KEBIJAKAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
Program Percepatan Reformasi Birokrasi (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 )
1. Penataan Struktur Birokrasi. 2. Penataan Jumlah dan distribusi PNS. 3. Sistem Seleksi CPNS & Promosi PNS Secara Terbuka 4. Profesionalisasi PNS. 5. Pengembangan sistem Elektronik Pemerintah (EGovernment). 6. Penyederhanaan Perizinan Usaha. 7. Peningkatan Transparasi dan Akuntabilitas Aparatur 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasaranan Kerja PNS. 2
DIISI DARI PEGAWAI ASN
JABATAN ASN Jabatan Administrasi
Jabatan Fungsional
DIISI TNI, POLRI Non PNS
Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan ASN tertentu
Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama.
Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana
Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula
• Jabatan pimpinan tinggi utama; • Jabatan pimpinan tinggi madya; dan • Jabatan pimpinan tinggi pratama
ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP: a. nilai dasar; b. kode etik dan kode perilaku; c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. kualifikasi akademik; f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan g. profesionalitas jabatan
PENINGKATAN PROFESIONALISME PNS KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI
• • • • •
Penetapan standar kompetensi jabatan Peningkatan kompetensi PNS Pengukuran kinerja individu Penegakan etika dan disiplin pegawai negeri Pengembangan dan penguatan jabatan fungsional
HASIL • • • • •
Perubahan kurikulum diklat PIM dan diklat prajabatan oleh LAN Pola karier berdasarkan kompetensi Persiapan pengukuran kinerja individu (PP 46/2011) Penjatuhan sanksi bagi PNS yang melanggar disiplin Penambahan dan penguatan jabatan fungsional
MANAJEMEN PNS 1
REKRUITMEN
2
PENGEMBANGAN PEGAWAI
3
PROMOSI
4
KESEJAHTERAAN
5
MANAJEMEN KINERJA
6
DISIPLIN & ETIKA
7
PENSIUN
BASED ON KEBUTUHAN (ANJAB & ABK) untuk JANGKA WAKTU 5 THN
SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN, BENTUK2 PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PERTUKARAN PNS-SWASTA BASIS KARIR TERBUKA DAN KOMPETISI BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB, RESIKO PEKERJAAN & KINERJA JPT MAKSIMAL DIJABAT 5 TAHUN, DIUKUR SETIAP TAHUN, SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA KINERJA SAMPAI PEMBERHENTIAN
RINCIAN KODE ETIK PROFESI DAN SANKSI SEMANGAT FULLY FUNDED
PERUBAHAN KULTUR PNS
ZONA NYAMAN
ZONA KOMPETITIF
menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
8
menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 9
a. perumusan, penetapan, dan kebijakan di bidang pertanian;
pelaksanaan
b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;
c. pengawasan atas pelaksanaan lingkungan Kementerian Pertanian;
tugas
di
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pertanian di daerah; dan e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. 10
PEGERTIAN JABATAN FUNGSIONAL
Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri
STRUKTURAL
MEMIMPIN/ MENGKOORDINAIKAN PELAKSANAAN TUGAS PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBERIAN FASILITASI
PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI
JABATAN PNS
FUNGSIONAL
PELAKSANA TUGAS POKOK : - Kegiatan teknis operasional - Pelaksanaan pengkajian Ditetapkan dengan Permenpan dan RB 12
ARAH PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL Mendukung pembentukan profesionalisme PNS; Memberikan kejelasan peran yang harus dijalankan dan produk yang harus dicapai oleh setiap PNS yang mendudukinya; Memberikan kejelasan dan kepastian karier melalui jenjang yang ada; Memberikan ukuran yang jelas terhadap kinerja dengan penetapan bobot angka kreditnya.
KOMITMEN Keteguhan hati, memiliki tekad yang mantap dan menepati janji untuk melakukan atau mewujudkan visi, misi, nilai dan makna kerja. HARUS DILAKUKAN
JANGAN DILAKUKAN
Taat pada aturan /kesepakatan; Memenuhi target 4 sukses pembangunan pertanian; Bekerja keras, tekun dan tidak mudah menyerah; Meningkatkan kepedulian; Menyamakan persepsi dalam langkah kerja; Konsistensi kualitas dalam pelaksanaan kegiatan; Internalisasi visi misi terus menerus kepada seluruh anggota organisasi.
Melanggar aturan/ kesepakatan; Melalaikan pencapaian target yang sudah ditetapkan; Malas mengembangkan diri; Bersikap acuh /ego subsektor; Menolak melaksanakan langkah kerja antara pimpinan dan bawahan.
JENIS JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN RUMPUN ILMU HAYAT 1. PENYULUH PERTANIAN; 2. PENGENDALI OPT; 3. PENGAWAS BENIH TANAMAN;
4. PENGAWAS BIBIT TERNAK; 5. MEDIK VETERINER; DAN 6. PARAMEDIK VETERINER; 7. PENGAWAS MUTU PAKAN ; 8. PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN; 9. ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN; 10. PEMERIKSA PVT; 11. ANALIS KETAHANAN PANGAN
NON RUMPUN ILMU HAYAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
PENELITI; TEKNISI LITKAYASA; PEREKAYASA; PENGAWAS SEKOLAH; G U R U; DOSEN; WIDYAISWARA; AUDITOR; INSTRUKTUR; PUSTAKAWAN; PRANATA KOMPUTER; STATISTISI; ARSIPARIS; ANALIS KEPEGAWAIAN; PERENCANA; PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN; PRANATA HUMAS; DOKTER; DOKTER GIGI; PERAWAT. PERAWAT GIGI; PRANATA LAB KES; PRANATA LAB PENDIDIKAN; PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA; AUDITOR KEPEGAWAIAN.
JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN STRUKTURAL
PENILAIAN KINERJA LEBIH OBYEKTIF (DENGAN ANGKA KREDIT); JENJANG PANGKAT LEBIH LUAS; KENAIKAN PANGKAT BISA KURANG DARI 4 TAHUN; DIBEBASKAN DARI UJIAN DINAS UNTUK KENAIKAN GOLONGAN; RUANG LINGKUP PEKERJAAN LEBIH LUAS (MENEMBUS KISI-KISI ORGANISASI); BESARAN TUNJANGAN ANTAR JABATAN FUNGSIONAL BERBEDABEDA
PENILAIAN KINERJA LEBIH SUBYEKTIF; JENJANG PANGKAT TERBATAS (SESUAI TINGKAT PENDIDIKAN DAN JABATAN); KENAIKAN PANGKAT REGULER (4 TAHUN); KENAIKAN GOLONGAN HARUS MENGIKUTI UJIAN DINAS; RUANG LINGKUP PEKERJAAN TERBATAS; BESARAN TUNJANGAN ANTAR JABATAN STRUKTURAL SAMA. 16
MOTO KEMENTERIAN PERTANIAN “PETANI SEJAHTERA, BANGSA BERJAYA”
PEDOMAN NILAI-NILAI DAN MAKNA BEKERJA BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN PERTANIAN (Peraturan Menteri Pertanian 65/Permentan/OT.140/11/2012)
MAKNA BEKERJA (MEANING) KEMENTERIAN PERTANIAN
“MENGABDI UNTUK KEMANDIRIAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI”
VALUES KEMENTERIAN PERTANIAN
DISIPLIN
KKPID
VALUES
KETELADANAN Sikap, perilaku, dan kebiasaan yang secara sadar dan tidak sadar dapat ditiru dan menjadi teladan bagi orang lain. HARUS DILAKUKAN
JANGAN DILAKUKAN
Mengerjakan Pelayanan Prima dan menerapkan nilai 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun); Tepat jam kerja; Saling menghargai (atasan dan bawahan); Menjadi motivator; Tegas, berani dan taat aturan; Membangun keterbukaan dan komunikasi; Berperan aktif dan memberi manfaat bagi lingkungan kerja; Mengutamakan konsumsi produk lokal.
Egois dan mau menang sendiri; Menjadi provokator /penyebar isu dan memecah belah persatuan tim; Malas dan mudah menyerah menghadapi tantangan; Mudah berubah dan goyah dalam memegang prinsip; Merendahkan orang lain dan merasa paling benar sendiri; Melakukan hal yang hanya menyenangkan atasan saja; Permisif; memilih ikut setuju karena tidak berani berkata tidak; Bekerja sendiri dan tidak ingin terlibat dalam menjaga semangat teamwork; Melimpahkan kesalahan kepada pihak lain, dan menolak bertanggungjawab atas kelalaian yang terjadi.
PROFESIONALISME Terampil, handal dan sangat bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya sebagai PNS Kementerian Pertanian. HARUS DILAKUKAN
JANGAN DILAKUKAN
Selalu meningkatkan keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai tupoksi Kementan; Menyelesaikan seluruh pekerjaan maupun tanggung jawab yang diberikan hingga tuntas, tepat waktu dan berkualitas serta mampu telusur /tercatat melaksanakan tupoksi; Mengerjakan segala hal sesuai dengan kompetensinya; Memastikan seluruh proses kerja maupun keputusan yang telah ditetapkan dijalankan sesuai dengan target waktu (quality control).
Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tupoksi; Menunda pekerjaan yang dapat diselesaikan segera; Mengerjakan atau menugaskan seseorang diluar kompetensinya; Melaksanakan pekerjaan tanpa perencanaan sehingga hasil kerja tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan; Mengabaikan konsistensi kualitas kerja dan memilih pekerjaan yang disukai
INTEGRITAS Selalu konsisten dalam perkataan dan perbuatan. HARUS DILAKUKAN
JANGAN DILAKUKAN
Menyampaikan data, informasi secara terbuka dan apa adanya; Konsisten bekerja sesuai SOP; Bertindak sesuai nilai dan norma yang berlaku; Loyalitas terhadap tugas; Keterpaduan dalam tugas; Pelayanan prima setiap waktu; Berinisiatif dan berani melaporkan kecurangan.
Memanipulasi data dan informasi; Melakukan KKN; Mangkir dalam tugas; Menyimpang dari SOP; Ingkar dari tugas; Ego sektoral; Berbelit-belit.
DISIPLIN Sikap yang selalu taat pada aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu, serta mengikuti jadwal dan sistem kerja yang tersusun dan terencana dengan baik. HARUS DILAKUKAN
JANGAN DILAKUKAN
Menepati janji; Datang dan pulang tepat waktu; Pemakaian seragam kantor dengan rapih sesuai ketentuan; Menggunakan bahasa nasional; Menggunakan fasilitas kantor sesuai aturan dan efisien; Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu; Melaksanakan ibadah dengan benar.
Ingkar janji; Lambat bertindak; Mengabaikan/ pemakaian seragam dengan sembrono; Menggunakan bahasa daerah; Boros dalam penggunaan fasilitas negara; Menunda-nunda pekerjaan; Menunda melaksanakan ibadah.
