PETUNJUK TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN. 4. Bantuan Lainnya

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PADA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN Website http://simkeu.kemdikbud.go.id Email: [email protected]

1.

Bantuan Operasional

2.

Bantuan Sarana/Prasarana

3.

Bantuan Rehabilitasi / Pembangunan Gedung/ Bangunanan

4.

Bantuan Lainnya

KATA PENGANTAR Pada tahun anggaran 2017, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyalurkan dana bantuan pemerintah kepada lembaga, komunitas budaya, lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat, dan lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pemberian dana bantuan tersebut bertujuan untuk menguatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dana bantuan pemerintah ini dialokasikan untuk menunjang kegiatan operasional, penyediaan sarana/prasarana, rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan, dan bantuan lainnya yang ditetapkan oleh PA. Sedangkan untuk satuan pendidikan (sekolah) dana bantuan pemerintah dari Biro Keuangan untuk jenis bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dialokasikan untuk rehabilitasi pagar sekolah, sarana olahraga, fasilitas pendidikan karakter, MCK, dan rumah penjaga sekolah. Agar pemberian dana bantuan pemerintah dari Biro Keuangan dapat tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, transparan, dan akuntabel, maka kami menerbitkan buku “Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017”. Semoga dengan diterbitkannya buku petunjuk teknis ini dapat memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang dana bantuan pemerintah dari Biro Keuangan Kemendikbud. Terima kasih. Jakarta, 30 Desember 2016

NIP 196312031983031004

BIRO KEUANGAN-KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

|

34

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR......................................................................................... DAFTAR ISI.................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN............................................................................... A. Latar Belakang................................................................................ B. Dasar Hukum ................................................................................ C. Tujuan ........................................................................................... BAB II KETENTUAN UMUM ....................................................................... A. Pengertian ...................................................................................... B. Jenis Bantuan ................................................................................ C. Sasaran Bantuan ............................................................................ D. Rincian Jumlah Bantuan ................................................................ E. Pemberi Bantuan............................................................................. F. Ketentuan Bantuan ........................................................................ G. Indikator Keberhasilan Program ..................................................... BAB III PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN ............................................ A. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah............. B. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat............ C. Komunitas Budaya dan Lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan ……………... BAB IV MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN BANTUAN ............... A. Mekanisme Penyaluran/Pemberian Bantuan ................................. B. Penyampaian Proposal Bantuan ..................................................... C. Pemberian Bantuan Langsung Tunai oleh PA.................................. D. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan .............................................. E. Ketentuan Perpajakan..................................................................... F. Retur .............................................................................................. BAB V PENGENDALIAN MUTU .................................................................. A. Monitoring dan Evaluasi ................................................................. B. Pengawasan .................................................................................... C. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan ................................. D. Kewajiban Penerima Bantuan Terkait Aset ...................................... E. Sanksi ............................................................................................ F. Lain-lain ......................................................................................... BAB VI PENUTUP ....................................................................................... LAMPIRAN 1A ................................................................................. LAMPIRAN 1B ................................................................................. LAMPIRAN 2 ................................................................................... LAMPIRAN 3 ................................................................................... LAMPIRAN 4 ...................................................................................

i

i ii 1 1 1 2 4 4 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 14 14 15 15 15 15 17 17 17 19 20 25 30 31 33

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Selanjutnya dalam Pasal 46 ayat (1) disebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan, maka Pemerintah dalam hal ini Biro Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memandang perlu memberikan bantuan pemerintah kepada lembaga/organisasi pemerintah/masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. Jenis bantuan pemerintah pada Biro Keuangan meliputi bantuan operasional, bantuan sarana/prasarana, bantuan rehabilitasi /pembangunan gedung/bangunan, serta bantuan lainnya yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga. B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran


|

1

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Keuangan Kemendikbud No. SP DIPA -023.01.1.690285/2017. C. Tujuan a. Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Biro Keuangan ini disusun dengan tujuan : 1. Sebagai pedoman bagi: a) Biro Keuangan dalam menentukan, menetapkan, dan menyalurkan bantuan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan; b) komunitas budaya, satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat, dan lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan, dalam mengajukan proposal bantuan pemerintah; c) Aparat pengawas yang berwenang melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan. 2. Agar bantuan pemerintah yang disalurkan oleh Biro Keuangan dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan.


|

2

b. Tujuan Pemberian bantuan pemerintah untuk masing-masing jenis bantuan adalah: 1. Bantuan Operasional, adalah dalam rangka menunjang pelaksanaan operasional di bidang pendidikan dan kebudayaan. 2. Bantuan Sarana/Prasarana, adalah dalam rangka memenuhi penyediaan sarana/prasarana pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan. 3. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan, adalah dalam rangka perbaikan dan peningkatan fungsi gedung/bangunan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. 4. Bantuan Lainnya yang ditetapkan oleh PA, adalah dalam rangka membantu pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang tidak termasuk pada angka 1, 2, dan 3.


|

3

BAB II KETENTUAN UMUM A. Pengertian Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah; 2. Bantuan Pemerintah pada Biro Keuangan yang selanjutnya disebut bantuan adalah bantuan yang diberikan kepada komunitas budaya, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat, dan lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam bentuk bantuan operasional, bantuan sarana/prasarana, bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan, dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan yang ditetapkan oleh PA; 3. Bantuan Operasional pada Biro Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa guna menunjang pelaksanaan kegiatan operasional komunitas budaya, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat, dan lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan; 4. Bantuan sarana/prasarana pada Biro Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada komunitas budaya, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat, dan lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan; 5. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada lembaga/organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan, serta satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat yang meliputi fasilitas pendidikan karakter, prasarana olahraga, perbaikan pagar, dan MCK, serta rumah penjaga sekolah; 6. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa, kepada komunitas budaya, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat, lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan; 7. Komunitas budaya adalah komunitas tradisi, komunitas seni, dan komunitas sejarah;


|

4

8. Satuan pendidikan/lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat penerima bantuan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan kebudayaan terdiri dari sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah pertama, sekolah dasar, sekolah luar biasa untuk semua jenjang pendidikan, dan lembaga penyelenggara pendidikan layanan khusus untuk setiap jenjang baik pemerintah/masyarakat; 9. Lembaga/organisasi masyarakat lainnya terdiri dari penyelenggara pembinaan pemuda, pramuka, olah raga, seni dan budaya, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga/organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan; 10. Pemberian bantuan langsung oleh PA adalah pemberian bantuan operasional dalam bentuk uang yang diberikan langsung oleh PA kepada komunitas budaya, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat, dan lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam kondisi tertentu, tanpa mekanisme pemberian bantuan; 11. Surat Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan yang ditandatangani antara PPK dan penerima bantuan, yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta konsekuensi hukum bagi kedua belah Pihak; 12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN; 13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi dari Bendahara Umum Negara; 14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran; 15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA; 16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM; 17. Surat Perintah Penyaluran Dana yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PPK kepada bank/pos penyalur untuk mentransfer dana bantuan kepada penerima bantuan.


|

5

B. Jenis Bantuan: 1. Bantuan Operasional; 2. Bantuan Sarana/Prasarana; 3. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; a. Lembaga/organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah /masyarakat, jenis bantuan meliputi perbaikan/pembangunan: 1) pagar; 2) prasarana olah raga; 3) MCK; 4) rumah penjaga sekolah; dan 5) fasilitas pendidikan karakter. 4. Bantuan lainnya yang ditetapkan oleh PA meliputi : a. penyelenggaraan seminar, pelatihan, penataran, sosialisasi, diseminasi, dan lokakarya bidang pendidikan dan kebudayaan; b. penyelenggaraan kegiatan keolahragaan, kepemudaan, kepramukaan, seni dan budaya, kepemimpinan siswa dan kemahasiswaan; c. penyelenggaraan bidang kesiswaan dan kemahasiswaan bidang pendidikan dan kebudayaan; d. bantuan untuk penelitian di bidang pendidikan dan kebudayaan; e. bantuan untuk organisasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. C. Sasaran Bantuan 1. Operasional dan Sarana/Prasarana: a. Satuan Pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat; b. Komunitas budaya; c. Lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. 2. Rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan: a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat; b. Lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. 3. Bantuan Lainnya yang ditetapkan oleh PA: a. Satuan Pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat; b. Komunitas budaya; c. Lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. BIRO KEUANGAN-KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

|

6

D. Rincian Jumlah Bantuan Besaran nilai bantuan ditetapkan oleh PPK berdasarkan hasil verifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam proposal permohonan bantuan, dengan nilai setinggi-tingginya Rp35.000.000,(tiga puluh lima juta rupiah) atau ditetapkan lain oleh PA/KPA. E. Pemberi Bantuan Pemberi Bantuan adalah Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibebankan pada DIPA No. SP DIPA -023.01.1.690285/2017 Tahun Anggaran 2017. F. Ketentuan Bantuan 1. Bantuan diberikan secara utuh melalui bank penerima dan tidak diperbolehkan melakukan pemotongan/pungutan dengan alasan apapun; 2. Bantuan harus dikelola secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; 3. Dana bantuan tidak boleh digunakan untuk: a. membiayai kegiatan lain selain yang diperuntukkan dalam proposal yang diajukan; b. dipinjamkan kepada siapapun dengan alasan apapun; c. disimpan di bank dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan; d. memberikan sumbangan, uang tanda terima kasih, uang balas jasa, uang komisi dan sejenisnya kepada pihak manapun, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan sekolah, maupun masyarakat. 4. Apabila dalam pelaksanaan bantuan terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan Kerugian Negara dan berakibat hukum, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan. G. Indikator Keberhasilan Program Pelaksanaan bantuan dikatakan berhasil apabila: 1. Penerima bantuan memanfaatkan/menggunakan dana yang diterima sesuai dengan perjanjian kerjasama; 2. Hasil pelaksanaan bantuan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; 3. Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana pada lembaga penerima bantuan; 4. Meningkatnya mutu layanan pendidikan dan kebudayaan kepada masyarakat.


|

7

BAB III PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN A. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah: 1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan; 2. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan; 3. Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama satuan pendidikan; 4. Nomor handphone yang aktif; 5. Alamat email (jika ada). B. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat: 1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan; 2. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan; 3. Surat Kepemilikan Tanah atas nama satuan pendidikan/yayasan (khusus bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan); 4. Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama satuan pendidikan; 5. Nomor handphone yang aktif; 6. Alamat email (jika ada). C. Komunitas Budaya dan Lembaga/Organisasi Masyarakat Lainnya Yang Bergerak di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan : 1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua organisasi yang diketahui oleh pejabat berwenang setingkat Kelurahan atau diatasnya; 2. Fotocopy Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) (khusus lembaga keterampilan); 3. Fotocopy Akte Pendirian dan/atau Surat Keterangan lainnya yang setara dan dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang; 4. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan; 5. Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi; 6. Nomor handphone yang aktif; 7. Alamat email (jika ada).


|

8

BAB IV MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN BANTUAN A. Mekanisme Penyaluran/Pemberian Bantuan 1. Lembaga menyampaikan proposal bantuan kepada Biro Keuangan melalui ULT atau POS; 2. Petugas Loket ULT dan Petugas Loket POS menyampaikan proposal bantuan kepada petugas administrasi; 3. Petugas administrasi memeriksa dan menginput data lembaga dan menyerahkan kepada petugas verifikasi; 4. Petugas verifikasi memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai Petunjuk Teknis, dan menyampaikan kepada Operator; 5. Operator mencetak dan menyampaikan Pra Surat Keputusan kepada Kepala Bagian Perbendaharaan dan Pembiayaan melalui Kepala Subbagian Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPK guna mendapatkan penetapan nilai bantuan; 6. PPK menetapkan besaran nilai bantuan sebagai dasar penandatanganan surat keputusan penerima bantuan; 7. Berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA, PPK menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan penerima bantuan sebagaimana dalam lampiran 1A atau 1B; B. Penyampaian Proposal Bantuan Proposal permohonan bantuan ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung C Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta 10270. C. Pemberian Bantuan Langsung Tunai oleh PA dilakukan dengan: 1. Menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang untuk penerimaan bantuan sampai dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 2. Menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang dan Surat Perjanjian Kerja Sama untuk penerimaan bantuan di atas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 3. Pemberian bantuan langsung dapat diberikan setinggi-tingginya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). D. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan 1. Mekanisme pencairan dana yang ditetapkan oleh PPK: Pemberian bantuan operasional, bantuan sarana/prasarana, bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan, bantuan lainnya yang ditetapkan oleh PA dilakukan secara sekaligus melalui transfer antar bank ke rekening penerima bantuan dengan nilai setinggi-tingginya Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). BIRO KEUANGAN-KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

|

9

2. Mekanisme pencairan dana yang ditetapkan oleh PA/KPA: a. pemberian bantuan operasional dilakukan secara sekaligus melalui transfer antar bank ke rekening penerima bantuan atau diberikan secara tunai dengan nilai setinggi-tingginya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); b. pemberian bantuan sarana/prasarana dilakukan secara sekaligus atau bertahap melalui transfer antar bank ke rekening penerima bantuan, dengan ketentuan: 1) sekaligus untuk bantuan sampai dengan Rp100.000.000,(seratus juta rupiah); 2) bertahap untuk bantuan di atas Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) dilakukan dengan 2 (dua) tahap, tahap I sebesar 70% dan tahap II sebesar 30%. c. Pemberian bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung /bangunan dilakukan secara sekaligus atau bertahap melalui transfer antar bank ke rekening penerima bantuan, dengan ketentuan: 1) sekaligus untuk bantuan dibawah Rp100.000.000,(seratus juta rupiah); 2) bertahap untuk bantuan Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) ke atas dilakukan dengan 2 (dua) tahap, tahap I sebesar 70% dan tahap II sebesar 30%. 3. Syarat-syarat pencairan dana: a. Pemberian bantuan dalam bentuk uang: 1) Bantuan Operasional Secara Sekaligus dan Bantuan Lainnya yang ditetapkan oleh PA: a) surat keputusan penerima bantuan; b) surat perjanjian kerjasama, sebagaimana dalam lampiran 1A; c) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; 2) Bantuan Sarana/Prasarana yang nilainya sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah): a) surat keputusan penerima bantuan; b) surat perjanjian kerjasama, sebagaimana dalam lampiran 1A; c) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;


|

10

3) Bantuan sarana/prasarana yang nilai bantuannya di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK, dengan syarat-syarat sebagai berikut: a) surat keputusan penerima bantuan; b) surat perjanjian kerjasama, sebagaimana dalam lampiran 1B; c) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% dari keseluruhan tahapan penyelesaian fisik. Penerima bantuan wajib memberikan: a) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; b) laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan, sebagaimana dalam lampiran 4. c) Foto pelaksanaan pekerjaan tahap pertama. 4) Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan untuk nilai bantuan di bawah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah): a) surat keputusan penerima bantuan; b) surat perjanjian kerjasama, sebagaimana lampiran 1A; c) kuitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh penerima bantuan.

dalam telah

5) Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan untuk nilai bantuan Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) ke atas, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK, dengan syarat-syarat sebagai berikut: a) surat keputusan penerima bantuan; b) surat perjanjian kerjasama, sebagaimana dalam lampiran 1B; c) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; BIRO KEUANGAN-KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

|

11

Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% dari keseluruhan tahapan penyelesaian fisik. Penerima bantuan wajib memberikan: a) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; b) laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan, sebagaimana dalam lampiran 4. c) Foto pelaksanaan pekerjaan tahap pertama. b. Pemberian bantuan langsung tunai oleh PA: 1) Menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang untuk penerimaan bantuan sampai dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 2) Menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang dan Surat Perjanjian Kerja Sama untuk penerimaan bantuan di atas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 3) Pemberian bantuan langsung dapat diberikan setinggitingginya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). c. Pemberian bantuan dalam bentuk barang dan/atau jasa : 1) surat keputusan penerima bantuan; 2) kontrak pengadaan barang dan/atau jasa dengan penyedia barang dan/atau jasa dengan melampirkan kuitansi, surat setoran pajak, berita acara serah terima atau berita acara penyelesaian pekerjaan. 4. Prosedur pencairan dana: a. PPK menerbitkan SPP dengan rincian sebagai berikut: 1) SPP LS untuk pemberian bantuan operasional, bantuan sarana/prasarana, bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan, dan bantuan lainnya yang ditetapkan oleh PA; 2) SPP UP/TUP untuk pemberian bantuan operasional. b. Penyaluran dan pencairan dana bantuan dalam bentuk uang dilakukan melalui tahapan adalah sebagai berikut: 1) PPK menerbitkan SPP-LS atas dasar : a) Surat Keputusan penerima bantuan; b) surat perjanjian kerjasama; c) kuitansi bukti penerimaan uang; d) laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan (khusus untuk pembayaran tahap II bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan yang dilakukan secara bertahap). BIRO KEUANGAN-KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

|

12

2)

3)

4)

5) 6)

7)

PPK menerbitkan SPP-UP/TUP atas dasar : a) Surat Keputusan penerima bantuan; b) surat perjanjian kerjasama; c) kuitansi bukti penerimaan uang; PPK menyampaikan SPP-LS kepada PP-SPM untuk diterbitkan SPM-LS atas dasar Surat Keputusan penerima bantuan; PPK menyampaikan SPP-UP/TUP kepada PP-SPM untuk diterbitkan SPM-UP/TUP atas dasar Surat Keputusan penerima bantuan dengan dilampiri : a) surat perjanjian kerjasama; b) kuitansi bukti penerimaan uang. SPM-LS atau SPM-UP/TUP yang diajukan ke KPPN Jakarta III digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D; Berdasarkan SP2D yang sudah diterbitkan oleh KPPN Jakarta III, PPK menerbitkan SPPD untuk disampaikan kepada bank/pos penyalur yang ditunjuk untuk mentransfer dana kepada rekening penerima bantuan sesuai dengan Surat Keputusan yang disampaikan; Setelah dana bantuan masuk rekening penerima bantuan, maka dana bantuan tersebut dapat langsung digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan RAB dalam proposal yang diajukan;

c. Penyaluran dan pencairan dana bantuan dalam bentuk barang dilakukan: 1) PPK menerbitkan SPP-LS atas dasar : kontrak pengadaan barang dan/atau jasa dengan penyedia barang dan/atau jasa dengan melampirkan kuitansi, surat setoran pajak, berita acara serah terima atau berita acara penyelesaian pekerjaan. 2) PPK menyampaikan SPP-LS kepada PP-SPM untuk diterbitkan SPM-LS; 3) SPM-LS yang diajukan ke KPPN Jakarta III digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D. 5. Prosedur penyaluran bantuan barang: a. PPK melakukan serah terima barang kepada penerima bantuan; b. PPK dan penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang; c. Dokumentasi/foto serah terima barang.


|

13

E.

Ketentuan Perpajakan 1. Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak memungut pajak pemberian bantuan kepada penerima bantuan; 2. Pemungutan pajak adalah tanggung jawab penerima bantuan; 3. Penerima bantuan memungut pajak sesuai dengan perundangundangan dan peraturan yang berlaku.

F.

Retur Dana yang tidak tersalurkan kepada rekening penerima bantuan yang diakibatkan oleh rekening pasif atau rekening tutup, diinformasikan oleh bank/pos penyalur yang ditunjuk kepada Biro Keuangan untuk dilakukan upaya perbaikan dan pengiriman kembali, dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Penerima Bantuan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Biro Keuangan, dengan melampirkan fotocopy rekening yang sudah diaktifkan atau yang telah dibuka kembali; 2. Apabila penerima bantuan mengajukan perubahan rekening, agar menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Rekening (SPPR) dengan melampirkan fotocopy rekening yang baru.


|

14

BAB V PENGENDALIAN MUTU

A. Monitoring dan Evaluasi 1. Monitoring Monitoring dilakukan oleh Biro Keuangan guna memperoleh data dan informasi tentang: a. Ketepatan sasaran penerima bantuan; b. Ketepatan nilai besaran bantuan; c. Ketepatan penggunaan bantuan; d. Permasalahan lainnya dalam penerimaan dan penggunaan bantuan. 2. Evaluasi Berdasarkan hasil monitoring, Biro Keuangan melakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program pemberian bantuan dan perbaikan tata kelola. B. Pengawasan Pengawasan penyaluran dan penggunaan dana bantuan dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. C. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan 1. Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Biro Keuangan dengan dilampiri : a. Bantuan operasional 1) Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional yang memuat: a) Jumlah penerimaan, penggunaan, dan sisa dana; b) Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; c) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran disimpan di lembaga untuk dokumen pemeriksaan. (Format laporan ini dapat dilihat pada lampiran 2) 2)

Bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara (apabila ada).


|

15

b. Bantuan sarana/prasarana dan bantuan lainnya yang ditetapkan oleh PA 1) Berita Acara Serah Terima yang memuat: a) Jumlah penerimaan, penggunaan, dan sisa dana; b) Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; c) Peryataan bahwa bukti-bukti pengeluaran disimpan di lembaga untuk dokumen pemeriksaan. (Format laporan ini dapat dilihat pada lampiran 3) 2) 3)

Bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara (apabila ada); Dokumentasi/foto barang yang dihasilkan/dibeli.

c. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan 1) Berita Acara Serah Terima yang memuat: a) Jumlah penerimaan, penggunaan, dan sisa dana; b) Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama; c) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran disimpan di lembaga untuk dokumen pemeriksaan. (Format laporan ini dapat dilihat pada lampiran 3) 2) 3)

Bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara (apabila ada); Dokumentasi/foto pekerjaan;

2. Dana bantuan harus digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan RAB yang diajukan, serta mengacu pada peraturan keuangan yang berlaku; 3. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan disampaikan kepada Biro Keuangan setelah pekerjaan selesai; 4. Penerima bantuan bertanggungjawab penuh secara materiil maupun nonmateriil terhadap penggunaan dana bantuan Biro Keuangan. 5. Pada prinsipnya, kegiatan pengelolaan dana bantuan mencakup pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana, yang antara lain meliputi: a. setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah; b. bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea materai; BIRO KEUANGAN-KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

|

16

c. dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti; d. semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dicatat/ dibukukan sesuai urutan kejadiannya. D. Kewajiban Penerima Bantuan terkait Aset 1. Penerima bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari pelaksana pekerjaan dan selanjutnya menyerahkannya kepada PPK; 2. PPK menandatangani bersama penerima bantuan, BAST Aset berupa rehabilitasi/ pembangunan gedung /bangunan; 3. Dalam hal penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan pendidikan/lembaga pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, maka satuan pendidikan penerima bantuan membuat dan menandatangani BAST Aset serta menyampaikan kepada pemerintah daerah yang terkait; 4. Pemerintah daerah berdasarkan BAST Aset selanjutnya mencatat aset dimaksud dalam laporan barang milik daerah. E. Sanksi 1. Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan/atau aparat pengawas, ternyata satuan pendidikan/lembaga kemasyarakatan penerima bantuan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan usulan yang telah disepakati, maka penerima bantuan wajib mengembalikan dana bantuan sebesar dana yang telah diterima ke Kas Negara. 2. Apabila penerima bantuan tidak mampu mengembalikan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka penerima bantuan tidak akan dipertimbangkan lagi untuk menerima bantuan dari Biro Keuangan pada tahun-tahun berikutnya; 3. Biro Keuangan berhak menghentikan sebagian atau seluruh bantuan, apabila pelaksanaan bantuan tidak sesuai dengan uraian pekerjaan dalam RAB yang diajukan. F. Lain-lain 1. Proposal yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dan dinyatakan tidak layak akan di arsipkan pada Biro Keuangan dan lembaga tersebut akan diinformasikan melalui surat dari Biro Keuangan; 2. Penyimpangan atau pelanggaran terhadap prosedur atau ketentuan penyaluran dana bantuan ini dapat dilaporkan kepada: Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemendikbud melalui email [email protected] BIRO KEUANGAN-KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

|

17

3. Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap pelaksanaan penggunaan dana bantuan, diluar ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini dan berakibat terhadap kerugian keuangan negara serta berurusan dengan aparat penegak hukum, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga/organisasi penerima bantuan.


|

18

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan pada Biro Keuangan di bidang pendidikan dan kebudayaan ini disusun sebagai pedoman bagi lembaga/organisasi dalam mengajukan permohonan bantuan kepada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan pemberian dana bantuan dari Biro Keuangan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu, akses, dan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Semoga dengan adanya petunjuk teknis ini pengelolaan bantuan pemerintah pada Biro Keuangan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Terima Kasih.


|

19

LAMPIRAN 1A Contoh Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan Operasional, Bantuan Sarana/Prasarana dengan nilai sampai dengan Rp100 juta, Bantuan Rehabilitasi /Pembangunan Gedung/Bangunan dengan nilai di bawah Rp100 Juta, dan Bantuan Lainnya Yang Ditetapkan Oleh PA

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN BANTUAN ....................................................... TAHUN ANGGARAN 2017 ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN …………………………………………………………………….. NOMOR : TANGGAL : Pada hari ini ………………….. tanggal ………… bulan ………………….. tahun ………………………. telah diadakan Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan Pemerintah pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara :

1. Nama NIP Jabatan Alamat

: Agustinus, S.Sos, MM : 196303021982031002 : Kepala Bagian Perbendaharaan dan Pembiayaan Biro Keuangan Setjen Kemendikbud : Jl. Jendral Sudirman Senayan Jakarta

Bertindak untuk dan atas nama Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama Jabatan Nama Lembaga Alamat

: : : :

……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. …………………………………………….

Bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. BIRO KEUANGAN-KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

|

20

Pasal 1 Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama PIHAK PERTAMA mengadakan perjanjian dengan PIHAK KEDUA berupa pemberian bantuan pemerintah pada Biro Keuangan Setjen Kemendikbud. Pasal 2 Tanggung Jawab (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penggunaan dana bantuan yang diterima dari PIHAK PERTAMA; (2) Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap penggunaan dana bantuan yang diterima dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap konsekuensi hukum yang berlaku. Pasal 3 Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA (1) PIHAK PERTAMA berhak: a. Menetapkan lembaga/organisasi penerima bantuan; b. Menetapkan jumlah dana bantuan untuk setiap penerima bantuan; c. Menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan pelaksanaan bantuan dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan. (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban: a. Melakukan pengecekan kelengkapan data dan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan proposal permohonan; b. Menyalurkan dana bantuan kepada PIHAK KEDUA melalui Bank penyalur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Bila diperlukan, ikut mengawasi/monitoring dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; d. Meminta laporan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; e. Memberikan teguran dan atau sanksi kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan tersebut tidak sesuai dengan surat perjanjian kerjasama. Pasal 4 Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA (1) PIHAK KEDUA berhak: a. Menerima dana bantuan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan surat perjanjian kerjasama; b. Menggunakan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah dan RAB yang disepakati; BIRO KEUANGAN-KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

|

21

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban: a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; b. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang telah diterima sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun yang terkait dengan penerimaan dana bantuan; c. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan pelaksanaan pekerjaan bantuan kepada PIHAK PERTAMA; d. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala bentuk penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran penggunaan dana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; f. Mentaati teguran/peringatan/sanksi yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA, baik secara lisan maupun tertulis. Pasal 5 Jumlah Dana Bantuan Jumlah dana bantuan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp…............……………,terbilang (………………………………......). Pasal 6 Penyaluran Dana Bantuan (1) Penyaluran dana bantuan akan dilakukan setelah semua persyaratan dipenuhi dan surat perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; (2) Penyaluran dana bantuan pada ayat (1), dilakukan melalui: a. Bendahara Pengeluaran; atau b. Proses pemindahbukuan secara langsung melalui Bank …………… ke rekening PIHAK KEDUA Nama Bank : Cabang/Unit : Nomor Rekening : Atas Nama : Pasal 7 Sanksi (1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan/monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA ternyata PIHAK KEDUA terbukti melakukan kekeliruan/kesalahan baik dalam melaksanakan kegiatan/program maupun pengelolaan keuangan yang dapat merugikan negara, maka PIHAK PERTAMA akan menyampaikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA; BIRO KEUANGAN-KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

|

22

(2) Teguran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berisi permintaan untuk memperbaiki/menyelesaikan segala bentuk kesalahan/kekeliruan yang telah dilakukan; (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan bantuan yang telah diterimanya; (4) Pengembalian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan PIHAK KEDUA melalui Bank ……………..cabang setempat dengan: a. Mengisi SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja) apabila dalam tahun anggaran berjalan dengan kode MAP (disesuaikan dengan kode akun pengeluaran); b. Mengisi SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) apabila tahun anggaran berikutnya dengan kode MAP 423958. (5)

Apabila PIHAK KEDUA tidak mampu mengembalikan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, maka PIHAK KEDUA tidak akan dipertimbangkan lagi untuk menerima bantuan dari PIHAK PERTAMA pada tahun-tahun berikutnya. Pasal 8 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

(1) PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK PERTAMA setelah pekerjaan selesai; (2) Laporan pertanggungjawaban sesuai yang disebutkan pada ayat (1) tersebut harus dilampiri: a. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional (khusus untuk bantuan operasional); b. Berita Acara Serah Terima (khusus untuk bantuan sarana/prasarana, bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan, dan bantuan lainnya yang ditetapkan oleh PA); c. Bukti surat setoran sisa dana (apabila ada); d. Dokumentasi/foto kegiatan atau barang yang dihasilkan/dibeli; (3) Bukti-bukti yang sah (kuitansi pengeluaran bermaterai, pembelian material, dan bukti penyetoran pajak (bila ada), serta bukti-bukti lainnya disimpan oleh PIHAK KEDUA sebagai dokumen pemeriksaan. Pasal 9 Penanggungan Resiko PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membebaskan dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap akibat yang timbul atas semua konsekuensi hukum dan biaya sehubungan dengan ditandatanganinya perjanjian ini.


|

23

Pasal 10 Keadaan Memaksa (Force Majeure) (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (Force Majeure) adalah peristiwa seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan; (2) Apabila terjadi keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka kedua belah pihak setuju untuk merevisi surat perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan. Pasal 11 Lain-lain (1) Surat Perjanjian ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak; (2) Biaya materai dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA; (3) Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak; (4) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama dan kedua masing-masing dibubuhi materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah); (5) Dokumen ini beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama.

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen, Biro Keuangan Kemendikbud

Jakarta, …………………2017 PIHAK KEDUA Pimpinan/Ketua Materai Rp6.000,-

Agustinus, S.Sos.MM. NIP.196303021982031002

………………………

*) Dibuat rangkap 2 (dua), 1 untuk PIHAK Pertama (bermaterai), 1 untuk PIHAK KEDUA (bermaterai),


|

24

LAMPIRAN 1B Contoh Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana dan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan dengan nilai di atas Rp 100 Juta.

Bantuan

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN BANTUAN ………………………………….. TAHUN ANGGARAN 2017 ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN ……………………………………………………………………..

NOMOR TANGGAL

: :

Pada hari ini ………………….. tanggal ………… bulan ………………….. tahun ………………………. telah diadakan Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan Pemerintah pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara :

1. Nama NIP Jabatan Alamat

: Agustinus, S.Sos, MM : 196303021982031002 : Kepala Bagian Perbendaharaan dan Pembiayaan Biro Keuangan Setjen Kemendikbud : Jl. Jendral Sudirman Senayan Jakarta

Bertindak untuk dan atas nama Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama Jabatan Alamat

: ……………………………………………. : ……………………………………………. : …………………………………………….

Bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


|

25

Pasal 1 Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama PIHAK PERTAMA mengadakan perjanjian dengan PIHAK KEDUA berupa pemberian bantuan pemerintah pada Biro Keuangan Setjen Kemendikbud. Pasal 2 Tanggung Jawab (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penggunaan dana bantuan yang diterima dari PIHAK PERTAMA; (2) Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap penggunaan dana bantuan yang diterima dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap konsekuensi hukum yang berlaku. Pasal 3 Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA (1) PIHAK PERTAMA berhak: a. Menetapkan lembaga/organisasi penerima bantuan; b. Menetapkan jumlah dana bantuan untuk setiap penerima bantuan; c. Menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pelaksanaan bantuan dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan.

dan

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban: a. Melakukan pengecekan kelengkapan data dan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan proposal permohonan; b. Menyalurkan dana bantuan kepada PIHAK KEDUA melalui Bank penyalur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Bila diperlukan, ikut mengawasi/monitoring dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; d. Meminta laporan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; e. Memberikan teguran dan atau sanksi kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan tersebut tidak sesuai dengan surat perjanjian kerjasama. Pasal 4 Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA (1) PIHAK KEDUA berhak: a. Menerima dana bantuan dan PIHAK PERTAMA sesuai dengan surat perjanjian kerjasama; b. Mengelola dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah dan RAB yang diajukan; BIRO KEUANGAN-KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

|

26

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban: a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; b. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang telah diterima sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun, dalam pemberian dana bantuan; c. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan pelaksanaan pekerjaan bantuan kepada PIHAK PERTAMA; d. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala bentuk penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran penggunaan dana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; e. Mentaati teguran/peringatan/sanksi yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA, baik secara lisan maupun tertulis. Pasal 5 Jumlah Dana Bantuan Jumlah dana bantuan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp…………………………,- (……………………………. rupiah); Pasal 6 Jangka Waktu Penyelesaian (1) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama…………..hari kalender terhitung sejak dana diterima; (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dapat diperpanjang atas persetujuan PIHAK PERTAMA, didasarkan pada surat permohonan perpanjangan dari PIHAK KEDUA dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 7 Penyaluran Dana Bantuan (1) Penyaluran dana bantuan akan dilakukan setelah semua persyaratan dipenuhi dan surat perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; (2) Penyaluran dana bantuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu: a. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh kedua belah pihak; b. Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan setelah prestasi pekerjaan telah mencapai 50% dari keseluruhan tahapan penyelesaian fisik; (3) Penyaluran dana bantuan pada ayat (2), dilakukan melalui proses pemindahbukuan secara langsung dari rekening PIHAK PERTAMA pada Bank ………………….. ke rekening PIHAK KEDUA:


|

27

Nama Bank Cabang/Unit Nomor Rekening Atas Nama

: : : : Pasal 8 Sanksi

(1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan/monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA ternyata PIHAK KEDUA terbukti melakukan kekeliruan/kesalahan baik dalam melaksanakan kegiatan/program maupun pengelolaan keuangan yang dapat merugikan negara, maka PIHAK PERTAMA akan menyampaikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA; (2) Teguran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berisi permintaan untuk memperbaiki/menyelesaikan segala bentuk kesalahan/kekeliruan yang telah dilakukan; (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan bantuan yang telah diterimanya; (4) Pengembalian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan PIHAK KEDUA melalui Bank …………..cabang setempat dengan:

(5)

a. Mengisi SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja) apabila dalam tahun anggaran berjalan dengan kode MAP (disesuaikan dengan kode akun pengeluaran); b. Mengisi SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) apabila tahun anggaran berikutnya dengan kode MAP 423958. Apabila PIHAK KEDUA tidak mampu mengembalikan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, maka PIHAK KEDUA tidak akan dipertimbangkan lagi untuk menerima bantuan dari PIHAK PERTAMA pada tahun-tahun berikutnya. Pasal 9 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

(1) PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK PERTAMA setelah pekerjaan selesai; (2) Laporan pertanggungjawaban sesuai yang disebutkan pada ayat (1) tersebut harus dilampiri: a. Berita Acara Serah Terima; b. Bukti surat setoran sisa dana (apabila ada); c. Dokumentasi/foto pekerjaan; (3) Bukti-bukti yang sah (kuitansi pengeluaran bermaterai, pembelian material, dan bukti penyetoran pajak (bila ada), serta bukti-bukti lainnya disimpan oleh PIHAK KEDUA sebagai dokumen pemeriksaan.


|

28

Pasal 10 Penanggungan Resiko PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membebaskan dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap akibat yang timbul atas semua konsekuensi hukum dan biaya sehubungan dengan ditandatanganinya perjanjian ini. Pasal 11 Keadaan Memaksa (Force Majeure) (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (Force Majeure) adalah peristiwa seperti: Bencana Alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan; (2) Apabila terjadi keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka kedua belah pihak setuju untuk merevisi surat perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan. Pasal 12 Lain-lain (1) Surat Perjanjian ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak; (2) Biaya materai dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA; (3) Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak; (4) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama dan kedua masing-masing dibubuhi materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah); (5) Dokumen ini beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama.

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen, Biro Keuangan Kemendikbud

Jakarta, …………………2017 PIHAK KEDUA Pimpinan/Ketua Materai Rp6.000,-

Agustinus, S.Sos.MM. NIP.196303021982031002

………………………………

*) Dibuat rangkap 2 (dua), 1 untuk PIHAK PERTAMA (bermaterai), 1 untuk PIHAK KEDUA (bermaterai)


|

29

LAMPIRAN 2 Contoh LPJ Bantuan Operasional

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL Yang bertandatangan di bawah ini : 1. Nama Lembaga :…………………………………………………… 2. Nama Pimpinan Lembaga :…………………………………………………… 3. Alamat Lembaga :…………………………………………………… 4. Nama Bantuan : Bantuan Operasional Berdasarkan Surat Keputusan Nomor……………………………………..dan Perjanjian Kerja Sama Nomor……………………………………………, telah menerima Bantuan Operasional dengan nilai nominal sebesar Rp………………………… (………………………………………………….) Sehubungan denga hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut: 1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana a. Jumlah total dana yang telah diterima :…………......,-(………….rupiah) b. Jumlah total dana yang Dipergunakan :……………...,-(………….rupiah) c. Jumlah total sisa dana :……………...,-(………....rupiah) 2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan Operasional ……………………………berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas. Berdasarkan hal tersebut di atas, Saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa: 1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Operasional…………………sebesar Rp…………,-(…………………………rupiah) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksanan aparat pengawas fungsional. 2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp …………………………(……………………………rupiah) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.*) 3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional satuan pendidikan/lembaga/organisasi mengakibatkan kerugian Negara yang berakibat dengan masalah hukum maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dan menanggung semua akibat yang berusan dengan aparat penegak hukum dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Operasional ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab. …………………,……………….. ……......Nama Lembaga......…… Materai Rp6.000,-

............................................... BIRO KEUANGAN-KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

|

30

LAMPIRAN 3 Contoh Berita Acara Serah Terima Bantuan Sarana/Prasarana, Bantuan Rehabilitasi /Pembangunan Gedung/Bangunan, dan Bantuan Lainnya Yang Telah Ditetapkan Oleh PA

BERITA ACARA SERAH TERIMA…………………………………………. NOMOR …………………………… Pada hari ini………..tanggal…………bulan…………………….tahun…………yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : …………………………………………………………. Jabatan : Pimpinan/Ketua…………………………………… Alamat : …………………………………………………………. Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 2. Nama : Agustinus, S.Sos,MM NIP : 196303021982031002 Jabatan : PPK Biro Keuangan Setjen Kemendikbud Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sebagai berikut: 1. PIHAK PERTAMA melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa…………………………………sesuai dengan Surat Keputusan Nomor……………………..dan Perjanjian Kerja Sama nomor…………………… 2. PIHAK PERTAMA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut: a. Jumlah total dana yang telah diterima :…………...,-(...……………rupiah) b. Jumlah total dana yang dipergunakan :……………,-(………………rupiah) c. Jumlah total sisa dana :…………...,-(………………rupiah) 3. PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan…………………………sebesarRp…………………(………………………… …rupiah) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 4. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA berupa laporan pertanggungjawaban penerimaan dana beserta lampirannya dengan nilai Rp.……………………………. 5. PIHAK PERTAMA telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp………………………………..sebagaimana Bukti Penerimaan Negara terlampir (bila ada).


|

31

Demikian Berita Acara Serah terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK PERTAMA ……………………………..

PIHAK KEDUA PPK Biro Keuangan Setjen Kemendikbud,

……………………………..

Agustinus, S.Sos,MM NIP. 196303020198203100


|

32

LAMPIRAN 4 Contoh Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana dan Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan dengan nilai di atas Rp 100 Juta.

LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN NOMOR …………………………… Pada hari ini………..tanggal…………bulan…………………….tahun…………yang bertandatangan di bawah ini: Nama : …………………………………………………………. Jabatan : Pimpinan/Ketua…………………………………… Alamat : …………………………………………………………. dengan ini menyatakan sebagai berikut: berdasarkan Surat Keputusan Nomor………………dan Perjanjian Kerja Sama nomor………………mendapatkan bantuan…………………… berupa ……………… dengan nilai bantuan sebesar Rp………………… (……………………………..rupiah) 1. Sampai dengan tanggal ……………………………., kemajuan penyelesaian pekerjaan ………………………………………..sebesar …………%. 2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat mengakibatkan kerugian Negara maka saya akan bertanggung jawab penuh dan bersedia untuk dituntut penggantian kerugian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ………........,………………………… Pimpinan/Ketua Lembaga ……………………………. Materai Rp6.000,-

………………………………


|

33


|

34

PETUNJUK TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN. 4. Bantuan Lainnya

Recommend Documents