jumlah dan Jenis Regulasi/ Rekomendasi di Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Fisik dan Prasarana Yang Diselesaikan

Indikator kinerja jumlah dan jenis regulasi/rekomendasi di bidang evaluasi dan pengendalian pembangunan fisik dan prasarana yang diselesaikan dicapai melalui kebijakan penyusunan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak dan monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa. Penyusunan Standar Biaya Pemerintah Daerah merupakan kebijakan rutin setiap tahun anggaran yang diwujudkan dalam bentuk tersedianya dokumen Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak. Kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Walikota Pontianak tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kota Pontianak dan Peraturan Walikota Pontianak tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Pontianak. Sedangkan kegiatan monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa menghasilkan 2 buku/dokumen (semester I dan II) yang isinya memuat rekapitulasi dari pengadaan barang dan jasa hasil dari monitoring terhadap pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh seluruh SKPD Kota Pontianak, yang nantinya akan digunakan untuk bahan evaluasi, sinkronisasi dan kebijakan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan daerah. Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 65 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 100% atau termasuk dalam interval x > 85, dengan nilai mean : 92,5 dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 66

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehumasan dan Transparansi Informasi Pemerintahan Daerah

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 25, yaitu Meningkatkan Keterbukaan dan Transparansi Informasi. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 3 (tiga) program, yaitu Program Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media, Program Promosi Daerah, dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan. Anggaran yang dialokasikan untuk ketiga program tersebut adalah sebesar Rp.2.517.124.200,00

254 yang terealisir sebesar Rp.2.125.927.117,00 atau 84%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan 2 (dua) indikator kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 182. Jumlah penyebarluasan informasi 600 690 Pemerintah Daerah kepada Kegiatan Kegiatan masyarakat 183. Jumlah aspirasi /klaim masyarakat yang ditindaklanjuti Pemerintah 85% 60% Daerah Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 66

Capaian

% 115

Sangat Berhasil

75 95

92.5


182

Jumlah Penyebarluasan Masyarakat

Informasi

Pemerintah

Daerah

Kepada

Indikator kinerja jumlah penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah kepada masyarakat merupakan fungsi kehumasan yang diselenggarakan Pemda. Penyebarluasan informasi pemerintahan daerah tahun 2013 dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan bagi masyarakat, press release, dan pemasangan advertising di media massa, dialog interaktif melalui media elektronik/televisi, kerjasama publikasi dan pemberitaan dengan media cetak dan elektronik, jumpa pers, penyusunan kliping koran pemberitaan media cetak, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (mobil unit keliling), penyediaan baliho/spanduk/ banner, dan penerbitan majalah/tabloid Warta Kota. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2013 dengan tahun 2011-2012 dalam penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagai berikut: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

Jumlah Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Press Realease Pemasangan Iklan Advertising pada media massa Dialog interaktif melalui media elektronik Kerjasama Publikasi dan Pemberitaan dengan media cetak dan elektronik Jumpa Pers Penyusunan Kliping Koran Pemberitaan Media Cetak Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Mobil Unit Keliling) Penyediaan Baliho/Spanduk/Banner Penerbitan Majalah/Tabloid Warta Kota Jumlah

2011 6

Jumlah 2012 -

2013 -

900 49 48 57

360 53 48 402

360 65 72 -

12 180 74

12 300 72

12 47 72

14 4 1344

14 4 1265

58 4 690

255 Berdasarkan data di atas, capaian kinerja penyebarluasan informasi pemerintah daerah kepada masyarakat pada tahun 2013 yang ditargetkan 600 kali dapat direalisasikan sebanyak 690 kali atau mencapai 115%.

183

Jumlah Aspirasi/Klaim Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Pemerintah Daerah

Indikator kinerja jumlah aspirasi/klaim masyarakat yang ditindaklanjuti pemerintah daerah merupakan bentuk responsif dari pelaksanaan fungsi kehumasan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. Dari target 85% dari jumlah aspirasi atau klaim masyarakat yang disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Kota Pontianak rebaik melalui media elektronik ataupun melalui massa dapat direalisasikan 80% atau 94.11%. Mekanisme tindaklanjut aspirasi/klaim masyarakat oleh Pemda tersebut dijawab/diselesaikan baik secara langsung oleh Walikota dalam Dialog Interaktif atau jawaban sms di media cetak, maupun secara teknis oleh instansi/ SKPD terkait, sesuai dengan tupoksi serta kewenangan masing-masing. Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 66 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 95% atau termasuk dalam interval x > 85, dengan nilai mean : 92.5 dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 67

Meningkatnya Pelayanan dan Akses Informasi, Komunikasi dan Informatika

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 25, yaitu Meningkatkan Keterbukaan dan Transparansi Informasi. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 2 (dua) program, yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dan Program Pembinaan Pos dan Telekomunikasi. Anggaran yang dialokasikan untuk kedua program tersebut adalah sebesar Rp.859.222.450,00 yang terealisir sebesar Rp.722.610.950,00 atau 84.10%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan 4 (empat) indikator kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama Target 184. Jumlah SKPD yang mengembangkan dan 100% memutakhirkan informasi melalui jasa jaringan internet/website secara berkala 185. Jenis dan media informasi pemerintahanyang dapat diakses dan 100% disampaikan melalui media cetak dan media elektronik 186. Jumlah pelanggaran ijin usaha bidang 10% komunikasi dan informatika 187. Persentase jumlah pengadaan barang dan 70% jasa yang diproses melalui LPSE Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 67

Realisasi 76,54%

%

Capaian

76,54

63,33%

63,33

33,63%

37,37

56,91%

81,30 82.29%

Berhasil

77,5


256 184

Jumlah SKPD Yang Mengembangkan dan Memutakhirkan Informasi Melalui Jasa Jaringan Internet/Website Secara Berkala

Capaian Indikator ini dapat dijelaskan dengan tabel berikut: Indikator Kinerja

Target

Jumlah Website 20 SKPD SKPD yang telah dilakukan Updating Secara Berkala Jumlah sarana 11 jenis Infrastruktur e Audit yang terbangun Jumlah personil 34 SKPD SKPD yang terampil dalam mengelola website Jumlah jaringan 34 SKPD internet SKPD dalam kondisi baik Rata-rata capaian kinerja kegiatan

185

Realisasi

%

13 SKPD

65

11 jenis

100

16 SKPD

47,06

32 SKPD

94,12

Capaian Kinerja

77,5 Berhasil

76,54

Jenis dan Media Informasi Pemerintahan Yang Dapat Diakses dan Disampaikan Melalui Media Cetak dan Media Elektronik


Target

Jumlah Kegiatan 4 Kali Pameran yang diikuti Jumlah Informasi 10 Kebijakan dan Kebijakan yang disampaikan terkait KIP dan PPID Jumlah Media 5 jenis Informasi Pemerintahan yang disampaikan Rata-rata capaian kinerja kegiatan

186

Realisasi

%

2 Kali

50

6 Kebijakan

60

4 jenis

80

Capaian Kinerja

62,5 Cukup Berhasil

63,33

Jumlah Pelanggaran Ijin Usaha Bidang Komunikasi dan Informatika

Capaian Indikator ini dapat dijelaskan dengan tabel berikut:

257 Indikator Kinerja

Target

Jumlah Usaha 138 usaha Telekomunikasi yang memenuhi syarat dan ketentuan Jumlah Menara 162 Menara Telekomunikasi yang memenuhi Syarat dan Ketentuan Rata-rata capaian kinerja kegiatan

187

Realisasi

%

95 usaha

68,84

158 Menara

97,53

Capaian Kinerja

77,5 Berhasil

83,19

Persentase Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diproses Melalui LPSE


Target

Jumlah Layanan 20 Kali Bimbingan Teknis Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Jumlah Instansi 34 Instansi Pemerintah yang difasilitasi melaluli E Procurement Rata-rata capaian kinerja kegiatan

Realisasi

%

11 Kali

55

20 Instansi

58,82

Capaian Kinerja

62,5 Cukup Berhasil

56,91

Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 67 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 82,29% atau termasuk dalam interval 70 > x < 85, dengan nilai mean : 77.5 dalam kategori Berhasil. Sasaran 68

Meningkatnya Kualitas dan Transparansi Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 25, yaitu Meningkatkan Keterbukaan dan Transparansi Informasi. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 2 (dua) program, yaitu Program Pelayanan Prima dan Program Kinerja Kelembagaan. Anggaran yang dialokasikan untuk ketiga program tersebut sebesar Rp.714.347.000,00 yang terealisir sebesar Rp.529.160.700,00 atau 74.08%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan 4 (empat) indikator kinerja utama, sebagai berikut.

258 Indikator Kinerja Utama Target 188. IKM terhadap pelayanan perizinan 65 % terpadu 189. Persentase permohonan izin yang 85 % diterbitkan izin 190. Persentase jenis pelayanan perizinan 75 % sesuai SOP 191. Persentase kasus pengaduan 65 % masyarakat yang ditindaklanjuti Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 68

Capaian

Realisasi

%

100 %

153,85

184,80 %

217,41

55,60 %

74,13

58,34 %

89,75

Sangat Berhasil

92.5

137,50


188

IKM Terhadap Pelayanan Perizinan Terpadu

Untuk merealisasikan capaian target indikator ini ditempuh melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, yaitu program Pelayanan Prima dengan kegiatan Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat. Adapun Capaian kinerja kegiatan tersebut sebagaimana dituangkan pada tabel di bawah ini.

1.

Capaian Kinerja 5

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

2

3

4

10 %

20,33 %

203,30

Persentase Peningkatan Pelayanan

Unsur-unsur Kualitas


203,30


Penyajian Data dan Informasi Peningkatan (10%) Unsur-Unsur Kualitas Pelayanan dalam Kurun Waktu 2 Tahun (2011-2013) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Rata-Rata IKM Per Unsur Layanan No

Unsur-Unsur Pelayanan Prima

2013 2012

Capaian Kinerja

Target (10%)

Realisasi

%

1

Prosedur Pelayanan

3,21

3,13

3,13

100

2

Persyaratan Pelayanan

2,86

2,86

2,86

100

3

Kejelasan Pelayanan

Petugas

2,89

2,89

2,91

100,96

4

Kedisiplin Pelayanan

Petugas

2,99

2,69

2,71

100,74


259 5

Tanggung jawab Petugas Pelayanan

2,94

2,99

2,99

100

6

Kemampuan Pelayanan

2,91

2,86

2,87

100,34

7

Ketepatan Waktu

2,79

2,68

2,69

100,37

8

Keadilan Mendapatkan Pelayanan

2,85

2,99

2,99

100

9

Kewajaran Pelayanan

2,95

3,12

3,12

100

10

Kesesuaian Biaya yang di bayar

3,37

3,55

3,55

100

11

Kemudahan Pelayanan

2,83

2,78

2,80

100,71

12

Kesopanan dan Keramahan Petugas

2,77

2,89

2,90

100,34

13

Keamanan Pelayanan

2,88

3,11

3,13

100,64

14

Kenyamanan Pelayanan

3,00

3,18

3,19

100,31

Rata-Rata Capaian Kinerja Pelayanan

2,95

2,98

2,98

100,30

Petugas

Biaya

Berdasarkan data diatas, diketahui capaian kinerja output untuk pengukuran ratarata peningkatan kualitas unsur-unsur pelayanan prima yang ditargetkan sebesar 10% pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 dapat terealisir sebesar 100%, yang berarti termasuk nilai tengah 92,5 dengan kategori Sangat Berhasil.

189

Persentase Permohonan Izin Yang Diterbitkan Izin

Untuk merealisasikan capaian target indikator ini ditempuh melalui pelaksanaan 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut: a. Program Pelayanan Prima dengan Kegiatan: 1) Peningkatan Sarana Penunjang Sistem Pelayanan Tepadu; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Proaktif. b. Program Kinerja Kelembagaan dengan Kegiatan: 1) Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Manajemen Terpadu; 2) Fasilitasi Tim Teknis; 3) Regulasi Peraturan Daerah Perizinan; 4) Peninjauan Lokasi Tempat Usaha. kegiatan tersebut sebagaimana dituangkan pada tabel dibawah ini :

260 No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

1

Jumlah Sarana Penunjang Sistem Pelayanan Perizinan Tepadu Jumlah Penyelesaian Proses Perizinan lebih Cepat dari Standar Waktu

25 Unit

24 Unit

96

19.920 Izin

109,20

16,5 %

5

2 3

4 5 6

190

10.000 Izin

Persentase Sarana Sistem Informasi 10 % Manajemen Terpadu berfungsi dengan baik Persentase Penyelesaian Permohonan 20 % Perizinan melalui Tim Teknis Jumlah Peraturan Daerah yang 1 Perda dilakukan perubahan 1 Perwa Jumlah Peninjauan Lokasi Tempat 50 lokasi Usaha Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan

Capaian Kinerja 6

92,5 Sangat

92,89 %

464,45

1 Perda 1 Perwa

100,00

39 lokasi

78

Berhasil

142,11

Persentase Jenis Pelayanan Perizinan Sesuai SOP

Untuk merealisasikan capaian target indikator ini ditempuh melalui pelaksanaan 2 (dua) Program dan 5 (lima) Kegiatan, yaitu Program Pelayanan Prima dengan Kegiatan (1) Sosialisasi Perizinan, (2) Pameran dan Promosi Pelayanan Perizinan, (3) Sertifikasi ISO 9001, dan Program Kinerja Kelembagaan dengan 2 (dua) Kegiatan yaitu (1) Pengelolaan Website, (2) Penyusunan Buku Profil BP2T. Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut sebagaimana dituangkan dalam tabel di bawah ini. Indikator Kinerja 1. 2. 3. 4. 5.

Target

1 2 Rata-rata Jumlah Peserta yang hadir 100 Orang mengikuti sosialisasi Rata-rata jumlah Izin yang diterbitkan 75 Izin Persentase Penyelesaian 20% Permohonan Izin sesuai mutu Pelayanan Jumlah Informasi Jenis Usaha 29 Jenis Perizinan yang disampaikan kepada Izin Usaha masyarakat Jumlah Penyusunan Buku Profil 150 Buku BP2T Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan

Realisasi

%

3

4

55 Orang

55

66 Izin

88

20%

100

29 Jenis Izin Usaha

100

108 Buku

72 83

Capaian Kinerja 5

77,5 Berhasil

261 191

Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti

Untuk merealisasikan capaian target indikator ini ditempuh melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan yaitu : Program Pelayanan Prima dengan Kegiatan Penanganan dan Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat. Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut sebagaimana dituangkan pada tabel dibawah ini. Indikator Kinerja

Target

1 2 1. Persentase Penurunan Kasus 20% Pengaduan Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan

Realisasi

%

3

4

58,34%

291,70 291,70



Terwujudnya Penyusunan dan Penyampaian Dokumen APBD Tepat Waktu dan Akurat

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 26, yaitu Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan efektivitas pengelolaan aset daerah. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 1 (satu) program, yaitu Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk ketiga program tersebut sebesar Rp.1.372.111.300,00 yang terealisir sebesar Rp.1.132.226.800,00 atau 82,52%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan 2 (dua) indikator kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama Target 192. Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian penyusunan RKA/DPA SKPD dengan 100% KUA/PPAS 193. Tingkat akurasi data dalam penyajian laporan prognosis dan visualisasi laporan 100% keuangan daerah Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 69

Realisasi

%

100%

100

100%

100 100

Capaian

Sangat Berhasil 92.5


262 192

Tingkat Ketepatan Waktu dan Kesesuaian Penyusunan RKA/DPA SKPD Dengan KUA/PPAS

Indikator kinerja tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian penyusunan RKA/DPA SKPD dengan KUA/PPAS, merupakan bentuk perencanaan penganggaran yang tepat dan sesuai mekanisme penyusunan perencanaan anggaran daerah. Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian RKA/DPA SKPD dengan KUA/PAS terwujud melalui penetapan Perda APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Kota Pontianak, baik APBD Murni maupun APBD Perubahan. Adapun Perda dan Perwa penetapan APBD dan penjabaran APBD tahun 2013 adalah: a. Perda Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 APBD Kota Pontianak Tahun 2013; b. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 72 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Desember 2012 dengan tepat waktu dan sesuai dengan RKA/DPA SKPD; c. Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang APBD Perubahan Kota Pontianak Tahun 2013 tanggal 30 Oktober 2013; d. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Perubahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2013 tanggal 30 Oktober 2013 dengan tepat waktu. Setelah penetapan dan penjabaran APBD, langkah selanjutnya adalah menyusun DPA dan DPPA untuk seluruh SKPD yang disampaikan setiap awal tahun (bulan Januari) kepada seluruh SKPD sebagai dasar setiap SKPD untuk melaksanakan APBD. Jumlah SKPD yang menerima Surat Penyediaan Dana tepat waktu sebagai dasar untuk pengendalian dan registrasi Anggaran Kas SKPD dan penerbitan SPD yang dikirim kepada setiap SKPD dengan tepat waktu dengan menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah secara efektif.

193

Tingkat Akurasi Data Dalam Penyajian Laporan Prognosis dan Visualisasi Laporan Keuangan Daerah

Indikator tingkat akurasi data dalam penyajian laporan prognosis dan visualisasi laporan keuangan daerah adalah laporan realisasi semester pertama APBD yang wajib disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Prognosis adalah prakiraan dan penjelasannya yang akan direalisir dalam 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan realisasi. Pemda menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Mekanisme penyajian Laporan Realisasi Semester Pertama APBD adalah sebagai berikut: a. Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Laporan tersebut disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya; b. Laporan prognosis tersebut disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran (PA) untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir;

263 c. Pejabat PA menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir; d. PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama APBD SKPD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; e. Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada kepala daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya; f. Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, capaian indikator kinerja tingkat akurasi data dalam penyajian laporan prognosis dan visualisasi pada struktur APBD Kota Pontianak yang diterbitkan tahun 2013 rata-rata mencapai 100%. Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 69 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 100% atau termasuk dalam interval x > 85, dengan nilai mean : 92.5 dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 70

Terwujudnya Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Keuangan Daerah

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 26, yaitu Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan efektivitas pengelolaan aset daerah. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 1 (satu) program, yaitu Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut adalah sebesar Rp.1.921.281.650,00 yang terealisir sebesar Rp.1.667.446.300,00 atau 87.79%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan 2 (dua) indikator kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama Target 194. Persentase pelaksanaan registrasi SP2D 100% dan penerimaan SPJ 195. Tingkat pemenuhan pertanggungjawaban 100% penggunaan dana tepat waktu Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 70

Realisasi

%

100%

100

100%

100 100

Capaian Sangat Berhasil 92.5


264 194

Persentase Pelaksanaan Registrasi SP2D dan Penerimaan SPJ

Indikator kinerja persentase pelaksanaan registrasi SP2D dan penerimaan SPJ merupakan mekanisme yang dilalui dalam penatausahaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Pelaksanaan registrasi SP2D dan penerimaan SPJ dilakukan oleh pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Pejabat ini berwenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar). SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. Untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM, mengesahkan SPJ, dan menandatangani SP2D. Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran antara lain register SPP-UP/GU/TU/LS. Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU. Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan penerbitan SPP mencakup register SPP-UP/GU/TU/LS. Sedangkan dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup: (1) register SP2D, (b) register surat penolakan penerbitan SP2D; dan (c) buku kas penerimaan dan pengeluaran. Berdasarkan ketentuan tersebut seluruh SKPD yang akan dicairkan atau diuangkan di seluruh SKPD yang berdasarkan pada plafon DPA setiap SKPD dan tingkat persentase pengendalian penggunaan dana oleh masing-masing SKPD melalui SPJ GU,TU dan LS yang diterima atau yang disampaikan oleh SKPD. Jumlah laporan SPP dan SPM yang diterbitkan oleh SKPD. BUD (Bidang Perbendaharan BPKAD) telah menferifikasi/meneliti dan disesuaikan dengan SPP, SPM yang diajukan 34 SKPD guna menerbitkan SP2D. Laporan realisasi penggunaan dana SKPD dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU). Bidang Perbendaharaan menferifikasi/meneliti Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) 34 SKPD guna penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU). Jenis

Jumlah SPM yang masuk

Jumlah SP2D yang terbit

Capaian

Gaji

1.718

1.718

100%

LS

8.634

8.634

100%

Jumlah

10.342

10.342

100%

195

Tingkat Pemenuhan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tepat Waktu

Indikator kinerja tingkat pemenuhan pertanggungjawaban penggunaan dana tepat waktu merupakan tanggungjawab Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas

265 dana, yang berada dalam tanggung jawabnya. Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup: register penerimaan SPJ; register pengesahan SPJ; surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SP); register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SP); dan register penutupan kas. Buku kas umum ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan PA/KPA. Dalam hal laporan pertanggungjawaban telah sesuai, PA menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember. Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Adapun realisasi tingkat pemenuhan pertanggungjawaban penggunaan dana tepat waktu tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Dokumen laporan realisasi penyerapan dana perimbangan Pusat tepat Waktu telah dibuat/dipertanggungjawabkan dengan 3 dokumen laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan; 2. Setiap Pegawai dari 34 SKPD telah mempunyai Kartu Kendali Gaji yang terisi/tersedia; 3. Jumlah jenis laporan realisasi pajak dan bukan pajak setiap SKPD yang disampaikan tepat waktu. Setiap jenis Laporan pajak yaitu PPN dan PPh telah diregistrasi sesuai dengan penerimaan dan penyetoran pajak setiap SKPD dan hasil registrasi pajak tersebut dari 34 SKPD telah dilaporkan ke Dirjen Pajak dan laporan bukan pajak yaitu TASPEN, ASKES dan BAPERTARUM PNS; 4. Laporan posisi kas harian, perbulan dan akumulasi; 5. Laporan posisi kas harian, perbulan dan akumulasi yang dibuat oleh Pengelolaan Kas Daerah terhadap 34 SKPD yang disesuai dengan penerimaan dan pengeluaran setiap SKPD yang menghasilkan sebanyak 12 Buku; 6. Laporan data peneriman per SKPD dan data penerimaan Pemerintah Kota Pontianak; 7. Pengelolaan Kas Daerah menghimpun penerimaan seluruh SKPD dan penerimaan Pemerintah Kota Pontianak yang dijadikan dasar pembuatan laporan Penerimaan Per SKPD dan Penerimaan Pemerintah Kota Pontianak yang mennghasilkan sebanyak 12 Buku; 8. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan oleh Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

266 Secara keseluruhan semua ketentuan penatausahaan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah tersebut telah dipenuhi oleh BUD Pemerintah Kota Pontianak. Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 70 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 100% atau termasuk dalam interval x > 85, dengan nilai mean : 92.5 dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 71

Terwujudnya Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 26, yaitu Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan efektivitas pengelolaan aset daerah. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 1 (satu) program, yaitu Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut adalah sebesar Rp.1.435.920.000,00 yang terealisir sebesar Rp.963.168.981,00 atau 67,08%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan 2 (dua) indikator kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama Target 196. Persentase SKPD yang menyampaikan 100% SPJ tepat waktu dan akuntabel 197. Persentase pelaporan keuangan Pemda 100% dan SKPD memenuhi SAP Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 71

Realisasi

%

62,86%

62,86

100%

100 81,43%

Capaian Berhasil 77,5


196

Persentase SKPD Yang Menyampaikan SPJ Tepat Waktu dan Akuntabel

Indikator kinerja persentase SKPD yang menyampaikan SPJ tepat waktu dan akuntabel merupakan penerapan dari asas umum pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomi, transparan dan bertanggungjawab, peran SKPD dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan (SPj) secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), sangatlah penting. Mekanisme pengelolaan keuangan di tingkat SKPD harus mengacu pada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD).

267 Berdasarkan SAP Pemerintah Kota Pontianak, persentase SKPD yang menyampaikan SPJ tepat waktu (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya) dan akuntabel tahun 2013 rata-rata 62,86%. Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Jumlah SKPD

Rata-rata jumlah SKPD yang menyampaikan s/d tanggal 10

Rata-rata SKPD yang menyampaikan diatas tanggal 10

Capaian

34

22

12

62,86%

197

Persentase pelaporan keuangan Pemda dan SKPD memenuhi SAP

Indikator kinerja persentase pelaporan keuangan Pemda dan SKPD memenuhi SAP merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Kepala SKPD selaku pengguan anggaran diharuskan menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya. Pencatatan atas transakasi tersebut sebagai bahan dalam menyiapkan laporan keuangan SKPD, laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang harus disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. SAP Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Proses dimaksud didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi: (a) laporan realisasi anggaran; (b) neraca; (c) laporan arus kas; dan (d) catatan atas laporan keuangan. SAP daerah sekurang-kurangnya meliputi: (a) prosedur akuntansi penerimaan kas; (b) prosedur akuntansi pengeluaran kas; (c) prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan (d) prosedur akuntansi selain kas. SAP daerah sebagaimana disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. SAP Daerah dilaksanakan oleh PPKD/BPKAD, sedangkan SAP SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD, yang selanjutnya mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Capaian indikator kinerja Persentase Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD memenuhi SAP tahun 2013 di Kota Pontianak rata-rata mencapai 100%. Hal ini dilihat dari penjelasan sebagai berikut:

268 a. Persentase kesesuaian Neraca SKPD dengan Neraca Aset Pemerintah Daerah Capaian ini dilakukan dengan cara mengkompilasi dan meng-crosscheck Aset pada Neraca SKPD dan SKPKD dengan cara membuat rekap Belanja Modal, Belanja Penunjang dan Belanja Pemeliharaan seluruh SKPD yang dibuat setiap Triwulan dan Semesteran agar Neraca yang disajikan atau dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai SAP; b. Jumlah SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP. Capaian ini dilakukan oleh Tim Kortek (Koordinasi Teknis) yang terdiri dari Pegawai BPKAD dan Pegawai Inspektorat Kota Pontianak yang dimulai pada bulan Agustus turun ke seluruh SKPD untuk memantau sampai sejauh mana Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atau SPJ berserta kelengkapan dan buktibuktinya dan data aset dengan tujuan terujudnya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); c. Jumlah Laporan Neraca dan CALK yang sesuai dengan SAP. Kegiatan ini mengkosolidasikan Neraca dari seluruh SKPD dan PPKD menjadi Neraca Pemerintah Kota Pontianak sedangkan untuk Catatan Atas Laporan Keuangan dibuat oleh setiap SKPD dan dihimpun menjadi Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota. Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 71 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 81,43% atau termasuk dalam interval 70 < x > 85, dengan nilai mean : 77,5 dalam kategori Berhasil. Sasaran 72

Terwujudnya Validasi Sistem Pengelolaan Aset Daerah

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 26, yaitu Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan efektivitas pengelolaan aset daerah. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut adalah sebesar Rp.11.378.804.085,00 yang terealisir sebesar Rp.7.093.397.313.00 atau 62.34%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan 2 (dua) indikator kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama Target 198. Persentase aset tanah milik Pemda yang 70% bersertifikat 199. Persentase barang milik daerah yang terinventarisir dalam sistem informasi 70% penataan aset daerah (SIMBADA dan SIMA) Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 72

Realisasi

%

0%

0

100%

142,86 71,43



269 198

Persentase Aset Tanah Milik Pemda Yang Bersertifikat

Persentase Aset Tanah Milik Pemerintahan Daerah yang bersertifikat tahun 2013 belum bisa tercapai sesuai target atau 0% karena adanya beberapa berkas permohonan yang sudah diajukan kekantor pertanahan kota pontianak belum diproses oleh badan pertanahan.

199

Persentase Barang Milik Daerah Yang Terinventarisir Dalam Sistem Informasi Penataan Aset Daerah (SIMBADA dan SIMA)

Indikator kinerja persentase barang milik daerah yang terinventarisir dalam sistem informasi penataan aset daerah (SIMBADA dan SIMA) merupakan upaya Pemerintah Kota Pontianak untuk memperbaiki sistem penataan aset daerah melalui software yang memberi kemudahan untuk meningkatkan kinerja dan informasi secara cepat mengenai data inventarisasi barang dan aset pemerintahan termasuk sampai dengan nilai penyusutannya. Bagi Pemerintah Kota Pontianak, SIMBADA dan SIMA diharapkan dapat memenuhi fungsi-fungsi: a. Pemda mempunyai informasi yang akurat mengenai barang dan aset daerah; b. Penyelenggara proses penganggaran kebutuhan akan barang yang terkoordinasi sesuai dengan fungsi dan kebutuhan; c. Adanya standarisasi kode barang sesuai dinas/instansi; d. Proses pemeliharaan barang yang teratur dan tertata guna sehingga berimbas pada efisiensi dan efektifitas biaya; dan e. Pemanfaatan setiap jenis barang atau aset sesuai dengan fungsi dan kebutuhanya. Adapun capaian kinerja inventarisasi barang milik daerah yang dikelola melalui SIMBADA dan SIMA hingga tahun 2013 rata-rata mencapai 100%, dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Jumlah laporan barang milik daerah yang diinventarisir dalam SIMBADA dan SIMA. Kegiatan ini mengaplikasi Peta Elektronik Aplikasi SIMBADA membentuk sistem informasi manajemen barang daerah Kota Pontianak untuk menampilkan kodifikasi yang hirarki untuk kategorisasi data inventaris, mutasi, pemeliharaan, perencanaan yang historical, data referensi, mutasi , laporanlaporan dan utilitas pendukung. Sedangkan SIMA untuk mewujudkan data inventarisasi fisik yang terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume, jenis, alamat dan lain-lain baik dari aspek Yuridis maupun fisik dilapangan serta dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas di lapangan sampai dengan penentuan titik kordinat batas di atas peta sesuai aturan yang berlaku; 2) Jumlah laporan SKPD yang menyampaikan kebutuhan barang dan pemeliharaan. Kegiatan ini menghimpun kebutuhan dan pemeliharaan barang seluruh SKPD (34 SKPD) yang dijadikan buku dan didistribusikan kepada seluruh SKPD. Ketersediaan laporan dari SKPD ini merupakan hasil dari bimbingan teknis tentang penataan barang milik daerah sesuai dengan peraturan dan valid; 3) Jumlah realisasi penerimaan retribusi pamakaian kekayaan daerah .Kegiatan ini merupakan salah satu pemanfaatan terhadap kekayaan daerah milik Pemerintah Kota yang dikelola oleh para pengguna/pemakai kekayaan daerah

270 4)

5)

6)

7)

8)

baik dari instansi Pemerintah Kota sendiri maupun pihak ketiga/rekanan sehingga dapat menimbulkan pemungutan/penagihan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah tersebut yang menjadi sumber pendapatan daerah; Jumlah data inventaris milik Pemerintah Kota yang akan dihapuskan. Pada kegiatan ini dilakukan pemeriksaan baik secara fisik dan administratif terhadap barang inventaris milik Pemerintah Kota yang diusulkan untuk dihapuskan oleh SKPD. Dalam rangka penghapusan terhadap barang inventaris dimaksud harus memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku; Jumlah polis bangunan dan kendaraan asuransi milik Pemerintah Kota Pontianak sebanyak 2 polis asuransi. Kegiatan ini merupakan salah satu tindakan pengamanan secara administratif guna mengantisipasi terjadinya resiko kerugian terhadap barang-barang milik Pemerintah Kota Pontianak; Jumlah buku mengenai profil aset Pemerintah Kota sebanyak 100 buku dan dalam bentuk CD sebanyak 50 buah. Penyediaan program aplikasi website mengenai profil aset Pemerintah Kota bertujuan untuk menyajikan informasi aset milik Pemerintah Kota yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak; Jumlah database inventaris barang milik daerah. Kegiatan Jumlah realisasi penerimaan retribusi pemakaian gedung Pontianak Convention Center (PCC) Kota Pontianak sebesar Rp.1.100.000.000,00. Kegiatan ini merupakan salah satu pemanfaatan terhadap kekayaan daerah khususnya gedung milik Pemerintah Kota yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Jumlah buku standar harga barang yang disusun/didistribusikan sebanyak 150 buku. Kegiatan ini merupakan penyediaan pedoman tentang standar harga pembelian barang dan jasa yang berlaku di Kota Pontianak dengan memperhatikan harga pasar setempat serta tingkat kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh masing-masing SKPD dalam rangka menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa setiap tahunnya.

Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 72 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 71,43% atau termasuk dalam interval 70 < x > 85, dengan nilai mean : 77,5 dalam kategori Berhasil. Sasaran 73

Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 27, yaitu Mewujudkan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional menuju pelayanan yang baik. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 3 (tiga) program, yaitu Program Sistem Informasi Kepegawaian, Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan Program Pendidikan Kedinasan. Anggaran yang dialokasikan untuk ketiga program tersebut sebesar Rp.6.678.389.250,00 yang terealisir sebesar Rp.5.407.247.130,00 atau 81%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Badan Kepegawaian Daerah. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan 4 (empat) indikator kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama 200. Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas, Penyesuaian Ijasah, dan Ujian Sertifikasi. 201. Persentase jumlah PNS yang mengikuti

Target

Realisasi

%

Capaian

60 orang

112 orang

186.66

168

196 orang

116.66

Sangat Berhasil

271 orang pendidikan penjenjangan. 202. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat 481 orang Formal dan Bimtek PNS 203. Persentase data PNS yang terhimpun dalam database kepegawaian (Sistem 8000 Aplikasi Program Kepegawaian/SAPK) orang dan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 73

568 orang

118.08

7820 orang

97.75

129,78

92.5


200

Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas, Penyesuaian Ijasah, dan Ujian Sertifikasi

Untuk merealisasikan capaian target indikator ini ditempuh melalui Indikator kinerja jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas, penyesuaian ijazah dan ujian sertifikasi, yaitu melalui Program Pendidikan Kedinasan dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu (1) Pengiriman Ujian Dinas dan (2) Pengiriman Peserta Penyesuaian Ijazah. Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut dituangkan pada tabel di bawah ini. NO 1 1 2

Indikator Kinerja 2 Jumlah PNS yang lulus Ujian Dinas Jumlah PNS yang lulus Ujian Penyesuaian Ijazah

Target

Realisasi

%

Capaian Kinerja

3

4

5

6

30 org

49 org

163.33

30 org

63 org

210.00


201

186.66


Persentase Jumlah PNS Yang Mengikuti Pendidikan Penjenjangan

Untuk merealisasikan capaian target indikator ini ditempuh melalui indikator kinerja persentase jumlah PNS yang mengikuti pendidikan penjenjangan, yaitu melalui Program Pendidikan Kedinasan dengan 4 (empat) kegiatan, yaitu (1) Proses Penyelesaian Pendidikan dan Penjenjangan Diklat Struktural (TPSD) (2) Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tingkat II (3) Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tingkat III dan (4) Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tingkat IV. Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut dituangkan di bawah ini.

pada tabel

272 NO 1 1 2 3 4

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Capaian Kinerja

2 Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Penjenjangan Diklat Struktural. Jumlah PNS yang memenuhi syarat mengikuti Diklatpim Tk.II. Jumlah PNS yang lulus mengikuti Diklatpim Tk.III. Jumlah PNS yang lulus mengikuti Diklatpim Tk.IV.

3

4

5

6

59 org

98 org

166.10

4 org

-

0.00

25 org

18 org

72.00

80 org

80 org

100.00


202


116.66

Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Formal dan Bimtek PNS

Untuk merealisasikan capaian target indikator ini ditempuh melalui Indikator kinerja jumlah PNS yang mengikuti Diklat Formal dan Bimtek PNS, yaitu melalui Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 4 (empat) kegiatan, yaitu (1) Pendidikan dan Pelatihan formal, (2) Diklat/Rakor Kepegawaian, (3) Penyelenggaraan Bimtek Umum bagi Aparatur dan (4) Pengiriman Peserta Bimtek The 7 Islamic Daily Habits. Adapun Capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut dituangkan pada tabel di bawah ini.

NO 1 1 2 3 4

Indikator Kinerja 2 Terpenuhinya Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan Tugas Belajar, Ikatan Dinas dan Beasiswa. Terpenuhinya Diklat / Rakor Kepegawaian bagi PNS. Terpenuhinya Bimtek Umum bagi Aparatur Pemerintah Terpenuhinya Bimtek bagi Aparatur Pemerintah

Realisasi

%

3

4

5

381 org

490 org

128.61

30 org

2 org

6.67

92,5

40 org

44 org

110.00

Sangat Berhasil

30 org

32 org

106.67


203

Capaian Kinerja 6

Target

118.08

Persentase data PNS Yang Terhimpun Dalam Database Kepegawaian (Sistem Aplikasi Program Kepegawaian/SAPK) dan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian (SIMPEG)

Untuk merealisasikan capaian target indikator ini ditempuh melalui Indikator kinerja Persentase Data PNS yang terhimpun dalam Database Kepegawaian Sistem

273 Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian (SIMPEG), yaitu melalui Program Pelayanan Prima dengan 4 (empat) kegiatan, yaitu (1) Penyusunan DUK PNS, (2) Pemutakhiran Database Kepegawaian dengan SAPK dan SIMPEG, (3) Fasilitasi Proses Pembuatan dan Penggantian Kartu Pegawai Elektronik (KPE), dan (4) Pengelolaan dan Pemeliharaan File Arsip Pegawai. Adapun Capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut dituangkan pada tabel di bawah ini. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Capaian Kinerja

2 Terpenuhinya DUK PNS Pemerintah Kota Pontianak. Terpenuhinya Database Kepegawaian dengan SAPK berbasis Web.. Data PNS yang sesuai dengan Pemilik Kartu Pegawai Elektronik (KPE).

3

4

5

6

6 dok

6 dok

100.00

3734 org

106.69

352 org

35.20

3734 org

106.69

NO 1 1 2 3 4

3500 org 1000 org 3500 org

Jumlah File Arsip PNS yang dikelola. Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan


97.75


Meningkatnya Pembinaan Disiplin Aparatur Dengan Aplikasi Prinsip Reward and Punishment

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 27, yaitu Mewujudkan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional menuju pelayanan yang baik. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut adalah sebesar Rp.602.487.000,00 yang terealisir sebesar Rp.553.218.400,00 atau 91%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Badan Kepegawaian Daerah. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan 3 (tiga) indikator kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama 204. Jumlah penyelesaian administrasi penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin kepegawaian 205. Jumlah penyelesaian adminsitrasi kepegawaian (KARIS/ KARSU/KARPEG) dan penyelenggaraan sumpah PNS 206. Jumlah PNS yang menerima penghargaan atau reward

Target

Realisasi

%

72 SKPD

72 SKPD

100

410 orang

806 orang

196.58

4961 orang

4724 orang

95.22

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 74

Capaian


130,60


274 204

Jumlah Penyelesaian Administrasi Pelanggaran Disiplin Kepegawaian

Penanganan

Kasus-Kasus

Untuk merealisasikan capaian target indikator ini ditempuh melalui Indikator kinerja Jumlah Penyelesaian Administrasi Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin Kepegawaian melalui Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu (1) Penyelesaian Administrasi Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin, dan (2) Pembinaan PNS dalam rangka Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya serta Razia dan Monitoring di SKPD/Tempat Umum pada saat Jam Dinas. Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut dituangkan pada tabel di bawah ini.

NO 1 1 2

Indikator Kinerja 2 Terpenuhinya Hasil Keputusan terhadap PNS yang melanggar Disiplin. Terlaksananya Razia dan Monitoring Libur Nasional dan Cuti Bersama.

Target

Reali sasi

3 25 orang 72 SKPD

4 25 orang 72 SKPD


205

%

Capaian Kinerja

5

6

100 100 100


Jumlah Penyelesaian Administrasi Kepegawaian KARIS, KARSU, KARPEG dan Penyelenggaraan Sumpah PNS

Untuk merealisasikan capaian target indikator ini ditempuh melalui Indikator kinerja Penyelesaian Administrasi Kepegawaian KARIS, KARSU, KARPEG dan Penyelenggaraan Sumpah PNS, yaitu melalui Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 3 (tiga) kegiatan, yaitu (1) Pemeriksaan Kesehatan Fisik Psikologis PNS Indisipliner, (2) Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian, dan (3) Penyelesaian Administrasi KARIS, KARSU dan KARPEG. Adapun Capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut dituangkan pada tabel di bawah ini.

NO 1 1 2

Indikator Kinerja 2 Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Fisik Psikologis PNS Indisipliner. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian.

Target

Reali sasi

%

Capaian Kinerja

3

4

5

6

10 org

6 org

60.00

100 org

471 org

471.00

92,5 Sangat

275 Terlaksananya Penyelesaian Administrasi KARIS, KARSU dan KARPEG.

3

300 orang

329 orang


206

109.67

Berhasil

196.58

Jumlah PNS yang menerima Penghargaan/Reward

Untuk merealisasikan capaian target indikator ini ditempuh melalui Indikator kinerja Jumlah PNS yang menerima Penghargaan / Reward, yaitu melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dengan 4 (empat) kegiatan, yaitu : (1) Pemberian Penilaian dan Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (SLKS), (2) Pemberian Bantuan Biaya Kemalangan bagi PNS dan Keluarga yang meninggal Dunia, (3) Pemberian Penghargaan sebagai Pegawai Teladan, dan (4) Peningkatan Mental Spiritual bagi PNS. Adapun Capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut dituangkan pada tabel di bawah ini. Indikator Kinerja

NO 1 1 2

2 Terpenuhinya PNS yang mendapatkan Tanda Kehormatan. Terpenuhinya Bantuan Kemalangan bagi PNS dan Keluarga.

Target

Reali sasi

3 800 org 138 org

4 789 org 132 org 3 orang

100

3800 orang

94.53

3

Jumlah PNS Teladan yang terpilih.

3 orang

4

Terpenuhinya PNS yang mengikuti Peningkatan Mental Spiritual.

4020 orang


%

Capaian Kinerja

5

6

98.63 95.65


95.22


Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sesuai Mekanisme dan Prosedur serta Per-UU Yang Berlaku

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 27, yaitu Mewujudkan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional menuju pelayanan yang baik. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 2 (dua) program, yaitu Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas dan Program Pembinaan dan Pengembangan Ap.ratur. Anggaran yang dialokasikan untuk ketiga program tersebut sebesar Rp 1.389.999.600,00 yang terealisir sebesar Rp.1.062.979.380,00 atau 76%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk

276 mewujudkan sasaran ini adalah Badan Kepegawaian Daerah. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan 3 (tiga) indikator kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama

Target

207. Jumlah data pegawai pensiun dan kenaikan 350 orang pangkat yang diproses tepat waktu 208. Jumlah PNS yang menduduki jabatan 500 orang struktural, fungsional 209. Persentase ketepatan waktu penyelesaian 1600 proses kenaikan pangkat PNS dan SK orang CPNS menjadi PNS Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 75

Realisas i

%

Capaian

391 orang

111.71

611 orang

122.20

2404 orang

150.25

128,05

Sangat Berhasil

92.5


207

Jumlah Data Pegawai Pensiun dan Kenaikan Pangkat Yang Diproses Tepat Waktu

Untuk merealisasikan capaian target indikator ini ditempuh melalui Indikator kinerja Jumlah Data Pegawai Pensiun dan Kenaikan Pangkat yang diproses tepat waktu melalui Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas dengan 2 (dua) Kegiatan yaitu (1) Pelaksanaan Pemrosesan Pemberhentian Pegawai (Pensiun) dan Pemberian Pangkat Pengabdian, dan (2) Pembekalan bagi PNS yang memasuki Purna Tugas (Pensiun). Adapun Capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut dituangkan pada tabel dibawah ini.

NO 1 1 2

Indikator Kinerja 2 Terpenuhinya SK Pensiun serta Pangkat Pengabdian. Terpenuhinya Pembekalan bagi PNS yang memasuki Pensiun. Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan

208

Target

Reali sasi

3 200 orang 150 orang


%

Capaian Kinerja

5

6

120.50 100 95.22


Jumlah PNS Yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional

Untuk merealisasikan capaian target indikator ini ditempuh melalui Indikator kinerja Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan 3 (tiga) Kegiatan yaitu (1) Penyelesaian Tugas-tugas Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural dan Tugas Tambahan Kepala Sekolah, (2) Penyelesaian Tugas-tugas Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional dan (3) Penyelesaian Tugas-tugas bagi PNS yang

277 akan Pindah ke Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Adapun Capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut dituangkan pada tabel dibawah ini. NO 1 1 2 3

Indikator Kinerja 2 Terlaksananya Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Tugas Tambahan Kepala Sekolah. Terlaksananya Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional. Jumlah PNS yang akan Pindah ke Pemerintah Kota Pontianak.

Target

Reali sasi

%

Capaian Kinerja

3

4

5

6

300 orang

420 orang

140.00

100 orang

100 orang

100

100 orang

91 orang

91.00


209


110.33

Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Proses Kenaikan Pangkat PNS Dan SK CPNS Menjadi PNS

Untuk merealisasikan capaian target indikator ini ditempuh melalui Indikator kinerja Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Proses Kenaikan Pangkat PNS dan SK CPNS menjadi PNS melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan 2 (dua) Kegiatan yaitu (1) Seleksi Penerimaan CPNS sesuai Formasi, dan (2) Pelaksanaan Pemrosesan Administrasi Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala PNS. Adapun Capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut dituangkan pada tabel dibawah ini.

NO 1

Indikator Kinerja

Target

Reali sasi

2



1

Terselenggaranya seleksi penerimaan CPNS.

2

Terselenggaranya proses administrasi Kenaikan Pangkat PNS. Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan

%

Capaian Kinerja

5

6

12.00 196.33 150.25


Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 75 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 128,05% atau termasuk dalam interval x > 85, dengan nilai mean : 92.5 dalam kategori Sangat Berhasil.

278 Sasaran 76

Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Yang Valid dan Akuntabel

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 28, yaitu Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, terarah, terpadu, dan handal. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut adalah sebesar Rp.1.140.265.500,00 yang terealisir sebesar Rp.1.006.830.700,00 atau 88%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan 4 (empat) indikator kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama

Target

210. Persentase sumber daya ekonomi daerah yang teridentifikasi dalam dokumen perencanaan 100% ekonomi 211. Tersedianya dokumen Kebijakan 100% Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) 212. Tersedianya dokumen database pembangunan 100% bidang ekonomi yang valid dan aktual 213. Persentase peningkatan perencanaan hasil musrenbang bidang ekonomi yang terintegrasi 2% dalam dokumen perencanaan dan (100%) penganggaran daerah dan nasional Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 76

Realisa si

%

100%

100

100%

100

100%

100

33,57% (100%)

1.678 111

Capaian

Sangat Berhasil

92.5


210

Persentase Sumber Daya Ekonomi Daerah Yang Teridentifikasi Dalam Dokumen Perencanaan Ekonomi

Indikator kinerja persentase sumberdaya ekonomi yang teridentifikasi dalam dokumen perencanaan ekonomi dicapai melalui tersedianya dokumen indikator ekonomi daerah yang di dalamnya akan diperoleh informasi-informasi antara lain: a. gambaran terhadap hasil-hasil pembangunan bidang ekonomi Kota Pontianak; b. peranan sektoral dalam pembentukan struktur ekonomi Kota Pontianak; c. keunggulan komparatif perekonomian Kota Pontianak terhadap perekonomian daerah lain dalam wilayah Kalimantan Barat; d. kaitan antara keuangan daerah Kota Pontianak terhadap perkembangan PDRB Kota Pontianak; e. besaran unvestasi yang diperlukan agar perekonomian Kota Pontianak dapat tumbuh sesuai dengan target yang telah ditetapkan; f. Data-data kerangka Ekonomi Makro Kota Pontianak beberapa dari tahun 20082012, rencana/proyeksi kerangka ekonomi makro tahun 2013 dan 2014. Realisasi tersedianya dokumen indikator ekonomi pada tahun 2013 dapat diwujudkan dalam bentuk 1 (satu) buah dokumen, dengan capaian 100%.

279 211

Tersedianya Dokumen Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)

Indikator kinerja tersedianya dokumen Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) dicapai melalui tersedianya dokumen Laporan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Pontianak. Bentuk kegiatannya adalah: 1. Kajian Penataan PKL Kawasan Pusat Perdagangan Pasar Sudirman; 2. Kajian Lokasi Pasar Babi (Khusus Penjualan); 3. Kajian Pembangunan Pasar Kenanga.

212

Tersedianya Dokumen Database Pembangunan Bidang Ekonomi Yang Valid dan Aktual

Indikator kinerja tersedianya dokumen database pembangunan bidang ekonomi yang valid dan aktual diperoleh melalui: 1. Penyusunan buku analisa elastisitas kesempatan kerja persektor untuk peningkatan pertumbuhan ekoomi kota dan koordinasi; 2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Data Inflasi kota perbulan, laporan rolling plan kawasan minapolitan 2013-2017 dan buku analisa PDRB kota).

213

Persentase Peningkatan Perencanaan Hasil Musrenbang Bidang Ekonomi Yang Terintegrasi Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Nasional

Indikator kinerja persentase peningkatan perencanaan hasil musrenbang bidang ekonomi yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dan nasional diarahkan untuk menentukan data pagu indikatif (Belanja Langsung) SKPD bidang ekonomi yang tercantum dalam Dokumen RKPD (sebagai hasil dari pelaksanaan Musrenbang) dan pagu anggaran SKPD yang tercantum dalam APBD Kota Pontianak Tahun 2012 dan 2013. Persentase perencanaan hasil musrenbang bidang ekonomi yang terintegrasi dalam APBD Kota Pontianak tahun 2012 sebesar 65,14% sedangkan di tahun 2013 sebesar 98,71% dengan peningkatan sebesar 33,57%. Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 76 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 111% atau termasuk dalam interval x > 85, dengan nilai mean : 92.5 dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 77

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Sosial dan Budaya Daerah

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 28, yaitu Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, terarah, terpadu, dan handal. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Perencanaan Sosial dan Budaya. Anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut adalah sebesar Rp.1.006.963.500,00 yang terealisir sebesar

280 Rp.518.823.000,00 atau 51,52%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan 4 (empat) indikator kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama

Target

214. Persentase peningkatan masyarakat miskin 7% yang mendapat akses pelayanan pendidikan (100%) yang layak 215. Persentase peningkatan masyarakat miskin 5% yang mendapat akses pelayanan kesehatan (100) 216. Tersedianya dokumen data-base 100 % pembangunan bidang sosial budaya yang valid dan aktual 217. Persentase peningkatan perencanaan hasil 5% musrenbang bidang sosial budaya yang terintegrasi dalam perencanaan dan (100%) pelaksanaan anggaran daerah dan nasional Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 77

Realisa si

%

10,5% (100%)

150

3.96% (100%)

79

100 %

15,65%

100

Capaian

Sangat Berhasil

313 100%

92.5


214

Persentase Peningkatan Masyarakat Miskin Yang Mendapat Akses Pelayanan Pendidikan Yang Layak

Indikator kinerja persentase peningkatan masyarakat miskin yang mendapat akses pelayanan pendidikan yang layak dicapai melalui penyusunan Masterplan Pendidikan dan kajian Pengembangan Pendidikan di Kota Pontianak (Penerapan Sistem Informasi Penyusunan Hasil Musrenbang dan Forum SKPD), yang diwujudkan dalam bentuk dokumen masterplan sebanyak 1 (satu) set dokumen, dan sistem informasi hasil musrenbang dan forum SKPD berupa 1 (satu) sistem informasi dan 1 (satu) dokumen. Tujuan dan muatan isi dalam dokumen masterplan pendidikan tersebut adalah: 1) Terindentifikasinya berbagai permasalahan, kendala dan tantangan serta prospek pengembangan pendidikan di Kota Pontianak; 2) Tersedianya konsep dan arah tujuan yang jelas serta model manajemen yang ideal untuk menjawab berbagai permasalahan untuk kurun waktu 2012-2022; 3) Tersedianya kebijakan, strategi, dan indikasi program/kegiatan prioritas yang dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan di Kota Pontianak dalam rangka pengembangan pendidikan untuk kurun waktu 2012-2022. Penerapan Sistem Informasi Penyusunan Hasil Musrenbang dan Forum SKPD diwujudkan dalam bentuk pembuatan software berbasis internet. Software tersebut tidak hanya berhubungan dengan bidang sosial budaya saja tetapi dapat dimanfaatkan semua SKPD untuk mengetahui hasil musrenbang yang ditujukan untuk SKPD tertentu, termasuk didalamnya jika ada usulan masyarakat mengenai usulan masyarakat miskin dalam usahanya memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak (beasiswa untuk masyarakat miskin, perbaikan infrastruktur bangunan sekolah sehingga siswa tidak dikenakan lagi uang iuran pembangunan sekolah dan lain-lain).

281 215

Persentase Peningkatan Masyarakat Miskin Yang Mendapat Akses Pelayanan Kesehatan

Indikator kinerja persentase peningkatan masyarakat miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan dicapai melalui program Pembinaan dan Pendampingan Program NICE (Nutrition Improvement throygh Community Empowerment) Project, yang diwujudkan dalam bentuk 1 (satu) dokumen. Proyek ini didasarkan pada: a. Loan Agreement antara Pemerintah Indonesia dengan Asian development Bank (ADB) Loan No 2348-INO(SF) tanggal 5 Oktober 2007 tentang NICE Project; b. Surat keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 534/Menkes/SK2007 tanggal 27 April 2007 tentang penunjukkan Direktur Proyek, Personalia, Unit Management, Unit Koordinasi proyek Propinsi dan unit pelaksana Proyek Kabupaten Kota Proyek Perbaikan Gizi melalui Pemberdayaan Masyarakat (NICE Project); c. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Departemen keuangan No. PER-23/PB/2008 tanggal 12 Juni 2008, tentang petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana pinjaman ADB No. 2348-INO(SF) Proyek NICE; d. Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 423 tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan, tim Teknis dan Penetapan Lokasi Kelurahan Proyek NICE Kota Pontianak; e. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat No. 1.E tahun 2011 tentang pembentukan Unit Pelaksanaan, Tim Teknis dan Penetapan Lokasi kelurahan Proyek NICE Kota Pontianak. Tujuan khusus proyek NICE adalah (1) pengembangan kapasitas institusi dalam mengembangkan kebijakan, program dan surveylan gizi, (2) meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan gizi terpadu terutama bagi penduduk rawan, (3) meningkatkan kemampuan masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan perbaikan gizi dan sanitasi, (4) memperluas program fortifikasi pangan, dan (5) meningkatkan komunikasi gizi masyarakat. Sasaran proyek NICE adalah kelompok Rumah Tangga yang mempunyai kelompok golongan rawan, seperti Bayi, Balita, Ibu Hamil, Ibu menyusui, terutama pada golongan keluarga miskin.

216

Tersedianya Dokumen Data-Base Pembangunan Bidang Sosial Budaya Yang Valid dan Aktual

Indikator kinerja tersedianya dokumen database pembangunan bidang sosial budaya yang valid dan aktual dicapai melalui koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan pembinaan dan pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PNPMP2KP) yang diwujudkan dalam bentuk 2 (dua) dokumen. Koordinasi pembangunan bidang sosial budaya melibatkan SKPD yang berkaitan dengan bidang sosial budaya, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Satpol PP, Badan Kepegawaian Daerah, Kecamatan, Kantor

282 Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi, yang selanjutnya dituangkan ke dalam program dan kegiatan serta penyusunan rencana kerja SKPD. Selain itu perencanaan pembangunan bidang sosial budaya ini dilakukan Focus Group Discussion (FGD) mambahas isu-isu aktual di bidang sosial budaya yang juga melibatkan pihak-pihak di luar pemerintah/stakeholder. Pembinaan dan Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PNPM Mandiri P2KP). Tujuan pelaksanaan PNPM-P2KP adalah sebagai berikut: a. Mewujudkan masyarakat berdaya dan mandiri, yang mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan di wilayahnya, sejalan dengan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM); b. Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam menerapkan model pembangunan partisipatif yang berbasis kemitraan dengan masyarakat dan kelompok peduli setempat; c. Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi penanggulangan kemiskinan; d. Meningkatkan capaian manfaat bagi masyarakat miskin untuk mendorong peningkatan IPM dan pencapaian sasaran MDG's. Hasil pertemuan dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri P2KP di Kota Pontianak berupa data masyarakat miskin penerima manfaat di 29 (dua puluh sembilan) kelurahan pada 6 (enam) kecamatan.

217

Persentase Peningkatan Perencanaan Hasil Musrenbang Bidang Sosial Budaya Yang Terintegrasi Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Daerah dan Nasional

Indikator kinerja persentase peningkatan perencanaan hasil musrenbang bidang sosial budaya yang terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah dan nasional diperoleh melalui hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, yang dihimpun dalam 1 (satu) dokumen. Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 77 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 100% atau termasuk dalam interval x > 85, dengan nilai mean : 92.5 dalam kategori Sangat Berhasil.

Sasaran 78

Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Pembangunan Prasarana Wilayah, Tata Ruang, dan Perumahan Yang Berwawasan Lingkungan

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 28, yaitu Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, terarah, terpadu, dan handal. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. Anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut adalah sebesar Rp.712.094.000,00 yang terealisir sebesar Rp.554.281.800,00 atau 77,84%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui

283 pemenuhan 4 (empat) indikator kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama 218. Tingkat kesesuaian penataan ruang dan perumahan dengan RTRW Kota Pontianak 2010-2030 219. Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi terdistribusi kepada masyarakat

Target

Realisasi

%

95%

95%

100

84% (air bersih) 75% (sanimas 100% 3 jenis dok)

84% (air bersih) 75% (sanimas) 100% (3 jenis dok)

220. Tersedianya dokumen database pembangunan bidang fisik prasarana yang valid dan aktual 221. Persentase peningkatan perencanaan hasil musrenbang bidang fisik prasarana yang terintegrasi dalam perencanaan dan 10% pelaksanaan anggaran daerah dan nasional Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 78

23.75%

Capaian

88.70 119.19 100

Sangat Berhasil

238 94.57

92.5


218

Tingkat Kesesuaian Penataan Ruang dan Perumahan Dengan RTRW Kota Pontianak 2010-2030

Indikator kinerja tingkat kesesuaian penataan ruang dan perumahan dengan RTRW Kota Pontianak 2010-2030 dicapai melalui fasilitasi dan koordinasi perencanaan sarana dan prasarana perkotaan, dan pendampingan penyusunan Kebijakan dan Strategi perkotaan Daerah (KSPD). Fasilitasi dan koordinasi menghasilkan 1 (satu) dokumen yang merupakan rumusan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan yang disusun secara komprehansif dalam rangka menjawab tantangan global pembangunan perkotaan sekaligus mewujudkan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Pontianak serta Perencanaan Tata Ruang Jangka Panjang. KSPD diharapkan akan menjadi acuan bagi daerah maupun provinsi dan nasional dalam menyusun program dan kegiatan sektoralnya. Mengingat aspek perkotaan sebagai salah satu basis pembangunan sehingga perkotaan tidak hanya dipandang sebatas pada aspek tata ruang saja, melainkan juga sebagai entitas sosial yang lebih mengedepankan peran pemangku kepentingan di semua aspek. KPSD juga mempertajam penentuan prioritas pembangunan perkotaan berdampingan dengan penataan ruang kota yang mengedepankan pendekatan partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan perencanaan strategis sebagai upaya merespons tantangan global. Berdasarkan hasil diskusi dan rapat-rapat koordinasi yang dilakukan, capaian indikator kinerja “tingkat kesesuaian penataan ruang dan perumahan dengan RTRW Kota Pontianak 2010-2030” dapat di asumsikan bahwa selama ini semua pembangunan yang ada di kota Pontianak sudah sesuai dengan perijinan (IMB) yang dikeluarkan, sedangkan pelanggaran-pelanggaran (pembangunan tidak sesuai dengan tata ruang yang ada) yang terjadi sangatlah kecil diasumsikan tidak lebih dari 5%, sehingga Tingkat kesesuaian penataan ruang yang ada di Kota Pontianak tidak kurang dari 95%.

284 219

Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi Terdistribusi Kepada Masyarakat

Indikator kinerja persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi terdistribusi kepada masyarakat murupakan upaya Pemerintah Kota Pontianak untuk meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Realisasi capaian indikator kinerja ini diperoleh melalui Pendampingan Program Percepatan Sanitasi Kota Pontianak, yang diwujudkan dalam bentuk 1 (satu) dokumen. Pendamping program percepatan sanitasi ini bertujuan sebagai bahan fasilitasi untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh instansi-instansi pelaksana sektor sanitasi yang berkaitan dengan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPPS) kota Pontianak tahun 2013. MPPS merupakan terminal seluruh program dan kegiatan pembangunan sektor sanitasi kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, provinsi, pusat dan masyarakat setempat dalam kurun waktu 5 tahun, yang pendanaannya berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan Pendampingan Percepatan Sektor Sanitasi Kota Pontianak tahun 2013, maka capaian indikator kinerja persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi terdistribusi kepada masyarakat yang ditargetkan sebesar 82,3% dapat terealisasi sebesar 73%, sedangkan target sanitasi terdistribusi kepada masyarakat targetnya 75% dan terealisasi sebesar 89,39%.

220

Tersedianya Dokumen Database Prasarana Yang Valid dan Aktual

Pembangunan

Bidang

Fisik

Indikator kinerja tersedianya dokumen database pembangunan bidang fisik prasarana yang valid dan aktual dicapai melalui kegiatan fasilitasi dan koordinasi perencanaan sarana dan prasarana perkotaan penyusunan masterplan ruang terbuka hijau Kota Pontianak dan kegiatan perencanaan jaringan prasarana transportasi (Studi Kelayakan Jembatan Kapuas III Kota Pontianak). Ketiga kegiatan tersebut menghasilkan 3 (tiga) dokumen laporan yaitu: 1. Laporan dan Evaluasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana; 2. Dokumen Masterplan Persampahan Kota Pontianak; 3. Dokumen Perencanaan Kawasan Ekowisata Sungai Kapuas.

221

Persentase Peningkatan Perencanaan Hasil Musrenbang Bidang Fisik Prasarana Yang Terintegrasi Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Daerah dan Nasional

Indikator kinerja persentase peningkatan perencanaan hasil musrenbang bidang fisik prasarana yang terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah dan nasional dicapai melalui hasil koordinasi dan fasilitasi antar SKPD yang menangani pembangunan bidang fisik dan prasarana, dituangkan dalam 1 (satu) dokumen laporan.

285 Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 78 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 94,57% atau termasuk dalam interval x > 85, dengan nilai mean : 92.5 dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 79

Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Kinerja, Evaluasi, dan Pelaporan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel dan Tepat Waktu

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 28, yaitu Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, terarah, terpadu, dan handal. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 2 (dua) program, yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan. Anggaran yang dialokasikan untuk kedua program tersebut adalah sebesar Rp.1.394.437.500,00 yang terealisir sebesar Rp.1.164.743.700,00 atau 83%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan 3 (tiga) indikator kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama Target 222. Tingkat ketepatan waktu dan kecepatan 100% penyelesaian penyusunan dokumen RKPD, RKT, dan LKPj 223. Persentase penyajian gambaran kinerja 100% pemerintahan dan hasil pembangunan 224. Persentase updating data base dan 100% pelaporan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, dan fisik prasarana Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 79

Realisasi 80% 100% 100%

%

Capaian

80 100

Sangat Berhasil

100 93,3%

92.5


222

Tingkat Ketepatan Waktu dan Kecepatan Penyelesaian Penyusunan Dokumen RKPD, RKT, dan LKPj

Indikator kinerja tingkat ketepatan waktu dan kecepatan penyelesaian penyusunan dokumen RKPD, RKT, dan LKPj merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dalam perencanaan pembangunan dan pertanggungjawaban kepala daerah. Capaian indikator sasaran ini didperoleh melalui pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan tahunan, penyelenggaraan Musrenbang Kota dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD didahului dengan pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kota Pontianak yang merupakan puncak dari rangkaian kegiatan Musrenbang RKPD Kota Pontianak, yang sudah dimulai dari Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan terakhir Musrenbang RKPD Tingkat Kota Pontianak. Musrenbang RKPD dilaksanakan dalam rangka untuk menyempurnakan rancangan Rencana Kerja SKPD dengan memperhatikan usulan-usulan hasil Musrenbang Kecamatan,

286 isu-isu strategis yang berkembang pada saat musrenbang, dan masukan-masukan dari berbagai pihak, seperti semua SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pontianak, SKPD dari pemerintah provinsi, asosiasi terkait, stakeholder, anggota DPRD dan perwakilan delegasi Musrenbang Tingkat Kecamatan di Kota Pontianak. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota Tanggal 28 Maret 2013. Muatan dokumen RKPD Kota Pontianak Tahun 2014 berisi hal-hal sebagai berikut: a. Gambaran Umum Kota Pontianak (data-data geografis dan demografis) b. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun berjalan; c. Capaian realisasi RPJMD; d. permasalahan pembangunan di daerah; e. Arah kebijakan ekonomi daerah, di dalamnya terdapat data kerangka ekonomi makro Kota Pontianak beberapa tahun terakhir, rencana perekonomian tahun berjalan dan proyeksi perekonomian kota Pontianak Tahun rencana; f. Arah Kebijakan Keuangan daerah, di dalamnya terdapat arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah; g. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kota Pontianak untuk tahun rencana. RKPD Kota Pontianak Tahun 2014 yang dikerjakan di tahun 2013 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pontianak. Selanjutnya, Perwa tersebut direvisi sesuai dengan anggaran perubahan. Tersedianya dokumen RKPD merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Daerah sesuai mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah. RKT merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis serta indikator kinerja pembangunan dengan target-target yang ingin dicapai dalam jangka pendek yaitu 1 (satu) tahun. Dalam menyusun RKT, juga disertakan besaran pagu anggaran indikatif untuk setiap program dan kegiatan yang direncanakan untuk merealisasikan sasaran strategis pembangunan. Penetapan pagu indikatif ini juga didasarkan pada hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun sebelumnya dan proyeksi tahun depan. RKT disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) organisasi. RKT Pemerintah Kota Pontianak tahun 2013 disusun pada tahun 2012, sedangkan RKT Pemerintah Kota Pontianak tahun 2014 disusun pada tahun 2013. Adapun capaian kinerja penyusunan RKT Pemerintah Kota Pontianak pada tahun 2013 adalah berupa tersedianya dokumen RKT Pemerintah Kota Pontianak tahun 2014. Dokumen RKT Pemerintah Daerah selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2014. Bagi SKPD, RKT Pemerintah Daerah digunakan sebagai dasar dalam menyusun RKT tingkat SKPD dan RPA-SKPD. Selanjutnya penyusunan LKPj Kepala Daerah akhir tahun yang disampaikan kepada DPRD didasarkan pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 3 Tahun 2007, bahwa penyampaian LKPj Akhir Tahun kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

287 223

Persentase Penyajian Gambaran Kinerja Pemerintahan dan Hasil Pembangunan

Indikator kinerja persentase penyajian gambaran kinerja pemerintahan dan hasil pembangunan diperoleh melalui pelaksanaan publikasi informasi dan hasil-hasil pembangunan dan penyusunan profil Kota Pontianak. Publikasi informasi dan hasil-hasil pembangunan dimaksudkan untuk menyusun dan menyiapkan bahan-bahan atau informasi tentang Kota Pontianak lengkap dengan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Kemudian bahan ekspose tersebut akan di sajikan kepada pihak-pihak yang menginginkan informasi tersebut. Dari laporan kegiatan ini, tercatat selama tahun 2013 dilakukan 44 (empat puluh empat) kali ekspose dari 34 kali ekspose yang ditargetkan. Sebagian besar adalah ekspose kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dari daerah lain yang melakukan kunjungan kerja atau studi banding ke Kota Pontianak. Ada juga ekspose yang dibuat khusus dalam rangka untuk bahan/materi Diklat Kepemimpinan, untuk presentasi dalam rangka Inovasi Managemen Award, dan Presentasi di dalam rangka Seminar Pencegahan Korupsi yang dihadiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan Penyusunan Profil Kota Pontianak adalah penyusun sebuah dokumen profil yang di dalamnya menyediakan segala informasi tentang kondisi geografis wilayah, pemerintahan, sosio demografi, pendidikan, kebudayaan, tingkat kesejahteraah masyarakat, agama, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, politik dalam negeri, keamanan dalam negeri, pengelolaan aset dan barang daerah, perekonomian, infrastruktur, keuangan serta kinerja pembangunan daerah dan merupakan kondisi terakhir.

224

Persentase Updating Data Base Dan Pelaporan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, dan Fisik Prasarana

Indikator kinerja persentase updating data base dan pelaporan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, dan fisik prasarana dicapai melalui proses updating data dasar perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana. Proses tersebut menghasilkan 2 (dua) buah dokumen. Updating data dasar perencanaan pembangunan adalah sebuah dokumen data dasar perencanaan pembangunan yang berisikan data-data umum mengenai hasil pekerjaan atau hal-hal yang berhubungan dengan ruang lingkup SKPD yang ada di Kota Pontianak. Sedangkan pengembangan data perencanaan pembangunan adalah sebuah dokumen Pengembangan data perencanaan yang didalamnya berisi data-data perencanaan tentang kemiskinan, sektor hotel dan restoran, UMKM dan Investasi di Kota Pontianak. Database pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana juga diperoleh melalui pelaksanaan program PNPM Mandiri P2KP, yaitu Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, yang berbasis kelurahan. Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 79 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 93,3% atau

288 termasuk dalam interval x > 85, dengan nilai mean : 92.5 dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 80

Meningkatnya Kualitas Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, dan Fisik Prasarana Yang Komprehensif dan Aktual

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 28, yaitu Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, terarah, terpadu, dan handal. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 2 (dua) program, yaitu Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dan Program Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan. Anggaran yang dialokasikan untuk kedua program tersebut adalah sebesar Rp.438.166.000,00 yang terealisir sebesar Rp.392.157.100,00 atau 89.50%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan 3 (tiga) indikator kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama 225. Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 226. Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya 227. Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang fisik prasarana

Target

Realisasi

100% (5 dok)

100%

100% (2 dok) 100% (2 set dokumen) Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 80

%

Capaian

100

100%

100

100% (2 set dokumen)

100 100%

Sangat Berhasil

92.5


225

Tersedianya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Indikator kinerja tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dicapai melalui program pemutahiran dan pengelolaan sistem informasi berbasis internet, dan kajian pemanfaatan sistem. Capaian indikator ini diwujudkan dalam bentuk Internet Based System dan Software Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG). Pemutahiran dan pengelolaan system informasi berbasis internet adalah sebuah website yaitu “bappeda.pontianakkota.go.id” yang dikelola oleh Bappeda yang berfungsi sebagai pusat/sumber informasi resmi Bappeda Kota Pontianak. Website tersebut terhubung dengan banyak website terkait lainnya seperti website Pemetintah Kota Pontianak, website Bappenas dan Lain-lain. Sedangkan pemanfaatan SIMEKBANG sebagai sebuah software sistem informasi berbasis internet digunakan untuk mengakses sistem informasi ini bisa melalui website resmi Bappeda atau bisa langsung ke alamat simekbang.pontianakkota.go.id. Tujuan dari dibuatnya sistem informasi ini adalah bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi yang selama ini setiap SKPD selalu mengirimkan ke Bappeda secara

289 manual dengan hardcopy, tetapi dengan adanya sistem ini cukup dengan menginput data-data yang diinginkan maka pejabat-pejabat dan pihak pihak tertentu akan bisa segera mengetahui perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh semua SKPD.

226

Tersedianya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya

Indikator kinerja tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dicapai melalui fasilitasi kan Koordinasi program Kespro Kota Pontianak (fasilitasi dan Implementasi SPM pada SKPD), yang dituangkan dalam 1 (satu) set dokumen. Adapun dokumen laporan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi program Kespro Kota Pontianak yang disajikan, diperoleh melalui kegiatan sebagai berikut: a. Penyelenggaraan FGD (focus group discussion) dengan tema : FGD kesiapan Pemda Kota/Kabupaten dalam implementasi percepatan reformasi birokrasi bersama SKPD Kota Pontianak dan FKPPD Propinsi Kalimantan Barat; b. Penyelenggaraan Bimtek/Advokasi tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD yang dilaksanakan bekerjasama dengan PKP2A III LAN Samarinda, dengan materi Reformasi Birokrasi dihadiri oleh peserta kubu raya, kabupaten Pontianak dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak; c. Rapat-rapat pertemuan membahas SPM dengan SKPD terkait; d. Sosialisasi PP Nomor 17 tahun 2011 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dengan peserta dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

227

Tersedianya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik Prasarana

Indikator kinerja tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang fisik prasarana dicapai melalui fasilitasi kajian sosial budaya, ekonomi dan fisik prasarana, dan kegiatan konsultasi dan pembinaan penelitian dan pengembangan (litbang). Capaian indikator kinerja ini diwujudkan dalam bentuk: 1. Dokumen Review Buku Putih Program Percepatan sanitasi Perkotaan; 2. Dokumen Kajian Jalan/Titian Tepian Sungai Kapuas; 3. Dokumen Perencanaan Penataan Cell Plan Menara Telekomuikasi Kota; 4. Dokumen Kajian Penataan Jalur Pararel Sungai Jawi, Sungai Raya Dalam dan Paris II. Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 80 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 100% atau termasuk dalam interval x > 85, dengan nilai mean : 92.5 dalam kategori Sangat Berhasil.

290 Sasaran 81

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima Kepada Masyarakat

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 29, yaitu Terselenggaranya tugas umum pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 5 (lima) program, yaitu Program Pelayanan administrasi perkantoran, Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Anggaran yang dialokasikan untuk kedua program tersebut adalah sebesar Rp.937.109.000,00 yang terealisir sebesar Rp.880.336.455,00 atau 93,94%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan 1 (satu) indikator kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama Target 228. Persentase capaian IKM terhadap pelayanan 85% di Kecamatan dan Kelurahan Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 81

Realisasi

%

92,6%

108,94 108,94



228

Persentase Capaian IKM Terhadap Pelayanan di Kecamatan Dan Kelurahan

Indikator kinerja persentase capaian IKM (indeks kepuasan masyarakat) terhadap pelayanan di kecamatan dan kelurahan merupakan indikator yang diarahkan untuk mengetahui perkembangan kinerja unit pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Hasil pengukuran tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala kemudian dapat digunakan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan. Pengukuran IKM tersebut dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat, dengan cara menyebarkan kuesioner kepada masyarakat penerima layanan, baik di kantor kecamatan maupun kelurahan. Survei IKM ini meliputi 14 (empat belas) item kinerja pelayanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Adapun ke-14 indikator kinerja pelayanan, yaitu (1) Prosedur Pelayanan, (2) Mekanisme Pelayanan, (3) Kesesuaian Pelayanan, (4) Kejelasan Petugas Pelayanan, (5) Kedisiplinan Petugas Pelayanan, (6) Tanggung jawab Petugas Pelayanan, (7) Kemampuan Petugas Pelayanan, (8) Kecepatan Petugas Pelayanan, (9) Keadilan Mendapatkan Pelayanan, (10) Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan, (11) Kepastian Biaya Pelayanan, (12) Kepastian Jadwal

291 Pelayanan, (13) Kenyamanan Lingkungan Pelayanan, dan (14) Keamanan Pelayanan. Capaian indikator sasaran ini merupakan kompilasi dari rata-rata capaian IKM pada 6 (enam) kecamatan dan 29 (dua puluh sembilan) kelurahan. Tiap-tiap kecamatan dan kelurahan menyebarkan 150 kuesioner kepada masyarakat penerima layanan untuk diisi. Hasil pengembalian kuesioner survei IKM selanjutnya dioleh sesuai metode pengolahan data survei IKM. Adapun hasil pengukuran dan capaian IKM terhadap pelayanan kecamatan dan kelurahan tahun 2013 dijelaskan sebagai berikut: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kecamatan Pontianak Timur Pontianak Barat Pontianak Selatan Pontianak Utara Pontianak Kota Pontianak Tenggara Rata-rata

Nilai IKM 96,2 80 84,72 84 84,55 126,12 92,6

Dari data tabel di atas, diketahui capaian kinerja IKM terhadap pelayanan kecamatan dan kelurahan pada tahun 2013 mencapai 92,6. Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 81 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 108,94% atau termasuk dalam interval x > 85, dengan nilai mean : 92.5 dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 82

Meningkatnya Kesadaran Hukum, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 29, yaitu Terselenggaranya tugas umum pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. Anggaran yang dialokasikan untuk kedua program tersebut adalah sebesar Rp.455.228.950,00 yang terealisir sebesar Rp.439.857.950,00 atau 96,6%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan 1 (satu) indikator kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama Target 229. Persentase berkurangnya pelanggaran hukum dan ganggungan keamanan dan 75% ketertiban masyarakat Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 82

Realisasi

%

Capaian

76,5%

102

Sangat Berhasil

102

92.5

292 Evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap masing-masing indikator kinerja utama sasaran tersebut sebagai berikut:

229

Persentase Berkurangnya Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Hukum

dan

Gangguan

Indikator kinerja persentase berkurangnya pelanggaran hukum dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan melakukan pembinaan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat untuk taat hukum melalui penguatan fungsi kecamatan dan keluarahan. Upaya yang ditempuh untuk mengurangi pelanggaran hukum dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dilakukan melalui pembinaan terhadap PKL, rumah kost, warung internet (warnet), poskamling, pembiaan penampung TKI, gelandang dan pengemis (gepeng), razia layang-layang dan pemasangan sticker liar, gubuk liar, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan lain-lain. Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 82 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 102% atau termasuk dalam interval x > 85, dengan nilai mean : 92.5 dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Pembangunan Kecamatan Dengan 83 Masyarakat Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 29, yaitu Terselenggaranya tugas umum pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan. Anggaran yang dialokasikan untuk kedua program tersebut adalah sebesar Rp.452.336.000,00 yang terealisir sebesar Rp.448.293.650,00 atau 99,1%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan 1 (satu) indikator kinerja utama sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama Target 230. Persentase permasalahan pembangunan kecamatan/ kelurahan terkoordinasi melalui 85% Musrenbang Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 83

Realisasi

%

Capaian

84,6%

99,52

Cukup Berhasil

99,52

62.5


230

Persentase Permasalahan Pembangunan Terkoordinasi Melalui Musrenbang

Kecamatan/Kelurahan

Indikator kinerja persentase permasalahan pembangunan kecamatan/kelurahan terkoordinasi melalui musrenbang merupakan bentuk koordinasi perencanaan

293 pembangunan antara pemerintah di level terbawah dengan masyarakat setempat melalui pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah yang bersifat bottom-up. Pemerintah kelurahan dan kecamatan, dalam hal ini hanya mengkoordinasikan dan menginventarisir usulan-usulan prioritas pembangunan dari masyarakat mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan, dan selanjutnya direalisasikan di wilayah kerja kecamatan/kelurahan oleh SKPD terkait. Usulan prioritas pembangunan itu meliputi bidang fisik prasarana (infrastruktur), ekonomi, dan sosial budaya. Realisasi atas usulan-usulan masyarakat yang terinventarisasi dari hasil Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan, selanjutnya dibahas di tingkat Forum Musrenbang Tingkat Kota, dan diputuskan untuk dimasukkan dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dan RAPBD tahun berikutnya. Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 83 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 99,52% atau termasuk dalam interval x > 85, dengan nilai mean : 92.5 dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 84

Meningkatnya Penguatan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 29, yaitu Terselenggaranya tugas umum pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Pembinaan Lembaga Masyarakat. Anggaran yang dialokasikan untuk kedua program tersebut adalah sebesar Rp.1.100.133.000,00 yang terealisir sebesar Rp.1.088.721.000,00 atau 98,96%. Secara teknis, SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran ini adalah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan 1 (satu) indikator kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama

Target

231. Jumlah lembaga sosial dan lembaga ekonomi 95% masyarakat yang berfungsi efektif Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 84

Realisa si

%

92,3

97,1 97,1



231

Jumlah Lembaga Sosial dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Yang Berfungsi Efektif

Indikator kinerja jumlah lembaga sosial dan lembaga ekonomi masyarakat yang berfungsi efektif merupakan indikator yang capaian kinerja yang dihasilkan dari proses pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan

294 terhaap lembaga sosial dan lembaga ekonomi yang ada di wilayah kerja 6 (enam) kecamatan dan 29 (dua puluh sembilan) kelurahan. Capaian indikator kinerja ini diperoleh melalui pembinaan lembaga masyarakat, keagamaan, olahraga, kesenian, dan kebudayaan yang berbasis lokal. Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran 84 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 97,1% atau termasuk dalam interval x > 85, dengan nilai mean : 92.5 dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 85

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan strategis 29, yaitu terselenggaranya tugas umum pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilaksanakan program Pembinaan Lembaga Masyarakat. Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program tersebut adalah sebesar Rp.2.598.643.050,00 yang terealisir sebesar Rp.2.494.708.850,00 atau 96%. SKPD yang bertanggungjawab untuk mewujudkan sasaran stategis tersebut adalah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan. Sasaran strategis ini diarahkan untuk memenuhi target kinerja utama, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama Target 232. Persentase peningkatan partisipasi swadaya masyarakat dalam kegiatan 90% pembangunan kecamatan dan kelurahan Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 85

Realisasi

%

Capaian

78,2%

86,8

Sangat Berhasil

86,8%

92.5


232

Persentase Peningkatan Partisipasi Swadaya Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan

Indikator kinerja persentase peningkatan partisipasi swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan kecamatan dan kelurahan merupakan indikator yang menggambarkan keterlibatan masyarakat secara mandiri dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya, terutama di lingkungan tempat tinggalnya. Secara sederhana, konsep partisipasi terkait dengan ”keterlibatan suatu pihak dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain”. Partisipasi merupakan sebuah proses dimana masyarakat sebagai stakeholders, terlibat mempengaruhi dan mengendalikan pembangunan di tempat mereka masing-masing. Masyarakat turut serta secara aktif dalam memprakarsai kehidupan mereka, melalui proses pembuatan keputusan dan perolehan sumberdaya dan penggunaannya. Pada tahun 2013, upaya Pemerintah Kota Pontianak meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan kecamatan dan kelurahan

295 diimplementasikan dalam 4 (empat) bentuk kegiatan, yaitu penyusunan profil kecamatan dan kelurahan, lomba kelurahan, inovasi unggulan kelurahan, dan pembinaan inovasi unggulan kelurahan. Dari keempat bentuk kegiatan tersebut, kegiatan yang paling utama menggambarkan tumbuh dan berkembangnya tingkat partisipasi masyarakat yang bersifat swadaya dalam pembangunan adalah kegiatan inovasi unggulan kelurahan dan pembinaan kegiatan inovasi unggulan kelurahan. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali potensi kelurahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan kelurahan dengan mengoptimalkan potensi wiilayah masing-masing. Kegiatan inovasi unggulan di tiap-tiap kelurahan tersebut dilaksanakan di tingkat RT/RW, sehingga keterlibatan masyarakat per RT/RW dalam merealisasikan Produk Inovasi Unggulan Kelurahan akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat per RT/RW dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan. Pelaksanaan inovasi unggulan ini didasarkan pada potensi dan kekhasan yang dimiliki masing-masing kelurahan, serta mendorong terciptanya keunikan dari masing-masing kelurahan berbasis potensi yang dimilikinya dan tentunya memfasilitasi pembangunan kelurahan yang berkelanjutan. Dari 29 (dua puluh sembilan) kelurahan di 6 (enam) kecamatan yang ada dalam lingkup Pemerintah Kota Pontianak, sebagian besar gagal dalam mengimplementasikan kebijakan melakukan terobosan melakukan inovasi unggulan di kelurahan masing-masing. Begitu juga halnya, pembinaan kegiatan inovasi unggulan kelurahan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dengan sendirinya dinilai tidak berhasil. Berdasarkan analisis capaian kinerja pada sasaran di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 85 adalah sebesar 86,8 % atau termasuk dalam interval x > 85, dengan nilai mean : 92,5 dalam kategori Sangat Berhasil. C. Akuntabilitas Keuangan

A

angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan penjabarannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) buah Peraturan Daerah dan (2 dua) buah Peraturan Walikota yang ditetapkan berkenaan dengan pengesahan APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2013 (APBD Murni) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2013. Sedangkan APBD Kota Pontianak (APBD Perubahan) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2013. Berdasarkan data terakhir APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2013 (APBD Perubahan) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2013, diketahui volume dan realisasi

296 anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dan anggaran Belanja Langsung (BL), sebagai berikut: No.

Uraian

1. 2.

Anggaran Tahun 2012

Anggaran Tahun 2013

Pagu

Realisasi

%

Pagu

Realisasi

%

BTL

544.735.891.279,26

487.154.379.623,28

89.43

593.654.685.176,99

563.852.046.584,41

94

BL

571.219.203.542,00

519.338.251.616,87

90.92

803.179.419.505,68

745.306.725.874,08

92

1.115.955.094.821,26

1.006.492.631.240,15

90.19

1.396.834.104.682,67

1.309.158.772.458,49

93

Jumlah

Keterangan : BTL = Belanja Tidak Langsung BL = Belanja Langsung

Berdasarkan perbandingan antara total pagu dan realisasi anggaran tahun 2013, diketahui pagu anggaran adalah sebesar Rp.1.396.834.104.682,67 dengan realisasi sebesar Rp.1.309.158.772.458,49 maka capaian realisasi angaran tahun 2013 adalah sebesar 93,72%. Dalam hal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kota Pontianak berhasil kembali meraih “unqualified opinion” atau “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Capaian opini WTP tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dibanding tahuntahun sebelumnya, di mana pada tahun 2009 opini pengelolaan keuangan daerah adalah “Tidak Memberikan Pendapat” atau “Disclaimer”, dan tahun 2010 adalah “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” atau “qualified opinion” serta tahun 2011 adalah “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Opini WTP diberikan oleh BPK terhadap LKPD yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia (SAP), (2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik, dan (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku. Di samping ketiga kriteria utama tersebut LKPD yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti (no material uncertainties), pengelolaan atas Cash flow dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas Aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap. Artinya, laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang bersifat material.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap masing-masing indikator kinerja utama sasaran tersebut sebagai berikut:

Recommend Documents