MAN PENYUSUNAN RDASARKAN SAP BIRO KEUANGAN - SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIANN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

kai.ugm.ac.id

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN LAYANAN UMUM (BLU) DI LINGKUNGAN KEMDIKBUD BERDASARKAN SAP

BIRO KEUANGAN - SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JL. JENDERAL SUDIRMAN, SENAYAN-JAKARTA SENAYAN 2012 htpp://simkeu.kemdikbud.go.id Help desk SIMKeu : 021-500 005 ext.4

DAFTAR ISI Hal. KATA PENGANTAR ………………………………………………………………....

i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………......

ii

Bab I

: Pendahuluan................................................................................. .....

1

1.1. Latar Belakang………………………………………………………...

1

1.2. Tujuan ………………………………………………………………....

2

1.3. Ruang Lingkup …………………………………………………….....

3

1.4. Dasar Hukum ………………………………………………………....

3

Bab II : Penyusunan Laporan KeuanganBadan Layanan Umum (BLU)...

5

2.1. Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan....

5

2.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan ………………………..

5

2.3. Penyusunan Laporan Keuangan BLU ……………………………..

7

2.4. Komponen Laporan Keuangan ……………………………………..

9

2.4.1. Laporan Realisasi Anggaran ………………………………..

9

2.4.2. Neraca ………………………………………………………....

9

2.4.3. Catatan Atas Laporan Keuangan …………………………...

10

Bab III : Kebijakan Akuntansi Laporan keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).......................................................

11

3.1. Pendapatan …………………………………………………………..

11

3.2. Aset …………………………………………………………………...

20

3.3. Kewajiban ………………………………………………………….....

44

3.4. Ekuitas Dana ………………………………………………………....

48

BAB IV : Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk Satker BLU...................................................................

50

4.1. Mekanisme dan Tata Cara Konsolidasi …………………………..

50

4.2. Konversi Akun SAK ke Akun SAP ………………………………...

50

4.3. Penyajian dan Penyampaian Laporan Keuangan ……………….

55

4.4. Audit dan reviu ……………………………………………………….

57

BAB V : Penutup

.......................................................................................

58

LAMPIRAN-LAMPIRAN LAMPIRAN CONTOH LAPORAN KEUANGAN BLU BERDASARKAN SAP ...

59

Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan BLU

(SAP)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Sesuai dengan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang

Perbendaharaan

Negara, yang pada prinsipnya mengatur

bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan

kepada

masyarakat

dapat menerapkan

pola pengelolaan

keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Dengan pola pengelolaan keuangan BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pola pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan pengadaan barang/jasa. Kepada BLU juga

diberikan

kesempatan

untuk

memperkerjakan tenaga

profesional

Non-PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai

dengan

dikendalikan

kontribusinya.

secara

Tetapi

ketat dalam

sebagai

pengimbang,

BLU

perencanaan dan penganggarannya,

serta pertanggungjawabannya. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau standar

akuntansi yang ditetapkan

Indonesia, apabila belum Kekayaan

BLU

oleh

Asosiasi

ada standar akuntansi

merupakan

kekayaan

yang

Profesi

yang

Akuntan

mengaturnya.

tidak terpisahkan

dari

kekayaan pemerintah pusat sehingga laporan keuangan yang disajikan merupakan

bagian

yang tidak

Kementerian Negara/Lembaga.

terpisahkan

Laporan

dari Laporan

Keuangan BLU

Keuangan

yang

disusun

berdasarkan SAK menjadi lampiran bagi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, sedangkan untuk tujuan konsolidasian (pengintegrasian) Laporan

Keuangan

Negara/Lembaga

BLU perlu

ke

dalam Laporan

dilakukan

mapping

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

1|Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan- 2012

Keuangan Kementerian ke dalam perkiraan


(SAP)

Dalam rangka pelaksanaan pengintegrasian Laporan Keuangan BLU yang disusun berdasarkan

Pernyataan

Standar

Akuntansi

Keuangan

(PSAK) ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, BLU menggunakan

sistem

akuntansi

yang

dapat menghasilkan

laporan

keuangan untuk tujuan konsolidasi. Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga. Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan satker BLU dengan Laporan Keuangan Kemdikbud. BLU menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP setiap semester dan tahunan yang terdiri dari LRA, Neraca (laporan posisi keuangan), dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan SAK. Permasalahan yang terjadi selama ini dan selalu menjadi temuan oleh BPK adalah terkait dengan konsolidasi laporan keuangan BLU berdasarkan SAK ke dalam Laporan Keuangan Kemdikbud berdasarkan SAP, sehingga dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang mengatur mengenai Mekanisme dan Tata Cara konsolidasi Laporan Keuangan BLU dengan Laporan Keuangan Kemdikbud. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan dalam rangka meningkatkan kualitas

laporan

Keuangan

Kemdikbud

dipandang

perlu

menetapkan

Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan BLU di Lingkungan Kemdikbud Berdasarkan SAP.

1.2. Tujuan Tujuan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan BLU Berdasarkan SAP ini adalah sebagai berikut : a. Sebagai pedoman bagi BLU di lingkungan Kemdikbud dalam melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP; b. Sebagai acuan bagi BLU dalam melakukan konsolidasi laporan keuangan ke dalam laporan keuangan kemdikbud.



(SAP)

c. Adanya keseragaman perlakuan akuntansi terhadap akun-akun pada satker BLU khususnya dalam melakukan konsolidasi laporan keuangan berdasarkan SAK ke laporan keuangan berdasarkan SAP. d. Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Kemdikbud. 1.3. Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan BLU Berdasarkan SAP ini menguraikan mengenai: a. Penyusunan laporan keuangan BLU berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP). b. Kebijakan akuntansi laporan keuangan BLU berdasarkan SAP. c. Mekanisme dan tata cara pengkonsolidasian antara LK berdasarkan SAK dengan SAP. 1.4. Dasar Hukum a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; c.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

Tentang

Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. Peraturan Pemerintah

Nomor

8

Tahun

2006

tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah; f.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; i.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Depdiknas;

j.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2011 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas;



(SAP)

k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; l.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 086 Tahun 2012 tentang Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kemdikbud;

m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;



(SAP)

BAB II PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLU

2.1. Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Laporan keuangan disusun sedemikian rupa sehingga menyajikan dengan wajar posisi keuangan. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan kriteria standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 2.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 2.2.1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan

yang

relevan

dapat

dihubungkan

dengan

maksud

penggunaannya. Informasi yang relevan: a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi

memungkinkan

pengguna

untuk

menegaskan

atau

mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. c. Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. 5|Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan- 2012


(SAP)

d. Lengkap Informasi

akuntansi

keuangan

mungkin,

mencakup

semua

mempengaruhi

pengambilan

pemerintah informasi

keputusan

disajikan selengkap

akuntansi

yang

dapat

dengan memperhatikan

kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 2.2.2. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: a. Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b. Dapat Diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. c.

Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

2.2.3. Dapat Dibandingkan Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk 6|Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan- 2012


(SAP)

mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahannya secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa dilakukan secara konsisten. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 2.2.4. Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 2.2.5. Substansi Mengungguli Bentuk (Substance Over Form) Transaksi dan peristiwa lain yang disajikan sesuai dengan substansi dan realita ekonomi, bukan berdasarkan aspek formalitasnya. 2.3. Penyusunan Laporan Keuangan BLU Satuan kerja yang ditetapkan sebagai BLU mempunyai kewajiban untuk menyusun 2 (dua) laporan keuangan yaitu laporan keuangan berdasarkan SAK dan laporan keuangan berdasarkan SAP. 2.3.1. Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAK 2.3.1.1. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU diselenggarakan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia. 7|Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan- 2012


(SAP)

2.3.1.2. Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud

pada angka 2.3.1.1,

BLU

dapat

menerapkan

Standar Akuntansi Industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. 2.3.1.3. Laporan Keuangan BLU

yang

disusun berdasarkan

SAK

menjadi Lampiran Laporan Keuangan Kemdikbud. 2.3.1.4. Laporan Keuangan BLU yang disusun berdasarkan SAK, terdiri dari: a. Laporan Aktivitas; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Catatan atas Laporan Keuangan. 2.3.2. Penyusunan Laporan Keuangan BLU untuk Konsolidasi 2.3.2.1. BLU selaku

pengelola

kekayaan

negara

yang

tidak

dipisahkan adalah entitas akuntansi dan wajib menyusun laporan keuangan. 2.3.2.2. Laporan

Keuangan

BLU

sebagaimana

angka 2.3.2.1. disusun berdasarkan Pemerintahan, dimaksudkan untuk

dimaksud

Standar

pada

Akuntansi

penyusunan

Laporan

Keuangan Kemdikbud yang terdiri dari : a. Neraca; b. Laporan Realisasi Anggaran; dan c. Catatan atas Laporan Keuangan. 2.3.2.3. Laporan

keuangan

sebagaimana

dimaksud

pada angka

2.3.2.2. disampaikan oleh entitas akuntansi kepada entitas pelaporan secara periodik dan berjenjang. 2.3.2.4. Laporan

Realisasi Anggaran

berdasarkan SAP memuat

pendapatan BLU, belanja yang bersumber dari APBN, dan belanja-belanja yang bersumber dari pendapatan BLU. 2.3.2.5. Dalam

rangka menyusun Laporan Realisasi

Anggaran

sebagaimana dimaksud pada angka 2.3.2.4., BLU melakukan konversi

terhadap

pendapatan BLU

bersumber dari pendapatan BLU. 8|Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan- 2012

dan

belanja

yang


(SAP)

2.3.2.6. Neraca berdasarkan SAP dihasilkan berdasarkan konversi akun Neraca BLU

sesuai SAK

ke

dalam Bagan

Akun

Standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 2.3.2.7. Dokumen

sumber

yang

digunakan

pendapatan dan belanja pendapatan

BLU

BLU

dalam

untuk

yang

membukukan

bersumber

rangka menghasilkan

dari

laporan

keuangan berdasarkan SAP adalah SP3B dan SP2B. 2.3.2.8. Satker BLU menyampaikan SP3B dan SP2B kepada Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN ) setiap triwulan. 2.3.2.9. Dokumen

sumber

yang digunakan

untuk

melakukan

konversi Neraca sebagaimana dimaksud pada angka 2.3.2.7., dan membukukan saldo Dana Lancar BLU adalah MP yang dilakukan

pada

saat

penyusunan

Laporan

Keuangan

semesteran dan Tahunan. 2.4. Komponen Laporan Keuangan Komponen Laporan keuangan BLU berdasarkan SAP terdiri dari : a. Laporan Realisasi Anggaran b. Neraca; dan c. Catatan atas Laporan Keuangan. 2.4.1.

Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah satker BLU. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan Negara , Hibah dan Belanja.

2.4.2.

Neraca Neraca (laporan posisi keuangan) adalah laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan BLU pada suatu tanggal tertentu, meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai BLU yang timbul dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan akan diperoleh. Manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk menghasilkan



(SAP)

arus kas masuk kepada BLU melalui penggunaan atau pelepasan aset tersebut. b. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya dimasa depan akan mengakibatkan

arus

keluar

dari

sumber

daya

BLU

yang

mengandung manfaat ekonomi. c. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Di dalam laporan posisi keuangan, ekuitas disubkelompokkan menjadi ekuitas dana lancar, dan ekuitas dana investasi. 2.4.3.

Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan memuat pengungkapan dan penjelasan informasi yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sehingga pengguna laporan keuangan dapat memperoleh pemahaman secara lebih lengkap atas laporan keuangan BLU berdasarkan SAP.

Informasi dalam catatan atas laporan keuangan

terutama mencakup informasi singkat tentang BLU, kebijakan akuntansi penting

yang

mendasari

penyajian

laporan

keuangan,

serta

pengungkapan informasi penting dan penjelasan atau rincian atas pospos laporan keuangan. Contoh

Laporan

Keuangan

BLU

berdasarkan SAP, sebagaimana

terlampir dalam pedoman ini.

10 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2


(SAP)

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAP

3.1. Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan timbul dari aktivitas BLU, seperti pendapatan usaha dari jasa layanan pendidikan, perolehan sumbangan/hibah, pendapatan bunga dan pendapatan dari penyewaan aset. Pendapatan BLU diklasifikasikan menurut sumber penggunaannya, yaitu sebagai berikut : a. Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan b. Pendapatan Hibah c. Pendapatan Lainnya 3.1.1. Pendapatan Usaha Dari Jasa Layanan Merupakan pendapatan BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas jasa yang diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi BLU, yaitu jasa pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi). Pendapatan usaha dari jasa layanan BLU meliputi: a. Pendapatan Jasa Pendidikan dan Pengajaran, yaitu pendapatan yang diperoleh dari dan berhubungan langsung dengan pemberian jasa layanan pendidikan dan pengajaran secara reguler, antara lain: 1) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Uang Praktikum; 2) Dana Pengembangan Dana pengembangan atau uang pangkal adalah uang yang harus dibayarkan oleh seseorang ketika yang bersangkutan diterima secara resmi sebagai mahasiswa baru. 3) Pendapatan dari jasa pendidikan dan pengajaran lainnya seperti biaya

kegiatan

mahasiswa

baru,


hasil

penjualan

formulir


(SAP)

pendaftaran seleksi mahasiswa baru, biaya wisuda atau yang sejenisnya. b. Pendapatan dari Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat, terdiri dari: 1) Pendapatan Kerjasama Pendidikan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pemberian jasa layanan pendidikan dan pengajaran yang penyelenggaraannya dilaksanakan atas dasar perikatan kerjasama dengan pihak lain seperti kerjasama penyelenggaraan pelatihan baik degree maupun non-degree. 2) Pendapatan Kerjasama Penelitian, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pelaksanaan perikatan kerjasama dengan pihak lain untuk layanan penelitian atau pengkajian aspek tertentu yang bukan bersifat hibah. 3) Pendapatan

Kerjasama

Pengabdian

Pada

Masyarakat

(PPM), yaitu pendapatan yang diperoleh dari pelaksanaan perikatan kerjasama PPM dengan pihak lain seperti jasa perektrutan pegawai, konsultasi dan sebagainya. c. Pendapatan Dari Penyelenggaraan Jasa Layanan Masyarakat Lainnya. Meliputi pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan jasa layanan masyarakat selain yang termasuk kategori a dan b di atas, seperti pendapatan dari penyelenggaraan balai/klinik kesehatan, jasa konsultasi manajemen, hukum, psikologi, teknik dan sebagainya. d. Pendapatan hasil penjualan produk dari penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran meliputi hasil penjualan produk dari kegiatan praktikum, penelitian dan sebagainya seperti hasil praktikum dan hasil penelitian di bidang perkebunan, peternakan, pertanian, kedokteran dan teknologi.



(SAP)

3.1.1.1. Pengakuan a. Sumbangan

Pembinaan Pendidikan

(SPP)

dan

Uang

Praktikum. 1) Pendapatan

yang

diperoleh

dari

pungutan

biaya/sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), biaya praktikum dan sejenisnya yang diterima di setiap awal semester untuk masa satu semester kedepan (uang semester) diakui pada saat pengesahan pendapatan melalui SP3B /SP2B. 2) Pada setiap tanggal pelaporan, bagian dari uang semester yang jasanya belum diserahkan harus disajikan di laporan keuangan sebagai pendapatan diterima dimuka. 3) Dalam hal terjadi penangguhan pembayaran uang SPP dan Praktikum oleh mahasiswa sedangkan jasa layanan telah diserahkan, maka BLU mengakui penyerahan jasa layanan tersebut sebagai piutang. b. Dana Pengembangan Dana pengembangan atau uang pangkal adalah uang yang harus dibayarkan oleh seseorang ketika yang bersangkutan diterima secara resmi sebagai mahasiswa baru. Pendapatan ini diakui pada saat pengesahan pendapatan melalui SP3B / SP2B. Hak tagih timbul jika : 1) calon mahasiswa telah terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa baru, dan 2) BLU

tidak

mengembalikan

lagi

mempunyai

seluruh

atau

kewajiban

untuk

sebagian

dana

pengembangan tersebut. c. Pendapatan dari jasa pendidikan dan pengajaran lainnya seperti biaya kegiatan mahasiswa baru, hasil penjualan formulir pendaftaran seleksi mahasiswa baru, biaya wisuda atau

yang

sejenisnya

diakui

pendapatan melalui SP3B /SP2B. 13 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2

pada

saat

pengesahan


(SAP)

d. Pendapatan dari kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat diakui pada saat pengesahan pendapatan melalui SP3B /SP2B atas pendapatan tersebut. Hak tagih timbul jika: 1) telah memenuhi persyaratan penagihan (termin) sesuai perikatan kerjasama, atau. 2) pekerjaan telah diselesaikan dan diserahkan sesuai dengan persyaratan perikatan kerjasama. e. Pendapatan dari penyelenggaraan jasa layanan masyarakat lainnya diakui pada saat pengesahan pendapatan melalui SP3B /SP2B dari pendapatan tersebut. f. Pendapatan hasil penjualan produk dari penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran diakui pada saat pengesahan pendapatan melalui SP3B/SP2B dari hasil penjualan produk tersebut. 3.1.1.2. Pengukuran a. Pendapatan dari jasa pendidikan dan pengajaran dicatat sebesar nilai imbalan jasa layanan yang ditetapkan oleh Pimpinan BLU. b. Pendapatan dari kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dicatat sebesar nilai wajar jasa yang diserahkan, yaitu nilai yang ditentukan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perikatan kerjasama. c. Pendapatan dari penyelenggaraan jasa masyarakat lainnya dicatat sebesar nilai imbalan jasa yang ditetapkan Pimpinan BLU. d. Pendapatan hasil penjualan produk dari penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dicatat sebesar kas yang diterima. 3.1.1.3. Pengungkapan a. Pendapatan dari jasa pendidikan dan pengajaran harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang: 14 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2


1) Kebijakan

(SAP)

akuntansi

pengakuan

dan

pengukuran

pendapatan 2) Rincian jenis dan jumlah pendapatan dari jasa pendidikan dan pengajaran yang diakui dalam periode laporan. b. Pendapatan dari kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah: 1) Kebijakan

akuntansi

pengakuan

dan

pengukuran

pendapatan 2) Daftar rincian kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat

yang telah mengikat

(kontrak) baik untuk kontrak yang belum, sedang, atau telah dilaksanakan dalam periode laporan, meliputi mitra kerjasama, jenis pekerjaan, nilai kontrak, dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan. c. Pendapatan dari penyelenggaraan jasa layanan masyarakat lainnya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah : 1) Kebijakan

akuntansi

pengakuan

dan

pengukuran

pendapatan 2) Rincian jenis jasa dan jumlah pendapatan jasanya selama periode pelaporan. 3.1.2. Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan BLU dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, BLU mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi BLU. Pendapatan hibah yang diterima oleh BLU harus dipastikan jenis dan sumbernya, dengan ketentuan sebagai berikut:



(SAP)

a. Apabila sumbernya dari APBN (DIPA satker lain), baik dari satker Kemdikbud maupun satker dari Kementerian/Lembaga lain tidak boleh diakui/disahkan sebagai pendapatan dan belanja BLU; b. Apabila sumbernya dari Pemda, lembaga swasta, individu, dan yang lainnya diakui dan disahkan sebagai pendapatan dan belanja BLU. c. Penerimaan

uang

beasiswa

yang

diterima

oleh

BLU

dari

Pemda/korporasi/individu dapat diakui sebagai pendapatan hibah jika : 1) pemberi

beasiswa

tidak

menentukan

individu

penerima

beasiswanya, dan 2) BLU harus mengeluarkan sumber daya atau manfaat ekonomi yang dimiliki untuk memperoleh dan mengelola beasiswa tersebut. (Contoh : Suatu korporasi memberikan sumbangan uang kepada BLU untuk beasiswa bagi mahasiswa dan menyerahkan sepenuhnya kepada BLU

untuk

berdasarkan

menyeleksi kriteria

dan

dan

menentukan

pertimbangan

penerima

BLU.

Atas

beasiswa penerimaan

sumbangan tersebut BLU melaksanakan kegiatan penyeleksian untuk menentukan individu penerima beasiswanya).

d. Apabila penerimaan uang beasiswa yang diterima oleh BLU dari Pemda/korporasi/individu tidak sesuai dengan ketentuan pada huruf c di atas, satker BLU mengakui sebagai uang titipan (kewajiban), dan yang dicatat sebagai pendapatan hanya yang terkait dengan biaya pendidikan (SPP, Dana Penunjang, Biaya Praktikum, dll.,) yang diterima oleh BLU. 3.1.2.1. Pengakuan a. Hibah dalam bentuk uang diakui pada saat pengesahan pendapatan melalui SP3B /SP2B atas hibah tersebut. b. Hibah berbentuk barang atau aset, diakui pada saat hak kepemilikan berpindah kepada BLU. c. Hibah dalam bentuk jasa diakui pada saat jasa telah selesai dilaksanakan. d. Hibah dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c di atas, harus diikuti dengan melakukan 16 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2


(SAP)

pengesahan pendapatan dan belanja dengan menerbitkan SP3B/SP2B sebagai dasar pengakuan pendapatan dan belanja.

3.1.2.2. Pengukuran a. Hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar kas yang diterima oleh BLU. b. Hibah dalam bentuk aset atau jasa dicatat sebesar nilai wajar aset atau jasa yang diterima, yaitu nilai yang tertuang dalam dokumen hibah. c. Jika tidak terdapat bukti andal yang mendukung penetapan nilai wajar aset atau jasa hibah, maka aset hibah dicatat sebesar nilai yang ditentukan berdasarkan penetapan Menteri Keuangan. d. Apabila nilai wajar aset dari hibah sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, belum diperoleh pada tanggal pelaporan, dicatat sebesar taksiran harga pasar dengan penetapan Pimpinan BLU. e. Jasa hibah dicatat sebesar taksiran harga pasar dengan penetapan Pimpinan BLU. 3.1.2.3. Penyajian dan Pengungkapan a. Hibah dalam bentuk uang disajikan dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan hibah. b. Hal-hal berikut mengenai pendapatan yang berasal dari hibah harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan : 1) Kebijakan

akuntansi

pengakuan

dan

pengukuran

pendapatan hibah 2) Rincian perolehan hibah yang meliputi pemberi hibah, jenis dan klasifikasi hibah, nilai wajar.



(SAP)

3.1.3. Pendapatan Lainnya Merupakan pendapatan yang berasal dari sumber yang tidak termasuk ke dalam jenis pendapatan di atas, yaitu pendapatan yang diperoleh dari aktivitas yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLU, seperti penyewaan aset BLU, kerjasama operasi, hasil investasi dan hasil penjualan produk dari penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dan sebagainya. Pendapatan Lainnya meliputi: a. Pendapatan dari usaha penyewaan aset BLU yaitu pendapatan yang berasal dari penyewaan aset yang dimiliki oleh BLU. b. Pendapatan

Kerjasama

operasi

(KSO)

yaitu

pendapatan

berkenaan dengan pengelolaan aset BLU oleh pihak ketiga (investor) berdasarkan perikatan/perjanjian hukum dimana pihak ketiga diberi hak untuk membangun dan mengelola aset BLU selama jangka waktu tertentu (masa konsesi), dan pada akhir masa konsesi seluruh aset KSO diserahkan kepada BLU (build-operate-transfer). Pendapatan yang diperoleh BLU dari perikatan KSO dapat berupa bagi hasil atau bagi pendapatan dengan cara tertentu, bergantung perikatannya. c. Pendapatan hasil investasi meliputi antara lain bunga deposito, bunga tabungan, bunga obligasi, dividen dari pemilikan saham atau pendapatan dari penyertaan langsung. d. Pendapatan Jasa Giro Rekening BLU/PNBP yaitu pendapatan yang diterima oleh BLU berupa bunga yang dihasilkan dari rekening giro yang dimiliki oleh BLU. 3.1.3.1. Pengakuan a. Pendapatan dari usaha penyewaan aset BLU: 1) diakui pada saat pengesahan pendapatan melalui SP3B/ SP2B dari penyerahan jasa sewa tersebut. 2) Jika aset BLU disewakan untuk suatu jangka waktu tertentu yang melebihi satu periode pelaporan dengan basis kontrak pembayaran dimuka, maka pada akhir 18 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2


(SAP)

periode penerimaan uang sewa tersebut diperlakukan sebagai pendapatan diterima dimuka. b. Pendapatan pengesahan

kerjasama

operasi

pendapatan

melalui

diakui

pada

saat

SP3B/SP2B

dari

pendapatan tersebut. Sedangkan aset KSO diakui sebagai aset BLU pada akhir masa konsesi. c. Pendapatan hasil investasi diakui pada saat adanya pengesahan pendapatan melalui SP3B /SP2B dari hasil investasi tersebut. d. Pendapatan jasa giro diakui pada saat pengesahan pendapatan melalui SP3B /SP2B dari jasa giro tersebut. 3.1.3.2. Pengukuran a. Pendapatan dari usaha penyewaan aset BLU dicatat sebesar nilai imbalan jasa sewa yang diterima. b. Pendapatan KSO dicatat sebesar kas yang diterima sesuai kesepakatan yang tertuang dalam perikatannya. c. Pendapatan hasil investasi dicatat sebesar nilai kas yang diterima. d. Pendapatan

jasa giro dicatat

sebesar

jumlah

yang

dikreditkan kepada rekening giro BLU. 3.1.3.3. Pengungkapan a. Hal-hal berikut mengenai pendapatan penyewaan aset harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan : 1) Kebijakan

akuntansi

pengakuan

dan

pengukuran

pendapatan penyewaan aset. 2) Rincian jenis dan nilai tercatat aset yang disewakan, harga sewa, jangka waktu dan persyaratan-persyaratan mengikat penting lainnya dalam perikatan sewa. b. Hal-hal berikut mengenai pendapatan kerjasama operasi yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan :



1) Kebijakan

(SAP)

akuntansi

pengakuan

dan

pengukuran

pendapatan kerjasama operasi 2) Sifat, jenis, jangka waktu kerjasama operasi dan persyaratan-persyaratan mengikat penting lainnya dalam perikatan kerjasama operasi. 3.2. Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai BLU yang timbul akibat transaksi atau peristiwa dimasa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan dapat diperoleh dan dapat diukur dalam satuan uang. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan kontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, bagi operasional BLU berupa arus kas dan setara kas kepada BLU.

Aset

BLU

disajikan

di

laporan

posisi

keuangan

dengan

mengklasifikasikannya ke dalam aset lancar dan aset tidak lancar, dan disajikan berdasarkan urutan tingkat likuiditasnya. 3.2.1. Aset Lancar Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika memenuhi kriteria sebagai berikut : a. dalam bentuk kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi, b. diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk digunakan atau dijual dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan. dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan lainnya dalam jangka pendek dan diperkirakan akan direalisasi dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar disajikan berdasarkan urutan likuiditas, meliputi antara lain : 3.2.1.1. Kas Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan yang belum disetorkan ke kas negara yang sumber dananya berasal dari APBN. 20 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2


(SAP)

3.2.1.2. Kas pada BLU Kas pada BLU merupakan saldo kas dan setara kas yang merupakan selisih antara pendapatan dan belanja yang telah dilakukan pengesahan. Kas pada BLU terdiri dari : a. Kas - BLU adalah saldo kas yang merupakan selisih antara pendapatan dan belanja yang telah dilakukan pengesahan dan Memo Penyesuaian yang terkait dengan kas blu. b. Setara Kas - BLU adalah bagian dari aset lancar yang sangat liquid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan tanpa mengalami perubahan nilai yang signifikan, antara lain: 1) Deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan; 2) Cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan. 3) Termasuk yang dicatat sebagai Setara Kas – BLU adalah realisasi belanja yang bersumber dari PNBP yang belum disahkan pada tanggal pelaporan. 3.2.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas a. Pengertian Kas Lainnya adalah kas yang ada pada BLU selain Kas Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU. Termasuk dalam setara kas adalah akun Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang meliputi antara lain: 1) Saldo

uang

LS

yang

dibayarkan

ke

bendahara

pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang berhak/akan disetor ke kas umum Negara. 2) Dana titipan (bansos/blockgrant) dari APBN atau DIPA satker lain; 3) Pendapatan yang belum disahkan; 4) Saldo lainnya di rekening yang sumber dananya dari APBN.



(SAP)

b. Pengakuan Kas Lainnya dan Setara Kas diakui pada saat terjadinya aliran kas masuk ke BLU c. Pengukuran 1) Kas Lainnya dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima; 2) Kas yang diterima dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah sebesar nilai kurs tengah Bank Indonesia pada saat diterima; 3) Saldo kas lainnya dan setara kas dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan dinyatakan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. d. Penyajian dan Pengungkapan 1) Kas Lainnya dan setara kas yang penggunaannya dibatasi disajikan secara terpisah di dalam kelompok kas dan setara kas dan diungkapkan alasan pembatasannya dalam catatan atas laporan keuangan. 2) Hal-hal berikut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan: a) Kebijakan

akuntansi

yang

diterapkan

dalam

menentukan dan menyajikan kas lainnya & setara kas b) Rincian kas lainnya dan setara kas 3.2.1.4. Investasi Jangka Pendek BLU a. Pengertian Investasi Jangka Pendek BLU adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu dari 3 (tiga) sampai 12 bulan. b. Pengakuan Investasi jangka pendek BLU diakui pada saat terjadinya transaksi perolehan investasi tersebut, dengan melakukan Memo

Penyesuaian

(MP)

oleh Pimpinan BLU.

MP

dilakukan dengan mereklasifikasi dari Kas pada BLU ke 22 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2


(SAP)

Investasi Jangka Pendek dan tidak perlu melakukan pengesahan ke KPPN. c. Pengukuran 1) Investasi dalam bentuk deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. 2) Investasi dalam bentuk efek diperdagangkan : a) Pada saat perolehan investasi efek diperdagangkan dicatat sebesar biaya perolehannya. b) Pada

tanggal

pelaporan,

investasi

efek

diperdagangkan disajikan di laporan posisi keuangan sebesar nilai wajarnya, yaitu harga efek yang bersangkutan pada tanggal laporan. d. Penyajian dan Pengungkapan 1) Investasi jangka pendek BLU disajikan di laporan posisi keuangan pada kelompok aset lancar. 2) Hal-hal berikut mengenai investasi jangka pendek BLU harus

diungkapkan

dalam

catatan

atas

laporan

keuangan : a) Kebijakan

akuntansi

yang

diterapkan

dalam

menyajikan investasi jangka pendek. b) Jenis

dan

jumlah

investasi

jangka

pendek

berdasarkan nilai perolehan dan nilai wajarnya. c) Jumlah

penempatan/investasi

pada

pihak

yang

memiliki hubungan istmewa. 3.2.1.5. Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU dan Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU a. Pengertian 1) Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU adalah hak tagih kepada

pihak

lain

yang

timbul

karena

adanya

penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLU misalnya piutang SPP Mahasiswa,



(SAP)

piutang kerjasama pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 2) Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU adalah hak tagih kepada pihak lain yang timbul karena adanya penyerahan

barang

atau

jasa

di

luar

kegiatan

operasional BLU, misalnya piutang bunga, piutang sewa. 3) Penyisihan piutang tidak tertagih adalah bagian dari piutang yang kemungkinan tidak akan dapat ditagih. Besarnya nilai Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung berdasarkan analisis kualitas piutang seperti yang tercantum

dalam

POS

Pengelolaan

Piutang

di

Lingkungan Kemdikbud. b. Pengakuan 1) Piutang dari kegiatan operasional BLU dan dari kegiatan non operasional BLU diakui pada saat barang, jasa atau uang diserahkan tetapi belum menerima pembayaran atau pengembalian dari penyerahan tersebut. 2) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih diakui pada saat akhir periode pelaporan. c. Pengukuran 1) Piutang disajikan di laporan posisi keuangan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu jumlah piutang setelah dikurangi penyisihan kerugian piutang. 2) Penyisihan kerugian piutang dibentuk sebesar jumlah piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih. d. Penyajian dan Pengungkapan 1) Piutang dari kegiatan operasional BLU dan dari kegiatan non operasional BLU yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun disajikan di laporan posisi

keuangan

dalam

kelompok

aset

lancar,

sedangkan piutang dari kegiatan operasional BLU dan dari kegiatan non operasional BLU yang jangka waktu 24 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2


(SAP)

penyelesaiannya lebih dari 1 tahun disajikan di laporan posisi keuangan pada kelompok aset lainnya. 2) Hal-hal berikut mengenai piutang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan : a) Kebijakan

akuntansi

yang

diterapkan

dalam

menyajikan piutang termasuk kebijakan penyisihan dan penghapusan piutang. b) Rincian jenis dan jumlah piutang dari kegiatan operasional BLU dan dari kegiatan non operasional BLU yang memiliki hubungan istimewa. c) Rincian

jumlah

penyisihan

kerugian

piutang

berdasarkan penilaian kualitas piutang. 3.2.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran a. Pengertian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek, karena Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. b. Pengakuan Seluruh tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. c. Pengukuran Bagian

Lancar

Tagihan

Penjualan

Angsuran

dicatat

sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun. d. Penyajian dan Pengungkapan 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar. 25 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2


2) Hal-hal

berikut

(SAP)

mengenai

Bagian

Lancar

Tagihan

Penjualan Angsuran harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan: a) Dasar dan metode penilaian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran termasuk kebijakan penyisihan dan penghapusan Bagian lancar TPA. b) Rincian jenis dan jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. 3.2.1.7. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Bagian Lancar TP/TGR) a. Pengertian Bagian Lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. b. Pengakuan TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. c. Pengukuran Bagian Lancar TP/TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. d. Penyajian dan Pengungkapan 1) Bagian Lancar TP/TGR disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar. 2) Hal-hal berikut mengenai Bagian Lancar TP/TGR harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan: a) Dasar dan metode penilaian Bagian Lancar TP/TGR termasuk kebijakan penyisihan dan penghapusan bagian lancar TP/TGR . b) Rincian jenis dan jumlah Bagian Lancar TP/TGR.



(SAP)

3.2.1.8. Persediaan a. Pengertian Persediaan adalah aktiva yang berupa: 1) bahan dan atau perlengkapan untuk digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, seperti bahan yang digunakan di laboratorium,

bengkel,

studio

atau

rumah

sakit

pendidikan untuk kegiatan praktikum dan penelitian, 2) bahan dan perlengkapan untuk digunakan dalam proses penyelenggaraan administrasi, seperti kertas, barang cetakan dan alat tulis kantor lainnya. 3) barang atau produk yang tersedia untuk dijual dan dalam proses produksi untuk penjualan seperti persediaan hasil tanaman atau peternakan (hasil dari aset biolojik) tersedia untuk dijual dan persediaan robot pesanan dalam proses pengerjaan. b. Pengakuan 1) Persediaan diakui pada saat diterima berdasarkan berita acara penerimaan yang sah. 2) Pengakuan

persediaan

sebagai

beban

ditentukan

berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname) secara periodik pada setiap tanggal pelaporan keuangan. c. Pengukuran 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; 2) Harga

pokok

produksi

apabila

diperoleh

dengan

memproduksi sendiri; 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. 4) BLU

harus

menentukan

nilai

persediaan

akhir

berdasarkan hasil inventarisasi fisik dikalikan dengan harga terakhir.



(SAP)

d. Penyajian dan Pengungkapan 1) Persediaan disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar. 2) Hal-hal berikut mengenai persediaan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan: a) Dasar dan metode penilaian persediaan b) Jenis persediaan dan harga perolehannya jika di laporan posisi keuangan disajikan secara tergabung. c) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan

yang

digunakan

masyarakat,

barang

atau

dalam

pelayanan

perlengkapan

yang

digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan

untuk

dijual

atau

diserahkan

kepada

masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi

yang

dimaksudkan

untuk

dijual

atau

diserahkan kepada masyarakat d) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. 3.2.1.9. Belanja Dibayar Dimuka a. Pengertian Belanja dibayar dimuka adalah hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca, yang telah dibayarkan secara penuh dari Rekening Kas Umum Negara

dan

membebani

DIPA

tahun

berjalan

tapi

pada

saat

barang/jasa belum diterima. b. Pengakuan 1) Belanja

dibayar

dimuka

bertambah

pembayaran atau kas diserahkan; 2) Belanja dibayar dimuka berkurang pada saat barang/jasa diterima atau berlalunya waktu.



(SAP)

c. Pengukuran 1) Belanja dibayar dimuka dicatat sebesar kas yang dikeluarkan pada saat pembayaran; 2) Belanja dibayar dimuka yang berkurang dicatat sebesar jumlah barang/jasa yang diterima atau jumlah alokasi uang muka belanja berdasarkan periode berlalunya waktu. d. Penyajian dan Pengungkapan 1) Belanja dibayar dimuka disajikan dalam neraca pada kelompok aset lancar apabila manfaat yang akan diterima kurang dari 1 (satu) tahun, atau aset lainnya apabila manfaat yang akan diterima lebih dari satu tahun. 2) Hal-hal berikut mengenai Belanja dibayar dimuka yang harus

diungkapkan

dalam

catatan

atas

laporan

keuangan: a) Jenis Belanja dibayar dimuka b) Jumlah dari masing-masing uang muka belanja 3.2.1.10. Uang Muka Belanja a. Pengertian Uang Muka Belanja adalah hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca, yang telah dibayarkan

dari

Rekening

Kas

Umum

Negara

dan

membebani DIPA tahun berjalan berupa uang muka/panjar. b. Pengakuan 1) Uang muka belanja bertambah pada saat pembayaran atau kas diserahkan; 2) Uang muka belanja berkurang pada saat barang/jasa diterima atau berlalunya waktu.



(SAP)

c. Pengukuran 1) Uang muka belanja dicatat sebesar kas yang dikeluarkan pada saat pembayaran; 2) Uang muka belanja yang berkurang dicatat sebesar jumlah barang/jasa yang diterima atau jumlah alokasi uang muka belanja berdasarkan periode berlalunya waktu; d. Penyajian dan Pengungkapan 1) Uang muka belanja disajikan dalam neraca pada kelompok aset lancar apabila manfaat yang akan diterima kurang dari 1 (satu) tahun, atau aset lainnya apabila manfaat yang akan diterima lebih dari satu tahun. 2) Hal-hal berikut mengenai uang muka belanja yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan: a) Jenis uang muka belanja b) Jumlah dari masing-masing uang muka belanja

3.2.2. Aset Tidak Lancar Aset tidak lancar adalah aset yang dikuasai dan digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan BLU dan tidak memenuhi kriteria sebagai aset lancar. Aset tidak lancar disajikan berdasarkan urutan likuiditas, meliputi antara lain : 3.2.2.1. Investasi Jangka Panjang, Investasi Jangka Panjang Tidak dicatat di neraca satker BLU SAP, tapi dicatat di Bendahara Umum Negara (BUN). Oleh sebab itu, satker BLU menyampaikan data investasi jangka panjang ke BUN dan diungkapkan dalam CaLK satker BLU.

3.2.2.2. ............. 30 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2


(SAP)

3.2.2.2. Aset Tetap a. Pengertian 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan atau dikuasai oleh BLU yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan BLU. 2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui. 3) Nilai

wajar

adalah

jumlah

yang

dipakai

untuk

mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (arm's length transaction). b. Pengelompokan Aset Tetap Aset tetap BLU dikelompokkan sebagai berikut: 1) Tanah BLU 2) Peralatan dan mesin BLU 3) Gedung dan bangunan BLU 4) Jalan, irigasi, dan jaringan BLU 5) Aset Tetap Lainnya BLU 6) Konstruksi dalam pengerjaan BLU c. Pengakuan 1) Suatu perolehan aset tetap diakui dan dikelompokkan sebagai aset tetap jika memenuhi semua kriteria sebagai berikut : a) memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun b) memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.



(SAP)

c) nilainya memenuhi jumlah batasan biaya yang dapat dikapitalisasi sesuai peraturan tentang barang milik Negara (BMN). d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal. 2) Aset tetap yang dibangun sendiri a) Aset tetap yang dibangun sendiri diakui sebagai aset tetap pada saat aset tersebut telah dalam kondisi siap digunakan. b) Selama proses pembangunan, biaya yang timbul sehubungan dengan pembangunan aset tetap dicatat pada pos sementara “Konstruksi Dalam Pengerjaan”. Pada saat pembangunan secara fisik telah selesai dan siap untuk digunakan maka seluruh jumlah biaya konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset tetap. 3) Aset tetap yang diperoleh melalui sewa. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui sewa diakui sebagai aset tetap jika memenuhi salah satu dari kriteria sewa pembiayaan sebagai berikut : a) Pada akhir masa sewa, kepemilikan aset beralih kepada penyewa (lesse) b) Penyewa mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibanding nilai wajarnya pada saat opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. c) Masa sewa mencakup sebagian besar (75% atau lebih) masa manfaat ekonomi aset tersebut meskipun hak milik tidak dialihkan. d) Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum mendekati nilai wajar aset, yaitu mencapai 90% atau lebih nilai wajar aset tersebut.



(SAP)

e) Aset sewa memiliki karakteristik khusus dimana hanya penyewa

yang

dapat

menggunakanya

tanpa

memerlukan modifikasi material. 4) Aset hibah Aset tetap yang diperoleh dari hibah diakui pada saat hak kepemilikan berpindah kepada BLU, yang dibuktikan dengan adanya BAST. Pengakuan aset tetap yang diperoleh dari hibah, harus diikuti dengan melakukan pengesahan

pendapatan

dan

belanja

dengan

menerbitkan SP3B/SP2B sebagai dasar pengakuan pendapatan dan belanja. 5) Pengeluaran setelah perolehan awal a) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, diakui dan ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi). b) Pengeluaran

setelah

perolehan

yang

tidak

menimbulkan pertambahan masa manfaat, kapasitas, mutu atau standar kinerja harus diakui sebagai belanja pemeliharaan. Misalnya BLU melakukan pengecatan seluruh gedungnya dengan biaya Rp.100 juta. Pengeluaran tersebut harus dicatat sebagai belanja pemeliharaan gedung karena pengecatan hanya untuk mempertahankan kondisi aset. d. Pengukuran a) Biaya perolehan. Pada saat pengakuan awal, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan aset tetap meliputi harga beli atau konstruksinya, termasuk biaya hukum, biaya broker dan bea impor, setelah dikurangi diskon 33 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2


(SAP)

dan potongan lainnya, dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang membuat aset tersebut dapat digunakan sesuai dengan yang dikehendaki. Biaya yang dapat diatribusikan meliputi biaya penyiapan lahan/tempat,

biaya

pengiriman,

penyimpanan

dan

bongkar-muat, biaya pemasangan, biaya pengujian dan biaya profesional. b) Perolehan dengan sewa pembiayaan, pembayaran cicilan atau penangguhan pembayaran. Jika aset tetap diperoleh dengan cara sewa pembiayaan (finance lease), pembayaran cicilan, atau penangguhan pembayaran untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, maka biaya perolehan aset tersebut harus diukur sebesar nilai kini dari seluruh pembayaran dimasa depan. Sedangkan bunga yang diperhitungkan harus diakui sebagai belanja operasional lainnya jangka

waktu

sewa

pembiayaan,

cicilan

selama atau

penangguhan pembayaran. c) Perolehan dengan pertukaran. Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan aset non moneter, maka biaya perolehan aset tersebut diukur pada nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan, mana yang lebih andal. Jika transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehan aset diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan. d) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.



(SAP)

e. Penyajian dan Pengungkapan 1) Aset tetap disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok aset tetap dan dirinci berdasarkan jenisnya. 2) Hal-hal berikut mengenai aset tetap harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan : a) Kebijakan

akuntansi

yang

diterapkan

dalam

menyajikan aset tetap. b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap. c) Rincian aset tetap yang dikelompokkan kedalam aset yang dimiliki dan aset sewa. d) Mutasi aset tetap lainnya. e) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penurunan nilai pada awal dan akhir periode baik untuk aset tetap yang dimiliki maupun aset yang diperoleh dari sewa pembiayaan (aset sewa). f. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, kerugian penurunan nilai, penyusutan, dan perubahan lainnya seperti revaluasi dan reklasifikasi,

baik untuk aset tetap

yang dimiliki maupun aset yang diperoleh dari sewa pembiayaan (aset sewa). g. Keberadaan dan jumlah pembatasan hak milik dan aset tetap yang dijaminkan atas utang. 3.2.2.3. Piutang Jangka Panjang Piutang Jangka Panjang adalah hak tagih kepada pihak lain yang timbul karena adanya penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLU, atau karena adanya penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara yang akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.



(SAP)

Piutang jangka panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran

(TPA)

BLU,

dan

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) BLU. 3.2.2.4. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) BLU a. Pengertian TPA BLU menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. b. Pengakuan TPA BLU diakui pada saat penandatanganan kontrak/berita acara penjualan aset. c. Pengukuran Pengukuran TPA BLU setiap akhir periode akuntansi harus dilakukan reklasifikasi, dilakukan sebagai berikut: 1) Dicatat sebagai aset lancar akun Bagian Lancar TPA sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca; 2) Dicatat sebagai Piutang Jangka Panjang akun TPA terhadap nilai yang akan dilunasi lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. d. Penyajian dan Pengungkapan 1) TPA BLU disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok Piutang Jangka Panjang. 2) Hal-hal berikut mengenai TPA BLU harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan: a) Dasar dan metode penilaian TPA BLU. b) Rincian jenis dan jumlah TPA BLU.



(SAP)

3.2.2.5. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) BLU a. Pengertian TP/TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atas kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. b. Pengakuan TP/TGR diakui setelah : 1) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan); 2) Ada putusan final dari pengadilan untuk TP/TGR yang diselesaikan melalui jalur pengadilan. c. Pengukuran Pengukuran TP/TGR setiap akhir periode akuntansi harus dilakukan reklasifikasi

berdasarkan

Surat

Keterangan

Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), dilakukan sebagai berikut: 1) Dicatat sebagai aset lancar akun Bagian Lancar TP/TGR sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

neraca

berdasarkan

surat

ketentuan

penyelesaian yang telah ditetapkan; 2) Dicatat sebagai Piutang Jangka Panjang akun Tagihan TP/TGR terhadap nilai yang akan dilunasi lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.



(SAP)

d. Penyajian dan Pengungkapan 1) TP/TGR disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok Piutang Jangka Panjang. 2) Hal-hal berikut mengenai TP/TGR harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan: a) Dasar dan metode penilaian TP/TGR . b) Rincian jenis dan jumlah TP/TGR.

3.2.2.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-TPA dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-TP/TGR. Penyisihan piutang tidak tertagih untuk TPA dan TP/TGR dialokasikan

berdasarkan

bagian

dari

piutang

yang

kemungkinan tidak akan tertagih. Besarnya nilai Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung berdasarkan analisis kualitas piutang seperti yang tercantum dalam POS Pengelolaan Piutang di Lingkungan Kemdikbud.

3.2.3. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan piutang jangka panjang. 3.2.3.1. Kemitraan dengan pihak Ketiga (Kerjasama Operasi/KSO) Kemitraan dengan pihak ketiga dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Bangun, Kelola, Serah (BKS) dan Bangun, Serah, Kelola (BSK). a. Pengertian 1) Kerjasama Operasi (KSO) adalah perjanjian antara BLU dengan satu pihak lain atau lebih, dimana masingmasing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut.



(SAP)

BLU hanya dapat melaksanakan perjanjian KSO jika telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. 2) KSO dengan pola Bangun, Kelola, Serah – BKS (Build, Operate, Transfer – BOT) adalah KSO yang dikelola oleh investor yang mendanai pembangunan sampai akhir masa konsesi. Pada akhir masa konsesi investor menyerahkan aset KSO dan pengelolaannya kepada pemilik aset. 3) KSO dengan pola Bangun, Serah, Kelola – BSK (Build, Transfer, Operate – BTO) adalah KSO yang dikelola oleh pemilik aset. Pemilik aset menerima aset KSO yang dibangun oleh investor saat aset KSO tersebut telah siap dioperasikan. 4) Aset KSO adalah aset tetap BLU yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan KSO. 5) Pengelola KSO adalah pihak, yang mengoperasikan aset KSO. Pengelola KSO mungkin

pemilik aset, mungkin

juga pihak lain yang ditunjuk. 6) Masa konsesi adalah jangka waktu dimana investor dan pemilik aset terikat dengan perjanjian bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk pembayaran lain yang tercantum di dalam perjanjian KSO. b. Pengakuan 1) Aset tetap BLU yang digunakan untuk diusahakan dalam perjanjian KSO diakui sebagai aset KSO pada saat perjanjian KSO ditandatangani. Pengakuan sebagai aset KSO berakhir pada saat berakhirnya perjanjian KSO. 2) Pada saat perjanjian KSO dalam pola BKS berakhir, BLU mengakui aset yang dibangun oleh investor sebagai aset tetap. Perolehan aset tersebut merupakan penghasilan BLU. 3) Dalam perjanjian KSO pola BSK, BLU mengakui aset yang dibangun oleh investor sebagai aset KSO pada 39 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2


(SAP)

saat aset tersebut siap untuk dioperasikan oleh BLU. Disisi lain, BLU juga mengakui kewajiban KSO jangka panjang. Pembayaran periodik kepada investor selama masa konsesi diakui sebagai pelunasan utang beserta bunganya. c. Pengukuran 1) Aset tetap BLU yang diserahkan untuk diusahakan dalam perjanjian KSO diukur sebesar nilai tercatatnya. 2) Pada saat perjanjian KSO dalam pola BKS berakhir, aset yang diterima oleh BLU dicatat sebesar nilai wajarnya berdasarkan penetapan Menteri Keuangan. 3) Aset yang dibangun dan diserahkan oleh investor kepada BLU untuk dioperasikan dalam KSO pola BSK dicatat oleh BLU sebagai aset KSO sebesar nilai perolehnnya. d. Penyajian dan Pengungkapan 1) Aset KSO disajikan di laporan posisi keuangan sebagai kelompok aset lainnya. 2) Hal-hal berikut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan: a) Mengenai perjanjian KSO (1) pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian KSO, (2) hak dan kewajiban dari masing-masing partisipan KSO berkenaan dengan perjanjian KSO, (3) ketentuan tentang perubahan perjanjian KSO, bila ada. (4) penghitungan

atau

penentuan

hak

bagi

pendapatan/hasil KSO, (5) penentuan amortisasi hak bagi pendapatan /hasil KSO, (6) penghitungan (tambahan) beban atau penghasilan KSO

yang

timbul

pendapatan/hasil KSO. 40 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2

dari

pembayaran

bagi


(SAP)

b) Mengenai aset KSO (1) jenis aset yang membentuk aset KSO, (2) penentuan biaya perolehan aset KSO, 3.2.3.2. Aset Tak Berwujud BLU. a. Pengertian 1) Aset Tak Berwujud adalah Aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa, atau disewakan kepada pihak lainnya, antara lain lisensi, peranti lunak computer (software), hak cipta, film, desain, dll. 2) Suatu

aset

tidak

berwujud

dinyatakan

dapat

diidentifikasikan jika: a) dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan dari BLU dengan cara dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan melalui suatu kontrak terkait aset atau kewajiban secara individual atau secara bersama; atau b) muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari BLU atau dari hak dan kewajiban lainnya. b. Pengakuan Aset tidak berwujud diakui jika: 1) BLU akan memperoleh manfaat ekonomi dimasa depan dari aset tersebut; dan 2) biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal. c. Pengukuran 1) BLU mencatat aset tidak berwujud pada awalnya sebesar biaya perolehan.



2) Pengeluaran

(SAP)

setelah

perolehan

suatu

aset

tidak

berwujud yang menambah manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang, diakui dan ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi). d. Penyajian dan Pengungkapan 1) Aset tidak berwujud disajikan dalam laporan posisi keuangan dalam kelompok aset Lainnya. 2) BLU harus mengungkapan hal-hal berikut untuk setiap kelompok aset tidak berwujud: a) Umur manfaat yang digunakan; b) Jumlah tercatat bruto ; c) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, amortisasi, dan perubahan lainnya secara terpisah. d) Penjelasan,

jumlah

tercatat

dan

sisa

periode

amortisasi dari setiap aset tidak berwujud yang material bagi laporan keuangan BLU. e) Keberadaan dan jumlah tercatat aset tidak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi f) Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tidak berwujud. 3.2.3.3. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya a. Pengertian Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu, antara lain : bank garansi, dana yang diperuntukan untuk membayar imbalan kerja, termasuk dana abadi (endowment fund). b. Pengakuan Dana yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat pembentukan kas atau dana tersebut; 42 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2


(SAP)

c. Pengukuran Dana yang Dibatasi Penggunaannya dicatat sebesar jumlah kas atau dana yang dicadangkan; d. Penyajian dan Pengungkapan 1) Dana yang Dibatasi Penggunaannya disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lainnya. 2) Hal-hal yang perlu diungkapkan mengenai Dana yang Dibatasi Penggunaannya dalam catatan atas laporan keuangan adalah: a) rincian

jenis

dan

jumlah

Dana

yang

Dibatasi

Penggunaannya. b) Alasan pembatasan dana. 3.2.3.4. Aset Lain-lain BLU a. Pengertian Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam dan Aset lainnya di atas. Aset lainlain dapat berupa aset tetap BLU yang dihentikan dari penggunaan aktif. Di samping itu, piutang macet BLU yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian

Keuangan

cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain. b. Pengakuan Aset Lain-lain BLU diakui pada saat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif maupun piutang yang macet di reklasifikasi ke aset lain-lain. c. Pengukuran Aset Lain-lain BLU dicatat sebesar nilai aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya maupun sebesar nilai piutang yang macet. d. Penyajian dan Pengungkapan 1) Aset Lain-lain BLU disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lainnya. 43 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2


(SAP)

2) Hal-hal yang perlu diungkapkan mengenai Aset Lain-lain BLU dalam catatan atas laporan keuangan adalah: a) rincian jenis dan jumlah aset lain-lain. b) proses penghapusan aset lain-lain ke DJKN. 3.3. KEWAJIBAN 3.3.1. Definisi Kewajiban merupakan kewajiban (obligation) masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya di masa depan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya BLU yang mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban masa kini berbeda dengan komitmen. Keputusan untuk membeli aset dimasa depan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban kini. Kewajiban biasanya timbul saat aset telah diterima atau BLU telah membuat perjanjian (pembelian aset) yang tidak dapat dibatalkan Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif. Kewajiban hukum adalah kewajiban yang dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangundangan. Kewajiban konstruktif timbul dari tindakan BLU ketika: a. oleh praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasikan atau pernyataan kini yang cukup spesifik BLU telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa BLU akan menerima tanggung jawab tertentu, dan b. akibatnya, BLU telah menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada pihak lain bahwa BLU akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan pembayaran kas dan/atau penyerahan aset lainnya, pemberian jasa, penggantian dengan kewajiban lain atau konversi kewajiban menjadi ekuitas. 3.3.2. Klasifikasi Laporan

posisi

keuangan

mengklasifikasikannya

menyajikan

kewajiban

dengan

ke dalam kewajiban jangka pendek dan



(SAP)

kewajiban jangka panjang. Kriteria untuk mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek adalah jika kewajiban tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Semua kewajiban lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek antara lain meliputi: a. Utang kepada Pihak Ketiga, yaitu utang berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga, yaitu kewajiban BLU kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan BLU sebagai pemotong pajak atau pungutan

lainnya,

seperti

Pajak

Penghasilan

(PPh),

Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum, dan sebagai penerima titipan dana beasiswa. c. Biaya yang masih harus dibayar, yaitu biaya-biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar sampai tanggal laporan, misalnya utang gaji dan utang langganan daya dan jasa. d. Pendapatan diterima di muka, yaitu penerimaan kas atau aset lainnya dari pihak lain sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLU belum memberikan jasa tersebut kepada pihak lain. Contoh pendapatan diterima dimuka adalah pungutan uang SPP dan praktikum yang diterima BLU pada setiap awal semester dan belum memberikan jasa pengajaran/praktek. e. Uang Muka dari KPPN, yaitu Uang Muka dari Kas Umum Negara merupakan utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian/Lembaga/SKPD belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) sampai dengan tanggal neraca. f. Bagian lancar utang jangka panjang, yaitu bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan. g. Utang jangka pendek lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal laporan yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai f diatas. 45 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2


(SAP)

3.3.3. Prinsip Pengakuan Kewajiban Kewajiban

diakui

kemungkinan

di

BLU

laporan

posisi

keuangan

jika

besar

harus mengeluarkan sumber daya yang

mengandung manfaat ekonomi yang dikuasainya dimasa depan untuk menyelesaikan

kewajiban

masa

kini,

dan

jumlah

yang

harus

diselesaikan dapat diukur secara andal. 3.3.3.1. Kewajiban Jangka Pendek a. Pengakuan Kewajiban jangka pendek diakui sebagai berikut : 1) Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat BLU menerima barang atau jasa atau memperoleh hak atas barang atau jasa. 2) Utang perhitungan pihak ketiga diakui pada saat BLU melakukan pemotongan, pemungutan atau menerima dana untuk disetorkan/ dibayarkan kepada pihak lain. 3) Belanja yang masih harus dibayar diakui pada saat BLU menerima manfaat ekonomi dari pihak lain tetapi BLU belum melakukan pembayaran atas manfaat yang diterima. 4) Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat BLU menerima pembayaran dari pihak lain untuk memperoleh jasa layanan tetapi BLU belum menyerahkan jasanya kepada pihak lain tersebut. 5) Uang Muka dari KPPN, diakui pada saat bendahara pengeluaran

menerima UP/TUP dari Kas Umum

Negara. 6) Bagian lancar utang jangka panjang, diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi.



(SAP)

b. Pengukuran Kewajiban jangka pendek diukur sebesar nilai jatuh temponya. 1) Utang kepada pihak ketiga dan belanja yang harus dibayar diukur sebesar jumlah kas atau nilai tunai aset lain yang harus diserahkan untuk menyelesaikan utang tersebut. 2) Utang perhitungan pihak pihak ketiga diukur sebesar jumlah kas yang diterima BLU untuk diserahkan atau disetorkan kepada pihak lain. 3) Pendapatan diterima dimuka diukur sebesar kas yang diterima dari pihak lain 4) Uang Muka dari KPPN, sebesar saldo uang muka yang belum disetorkan/dipertanggungjawabkan ke kas negara sampai dengan tanggal neraca. 5) Bagian lancar utang jangka panjang, diukur sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. c. Penyajian Dan Pengungkapan Semua kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu satu tahun atau kurang disajikan di laporan posisi

keuangan

dalam

kelompok

kewajiban

jangka

pendek, termasuk bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Hal-hal berikut mengenai kewajiban jangka pendek harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan : 1) Rincian saldo kewajiban jangka pendek berdasarkan jenisnya; 2) Jumlah tunggakan yang disajikan berdasarkan umur tunggakan.



(SAP)

3.3.3.2. Kewajiban Jangka Panjang a. Pengakuan Kewajiban jangka panjang diakui pada saat BLU menerima hak dari pihak lain tetapi BLU belum memenuhi kewajiban yang timbul kepada pihak lain tersebut, b. Pengukuran Kewajiban jangka panjang diukur sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran dimasa depan. c. Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban jangka panjang disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok kewajiban jangka panjang. Hal-hal berikut mengenai kewajiban jangka panjang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan : 1) Rincian saldo kewajiban jangka panjang berdasarkan jenisnya, 2) Karakteristik umum dari setiap kewajiban jangka panjang termasuk informasi jangka waktu pinjaman, tingkat bunga, jumlah bunga terutang, agunan yang diberikan. d. Ketentuan pencatatan kewajiban jangka panjang akan ditetapkan lebih lanjut setelah ada keputusan dari kementerian keuangan. 3.4. EKUITAS DANA 3.3.4. Definisi Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang BLU. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. 3.3.5. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari:



(SAP)

a. Cadangan piutang merupakan akun kontra dari total piutang, bagian lancar TPA, bagian lancar TP/TGR; b. Cadangan persediaan merupakan akun kontra dari total persediaan BLU; c. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek merupakan akun kontra dari total utang jangka pendek yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga; d. Dana Lancar BLU merupakan akun kontra dari total Kas yang ada pada BLU; e. Barang/Jasa yang masih harus diterima merupakan akun kontra dari total dari uang muka belanja dan belanja yang yang dibayar dimuka; 3.3.6. Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana investasi dikelompokkan menjadi: a. Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Merupakan akun kontra dari total Investasi Jangka Panjang; b. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Merupakan akun kontra dari total aset tetap; c. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Merupakan akun kontra dari total aset lainnya ditambah dengan total piutang jangka panjang. d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang merupakan akun kontra dari total utang jangka panjang.



(SAP)

BAB IV PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SAI UNTUK SATKER BLU

4.1. Mekanisme dan Tata Cara Konsolidasi 4.1.1. Manual Mekanisme dan tata cara konsolidasi laporan keuangan BLU secara manual dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : a. Petugas SAK meyiapkan kertas kerja sebagaimana terlampir; b. Memetakan akun-akun pada laporan keuangan BLU berdasarkan SAK dan melakukan konversi ke akun-akun berdasarkan SAP; c. Memastikan bahwa seluruh akun (aset, utang, dan ekuitas) berdasarkan SAK telah terakomodasi/terkonsolidasi ke dalam laporan keuangan berdasarkan SAP; d. Akun SAK yang tidak dapat dikonsolidasikan/dikonversi ke SAP dijelaskan dalam CaLK.

4.1.2. Sistem Aplikasi Mekanisme dan tata cara konsolidasi laporan keuangan BLU dilakukan oleh sistem aplikasi.

4.2. Konversi Akun SAK ke Akun SAP Dalam rangka menjamin kesamaan perlakuan terhadap akun-akun untuk pengkonsolidasian/penggabungan dengan Laporan Keuangan Kemdikbud berdasarkan SAP, perlu ditetapkan konversi antara akun berdasarkan SAK dan SAP, sebagai berikut:



No

(SAP)

BASIS AKUNTANSI SAK SAP

KETERANGAN

ASET LANCAR

1.

Kas dan Setara Kas

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

SAP:Kas Bendahara Pengeluaran adalah sisa UP dari APBN (Non PNBP) yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal pelaporan SAP: Kas pada BLU merupakan saldo kas yang merupakan selisih antara pendapatan dan belanja yang telah dilakukan pengesahan. Kas pada BLU terdiri dari :

2. Kas pada BLU

1. Kas - BLU adalah saldo kas yang merupakan selisih antara pendapatan dan belanja yang telah dilakukan pengesahan dan MP yang terkait dengan kas BLU. 2. Setara Kas - BLU adalah bagian dari aset lancar yang sangat liquid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu s.d. 3 bulan tanpa mengalami perubahan nilai yang signifikan, antara lain : a.deposito berjangka kurang dari 3 bulan; b.cek yang dapat diuangkan dalam waktu kurang 3 bulan; c. Termasuk realisasi belanja yang bersumber dari PNBP yang belum disahkan pada tanggal pelaporan.

SAP: Kas Lainnya dan Setara Kas adalah kas 3. Kas lainnya dan Setara Kas yang ada pada rekening BLU selain Kas

2.

3.

4. 5.

Piutang Usaha

Piutang dari keg. operasional BLU

Piutang Lain-lain

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Persediaan

Piutang dari keg. non operasional BLU Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Persediaan BLU

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek

Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU, antara lain: 1. Saldo kas di rekening bendahara pengeluaran yang bersumber dari APBN yang mencakup : a. seluruh SALDO rekening pada entitas termasuk yang tidak memiliki ijin b. Saldo uang LS yang dibayarkan ke Bend.Pengeluaran yang belum dibayarkan kepada yang berhak/akan disetor ke KUN. c. Dana Titipan (Bansos/Blokgrant) dari APBN atai DIPA satker lain 2. Saldo rekening operasional BLU di rekeningrekening Bank (Pusat). 3. Saldo uang tunai operasional Non APBN (uang muka kerja) di BPP Pusat, Fakultas dan Unit-Unit. 4. Saldo rekening dana kelolaan. 5. Setara Kas. SAK dan SAP: Piutang yang terkait dengan pemberian jasa tri dharma perguruan tinggi BLU seperti jasa pendidikan, dll) SAK dan SAP: Piutang di luar pemberian jasa tri dharma perguruan tinggi BLU, seperti piutang bunga, piutang sewa, dll) SAK dan SAP: sama yaitu untuk mencatat adanya penyisihan piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. SAK dan SAP: Metode pencatatan menggunakan harga perolehan terakhir SAK dan SAP: Deposito 3 s.d. 12 bulan



No 6.

(SAP)

BASIS AKUNTANSI SAK SAP Biaya Dibayar Belanja Dibayar Dimuka Dimuka Uang Muka Belanja

KETERANGAN SAP: Belanja dibayar dimuka digunakan untuk pembayaran penuh (100%) tapi barang/jasa belum diterima SAP: Uang muka belanja digunakan untuk pembayaran uang muka/panjar SAK: uang muka belanja barang dan belanja modal menggunakan akun Biaya dibayar dimuka

ASET TETAP

1.

Tanah

Tanah BLU

SAK dan SAP, menyajikan aset tetap Tanah baik yang diperoleh dari APBN maupun hasil dari kegiatan BLU

2.

Peralatan dan Mesin

Peralatan Dan Mesin BLU

SAK dan SAP, menyajikan aset tetap Peralatan dan Mesin baik yang diperoleh dari APBN maupun hasil dari kegiatan BLU

3.

Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan BLU

SAK dan SAP, menyajikan aset tetap Gedung dan bangunan baik yang diperoleh dari APBN maupun hasil dari kegiatan BLU

4.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi Dan Jaringan BLU

SAK dan SAP, menyajikan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan baik yang diperoleh dari APBN maupun hasil dari kegiatan BLU

5.

Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya BLU

SAK dan SAP, menyajikan aset tetap lainnya baik yang diperoleh dari APBN maupun hasil dari kegiatan BLU . Termasuk Aset Tetap Lainnya adalah Aset tetap dalam renovasi.

6.

Akumulasi Penyusutan

-

SAP, belum mencatat dan/atau mengakui adanya penyusutan tapi didasarkan pada penghapusan aset sesuai dengan ketentuan per undang-undangan dan dijelaskan dalam CaLK. SAK, mencatat dan/atau mengakui adanya penyusutan

7.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU

SAK dan SAP, mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan KDP baik yang diperoleh dari APBN maupun hasil dari kegiatan BLU .

PIUTANG JANGKA PANJANG

1.

Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran

SAK dan SAP, merupakan tagihan atas penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah

2.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

SAK dan SAP, merupakan tagihan kepada bendahara/pegawai karena kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya harus membayar ganti rugi kepada negara.

3.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

SAK dan SAP: sama yaitu untuk mencatat adanya penyisihan piutang jangka panjang yang kemungkinan tidak dapat ditagih.



No

(SAP)

BASIS AKUNTANSI SAK SAP

KETERANGAN

ASET LAINNYA 1. Aset Tak berwujud

Aset Tak berwujud

SAK dan SAP, menyajikan aset tak berwujud yang diperoleh APBN dan hasil dari kegiatan BLU

2.

Akumulasi Amortisasi

-

3.

Aset lain-lain

Kemitraan dengan pihak ketiga

SAP, belum mencatat dan/atau mengakui adanya amortisasi tapi didasarkan pada penghapusan aset sesuai dengan ketentuan per undangundangan dan dijelaskan dalam CaLK. SAK, mencatat dan/atau mengakui adanya amortisasi. SAP: Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara BLU dengan satu pihak lain atau lebih dengan pola Bangun, Kelola, Serah (BKS) dan Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Dana Kelolaan BLU Dana yang dibatasi penggunaanya

Aset lain-lain

SAP: Dana kelolaan BLU merupakan dana untuk menampung dana antara lain: Dana bergulir, dan/ atau dana yang belum menjadi hak milik BLU SAP : Dana yang dibatasi penggunaanya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu, contohnya antara lain : bank garansi, dana yang diperuntukan untuk membayar imbalan kerja, termasuk dana abadi (endowment fund) SAP, Aset lain-lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset yang disebutkan diatas. Termasuk aset lain-lain adalah: a. kumpulan dari aktiva tetap yang rusak dan untuk dihapuskan dimasa yang akan datang. b. aset yang diperoleh dengan cara angsuran dicatat sebagai aset lain-lain dan diakui utang jangka panjangnya. c. aset yang diperoleh dengan cara leasing. d. piutang macet BLU yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara SAK, Aset lain-lain : Keempat akun yang ada di SAP tersebut di atas semuanya masuk ke akun Aset lain-lain di SAK

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1.

Utang Usaha

2.

Utang Pajak

Utang kepada pihak ketiga BLU Utang kepada pihak ketiga lainnya

3.

Utang Jaminan

Utang lainnya

SAK dan SAP sama, termasuk utang titipan.

4.

Biaya yang Masih Harus Dibayar Pendapatan Diterima Dimuka

Belanja yang Masih Harus Dibayar Pendapatan Diterima Dimuka

SAK dan SAP, mencatat adanya hutang kepada pihak lain karena telah menerima manfaat ekonomis, tapi belum melakukan pembayaran.

5.

SAK dan SAP, utang berasal dari kontrak. SAP, tidak mencatat adanya hutang yang timbul dari transaksi pajak karena yang mencatat BUN. SAK, mencatat transaksi yang timbul akibat belum dilunasinya pajak

SAK dan SAP, mencatat adanya utang kepada pihak ketiga karena telah menerima uang kas, tetapi belum memberikan jasa.



No 6.

(SAP)

BASIS AKUNTANSI SAK SAK Bagian Lancar Bagian Lancar Hutang Jangka Hutang Jangka Panjang Panjang

KETERANGAN SAK dan SAP, merupakan pembayaran angsuran yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan mendatang.

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (Dicatat pada BA.999. ) Hutang Jangka Panjang

1. 2.

Utang Jangka Panjang Utang Bersyarat

Utang Jangka Panjang -

SAK dan SAP, merupakan utang yang akan dibayar dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan.

SAP, Merupakan jumlah dari akun piutang, bagian lancar TPA, dan bagian lancar TGR. SAK, tidak ada transaksi dengan akun/rekening ini. SAP, Merupakan akun kontra dari total persedian SAK, tidak ada transaksi dengan akun/rekening ini. SAP, Merupakan akun kontra dari total kas pada BLU SAK, tidak ada transaksi dengan akun Dana Lancar BLU.

SAP, tidak mencatat adanya transaksi dengan syaratsyarat tertentu karena tidak ada ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan. SAK, mencatat jika tingkat keterjadiannya besar dan nilainya handal (dapat diyakini), maka dapat diakui sebagai utang bersyarat. Jika tidak dapat diyakini, maka cukup diungkapkan saja dalam CaLK.

EKUITAS DANA LANCAR

1.

-

Cadangan Piutang

2.

-

Cadangan Persediaan

3.

-

Dana Lancar BLU

EKUITAS DANA INVESTASI

1.

-

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

2.

-

3.

Ekuitas Tidak Terikat

-

4.

Ekuitas Terikat

-

SAP, Merupakan akun kontra dari total aset tetap. SAK, tidak ada transaksi dengan akun/rekening ini. SAP, Merupakan akun kontra dari total aset lainnya SAK, tidak ada transaksi dengan akun/rekening ini. SAP, tidak ada akun untuk ekuitas tidak terikat SAK, sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. SAP, tidak ada akun untuk ekuitas terikat SAK, sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Ekuitas terikat meliputi: a. Tanah atau gedung/bangunan yang disumbangkan untuk tujuan tertentu dan tidak untuk dijual; b. Aset yang digunakan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen. c. Bantuan/sumbangan pemerintah atau pihak lain yang mengikat secara permanen.



(SAP)

4.3. Penyajian Dan Penyampaian Laporan Keuangan 4.3.1.

4.3.2.

4.3.3. 4.3.4.

4.3.5. 4.3.6. 4.3.7. 4.3.8. 4.3.9.

4.3.10. 4.3.11.

4.3.12.

4.3.13.

4.3.14.

Laporan Keuangan BLU berdasarkan SAP disajikan dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4.3.1., sebelum disampaikan kepada UAPPA-E1, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap triwulan. BLU menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca setiap triwulan kepada UAPPA-E-1. BLU menyampaikan ADK bulanan kepada UAPPA-E1, selain itu satker BLU mengirim ADK file kirim 2 (dua) kali setiap bulan melalui Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKeu) Kemdikbud. UAPPA-E1 menggabungkan seluruh ADK dari seluruh satker di bawahnya termasuk ADK yang diterima dari BLU setiap bulan. UAPPA-E1 menyusun laporan keuangan berdasarkan hasil penggabungan ADK sebagaimana dimaksud pada angka 4.3.5. UAPPA-E1 menyampaikan laporan keuangan beserta ADK kepada UAPA. Penyampaian Laporan Keuangan BLU semesteran dan Tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan berdasarkan SAK disampaikan oleh Satker BLU kepada Pejabat Eselon I atasannya dan Direktur Jenderal Perbendaharaan c-q. Direktorat pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU setiap triwulan. Pejabat Eselon I membuat Ringkasan Laporan Keuangan BLU seluruh Satker BLU yang berada di bawahnya. Ringkasan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4.3.10. dan lembar muka (face) Laporan Keuangan Satker BLU disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kemdikbud up. Kepala Biro Keuangan setiap triwulan. Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemdikbud membuat Ringkasan Laporan Keuangan BLU berdasarkan Ringkasan Laporan Keuangan dan lembar muka (face) yang diterima dari UAPPA-E1. Ringkasan Laporan Keuangan BLU dan lembar muka (face) Laporan Keuangan satker BLU sebagaimana dimaksud angka 4.3.12., disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU setiap semester dan tahunan. Laporan keuangan berdasarkan SAK dan SAP disusun oleh unit akuntansi pada BLU.



(SAP)

4.3.15. Laporan Keuangan Kemdikbud Tahunan dilampiri Ringkasan Laporan Keuangan BLU dan lembar muka (face) laporan keuangan seluruh Satker BLU yang berada di lingkup Kemdikbud. 4.3.16. Penyampaian Laporan Keuangan ke jenjang unit akuntansi di atasnya dan unit terkait dilaksanakan sesuai jadwal sebagai berikut: a. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I UNIT ORGNAISASI PENGIRIM

TANGGAL KIRIM

BLU

15 April 20X0

UNIT ORGANISASI PENERIMA UAPPA-E1

TANGGAL TERIMA 23 April 20X0

UAPPA-E1

27 April 20X0

PPK BLU UAPA

UAPA

08 Mei 20X0

Menkeu c.q. Dirjen Pb.

30 April 20X0

UNIT ORGANISASI PENERIMA

TANGGAL TERIMA

30 April 20X0

b. Laporan Keuangan Semester I UNIT ORGNAISASI PENGIRIM

TANGGAL KIRIM

BLU

10 Juli 20X0

UAPPA-E1 17 Juli 20X0 PPK BLU UAPPA-E1

20 Juli 20X0

UAPA

25 Juli 20X0

UAPA PPK BLU

22 Juli 20X0 26 Juli 20X0


c. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III UNIT ORGNAISASI PENGIRIM

TANGGAL KIRIM

BLU

15 Oktober 20X0


TANGGAL TERIMA

UAPPA-E1 23 Oktober 20X0 PPK BLU UAPPA-E1

27 Oktober 20X0

UAPA

31 Oktober 20X0

UAPA

08 November 20X0


09 November 20X0


TANGGAL TERIMA

d. Laporan Keuangan Tahunan UNIT ORGNAISASI PENGIRIM

TANGGAL KIRIM

BLU

20 Januari 20X1

UAPPA-E1 02 Februari 20X1 PPK BLU UAPPA-E1

08 Februari 20X1

UAPA

27 Februari 20X1

UAPA

10 Februari 20X1

PPK BLU Menkeu c.q. Dirjen Pb.

28 Februari 20X1

Keterangan : 1. Laporan Keuangan yang disampaikan ke Unit Akuntansi di atasnya adalah laporan keuangan yang telah direkonsiliasi dengan KPPN dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 2. Tahun 20X0 adalah untuk tahun anggaran berjalan, Tahun 20X1 adalah 1 (satu) tahun setelah tahun anggaran berakhir.



(SAP)

4.3.17. Unit akuntansi yang dibentuk dalam rangka pengintegrasian laporan keuangan BLU ini adalah:

melaksanakan

a. UAPA yang berada pada tingkat kementerian negara/lembaga b. UAPPA-E1 yang berada pada tingkat Eselon I c. Unit Akuntansi BLU yang berada pada satuan kerja. 4.3.18. Mekanisme pelaporan BLU, lebih rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

MEKANISME PELAPORAN BLU DIT. APK

10

UAPA

1. 2. 3. 4.

9

7/8

UAPPA-E1 6

3/5

KPPN

2

BLU

1

BLU merekam dan memproses dokumen sumber. BLU melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN setiap Triwulan. BLU kirim ADK ke UAPPA-E1 setiap bln dan LRA & Neraca setiap trwln. BLU setiap triwulan mengirimkan LK berdasarkan SAK ke Ditjen Pb.Cq. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU. 5. BLU mengirimkan LRA dan Neraca beserta CaLK ke UAPPA-E1 dilampiri Laporan Keuangan BLU berdasarkan SAK setiap semester. 6. UAPPA-E1 menggabungkan ADK seluruh UAKPA dibawahnya termasuk UA-BLU dan membuat ringkasan Laporan Keuangan BLU. 7. UAPPA-E1 mengirimkan LRA dan Neraca setiap triwulan, dan file data transaksi berupa ADK ke UAPA setiap bulan. 8. UAPPA-E1 mengirimkan LRA dan Neraca beserta CaLK ke UAPA dilampiri lembar muka LK-BLU berdasarkan SAK beserta ringkasannya setiap semester. 9. UAPA menggabungkan ADK seluruh UAPPA-E1 dalam lingkungannya dan membuat ringkasan Laporan Keuangan BLU. 10.UAPA mengirimkan LRA dan Neraca beserta CaLK dilampiri lembar muka (face) LK BLU berdasarkan SAK beserta ringkasannya ke Dirjen. Pb.c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester. 11.UAPA mengirimkan lembar muka (face) LK BLU berdasarkan SAK beserta ringkasannya ke Ditjen. Pb.c.q. Direktorat PPK-BLU setiap semester. 12.Direktorat Pembinaan PK-BLU setiap semester dan tahunan mengirimkan Ringkasan LK-BLU kepada Direktorat APK.

11 4

12

DIT. PPK-BLU

4.4. Audit dan Reviu 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4.

Laporan Keuangan BLU berdasarkan SAP sebelum disampaikan kepada entitas pelaporan direviu oleh satuan pemeriksaan internal. Dalam hal tidak terdapat satuan pemeriksaan internal, reviu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan BLU. Laporan Keuangan BLU berdasarkan SAK diaudit oleh auditor eksternal.



(SAP)

BAB V PENUTUP

5.1. Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Di Lingkungan Kemdikbud Berdasarkan SAP ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Satker BLU di lingkungan Kemdikbud dalam menyusun laporan Keuangan berdasarkan SAP; 5.2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam Pedoman ini, akan diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya; 5.3. Biro Keuangan Kemdikbud agar melakukan pembinaan dan koordinasi kepada semua Satuan kerja BLU di

lingkungan Kemdikbud dalam

pelaksanaan Pedoman ini. Jakarta, November 2012 Sekretaris Jenderal

Ainun Na’im NIP.196012041986011001



(SAP)

LAMPIRAN CONTOH LAPORAN KEUANGAN BLU BERDASARKAN SAP

BAGIAN ANGGARAN 023

LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM NASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKKHIR

TAHUN ANGGARAN 200x



(SAP)

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara,

Menteri/Pimpinan

Lembaga

sebagai

Pengguna

Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. adalah

salah

satu

Pendidikan dan Kebudayaan yang dan pertanggungjawaban

entitas akuntansi berkewajiban

pelaksanaan

di bawah Kementerian

menyelenggarakan akuntansi

anggaran

dengan menyusun laporan

keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan

Perbendaharaan Laporan

Pemerintah Pusat serta Peraturan

Nomor Per-67/PB/2007 tentang

Keuangan

BLU

ke

dalam Laporan

Direktur

Tata Cara

Jenderal

Pengintegrasian

Keuangan

Kementerian

Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan

Laporan

Keuangan

ini

diharapkan

dapat

meningkatkan

akuntabilitas publik.

,

NIP....................................



(SAP)

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar i Daftar Isi iii Daftar Tabel iv Daftar Grafik vi Daftar Lampiran vii Daftar Singkatan viii Indeks Catatan atas Laporan Keuangan ix Pernyataan Tanggung Jawab xi Ringkasan Eksekutif ... A. Laporan Realisasi Anggaran ( LRAKT perbandingan 2011 dan 2010) ... B. Neraca (NSAIKPT perbandingan 2011 dan 2010) ... C. Catatan atas Laporan Keuangan ... I. Pendahuluan ... 1. Dasar Hukum ... 2. Kebijakan Teknis ... 3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan ... II. Kebijakan Akuntansi ... III. Ringkasan Laporan ... IV. Penjelasan atas Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran ... 1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran ... 2. Penjelasan Per Akun Laporan Realisasi Anggaran ... 3. Catatan Penting Lainnya ... V. Penjelasan atas Akun-akun Neraca ... 1. Posisi Neraca Secara Umum ... 2. Penjelasan Per Akun Neraca ... 3. Catatan Penting Lainnya ... VI. Informasi Tambahan dan Pengungkapan Penting Lainnya ... 1. Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan BPK-RI ... 2. Rekening Pemerintah ... 3. Pengungkapan Lain-lain ... VII. Lampiran ... A. Laporan RalisasiAnggaran Pendukung 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan pengembalian pendapatan 2. Laporan RealisasiAnggaran Belanja dan pengembalian Belanja 3. Neraca Percobaan B. Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK



(SAP)

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SATUAN KERJA

Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

dan Catatan

atas Laporan

Keuangan

Tahun

Anggaran sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan

Keuangan

tersebut

telah

disusun

berdasarkan

sistem

pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

,

NIP ........................



(SAP)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan

Undang-undang.Nomor

17

tahun

2003

tentang

Keuangan

Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas

Laporan Keuangan.

penyusunan

dan

keuangan
merupakan

perwujudan

penyajian

laporan

pertanggungjawaban

atas

Dengan demikian Satuan

Kerja>

ini

penggunaan anggaran

dan/atau barang pada . Laporan Keuangan Tahun 200x ini telah disusun berdasarkan hasil konversi dari Sistem Akuntansi BLU berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ke dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan anggaran

Realisasi tahun

Anggaran 200x

dengan

menggambarkan realisasinya,

perbandingan mencakup

antara

unsur-unsur

pendapatan dan belanja. Realisasi pendapatan dan hibah pada TA 200x adalah sebesar Rp. ... (nilai realisasi pendapatan dan hibah selama periode pelaporan) atau mencapai % dari anggarannya. Realisasi belanja pada TA 200x adalah sebesar Rp atau mencapai ... % dari pagunya.



(SAP)

2. NERACA Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 200x mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per adalah sebesar Rp yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp ; aset tetap sebesar Rp. (nilai aset tetap pada tanggal laporan>; dan aset lainnya sebesar Rp. .

Jumlah kewajiban per adalah sebesar Rp. yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar

Rp. ; dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp. .... (nilai kewajiban jangka panjang pada tanggal laporan>.

Jumlah ekuitas dana per adalah sebesar Rp. (nilai ekuitas dana pada tanggal laporan> yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar

Rp. ; ekuitas dana investasi sebesar Rp . 3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara

lain

akuntansi,

mengenai dasar kejadian

penting

penyusunan lainnya,

laporan

dan

keuangan, kebijakan

informasi

tambahan

yang

diperlukan. Dalam

penyajian

Laporan

Realisasi Anggaran,

pendapatan diakui

berdasarkan basis kas yaitu pada saat kas diterima oleh BLU. Untuk belanja yang didanai dari APBN diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas dikeluarkan dari Kas Umum Negara (KUN), dan belanja yang didanai dari pendapatan BLU diakui berdasarkan basis kas yaitu, pada saat kas dikeluarkan dari Kas BLU. Dalam penyajian neraca berupa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset 64 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2


(SAP)

dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN atau Kas BLU.



(SAP)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Laporan Keuangan Semester/Tahun (pilih salah satu sesuai cakupan laporan keuangan yang disajikan) 201x ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah

satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. I.

PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan

Pemerintah

Nomor

71 Tahun

2010

tentang

Standar

Akuntansi Pemerintahan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum; 9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 10. Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan

Akun Standar; 66 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2


(SAP)

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 12. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor:

76/PMK.05/2008

Tentang

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Depdiknas; 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2011 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas; 15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 086 Tahun 2012 tentang Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kemdikbud; 16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-67/PB/2007 tentang Tata

Cara

Pengintegrasian

Laporan

Keuangan

Badan

Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. 17. Dan seterusnya ....................................

B. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan

Keuangan

dikelola oleh

ini mencakup Satuan

seluruh

Kerja>

yang

transaksi berasal

keuangan

dari

dana

yang APBN

sebesar Rp. ...<jumlah rupiah pagu anggaran belanja> dan dana yang berasal dari pendapatan BLU sebesar Rp. ... <jumlah rupiah estimasi pendapatan>.

Laporan Keuangan terdiri dari Anggaran, Neraca, dan Catatan atas

Laporan Realisasi

Laporan Keuangan. Penyusunan

Laporan Keuangan menggunakan . Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap triwulan. Penyusunan data neraca untuk aset tetap menggunakan data yang berasal dari . 67 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2


II.

(SAP)

KEBIJAKAN AKUNTANSI 1. Penyajian secara lebih lengkap dalam menerapkan kebijakan akuntansi untuk satker BLU dapat menggunakan kebijakan akuntansi seperti yang tercantum dalam Bab III Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan BLU di Lingkungan Kemdikbud Berdasarkan SAP ini . 2. Berikut ini adalah contoh ringkas untuk penerapan kebijakan akuntansi pada satker BLU. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kerja>

yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan basis

akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

A. PENDAPATAN Pendapatan

adalah

semua

penerimaan

Kas Negara

(KUN)

yang

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan menjadi

hak pemerintah

dan

tidak

perlu dibayar

kembali

oleh

pemerintah. Pendapatan yang diterima dari masyarakat oleh satker BLU dapat dipergunakan langsung oleh satker BLU tanpa terlebih dahulu disetor ke kas Negara. Sehingga pendapatan BLU disajikan sebesar pendapatan Kas yang diterima BLU. Akuntansi

pendapatan

dilaksanakan

berdasarkan

azas

bruto,

yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). B. BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Untuk belanja yang bersumber dari pendapatan operasional,

pengakuan

belanja

diakui pada saat

pengesahan belanja melalui SP3B /SP2B BLU, sedangkan pengakuan 68 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2


(SAP)

belanja dari APBN pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut

disahkan

oleh

Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN). C. ASET Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah

sebagai

akibat

dari peristiwa

masa lalu

dan dari mana

manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya

yang

dipelihara

karena alasan

sejarah

dan budaya.

Dalam

pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Nilai Aset merupakan hasil konversi laporan keuangan BLU berdasarkan Standar

Akuntansi

Keuangan

ke

dalam

Standar

Akuntansi

Pemerintahan. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya. Pengukuran/penilaian Aset:

D. KEWAJIBAN Kewajiban

adalah

utang

yang

timbul

dari

peristiwa

masa

lalu.

Kewajiban pada satker BLU dapat berupa kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. E. EKUITAS DANA Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Diinvestasikan. 69 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2


III.

(SAP)

RINGKASAN LAPORAN A. ANGGARAN DAN ESTIMASI PENDAPATAN Selama periode............/tahun anggaran... ...(sesuaikan dengan periode yang dicakup oleh laporan

keuangan)
satuan Kerja> menerima anggaran

pengeluaran sebesar Rp yang terdiri dari anggaran

APBN sebesar

Rp. ..
rupiah

total

pagu belanja>

dan

anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional sebesar Rp.
total pagu

belanja>

dan

digunakan

untuk membiayai

kegiatan

.

Estimasi pendapatan yang dialokasikan pada untuk tahun anggaran sebesar Rp. yang terdiri dari estimasi penerimaan operasional sebesar Rp. , estimasi penerimaan

non

operasional

sebesar Rp
rupiah>,

estimasi

penerimaan lainnya sebesar Rp. dan estimasi penerimaan hibah sebesar Rp. B. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA Dari anggaran sebesar Rp. , terealisasi sebesar Rp. atau <jumlah realisasi belanja dibagi jumlah pagu belanja dikalikan 100> % dari total anggaran. Dari realisasi anggaran tersebut, untuk DIPA dari APBN telah terealisasi sebesar Rp atau % yang digunakan untuk kegiatan (ungkapkan kegiatan dan hasil pelaksanaannya), sedangkan untuk DIPA dari Pendapatan operasional telah terealisasi sebesar Rp atau

realisasi> %

yang

kegiatan (ungkapkan kegiatan dan hasil pelaksanaannya)


digunakan

untuk


(SAP)

Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 200x sebesar Rp , yang

berasal

rupiah>, penerimaan

penerimaan

dari

penerimaan operasional sebesar

non operasional

lainnya sebesar

sebesar

Rp.

Rp.
Rp.
dan

rupiah>,

penerimaan

hibah

sebesar Rp.. C. NERACA Posisi keuangan pada adalah sebagai berikut: Aset sebesar Rp ; Kewajiban sebesar Rp ; dan Ekuitas Dana sebesar Rp. .

Jumlah Aset sebesar Rp terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp ; Investasi Jangka panjang sebesar Rp ; Aset Tetap sebesar Rp .(total nilai aset tetap>; Piutang Jangka Panjang sebesar

Rp
nilai investasi jangka

panjang>; serta Aset Lainnya sebesar Rp..

Jumlah Kewajiban sebesar Rp terdiri dari <jenis-jenis kewajiban dan nilai rupiahnya>.

Jumlah ekuitas dana sebesar Rp terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp<jumlah nilai ekuitas dana lancar>, dan ekuitas dana investasi sebesar Rp <jumlah nilai ekuitas dana investasi>.

IV.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN A. PENDAPATAN 1. Realisasi Pendapatan Pada bagian ini diuraikan jenis pendapatan yang masuk ke kas, berikut penyebab terlampuinya target atau tidak tercapainya target, jika ada. Berikut adalah contoh pengungkapan pendapatan:



Realisasi PNBP

pada

tahun

(SAP)

anggaran

sebesar Rp. atau % dari anggarannya. Pendapatan yang berasal dari hibah, dengan realisasi sebesar Rp. atau % dari anggarannya yang berjumlah Rp .

2. Hambatan dan Kendala (Pada

bagian ini

diuraikan

hambatan

dan

kendala

atas

pencapaian

pendapatan BLU).

B. BELANJA 1. Realisasi Belanja Belanja

dilakukan

dengan

mempertimbangkan

prinsip-prinsip

penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja

. Belanja

meliputi

belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja sosial (disebutkan sesuai dengan jenis belanja yang ada di satuan kerja yang ada dalam lingkup Kementerian Negara/Lembaga).

Perincian anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini: Tabel 1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Kode Jenis Bel. 1

Uraian Jenis Belanja 2

51

Belania Peqawai

52

Belania Barang

53

Belanja Modal

57

Belanja Bantuan Sosial

Dst.

Anggaran (Rp.) 3

Realisasi Belanja (Rp.) 4

Persentase (%) 5 (4/3) x 100%

.................... Jumlah



(SAP)

Dari realisasi anggaran tersebut, untuk realisasi DIPA yang bersumber dari pendapatan operasional adalah sebagai berikut : Tabel 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Kode Jenis Bel. 1

Uraian Jenis Belanja

xxx

2 Isi dengan uraian jenis belanja ....................................

xxx

....................................

xxx

....................................

Dst.

....................................

xxx

Anggaran (Rp.) 3


Persentase (%) 5 (4/3) x 100%

Jumlah

Pelaksanaan DIPA ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan (uraikan kegiatannya) dengan realisasi fisik telah mencapai .... (ungkapkan presentase kemajuan pelaksanaan kegiatan).

Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kode Jenis Bel. 1 531111 532111 533111 534111 534112 534113 535111

Uraian Belanja Modal 2 Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan dan Jembatan Belanja Modal Irigasi Belanja Modal Jaringan Belanja Modal Fisik Lainnya Jumlah

Anggaran (Rp.) 3


Persentase (%) 5 (4/3) x 100%

2. Hambatan dan Kendala (Jelaskan dan uraikan penyebab realisasi belanja melebihi/jauh dibawah anggaran dan hambatan-hambatan yang terjadi datam pelaksanaan realisasi belanja baik berupa hambatan dari internal maupun dari eksternal. <misalnya terlambatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung disebabkan proses lelang yang lama dan baru mulai dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. sehingga dana yang terserap baru Rp. xxx.xxx.xxx atau xx% dari anggaran). 73 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2


V.

(SAP)

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA A. Kas Di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari APBN pada
Kerja>

per sebesar Rp.
pengeluaran>

merupakan

saldo

kas

pada

bendahara

pengeluaran. Jumlah di atas merupakan saldo kas/bank dari penerimaan uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan secara Definitif kepada Kas Negara pada tanggal neraca. <jika setelah tanggal neraca periode tahunan Kas di bendahara pengeluaran telah disetorkan, ungkapkan sbb:>

Pada tanggal telah disetor Rp yang merupakan sisa

saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun anggaran .

Tabel 4 Rincian penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran NO.

NOMOR DAN TANGGAL SSBP

JUMLAH (Rp.)

1

2

3

1.

...............................................................................

2.

...............................................................................

3.

...............................................................................

4.

...............................................................................

5.

...............................................................................

6.

...............................................................................

7.

...............................................................................

Dst.

............................................................................... Jumlah

(sebutkan tanggal penyetoran dan jumlah setoran, serla bukti SSBP dilampirkan).



(SAP)

B. Kas Pada BLU Kas pada BLU merupakan saldo kas dan setara kas yang merupakan selisih antara pendapatan dan belanja yang telah dilakukan pengesahan. Kas pada BLU terdiri dari : 1. Kas - BLU adalah saldo kas yang merupakan selisih antara pendapatan dan belanja yang telah dilakukan pengesahan dan Memo Penyesuaian yang terkait dengan kas blu. 2. Setara Kas - BLU adalah bagian dari aset lancar yang sangat liquid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan tanpa mengalami perubahan nilai yang signifikan, antara lain: a. Deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan; b. Cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan. c. Termasuk yang dicatat sebagai Setara Kas – BLU adalah realisasi belanja yang bersumber dari PNBP yang belum disahkan pada tanggal pelaporan. Saldo Kas Pada BLU pada per sebesar Rp., yang terdiri dari : 1. Kas - BLU senilai Rp. .<jumlah nilai>. 2. Setara Kas - BLU senilai Rp. .<jumlah nilai >., dengan rincian: a. Deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan, senilai Rp. .<jumlah nilai>.;

b. Cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, senilai Rp. .<jumlah nilai >. c. Realisasi belanja yang bersumber dari PNBP yang belum disahkan pada tanggal pelaporan, senilai Rp. .<jumlah nilai >.,. (Dirinci sesuai dengan jumlah dan jenis Saldo Kas Pada BLU)

C. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya adalah kas yang ada pada rekening BLU selain Kas Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU. Termasuk dalam setara kas adalah akun Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang meliputi antara lain: 75 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2


(SAP)

1) Saldo uang LS yang dibayarkan ke bendahara pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang berhak/akan disetor ke kas umum Negara. 2) Dana titipan (bansos/blockgrant) dari APBN atau DIPA satker lain; 3) Saldo di rekening yang dananya dari APBN. Saldo Kas neraca>

Lainnya dan Setara Kas pada
Satker>

per
sebesar Rp. merupakan ..................... <jelaskan

secara rinci sesuai dengan jenis kasnya>.

D. Piutang BLU Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Piutang BLU dapat berupa piutang dari jenis layanan BLU dan piutang lainnya. Saldo Piutang BLU pada per sebesar Rp. merupakan ..................... <jelaskan secara rinci sesuai dengan jenis piutangnya>, yang terdiri dari :

1. Piutang dari kegiatan Operasional BLU senilai Rp. <jumlah nilai>. 2. Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU senilai Rp. <jumlah nilai>. E. Persediaan Persediaan

merupakan

jenis

aset

dalam

bentuk

barang

atau

perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barangbarang

yang dimaksudkan

untuk

dijual

dan/atau

diserahkan

dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat. Terdapat Persediaan pada tanggal sebesar Rp yang diperoleh dari hasil inventarisasi,

yang terdiri dari . 76 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2


(SAP)

F. Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan neraca>

oleh

masyarakat

umum. Nilai

aset tetap per
sebesar Rp dengan perincian sebagai

berikut: Tabel.5 Daftar Aset Tetap Nama Aset Tetap 1

Mutasi Tambah Kurang 2 3

Saldo Awal

Saldo Akhir

4

5

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Jumlah

1. Tanah BLU Nilai Tanah pada Per sebesar Rp. , jika dibandingkan dengan nilai Tanah BLU

Per sebesar Rp. ,

mengalami

sebesar

kenaikan/penurunan>, atau .....%.

Mutasi kenaikan aset tanah terdiri dari: a. b. c. d. e.

Pembelian Penyelesaian Pembangunan Transfer dari unit lain Hibah (masuk) Dan seterusnya ....

= = = =

Rp. Rp. Rp. Rp.

........................... ........................... ........................... ...........................

< ungkapkan penyebab mutasi tambah lainnya beserta jumlahnya>

Mutasi kurang aset tanah terdiri dari : a. Penghapusan b. Transfer ke unit lain

= Rp. ........................... = Rp. ...........................


Rp.


c. Koreksi Pencatatan d. Hibah (keluar) e. dst

(SAP)

= Rp. ........................... = Rp. ...........................

(Selanjutnya bandingkan antara Realisasi Belanja Modal Tanah dengan penambahan aset tanah yang diperoleh dari pembelian, jika terjadi perbedaan antara realisasi belanja modal tanah dengan penambahan aset tanah dari pembelian agar dijelaskan penyebabnya).

2. Peralatan dan Mesin BLU Nilai Peralatan dan Mesin BLU pada Per sebesar Rp. , jika dibandingkan dengan nilai Peralatan dan Mesin Per sebesar Rp. , mengalami sebesar Rp. , atau .....%.

Mutasi kenaikan aset Peralatan dan Mesin BLU terdiri dari: a. b. c. d. e.


= = = =

Rp. Rp. Rp. Rp.

........................... ........................... ........................... ...........................


Mutasi kurang Peralatan dan Mesin BLU terdiri dari : a. b. c. d. e.

Penghapusan Transfer ke unit lain Koreksi Pencatatan Hibah (keluar) dst

= = = =

Rp. Rp. Rp. Rp.

........................... ........................... ........................... ...........................

(Selanjutnya bandingkan antara Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU dengan penambahan aset Peralatan dan Mesin BLU yang diperoleh dari pembelian, jika terjadi perbedaan antara realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin dengan penambahan aset Peralatan dan Mesin dari pembelian agar dijelaskan penyebabnya).



(SAP)

3. Gedung dan Bangunan BLU Nilai Gedung dan Bangunan BLU pada
Satker>

Per
neraca> sebesar Rp. , jika dibandingkan dengan

nilai Gedung dan Bangunan Per sebesar Rp. , mengalami sebesar Rp. , atau .....%.

Mutasi kenaikan aset Gedung dan Bangunan BLU terdiri dari: a. b. c. d. e.


= = = =

Rp. Rp. Rp. Rp.

........................... ........................... ........................... ...........................


Mutasi kurang Gedung dan Bangunan BLU terdiri dari : a. b. c. d. e.


= = = =

Rp. Rp. Rp. Rp.

........................... ........................... ........................... ...........................

(Selanjutnya bandingkan antara Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan penambahan aset Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari pembelian, jika terjadi perbedaan antara realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan dengan penambahan aset Gedung dan Bangunan dari pembelian agar dijelaskan penyebabnya).

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU pada Per sebesar Rp. , jika dibandingkan dengan

nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Per sebesar Rp. , mengalami sebesar

Rp. , atau .....%. Mutasi kenaikan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU terdiri dari: a. Pembelian = Rp. ........................... b. Penyelesaian Pembangunan = Rp. ........................... c. Transfer dari unit lain = Rp. ........................... 79 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2


d. Hibah (masuk) e. Dan seterusnya ....

(SAP)

= Rp. ...........................


Mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU terdiri dari : a. b. c. d. e.


= = = =

Rp. Rp. Rp. Rp.

........................... ........................... ........................... ...........................

(Selanjutnya bandingkan antara Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari pembelian, jika terjadi perbedaan antara realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari pembelian agar dijelaskan penyebabnya).

5. Aset Tetap Lainnya BLU Nilai Aset Tetap Lainnya BLU pada Per sebesar Rp. , jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya Per sebesar Rp. , mengalami sebesar Rp. , atau .....%.

Mutasi kenaikan Aset Tetap Lainnya BLU terdiri dari: a. b. c. d. e.


= = = =

Rp. Rp. Rp. Rp.

........................... ........................... ........................... ...........................


Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya BLU terdiri dari : a. b. c. d. e.


= = = =

Rp. Rp. Rp. Rp.

........................... ........................... ........................... ...........................



(SAP)

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP Pada periode semester/tahunan 200x (pilih salah satu sesuai cakupan laporan keuangan yang disajikan), realisasi belanja untuk pengadaan

aset tetap melalui pembangunan yang belum selesai pengerjaannya pada adalah sebesar Rp........... Konstruksi dalam pengerjaan tersebut terdiri dari .

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan lrigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

< ungkapkan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan KDP> (Pada sesi ini diungkapkan pula aset-aset yang masih mengalami permasalahan sehingga belum bisa dimasukkan dalam Neraca. Contoh aset seperti ini adalah tanah-tanah yang dikuasai Kementerian Negara/Lembaga tetapi dalam status sengketa, aset-aset yang secara faktual diperoleh dari hibah namun belum dapat dibukukan karena belum ada berita acara serah terimanya, penambahan nilai gedung tempat kerja bukan milik sendiri yang nilainya memenuhi syarat kapitalisasi, dan sebagainya)

7. Piutang Jangka Panjang Piutang Jangka Panjang terdiri dari : a. Tagihan Penjualan Angsuran yang merupakan tagihan atas penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah; b. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan tagihan kepada bendahara/pegawai karena kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya harus membayar ganti rugi kepada Negara; c. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk mencatat adanya penyisihan piutang jangka panjang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. G. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap; dan piutang jangka panjang pada tanggal neraca. Aset Lainnya antara lain: a. Aset tetap yang tidak digunakan lagi; 81 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2


(SAP)

b. Aset Tak Berwujud; c. Kemitraan

dengan

Pihak

Ketiga

merupakan perjanjian antara BLU

dengan satu pihak lain atau lebih dengan pola Bangun, Kelola, Serah (BKS) dan Bangun, Serah, Kelola (BSK); d. Dana Kelolaan BLU merupakan dana untuk menampung dana antara lain: Dana bergulir, dan/ atau dana yang belum menjadi hak milik BLU; e. Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu, contohnya antara lain : bank garansi, dana yang diperuntukan untuk membayar imbalan kerja, termasuk dana abadi (endowment fund); f. Aset Lain-Lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset yang disebutkan di atas. Termasuk aset lain-lain adalah: 1) kumpulan dari aktiva tetap yang rusak dan untuk dihapuskan dimasa yang akan datang. 2) aset yang diperoleh dengan cara angsuran dicatat sebagai aset lainlain dan diakui utang jangka panjangnya. 3) aset yang diperoleh dengan cara leasing. 4) piutang macet BLU yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara (Dalam CaLK uraikan

saldo nilai masing-masing jenis Aset Lain-Lain sesuai

dengan yang ada pada satker BLU).

H. Uang Muka Dari KPPN Uang muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Nilai rupiah pada akun ini merepresentasikan uang

persediaan yang

belum

dipergunakan

dan/atau

yang

belum

dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran definitif.

I. Kewajiban Jangka Pendek Lainnya Kewajiban jangka pendek Lainnya berupa kewajiban jangka pendek lainnya yang jatuh tempo < 1 tahun setelah periode pelaporan.



(SAP)

J. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang berupa kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun setelah periode pelaporan.

K. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas

Dana

Lancar

adalah

kekayaan

bersih

pemerintah

yang

merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban lancar/ jangka pendek, yang terdiri atas. Uraian Akun

Jumlah (Rp.)

1

2

-

Cadangan Piutang

Rp. (nilai rupiah akun Piutang)

-

Cadangan Persediaan

Rp. (nilai rupiah akun Persediaan)

-

Dana Lancar BLU

Rp. (nilai rupiah akun Dana Lancar BLU)

-

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek BLU

Rp. (nilai rupiah akun Dana Utang Jangka Pendek)

Jumlah

(Cadangan Piutang merupakan akun penyeimbang dari akun piutang, cadangan Persediaan adalah akun penyeimbang dari akun persediaan, Dana Lancar BLU merupakan penyeimbang dari akun Kas di BLU, dan Akun Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek adalah akun penyeimbang dari akun kewajiban jangka pendek lainnya). L. Ekuitas Dana Investasi Ekuitas dana investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam aset tetap dan aset lainnya. Ekuitas dana investasi pada tanggal , terdiri atas:



(SAP)

Uraian Akun

Jumlah (Rp.)

1

2

- Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Rp. (nilai rupiah akun Aset Tetap)

- Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Rp. (nilai rupiah akun Aset Lainnya)

- Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang BLU

Rp. (nilai rupiah akun Dana Utang Jangka Panjang BLU)

Jumlah

(Diinvestasikan Dalam Aset tetap merupakan akun penyeimbang dari pos Aset

Tetap,

penyeimbang disediakan

akun

Diinvestasikan

dari pos

untuk

Aset

Dalam

Lainnya,

pembayaran

utang

dan

Aset Lainnya adalah akun Akun

jangka

penyeimbang dari akun kewajiban jangka panjang)


Dana yang

panjang

adalah

harus akun


VI.

(SAP)

INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA (Bagian

ini

digunakan untuk

dengan

laporan

keuangan

mengungkapkan hal-hal lain tetapi

belum

diungkapkan

yang

terkait

pada

bagian

sebelumnya, contoh.:) 1. Domisili tempat satuan kerja tersebut berada. 2. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya. 3. Ketentuan

perundang-undangan

yang

menjadi landasan

kegiatan

harus mengungkapkan

kejadian-

operasionalnya. 4. Catatan

atas

Laporan

Keuangan

kejadian penting selama periode pelaporan, seperti: a. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh Manajemen baru; c. Piutang yang tidak dapat tertagih, d. Peristiwa

yang

sedang

terjadi yang

akan

dapat

berpengaruhi

terhadap Neraca pada masa yang akan datang yang tidak dapat disajikan pada Neraca, contohnya adanya proses pengadilan yang akan dapat mempengaruhi nilai neraca; e. Penggabungan/pemecahan entitas tahun berjalan. 5. Hambatan dan kendala lainnya dalam penyusunan dan pelaporan laporan Keuangan Tahun Anggaran 200x termasuk dalam penyusunan Laporan

BMN

baik yang disebabkan

oleh masalah

ekstern.


intern

maupun


(SAP)

LAMPIRAN I

1. LRA PENDAPATAN 2. LRA PENGEMBALIAN PENDAPATAN 3. LRA BELANJA 4. LRA PENGEMBALIAN BELANJA 5. NERACA PERCOBAAN 6. LAPORAN BMN 7. RINCIAN SALDO AWAL BMN 8. LAPORAN KONDISI BARANG



(SAP)

LAMPIRAN II

1. LAMPIRAN-LAMPIRAN LAINNYA SEBAGAI PENDUKUNG CaLK 2. SSBP UNTUK PENYETORAN SETELAH TANGGAL NERACA TAHUNAN BERAKHIR 3. BERITA ACARA REKONSILIASI DENGAN KPPN 4. Dan sebagainya



(SAP)

BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BIRO KEUANGAN - SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JL. JENDERAL SUDIRMAN, SENAYANSENAYAN - JAKARTA 2012

htpp://simkeu.kemdikbud.go.id Help desk SIMKeu : 021-500 005 ext.4 88 | K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2

MAN PENYUSUNAN RDASARKAN SAP BIRO KEUANGAN - SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIANN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Recommend Documents