BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. PERKEMBANGAN OPINI LK KEMDIKNAS 2. ROAD MAP PENINGKATAN KUALITAS LK KEMDIKBUD 3. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 4. EVALUASI PELAKSANAAN & LAPORAN KEUANGAN KEMDIKNAS 5. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 6. KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SIMKEU KEMDIKNAS BERBASIS WEB 7. PERMENDIKNAS NOMOR 26/2010 TENTANG UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMDIKNAS

BIRO KEUANGAN – SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PENGELOLAAN ANGGARAN Perencanaan & Penyusunan Anggaran (RKAKL/DIPA)

PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan LK 1. Melakukan pembukuan terhadap semua dokumen; 2. Penyusunan Laporan sesuai dengan kontrak

Pelak. Anggaran 1. Pembuatan Kontrak, 2. Pengajuan SPP/SPM); 3. Pelak. Kegiatan pada satker

2006

2007

2008

2009

2010

2011

• Disclaimer

• Disclaimer • WDP • WDP • Disclaimer • .....?

• Penyusunan LK tidak berjenjang; • Satker Dekonsentrasi & TP tidak menyampaikan Laporan; • Ada perbedaan signifikan antara saldo yang tercatat pada Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) • Hampir seluruh akun neraca tidak dapat diyakini kewajarannya; • CaLK belum mengungkapkan informasi penting terkait LK

• Ada perbedaan signifikan antara saldo yang tercatat pada Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) • Hampir seluruh akun neraca tidak dapat diyakini kewajarannya; • CaLK belum mengungkapkan informasi penting terkait LK

• • • • •

PNBP digunakan langsung; Penggunaan Rekening yg belum mendapat pengesahan Selisih Nilai Aset Tetap SAK & SIMAK-BMN; Pelaksanaan Penertiban BMN; Pengendalian Pengelolaan Persediaan;

• • • • •

PNBP digunakan langsung; SOP Piutang Penggunaan Rekening yg belum mendapat pengesahan Selisih Nilai Aset Tetap SAK & SIMAK-BMN; Pelaksanaan Penertiban BMN; • Pengendalian Pengelolaan Persediaan; • • • • • • • •

Pengintegrasian LK PKBLU, serta sistem belum memadai; PNBP digunakan langsung; SOP Piutang; Pertanggungjawaban Bansos; Penggunaan Rekening yg belum mendapat pengesahan Selisih Nilai Aset Tetap SAK & SIMAK-BMN; Pengamanan dan Pengelolaan BMN; Pengendalian Pengelolaan Persediaan

3

ROAD MAP PENINGKATAN KUALITAS LK KEMDIKBUD TUJUAN : LAPORAN KEUANGAN KEMDIKNAS MENDAPAT OPINI WTP SYARAT Disusun Berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Memadai

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

Pengungkapan Yang Memadai

Tindak Lanjut LHP BPK-RI

STRATEGI TINGKAT KEMENTERIAN

TINGKAT UNIT UTAMA

1. Penguatan Task Force 2. Menetapkan : a. Kebijakan-kebijakan b. Pedoman dan POS 3. Melakukan Pembinaan , asistensi & evaluasi LK 4. Melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran 5. Integrasi Lap. Keuangan BLU berbasis SAK ke SAP 6. Melakukan konsultasi dengan BPK & Kemkeu dalam menindaklanjuti temuan BPK 7. Menyusun Action Plan tindak lanjut LHP BPK-RI 8. Mendampingi unit akuntansi dlm pemeriksaan BPK selama proses audit s.d. temu akhir; 9. Bekerjasama dengan DJKN Kemkeu untuk menyelesaikan permasalahan BMN.

1. Menaati batas waktu Penyelesaiain Laporan Keuangan. 2. Melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran kantor/satker di bawahnya; 3. Melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan unit akuntansi di bawahnya; 4. Mengkompilasi Laporan Keungan unit akuntansi dibawahnya; 5. Pengungkapan yang memadai dalam CaLK.

10. Rapat Koordinasi khusus untuk Laporan Keuangan secara berkala; Pengungkapan yang

memadai dalam CaLK; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TGKT WILAYAH 1. Menaati batas waktu Penyelesaiain Laporan Keuangan. 2. Melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan unit akuntansi di bawahnya; 3. Mengkompilasi Laporan Keungan satker/KPA; 4. Pengungkapan yang memadai dalam CaLK.

TINGKAT SATKER/KPA 1. Pimpinan Satker mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan anggaran;

2. Pimpinan Satker mengoptimalkan penatausahaan dan pengamanan Aset;

3. Memastikan Laporan Keuangan selesai tepat waktu; 4. Lap keuangan telah didukung oleh Proses Akuntansi yang Lazim baik manual maupun melalui aplikasi 5. Memastikan seluruh dokumen sumber telah diinput dlm sistem & diadministrasikan secara rapi 6. Menjaga tidak timbul masalah baru 7. Memastikan saldo awal TA.2011=saldo akhir TA.2010 (audited BPK) 8. Memastikan Pagu yang ada dalam aplikasi SAKPA, telah sama dgn dokumen sumbernya (DIPA/POK); 9. Memastikan telah melakukan Rekonsiliasi secara tertib baik internal maupun eksternal 10.Memastikan bahwa semua rincian anggaran dalam DIPA/POK telah sesuai dengan BAS; 11.Melakukan stock opname fisik persediaan setiap akhir semester sebagai dasar penyajian persediaan di neraca; 12.Memastikan bahwa semua rekening yang dikelola telah mendapat ijin dari Kemkeu. 13.Memastikan bahwa seluruh hasil temuan pemeriksaan BPK-RI telah ditindaklanjuti. 14.Memastikan bahwa hibah yg diterima telah dikelola sesuai dengan mekanisme APBN; 15.Memastikan semua pengeluaran anggaran didukung oleh bukti yang sah dan lengkap; 16.Pengungkapan yang memadai dalam CaLK

Membangun komitmen dari seluruh jajaran di lingkungan Kemdiknas mulai dari staf sampai dengan pimpinan; Penerapan SPIP secara bertahap dan berkesinambungan sesuai PP No.60 Tahun 2008; Pelaksanaan anggaran secara akuntabel dan bertanggungjawab serta didukung dengan standar dan sistem akuntansi yang berlaku; Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola keuangan Audit reguler oleh Itjen yang fokus pada Laporan Keuangan; Pendampingan penyusunan laporan keuangan baik di pusat maupun di daerah oleh Setjen, Itjen dan BPKP (jika diperlukan) Riviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat Jenderal

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (1/3)

1. Penetapan pejabat dan staf perbendaharaan 2. Memastikan RKAKL/DIPA telah sesuai dengan ketentuan jenis belanja (BAS) 3. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan 4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan DIPA/POK dan memperhatikan ketentuan peraturan keuangan; 5. Menetapkan metoda pelaksanaan : a. Swakelola; b. Menggunakan Penyedia barang/jasa

6. Menatausahakan semua dokumen pertanggungjawaban dgn baik 7. Dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA, RKAKL, POK, SPM, SP2D, SSBP, SSPB, Dokumen kontrak, BAST, dll) diadministrasikan dengan baik dan diberikan petugas SAI (SAK dan SIMAK-BMN);

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (2/3)

8. Tingkatkan koordinasi antara Bagian Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan/Umum baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran; 9. Dalam pelaksanaannya memerhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku; 10.Sebelum melaksanakan pembayaran diharuskan : a. meneliti kelengkapan pembayaran antara lain kuitansi/tanda terima, faktur pajak, dan dokumen lainnya yang menjadi dasar hak tagih; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran, termasuk perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban lainnya yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga; c. menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu/sisa anggaran untuk jenis belanja yang dimintakan pembayarannya.

6

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (3/3)

11. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan baik keuangan maupun fisik.

12. Pada waktu melaksanakan revisi hendaknya memperhatikan LRA; 13. Kuasa PA wajib melakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara dan laporan keuangan UAKPA sekurangkurangnya 1 kali dalam sebulan sebelum rekon dengan KPPN. Tjuan rekon adalah untuik meneliti kesesuaian antara pembukuan bendahara dan laporan keuangan UAKPA, dengan menggunakan data : a. Saldo UP untuk Bendahara Pengeluaran; b. Kuitansi yg belum di-SPM/SP2D-kan; c. SPM-LS kepada Bendahara yg belum dibayarkan ke yg berhak; d. Realisasi anggaran; e. Penerimaan negara yg belum disetur ke kas negara berupa Surat Bukti Setor (SBS) 14. Bukti-bukti pengeluaran dibuat sesuai ketentuan yang berlaku

7

EVALUASI LAPORAN KEUANGAN (1/7) 1. Pencatatan & Pelaporan PNBP belum memadai dan tidak dikelola di luar mekanisme APBN a. Tidak seluruh Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) diinput b. PNBP BLU Belum Disahkan c. Penerimaan dan belanja yang bersumber dari dana APBN dilaporkan sebagai realisasi penerimaan dan belanja BLU; d. Tidak disetorkan ke Kas Negara, tidak dilaporkan dan digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN; e. Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan terlambat diterima f. Hibah Uang belum dicatat dan Barang Milik Negara yang bersumber dari Hibah belum diproses Hibah kepada DJPU

2. Realisasi Belanja Negara : a. berindikasi fiktif; b. Pertanggungjawaban Belanja tidak lengkap c. Pembayaran ganda atas belanja honorarium dan perjalanan dinas, berindikasi kerugian negara dan tidak diyakini kewajarannya d. Realisasi belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai RKA-KL 9

EVALUASI LAPORAN KEUANGAN (2/7) 3. BELANJA BANSOS : a. Pembayaran melebihi standar yang ditetapkan; b. Lembaga penerima belum menyampaikan laporan c. Sisa (di pihak ketiga) belum disetor ke Kas Negara d. Tidak sesuai peruntukannya atau tidak tepat sasaran e. Belum disalurkan (tertahan pada Bank Persepsi KPPN) 4. Pengadaan Barang/Jasa: a. tidak selesai dilaksanakan; b. Kekurangan volume pekerjaan; c. Kelebihan pembayaran d. Penyusunan HPS lebih tinggi dari harga pasar/wajar e. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan dan belum disetor ke kas negara 10

EVALUASI LAPORAN KEUANGAN (3/7) 5. Kesalahan BAS dalam penganggaran antara lain : Penambahan Nilai Aset Tetap belum dikapitalisasi: (MAK 52 yang menambah masa manfaat dan/atau fungsi aset, serta belanja pemeliharaan yang menghasilkan aset tetap namun belum dikapitalisasi) 6. Pencatatan dan Pengelolaan Kas belum memadai: a. Saldo Kas pada BLU tidak mencerminkan saldo riil b. Kelemahan dalam pengelolaan dan pengungkapan saldo Dana Lancar BLU c. BP dan BPP tidak melakukan penutupan kas akhir tahun atas BKU BP, serta tidak menuangkan hasil cash opname dalam berita acara pemeriksaan kas; d. Pembuatan LPJ bendahara, baik BP maupun BPP tidak dilaksanakan rutin tiap bulan. 7. Pengelolaan dan Pencatatan Piutang belum memadai: a. Kemdiknas belum memiliki SOP pengelolaan piutang b. PTN tidak menyajikan saldo piutang c. Perlakuan Akuntansi atas piutang/uang muka kepada pihak internal tidak seragam

11

EVALUASI LAPORAN KEUANGAN (4/7) 8. Sistem Pencatatan & Pelaporan Persediaan lemah: a. Satker tidak mengadministrasikan persediaan b. Persediaan yang dilaporkan bukan merupakan saldo hasil pemeriksaan fisik dan tidak menggambarkan seluruh unit yang ada di lingkungan satker c. Perbedaan saldo persediaan dalam Neraca, SIMAK BMN dan hasil stock opname d. Pencatatan persediaan pada beberapa satker belum memadai (satuan berbeda, dicatat dengan kode berbeda) e. Persediaan berpotensi tidak dimanfaatkan 9. Sistem Pengendalian Intern atas penatausahaan Aset Tetap belum memadai: a. Perbedaan nilai aset tetap yang dilaporkan dalam SAK dan SIMAK-BMN b. Selisih antara Belanja Modal dengan Penambahan Aset c. Aset Tetap hasil perolehan belanja dan hibah belum dicatat dalam neraca 12 d. Aset yang tidak dikuasai masih tercatat di neraca

EVALUASI LAPORAN KEUANGAN (5/7) 10. Pengamanan dan Pengelolaan Barang Milik Negara pada beberapa Satker belum memadai a. Adanya beberapa peralatan yang belum diinventarisir dan belum diberi kode barang. b. Dokumen kepemilikan kendaraan sebagian tdk dlm penguasaan c. Bukti kepemilikan aset tetap tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya d. Aset hilang dan tidak diketahui keberadaannya e. Status kepemilikan tanah tidak jelas f. Nilai Tanah yang disajikan dalam neraca sebagian telah dihapuskan dan dialihkan kepemilikannya g. Gedung dan bangunan dibangun di atas tanah milik pihak lain 11. Kementerian Pendidikan Nasional masih menggunakan rekening yang tidak memiliki ijin Kementerian Keuangan 12. Aset Tetap Kemdiknas digunakan oleh pribadi dan pihak ketiga tidak sesuai tugas pokok dan fungsinya 13. Kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga tidak memiliki perikatan yang jelas dan tidak memberikan kontribusi kepada penerimaan negara

13

EVALUASI LAPORAN KEUANGAN (6/7) 14. Penghapusan Aset Negara tanpa persetujuan Menteri Keuangan 15. Tanah Milik Kemdiknas belum bersertifikat dan dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa kerjasama yang memadai 16. Pemanfaatan Aset Tanah dan Gedung dan Bangunan berpotensi terjadi sengketa 17. BMN hasil pengadaan belum dimanfaatkan

18. Tukar menukar Aset Negara tidak mengacu pada prinsip seimbang 19. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Belum Memberikan Informasi yang Memadai a. Tidak memuat penjelasan mengenai rincian-rincian atas saldo suatu pos/akun dan tidak memuat penjelasan mengenai rincianperubahan saldo, termasuk pergeseran-pergeseran angka yang signifikan b. Tidak mengungkap dana bantuan yg belum diterima oleh pihak yg berhak c. Belum seluruhnya mengungkap adanya belanja Bansos yang direalisasikan menjadi aset 14

EVALUASI LAPORAN KEUANGAN (7/7) 20.Proses Pengintegrasian Laporan Keuangan Satker PK-BLU belum memadai a. Satker BLU belum menyampaikan LK BLU berdasarkan PSAK; b. Laporan Keuangan BLU belum direview oleh Satuan Pengawas Internal c. Proses Pengintegrasian LK BLU belum memadai d. Sistem akuntansi yang digunakan BLU berdasarkan PSAK belum mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional. e. Sebagian besar satker BLU belum mengembangkan subsistem akuntansi keuangan yang mampu menghasilkan LK sesuai dengan SAP. f. Belum ada satker BLU yang memiliki sistem akuntansi biaya g. LK Satker BLU berdasarkan PSAK belum diaudit oleh Auditor Eksternal; h. Penggunaan Bagan Akun Standar (BAS) Belum Sesuai Ketentuan

15

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (1/11)

1. SALDO AWAL

a.Saldo awal TA.2011 = Saldo Akhir TA.2010 (audited BPK), penyesuaian dilakukan pada TA. 2011 b.Saldo awal harus didukung dgn bukti pencatatan yg memadai (dapat ditelusuri dari mana angkanya). c.Saldo awal di level kementerian = kompilasi dari saldo awal seluruh eselon I & seluruh satker.

2. Pastikan bahwa PAGU yang ada dalam aplikasi, telah sama dengan dokumen sumbernya (DIPA/POK / REVISI DIPA/POK)

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN (2/11)

3. Realisasi belanja tidak boleh melebihi pagu anggaran 4. Pada waktu melaksanakan revisi hendaknya memerhatikan LRA;

5. SPM/SP2D/ SSBP/SSPB & dokumen sumber lainnya dipastikan telah dinput dlm SAK/SIMAK-BMN dan diadministrasikan secara rapi. 6. Dokumen pengadaan aset tetap terkait belanja modal (Kontrak, BAST, dll) agar segera disampaikan ke petugas SIMAK-BMN.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN (3/11)

7. REKONSILIASI & PELAPORAN BERJENJANG

a. Lakukan Rekonsiliasi secara tertib: 1) Internal antara SAK dan SIMAK-BMN untuk memastikan nilai aset pada SAK maupun SIMAK-BMN sama; 2) Eksternal :  Antara SAK dan KPPN untuk memastikan Pagu, LRA, Pendapatan dan Pengembalian Belanja sama;  Antara SIMAK-BMN dengan DJKN/KPKNL,

b. Hasil rekonsiliasi didokumentasikan dengan baik dan lakukan koreksi sesegera mungkin c. Review internal dilakukan oleh satker sebelum ADK, BAR, LK dikirim ke jenjang di atasnya d. UAPA = ∑ UAPPA-E1 = ∑ UAPPA-W = ∑ UAKPA e. Pengiriman ADK Laporan Keuangan melalui SIMKeu

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN (4/11) 8. Pastikan bahwa semua rincian anggaran dalam DIPA/POK telah menggunakan Akun yang tepat menurut pedoman BAS

Masalah

Akibat a. Adanya belanja barang yang menghasilkan Aset; b. Adanya belanja modal yang tidak menghasilkan Aset.

Pemecahan Masalah

PERENCANAAN ANGGARAN (RKA_KL & DIPA) BELUM SESUAI DENGAN BAS

1. Memberikan Bimbingan teknis kepada petugas penyusunan RKAKL & DIPA mengenai BAS 2. Pencatatan Mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan No. 50/Pb/2008 a. BELANJA BARANG YANG SEHARUSNYA DIALOKASIKAN SEBAGAI BELANJA MODAL YANG MENGHASILKAN ASET TETAP, DICATAT DALAM NERACA SEBAGAI ASET TETAP DENGAN MELAKUKAN PEREKAMAN PADA APLIKASI SIMAK-BMN; b. BELANJA MODAL YANG SEHARUSNYA DIALOKASIKAN SEBAGAI BELANJA BARANG:  BELANJA MODAL YANG TIDAK MEMENUHI KRITERIA PEMBENTUKAN ASET TETAP ATAU TIDAK MEMENUHI KRITERIA KAPITALISASI TIDAK DIAKUI SEBAGAI ASET TETAP DI DALAM NERACA. NILAI ASET SEBELUM DISESUAIKAN SEBESAR BELANJA MODAL YANG TIDAK MEMENUHI KRITERIA, DILAKUKAN JURNAL PENYESUAIAN;  BELANJA MODAL YANG MENGHASILKAN ASET TETAP YANG PADA INTINYA AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT ATAU PIHAK LAIN TIDAK DIAKUI SEBAGAI ASET TETAP DI DALAM NERACA. NILAI ASET SEBELUM DISESUAIKAN SEBESAR BELANJA MODAL YANG TIDAK MEMENUHI KRITERIA, DILAKUKAN JURNAL PENYESUAIAN;  BELANJA MODAL YANG MENGHASILKAN ASET TETAP YANG PADA INTINYA AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT ATAU PIHAK LAIN, APABILA SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 20 TIDAK/BELUM DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT ATAU PIHAK LAIN, DIAKUI SEBAGAI PERSEDIAAN DI DALAM NERACA. c. HARUS DIJELASKAN DALAM CALK

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN (5/11)

9. Persediaan: a.Persediaan disajikan sebesar:

• Biaya perolehan apabila diperoleh dgn pembelian; • Biaya standar jika diperoleh dari produksi sendiri; • Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;

b.Lakukan stock opname fisik persediaan setiap akhir semester sebagai dasar penyajian nilai persediaan di neraca disertai BA Stock Opname c. CaLK mengungkapkan: • Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat • Kondisi persediaan;

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN (6/11) 10. PNBP 22 a. selain satker BLU harus disetor ke kas negara, tidak boleh digunakan langsung. b. Jasa giro, sewa, pengemb.belanja TAYL, dll. c. Dokumen sumber SSBP. PNBP KAITANNYA DENGAN SSBP DAN NTPN a. Pengembalian atas belanja TA.2009 yang disetor TA.2010 diperlakukan sebagai penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (Akun 423911 untuk pengembalian belanja pegawai pusat TAYL, atau akun 423913 untuk pengembalian belanja lainnya RM TAYL), atau akun 423919 untuk penerimaan kembali belanja lainnya TAYL. b. Pastikan elemen data di SSBP atau SSPB diisi dengan benar dan lengkap. c. Lakukan rekonsiliasi pendapatan dengan KPPN setempat untuk memastikan bahwa setoran PNBP telah sama dibukukan menurut BUN maupun menurut Satker.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN (7/11) 11. Lakukan Verifikasi dan analisa terhadap elemen laporan maupun antar elemen (LRA dgn Neraca) 12. Perbandingan antara kenaikan aset tetap di neraca dengan realisasi belanja modal tahun berjalan, apabila terjadi perbedaan buatkan rincian perbedaannya dan dijelaskan dalam CALK. 13. Penyusunan CaLK yang komprehensif dan penjelasan yang memadai 14. Jadwal-jadwal pelaporan wajib ditaati 15. Melaporkan semua rekening yang dikelola.

16. Tingkatkan koordinasi & kerjasama antar Bagian Perenc., Keuangan & Perlengkapan/Umum baik dlm perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran; 17. Menindaklanjuti seluruh hasil temuan pemeriksaan BPK-RI tahun sebelumnya baik temuan SPI maupun temuan atas kepatuhan terhadap Peraturan Per-UU. 23

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN (8/11) 18. Kas di bendahara pengeluaran (sisa UP/TUP akhir periode akuntansi yang belum disetor ke kas negara). PENYAJIAN KAS PADA BENDAHARAWAN a. Pembukuan atas kas secara tertib dilaksanakan. b. Uang pada bendahara dan PUMK (on hand dan in bank) = saldo kas di neraca c. Dukungan dokumen sumber SPM/SP2D, d. Kuasa PA wajib melakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara dan laporan keuangan UAKPA sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan sebelum rekon dengan KPPN. Tujuan rekon adalah untuk meneliti kesesuaian antara pembukuan bendahara dan laporan keuangan UAKPA, dengan menggunakan data : • • • •

Saldo UP untuk Bendahara Pengeluaran; Kuitansi yg belum di-SPM/SP2D-kan; SPM-LS kepada Bendahara yg belum dibayarkan ke yg berhak; Realisasi anggaran;

• Penerimaan negara yg belum disetor ke kas negara berupa Surat Bukti Setor (SBS) 24

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (9/11)

19.Meningkatkan komitmen semua pimpinan satker untuk penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan melalui: a. penetapan pegawai yang khusus menangani LK. b. Pegawai yang telah dilatih, agar tidak dimutasikan; penyediaan fasilitas/alat kerja yang cukup, 17. c. ; d. pemberian pelatihan yang lebih intensif dan ekstensif. e. Pengalokasian dana yang cukup. f. Dukungan dasar hukum. g. Membangun sistem yang handal. 25

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (10/11)

20.Pelaporan & Pertanggungjawaban Block Grant

17.

a. lembaga/organisasi diharuskan menyampaikan laporan kegiatan sesuai ketentuan dalam kontrak (misalnya paling lambat 2 minggu setelah dana bantuan diterima dan menyampaikan laporan secara tertulis berisi progres pelaksanaan kegiatan & pertanggungjawaban penggunaan dana). b. Dalam hal terdapat sisa anggaran, harus disetor ke Kas Negara dengan ketentuan: 1) Pengembalian atas belanja TAYL yang disetor TA. Berjalan diperlakukan sebagai penerimaan kembali belanja TAYL (SSBP) dan dicatat dalam LK TAB sebagai PNBP. Sedangkan apabila ; disetor pada TA.Berjalan maka dicatat sebagai pengembalian belanja (SSPB). 2) Elemen data di SSBP atau SSPB diisi dengan benar dan lengkap, 3) Lakukan rekonsiliasi pendapatan dengan KPPN setempat untuk memastikan bahwa setoran PNBP telah sama dibukukan 26 menurut BUN maupun menurut Satker.

c. Jelaskan dalam CaLK

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (11/11) 21. LAPORAN KEUANGAN BLU a. Untuk Konsolidasi dgn Laporan keuangan K/L : 1) Menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 2) Terdiri dari :  Laporan Realisasi Anggaran;  Neraca (BMN BLU dikonsolidasikan menjadi BMN K/L);  Catatan atas Laporan Keuangan

b.Laporan Keuangan BLU :

PMK no. 76/PMK.05/2008 pasal 15

1) direvieu terlebih dahulu oleh satuan pemeriksaan intern sebelum disampaikan kepada entitas pelaporan. 2) Dalam hal tidak terdapat satuan pemeriksaan intern, maka revieu terhadap laporan keuangan dilakukan oleh aparat pengawasan intern kementerian negara/lembaga. 3) Revieu dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan BLU. c. Laporan Keuangan Tahunan BLU yang terdiri dari LRA/laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan 27 keuangan diaudit oleh auditor eksternal (KAP). Pasal 15

28

BIRO KEUANGAN – SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SIMKeu Kemdiknas dibangun berbasis web dan diakses melalui jaringan intranet Jardiknas maupun melalui jaringan internet yang menghubungkan satker di lingkungan Kemdikbud

TUJUAN 1. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai upaya Kemdiknas mencapai peningkatan opini laporan keuangan 2. Mendukung efisiensi, efektifitas dan kelancaran Pengiriman ADK laporan keuangan sehingga lebih cepat dan akuntabel 3. Sarana komunikasi antar satuan kerja di lingkungan Kemdiknas 4.Menyediakan sarana untuk seluruh unit akuntansi di lingkungan Kemdiknas untuk pengiriman laporan secara berjenjang; 5. Informasi anggaran : daya serap/realisasi anggaran lebih cepat 6. Alat bantu bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan

PERUBAHAN MENDASAR NO 30

URAIAN ADK

SEBELUM

SETELAH

1.

Pengiriman Keuangan

Laporan manual melalui pos, online kurir/email

2.

Informasi Anggaran : Pagu, Tidak dapat segera Laporan Daya Serap/ diketahui (tidak Realisasi Anggaran; tepat waktu)

Dapat segera diketahui (tepat waktu)

3.

Pelaporan keuangan belum belum optimal sepenuhnya berjenjang

Lebih optimal

4.

Monitoring dan Evaluasi

Belum didukung sistem yg andal

Dapat dilakukan secara online

5.

Laporan Manajemen untuk pimpinan

Dibuat secara manual dan memerlukan waktu

Otomatis dan dapat diakses oleh pimpinan setiap waktu

KONDISI SIM KEUANGAN SEKARANG 1. Telah tersedia sistem Aplikasi Pelaporan Keuangan versi 2/2009 yang dilengkapi dengan buku manual: a. Aplikasi Pelaporan SAK; b. Aplikasi Pelaporan SIMAK-BMN; c. Aplikasi Management Report; 2. Telah Tersedia Prosedur Operasi Standar (POS): a. POS Pelaporan Keuangan di lingkungan Kemdiknas; b. POS PNBP; c. POS Dana Hibah; d. Pedoman Penggunaan Laporan Managemen Kemendiknas e. Pedoman Penggunaan Helpdesk SIMKeu Kemdikbud.

SIMKeu

3. Telah tersedia Helpdesk SIMKeu Kemdikbud, sebagai sarana komunikasi antara kantor/satker di lingkungan Kemdikbud dengan Biro Keuangan Kemdikbud apabila satker menghadapi permasalahan baik yang berkaitan dengan aplikasi maupun penyusunan laporan 31 keuangan

IMPLEMENTASI SIM KEUANGAN (1/2) Surat MENDIKNAS Nomor : 44942/A.A3/KU/2009 tanggal 19 Juni 2009 Perihal Implementasi SIM Keuangan di Lingkungan Depdiknas yang antara lain menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Setiap pemimpin kantor/satuan kerja termasuk dinas pendidikan provinsi/kab./kota yang mengelola dana Dekon/TP memastikan : • Perangkat komputer yang khusus untuk penyusunan Laporan Keuangan (SAK dan SIMAK-BMN) telah tersedia; • Komputer telah terkoneksi dengan JARDIKNAS; • Petugas SAI (Operator, Verifikator dan Validator) telah ditetapkan oleh Mendiknas dan telah mendaftar melalui SIM Keuangan menu Pendaftaran Pengguna untuk mendapatkan user name dan password;

IMPLEMENTASI SIM KEUANGAN (2/2)

Setelah petugas SAI (operator, verifikator dan Validator) menerima user name dan password agar segera menggunakan aplikasi Pelaporan SIM Keuangan Berbasis Web;

Penggunaan SIM Keuangan, dilakukan dengan mengirimkan ADK laporan keuangan mulai JANUARI 2010 sampai sekarang, melalui Aplikasi Pelaporan SIM Keuangan Kemdiknas berbasis Web

Alamat situs SIM Keuangan http://simkeu.depdiknas.go.id/

1. Pengiriman dan penerimaan ADK 2. Laporan Manajemen

PROSEDUR PENGIRIMAN ADK LAPORAN KEUANGAN MELALUI SIMKEU KEMDIKNAS Mulai

Membuat ADK file kirim dari LK yang telah divalidasi

Membuka aplikasi perambah internet (disarankan Mozzilla Firefox)

Masukkan Identitas, Kata Sandi, & Tahun Anggaran

Setelah mengisi seluruh kolom keterangan, klik tombol UNGGAH yang terletak di sebelah kiri bawah

Klik Modul SAK pada Menu TRANSAKSI Pastikan ADK file kirim yang sudah diunggah benar, lalu klik tombol KIRIM yang berada di kolom Perintah

KlikSub Menu KIRIM BULANAN untuk pengiriman ADK

Klik tombol Cetak untuk mencetak bukti pengiriman melalui SIMKeu

Masuk ke alamat situs SIMKeu http://simkeu.kemdiknas.go.id

Klik BROWSE pada kotak pilih ADK untuk diunggah

Tandatangani dan arsipkan Bukti Pengiriman Pilih ADK file kirim yang berekstensi *.110 pada kamar data SAKPA > krm, lalu klik OK

Klik Menu TRANSAKSI

Selesai

PROSEDUR PENGIRIMAN ADK LAPORAN KEUANGAN MELALUI SIMKEU KEMDIKNAS 1. Operator membuat ADK file kirim Laporan Keuangan dan mencetak LK dari Aplikasi SAKPA Kementerian Keuangan dan menyimpan pada kamar data yang telah diketahui oleh Operator 2. Operator melakukan pengiriman minggu ke II (laporan bulan sebelumnya yang telah direkonsiliasi) dan IV (laporan bulan berjalan) setiap bulan melalui SIMKeu dengan cara: a. Membuka aplikasi perambah internet (disarankan Mozzilla Firefox); b. Masuk ke alamat situs SIMKeu http://simkeu.kemdiknas.go.id dan pilih menu TRANSAKSI; c. Masuk ke dalam menu TRANSAKSI dengan memasukkan Identitas, Kata Sandi, dan Tahun Anggaran; 3. Pada Menu TRANSAKSI SAK SIMKeu Kemdiknas, Operator melakukan a. unggah ADK file kirim dan berkas pendukung yaitu: Register Pengiriman, Neraca, dan Jurnal dalam bentuk PDF b. mengisi keterangan yang dibutuhkan, yaitu: Nilai LRA Brutto, Keterangan berkas, Validasi Laporan, serta Keterangan mengenai Rekonsiliasi Internal dan Eksternal (untuk pengiriman minggu ke II) c. klik tombol KIRIM, dan memeriksa rincian berkas yang akan dikirim d. bila sudah benar, klik tombol KIRIM yang terletak pada kolom di sebelah kanan berkas yang dimaksud 4. Untuk Bukti Pengiriman, Operator a. mencetak bukti pengiriman melalui SIMKeu Kemdiknas ini dengan cara klik tombol CETAK b. Menandatangani bukti pengiriman dan mengarsipkan.

Bagan Arus Rinci Penyusunan dan Pengiriman Laporan Keuangan Pada tingkat UAKPA/Satker P. Administrasi

Operator

Verifikator

Mulai

Validator

Verifikasi Dok. Sumber

Y

T Penerimaan dan Pencatatan Penerimaan Dokumen Sumber

Dikembalikan ke bagian terkait untuk dilengkapi

Verifikasi Dok. Sumber T Y

Input Data Transaksi pada SAKPA Y Membuat ADK file kirim dan Hasil Cetak LK

Verifikasi Hasil Cetak LK

Verifikasi Hasil Cetak LK

Perbaikan input data transaksi pada SAKPA

T

Selesai

Y T

Pengiriman dan Pengarsipan LK Cetak

Unggah dan Kirim ADK pada SIMKeu Kemdiknas

Rekonsiliasi Internal dan External

Y Perintah PengirimanLK

Validasi

LAPORAN MANAJEMEN 1. MONITORING PENGIRIMAN ADK LK SETIAP JENJANG UNIT AKUNTANSI (SAK DAN SIMAK-BMN

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN & NERACA (SAK) 2.1. UAPA (TKT KEMENTERIAN) 1) Per Jenis Kewenangan 2) Per Jenis Pengeluaran 3) Per Unit Utama 4) Per Unit Utama/Jenis kewengn/Satker /Belanja

5) Per Program 6) Per Kegiatan 7) Per Klasifikasi Belanja 8) Per Akun 9) Per Provinsi 10) Perbandingan Rencana Cair &Realisasi (grafik) 11) Perbandingan Target dan Realisasi PNBP 12) Neraca SAK & Banding SIMAK-BMN

2.3. UAPPA-W (TINGKAT WILAYAH) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

2.2. UAPPA-E1 (TINGKAT ESELON-1) 1) Per Satker 2) Per Jenis Kewenangan 3) Per Jenis pengeluaran 4) Per Program 5) Per Kegiatan 6) Per Klasifikasi Belanja 7) Per Akun 8) Per Provinsi 9) Perbandingan Rencana Cair &Realisasi (grafik) 10) Perbandingan Target dan Realisasi PNBP 11) Neraca SAK & Banding SIMAK-BMN

2.4. UAKPA (TINGKAT SATKER) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Per Satker Per Jenis pengeluaran Per Program Per Kegiatan Per Klasifikasi Belanja Per Akun Perbandingan Rencana Cair &Realisasi (grafik) Perbandingan Target dan Realisasi PNBP Neraca SAK & Banding SIMAK-BMN

3. SIMAK-BMN 3.1. Neraca SIMAK-BMN 3.2. Luas Tanah; 3.3. Jumlah Rumah Negara 3.4. Penghapusan

3.5. 3.6. 3.7.

Per Jenis pengeluaran Per Program Per Kegiatan Per Klasifikasi Belanja Per Akun Perbandingan Rencana Cair &Realisasi (grafik) Perbandingan Target dan Realisasi PNBP Neraca SAK & Banding SIMAK-BMN

Aset Rusak Berat; Realisasi Belanja Modal Yang Menghasilkan Aset Perbandingan Neraca SAK & SIMAK

MONITORING PENGIRIMAN ADK LAPORAN K EUANGAN UAPA/UAPPA-E1/UAPPA-W (SAK & SIMAK-BMN)TAHUN ANGGARAN ....

39

PERMENDIKNAS NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

LATAR BELAKANG

1. Adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional 2. Perubahan alokasi anggaran pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Nasional. 2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional. 3. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Pendidikan Nasional yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran Kementerian. 5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala Satuan Kerja yang ditetapkan oleh Menteri yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola anggaran yang dikuasakan kepadanya. 6. Eselon I adalah unit utama di lingkungan Kementerian yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan; 7. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kantor/satker. 8. Pencatatan adalah kegiatan memindahkan data-data dalam lembaran kertas menjadi data-data elektronik.

Pasal 1 9. Dokumen Sumber yang selanjutnya disingkat DS adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. 10. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 11. Unit Akuntansi adalah unit organisasi Kementerian atau unit organisasi daerah di bawah Gubernur atau Kepala Daerah yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang. 12. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang yang selanjutnya disingkat UAPA/B adalah unit akuntansi pada tingkat Kementerian. 13. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPA/B-E1 adalah unit akuntansi pada tingkat Eselon I yang ditetapkan oleh Menteri sesuai struktur Eselon pada Kementerian. 14. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPA/B-W adalah unit akuntansi yang berada pada tingkat provinsi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai koordinator wilayah provinsi. 15. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang selanjutnya disingkat UAKPA/B adalah unit akuntansi yang berada pada tingkat satuan kerja. 16. Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.

Pasal 2 1) Unit Akuntansi Instansi di lingkungan Kementerian dibentuk untuk menghasilkan laporan keuangan termasuk bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan. 2) Unit Akuntansi Instansi di lingkungan Kementerian terdiri atas: a. Unit Akuntansi Keuangan; dan b. Unit Akuntansi Barang Milik Negara.

Pasal 3 1) Unit Akuntansi Keuangan di lingkungan Kementerian terdiri atas: a. UAPA. b. UAPPA-E1; c. UAPPA-W; dan d. UAKPA. 2) Unit Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian terdiri atas: a. UAPB. b. UAPPB-E1; c. UAPPB-W; dan d. UAKPB. 3) Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 4 1) Setiap Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara sesuai dengan kewenangannya: a. memproses Dokumen Sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. b. melakukan pengiriman dan/atau penggabungan laporan keuangan; c. melakukan penyusunan laporan keuangan; d. melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan. 2) Dalam memproses Dokumen Sumber : a. UAKPA/B mencatat semua Dokumen Sumber dari setiap transaksi keuangan maupun barang dalam SAK dan SIMAK-BMN sesuai dengan sifat transaksi dan dokumen sumber yang digunakan; dan. b. UAPPA/B-W, UAPPA/B-E1 dan UAPA/B melakukan penggabungan laporan keuangan yang diterima dari unit akuntansi yang ada di bawahnya. 3) Setiap Pejabat Perbendaharaan sesuai tugas dan fungsinya wajib menyampaikan Dokumen Sumber ke Petugas SAI (SAK dan SIMAKBMN) untuk diakuntansikan. 4) Setiap Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 1) Setiap unit akuntansi keuangan di lingkungan Kementerian wajib mengirimkan: a. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca beserta arsip data komputer ke jenjang unit akuntansi di atasnya setiap bulan; dan b. Laporan keuangan semester dan tahunan 2) Setiap unit akuntansi wajib mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca beserta arsip data komputer ke Kementerian Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut: a. UAKPA kepada KPPN setiap bulan. b. UAPPA-W kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah masing-masing setiap bulan. c. UAPPA-E1 kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan. d. UAPA kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan. 3) Pengiriman laporan keuangan semester dan tahunan dilengkapi dengan Catatan Atas Laporan Keuangan, Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) dan untuk tingkat UAPA dilengkapi dengan pernyataan telah direviu oleh Inspektorat Jenderal.

Pasal 5 4) Pengiriman laporan keuangan semester dan tahunan diatur Sbb.: a. Arsip Data Komputer file backup dikirim melalui SIMKeu; b. Hardcopy Laporan Keuangan yang berisi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan disampaikan sesuai ketentuan sebagaimana lampiran Peraturan Menteri ini. 5) Pengiriman Arsip Data Komputer Laporan Keuangan oleh setiap unit akuntansi kepada unit akuntansi jenjang di atasnya mengikuti tata waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, 6) Pengiriman Arsip Data Komputer File Kirim melalui SIMKeu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pengiriman minggu II adalah Arsip Data Komputer bulan lalu yang telah direkonsiliasi; b. Pengiriman minggu IV adalah Arsip Data Komputer bulan berjalan yang belum direkonsiliasi. 7) UAKPA/B Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, mengirimkan laporan keuangan ke unit Eselon I yang mengalokasikan dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan dan ke UAPPA/B-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.

Pasal 6 1) Setiap Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian secara berjenjang dapat melakukan pembinaan dan monitoring penyusunan laporan keuangan di satuan kerja, untuk kesinambungan dalam penyusunan dan keandalan laporan keuangan. 2) Dalam melaksanakan pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara dapat bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal Kementerian dan/atau unit kerja Kementerian Keuangan setempat.

Pasal 7 1) Setiap Unit Akuntansi Keuangan di lingkungan Kementerian wajib melakukan rekonsiliasi eksternal sebagai berikut : a. UAKPA dengan KPPN setiap bulan. b. UAPPA-W dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan. c. UAPPA-E1 dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester. d. UAPA dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester. 2) Setiap Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan kementerian wajib melakukan rekonsiliasi internal antara petugas SAK dan Petugas SIMAK-BMN dengan ketentuan sbb.: a. Tingkat UAKPA/B dilakukan : 1. setiap bulan sebelum tanggal penyampaian laporan keuangan ke KPPN dan ke unit akuntansi keuangan di atasnya untuk pengiriman minggu II; 2. Setiap semester sebelum penyampaian laporan keuangan ke jenjang unit akuntansi di atasnya dan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada KPKNL.

Pasal 7 b. Tingkat UAPPA/B-W dilakukan setiap semester sebelum penyampaian laporan keuangan ke jenjang unit akuntansi di atasnya dan Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBP-W) kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. c. Tingkat UAPPA/B-E1 dilakukan setiap semester dilakukan setiap semester sebelum penyampaian laporan keuangan ke jenjang unit akuntansi di atasnya dan Laporan Barang Pengguna Eselon-1 (LBP-E1) kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. d. Tingkat UAPA/B dilakukan setiap semester dilakukan setiap semester sebelum penyampaian laporan keuangan ke Ditjen Perbendaharaan dan Laporan Barang Pengguna (LBP) kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 3) Setiap Unit Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian wajib melakukan rekonsiliasi eksternal setiap semester antara: a. UAKPB dengan KPKNL. b. UAPPB-W dengan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. c. UAPPB-E1 dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. d. UAPB dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 8 KPA di lingkungan Kementerian yang tidak menyampaikan laporan keuangan secara berjenjang dan tepat waktu, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 UAPPA/B Wilayah untuk dana dekonsentrasi/tugas pembantuan menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan UAPPA/B Wilayah dana dekonsentrasi/tugas pembantuan yang menjadi tugas dan tanggung jawab gubernur/bupati/walikota terbentuk.

Pasal 10 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku.

PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER DAN TAHUNAN 1.

Laporan Semester I Unit Organisasi

Diterima

Dikirim dari

-

Proses dan Rekonsiliasi -

UAKPA/B

Waktu Pengiriman

UAPPA/B-W

12 Juli 2XX1

3 hari

15 Juli 2XX1

UAPPA/B-E1

17 Juli 2XX1

3 hari

20 Juli 2XX1

UAPA/B

22 Juli 2XX1

3 hari

26 Juli 2XX1

Menkeu cq. Dirjen PBN/KN

26 Juli 2XX1

-

-

-

Dikirim dari

Waktu Pengiriman

20 Januari 2XX2

10 Juli 2XX1 2 hari

2 hari

2 hari

2.

Laporan Tahunan Unit Organisasi

Diterima

UAKPA/B

-

Proses dan Rekonsiliasi -

UAPPA/B-W

23 Januari 2XX2

6 hari

29 Januari 2XX2

UAPPA/B-E1

02 Februari 2XX2

6 hari

08 Februari 2XX2

3 hari

3 hari

2 hari UAPA/B

10 Februari 2XX2

17 hari

Tanggal terakhir

Menkeu cq. Dirjen PBN/KN

Tanggal terakhir Februari 2XX2

-

Februari 2XX2 -

-

Keterangan :  Laporan Keuangan yang disampaikan ke Unit Akuntansi di atasnya adalah Laporan Keuangan yang telah direkonsiliasi dengan KPPN/KPKNL, Kanwil Ditjen PBN/DJKN dan Direktorat Jenderal PBN/KN.  Proses dan Rekonsiliasi termasuk kegiatan penggabungan, rekonsiliasi dan pengiriman.  Tahun 2XX1 adalah untuk tahun anggaran berjalan.  Tahun 2XX2 adalah 1 (satu) tahun setelah tahun anggaran berjalan.

htpp://simkeu.kemdiknas.go.id Help desk SIMKeu : 021-500 005 ext.4 53 Email : [email protected]