Disusun oleh : Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal. Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2013 Disusun oleh : Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat Telp. 021-3521417 Fax. 3858038 E-mail:[email protected] www.kemlu.go.id Jakarta, Maret 2014 © BPO Kemlu

ii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

2013

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF INDIKATOR KINERJA UTAMA BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Gambaran Kementerian Luar Negeri C. Peran dan Fungsi Kementerian Luar Negeri Dalam Pembangunan Bidang Politik D. Akuntabilitas Kinerja Kementerian Luar Negeri BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RPJMN 2010‐2014 B. Revisi Rencana Strategis 2010‐2014 Kementerian Luar Negeri C. Pemetaan Sasaran Strategis – Indikator Kinerja Utama Kementerian Luar Negeri D. Penetapan Kinerja Kementerian Luar Negeri E. Pengukuran Kinerja Kementerian Luar Negeri BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2013 A. Gambaran Umum Akuntabilitas Kinerja 2013 B. Capaian Kinerja RPJMN 2010‐2014 C. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) C.1 Capaian Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2013 D. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2013 D.1 Sasaran Strategis‐1: Meningkatnya Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Pembentukan Komunitas ASEAN di Bidang Politik dan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya

Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

i ii iv vii 1 1 1 8 9

11 11 12 13 15 16

31 31 33 34 35 36 39

ii iii


2013

51

D.3

Sasaran Strategis‐2: Meningkatnya Peran Diplomasi Indonesia dalam Penanganan Isu Multilateral Sasaran Strategis‐3:

D.4

Sasaran Strategis‐4:

73

D.5

Sasaran Strategis‐5:

81

D.6

96

BAB IV

E.

Sasaran Strategis‐6: Meningkatnya Citra Indonesia Dimata Publik Domestik dan Internasional Akuntabilitas Keuangan 2013

D.2

Meningkatnya Kerja Sama di Berbagai Bidang antara RI dengan Negara‐negara dan Organisasi Intrakawasan di Kawasan Asia‐ Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa

Meningkatnya Kualitas Hukum dan Perjanjian Internasional yang Aman dari Aspek Politis, Yuridis, Teknis, dan Keamanan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

PENUTUP

Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat iv

64

114

116

iii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP)

2013

IKHTISAR EKSEKUTIF Seiring dengan perubahan dan dinamika situasi politik luar negeri, pada tahun 2013, Kementerian Luar Negeri telah mempertajam strategi politik luar negeri serta melakukan peningkatan kualitas rencana strategis di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya revisi pada Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan perumusan tujuan/sasaran strategis Kementerian Luar Negeri yang telah berorientasi kepada outcome serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dan terukur. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2013 menfokuskan pada capaian kinerja Kementerian Luar Negeri secara utuh yang tercakup dalam 6 (enam) Tujuan/Sasaran Strategis (SS) yang menjadi kompetensi utama Kementerian Luar Negeri dengan dilengkapi oleh masing‐masing Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan gambaran capaian kinerja sasaran strategis tersebut, secara otomatis kinerja unit kerja, khususnya Perwakilan RI di luar negeri juga telah tergambarkan karena indikator kinerja unit kerja dan Perwakilan pada dasarnya adalah merupakan penunjang keberhasilan dari capaian indikator dari sasaran strategis Kementerian Luar Negeri. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2013, Kementerian Luar Negeri menambahkan Sub Bab Pengukuran Kinerja Kementerian Luar Negeri untuk menggambarkan kinerjanya dengan perlu dengan beberapa penjelasan dan formulasi perhitungan pada masing‐masing IKU‐nya. Secara keseluruhan, Capaiankinerja Kementerian Luar Negeri tahun 2013 sebesar 91,82% dengan kategori capaian kinerja dari 7 IKU, sebanyak 1 IKU dengan capaian kategori “istimewa” (range capaian95<x>100), sebanyak 5 IKU dengan capaian kategori “amat baik” (range capaian85<x≤95),dan sebanyak 1 IKU kategori “baik“ (range capaian75<x≤95).Adapun realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp. 5.105.618.755.778,‐ atau 87,95% dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.804.829.209.000,‐. Kinerja dan peran diplomasi Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah mendapat apresiasi dari pemangku kepentingan di mancanegara sebagaimana pernyataan Catherine Ashton EU High Representative, “Indonesia plays very important role in ASEAN,”(Republika Online, 4 November 2013). Apresiasi lainnya, datang dari Menlu AS John Kerry di sela‐sela Sidang Majelis Umum PBB di New York pada 27 September 2013 yang menekankan peran dan kontribusi Indonesia selalu menjadi bagian dari solusi atas permasalahan global melalui cara‐cara diplomasi. "Kesiapan Indonesia untuk menjadi bagian dari Pasukan Perdamaian PBB atas Mandat dan dibawah payung PBB merupakan kontribusi nyata dalam upaya menyelesaikan permasalahan di Suriah," katanya. Dalam kesempatan tersebut Menlu AS juga menggarisbawahi peran penting Indonesia dalam menciptakan kawasan yang stabil dan damai di Asia Pasifik termasuk isu Laut China Selatan. Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat |

v iv

Lap poran Aku untabilitass Kinerja IInstansi P Pemerinta ah(LAKIP))

2013

Beb berapa laangkah keedepan yyang akaan dilaku ukan oleh h Kementterian Lu uar Negeeri: NAL REG GIONAL GLOBA AL NASION 1. Peninggkatan cap pacity building 1. Meningkat M tkan peraan 1. Meningkaatkan orong trusst 2. Mendo aktiif di setiap p forum Koordinasi ddan sinerggi building a activities dan anttar K/L

2. Meningkaatkan n berbagai ketterlibatan sta akeholderrs dalam perumusan dan implementaasi kebijakkan luaar negeri 3. Peningkattan jumlaah dan kualitass SDM Kemlu

mengoptimalkan pemanfaaatan trustt fund dan projeect fund dari negara m mitra

3. Balanccing multilateralism an nd key bilateral rrelations  Strategic partnersh hip with nd major p middle an powers 4. Memperkuat ASSEAN institutions, termaasuk East mmit (EAS) Asia Sum

inte ernasional

2. Meningkat M tkan profiil Indo onesia me elalui peraanperaan di tinggkat global

3. Melakukan M n pendekaatan baru dalam global g connectivity M tkan peraan 4. Meningkat Indo onesia daalam globa al govvernance, khususnyya dalaam misi perdamaiaan dan n democra acy projecction

endensi 5. Menjagga indepe Asia Tengggara

Kem menterian n Luar Neg geri, Jalan n Taman P Pejambon n No. 6, Jakkarta Pussat | vi

v


2013

CAPAIAN KINERJA KEMLU 2013

Capaian kinerja Kementerian Luar Negeri tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan realisasi Indeks dengan target Indeks yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kementerian Luar Negeri yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Kementerian Luar Negeri tahun 2013. Secara keseluruhan capaian kinerja Kementerian Luar Negeri sebesar 91,82%sebagaimana perhitungan di bawah ini:

NO

SASARAN

1

Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya (SS‐1) Meningkatnya peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral (SS‐2) Meningkatnya kerja sama di berbagai bidang antara RI dengan negara‐negara dan organisasi intrakawasan di kawasan Asia‐Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa (SS‐3)

2 3

4

5

6

Meningkatnya kualitas hukum dan perjanjian internasional yang aman dari aspek politis, yuridis, teknis, dan keamanan (SS‐4) Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran (SS‐5)

Meningkatnya citra Indonesia dimata publik domestik dan internasional (SS‐6)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 1. Indeks peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN 2015 (IKU‐1 SS‐1)

TARGET

REALISASI

KATEGORI

5

8 (91,28%)*

Amat Baik

2. Indeks peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu‐isu multilateral (IKU‐2 SS‐2) 3. Indeks kerja sama Indonesia di berbagai bidang dengan negara‐negara dan organisasi intrakawasan di kawasan Asia‐Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa (IKU‐3 SS‐3)

6

8 (91,79%)*

Amat Baik

9

10 (100%)*

Istimewa

7

7 (88,74%)*

Amat Baik

5. Persentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri (IKU‐5 SS‐5) 6. Indeks pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran (IKU‐6 SS‐5) 7. Indeks citra positif penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri dari persepsi masyarakat domestik dan internasional (IKU‐7 SS‐6)

50%

100%

Amat Baik

6 4

7 (89,92%)* 6 (81,04%)*

Amat Baik

4. Indeks diplomasi bidang hukum dan perjanjian internasional (IKU‐4 SS‐4)

Capaian Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2013 Ket: *) Nilai Persentase Indeks

Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat |

Baik

91,82%

vii

vi

viii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2013

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), telah mengamanatkan dan mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara, termasuk Kementerian Luar Negeri untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Kementerian Luar Negeri, yang bertugas membantu Presiden RI dalam menyelenggarakan politik dan hubungan luar negeri, merumuskan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan dan sasarannya dengan meletakkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Sebagai wujud pertanggungjawaban dan pelaksanaan amanat tersebut, Kementerian Luar Negeri telah menyusun akuntabilitas kinerjanya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013. B.

Gambaran Kementerian Luar Negeri

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI dan diperbarui berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Luar Negeri sebagai berikut : 1. Kedudukan Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Menteri Luar Negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 2. Tugas Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri. 3. Fungsi a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri; Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

1

1


b.

c. d.

2013

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri; pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang politik dan hubungan luar negeri; pelaksanaan kegiatan teknis dan dari pusat sampai daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Menteri Luar Negeri dibantu oleh Wakil Menteri Luar Negeri, 10orang Eselon Iayang terdiri dari Sekretaris Jenderal; 7 orang Direktur Jenderal; Inspektur Jenderal; Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; dan 4 orang Staf Ahli Menteri setingkat Eselon Ib. 1.

Wakil Menteri Luar Negeri

Wakil Menteri Luar Negeri mempunyai tugas membantu Menteri Luar Negeri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri. 2.

Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal menyelenggarakan fungsi: koordinasi kegiatan Kementerian Luar Negeri; koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Luar Negeri; pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Luar Negeri; pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7)

Di dalam Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal terdapat 6 Biro dan 2 Pusat yaitu: Biro Administrasi Menteri; Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan; Biro Perencanaan dan Organisasi; Biro Kepegawaian; Biro Keuangan; Biro Perlengkapan; Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan Kepala Pusat Komunikasi.


2

2


3.

2013

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika menyelenggarakan fungsi : 1)

6)

perumusan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika; pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika; perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dan kerja sama intra kawasan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika; dan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika.

4.

Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa

2) 3) 4) 5)

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika meliputi 6 Eselon II yang terdiri dari : Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika; Direktorat Asia Timur dan Pasifik; Direktorat Asia Selatan dan Tengah; Direktorat Afrika; Direktorat Timur Tengah; dan Direktorat Kerja Sama Intrakawasan. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa menyelenggarakan fungsi : 1) 2) 3) 4)

perumusan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa; pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa;


3

3


5)

2013

6)

perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dan kerja sama intra kawasan dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa; dan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa.

5.

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN

Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa meliputi 6 Eselon II yang terdiri dari : Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa; Direktorat Amerika Utara dan Tengah; Direktorat Amerika Selatan dan Karibia; Direktorat Eropa Barat; Direktorat Eropa Tengah dan Timur; dan Direktorat Kerja Sama Intrakawasan. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEANdipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerjasama ASEAN serta juga melaksanakan tugas sebagai Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN menyelenggarakan fungsi : 1)

6) 7) 8) 9)

penyiapan perumusan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerjasama ASEAN; pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerjasama ASEAN; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerjasama ASEAN; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerjasama ASEAN; perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dan kerja sama intra kawasan dengan negara-negara di kawasan ASEAN; pemberian dukungan bagi Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN; pemajuan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional; pemberian dukungan terhadap pembentukan Komunitas ASEAN; dan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN.

6.

Direktorat Jenderal Multilateral

2)

3)

4) 5)

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN meliputi 5 Eselon II yang terdiri dari : Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN; Direktorat Politik Keamanan ASEAN; Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN; Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN; dan Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan. Direktorat Jenderal Multilateraldipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan mempunyai tugas merumuskan serta Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

4

4


2013

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan politik luar negeri multilateral. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Multilateral menyelenggarakan fungsi : 1) 2) 3)

6) 7)

perumusan kebijakan di bidang hubungan politik luar negeri multilateral; pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan politik luar negeri multilateral; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hubungan politik luar negeri multilateral; perundingan dalam rangka kerjasama multilateral; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan politik luar negeri multilateral; perundingan dalam rangka kerja sama multilateral; dan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Multilateral.

7.

Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

4) 5)

Direktorat Jenderal Multilateral meliputi 6 Eselon II yang terdiri dari : Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral; Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata; Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan; Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup; Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual; dan Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publikdipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan diplomasi publik. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publikmenyelenggarakan fungsi: 1) 2) 3) 4) 5)

perumusan kebijakan di bidang informasi dan diplomasi publik; pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan diplomasi publik; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi dan diplomasi publik; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi dan diplomasi publik; dan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik.

Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publikmeliputi 5 Eselon II yang terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik; Direktorat Informasi dan Media; Direktorat Diplomasi Publik; Direktorat Keamanan Diplomatik; dan Direktorat Kerja Sama Teknik.


5

5


8.

2013

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan danstandardisasi teknis di bidang hukum dan perjanjian internasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional menyelenggarakan fungsi :

1) 2) 3)

7)

perumusan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian internasional; pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian internasional; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hukum dan perjanjian internasional; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hukum dan perjanjian internasional; dan perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan kewilayahan; pemberian dukungan advokasi terkait Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional.

9.

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler

4)

5)

6)

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional meliputi 4 Eselon II yang terdiri dari : Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional; Direktorat Hukum;Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan; dan Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawan dan bertanggung jawab kepada Menteri dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol dan konsuler. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler menyelenggarakan fungsi : 1) 2) 3) 4) 5)

perumusan kebijakan di bidang protokol dan konsuler; pelaksanaan kebijakan di bidang protokol dan konsuler; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang protokol dan konsuler; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang protokol dan konsuler; perundingan dalam rangka perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri; dan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.

6)


6

6


2013

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler meliputi 5 Eselon II yang terdiri dari : Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler; Direktorat Protokol; Direktorat Konsuler; Direktorat Fasilitas Diplomatik; dan Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. 10.

Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 1)

3) 4) 5)

penyiapan perumusan kebijakan pengawasan interndi lingkungan Kementerian Luar Negeri; pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Luar Negeri; penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

11.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

2)

Inspektorat Jenderal meliputi 5 Eselon II yang terdiri dari : Sekretariat Inspektorat Jenderal; Inspektorat Wilayah I; Inspektorat Wilayah II; Inspektorat Wilayah III; dan Inspektorat Wilayah IV.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakandipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Menteri dan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakanmenyelenggarakan fungsi: 1)

2)

3)

4)

penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri; pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri; dan pelaksanaan administrasi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;


7

7


2013

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan meliputi 4 Eselon II yang terdiri dari: Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika; Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa; dan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional. 12.

Staf Ahli

Staf Ahli adalah unsur pembantu Menteri Luar Negeri di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri dan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Luar Negeri mengenai masalah tertentu sesuai bidang tugas keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal serta melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Staf Ahli terdiri dari: Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan; dan Staf Ahli Bidang Manajemen. C.

Peran dan Fungsi Kementerian Luar Negeri dalam Pembangunan Bidang Politik

Perkembangan dinamika situasi global dalam dekade terakhir ditandai oleh berbagai tantangan dan ancaman yang bersifat multidimensional dan kompleks. Disamping isu-isu yang bersifat tradisional, munculnya isu-isu non-tradisional dan fenomena perkembangan geopolitik serta geoekonomi, baik di tingkat global maupun regional, merupakan tantangan yang harus dihadapi dan disikapi oleh Indonesia. Dengan merujuk pada Rencana Jangka Menengah Pembangunan Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (RENSTRA), Kementerian Luar Negeri dalam satu tahun terakhir telah melaksanakan berbagai tindak prioritas bidang politik luar negeri (polugri) RI dan juga program-program kerja lainnya dalam tataran bilateral, regional maupun multilateral. Berbagai aktivitas yang dilakukan ditujukan untuk memperkokoh peranan Indonesia di fora internasional dengan tetap mengacu pada prinsip polugri yang bebas dan aktif.

Selama ini, politik luar negeri RI yang bebas-aktif telah dijalankan dengan pendekatan all-directions foreign policy. Pada tataran praktis, hal ini berarti memajukan hubungan dan kerja sama yang baik dengan semua negara dalam semangat a million friends, zero enemy. Pendekatan ini dipertajam dengan fokus Indonesia untuk menjadi jembatan (bridge builder) atas berbagai kepentingan dan posisi dalam kancah internasional, sebagai wujud kontribusi Indonesia bagi ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

8

8


2013

Peran Indonesia juga senantiasa diarahkan untuk menjadi bagian dari solusi (part of the solution) bagi penyelesaian masalah global. Dalam konteks tersebut, polugri RI telah terbukti memberikan peluang dalam membangun hubungan baik dengan negara-negara di dunia dan meningkatkan peranan Indonesia dalam berbagai organisasi regional dan internasional, utamanya di ASEAN, PBB, G-20,APEC, ARF, Gerakan Non-Blok, Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan D-8. Selain itu, kebijakan luar negeri juga memprioritaskan isu-isu yang menjadi kepentingan masyarakat, antara lain isu lingkungan hidup, isu ekonomi, demokrasi, HAM dan ancaman keamanan non-tradisional.

Pada tataran yang lebih spesifik, sasaran yang hendak dicapai melalui implementasi kebijakan luar negeri adalah untuk meningkatkan kerja sama internasional, menciptakan perdamaian dunia, serta mendorong terciptanya kerja sama ekonomi bilateral, regional dan internasional. Sasaran tersebut dicapai melalui kinerja diplomasi yang semakin berkualitas dalam rangka mendukung upaya pencapaian kepentingan nasional. Dalam kaitan tersebut, diplomasi ekonomi menjadi salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri. Demikian pula halnya dengan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), dimana Kementerian Luar Negeri secara khusus dan berkesinambungan terus melakukan penyempurnaan upaya-upaya perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Sebagai contoh saat ini terdapat 24 perwakilan RI yang telah diperkuat kelembagaaannya dengan menyempurnakan infrastruktur pelayanan dan beberapa diantaranya telah memperoleh ISO 9001:2008, yaitu KJRI Hong Kong, setelah tahun-tahun sebelumnya KBRI Malaysia dan Singapura memperoleh penghargaan yang sama, termasuk perwakilan yang memperoleh Piala Citra Pelayanan Prima. Kementerian Luar Negeri juga tetap konsisten dalam melanjutkan proses benah diri melalui upaya reformasi birokrasi.Benah diri tersebut dilakukan guna menjawab tantangan, peluang, perubahan dan perkembangan yang berlangsung cepat dan dinamis dalam hubungan luar negeri. Melalui semangat benah diri, Kementerian Luar Negeri terus melakukan introspeksi terhadap kelemahan dan kekurangan, sekaligus melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem secara kreatif dan inovatif. Reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan nasional. D.

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Luar Negeri

Pada dasarnya suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi publik itu telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional di dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi dan misi organisasi serta tujuan strategis organisasi telah diformalkan di dalam suatu RENSTRA yang memiliki rentang waktu 5 tahun. Kemudian untuk capaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode 5 tahun tersebut, di dalam RENSTRA ditetapkan


9

9


2013

sejumlah sasaran strategis. Pemenuhan atas sasaran strategis ini setiap tahunnya akan berakumulasi pada pencapaian tujuan strategis organisasi di akhir tahun kelima. Alur pikirnya adalah apabila tujuan strategis organisasi telah dipenuhi maka organisasi tersebut dapat dipersepsikan telah memenuhi visi dan misinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kementerian Luar Negeri selama tahun 2013.


10

10


2013

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RPJMN 2010-2014 Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional bahwa Kementerian Luar Negeri yaitu :

1. 2. 3.

Prioritas Nasional 10 Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Pasca Konflik, terkait capaian kinerja atas jumlah perundingan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah nasional darat dan di laut. Prioritas Nasional 12 Politik, Hukum dan Keamanan terait capaian kinerja atas Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB.

Prioritas Nasional Lainnya terkait peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.

Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025

“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”

Misi Pembangunan Nasional (Kemlu masuk pada Misi 8)

“Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang”


11

11


2013

B. Revisi Rencana Strategis 2010-2014 Kementerian Luar Negeri Tahun 2013, Kementerian Luar Negeri telah melakukan upaya peningkatan kualitas rencana strategis di lingkungan Kementerian Luar Negeri diantaranya dengan melakukan Revisi Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan perumusan tujuan/sasaran strategis yang berorientasi kepada outcome serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dan terukur.

12 Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

12

Pemetaan Sasaran Strategis – Indikator Kinerja Utama Kementerian Luar Negeri

2013


13

13

SS-3: Meningkatnya Kerja Sama di Berbagai Bidang antara RI dengan Negara-negara dan Organisasi Intrakawasan di Kawasan Asia-Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa. IKU-3 SS-3: Indeks Kerja Sama Indonesia di Berbagai Bidang dengan Negara-Negara dan Organisasi Intrakawasan di Kawasan Asia-Pasifik dan Afrika Serta Amerika dan Eropa Komponen 1 IKU-3 SS-3: Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Komponen 2 IKU-3 SS-3: Jumlah dokumen kerjasama dan prakarsa di bidang politik dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan investasi, sosial dan budaya. Komponen 3 IKU-3 SS-3: Negara yang mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Komponen 4 IKU-3 SS-3: Nilai investasi negara-negara asing Komponen 5 IKU-3 SS-3: Total nilai perdagangan Komponen 6 IKU-3 SS-3: Jumlah wisatawan mancanegara

IKU-2 SS-2: Indeks Peran Diplomasi Indonesia dalam Penanganan Isu-Isu Multilateral Komponen 1 IKU-2 SS-2: Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral Komponen 2 IKU-2 SS-2: Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum-forum multilateral Komponen 3 IKU-2 SS-2: Persentase keberhasilan pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada Organisasi Internasional Komponen 4 IKU-2 SS-2: Jumlah implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional

SS-2: Meningkatnya Peran Diplomasi Indonesia dalam Penanganan Isu Multilateral

SS-1: Meningkatnya Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Pembentukan Komunitas ASEAN di Bidang Politik dan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya. IKU-1 SS-1: Indeks Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Pembentukan Komunitas ASEAN 2015 Komponen 1 IKU-1 SS-1: Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan. Komponen 2 IKU-1 SS-1: Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan Komunitas ASEAN 2015 Komponen 3 IKU-1 SS-1: Persentase Implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Komunitas ASEAN

C.


2013


14

14

SS-6 Meningkatnya Citra Indonesia Dimata Publik Domestik dan Internasional IKU-7 SS-6: Indeks Citra Positif Penyelenggaraan Politik dan Hubungan Luar Negeri dari Persepsi Masyakat Domestik dan Internasional Komponen 1 IKU-7 SS-6: Persentase citra positif Indonesia di wilayah negara akreditasi Komponen 2 IKU-7 SS-6: Persentase dukungan konstituen terhadap aset diplomasi publik dan politik luar negeri Indonesia Komponen 3 IKU-7 SS-6: Persentase pemberitaan positif tentang Indonesia yang dimuat media asing di Indonesia Komponen 4 IKU-7 SS-6: Persentase press release yang dimuat di media nasional maupun asing Komponen 5 IKU-7 SS-6: Persentase peningkatan permintaan bantuan kerjasama teknis dari Indonesia yang diterima Komponen 6 IKU-7 SS-6: Persentase peningkatan kegiatan bantuan kerjasama teknis melalui mekanisme triangular Komponen 7 IKU-7 SS-6: Persentase negara yang hadir dalam rangka kegiatan diplomasi publik

IKU-5 SS-5: Persentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri IKU-6 SS-6: Indeks Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran Komponen 1 IKU-6 SS-5: Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran Komponen 2 IKU-6 SS-5: Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan Protap yang berlaku Komponen 3 IKU-6 SS-5: Persentase penyelesaian dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP

SS-5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

IKU-4 SS-4: Indeks Diplomasi Bidang Hukum dan Perjanjian Internasional Komponen 1 IKU-4 SS-4: Jumlah perundingan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah nasional di darat dan di laut Komponen 2 IKU-4 SS-4: Persentase perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, kewilayahan, dan kelautan serta ekonomi dan sosial budaya yang dibuat Komponen 3 IKU-4 SS-4: Persentase produk hukum yang diselesaikan

SS-4 Meningkatnya Kualitas Hukum dan Perjanjian Internasional yang Aman dari Aspek Politis, Yuridis, Teknis, dan Keamanan


: :

Rp. 5.590.095.140.000,-


Jumlah Anggaran Tahun 2013 :

Meningkatnya citra Indonesia dimata publik domestik dan internasional

6. Indeks pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran 7. Indeks citra positif penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri dari persepsi masyakat domestik dan internasional 4

6

50%

7

Meningkatnya kualitas hukum dan 4. Indeks diplomasi bidang hukum dan perjanjian internasional yang aman dari perjanjian internasional aspek politis, yuridis, teknis, dan keamanan Meningkatnya kualitas pelayanan 5. Persentase Penyelesaian Permasalahan/ keprotokolan dan kekonsuleran Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri

6 9

2. Indeks peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu-isu multilateral

5

TARGET

3. Indeks kerja sama Indonesia di berbagai bidang dengan negara-negara dan organisasi intrakawasan di kawasan AsiaPasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa

Meningkatnya peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral Meningkatnya kerja sama di berbagai bidang antara RI dengan negara-negara dan organisasi intrakawasan di kawasan Asia-Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa

2013

15

PENETAPAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

LUAR NEGERI 2013

Meningkatnya peran dan kepemimpinan 1. Indeks peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Indonesia dalam pembentukan Komunitas Komunitas ASEAN di bidang politik dan ASEAN 2015 keamanan, ekonomi, dan sosial budaya

SASARAN

KEMENTERIAN TAHUN ANGGARAN

D. Penetapan Kinerja Kementerian Luar Negeri


Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika; dan Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa Program Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional

Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral

Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerja Sama ASEAN

PROGRAM

15

69.318.829.000

124.497.080.000

34.734.216.000

219.829.673.000

303.093.456.000

51.852.935.000

ANGGARAN (Rp)


E.

2013

Pengukuran Kinerja Kementerian Luar Negeri

Penetapan IKU berdasarkan target dari masing-masing Komponen yang disesuaikan dengan tingkat persentase berdasarkan: INDEKS CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI INDEKS

JUMLAH CAPAIAN KOMPONEN

INTERPRETASI DAN KARAKTERISTIK INDEKS

10

>100

ISTIMEWA

9

95< x ≤ 100

8

90< x ≤ 95

7

85< x ≤ 90

6

80< x ≤ 85

5

75< x ≤ 80

4

70< x ≤ 75

3

65< x ≤ 70

2

60< x ≤ 65

RENDAH

1

≤ 60

SANGAT RENDAH

AMAT BAIK

BAIK

CUKUP

Indeks capaian kinerja didasarkan pada skala 1 s.d 10

Jumlah seluruh komponen pembobotan yang diindeksasi : ∑(((realisasi komponen x bobot komponen) Ket: ∑=Jumlah Penjelasan Penetapan Indeksasi: 1. Indeks capaian kinerja Kementerian Luar Negeri ditetapkan dengan skala 1 s.d 10, dengan “range” capaian kinerja yang ditoleransi objektif adalah: 60% s.d 100%. Toleransi objektif artinya capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan penetapan kinerja yang baik. Capaian kinerja dibawah 60% dan diatas 100% dianggap kurang baik karena terdapat faktor kelemahan dalam penetapan target. 2. Penetapan “range” 60% s.d 100% merujuk pada capaian kinerja Kementerian Luar Negeri tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012. 3. Kenaikan antar indeks adalah 5 (lima) dengan pertimbangan bahwa penurunan dan kenaikan capaian kinerja dengan 5% dianggap relatif wajar, tidak memberatkan dan juga tidak terlalu mudah.

16Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

16


2013

Guna memberikan gambaran utuh atas pengukuran kinerja Kementerian Luar Negeri, berikut disampaikan penjelasan secara komprehensif dan formulasi pengukuran capaian kinerja dari masing-masing Sasaran Strategis (SS-1) untuk menyamakan persepsi antara Kementerian Luar Negeri dengan pemangku kepentingan di tanah air, termasuk masyarakat umum. 1.

SASARAN STRATEGIS 1 (SS-1):

Meningkatnya Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Pembentukan Komunitas ASEAN di Bidang Politik dan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya. Peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN, sebagai bagian dari strategi memperkuat lingkaran pertama kebijakan politik luar negeri, tercermin pada keberhasilannya menuangkan gagasan untuk membentuk Komunitas ASEAN yang terdiri dari 3 (tiga) pilar, yaitu: Komunitas Politik-Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Komunitas ASEAN yang ingin dicapai pada tahun 2015 tersebut bertujuan untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN 2015 ditandai dengan banyaknya prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima oleh negara-negara ASEAN dan dukungan/partisipasi masyarakat domestik serta implementasi langkah aksi cetak biru komunitas ASEAN. SS-1 diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1 SS-1): “Indeks peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN 2015”, yang diperoleh dari komponen dan pembobotan sebagai berikut: No

Komponen

Bobot

1

Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan. (sebagai wujud “kepemimpinan”)

60%

3

Persentase Implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Komunitas ASEAN. (sebagai wujud dari “peran”)

15%

2

Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015. (sebagai wujud dari “peran”)

25%

KOMPONEN 1 IKU-1 SS-1: Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan, merupakan wujud dari “kepemimpinan” Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/menindaklanjuti/merespon (setuju/tidak setuju) terhadap suatu isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan ASEAN. Sedangkan prakarsa adalah inisiatif atau gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu/pertemuan tertentu. Rekomendasi atau prakarsa yang diterima adalah dicatatnya, dicantumkan, disepakatinya prakarsa/ rekomendasi Indonesia ke dalam dokumen sidang.

Formulasi perhitungan Komponen 1 IKU-1 SS-1:

(Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang diterima dibagi dengan jumlah total rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan) x 100%


17 17


2013

KOMPONEN 2 IKU-1 SS-1: Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015 merupakan wujud dari “peran” Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Komunitas ASEAN adalah sebuah komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. Komunitas ASEAN yang ingin dicapai pada tahun 2015 tersebut bertujuan untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Mengingat isu “Komunitas ASEAN” relatif masih baru, persentase dukungan dan partisipasi masih diukur melalui jumlah kerjasama dalam bentuk pelaksanaan kegiatan dengan K/L dan institusi terkait dalam sosialisasi mengenai pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Dukungan masyarakat domestik (meliputi institusi pemerintah (K/L), institusi pendidikan, para pejabat daerah, pengusaha, mahasiswa, siswa, guru dan masyarakat umum) terhadap komunitas ASEAN sangat signifikan bagi pembentukan dan kesiapan Indonesia dalam menyongsong Komunitas ASEAN 2015. Dukungan masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015 mencakup setiap kontribusi positif yang dapat juga berupa fasilitasi. Sedangkan partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat secara nyata dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka pembentukan komunitas ASEAN. Adapun bentuk konkrit dukungan dari masyarakat sebagai respon dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi antara lain terbentuknya ASEAN Study Centre (Pusat Studi ASEAN) di beberapa Universitas utama di Indonesia, pembentukan Komite ASEAN di KADIN Indonesia, adopsi ASEAN Single Curriculum on Entrepreneurship oleh institusi pendidikan, pembentukan UKM Centre-ASEAN oleh masyarakat secara swadaya, dan munculnya kolom ASEAN di beberapa media lokal. Tingginya partisipasi peserta di tiap kegiatan menunjukkan adanya dukungan masyarakat domestik yang cukup signifikan bagi terbentuknya Komunitas ASEAN 2015.

Formulasi perhitungan Komponen 2 IKU-1 SS-1 diperoleh dari jumlah pemangku kepentingan yang hadir dalam kegiatan sosialisasi yang menjawab kuesioner dengan nilai 80-100. Kuesioner berisikan pertanyaan tentang hal-hal yang ada dalam materi sosialisasi sekaligus mencakup pertanyaan dukungan terhadap pembentukan Capaian tersebut dicapai melalui upaya Komunitas ASEAN 2015. pemasyarakatan/sosialisasi Komunitas ASEAN 2015 kepada stakeholders terkait. Dalam hal ini K/L dan institusi terkait dalam pelaksanaan kegiatan meliputi para pemangku kepentingan meliputi institusi pemerintah, institusi pendidikan, para pejabat daerah, pengusaha, mahasiswa, siswa, guru dan masyarakat umum dan media. Pencapaian ini berarti terdapat dukungan masyarakat domestik yang cukup signifikan bagi terbentuknya Komunitas ASEAN 2015. Kesiapan pemangku kepentingan di dalam negeri merupakan kunci utama dalam memanfaatkan peluang dari Komunitas ASEAN. Dengan demikian, komponen 2 ini merupakan penunjang langsung terhadap capaian kerberhasilan sasaran.

KOMPONEN 3 IKU-1 SS-1: Persentase Implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Komunitas ASEAN merupakan komponen “intermestik,” dimana isu internasional dan domestik merupakan satu kesatuan utuh dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Implementasi Cetak Biru Komunitas ASEAN dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan domestik di tanah air sebagai wujud peran Indonesia. Cetak Biru Komunitas ASEAN adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan yang harus


18


2013

dilaksanakan oleh seluruh Negara anggota ASEAN untuk mencapai Komunitas ASEAN. Langkah Aksi (action lines) adalah serangkaian langkah/tindakan (actions) yang tertuang dalam dokumen Cetak Biru Komunitas ASEAN yang meliputi Polkam, Ekonomi dan Sosbud untuk mencapai Komunitas ASEAN 2015. Sesuai Cetak Biru Komunitas ASEAN langkah Aksi bidang Polkam sejumlah 147, Ekonomi sejumlah 91, dan Sosbud sejumlah 339. Formulasi perhitungan Persentase Implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Komunitas ASEAN diperoleh dari : (Jumlah Action Line yang diimplementasikan Indonesia/ jumlah total Action Line Cetak Biru Komunitas ASEAN)x100%

Pembobotan Komponen IKU-1 SS-1: Komponen 1 IKU-1 SS-1 dibobotkan lebih tinggi karena merupakan aspek eksternal (hubungan luar negeri) yang menjadi bobot utama tugas dan fungsi Kemlu dan membutuhkan upaya lebih besar yang sangat berkaitan dengan situasi kondisi tertentu yang memungkinkan Indonesia menyampaikan prakarsa/rekomendasi, sehingga negara-negara ASEAN pada akhirnya dapat menerima prakarsa/rekomendasi yang diajukan Indonesia. Sumber data capaian kinerja tersebut dapat diperoleh dari Laporan dan Dokumen Sidang: Chairman’s Statement, Joint Statement, Report of the Meeting, Summary of Discussion, Summary Record, Joint Communiqué, Agreed Minutes, Declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention, agreement, MoU, Laporan kegiatan/laporan sosialisasi, dll. Komponen 2 dan 3 IKU-1 SS-1 merupakan komponen “intermestik,” dimana isu internasional dan domestik merupakan satu kesatuan utuh dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia masa kini. Hal ini telah sesuai dengan Visi Kemlu yaitu ‘Memajukan kepentingan nasional melalui diplomasi total,’ dimana diplomasi total didefinisikan sebagai upaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan (termasuk pemangku kepentingan domestik) dan memanfaatkan seluruh lini kekuatan (multitrack diplomacy) bangsa Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri. Dengan demikian, kedua komponen tersebut merupakan penunjang langsung terhadap capaian kerberhasilan sasaran.

2. SASARAN STRATEGIS 2 (SS-2):

Meningkatnya Peran Diplomasi Indonesia dalam Penanganan Isu Multilateral Diplomasi multilateral diselenggarakan dalam rangka menciptakan dan memelihara stabilitas, keamanan, dan perdamaian di tingkat kawasan maupun di tingkat global, serta terciptanya keadilan dan kemakmuran baik di tingkat kawasan maupun di tingkat global. Diplomasi multilateral tersebut dilakukan demi kepentingan nasional Indonesia dan sesuai dengan amanat Konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Peningkatan peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral ditandai dengan banyaknya prakarsa dan posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral. Selain itu, dengan diterimanya pencalonan pemerintah/individu dalam keanggotaan/ jabatan pada badan di berbagai fora Internasional sebagai bukti Indonesia diakui perannya oleh masyarakat Internasional dan sekaligus Indonesia lebih memiliki peluang besar untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam organisasi yang sedang dipimpin.


19 19


2013

SS-2 diukur dengan Indikator Kinerja Utama SS-2 (IKU-2 SS-2): “Indeks peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu-isu multilateral”, yang diperoleh dari komponen dan pembobotan sebagai berikut : No

Komponen

Bobot

1

Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral

40%

3

Persentase keberhasilan pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada Organisasi Internasional

15%

2 4

Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum-forum multilateral

Jumlah implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional

30% 15%

KOMPONEN 1 IKU-2 SS-2: Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral. Penjelasan “Posisi” pada Komponen 1 IKU-2 SS-2 adalah sikap Pemerintah Indonesia terhadap suatu masalah yang sedang dibahas atau dinegosiasikan dalam penanganan isu multilateral, sedangkan posisi “yang diterima” adalah posisi yang berhasil dicatat atau dicantumkan atau disepakati dalam dokumen hasil sidang. Formulasi perhitungan Komponen 1 IKU-2 SS-2 diperoleh dari :

(Jumlah posisi yang diterima dibagi jumlah posisi yang disampaikan dalam persidangan) x100%

Sumber data Jumlah posisi yang diterima terdapat pada dokumen-dokumen hasil sidang (laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll). Sedangkan sumber data Jumlah posisi yang disampaikan terdapat pada kertas posisi, statement Delri. KOMPONEN 2 IKU-2 SS-2: Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum-forum multilateral. Penjelasan mengenai “kepemimpinan” pada Komponen 2 IKU-2 SS-2 adalah setiap event internasional pembahasan isu-isu multilateral yang Indonesia menjadi chair, co-chair, host, atau co-host. Dalam satu pertemuan internasional, Indonesia dapat menjadi chair atau co-chair dari beberapa komite dan working group, termasuk Indonesia yang ditunjuk sebagai chair, co-chair dan Indonesia yang ditunjuk sebagai host atau co-host. Target merupakan kemungkinan dan kesempatan bagi Indonesia dalam kepemimpinan. Terdapat kemungkinan pertemuan yang telah disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia batal terlaksana, sehingga persentase antara "kepemimpinan yang terlaksana" terhadap "kepemimpinan yang disepakati" dapat dijadikan ukuran keberhasilan. Formulasi perhitungan Komponen 2 IKU-2 SS-2 diperoleh dari : (Jumlah kepemimpinan Indonesia yang dilaksanakan dibagi Jumlah pertemuan atau event yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia (sebagai chair, co-chair, host, co-host))x100%


20


2013

KOMPONEN 3 IKU-2 SS-2: Persentase keberhasilan pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada Organisasi Internasional, yaitu keberhasilan pencalonan akan dicatat dalam tahun penyelenggaraan pemilihan. Contoh: pemilihan anggota Dewan HAM periode 2015-2017 akan diselenggarakan pada tahun 2014. Sekiranya Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Dewan HAM periode 20152017, maka capaian tersebut akan dicatat sebagai capaian Kemlu pada tahun 2014. Pada prinsipnya, keputusan pencalonan untuk suatu jabatan pada organisasi internasional berada di tangan instansi yang menjadi focal point organisasi internasional tersebut. Kemlu selalu menyampaikan pandangan dan rekomendasi terhadap usulan pencalonan dari instansi (focal point). Walaupun pandangan dan rekomendasi dari Kemlu tersebut pada akhirnya tidak diakomodasi oleh instansi/focal point, Kemlu tetap akan mengupayakan pemenangan terhadap pencalonan dimaksud. Namun, Kemlu akan mencatat dalam laporan akuntabilitasnya bahwa Kemlu telah menyampaikan pandangan dan rekomendasi terhadap pencalonan tersebut. Formulasi perhitungan Komponen 3 IKU-2 SS-2 diperoleh dari : (Jumlah pencalonan yang berhasil dibagi Jumlah pencalonan yang diusulkan)x100%

KOMPONEN 4 IKU-2 SS-2: Jumlah implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional. Penjelasan “kesepakatan multilateral” pada Komponen 4 IKU-2 SS-2, merupakan hal-hal yang disepakati di forum multilateral yang menuntut implementasi di Indonesia dan merupakan tindak lanjut kesepakatan/perjanjian yang telah disetujui pada tingkat multilateral. Hasil akhir implementasi dapat berupa: kebijakan, rencana aksi, peraturan perundang-undangan (termasuk UU untuk ratifikasi). Komponen 4 ini turut mendukung pencapaian SS-2 mengingat koordinasi di tingkat nasional merupakan bagian dari proses diplomasi multilateral itu sendiri. Perlu dipahami bahwa proses diplomasi multilateral diawali dengan koordinasi di tingkat domestik untuk menyusun posisi Pemerintah RI, kemudian posisi Pemri disampaikan dalam berbagai fora multilateral, dan hasil sidang atau komitmen di pertemuan multilateral tersebut diimplementasikan di tingkat domestik. Dalam hal ini, Kemlu senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah maupun pihak terkait lainnya di tingkat domestik, khususnya isu-isu dimana Kemlu menjadi focal point yang memimpin koordinasi tingkat nasional (contoh: Kemlu memimpin Pokja TKMPP, Pokja ratifikasi ICSANT, koordinator penyiapan posisi Pemri dalam sidang ATT, CPCJ, dan sidang multilateral lainnya). Selain itu, komitmen di tingkat multilateral harus ditindaklanjuti dengan implementasi tingkat domestik. Kesepakatan-kesepakatan yang telah dihasilkan pada tingkat multilateral dituntut dapat diimplementasikan pada tingkat nasional. Dengan demikian, komponen 4 tersebut merupakan penunjang langsung terhadap capaian kerberhasilan sasaran. Pembobotan Komponen IKU-2 SS-2: Pembobotan Komponen 1 dan 2 yang tinggi dikarenakan membutuhkan effort dan koordinasi nasional yang lebih tinggi. Bobot yang lebih tinggi juga disebabkan karena merupakan aspek eksternal (hubungan luar negeri) yang menjadi bobot utama tugas dan fungsi Kemlu. Pembobotan Komponen 3 dan 4 yang lebih rendah karena keberhasilan pencapaian indikator tersebut banyak dipengaruhi pula oleh pemangku kepentingan nasional lain di dalam negeri maupun terkait dengan perkembangan internasional.


21 21


2013

Sumber data capaian kinerja tersebut dapat diperoleh dari Laporan dan Dokumen Sidang: Chairman’s Statement, Joint Statement, Report of the Meeting, Summary of Discussion, Summary Record, Joint Communiqué, Agreed Minutes, Declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention, agreement, MoU, hasil group discussion, kelompok kerja, perumusan resolusi, dll.

3. SASARAN STRATEGIS 3 (SS-3):

Meningkatnya Kerja Sama di Berbagai Bidang antara RI dengan Negara-negara dan Organisasi Intrakawasan di Kawasan Asia-Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa. Pelaksanaan diplomasi Indonesia di kawasan Asia, Pasifik, Afrika, Amerika dan Eropa sangat signifikan bagi kepentingan prioritas nasional Indonesia, khususnya dalam mendukung keutuhan wilayah NKRI, mengembangkan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi serta meningkatkan pengaruh dan peran Indonesia secara global. Peningkatan kerjasama ditandai dengan indikator utama kerjasama, yaitu: banyaknya jumlah dokumen kerjasama yang disepakati dan prakarsa Indonesia yang diterima; jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi; Negara yang mengakui kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); neraca perdagangan Indonesia dengan negara-negara kawasan; nilai investasi negara-negara asing di Indonesia; dan jumlah wisatawan mancanegara. Terjadi peningkatan hubungan Indonesia dengan negara-negara mitra di tingkat bilateral, khususnya dengan negara-negara yang memiliki kemitraan strategis dengan Indonesia (Australia, RRT, Jepang, Korea, India, Afrika Selatan, Uni Eropa, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, Brasil, Turki, dan Rusia) maupun di tingkat regional. Di kawasan Asia, Pasifik dan Afrika, serta kawasan Amerika dan Eropa hal ini tampak dari peningkatan kerja sama di bidang ekonomi, termasuk investasi dan perdagangan, kerja sama pertahanan, maritim dan pertanian. Secara khusus, penguatan kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik juga ditujukan untuk mendukung terciptanya kawasan yang damai, aman dan stabil serta sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. Sementara itu, hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa semakin menunjukkan perkembangan kerja sama menuju ke arah kemitraan baru yang saling menguntungkan dalam isu-isu strategis seperti lingkungan hidup, ketahanan pangan, energi, demokrasi, pertahanan, kehutanan, infrastruktur, pengadaan pemerintah, pendidikan dan IPTEK, penanganan bencana alam, kerja sama kota kembar, perjanjian bebas visa untuk paspor diplomatik dan khusus, interfaith dialogue, Perlindungan WNI/BHI dan HAM. Hal ini membuktikan pula bahwa peranan Indonesia di mata negara-negara di kawasan tersebut diakui menjadi semakin penting. SS-3 diukur dengan IKU-3 SS-3: “Indeks kerja sama Indonesia di berbagai bidang dengan negara-negara dan organisasi intrakawasan di kawasan Asia-Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa”, yang diperoleh dari komponen dan pembobotan sebagai berikut :


22


No

Komponen

2013

Bobot

1

Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi

45%

3

Negara yang mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

10%

2

Jumlah dokumen kerjasama dan prakarsa di bidang politik dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan investasi, sosial dan budaya.

4

Nilai investasi negara-negara asing

6

Jumlah wisatawan mancanegara

5

Total nilai perdagangan

30% 5% 5% 5%

KOMPONEN 1 IKU-3 SS-3: Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi dari/ke Indonesia merupakan capaian kinerja yang signifikan bagi Kementerian Luar Negeri karena merupakan suatu proses panjang yang sangat kompleks. Dengan semakin tingginya intensitas kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, akan semakin mendukung pula terhadap pencapaian sasaran peningkatan kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa.

KOMPONEN 2 IKU-3 SS-3: Jumlah dokumen kerjasama dan prakarsa di bidang politik dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan investasi, sosial dan budaya, dokumen kerjasama mencakup seluruh dokumen yang ditandatangani/diparaf (MoU/Record of Discussion/Summary of Discussion/Agreed Minutes/Agreement). Dokumen kesepakatan ini merupakan referensi bagi K/L/instansi lain dalam menindaklanjuti kerja sama dan laporan tidak termasuk sebagai dokumen kesepakatan. Adapun prakarsa yang diterima adalah inisiatif atau gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu/pertemuan tertentu yang dicatat, dicantum, disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang. KOMPONEN 3 IKU-3 SS-3: Jumlah negara yang mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan capaian penting dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam mendapatkan dan mempertahankan pengakuan Pemerintah, Parlemen dan LSM negara mitra terhadap kedaulatan dan integritas negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk isu-isu separatis. Capaian ini penting untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional guna menciptakan suasana kondusif bagi pembangunan ekonomi, perdagangan dan investasi serta pariwisata nasional.

KOMPONEN 4,5, dan 6 IKU-3 SS-3 Nilai investasi negara-negara asing, total nilai perdagangan, dan jumlah wisatawan mancanegara merupakan kinerja atau outcome dari pelaksanaan politik luar negeri, sebagai kontribusi atas upaya bersama dalam meningkatkan nilai perdagangan dan investasi asing. Komponen ini diberi bobot kecil karena merupakan hasil kinerja banyak stakeholders di dalam dan luar negeri negeri seperti kementerian terkait: Kemendag, BKPM, KemenPariwisata, dan para pengusaha di tanah air serta perwakilan RI di luar negeri. Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

23

23


2013

Pembobotan Komponen IKU-2 SS-2: Komponen (1) dan (2) dibobotkan paling tinggi karena merupakan komponen atau indikator utama serta merupakan mekanisme utama dalam pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional sebagai hasil pelaksanaan politik luar negeri untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Komponen ini juga menjadi core kompetensi dari Kemlu. Sumber data capaian kinerja tersebut dapat diperoleh dari Dokumen MoU/Agreement/ Laporan dan Dokumen Sidang: Chairman’s Statement, Joint Statement, Report of the Meeting, Summary of Discussion, Summary Record, Joint Communiqué, Agreed Minutes, Declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention, agreement, MoU, hasil group discussion, kelompok kerja, Data nilai investasi dari BKPM, Laporan Neraca Perdaganganan/Data Neraca perdagangan Kemendag, Badan Pusat Statistik, Laporan hasil kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, Matrik negara yang mendukung NKRI, Data kunjungan turis dari Kemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Matrik Negara Pendukung NKRI. 4. SASARAN STRATEGIS 4 (SS-4): Meningkatnya Kualitas Hukum dan Perjanjian Internasional yang Aman dari Aspek Politis, Yuridis, Teknis, dan Keamanan Peningkatan kualitas hukum dan perjanjian internasional ditujukan untuk mengakomodasi kepentingan nasional yang ditandai dengan 4 aspek aman, yaitu: aman dari aspek politis adalah tidak bertentangan dengan politik luar negeri dan kebijakan hubungan luar negeri pemerintah pusat pada umumnya. Aman dari aspek yuridis menekankan terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah (loopholes) yang merugikan bagi pencapaian tujuan kerjasama. Aman dari aspek teknis yaitu tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Teknis yang terkait. Aman dari aspek keamanan menekankan bahwa kerjasama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing (spionase) yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri. SS-4 diukur dengan IKU : “Indeks diplomasi bidang hukum dan perjanjian internasional”, yang diperoleh dari komponen dan pembobotan sebagai berikut : No 1 2

3

Komponen Jumlah perundingan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah nasional di darat dan di laut Persentase perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, kewilayahan, dan kelautan serta ekonomi dan sosial budaya yang dibuat Persentase produk hukum yang diselesaikan

Bobot 50% 30%

20%

KOMPONEN 1 IKU-4 SS-4: Jumlah perundingan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah nasional di darat dan di laut adalah banyaknya perundingan merupakan ukuran kinerja karena sifat perundingan masalah penetapan perbatasan, selain menyangkut aspek hukum dan teknis juga sangat dipengaruhi kebijakan politik masing-masing negara. Penyelesaian masalah perbatasan sulit diukur secara kuantitatif karena 24 Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

24


2013

menyangkut aspek hukum, politis, dan teknis yang juga sangat dipengaruhi kepentingan nasional masing-masing negara. Hal yang paling signifikan yang dapat mengukur tingkat kemajuan penyelesaian masalah perbatasan tersebut adalah banyaknya perundingan yang dilakukan, karena untuk bisa melakukan satu perundingan saja dibutuhkan kinerja diplomasi melalui langkah pendekatan diplomatik untuk bisa mengajak negara mitra memulai dan melanjutkan perundingan. KOMPONEN 2 IKU-4 SS-4: Persentase perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, kewilayahan, dan kelautan serta ekonomi dan sosial budaya yang dibuat, mencakup kesepakatan publik antar negara dan organisasi internasional, seperti Persetujuan, MoU, dll. Formulasi perhitungan Komponen 2 IKU-4 SS-4 diperoleh dari: (Jumlah perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, kewilayahan, dan kelautan yang dibuat dan atau diratifikasi/jumlah permintaan pendapat mengenai perjanjian internasional yang diterima)x100% ditambah (Jumlah perjanjian internasional di bidang ekonomi dan sosial budaya yang dibuat dan atau diratifikasi/jumlah permintaan pendapat mengenai perjanjian internasional yang diterima)x100%) dibagi 2

KOMPONEN 3 IKU-4 SS-4: Persentase produk hukum yang diselesaikan, adalah sampai dengan produk hukum (UU, Perpres Perjanjian Bebas Visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas, Permenlu, Kepmenlu, Surat Keputusan, Kontrak Sewa/Beli/Gedung Kantor/Wisma) ditandatangani. Semakin tinggi produk hukum yang diselesaikan menandakan semakin meningkatnya kualitas hukum dan perjanjian internasional yang aman dari aspek politis, yuridis, teknis, dan keamanan. Hal ini dapat terlihat dari brafaks permintaan pendapat hukum yang umumnya terkait dengan perjajian/perkara hukum dengan pihak asing yang menyangkut pembelian tanah dan pembelian/sewa property Perwakilan RI di luar negeri, penerapan asas resiprokal dan harmonisasi hukum nasional atas kepemilikan aset Perwakilan Negara Asing di Jakarta, kontrak local staff Perwakilan RI, tuntutan hukum dan setiap aspek hukum lainnya di luar negeri yang terkait dengan pemerintah, badan hukum dan warga negara Indonesia. Dengan demikian, komponen 3 tersebut merupakan penunjang langsung terhadap capaian keberhasilan sasaran. Formulasi perhitungan Komponen 3 IKU-4 SS-2 diperoleh dari :

(Jumlah produk hukum yang diselesaikan/ jumlah seluruh permintaan produk hukum yang masuk)x100%

Pembobotan komponen Komponen (1) dan (2) dibobotkan lebih tinggi karena merupakan aspek eksternal (hubungan luar negeri) yang menjadi bobot utama tugas dan fungsi Kemlu. Komponen (1) dibobotkan paling tinggi karena isu menyangkut isu kedaulatan teritorial yang sensitif dan proses perundingan yang cenderung lama.

Sumber data capaian kinerja dapat diperoleh dari Laporan Perundingan, Data Treaty Room, Nota Dinas/Surat Dinas Permintaan Pendapat Hukum, Nota Dinas/ Surat Dinas


25 25


2013

Penyampaian Pendapat Hukum, Nota dinas/surat dinas/brafaks/kawat penyampaian produk hukum. 5. SASARAN STRATEGIS 5 (SS-5): Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran SS-5 merupakan fungsi pelayanan publik Kementerian Luar Negeri dalam memberikan pelayanan terbaik, prima professional kepada seluruh pemangku kepentingan. Adapun pelayanan publik yang diberikan meliputi pemberian pelayanan keprotokolan, pelayanan kekonsuleran, pelayanan fasilitas diplomatik, dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri. Perlindungan kepada WNI/TKI di luar negeri menjadi prioritas nasional. SS-5 diukur dengan IKU : IKU-1 SS-5: “Persentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri” dan IKU-2 SS-5: “Indeks pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran“.

Formulasi perhitungan IKU-1 SS-5 diperoleh dari perhitungan:

(PK + PHMP) ------------------- = …% 2 PK: Persentase penanganan kasus tahun terkait PHMP: Persentase pembebasan WNI dari hukuman mati tahun terkait

PK dan PHMP diperoleh dari perhitungan: PK : KS x100% KD KS: Jumlah kasus yang diselesaikan KD: Jumlah kasus yang ditangani

PHMP: KHMS X 100% KHMD KHMD: Jumlah kasus hukuman mati yang ditangani KHMS: Jumlah kasus dibebaskan dari hukuman mati

Adapun penyelesaian permasalahan/kasus WNI mencakup penanganan kasus lainnya seperti gaji yang tidak dibayar, penyiksaan/kekerasan fisik, pelecehan seksual, beban kerja tidak sesuai, perselisihan dengan majikan, sakit, kecelakaan kerja; dan pembebasan WNI dari ancaman hukuman mati. Sumber data capaian kinerja “Penyelesaian permasalahan/kasus WNI” diperoleh dari database perlindungan WNI/BHI. Formulasi perhitungan IKU-2 SS-5, diperoleh dari komponen dan pembobotan sebagai berikut : No 1 2 3

Komponen Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan Protap yang berlaku Persentase penyelesaian dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP


Bobot 50% 30% 20% 26


2013

KOMPONEN 1 IKU-2 SS-5: Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran, tingkat kepuasan tersebut diukur berdasarkan atas pengukuran kepuasan pelayanan kekonsuleran yang diambil dengan menggunakan kuisioner dan media sms dari para responden. Formulasi perhitungan Komponen 1 IKU-2 SS-5 diperoleh dari : (Jumlah penerima jasa yang puas/jumlah kuesioner yang dibagikan)x100%

KOMPONEN 2 IKU-2 SS-5: Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan Protap yang berlaku, dengan formulasi perhitungan: (Jumlah pelayanan keprotokolan yang sesuai protap/ jumlah seluruh pelayanan keprotokolan yang dilakukan)x100%

KOMPONEN 3 IKU-2 SS-5: Persentase penyelesaian dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP, dengan formulasi perhitungan: (Jumlah dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP/ seluruh dokumen permohonan)x100%

Dokumen tersebut mencakup dokumen permohonan pembelian kendaraan bermotor, dokumen permohonan importasi barang, dokumen permohonan pembebasan pajak dan prasarana, dokumen permohonan perijinan, bangunan dan pengawasan, dokumen permohonan perijinan senjata api dan alat komunikasi, dokumen permohonan fasilitas kunjungan dan akreditasi.

Evaluasi dan survey atas kesesuaian dengan Protap/SOP diantaranya dilakukan oleh Kelompok Kerja Internal, stakeholders terkait seperti PNS K/L, masyarakat umum, petugas dari Perwakilan asing maupun organisasi internasional, serta oleh perusahaan quality control/assurance yang memberikan sertifikasi/resertifikasi ISO, sehingga evaluasi dan survey menghasilkan penilaian yang lebih objektif.

Kementerian Luar Negeri mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa Piagam Penghargaan Citra Pelayanan Prima pada tanggal 15 Desember 2010. Pada tahun 2012 ini, Kementerian Luar Negeri berhasil mempertahankan ISO 9001:2008 yang diperoleh sejak 2010. Beberapa kriteria yang dipenuhi untuk mempertahankan ISO ini adalah:

- Waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari setelah dokumen dinyatakan lengkap, tercapai. - Kerusakan proses kartu karena proses pencetakan dan laminasi tidak lebih dari 0,06%. - Pengaduan ditanggapi paling lambat 2 hari kerja - Realisasi pelaksanaan program peningkatan personil Direktorat Fasilitas Diplomatik minimum 80% dari yang direncanakan secara internal. - Realisasi pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sesuai jadwal dengan toleransi 10% dari waktu yang ditetapkan. Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

27 27


2013

Pembobotan Komponen (1) dibobotkan lebih tinggi karena menyangkut aspek pelayanan prima dan kepuasan atas pelayanan publik. Sumber data capaian kinerja dapat diperoleh dari kuesioner, laporan kegiatan, dokumen check list pelaksanaan keprotokolan dan fasilitas diplomatik. 6. SASARAN STRATEGIS 6 (SS-6): Meningkatnya Citra Indonesia Dimata Publik Domestik dan Internasional Pencapaian kepentingan Indonesia yang diperjuangkan melalui diplomasi dipengaruhi pula oleh citra Indonesia di tengah-tengah masyarakat internasional. Oleh karena itu, upaya membangun citra positif Indonesia menjadi hal yang penting, mengingat citra bangsa yang positif akan turut mendukung peningkatan kepercayaan publik, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Tumbuh dan berkembangnya citra positif terhadap Indonesia menjadi salah satu faktor pendukung suksesnya diplomasi Indonesia guna pencapaian kepentingan nasional di berbagai aspek antara lain meningkatkan pertumbuhkan ekonomi yang lebih tinggi, menciptakan harmoni dan kestabilan politik, peningkatan kesejahteraan sosial, dan semakin dikenalnya budaya Indonesia di dunia internasional. SS-6 diukur dengan IKU-1 SS-6:

“Indeks citra positif penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri dari persepsi masyakat domestik dan internasional”, yang diperoleh dari komponen dan pembobotan sebagai berikut : No 1 2

Komponen Persentase citra positif Indonesia di wilayah negara akreditasi Persentase dukungan konstituen terhadap aset diplomasi publik dan politik luar negeri Indonesia

Bobot 30% 20%

4

Persentase press release yang dimuat di media nasional maupun asing

10%

3

5 6 7

Persentase pemberitaan positif tentang Indonesia yang dimuat media asing di Indonesia Persentase peningkatan permintaan bantuan kerjasama teknis dari Indonesia yang diterima

Persentase peningkatan kegiatan bantuan kerjasama teknis melalui mekanisme triangular Persentase negara yang hadir dalam rangka kegiatan diplomasi publik

10%

10% 10% 10%

KOMPONEN 1 IKU-1 SS-6: Persentase citra positif Indonesia di wilayah negara akreditasi, citra positif merupakan persepsi masyarakat Indonesia dan masyarakat negara setempat yang diperoleh berdasar survey Kementerian Luar Negeri di tanah air dan Perwakilan RI di luar negeri.


28


2013

KOMPONEN 2 IKU-1 SS-6: Persentase dukungan konstituen terhadap aset diplomasi publik dan politik luar negeri Indonesia. Konstituen mencakup domestik dan asing mencakup korps diplomatik, politikus, tokoh agama, akademisi, tokoh civil society, civil society, mahasiswa/pelajar, media, generasi muda, pengusaha. Aset diplomasi publik adalah keberagaman/kemajemukan/budaya, ekonomi progresif, demokrasi Indonesia, Islam moderat, kerukunan umat beragama. Dengan demikian, komponen 2 tersebut merupakan penunjang langsung terhadap capaian kerberhasilan sasaran. Formulasi perhitungan Komponen 1 IKU-1 SS-6 diperoleh dari : (Jumlah peserta yang mendukung/Jumlah kuesioner yang dikembalikan)x100%

KOMPONEN 3 IKU-1 SS-6: Persentase pemberitaan positif tentang Indonesia yang dimuat media asing di Indonesia, mencakup monitoring ulasan positif maupun negatif media asing terkait pencitraan Indonesia. Formulasi perhitungan Komponen 3 IKU-1 SS-6 diperoleh dari: (Jumlah pemberitaan yang positif/jumlah pemberitaan yang disebarkan)x100%

KOMPONEN 4 IKU-1 SS-6: Persentase press release yang dimuat di media nasional maupun asing, bahwa semakin tinggi press release yang dimuat di media nasional maupun asing maka semakin meningkatnya citra indonesia dimata publik domestik dan internasional. Dengan demikian, komponen 4 tersebut merupakan penunjang langsung terhadap capaian kerberhasilan sasaran. Formulasi perhitungan Komponen 4 IKU-1 SS-6 diperoleh dari : (jumlah press release yang dimuat/ jumlah press release yang disebar)x100%

KOMPONEN 5 dan 6 IKU-1 SS-6: Persentase peningkatan permintaan bantuan kerjasama teknis dari Indonesia yang diterima dan Persentase peningkatan kegiatan bantuan kerjasama teknis melalui mekanisme triangular. Bagi Indonesia, kerja sama teknik dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan merupakan amanah dari Pembukaan UUD 1945 terutama pada alinea ke-4. Kerja sama teknik merupakan salah satu alat yang dapat mendukung upaya-upaya diplomasi RI di forum bilateral, regional maupun multilateral. Seiring dengan meningkatnya postur Indonesia di dunia internasional serta berbagai kapasitas yang dimiliki Indonesia, Indonesia semakin dituntut untuk berperan aktif dalam mengatasi berbagai masalah pembangunan yang dialami oleh negara-negara berkembang lainnya. Indonesia telah memainkan peranan aktif untuk membantu negara-negara berkembang sejak tahun 1980-an. Melalui pembiayaan APBN maupun bekerja sama dengan para mitra pembangunan, ribuan peserta dari berbagai negara berkembang telah mengikuti berbagai pelatihan, loka karya dan pemagangan di Indonesia. Indonesia juga telah mengirimkan berbagai tenaga ahli dan peralatan teknik lainnya ke negara-negara berkembang. Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

29 29


2013

Berbagai perkembangan tersebut membuktikan bahwa saat ini Indonesia sudah menjadi negara pemberi bantuan walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia juga masih membutuhkan bantuan dari negara-negara lain. Meningkatnya status Indonesia sebagai Negara pemberi bantuan pembangunan merupakan bukti untuk mendukung SS-6. Formulasi perhitungan komponen 5 IKU-1 SS-6 diperoleh dari :

Jumlah peningkatan kegiatan triangular KST tahun berjalan/ jumlah kegiatan triangular KST tahun sebelumnya)x100%

Formulasi perhitungan komponen 6 IKU-1 SS-6 diperoleh dari :

(Permintaan bantuan Kerjasama Teknik tahun berjalan/ permintaan tahun sebelumnya)x100%

KOMPONEN 7 IKU-1 SS-6: Persentase negara yang hadir dalam rangka kegiatan diplomasi publik, dilihat dari sudut pandang ini, kehadiran peserta asing dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri merupakan indikator bahwa masyarakat internasional memiliki pandangan positif terhadap Indonesia. Para peserta atau negara bersedia hadir dalam kegiatan di Indonesia karena kegiatan tersebut sebagai faktor pembentuk persepsi memiliki arti yang signifikan bagi para peserta/negara tersebut sehingga tingkat kehadiran peserta/negara memiliki korelasi positif terhadap persepsi mengenai Indonesia. Formulasi perhitungan Komponen 7 IKU-1 SS-6 diperoleh dari : (Jumlah negara yang hadir/undangan yang disebarkan)x100%

Pembobotan Komponen IKU-1 SS-6 4. Komponen (1) dibobotkan lebih tinggi karena merupakan aspek eksternal (hubungan luar negeri) yang menjadi bobot utama tugas dan fungsi Kemlu dan terkait aspek soft power yang bersifat dua arah serta lebih kompleks pencapaiannya dibandingkan aspek hard power. Sumber data capaian kinerja dapat diperoleh dari Laporan survey, kuesioner, naskah perjanjian Kerjasama Teknik, media cetak asing/online, nota diplomatik dan kawat/brafaks, laporan kegiatan.


30


2013

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

Gambaran Umum Akuntabilitas Kinerja 2013

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Kementerian Luar Negeri pada tahun 2013 amat baik, dengan capaian realisasi kinerja sebesar 91,82%.Pada tahun 2013, diplomasi Indonesia telah mengarungi situasi global dan kawasan yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian yang ditandai oleh disatu sisi ditandai oleh situasi damai antar negara, namun di sisi lain, ditandai oleh situasi konflik di berbagai belahan dunia yang hari demi hari telah mengakibatkan korban jiwa yang tidak kecil.

Tantangan yang paling mendasaradalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan di kawasan. Hal ini telah, dan akan terus menjadi, prioritas utama politik luar negeri Indonesia. Perdamaian merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan seringkali upaya ini bukanlah sesuatu yang mudah. Sebagai contoh, pada saat kawasan Asia Tenggara memasuki tahap akhir menuju Komunitas ASEAN 2015, kawasan yang lebih luas, yakni Asia Timur dan Asia Pasifik, justru menunjukkan tanda-tanda peningkatan ketegangan dan ketidakpastian.

Oleh karena itu, Politik luar negeri Indonesia sepanjang tahun 2013 telah bekerja untuk menciptakan suatu tatanan di kawasan, baik dalam bentuk penguatan kapasitas kelembagaan di kawasan maupun dalam penguatan norma-norma dan prinsip hubungan baik antar negara, yang kesemuanya ditujukan bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Salah satunya ditandai oleh upaya Indonesia dalam mendorong diselesaikannya dokumen “code of conduct”sebagai acuan utama dalam pengelolaan masalahLaut China Selatan (LCS) yang telah menjadi perhatian negara-negara kawasan beberapa tahun kebelakang. Selain itu, kontribusi konkrit Indonesia lainnya dalam upaya manajemen konflik di kawasan diwujudkanpembentukan Institute for Peace and Reconciliation dan penyelenggaraan pertemuan informal Governing Council of ASEAN Institute for Peace and Reconciliation.

Indonesia selalu memberikan kontribusi aktif terhadap upaya pembentukan Komunitas ASEAN dan pembahasan visi Komunitas ASEAN pasca 2015. Kementerian Luar Negeri melalui langkah pemasyarakatan di berbagai daerah di Indonesia senantiasa mendorong kesadaran, pemahaman, dukungan dan partisipasi serta rasa memiliki ASEAN di antara masyarakat Indonesia. Selain itu, Kementerian Luar Negeri selalu mendorong implementasi Cetak Biru Komunitas ASEAN pada tingkat nasional dan regional ASEAN.

Selain itu, pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri Indonesia sepanjang tahun 2013 ditandai denganKementerian Luar Negeri yang semakin menunjukkan kepemimpinannya di kancah diplomasi global dengan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia, bertindak sebagai tuan rumah dalam beberapa pertemuan internasional, seperti Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (WTO) ke-9 dan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 2013 Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

31 31


2013

serta terus memelihara dan menjalin kerja sama multilateral pada berbagai organisasi internasional dengan tetap mengedepankan kepentingan nasionalnya.

Kementerian Luar Negeriberkomitmen untuk menyelesaikan masalah perbatasan dansemakin intensif mendorong kesediaan negara pihak untuk melakukan perundingan dalam penyelesaian perbatasan baik perbatasan darat maupun perbatasan laut. Selain itu, semakin banyaknya stakeholders dalam negeri yang meminta bantuan hukum kepada Kementerian Luar Negeri terkait kerja sama internasional yang dibuat dengan negaranegara asing di berbagai bidang menunjukkan bahwa perjanjian tersebut sudah dipertimbangkan dari segi keamanan.

Tidak kalah penting, peningkatan citra Indonesia di mata publik domestik dan internasional dilakukan melalui serangkaian komunikasi efektif atas perkembanganperkembangan dan pelaksanaan politik luar negeri kepada publik di dalam negeri, menyerap masukan dan aspirasi publik di dalam negeri, mempromosikan citra Indonesia di luar negeri dan aktif menggalang koordinasi dengan kalangan pemangku kepentingan. Beberapa sarana komunikasi tersebut dilakukan melalui rangkaian kegiatan diantaranya Presidential Friends of Indonesia, Interfaith Dialogue and Empowering the Moderates, sertaIndonesian Arts and Culture Scholarship (Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia-BSBI). Namun dibalik berbagai capaian tersebut, terdapat cukup banyak tantangan yang tentu saja mempengaruhi kinerja Kemlu. Tantangan tersebut diantaranya adalah: •Sosialisasi diplomasi Indonesia kepada masyarakat.

Faktor Internal

•Peningkatan citra Kemlu dalam isu perlindungan WNI. •Tingginya intesitas dan kompleksitas tugas perlindungan WNI. •Masih kurangnya kesadaran, pemahaman, dukungan dan partisipasi serta rasa memiliki ASEAN di antara masyarakat Indonesia.

•Situasi global dan kawasan yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian.

Faktor Eksternal

•Tantangan terbesar pemeliharaan perdamaian dan keamanan di kawasan. Contoh: Ketegangan di kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik (Laut Cina Selatan). •Tidak mudahnya proses perundingan dalam penyelesaian perbatasan baik perbatasan darat maupun perbatasan laut.

Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat 32

32


B.

2013

Capaian Kinerja RPJMN 2010-2014

Tahun 2013 merupakan tahun ketiga pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014. Adapun metode yang digunakan adalah membandingkan capaian antar berbagai komponen sasaran, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran. Berdasarkan perbandingan capaian ini dapat diperoleh informasi menyangkut masing-masing sasaran, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program di masa mendatang agar setiap program yang direncanakan dapat berhasil guna dan berdaya guna. Langkahlangkah yang dilakukan adalah dengan terlebih dahulu membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing komponen sasaran sehingga diperoleh capaian tiap komponen sasaran. Capaian RPJMN terkait Prioritas Nasional 10 Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Pasca Konflik melalui Indikator Jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan maritim dan darat. No.

1

Indikator Kinerja

Jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan maritim dan darat

2010 N/A

Tahun 2011 2012 38 32

2013 41

Capaian RPJMN terkait Prioritas Nasional 12 Politik, Hukum dan Keamanan melalui Indikator Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB. No.

2

Indikator Kinerja

Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB

2010 3

Tahun 2011 2012 5 5

2013 6

2010

Tahun 2011 2012

2013

Capaian RPJMN terkait Prioritas Nasional lainnya No.

3

Indikator Kinerja

Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri

24


18

0

33 33


C.

2013

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) NO

1 2 3


1. Indeks peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN 2015 (IKU-1 SS-1)

2. Indeks peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu-isu multilateral (IKU-2 SS-2) 3. Indeks kerja sama Indonesia di berbagai bidang dengan negara-negara dan organisasi intrakawasan di kawasan Asia-Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa (IKU-3 SS3)

4

4. Indeks diplomasi bidang hukum dan perjanjian internasional (IKU-4 SS-4)

5

6

TARGET

CAPAIAN

5

8 (91,28%)*

6 9

8 (91,79%)* 10 (100%)*

7

7 (88,74%)*

5. Persentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri (IKU-5 SS-5)

50%

100%

7. Indeks citra positif penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri dari persepsi masyarakat domestik dan internasional (IKU-7 SS-6)

6 4

7 (89,92%)*

6. Indeks pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran (IKU-6 SS-5)

JUMLAH CAPAIAN


6 (81,04%)* 91,82%

34


2013

C.1 Capaian Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2013

NO

1

2 3

4

5

6

Capaian kinerja Kementerian Luar Negeri tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan realisasi Indeks dengan target Indeks yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kementerian Luar Negeri yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Kementerian Luar Negeri tahun 2013. Secara keseluruhan capaian kinerja Kementerian Luar Negeri sebesar 91,82%sebagaimana perhitungan di bawah ini: SASARAN


Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya (SS-1) Meningkatnya peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral (SS-2) Meningkatnya kerja sama di berbagai bidang antara RI dengan negara-negara dan organisasi intrakawasan di kawasan Asia-Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa (SS-3) Meningkatnya kualitas hukum dan perjanjian internasional yang aman dari aspek politis, yuridis, teknis, dan keamanan (SS-4) Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran (SS-5)

Meningkatnya citra Indonesia dimata publik domestik dan internasional (SS-6)

TARGET

REALISASI

KATEGORI

1. Indeks peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN 2015 (IKU-1 SS-1)

5

8 (91,28%)*

Amat Baik

2. Indeks peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu-isu multilateral (IKU-2 SS-2) 3. Indeks kerja sama Indonesia di berbagai bidang dengan negaranegara dan organisasi intrakawasan di kawasan Asia-Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa (IKU-3 SS3)

6

8 (91,79%)*

Amat Baik

9

10 (100%)*

Istimewa

4. Indeks diplomasi bidang hukum dan perjanjian internasional (IKU-4 SS-4)

7

7 (88,74%)*

Amat Baik

5. Persentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri (IKU-5 SS-5) 6. Indeks pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran (IKU-6 SS-5)

50%

100%

Amat Baik

6

7 (89,92%)*

Amat Baik

7. Indeks citra positif penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri dari persepsi masyarakat domestik dan internasional (IKU-7 SS-6)

4

Capaian Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2013

6 (81,04%)*

Baik

91,82%

Ket: *) Nilai Persentase Indeks


3535


2013

D. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Tahun2013 Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2013, Kementerian Luar Negeri telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab institusi. Berikut ini akan diuraikan kinerja dari Kementerian Luar Negeri dilihat dari masingmasing sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagaimana pada BAB III LAKIP ini.


36


E.

2013

Akuntabilitas Keuangan 2013

Realisasi anggaran Kementerian Luar Negeri tahun 2013 adalah sebesar Rp. 5.105.618.755.778,- atau 87,95% dari pagu anggaran Rp. 5.804.829.209.000,- dengan komposisi sebagai berikut:

Satker Pusat

•Pagu •Realisasi •Persentase serapan

: Rp 1.846.534.140.000 : Rp 1.636.977.248.074 : 88,65%

Satker Perwakilan RI


: Rp 3.958.295.069.000 : Rp 3.468.641.507.704 : 87,63%

Belanja Pegawai •Pagu: •Rp 2.327.698.475.000,•Realisasi: •Rp 2.175.137.350.678,-

Belanja Barang •Pagu: •Rp 2.889.700.868.000,•Realisasi: •Rp 2.588.088.647.252,-

Belanja Modal •Pagu: •Rp 587.429.866.000,•Realisasi: •Rp 342.392.757.848,-

Jika dibandingkan dengan tahun 2012 (81,25%), penyerapan Kementerian Luar Negeri mengalami peningkatan sebesar 6,7%. Meskipun terdapat peningkatan dalam penyerapan anggaran, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala dalam pengelolaan APBNKementerian Luar Negeri, khususnya di Perwakilan RI di luar negeri yang pada akhirnya mengganggu kinerja penyerapan anggaran. Masalah utama dan nyata yang selalu dialami Kementerian Luar Negeri adalah banyaknya revisi, peraturan pengadaan barang/jasa yang tidak dapat diimplementasikan di Perwakilan RI, pihak ketiga (PFK) minus dan terhambatnya penyetoran PNBP ke pusat.

Penyebab timbulnya masalah tersebut karena pembelanjaan APBN dilakukan di negara lain yang pada dasarnya memiliki perbedaan sistem (ketentuan dan kebiasaan) dengan Indonesia sehingga banyak peraturan yang menyangkut pengelolaan APBN di Perwakilan RI di luar negeri tidak/kurang compatible dengan sistem negara dimana Perwakilan RI berakreditasi. Selain sistem, faktor jarak, waktu dan biaya yang dikeluarkan akibat adanya transaksi juga menjadi faktor kendala dalam pengelolaan APBN di Perwakilan RI di luar negeri. Sebagai langkah kedepan perlunya pengkajian khusus oleh Kementerian Keuangan, Bappenas, dan LKPP agar Kementerian Luar Negeri dapat diterbitkan pengaturan khusus atas mekanisme pelaksanaan APBN di Perwakilan RI di luar negeri dengan azas fleksibilitas. Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

37 37

5. Persentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri

7. Indeks citra positif penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri dari persepsi masyakat domestik dan internasional

Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran


6. Indeks pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran


Meningkatnya kualitas hukum dan perjanjian internasional yang aman dari aspek politis, yuridis, teknis, dan keamanan

4. Indeks diplomasi bidang hukum dan perjanjian internasional

3. Indeks kerja sama Indonesia di berbagai bidang dengan negara-negara dan organisasi intrakawasan di kawasan Asia-Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa


Meningkatnya kerja sama di berbagai bidang antara RI dengan negara-negara dan organisasi intrakawasan di kawasan Asia-Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa

Meningkatnya peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral

1. Indeks peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN 2015


Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya

SASARAN

2013

38

72.749.865.000

131.946.757.000

37.714.602.000

241.897.685.000

394.892.895.000,

ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp) 54.627.376.000

REALISASI ANGGARAN TERKAIT CAPAIAN SASARAN TAHUN 2013


63.542.264.270

121.087.890.102

35.297.776.370

226.321.033.047

385.692.835.029

47.746.556.231

REALISASI (Rp)

38

87,34%

91,77%

93,59%

93,56%

97,67%

87,40%

PERSENTASE


D.1 Sasaran Strategis (SS-1)

2013

Meningkatnya Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Pembentukan Komunitas ASEAN di Bidang Politik dan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya

Dalam upaya menjaga kawasan ASEAN yang aman, stabil dan damai bagi kesejahteraan serta kemakmuran bersama dikawasan, Kementerian Luar Negeri telah meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan komunitas ASEAN. Pencapaian Sasaran Strategis 1 (SS-1) “Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya” diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1) “Indeks peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN 2015”. “Indonesia plays very Peran dan kepemimpinan Indonesia dalam important role in ASEAN,” EU High Representative pembentukan Komunitas ASEAN 2015 ditandai Catherine Ashton. (Republika dengan banyaknya prakarsa dan rekomendasi Online, 4 November 2013) Indonesia yang diterima oleh negara-negara ASEAN dan dukungan dan partisipasi masyarakat domestik serta implementasi langkah aksi cetak biru komunitas ASEAN pada 3 (tiga) pilar, yaitu: Komunitas Politik-Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Pada tahun 2013, capaian kinerja SS-1 ditargetkan dengan Indeks 5 dengan realisasi Indeks 8 (91,28%) yang diperoleh dari komponen dan pembobotan sebagai berikut: No

Komponen

Bobot

Realisasi

Realisasi Pembobotan

1

Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan. (Komponen IKU-1 SS-1) Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015 (Komponen IKU-1 SS-1) Persentase Implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Komunitas ASEAN (Komponen IKU-1 SS-1)

60

94,34%

56,60%

25

90,85%

22,71%

15

79,84%

11,97%

2 3

Capaian SS-1

91,28%

Peran dan kepemimpinan Indonesia pada tahun 2013 ditandai oleh upaya Indonesia dalam mendorong diselesaikannya dokumen “code of conduct” sebagai acuan utama dalam pengelolaan masalah Laut China Selatan (LCS) yang telah menjadi perhatian negara-negara kawasan beberapa tahun kebelakang. Selain itu, kontribusi konkrit Indonesia lainnya dalam upaya manajemen konflik di kawasan diwujudkan pembentukan Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

3939


2013

Institute for Peace and Reconciliation dan penyelenggaraan pertemuan informal Governing Council of ASEAN Institute for Peace and Reconciliation. Indonesia selalu memberikan kontribusi aktif terhadap upaya pembentukan Komunitas ASEAN dan pembahasan visi Komunitas ASEAN pasca 2015. Kementerian Luar Negeri melalui langkah pemasyarakatan di berbagai daerah di Indonesia senantiasa mendorong kesadaran, pemahaman, dukungan dan partisipasi serta rasa memiliki ASEAN di antara masyarakat Indonesia. Selain itu, Kementerian Luar Negeri selalu mendorong implementasi Cetak Biru Komunitas ASEAN pada tingkat nasional dan regional ASEAN. Dalam pencapaian kinerja SS-1, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala diantaranya sulitnya mencapai konsensus atas isu-isu tertentu misalnya isu masuknya negara Timor Leste menjadi anggota ASEAN atau karena adanya konfilik kepentingan negara-negara ASEAN. Selain itu juga ditemui masih terdapatnya kesenjangan pembangunan negara-negara ASEAN menjadi kendala untuk mempersatukan ASEAN, adanya mekanisme ASEAN yang tumpang tindih, serta masih terdapat keengganan beberapa negara ASEAN untuk memperluas kerja sama eksternal ASEAN. Mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan langkah-langkah pendekatan langsung dengan negara-negara terkait,peningkatan capacity building dan optimalisasi pemasyarakatan ASEAN bagi masyarakat domestik. Sebagai langkah antisipasi untuk tahun mendatang, Kementerian Luar Negeri akan mendorong trust building activities melalui dialog dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, mengoptimalkan pemanfaatan trust fund dan project fund dari negara mitra untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di antara negara ASEAN dan operasionalisasi Setnas ASEAN-Indonesia secara optimal. ANALISIS IKU-1 SS-1: Indeks Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Pembentukan Komunitas ASEAN 2015 Indeks peran dan kepemimpinan ini diperoleh dari 3 komponen dengan pembobotan yang berbeda, yaitu:

Komponen IKU Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan (Komponen 1 IKU-1 SS-1) Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015 (Komponen 2 IKU-1 SS-1) Persentase Implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Komunitas ASEAN (Komponen 3 IKU-1 SS-1)

Bobot 60 25 15

Analisis Komponen 1 IKU-1 SS-1: Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan.

Wujud Kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan ASEAN di Bidang Politik dan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya, ditandai dengan banyaknya prakarsa (inisiatif/gagasan baru) dan rekomendasi (usulan) Indonesia yang diterima oleh negaranegara ASEAN. Pada tahun 2013, Indonesia telah berhasil memperjuangkan 417 rekomendasi dan prakarsa yang diterima (diadopsi) dari 442 rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan dalam 188 pertemuan yang dihadiri oleh delegasi Indonesia pada Sidang ASEAN. Rincian capaian kinerja dari IKU-1 SS-1 yaitu “Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan” sebagai wujud


40


2013


2013

“kepemimpinan” Indonesia dalam Pembentukan Komunitas ASEAN di Bidang Politik dan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya adalah sebesar 117,93% sebagai berikut: “kepemimpinan” Indonesia dalam Pembentukan Komunitas ASEAN di Bidang Politik dan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya adalah sebesar 117,93% sebagai berikut: Tabel Capaian Komponen 1 IKU-1 SS-1

Komponen 1 IKU-1 SS-1 Persentase Komponen 1 IKU-1 SS-1 rekomendasi

Bidang

Prakarsa

Prakarsa

Rekomendasi

Tabel Capaian Komponen 1 IKU-1 SS-1 Disampaikan Diterima disampaikan

Bidang Politik Bidang Bidang Ekonomi Bidang Politik dan prakarsa Persentase Sosial Budaya Indonesia rekomendasi Bidang Bidang Ekonomi yang danditerima prakarsa Kerjasama ASEAN Bidangnegara Sosialmitra Budaya dengan dalam setiap Indonesia wicara ASEAN dan pertemuan. yang diterima Kerjasama ASEAN dengan negara mitra dalam setiap organisasi regional/internasional wicara ASEAN dan pertemuan. Jumlah organisasi regional/internasional Yang diterima (%)

Jumlah

Yang diterima (%)

24 Prakarsa Disampaikan

23 Prakarsa Diterima

52 Rekomendasi disampaikan

2

2

139

21 24 34 21 2 34 81

81

20 23 33 20 2 33 78

97 52 73 97 139 73 361

96,30 78

361

Rekomendasi diterima 50 Rekomendasi diterima

Nilai Nilai

95 50 67 95 127 67

127

339

93,90 339

96,30 93,90 Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan:

Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang diterima: Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan: Realisasi (%):

Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang diterima:

442

417 442

94,34

417

Capaian (%) dari target 80%: 117,93 Realisasi (%): 94,34 Capaian (%) dari target 80%:

117,93

Grafik Prakarsa yang disampaikan dan diterima

Grafik Rekomendasi yang disampaikan & diterima

Grafik Prakarsa yang disampaikan dan diterima 40 34 33 35 40 34 33 30 35 24 23 25 21 20 30 24 23 20 25 21 20 15 20 10 15 2 2 5 10 0 2 2 5 Bid. Polkam Bid. Ekonomi Bid. Sosial Kerjasama

Grafik Rekomendasi yang disampaikan 160 139 & diterima 127 140 160 139 120 97 95 127 140 100 73 67 120 80 97 95 52 100 50 60 73 67 80 40 52 50 2060 040 20 Bid. Polkam Bid. Bid. Sosial Kerjasama Ekonomi Budaya ASEAN 0

0

Budaya ASEAN Bid. Polkam Bid. Ekonomi Bid. Sosial dengan Kerjasama mitra Budaya negara ASEAN wicara dengan negara mitra Disampaikan Diterima wicara

Disampaikan

Diterima

Bid. Polkam

Bid. Ekonomi

Disampaikan Disampaikan

Bid. Sosial dengan Kerjasama Budaya negara ASEAN mitra dengan wicara negara mitra Diterima wicara

Diterima

Perbandingan kinerja Komponen 1IKU-1 SS-1 tahun 2013 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut: Perbandingan kinerja Komponen 1IKU-1 SS-1 tahun 2013 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut:

Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

41

41

41


2013

Tabel Perbandingan Kinerja Komponen 1 IKU-1 SS-1 Informasi Kinerja Komponen 1 IKU-1 SS-1 Jumlah Sidang Rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

378 N/A

350 N/A

328 209

188 442

Rekomendasi dan prakarsa yang diterima N/A N/A 187 Persentase rekomendasi dan prakarsa 89,48% Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan *) Ket: pada tahun 2013 mengalami peningkatan 4,86% dari tahun sebelumnya

417 94,34% *)

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya persentase realisasi rekomendasi dan prakarsa yang diterima telah mengalami peningkatan di tahun 2013 sebesar 4,86% sekalipun dengan jumlah sidang yang lebih kecil dari tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan semakin meningkatnya kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang ditandai dengan semakin berkualitasnya prakarsa dan rekomendasi dalam setiap isu melalui langkah-langkah diplomasi yang optimal. Nilai Strategis Prakarsa dan Rekomendasi Indonesia

Indonesia mendorong implementasi Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) dan pembahasan Code of Conduct (CoC) in the South China Sea. Indonesia menegaskan pentingnya menghargai DOC, Six Point Principles, dan ASEAN proposed elements, serta menekankan agar COC mencakup formula tiga plus satu (formula 3+1), yaitu (i) peningkatan rasa saling percaya; (ii) mencegah terjadinya insiden di Laut China Selatan; (iii) menangani dan mengelola bila terjadi insiden; plus (iv) menjaga kondisi yang kondusif. Selain itu, usulan Indonesia mengenai kerja sama praktis di Laut China Selatan, seperti hotline of communication dan search and rescue for vessels and persons in distress at sea, juga telah disetujui ASEAN dan RRT. Prakarsa Indonesia tentang konsep Indo-Pasific treaty, mencakup kawasan Indo-Pasific yang lebih luas dan bertujuan menciptakan kawasan yang memiliki mutual trust and confidence. Traktat tersebut sebagai upaya untuk membentuk format arsitektur keamanan di kawasan dan komitmen terhadap penyelesaian masalah secara damai serta bersedia menerima perubahan sebagai kekuatan untuk berkontribusi terhadap perdamaian dan keamanan Internasional.

Prakarsa Indonesia mengenai konsep Second Generation Partnership terkait upaya pengembangan hubungan eksternal ASEAN, dimana Indonesia mengusulkan adanya kemitraan yang lebih sejajar dan saling menguntungkan antara ASEAN dengan mitra wicaranya, maupun dengan pihak eksternal lainnya.


42


Para Pemimpin ASEAN berfoto bersama pada saat Pertemuan KTT ke-23 ASEAN, 9 Oktober 2013 di Bandar Seri Begawan

2013

Pertemuan Pertama Governing Council AIPR, 13 Desember 2013 di Jakarta

Dalam pencapaian Komponen 1 Indeks IKU-1 SS-1, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala diantaranya adanya pembatalan dan penundaan 34 pertemuan ASEAN karena belum adanya kesepakatan di antara negara anggota, baik waktu maupun isu yang akan dibahas. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan di antara negara anggota ASEAN atas beberapa isu sensitif sehingga menghambat tercapainya konsensus. Kendala dari aspek substansi, K/L yang menjadi focal point kurang kongkrit dalam perumusan rekomendasi/prakarsa yang akan disampaikan dalam sidang ASEAN, sehingga Kementerian Luar Negeri dalam hal ini berusaha optimal untuk merumuskan rekomendasi/prakarsa yang akan disampaikan. Hal lain yang menjadi kendala adalah lambannya tindak lanjut dari rekomendasi atau prakarsa Indonesia yang diterima dalam sidang ASEAN oleh K/L terkait. Mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kinerja berdasarkan prioritas dan urgensi serta melakukan penjadwalan ulang beberapa sidang ASEAN yang tertunda. Sebagai langkah antisipasi untuk tahun mendatang, Kementerian Luar Negeri akan meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam upaya mencapai konsensus atas isu-isu sensitif di kawasan, Indonesia melakukan pendekatan khusus kepada negara anggota ASEAN terkait. Sedangkan untuk mendorong upaya tindak lanjut dari berbagai rekomendasi/prakarsa yang telah disampaikan dalam pertemuan ASEAN, Kementerian Luar Negeriakan mengintensifkan koordinasi dan konsolidasi nasional melalui penguatan peran Setnas ASEAN-Indonesia. Analisis Komponen 2 IKU-1 SS-1: Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan Komunitas ASEAN 2015 Dalam mewujudkan perannya dalam pembentukan Komunitas ASEAN 2015, Kementerian Luar Negeri telah melakukanupaya pemasyarakatan ASEAN sebagai langkah membangkitkan rasa kepemilikan dan partisipasi masyarakat domestik bahkan relevansi ASEAN di antara masyarakat.Bentuk pemasyarakatan ASEAN diantaranya sosialisasi, kuliah umum, seminar, workshop, kolokium, FGD, ASEAN Goes To School, Roundtable Discussion, simulasi sidang, lomba karya tulis, lomba penulisan blog, ASEAN Goes on Air (TV/Radio), ASEAN Corner, Festival ASEAN, Festival Keraton se-ASEAN, pembentukan Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

43 43


2013

Pusat Studi ASEAN (PSA) dan penerbitan bahan publikasi seperti Bulletin ASEAN, DVD Komunitas ASEAN, buku ASEAN Selayang Pandang, buku Kenali ASEAN Kita, brosur, leaflet dan lain-lain.Sasaran pemasyarakatan ASEAN adalah para pelajar SMP/SMA, mahasiswa, akademisi, kalangan pengusaha, UKM, SKPD, media masa, kementerian/lembaga dan masyarakat umum. Pada tahun 2013, Kementerian Luar Negeri telah melakukan 141 kali pemasyarakatan ASEAN di 42 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Untuk mengetahui dukungan dan partisipasi masyarakat domestik telah dilakukan penyampaian kuestioner untuk setiap kali kegiatan pemasyarakatan tersebut di atas. Capaian Komponen 2 IKU-1 SS-1 yaitu “Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan Komunitas ASEAN 2015” adalah sebesar 113,57%. Perhitungan tersebut diperoleh dari 10.014 hasil kuesioner yang menjawab dengan nilai 80-100 yang menandakan responden paham terhadap materi sosialisasi dan mendukung pembentukan Komunitas ASEANdari 11.023 kuesioner yang disebarkan. Semakin tinggi dukungan dan partisipasi keterlibatan masyarakat dalam kegiatankegiatan dalam rangka pembentukan Komunitas ASEAN, maka semakin berperan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Tabel Capaian Komponen 2 IKU-1 SS-1

Komponen 2 IKU-1 SS-1

Kuesioner yang diterima

Kuesioner yang menjawab dengan nilai 80-100

11.023

10.014

Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015

Nilai

Realisasi (%):

90,85

Capaian dari target 80%:

113,57

Tabel Perbandingan Pemasyarakatan Komunitas ASEAN Pemasyarakatan Komunitas ASEAN Jumlah Sosialisasi Jumlah Kabupaten/Kota Jumlah Institusi Jumlah orang yang hadir

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

33 kali 23 28 N/A

115 kali 42 77 5.850

110 kali 25 86 5.400

141 kali 42 142 25.043

Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2013 langkah pendekatan terhadap masyarakat domestik untuk memberikan pemahaman terhadap Komunitas ASEAN 2015 semakin gencar dilakukan ke daerah-daerah, institusi, akademisi, dan media. Pada tahun 2013, rangkaian pemasyarakatan ASEAN dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah dan pihak-pihak lainnya baik ditingkat pusat, daerah maupun K/L terkait seperti: Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koperasi


44


2013

dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, BNPT, BNN, Kementerian Perindustrian, Bank Indonesia, Universitasuniversitas, Dewan Energi Nasional dan sekolah-sekolah. Keterlibatan instansi tersebut merupakan perwujudan dari tanggung jawab bersama pemasyarakatan ASEAN oleh seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.

Workshop untuk para Blogger, 24 Agustus 2013

Ditjen KSA bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian Luar Negeri RI dan PTRI ASEAN Pemecahan Rekor MURI 4000 Orang Salam ASEAN Mengelilingi Monas, 15 September 2013

Ajang Debat Kolokium Nasional Komunitas ASEAN 2015 berlangsung di Jakarta, 2-5 September 2013 dengan mengusung tema Pemajuan dan Perlindungan HAM di ASEAN.


45 45


2013

Dalam pencapaian Komponen 2 IKU-1 SS-1, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala diantaranya perubahan lokasi dan waktu pelaksanaan pemasyarakatan ASEAN yang disebabkan oleh kesulitan koordinasi dengan pihak terkait di daerah, adanya permintaan mendesak dari daerah lain, adanya program serupa yang sudah terlebih dahulu dilaksanakan di daerah yang direncanakan, ketersediaan anggaran serta perubahan prioritas kegiatan pemasyarakatan, penyesuaian kalender akademik sekolah, pembatalan sepihak, kondisi force majeur, dan beberapa keterlambatan respon dari Pemda terkait. Mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan langkah-langkah antara lain memastikan kembali kesiapan pihak yang akan diajak bekerja sama dalam kegiatan sosialisasi serta mencari alternatif daerah lain yang siap dan bersedia untuk bekerja sama menjalankan pemasyarakatan Komunitas ASEAN 2015. Langkah kedepan perlu dilakukan perubahan segmentasi peserta sosialisasi demi menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pemasyarakatan tersebut dan untuk mendapatkan objektifitas terhadap dukungan dan partisipasi masyarakat domestik di Indonesia. Analisis Komponen 3 IKU-1 SS-1: Persentase Implementasi Langkah Aksi (Action Line) Cetak Biru Komunitas ASEAN

Langkah Aksi (action line) merupakan serangkaian langkah/tindakan (actions) yang tertuang dalam dokumen Cetak Biru Komunitas ASEAN (kerangka kerja terperinci sebagai landasan yang harus dilaksanakan oleh seluruh negara anggota ASEAN) untuk mencapai Komunitas ASEAN 2015. Semakin tinggi kontribusi Indonesia dalam melaksanakan implementasi langkah aksi (action line) cetak biru Komunitas ASEAN, maka semakin pentingnya peran Indonesia dalam Pembentukan Komunitas ASEAN. Pada tahun 2013, peran aktif Indonesia ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah implementasi langkah aksi. Capaian komponen 3 IKU-1SS-1 yaitu “Persentase implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Komunitas ASEAN” adalah sebesar 133,07%. Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa dari 903 langkah aksi yang ada dalam Cetak Biru Komunitas ASEAN terdapat 721 langkah aksi yang telah diimplementasikan oleh ASEAN dan Indonesia sampai dengan tahun 2013, sebagaimana tabel di bawah ini: Komponen3 IKU-1 SS-1 Persentase Implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Komunitas ASEAN.

Tabel Capaian Komponen 3 IKU-1 SS-1 Bidang Jumlah total Action Jumlah Action Line Line Cetak Biru yang diimplemenKomunitas ASEAN tasikan Indonesia Bidang Politik 147 115 Bidang Ekonomi

Bidang Sosial Budaya

Jumlah

417 339

Nilai

301

903

305

721 Realisasi (%):

79,84

Capaian (%) dari target 60%:

133,07


46


2013

Grafik Implementasi Langkah Aksi Cetak Biru Komunitas ASEAN 500

417

400 300 200

339

301 147

305

115

100 0 Bidang Politik

Bidang Ekonomi

Bidang Sosial Budaya

Jumlah Action Line Cetak Biru Komunitas ASEAN

Jumlah Action Line yang Diimplementasikan Indonesia

Kementerian Luar Negeri memiliki peran signifikan dalam upaya mendorong pelaksanaan Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN. Hal ini disebabkan Kementerian Luar Negeri sebagai focal point dari pilar politik keamanan. Sedangkan untuk Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN dan Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN, Kementerian Luar Negeri merupakan unit pendukung, mengingat focal point bidang ekonomi adalah Kementerian Perdagangan dan focal point untuk bidang sosial budaya adalah kementerian/lembaga yang didasarkan pada isu-isu bidang sosial budaya. Sebagai upaya mendorong kemajuan implementasi Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN dan Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN, Kementerian Luar Negeri selalu mengambil peran aktif dalam memberikan masukan dan rekomendasi/prakarsa dalam pertemuanpertemuan kementerian/lembaga terkait dalam rangka implementasi langkah aksi tersebut. Action Line Cetak Biru Komunitas ASEAN Pilar Politik Kinerja action lines Polkam ASEAN dihitung berdasarkan 147 jumlah action lines yang ditetapkan oleh 10 kepala negara ASEAN dalam ASEAN Politic and Security Community Blueprint pada tanggal 1 Maret 2009. Action lines ini merupakan langkah percepatan yang merupakan tanggung jawab bersama 10 negara ASEAN menuju Komunitas ASEAN 2015. Action line diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang nantinya akan memberikan landasan yang kuat untuk kerja sama dalam rangka menjaga dan meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan. Tantangan yang dihadapi terkait implementasi cetak biru Pilar Politik disebabkan besarnya tantangan dalam mencapai kesepakatan di bidang politik dan keamanan di antara kesepuluh negara anggota ASEAN dengan prinsip konsensusnya. Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

47 47

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP)

2013 2013

Tabel Perbandingan Jumlah Action yang diimplementasikan Negara-negara ASEAN Tabel Perbandingan Jumlah Action LineLine yang diimplementasikan oleholeh Negara-negara ASEAN PilarPilar PilarPilar Politik Politik

Total Total Jumlah Action diimplementasikan Negara-negara ASEAN Jumlah Action LineLine yangyang diimplementasikan oleholeh Negara-negara ASEAN Action Action Tahun 2009 Tahun Tahun 2010 Tahun Tahun 2011 Tahun Tahun 2012 Tahun Tahun 2013 Lines Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 Lines 147 147

67 67

Jumlah Kumulatif Jumlah Kumulatif

67 67

22 22

14 14

89 89

10 10

103 103

113 113

2

2

115 115

Grafik Perbandingan Jumlah Action LinePilar Politik Keamanan Grafik Perbandingan Jumlah Action LinePilar Politik dandan Keamanan yang diimplementasikan oleh Negara-negara ASEAN yang diimplementasikan oleh Negara-negara ASEAN 150 150 100 100 50 50 0

0 20092009 20102010 20112011 20122012 20132013

Total Action Lines Total Action Lines Implementation Implementation

Action Cetak Komunitas ASEAN Pilar Ekonomi Action LineLine Cetak BiruBiru Komunitas ASEAN Pilar Ekonomi Komitmen seluruh negara anggota ASEAN untuk mewujudkan Komunitas Ekonomi Komitmen seluruh negara anggota ASEAN untuk mewujudkan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 termaktub dalam Cetak BiruKomunitas Ekonomi ASEAN dijabarkan ASEAN 2015 termaktub dalam Cetak BiruKomunitas Ekonomi ASEAN dandan dijabarkan melalui pelaksanaan measures (langkah aksi) yang telah disepakati. Implementasi melalui pelaksanaan measures (langkah aksi) yang telah disepakati. Implementasi komitmen tersebut dibagi dalam 4 tahap, yaitu Tahap I (tahun 2008—2009), Tahap komitmen tersebut dibagi dalam 4 tahap, yaitu Tahap I (tahun 2008—2009), Tahap II II (2010—2011), Tahap III (2012—2013), dan Tahap IV (2014—2015).Pencapaian seluruh (2010—2011), Tahap III (2012—2013), dan Tahap IV (2014—2015).Pencapaian seluruh negara anggota ASEAN dalam melaksanakan komitmen masing-masing dihitung melalui negara anggota ASEAN dalam melaksanakan komitmen masing-masing dihitung melalui ASEAN Economy Community (AEC) Scorecard. Hingga akhir tahun 2013, measures ASEAN Economy Community (AEC) Scorecard. Hingga akhir tahun 2013, totaltotal measures yang disepakati untuk dicapai berjumlah 417 measures. Adapun jumlah measures yang yang disepakati untuk dicapai berjumlah 417 measures. Adapun jumlah measures yang ditargetkan tercapai pada Tahap IV masih belum diputuskan mengingat karakteristik ditargetkan tercapai pada Tahap IV masih belum diputuskan mengingat karakteristik measures dalam yang dinamis (living document). Kekhasan karakteristik tersebut measures dalam KEAKEA yang dinamis (living document). Kekhasan karakteristik tersebut dapat terlihat pada perkembangan jumlah measures Tahap III, yaitu penambahan dapat terlihat pada perkembangan jumlah measures Tahap III, yaitu penambahan 11 11 measures sehingga measures Tahap III berjumlah padahal pada ke-23 ASEAN measures sehingga measures Tahap III berjumlah 147,147, padahal pada KTTKTT ke-23 ASEAN (Oktober 2013) masih berjumlah measures. (Oktober 2013) masih berjumlah 136136 measures. Tabel Perbandingan Jumlah Action yang diimplementasikan Negara-negara ASEAN Tabel Perbandingan Jumlah Action LineLine yang diimplementasikan oleholeh Negara-negara ASEAN 2008-2009 2010-2011 2012-2013 Kumulatif s.d 2013 2008-2009 2010-2011 2012-2013 Kumulatif s.d 2013 Pilar Pilar T T I I T T I I T T I I T T I I

PilarPilar 105 94 94 Ekonomi 105 Ekonomi Ketetangan: Ketetangan:

165165

126126

147147

81 81

Kementerian Negeri, Jalan Taman Pejambon No.Jakarta 6, Jakarta Pusat Kementerian LuarLuar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Pusat 48

417417

301301 48 48


2013

T :Jumlah total Measures Cetak Biru Komunitas ASEAN setiap fase I :Jumlah Measuresyang diimplementasikan oleh Negara-negara ASEAN

Dalam pemenuhan AEC Blueprint, yang merupakan mekanisme penghitungan atas tingkat pelaksanaan Blueprint oleh masing-masing negara. Indonesia mencatat pada phase I telah memenuhi 92,7% dari 109 measures, pada phase II telah memenuhi 81,9% dari 171 measures dan pada phase III telah memenuhi 60,3% dari 151 measures. Di bawah ini merupakan grafik perbandingan pemenuhan AEC Scorecardoleh Indonesia dari tahun 2008-2013: Tabel Implementasi Blueprint AEC oleh Indonesia Implementasi Blueprint AEC Phase I 2008-2009

Phase II 2010-2011

Phase III 2012-2013

T

I

%

T

I

%

T

I

%

109

101

92,7%

171

140

81,9%

151

91

60,3%

T :Jumlah total Measures Cetak Biru Komunitas ASEAN setiap fase I :Jumlah Measuresyang diimplementasikan oleh Indonesia

Grafik Perbandingan Jumlah Action Line yang diimplementasikan oleh Indonesia 500 400 300 200 100 0

Measures Tahun Tahun 2008 s.d 2009 2008 s.d 2011

Implementation Tahun 2008 s.d 2013

Di bidang komunitas ekonomi, beberapa kendala utama yang dihadapi yaitu adanya kesulitan untuk menyinkronisasikan jadwal pelaksanaan kegiatan implementasi cetak biru komunitas ekonomi, mengingat kegiatan yang dilaksanakan membutuhkan keterlibatan banyak kementerian/lembaga yang merupakan pemangku kepentingan di bawah pilar ekonomi ASEAN. Kesulitan penyesuaian jadwal tersebut mengakibatkan tidak dapat terlaksananya seluruh kegiatan yang telah direncanakan. Action Line Cetak Biru Komunitas ASEAN Pilar Sosial Budaya Pelaksanaan langkah aksi action lines pada pilar sosial budaya dilaksanakan secara berkelanjutan (tidak hanya dalam waktu tertentu) sehingga total 305 langkah aksi dari 339 langkah aksi dilaksanakan dalam periode 2009 – 2013, dan diharapkan 34 langkah aksi lainnya selesai dilaksanakan hingga tahun 2015. Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

49 49


2013

Tabel Perbandingan Jumlah Action LinePilar Sosial Budaya yang diimplementasikan oleh Negara-negara ASEAN

Pilar

T

PilarSosi al Budaya

N/A

I

Kumulatif 2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

T

I

10*)

19*)

24*)

25*)

30*)

13*)

339**)

305**)

Keterangan: T :Jumlah total Action Line Cetak Biru Komunitas ASEAN I: Jumlah Action Line yang diimplementasikan oleh Negara-negara ASEAN *) Milestone: capaian penting dari cetak biru Sosial Budaya **) Jumlah keseluruhan capaian dari tahun 2008 s.d 2013 Sumber Data : ASEAN Secretariat Regional Asessment of ASEAN Socio Cultural Community Blueprint, 2013

Kendala yang dihadapi dalam implementasi action line cetak biru komunitas sosial budaya ASEAN adalah adanya wewenang implementasi action line yang berada pada Kementerian/Lembaga sektoral di Indonesia. Mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri berupaya memberikan masukan dan mendorong kepada K/L terkait untuk dapat memenuhi kewajiban Indonesia, serta meningkatkan sinergisitas antar K/L yang menjadi focal point dan mendorong pencapaian komitmen-komitmen Indonesia di ASEAN.Langkah kedepan selain mengefektifkan upaya-upaya tersebut diatas juga perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat mengikat bagi seluruh K/L yang terlibat, seperti adanya MoU, Reward dan Punisment.


50


D.2

Sasaran Strategis (SS-2)

2013

Meningkatnya Peran Diplomasi Indonesia dalam Penanganan Isu Multilateral

Pada tahun 2013, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri semakin menunjukkan kepemimpinannya di kancah diplomasi multilateral dengan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia, bertindak sebagai tuan rumah dalam beberapa pertemuan internasional, serta terus memelihara dan menjalin kerja sama multilateral pada berbagai organisasi internasional dengan tetap mengedepankan kepentingan nasionalnya. Pencapaian Sasaran Strategis 2 (SS-2) yaitu “Meningkatnya peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral” diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-2) Indeks peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral. Peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral ditandai dengan banyaknya posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral, kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral, keberhasilan pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/ jabatan pada Organisasi Internasional, serta jumlah implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional. Pada tahun 2013, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri semakin menunjukkan kepemimpinannya di kancah diplomasi multilateral. Indonesia telah bertindak sebagai tuan rumah dalam beberapa pertemuan internasional, antara lain, Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (WTO) ke-9, the 5th Bali Regional Ministerial Conference (BRMC) on People Smugling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime, Jakarta Conference: Regional Conference on International Migration and Development, dan pertemuan ke-4 HighLevel Panel of Eminent Persons (HLP) on Post-2015 Development Agenda. Tidak hanya itu, Indonesia juga aktif mengirimkan Tim Pengamat Indonesia (TPI) ke Filipina Selatan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mewujudkan perdamaian di kawasan tersebut. Selain itu, secara umum, diplomasi multilateral Indonesia tetap memainkan peran aktifnya di kancah internasional dengan terus memelihara dan menjalin kerjasama multilateral pada berbagai organisasi internasional, di antaranya yaitu PBB, WTO, UNCTAD, UNIDO, FAO, WIPO, ICO, ICCO, APCC, ISO, UNCITRAL, IE-CEPA, RFMO, dan sebagainya. Berdasarkan hasil kinerja dalam beberapa tahun, peningkatan peran diplomasi Indonesia dalam forum multilateral juga tergambarkan dengan berhasilnya: • Pelaksanaan Pokja Registrasi, Monitoring, dan Evaluasi NGO Asing • Kontribusi Indonesia di misi pemeliharaan PBB • Jumlah konvensi internasional yang diratifikasi • Penyelenggaraan forum multilateral di Indonesia Uraian selengkapnya peningkatan peran diplomasi Indonesia pada forum multilateral tersebut di atas sebagai berikut: Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

51 51


2013

Pokja Registrasi, Monitoring, dan Evaluasi NGO Asing. Adanya Monev NGO asing di Indonesia secara langsung berdampak pada peningkatan bantuan kerja sama pembangunan dari sumber-sumber pendanaan multilateral terhadap program dan proyek yang dilakukan baik di Indonesia maupun negara lain yang bekerjasama dengan Indonesia. Beberapa NGO asing di Indonesia turut membantu penyelesaian program Pemerintah Indonesia dalam menangani isu-isu terkait lingkungan hidup (seperti lahan basah, konservasi alam), peningkatan hak anak dan pertanian berkelanjutan. Tahun 2013, hanya 11 Pelaksanaan Pokja Registrasi, Monitoring, dan Evaluasi NGO Asing yang dapat dilaksanakan akibat adanya perubahan peraturan (pembahasan UU no.17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan). Tahun

Jumlah NGO yang dibahas

2010 2011 2012 2013

86 80 91 88

95 90

2010

85

2011

80

2012

75

2013

70 NGO Asing

Jumlah Pelaksanaan Pokja Registrasi, Monitoring, dan Evaluasi NGO Asing 6 23 17 11 25 20 15 10 5 0

2010 2011 2012 Pelaksanaan Kegiatan Registrasi, Monitoring, dan Evaluasi

2013

Kontribusi Indonesia di misi pemeliharaan PBB. Saat ini, jumlah personel Indonesia yang berpartisipasi dalam berbagai UN PKO (sesuai data United Nations Department of Peacekeeping Operations per 31 Desember 2013) adalah sejumlah 1.546 personel, yang menempatkan Indonesia di urutan ke-21 dari 122 Troops/Police Contributing Countries (T/PCC). Pasukan tersebut bertugas di 7 (enam) misi pemeliharaan perdamaian PBB di 6 negara, yaitu MINUSTAH (Haiti); MONUSCO (Republik Demokratik Kongo); UNAMID (Darfur, Sudan); UNIFIL (Lebanon); UNMIL (Liberia); UNMISS (Sudan Selatan), dan MINURSO (Sahara Barat). Jika dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya, pengiriman personel pasukan perdamaian dari Indonesia memang cenderung menurun. Hal ini disebabkan telah selesainya beberapa misi, telah tercapainya perdamaian di negara host, dan mandat misi yang telah berakhir. Meski demikian, sesuai dengan amanat Konstitusi dan instruksi Presiden RI, Pemerintah Indonesia akan terus meningkatkan partisipasinya dalam UN PKO sebagai net contributor dari perdamaian. Visi Indonesia dalam hal ini adalah mewujudkan penggelaran 4.000 Indonesian Peacekeepers, yang diharapkan menempatkan Indonesia masuk sepuluh besar Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

52

52


2013

penyumbang pasukan (Troop/Police Contributing Countries) di UN PKO. Berikut data partisipasi Indonesia selama 4 tahun terakhir: TAHUN 2010 2011 2012 2013

TOTAL PERSONEL KESELURUHAN 1.795 personel 1.981 personel 1.717 personel 1.546 personel

Personel Indonesia yang Berpartisipasi dalam Berbagai UN PKO 2000 1500 1000

Total personel

500 0 2010

2011

2012

2013

Jumlah konvensi internasional yang diratifikasi. Pengesahan konvensi internasional yang dilakukan Indonesia menunjukkan komitmen Indonesia pada pembentukan norma internasional bagi upaya menciptakan perdamaian, keamanan, keadilan dan kemakmuran bersamasebagai bukti peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral. Jumlah instrumen internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, sebagaimana tabel dan grafik berikut: Periode

Hingga 2004

Hingga 2009

Hingga 2013

Jumlah ratifikasi

6

39

58

Konvensi Internasional yang Diratifikasi 80 60

58

40

39

20 0

6 Hingga 2004

Hingga 2009

Hingga 2013

Konvensi Internasional yang Diratifikasi Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

53

53


2013

Penyelenggaraan forum multilateral di Indonesia. Penyelenggaraan forum multilateral di Indonesia merupakan salah satu cermin keberhasilan kepemimpinan Indonesiadan peran diplomasi Indonesia, khususnya dalam hal menjadi tuan rumah. Selama tahun 2013, dilaksanakan 12 forum multilateral di dalam negeri. Di antaranya adalah Senior Officials Meeting (SOM) KKP ke-6 Indonesia-Timor Leste (Bali, 6-7 Mei 2013), Global Counter Terrorism Forum (GCTF) South East Asia Capacity Building Working Group (SEA WG) (Yogyakarta, 18-19 November 2013), Pertemuan ke-4 High-Level Panel of Eminent Persons (HLP) on Post-2015 Development Agenda (Bali, 25-27 Maret 2013), dan International Workshop on Indusrial Development Strategy Generating Sustainable Indonesia through UNIDO (Batam, 17-18 Oktober 2013). No

Bidang

2010

2011

2012

2013

1

HAM dan Kemanusiaan (HAM)

4

3

3

2

2

Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS)

8

1

6

7

3

Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup (PELH)

5

2

1

1

4

Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual (PPIH)

0

3

2

2

5

Sosial, Budaya, dan Organisasi Internasional Negara Berkembang (Sosbud OINB)

0

1

1

0

TOTAL

17

10

13

12

Penyelenggaraan Forum Multilateral di Indonesia

12

2013

13

2012 10

2011

17

2010 0

5

10

15


54

20

54


2013

Pada tahun 2013, IKU-2 SS-2 ditargetkan dengan Indeks 6 dengan realisasi Indeks 8 (91,79%) diperoleh dari komponen dan pembobotan sebagai berikut: No

Komponen

Bobot

Realisasi

1

Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral (Komponen 1 IKU-2 SS-2) Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral (Komponen 2 IKU-2 SS-2) Persentase keberhasilan pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada Organisasi Internasional (Komponen 3 IKU-2 SS-2) Jumlah implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional (Komponen 4 IKU-2 SS-2) Capaian SS-2

40

92,84%

Realisasi Pembobotan 37,14%

15

73,34%

11%

15

91,03%

2

3 4

30

100%

30%

13,65%

91,79%

Dalam pencapaian kinerja SS-2, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala diantaranya:

1. Di bidang HAM dan Kemanusiaan, penjadwalan ulang sejumlah pertemuan internasional dan bilateral maupun implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat “Prioritas Nasional Indonesia dalam Diplomasi nasional yang disebabkan oleh masih Multilateral: Mendukung Reformasi Dewan Keamanan PBB” diperlukannya pembahasan lebih lanjut mengenai waktu penyelenggaraan Pada pertemuan tingkat Menteri kelompok Uniting for Consensus (UfC) mengenai reformasi kegiatan maupun isu yang akan dibahas Dewan Keamanan PBB di Roma, 4 Februari 2013, serta faktor koordinasi dan komitmen Indonesia: para pemangku kepentingan yang • menyampaikan dukungan terhadap upaya reformasi Dewan Keamanan PBB untuk masih perlu ditingkatkan lagi. Di bidang menjadi suatu lembaga yang lebih akuntabel, Keamanan Internasional dan demokratis, efektif, responsive, dan equitably Perlucutan Senjata, upaya untuk representative; • menekankan bahwa reformasi Dewan mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB harus bersifat all inclusive dan Keamanan PBB menemui kendala pada transparan; • menekankan posisinya yang menginginkan posisi dasar negara-negara yang sangat agar kelima key issues reformasi DK berbeda terkait isu reformasi DK PBB. dinegosiasikan sebagai suatu paket yang Akibatnya, proses reformasi berjalan komprehensif dan tidak terpisahkan. lambat dan hingga kini masih terus Pada Intergovernmental Negotiations (IGN) on the dalam proses pembahasan. Question of the Equitable Representation on and

2. Di bidang Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual, belum optimalnya koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan antarKementerian/Lembaga (K/L) terkait, padatnya jadwal kegiatan, sehingga terdapat waktu yang sama antara suatu

Increase in the Membership of the Security Council and Other Matters Related to the Council putaran ke-9, New York, 16-17 April 2013, Indonesia: • mendorong agar dapat dipertimbangkan suatu pendekatan intermediate dengan mekanisme tinjau ulang yang jelas untuk dapat bergerak menuju converging points dalam isu reformasi Dewan Keamanan PBB.


55

55


2013

kegiatan dengan kegiatan lainnya, terbatasnya jumlah SDM akibat tidak terpenuhinya jumlah bezetting yang tersedia.

3. Pada usaha pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada Organisasi Internasional, terdapat kendala yang menyebabkan tidak berhasilnya beberapa pencalonan, di antaranya koordinasi antara focal point yang kurang, yang kemudian menyebabkan tidak selarasnya pandangan antara Kementerian Luar Negeri dengan focal point Kementerian atau Lembaga RI. Hal tersebut kemudian menyebabkan upaya penggalangan dukungan menjadi tidak efektif. Selain itu, notifikasi akan majunya Indonesia dalam beberapa pemilihan diinformasikan pada waktu yang sangat dekat dengan hari pemilihan. Hal tersebut menyebabkan pula kurang efektifnya penggalangan dukungan, walaupun Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri telah mengupayakan kampanye seoptimal mungkin.

4. Selain itu juga terdapat kendala teknis—khususnya pada bidang Sosial Budaya dan Organisasi Negara Berkembang serta Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup— berupa munculnya kegiatan prioritas yang muncul secara mendadak dan berada di luar perencanaan, perubahan jadwal seperti pembatalan acara yang dilakukan secara mendadak sehingga sulit dipenuhi—terutama pada OI Negara Berkembang, serta keterbatasan staf sebagai akibat mutasi pegawai ke Perwakilan RI di luar negeri. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, telah dilakukan langkah-langkah pemecahan masalah sebagai berikut: 1. Terus berperan aktif dalam mendorong reformasi DK PBB di setiap forum internasional dan melakukan pendekatan-pendekatan dengan negara-negara kunci dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional RI dalam reformasi Dewan Keamanan PBB. 2. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan prioritas dan urgensi serta upaya melakukan penjadwalan ulang beberapa kegiatan atau pertemuan yang tertunda. 3. Meningkatkan keterlibatan berbagai stakeholders dalam perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri sesuai dengan sistem politik Indonesia yang demokratis. 4. Menyusun skala prioritas terhadap pertemuan di luar perencanaan dengan memperhatikan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, serta menjaga konsistensi pelaksanaan Polugri karena sering kali target yang diinginkan memang tidak dapat tercapai dalam jangka pendek. Namun diyakini dalam jangka panjang akan menguntungkan bagi postur internasional Indonesia. 5. Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri. 6. Mengupayakan terpenuhinya jumlah SDM sesuai bezetting yang tersedia.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2013 Indonesia banyak mengajukan posisi pada forum-forum internasional. Peningkatan target tersebut menunjukkan peran Indonesia yang semakin signifikan di dunia internasional. Selengkapnya dapat dilihat tabel di bawah ini:


56

56


No

Kinerja

1.

T 86

Jumlah posisi/rekomendasi yang diterima dalam forum-forum internasional

2010 R C 70 82,05

T 147

2013

2011 R C 134 91,16

T 123

2012 R C 122 99,12

T 349

2013 R 324

C 92,84

Ket: T : Target; R : Realisasi; C: Capaian (dalam %)

Grafik Posisi/Rekomendasi dari Tahun ke Tahun 400 2010

300

2011

200

2012

100

2013

0 posisi/rekomendasi

ANALISIS IKU-2 SS-2: Indeks Peran Diplomasi Indonesia dalam Penanganan Isu Multilateral Indeks peran dan kepemimpinan ini diperoleh dari 4 komponen dengan pembobotan yang berbeda, yaitu:

1 2

3 4

Komponen IKU-2 SS-2

Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral (Komponen 1 IKU-2 SS-2) Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral (Komponen 2 IKU-2 SS-2) Persentase keberhasilan pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada Organisasi Internasional (Komponen 3 IKU-2 SS-2) Jumlah implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional (Komponen 4 IKU-2 SS-2)

Bobot 40 30

15 15

Analisis Komponen 1 IKU-2 SS-2: Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral Komponen 1 IKU-2 SS-2 Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral

Target

Capaian

80%

116,05%

Informasi kinerja Jumlah posisi yang diterima dalam forum multilateral

Jumlah posisi yang disampaikan dalam forum multilateral


Jumlah

%

324

92,84

349

Data Dukung Laporan Delri, resolusi, keputusan Presidensial/ Chairman statement,dll

57

57


2013

Sepanjang tahun 2013, dalam hal capaian Komponen 1 IKU-2 SS-2, Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa dari target sebanyak 80% posisi yang disampaikan dalam forum multilateral, sebanyak 92,84% posisi Indonesia diterima (324 posisi diterima dibandingkan dengan 349 posisi yang disampaikan). Capaian posisi yang diterima dalam persidangan di forum-forum multilateral adalah sebanyak 116,05%. Dari 324 posisi yang diterima dalam forum-forum multilateral selama tahun 2013, beberapa posisi bernilai strategis bagi Indonesia, di antaranya: 1. Diterimanya posisi Indonesia dalam rancangan resolusi, rancangan keputusan dan presidential statement pada sesi persidangan Dewan HAM PBB, sesuai dengan posisi Indonesia menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2011-2014, yang terkait dengan penanganan berbagai isu HAM dan Kemanusiaan yang bersifat strategis dan sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. 2. Diterimanya posisi Indonesia Dalam pertemuan Nuclear Security Summit, Sous Sherpa, Den Haag Belanda, 4-5 April 2013, yangmenyampaikan bahwa isu keamanan nuklir merupakan isu yang nyata saat ini sehingga pada NSS 2012 di Seoul, Indonesia telah mengusulkan penyusunan National Legislation Implementation Kit on Nuclear Security. Model tersebut bertujuan untuk membantu negara-negara dalam mengembangkan legislasi nasionalnya secara komprehensif dan sebagai sebagai referensi yang merangkum elemen-elemen dari berbagai kerangka hukum terkait keamanan nuklir. 3. Indonesia berhasil mendorong investasi infrastruktur mendapatkan kemajuan cukup signifikan di KTT G20 St. Petersburg, dengan disepakatinya G20 Work Plan on Long Term Financing for Investment. 4. Pada sidang ICC ke-100 dan sidang ICO terkait lainnya, London, 4-8 Maret 2013, proposal Indonesia dengan judul "Pest Control Model and Good Agricultural Practices (GAP) Application on Different Coffee Gwowing Areas in Indonesia" masuk dalam kategori under consideration oleh CFC dan dipertimbangkan oleh Project Appraisal Committee CFC; 5. Melalui SOM KTM OKI di Jeddah, 5-7 November 2013 diterima usulan Pemri terkait resolusi mengenai Filipina Selatan dimana OKI mengapresiasi peran Keketuaan Indonesia pada OIC-PCSP; 6. Diterimanya dua posisi Pemri pada Sidang ke-66 World Health Assembly (WHA), Jenewa, 20-24 Mei 2013, yaitu rencana pemberlakuan sistem jaminan kesehatan nasional untuk mencapai Universal Health Coverage, serta Pencegahan dan pengendalian penyakit Non-Communicable Diseases, kesehatan jiwa, kesehatan mata, serta kesehatan ibu dan anak. Presiden RI pada KTT G20 di St. Petersburg, Rusia, September 2013


58

58


2013

Meskipun capaian kinerja Komponen 1 IKU-2 SS-2 mencapai 116,05%, dalam pelaksanaannya Kementerian Luar Negeri menghadapi beberapa kendala utama, yaitu: • Adanya persidangan yang waktunya bersamaan dengan kegiatan lain yang lebih prioritas • Kurangnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam mempersiapkan posisi Indonesia yang akan diperjuangkan dalam perundingan

Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri telah melakukan langkahlangkah solutif. Langkah-langkah tersebut di antaranya peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan cara memperluas jaringan dan mengefektifkan intensitas komunikasi. Analisis Komponen 2 IKU-2 SS-2: Persentase Kepemimpinan Indonesia dalam Forum Multilateral Komponen 2 IKU-2 SS-2 Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral

Target

Capaian

80%

125%

Informasi Kinerja

Jumlah

Jumlah kepemimpinan yang dilaksanakan dalam forum multilateral Jumlah pertemuan atau event yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia dalam forum multilateral

18

18

% 100%


Sepanjang tahun 2013, dalam hal capaian Komponen 2 IKU-2 SS-2, Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa dari target sebanyak 80% forum internasional yang direncanakan dipimpin oleh Indonesia, seluruhnya berjalan sesuai rencana (target sebanyak 18 kali Indonesia harus dapat memimpin forum multilateral, pada realisasinyapun 18 kali Indonesia berhasil memimpin forum multilateral). Dengan demikian, capaian untuk IKU tersebut adalah sebesar 125%. Sepanjang tahun 2013, Indonesia berhasil memimpin forum-forum strategis sebagai bukti kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateralyang bisa membantu peningkatan citra dan pencapaian kepentingan nasional. Forum-forum tersebut di antaranya adalah: 1.

2. 3.

Kepemimpinan Indonesia sebagai tuan rumah Jakarta Conference: Regional Conference on International Migration and Development, Jakarta, 29-30 Agustus 2013. Konferensi ini membantu Indonesia memperkuat strategi perlindungan pekerja migran dan mekanisme kerjasama kawasan dalam kerangka pembangunan dan ekonomi. Melakukan Demarche kepada Kepala Perwakilan negara-negara anggota FATF di Jakarta dalam rangka memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi Sidang Pleno FATF terkait Isu Pendanaan Terorisme, Jakarta, 13 Februari 2013.

Menyelenggarakan Pertemuan ke-4 High-Level Panel of Eminent Persons (HLP) on Post2015 Development Agenda, Bali, Indonesia, tanggal, 25-27 Maret 2013. Pertemuan membahas mengenai kemitraan global dan means of implementation dari agenda pembangunan pasca-2015.Pertemuan di Bali menggaris bawahi limakey areas yang dapat mendorong pencapaian visi agenda pembangunan pasca-2015, yang juga akan member dampak positif bagi Indonesia, yaitu: i) reshaped and revitalized global governance and


59

59


2013

partnerships; ii) protection of the global environment; iii) sustainable production and consumption; iv) strengthened means of implementation; dan v) data availability and better accountability in measuring progress.

4.

Kegiatan Workshop Tingkat Regional Mengenai Isu Perdagangan dan Lingkungan Hidup untuk Ekonomi-Ekonomi di Kawasan Asia Pasifik, 17-19 September 2013: Indonesia menjadi host sebagai upaya peningkatan kapasitas negara berkembang untuk memahami peraturan perdagangan Internasional WTO dan keterkaitannya dengan Perjanjian Internasional dibidang Lingkungan Hidup.Workshop ini merupakan bentuk nyata partisipasi aktif Indonesia dalam rangka peningkatan kapasitas para pembuat kebijakan di negara-negara berkembang, dalam rangka penyusunan kebijakan perdagangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari berbagai topik paparan yang disampaikan para peserta mendapatkan banyak pengetahuan yang bermanfaat baik teori maupun contoh kasus. Dalam suatu sesi khusus, para peserta melakukan presentasi untuk dapat saling bertukar best practices mengenai keterkaitan perdagangan dan lingkungan hidup yang mengemuka di negara masing-masing. Indonesia menyampaikan presentasi mengenai kebijakan ecolabeling di Indonesia.

5.

Menyelenggarakan Expert Meeting of Foreign Policy and Global Health (FPGH) oleh Perwakilan Tetap RI di Jenewa pada tanggal 21 Juni 2013. Pada awalnya, pertemuan dimaksud direncanakan untuk diadakan di Indonesia, namun mengingat kesulitan dari para pakar yang sebagian besar berada di Jenewa untuk datang ke Indonesia pada waktu yang diusulkan, maka atas arahan pimpinan, pertemuan dialihkan ke Jenewa dengan hasil disepakatinya rumusan awal resolusi foreign policy and global health.Dalam Pertemuan tersebut para Expert FPGH menyampaikan penghargaannya kepada Menteri Kesehatan RI dan Delegasi RI selaku host dari FPGH Health Ministers Breakfast Meeting pada tanggal 21 Mei 2013.

Meskipun capaian kinerja Komponen 2 IKU-2 SS-2 melebihi target yang ditetapkan, dalam pelaksanaannya Kementerian Luar Negeri tidak lepas dari kendala seperti permasalahan komitmen pemangku kepentingan terkait dengan penetapan waktu penyelenggaraan serta isu-isu yang akan dibahas yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri telah melakukan langkah-langkah solutif. Langkah-langkah tersebut di antaranya adalah mengefektifkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan cara memperluas jaringan dan meningkatkan intensitas komunikasi, serta melakukan sistem co-sharing pembiayaan kegiatan. Analisis Komponen 3 IKU-2 SS-2: Persentase Keberhasilan Pencalonan Pemerintah/Individu Indonesia dalam Keanggotaan/Jabatan pada Organisasi Internasional

Komponen 2 IKU-2 SS-2 Persentase keberhasilan pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada Organisasi Internasional

Target

70%

Capaian

Informasi Kinerja

104,78%

Jumlah pencalonan yang berhasil Jumlah pencalonan yang diusulkan


60

Jumlah 11 15

% 73,34%


60


2013

Pencalonan pada Organisasi Internasional merupakan upaya strategis Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui jabatan strategis pada organisasi internasional. Dengan menduduki jabatan tersebut, Indonesia berkesempatan untuk turut serta menyusun kebijakan suatu organisasi internasional; menyusun dan melaksanakan program-program kerja organisasi internasional yang dapat dimanfaatkan dan disesuaikan untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, maupun memperjuangkan kepentingan regional dan negara-negara berkembang guna meningkatkan postur internasional Indonesia; dan dalam rangka meningkatkan peran aktif Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dan menjadi bagian dari solusi permasalahan global. Sejumlah kegiatan telah diselenggarakan dalam mengupayakan pemenangan setiap pencalonan Indonesia, yaitu penyelenggaraan atau menghadiri rapat koordinasi dengan satker internal Kemlu, Perwakilan RI di luar negeri, maupun interkementerian guna membahas strategi pencalonan Indonesia maupun penyusunan materi kampanye pencalonan seperti brosur pencalonan dan aide memoire; penyelenggaraan resepsi diplomatik dengan mengundang perwakilan asing di Jakarta dan Kementerian serta Lembaga RI terkait dalam rangka penggalangan dukungan; sertamenghadiri pertemuan internasional yang berkaitan dengan pencalonan guna melakukan observasi secara langsung atas upaya pencalonan, melakukan penggalangan dukungan, dan menyebarkan materi kampanye pencalonan. Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja ini mencapai 104,78%. Selama tahun 2013, Indonesia berhasil menjadi anggota 11 Organisasi Internasional, beberapa diantaranya: 1. Indonesia terpilih sebagai anggota Board 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production Patterns (10-YFP); 2. Indonesia terpilih sebagai anggota Standing Committee (SC) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; 3. Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, terpilih sebagai Board Chair of the Global Fund (TGF); 4. Indonesia terpilih sebagai anggota Commission on Narcotics and Drugs (CND), periode 2014-2017;

Jika dibandingkan dengan tahun 2012, pada tahun 2013 jumlah pencalonan Pemerintah/individu dalam keanggotaan/jabatan di Organisasi Internasional meningkat sebagaimana tabel dibawah ini: No

1.

Kinerja

Jumlah pencalonan pemerintah/individu dalam keanggotaan/jabatan di OI

T 9

2010 R C 8 88,89

T 19

2011 R C 16 84,21

T 10

2012 R 9

C 90

T 15

2013 R 11

C 73,34

Ket: T : Target; R : Realisasi; C: Capaian (dalam %)


61

61


2013

Grafik Pencalonan dari Tahun ke Tahun

20

2010

15

2011

10

2012

5

2013

0 pencalonan

Dapat disampaikan juga bahwa Indonesia tidak berhasil terpilih pada sejumlah pencalonan sebagai berikut:

1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu, sebagai Direktur Jenderal World Trade Organization (WTO); 2. Dr. Justian Suhandinata, sebagai Presiden Badminton World Federation (BWF), periode 2013-2017; 3. Muhammad Aras, sebagai Direktur Asia Pacific Postal Union (APPU), periode 20142017; 4. Indonesia sebagai anggota Dewan International Civil Aviation Organization (ICAO) bagian III, periode 2013-2016.

Ketidakberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: koordinasi antara focal point yang kurang, yang kemudian menyebabkan tidak selarasnya pandangan antara Kementerian Luar Negeri dengan focal point Kementerian atau Lembaga RI. Hal tersebut kemudian menyebabkan upaya penggalangan dukungan menjadi tidak efektif. Selain itu, notifikasi akan majunya Indonesia dalam beberapa pemilihan diinformasikan pada waktu yang sangat dekat dengan hari pemilihan. Hal tersebut menyebabkan pula kurang efektifnya penggalangan dukungan, walaupun Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri telah mengupayakan kampanye seoptimal mungkin.

Analisis Komponen 4 IKU-2 SS-2: Jumlah Implementasi Kesepakatan Multilateral pada Tingkat Nasional

Komponen 4 IKU-2 SS-2

Target

Capaian

Jumlah implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional

145

91,03%

Informasi Kinerja Jumlah Implementasi Kesepakatan Multilateral pada tingkat nasional yang dilaksanakan


62

Jumlah 137


62


2013

Sepanjang tahun 2013, dalam hal capaian Komponen 4 IKU-2 SS-2, Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa dari target sebanyak 145 kesepakatan multilateral yang diimplementasikan pada tingkat nasional, realisasinya 137 kesepakatan yang benar-benar diimplementasikan sehingga capaian kinerjanya 91,03%. Kinerja tersebut dilakukan melalui sosialisasi ke masyarakat luas mengenai kesepakatan multilateral tertentu, penerbitan buku, hingga keikutsertaan dalam implementasi kesepakatan multilateral.

Kendala utama yang muncul dalam pencapaian kinerja tersebut diantaranya kesulitan pengaturan waktu dengan pejabat di Kementerian lain. Hal ini berakibat pada minimnya tingkat kehadiran dan menyebabkan pertemuan menjadi tidak efektif. Selain itu, terbenturnya waktu kegiatan dengan kegiatan lain yang muncul sebagai hasil dari komitmen baru yang dibuat setelah perumusan rencana kegiatan tahunan, serta permasalahan komitmen pemangku kepentingan terkait dengan implementasi kesepakatan yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi kendala-kendala dimaksud, Kementerian Luar Negeri telah melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan cara memperluas jaringan dan meningkatkan intensitas komunikasi.


63

63


D.3

Sasaran Strategis (SS-3)

2013

Meningkatnya Kerja Sama di Berbagai Bidang antara RI dengan Negara‐negara dan Organisasi Intrakawasan di Kawasan Asia‐Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa

Diplomasi bilateral merupakan mekanisme penting dalam menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan negara-negara lain. Dalam rangka pelaksanaan diplomasi, perlu ditekankan bahwa berbagai aspek domestik tiap negara memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan hubungan kerja sama bilateral. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan diplomasi juga tidak dapat dilepaskan dari hubungan kerja sama dalam kerangka organisasi intrakawasanmengingat besarnya keterkaitan antara masalah global, regional dan nasional di berbagai bidang. Hubungan baik dengan negara-negara lain merupakan faktor esensial untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di tingkat global dan berkontribusi dalam menciptakan dan memelihara stabilitas, keamanan dan perdamaian, serta kemakmuran baik di tingkat kawasan maupun di tingkat global.Kesemuanya itu merupakan amanat Konstitusi yang senantiasa diusung oleh Kementerian Luar Negeri.

Dalam rangka menjalankan amanat untuk memperjuangkan kepentingan nasional tersebut, Kementerian Luar Negerimenetapkan target berdasarkan 6 (enam) komponen IKU. Secara umum, pada tahun 2013 kinerja Kementerian Luar Negeri berhasil meningkatkan kerja sama dengan negara‐negara di kawasan dan organisasi intrakawasan. Keberhasilan dimaksud terukur melalui 6 (enam) komponen IKU yang tergambarkan pada tabel di bawah ini. Bobot

Target

Realisasi

Indeks Capaian


Jumlah kunjungan/pertemuan KepalaNegara/Pemerintahan dan pejabat tinggi

45

89

201,43

100%

45%

30

97

280.32

100%

30%

10

100%

99,44

99,44%

9,94%

4

Negara yang mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Nilai investasi negara‐negara asing

5

Rp. 272,60 T

USD 28.617,50

100%

5%

5

Total nilai perdagangan

5

USD 200 *)

100%

5%

99,94%

No 1 2 3

6

Komponen

Jumlah dokumen kerjasamadan prakarsa di bidang politik dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan investasi, sosial dan budaya.

Jumlah wisatawan mancanegara

*Kurs Rp 10.500 APBN DIPA

Capaian SS‐1

5

8.000.000

Rp. 300,48 T

USD 369.19*) 8.802.129


100%

5%

64

Laporan Akuntabiliitas Kinerja a Instansi Pemerintah (LAKIP)

2013

*) Dalam Jutta Rupiah

S JUMLAH H KUNJU UNGAN/PE ERTEMUA AN KEPA ALA NEGA ARA/PEM MERINTAH HAN DAN N INDEKS PEJABA AT TINGGI ntahan dan Pejabatt Tinggi merupakan m n Kunjunggan/perteemuan anttara Kepaala Negaraa/Pemerin cerminaan peninggkatan kerrja sama dengan d neegara‐negaara mitra yang bob botnya san ngat besarr mengingat keunju ungan/pertemuan b bilateral in ni merupaakan layerr pertama dalam pelaksanaan n diplomaasi dan sttrategisnyyasu‐isu yang dibah has. Isu‐issu dimakssud merup pakan ageenda yangg menjadi prioritass kedua neegara untu uk disepak kati atau diselesaikaan. JUMLA AH KUNJUNGA K AN/PERTEM MUAN KEPAL LA NEGAR RA/PEMER RINTAHAN DAN PEJAB BAT TIINGGIdari/kke Indo onesia merupa akan capaian kinerja yang sign nifikan bagi Kementeria an Luar Negeri karena k akan suatu proses p panjjang yang sangat s merupa komple eks mulai da ari penentua an waktu sa ampai pada pelaksanaa annya. De engan semakin ungan/perte emuan tingginyya intensitas kunju Kepala Negara/P Pemerintaha an dan pe ejabat tinggi, maka cap paian sasaran pening gkatan kerjasa ama di be erbagai bid dang antarra RI dengan n negara-ne egara kawa asan Asia Pasifik P dan Afrrika serta Amerika dan Eropa juga a akan mengingat hasil mening gkat kunjung gan/pertemu uan tersebu ut mencerm minkan kesepa akatan/komittmen kedua negara untuk menjalin hubungan n yang lebih h dekat lagi.

140 120 100 80 60 40 20 0

56

75

123

JU UMLAH KUNJUNGA AN/PERTEM MUAN K KEPALA NEGARA/PEM MERINTAHA AN DAN PEJAB BAT TINGGI

2011 2012 2013

Di tahun D n 2013 telah d dilaksanak kan 123 3 k kunjungan n/pertemu uan Kepalaa N Negara/Pe emerintahan dan Pejabatt Tinggi, m masing‐ma asing 57 d dari kawassan Asia P Pasifik dan n dan 66 darri kawasan n Amerikaa dan Erop pa. Afrika d pa kun njungan yang berhasil Beberap dilaksan nakan sep panjang taahun 2013, antara lain kun njungan Presiden P I RRT ke Indonesia pada b bulan Okttober 201 13 diman na kedua negara sepakaat untuk k meningkatkan hubunggan kerja sama ke tingkat yaang lebih tinggi d dari hubu ungan Keemitraan Strategis menjadi Kemitrraan Komprehenssif yang berarti komitmen n kerja yaang lebih luas dan lebih mengikat. Gam mbar 1 Kunju ungan Presiden RRT ke In ndonesia, 2-3 2 Oktober 2013 ngan Perd dana Mentteri Belan nda Selain itu, kunjun onesia pad da bulan November 2013 ju uga menunjukkan peningkat p tan hubun ngan kerjaa ke Indo sama yaang signiffikan denggan disepaakatinya Kemitraan K n Strategiss RI‐Belan nda yang menandai babak b baru hubungan Indonesia dan d Belan nda, denggan fokus kerja sam ma pada 5 bidangg prioritaas: [i] perd dagangan dan invesstasi; [ii] pengelolaaan air; [iiii] infrastrruktur dan logistik; [iv] perttanian dan n pangan; [v] pendid dikan; plu us pariwisaata, dan keesehatan. Kementeerian Luar N Negeri, Jalan n Taman Pejjambon No.. 6, Jakarta Pusat

65 65


2013

Dalam rangka menunjang kepentingan n nasional di berbaggai bidangg dan dalam upayaa maian dan k keamanan n untuk meenciptakan perdam dunia, Indonesia juga telah berpeeran aktiff dalam organisassi‐organisaasi intraakawasan, k partisipasi Indonesiaa dalam m termasuk kerangkaa kerja sama s APE ECdi kawaasan Asiaa Pasifik dan FEALA AC di kawaasan Ameerika Latin n dan Asia Timur. hun 2013 Indonesiia kemballi menjadi Pada tah tuan ru umah dan ketu ua APEC setelah h sebelum mnya pern nah mengeemban peeran yangg Gam mbar 2 Kunjun ngan PM Bellandake Indo onesia, 20-2 22 Novemberr 2013 94. Puncak k pelaksan naan APEC C sama di ttahun 199 2013ad dalah saat Konferenssi Tingkatt Tinggi dii Bali, bulaan Oktobeer 2013 yaang mengh hasilkan 2 2 okumen u (dua) do utama.Selaain itu, perran Indonesia sebaggai tuan ru umah pada pelaksan naaan Thee 6thFEAL LAC Foreig gn Ministeers Meetin ng di Balii, bulan Ju uni 2013 yang lalu u juga meenandakan n peningk katan hub bungan keerja sama Indonesiia di kaw wasan Asiaa Timur d dan Amerrika Latin. Dalam kedua kesempatan n tersebutt, telah diiadakan p pertemuan n‐pertemu uan bilaterral antaraa n negara‐n negara mittra. Indonessia dengan S JUMLAH H DOKUM MEN KER RJASAMAD DAN PRA AKARSA DI BIDANG POLITIK DAN N INDEKS KEAMA ANAN, EKO ONOMI, P PERDAGAN NGAN DA AN INVEST TASI, SOSIIAL DAN B BUDAYA h antarneggara adalaah dengan n pengesaahan atau u Salah satu ukuraan meningkatnya hubungan n perjanjiian dan prakarsa p yang men ncerminkaan komitm men kedu ua negaraa penandatanganan penguatan kerja sam ma yang seetara dan ssaling men nguntungkan.Secara keseluru uhan padaa untuk p tahun 2 2013 Indo onesia tellah mengesahkan 198 doku umen kerjja sama d di berbaggai bidangg dengan negara‐neegara mitrra. TA ABEL JUMLAH DOK KUMEN KE ERJA SAM MA DAN PR RAKARSA A DI BERB BAGAI BID DANG 201 11 20 012 20 013 50 0 7 75 198 250 0

198

200 0 150 0 100 0 50 0

50

75 5

2011 2012 2013

0 JUMLA AH DOKUMEEN KERJA SA AMA DAN PRAKARSA A DI BERBAG GAI BIDA ANG

U di atas teerdapat p pada Lamp piran no.. 2DaftarD Dokumen n Informaasi lebih lengkap teerkait IKU Kerja Sama. Kementeerian Luar N Negeri, Jalan n Taman Pejjambon No.. 6, Jakarta Pusat 66

66


2013

Salah satu capaian signifikan tercermin dari keketuaan Indonesia Tiga prioritas APEC 2013, yaitu: dalam kerangka APEC sepanjang Attaining the Bogor Goals adalah upaya untuk tahun 2013 dimana telah disepakati mendukung terwujudnya perdagangan dan investasi APEC Leaders’ Bali Declaration yang yang bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik pada merupakan komitmen penting untuk tahun 2010 bagi ekonomi maju dan tahun 2020 bagi peningkatan perdagangan dan ekonomi berkembang); investasi antara negara‐negara Asia‐ Achieving Sustainable Growth with Equityadalah upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang Pasifik, antara lain melalui berkesinambungan dan merata di kawasan Asia Pasifik; peningkatan connectivity (termasuk Promoting Connectivityadalah upaya untuk physical, institutional dan people‐to‐ meningkatkan konektivitas di kawasan Asia Pasifik people connectivity). dengan fokus kepada peningkatan konektivitas fisik. Dalam KTT APEC 2013 tersebut para Menteri menyepakati APEC Ministerial Meeting Joint Statement2013dan para Pemimpin APEC menyepakati APEC Leaders’ Declaration 2013. Kedua dokumen utama tersebut merupakan suatu langkah maju yang menandakan komitmen negara‐negara anggota APEC untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan seimbang di kawasan Asia‐Pasifik. Selain itu, dokumen‐dokumen dimaksud juga menyuarakan komitmen negara‐negara anggota APEC untuk mewujudkan kawasan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka sebelum tahun 2010 bagi Ekonomi maju, dan sebelum tahun 2020 bagi Ekonomi berkembang. Adopsi Deklarasi Uluwatu, yang memuat kesepakatan sesuai usulan Indonesia, Dalam kesempatansebagai tuan rumah terutama Penguatan institusi FEALAC seperti pelaksanaan Pertemuan Tingkat Menteri ke‐ realigning and refocusing struktur Pokja 6 FEALAC di Bali padabulan Juni FEALAC; pelaksanaan antar-sesi (intersessional 2013,negara‐negara anggota telah meeting) sebagai sarana untuk monitoring, menyepakatiDeklarasi Uluwatu. Deklarasi reviewing, dan evaluating pelaksanaan proyek Uluwatu merupakan suatu capaian penting kegiatan kerja sama; dan dukungan dalam peningkatan kerja sama di kawasan pengembangan country knowledge hubs Asia Timur dan Amerika Latin dimana dalam konteks South‐South Cooperation dan seluruh negara anggota sepakat untuk Triangular Cooperation. memperkuat institusi FEALAC seperti realigning and refocusing struktur Pokja FEALAC; pelaksanaan antarsesi (intersessional meeting) sebagai sarana untuk monitoring, reviewing, dan evaluating pelaksanaan proyek kegiatan kerja sama; dan dukungan pengembangan country knowledge hubs dalam konteks South‐South Cooperation dan Triangular Cooperation.


67 67


Gambar 4 APEC Leaders

2013

Gambar 5Menlu RI dan Wamenlu Kolombia memimpin Retreat PTM ke‐6 FEALAC di Bali, 13 Juni 2013 (foto: Rudi/Kemlu RI)

INDEKS JUMLAH NEGARA YANG MENDUKUNG NKRI Komponen IKU Jumlah negara yang mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan indikator penting dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia sesuai dengan amanat yang disampaikan dalam UUD 1945 dimana Pemerintah Negara Indonesia melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia. Kementerian Luar Negeri sesuai tupoksinya menjalankan amanat tersebut dengan senantiasa melakukan diplomasi agar kedaulatan Indonesia tetap diakui oleh negara‐negara lain. Seluruh negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali 1 (satu) negara. ASIA PASIFIK DAN AFRIKA AMERIKA DAN EROPA TOTAL 98,88% 100% 99,44%


68

2013


110 98.8 88

10 00 94 4.44 ASPASAF

90

AMEROP TOTAL

70 DUK KUNGAN TEERHADAP NKRI

Dukungan n piran no. 3DaftarD Informaasi lebih leengkap teerkait IKU di atas teerdapat paada Lamp terhada ap NKRI.

an, dan jumlah Nilai investassi negarra‐negarra asing,, total n nilai perd daganga wisattawan merupak m kan kom mponen IKU yan ng penting dalam penggukuran kinerjja mengingat dip plomasi yang dillakukan melalui kunjunggan/perttemuan mendasi bilateeral, pe engesahaan dokkumen kesepakatan, prakarssa/rekom ncakup bidangIndon nesia di tiap peertemuan n organisasi inttrakawassan men dan pariiwisata, bidan ng kerja sama yaang men ncakup perdagan p ngan, invvestasi d serta kegiatan n-kegiataan yang dilakukaan oleh P Perwakillan RI di luar neggeri. S NILAI IN NVESTASII NEGARA A‐NEGARA A ASING INDEKS un 2010 – – nvestasi assing yang masuk ke k Indonessia mengaalami pen ningkatan dari tahu Nilai in n Hal ini tid dak terlep pas dari peran p Kem menterian n Luar Neegeri yan ng telah melakukan m 2013. H kerja samaa kegiatan n promosii melalui P Perwakilaan‐Perwak kilan RI dii luar negeeri dan hu ubungan k y yang baik dengaan negarra mitraa melalui Nilai in nvestasi ne egara‐negara asing,, total k kerangka kerja sam ma bilateraal dan regional. nilai pe erdagangan, dan jum mlah wisattawan mancan negara merupakan m kinerja atau outcomee dari pelak ksanaan po olitik luar n negeri, sebagai kontribusii atas upayaa bersama dalam meningk katkan nilai n perrdagangan dan investassi asing. Komponen K ini diberi bobot kecil karena merupakan hasiil kinerja b banyak stakehollders di dalam dan lu uar negeri negeri n seperti kementerrian terk kait: Kemeendag, BKPM, KemenP Pariwisata,, dan para pengusaaha di tanah air serta perwakilan n RI di luar neggeri.

Invesstasi

013 20

28617.5 2

20 012

2456 64.7

011 20

19474.5

20 010

1 16214.8 0

10000

0000 20

3000 00

40000 0

*Dalam Juta US$ $** Sumber B BKPM

estasi. Informaasi lebih leengkap terrkait IKU d di atas terdapat pad da Lampirran no. 4T Tabel Inve Kementeerian Luar N Negeri, Jalan n Taman Pejjambon No.. 6, Jakarta Pusat

69 69


2013

INDEKS S TOTAL N NILAI PER RDAGANG GAN n ini jugaa tidak teerlepas dari peran n Kementerian Luaar Negeri untuk melakukan m n Capaian promossi, memperkuat kerjja sama bilateral daan regionaal, serta upaya‐upayya untuk m mengatasi kendalaa‐kendala yang dataang dari neegara‐negaara mitra. bel dan ggrafik di bawah b taampak baahwa volu ume perd dagangan Indonesiaa Berdasaarkan tab mengalaami penin ngkatan daari tahun 2 2010 – 20 012. Semen ntara di taahun 2013 3 terjadi p penurunan n volume perdagan ngan. Hall ini meru upakan dampak d dari kondiisi negaraa‐negara mitra m dan n urang kond dusif. Selaain itu, keb bijakan ek konomi yang diambiil oleh neggara mitraa kawasan yang ku k pada volu ume perdaagangan In ndonesia. dagang juga dapaat dapat beerdampak 500000

709.6 0932.2 3817 380

400000 300000

293442.4

200000

201 10 201 11 201 12

100000 0

*Dalam juta USD **Sumber Kemendag Informaasi lebih lengkap terkait IKU di atas terd dapat pada Lamp piran no o. 5Tabell Perdag gangan.

Ini mudah-mudah han gambarran yang bagus untuk n negara kita, neraca volume juga plus cukup b besar. ... Bulan Desemb ber dengan negara-neggara ASEAN secara surp keseluruhan kita surplus, dengan Unii Eropa secaara total pada Desember kita na di dalamnya ada China dan surplus, dan dengan negarra utama lainnya diman Jepan ng juga kita secara totaal surplus. Dengan D Ameerika surplus, dengan A Australia dan Korea Selatan memang masih defissit cukup tin nggi jug, dan n dengan Taaiwan." om 3 Februari 2014 Kepala BPS, Suryyamin- voaindonesia.co

INDEKS SJUMLAH WISATAW WAN b jum mlah wisaatawan yaang menggunjungi Indonesiaa Dalam grafik di bawah tterlihat bahwa ngkatan daari tahun k ke tahun. Capaian ini tidak leepas dari k kiprah Kem menterian n mengalaami penin Luar Neegeri dalaam melaku ukan prom mosi baik k di dalam m negeri, maupun m m melalui Peerwakilan‐‐ Perwak kilan RI di luar negerri. Negeri, Jalan n Taman Pejjambon No.. 6, Jakarta Pusat Kementeerian Luar N 70

70


Asal Wisatawan Asing/Tahun Total

2013

2010

2011

2012

2013

7,002,944

7,649,731

8,044,462

8,802,129

Jumlah Wisatawan 10000000 8000000

7002944

7649731

8044462

2011

2012

8802129

6000000 4000000 2000000 0 2010 *Data diambil dari BPS dan Kemenparekraf

2013

Informasi lebih lengkap terkait IKU di atas terdapat pada Lampiran no. 5Tabel Wisatawan. KENDALA DAN ANTISIPASI Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kerja sama di berbagai bidang antara RI dengan negara‐negara dan organisasi intrakawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa dapat dibedakan kendala eksternal dan internal, antara lain: a. Terjadinya perubahan konstelasi politik di kawasan akibat konflik, sertapergantian pemerintahan diperkirakan akan mempengaruhi kebijakannya terhadap Indonesia termasuk dalam mengimplementasikan berbagai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya; b. Terus berkembangnya isu‐isu seperti demokrasi dan HAM akan mempengaruhi pelaksanaan hubungan bilateral Indonesia dengan negara‐negara di kawasan. Hal ini antara lain dipicu dengan semakin kuatnya peran LSM menyuarakan hal tersebut; c. Rendahya pemahaman pemangku kepentingan di Indonesia terhadap pemanfaatan potensi kerja sama bilateral maupun intrakawasan. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam memanfaatkan forum kerja sama tersebut; d. Masih terdapat beberapa implementasi perjanjian bilateral yang pending dan belum terlaksana antara lain karena rendahnya kapasitas kelembagaan di Indonesia dalam mengelola program; e. Belum optimalnya kerangka bilateral pengembangan kerja sama di sektor‐sektor yang menjadi kepentingan Indonesia dengan negara‐negara di kawasan; f. Mengubah sudut pandang masyarakat Indonesia, khususnya sebagian besar pengusaha Indonesia, terhadap kendala letak geografis dan jarak yang dianggap sulit dijangkau dalam meningkatkan perdagangan dengan negara‐negara di kawasan Afrika, Amerika Selatan dan Karibia; g. Terjadi penundaan kegiatan dikarenakan ketidaksesuaian jadwal antara Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi; Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

71 71


h. i.

2013

Penyampaian bahan masukan yang tidak tepat waktu, sehingga persiapan kurang maksimal; Kurangnya koordinasi internal, baik antarsatuan kerja maupun antarinstansi.

Guna mengatasi kendala‐kendala tersebut, telah dilakukan kajian proyeksi ke depan untuk mengantisipasi perubahan‐perubahan yang bersifat strategis jangka panjang di dunia internasional. Selain itu, untuk mengatasi penundaan kegiatan dan penyampaian bahan masukan yang tidak tepat waktu, juga ketidaksesuaian jadwal penyelenggaraan kegiatan,telah dilakukan upaya untuk memperkuat koordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri, Kedubes Negara mitra di Jakarta maupun Kementerian/Instansi teknis terkait untuk menyampaikan posisi strategis Pemri dalam perundingan bilateral maupun regional dengan negara mitra.Lebih lanjut, telah dilakukan langkah‐langkah optimalisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan prioritas dan urgensi dan melakukan penjadwalan ulang beberapa pertemuan yang tertunda secara lebih tertib waktu, fisik dan administrasi. Dari sisi perencanaan, langkah antisipasiyang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat perencanaan kinerja dan anggaran melalui penyusunan dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria spesifik, terukur, achievable, relevan, dan memperhitungkan time bound(SMART). Dengan demikian, diharapkan perencanaan dan implementasi kinerja berikut penyerapan anggaran di tahun anggaran mendatang akan lebih baik.


72



2013

Meningkatnya Kualitas Hukum dan Perjanjian Internasional yang Aman dari Aspek Politis, Yuridis, Teknis, dan Keamanan

Pencapaian Sasaran Strategis 4 (SS-4) “Meningkatnya Kualitas Hukum dan Perjanjian Internasional yang Aman dari Aspek Politis, Yuridis, Teknis, dan Keamanan” diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1 SS-4) “Indeks diplomasi bidang hukum dan perjanjian internasional”. Diplomasi bidang hukum dan perjanjian internasional pada tahun 2013 semakin pro aktif, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeriberkomitmen untuk menyelesaikan masalah perbatasan dansemakin intensif mendorong kesediaan negara pihak untuk melakukan perundingan dalam penyelesaian perbatasan baik perbatasan darat maupun perbatasan laut. Selain itu, semakin banyaknya stakeholders dalam negeri yang meminta bantuan hukum kepada Kementerian Luar Negeri terkait kerja sama internasional yang dibuat dengan negara-negara asing di berbagai bidang menunjukkan bahwa perjanjian tersebut sudah dipertimbangkan dari segi keamanan.

Pada tahun 2013, capaian kinerja SS-4 ditargetkan dengan Indeks 7 dengan realisasi Indeks 7 (88,74%) yang diperoleh dari komponen dan pembobotan sebagai berikut: No

Komponen IKU-1 SS-4

Bobot

Realisasi

1

Indeks Realisasi Capaian*) Pembobotan 100 50%

Jumlah perundingan dalam rangka 50 341,67% upaya penyelesaian penetapan batas wilayah nasional di darat dan di laut 2 Persentase perjanjian internasional 30 62,45% 62,45% 18,74% di bidang politik, keamanan, kewilayahan, dan kelautan serta ekonomi dan sosial budaya yang dibuat 3 Persentase produk hukum yang 20 100% 100% 20% diselesaikan Capaian SS-4 88,74% *) Indeks Capaian merupakan batas tertinggi capaian kinerja yang dapat ditoleransi

Dalam pencapaian kinerja SS-4, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendaladiantaranya yaitu kesesuaian jadwal dan kesiapan negara mitra untuk melakukan perundingan, perbedaan kepentingan dan posisi negara counterpart, perbedaan persepsi dan prioritas pada saat pembahasan isi pasal sehingga memerlukan waktu cukup lama mengingat dalam pembahasan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan nasional masing-masing Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

74

73


2013

negara. Selain itu, kurangnya jumlah sumber daya manusia juga menjadi kendala teknis dalam menyelesaikan berbagai permintaan tanggapan dan pembuatan perjanjian internasional. Mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri melakukan pendekatan secara informal untuk meyakinkan negara mitra tentang pentingnya penyelesaian perbatasan dengan memastikan jadwal pelaksanaan perundingan, menginformsikan masalah krusial yang kemungkinan besar akan muncul dalam pembahasan draft perjanjian. Untuk langkah kedepan, Kementerian Luar Negeri akan malakukan pendekatan secara informal guna menyamakan persepsi, sehingga pada saat pembahasan perjanjian sudah terdapat kesepahaman. Masalah SDM perlu diusulkan untuk merekrut pegawai baru khususnya yang mempunyai keahlian di bidang hukum. ANALISIS IKU-1 SS-4: Indeks Diplomasi Bidang Hukum dan Perjanjian Internasional

Indeks Diplomasi Bidang Hukum dan Perjanjian Internasional diperoleh dari 3 komponen dengan pembobotan yang berbeda, yaitu: No 1 2 3

Komponen IKU-1 SS-4 Jumlah perundingan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah nasional di darat dan di laut (Komponen 1 IKU-1 SS-4) Persentase perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, kewilayahan, dan kelautan serta ekonomi dan sosial budaya yang dibuat (Komponen 2 IKU-1 SS-4) Persentase produk hukum yang diselesaikan (Komponen 3 IKU-1 SS-4) Capaian SS-4

Bobot 50 30 20

Analisis Komponen 1 IKU-1 SS-4: Jumlah Perundingan dalam Rangka Upaya Penyelesaian Penetapan Batas Wilayah Nasional di Darat dan di Laut Diplomasi perbatasan (border diplomacy) adalah suatu bentuk pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka penanganan dan pengelolaan batas negara yang melingkupi upaya penetapan batas negara yang bersifat tiga dimensi (di matra laut, darat, dan udara), serta kerja sama penanganan berbagai permasalahan di ketiga matra wilayah tersebut. Penetapan batas wilayah negara yang dilakukan oleh Pemerintah RI merupakan suatu perintah konstitusional dan diselenggarakan sesuai dengan hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Penyelesaian masalah perbatasan sulit diukur secara kuantitatif karena menyangkut aspek hukum, politis, teknis dan kepentingan nasional masing-masing negara. Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

74

75


2013

hal yang dianggap paling signifikan yang dapat mengukur tingkat kemajuan penyelesaian masalah perbatasan tersebut adalah banyaknya perundingan yang dilakukan. Hal ini dikarenakan untuk bisa melakukan satu perundingan saja dibutuhkan suatu kinerja diplomasi melalui langkah pendekatan diplomatik agar bisa mengajak negara mitra memulai dan/atau melanjutkan perundingan. Banyaknya perundingan merupakan ukuran kinerja karena sifat perundingan masalah penetapan perbatasan, selain menyangkut aspek hukum dan teknis juga sangat dipengaruhi kebijakan politik masing-masing negara. Selama tahun 2013, Indonesia telah melakukan 41 kali perundingan dari target 12 kali perundingan, sebagaimana tabel berikut: Komponen 1 IKU-1 SS-4 Jumlah perundingan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah nasional di darat dan di laut.

Informasi Kinerja Pencapaian penyelenggaraan perundingan batas darat dan laut Target Penyelenggaraan perundingan batas darat dan laut

Jumlah 41 12

%

341,67

Capaian kinerja atas jumlah perundingan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah nasional darat dan di laut dapat dilihat pada Lampiran Capaian IKU 1.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2012 telah dilakukan 32 kali perundingan, sedangkan tahun 2011 realisasi perundingan sebanyak 38 kali dan 2010 telah dilakukan 23 kali perundingan sebagaimana grafik berikut ini:


76

75


2013

Hal-hal yang mempengaruhi kinerja Komponen 1 IKU-1 SS-4 ini antara Keberhasilan/kemajuan dari rangkaian perundingan selama tahun lain karena adanya komitmen kuat baik 2013 dari Pemerintah Indonesia maupun negara mitra untuk menyelesaikan 1. Disepakati batas sementara laut wilayah penetapan batas wilayah nasional baik di Territorial Sea (Provisional Boundary/PTSB) di sebagian segmen darat maupun di laut. Telah disadari Selat Malaka bagian Selatan oleh RIbersama bahwa dengan adanya batas Malaysia yang jelas, kemungkinan adanya konflik 2. Disepakatinya Terms of Referenceoleh perbatasan akan bisa dihindari. Selain itu RI-Singapuraatas penetapan batas juga akan mempermudah pelaksanaan maritim yang selalu menjadi pending issue sejak tahun 2011 patroli di wilayah negara masing-masing 3. Perpanjangan masa berlaku perjanjian maupun dalam melakukan kerjasama batas darat atas Basic Agreement on the patroli gabungan. Langkah-langkah Border Arrangement 2003 yang telah diplomasi penyelesaian perbatasan yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2013 olehIndonesia dan PNG dilakukan Kemlu semakin intensif melalui komunikasi-komunikasi informal maupun formal sehingga negara pihak bersedia untuk melakukan perundingan. Langkah pro-aktif instansi terkait di tanah air juga telah mendukung terlaksananya perundingan melalui koordinasi yang dilakukan oleh Kemlu.

Dalam pencapaian Komponen 1 Indeks IKU-1 SS-4, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala diantaranya mengenai kesesuaian jadwal dan kesiapan negara mitra untuk melakukan perundingan. Mengingat kesibukan masing-masing negara, maka kadangkala jadwal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia tidak dapat dilaksanakan karena kesibukan negara mitra dan sebaliknya. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka dilakukan pendekatan dengan negara mitrayang akan berunding melalui koordinasi intensif dengan Perwakilan RI di Luar Negeri dan kantor perwakilan negara mitra yang ada di Indonesia untuk memastikan jadwal pelaksanaan perundingan. Langkah kedepan yang dilakukan yaitu terus menggalang komunikasi dan mendorong negara mitra untuk mempertahankan semangat penyelesaian perbatasan. Analisis Komponen 2 IKU-1 SS-4: Persentase perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, kewilayahan, dan kelautan serta ekonomi dan sosial budaya yang dibuat

Pencapaian IKU ini diperoleh dengan formulasi pengukuran: Jumlah perjanjian

internasional (dibidang politik, keamanan, kewilayahan, dan kelautan dan sosial budaya) yang dibuat dan atau diratifikasi di bagi dengan jumlah permintaan pendapat hukum tentang

perjanjian internasional yang diterima X 100%.


76

77


2013

Sesuai dengan UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeriterlibat dalam perundingan-perundingan terkait dengan pembuatan perjanjian internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral. Dalam pembuatan perjanjian internasional untuk memberikan pandangan hukum sehingga setiap perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia memenuhi aspek 4 aman (politis, yuridis, keamananan, dan teknis). Selain terlibat dalam proses pembuatan perjanjian internasional, Kementerian Luar Negeri juga terlibat dalam setiap pengesahan perjanjian internasional, khususnya dalam mengkoordinasikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan pengesahan perjanjian internasional. Selama tahun 2013 capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah. Komponen 2 IKU-1 SS-4

Bidang Perjanjian

Persentase perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, kewilayahan, dan kelautan serta ekonomi dan sosial budaya yang dibuat

Bidang Politik, Keamanan dan Kewilayahan Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya Jumlah

Jumlah permintaan pendapat mengenai perjanjian internasional yang diterima 100

Jumlah perjanjian internasional dibuat dan atau diratifikasi 25

145

128

245

153

Realisasi (%):

62,45

Capaian (%) dari target 100%:

62,45

Capaian kinerja atas Persentase perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan serta ekonomi, sosial dan budaya yang dibuat dan/atau diratifikasi selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran Capaian IKU 2.

Faktor-faktor pendorong pencapaian kinerja Komponen 2 IKU-1 SS-4 yaitu adanya kepentingan bersama antara RI dan Counter Part untuk membuat perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral di bidang politik, keamanan, kewilayahan serta ekonomi dan sosial budaya. Hasil dari IKU ini pada umumnya berupa pembuatan MoU atau kerjasama serupa yang akan bermanfaat bagi peningkatan capaian kepentingan nasional. Tabel Perbandingan Perjanjian Internasional di Bidang Polkamwil dan Ekososbud yang Dibuat Tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 Bidang Perjanjain

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Politik, Keamanan, Kewilayahan, dan Kelautan Ekonomi dan Sosial Budaya

52

73

46

47

148

172

147

138

TOTAL

96

99


101

91

78

77


2013

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan serta ekonomi dan sosial budaya yaitu: 1. Adanya perbedaan kepentingan dan posisi negara counterparts. Perbedaan kepentingan dan posisi tersebut pada prakteknya diperumit dengan strategi masing-masing dalam rangka memaksimalkan kepentingan nasionalnya. 2. Kurangnya sumber daya manusai (SDM) juga menjadi kendala sehingga tidak semua permintaan dapat dipenuhi. Kurangnya SDM sangat berpengaruh pada penyelesaian tanggapan yang disampaikan ke Kemlu. 3. Kualitas draft yang dimintakan pendapat. Kualitas draft yang disampaikan apabila telah mendekati sempurna maka akan sangat membantu penyelesaian pemberian pendapat, sebaliknya apabila kualitas draftnya sangat jauh dari sempurna maka akan memperlabat penyelesaiannya.

Untuk mengatasi kendala tersebut telah dilakukan langkah-langkah dengan pendekatan dan koordinasi yang intensif kepada negara counterparts dan interkem terkait, sosialisasi tentang tata cara pembuatan perjanjian internasional serta permintaan tenaga yang mempunyai kualifikasi sarjana hukum. Langkah kedepan Kemlu perlu terus membina kerjasama dengan counterpart dan mengingatkan kepentingan pengamanan dalam pembuatan perjanjian. Analisis Komponen 3 IKU-1 SS-4: Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Selama tahun 2013 Kementerian Luar Negeri menerima sebanyak 9 buah draft Perjanjian Bebas Visa yang dimintakan pendapat. Dari jumlah tersebut direalisasikan sebanyak 9 naskah yang diajukan/dimintakan pendapat. Dengan demikian capaian kinerja IKU ini sebesar 100%. Dengan adanya MoU bebas visa antara Indonesia dengan negara sahabat maka akan mempermudah dan memperlancar hubungan bilateral kedua


78

79


2013

negara yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan hubungan di berbagai bidang. Dengan meningkatnya hubungan bilateral akan membuka peluang bagi stakeholder untuk memanfaatkan peluang yang ada. Tabel 12. Capaian Kinerja Sasaran IKU-3 Ditjen HPI Tahun 2013

Indikator Kinerja Sasaran IKU-3 : Persentase produk hukum yang diselesaikan

Informasi Kinerja

Jumlah

Jumlah produk hukum yang diselesaikan Jumlah seluruh permintaan produk hukum yang masuk

9 9

%

100 %

Selama tahun 2013 telah diselesaikan 9 produk hukum yang secara garis besar dibagi dalam dua grup yaitu produk MoU terkait dengan Perjanjian Bebas Visa dan Pengundangan beberapa Peraaturan Menteri Luar Negeri.

Perbandingan capaian IKU tersebut dengan tahun-tahun dapat dilihat dalam table berikut: Tabel 13. Perbandingan Capaian IKU-3 Ditjen HPI Tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 Indikator Kinerja Sasaran IKU-3 : Persentase produk hukum yang diselesaikan

Tahun 2010 100%

Tahun 2011 100%

Tahun 2012 87.5%

Tahun 2013 100%

Grafik 6. Perbandingan Capaian IKU-3 Kementerian Luar Negeri Tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013


80

79


2013

Hal-hal yang mendorong capaian tersebut yaitu: 1.

Adanya keinginan dari kedua Negara untuk membuat perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Tanpa danya keinginan kedua belah pihak maka akan mustahil untuk dapat membuat suatu perjanjian dengan cepat. Koordinasi yang baik antara Kemlu dengan instansi lain terkait dengan pembuatan perjanjian tersebut. Kemlu selalu melakukan kajian, pendampingan dan berpartisipasi sebagai anggota Delri pada pembahasan pembuatan Perjanjian Bebas Visa.

2. 3.

Kendala pencapaian Komponen 3 IKU-1 SS-4 diantaranya perbedaan persepsi pada saat pembahasan isi pasal sehingga memerlukan waktu cukup lama mengingat dalam pembahasan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan nasional masing-masing negara. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka perlu dilakukan pendekatan informal kepada counter part guna menghindari perbedaan persepsi, sehingga pada saat pembahasan sudah terdapat persamaan persepsi. Langkah kedepan yaitu perlu terus dilakukan koordinasi intensif dengan counterpart sebelumnya melakukan pembahasan dan perlu adanya pedoman/panduan dalam pembuatan perjanjian. Credentials dan Full Powers

a. Jumlah perjanjian yang telah disahkan selama kurun waktu 2010 – 2012 Tahun/Perjanjian Bilateral Regional Multilateral

2010 9 perjanjian 9 perjanjian 4 perjanjian



2013 (2 Desember 2013) 7 perjanjian 5 perjanjian 5 perjanjian

b. Jumlah naskah Perjanjian Internasional yang disimpan di Treaty Room selama 2010 – 2012 : Tahun/Perjanjian Bilateral Regional Multilateral Total

2010 141 perjanjian 18 perjanjian 1 perjanjian 160 perjanjian

2011 165 perjanjian 18 perjanjian

183 perjanjian


76 perjanjian


80


155 perjanjian

81



2013

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

Pencapaian Sasaran Strategis 1 (SS-5) “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran” diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1) “Persentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri” dan “Indeks Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran” . Sasaran ini memberikan fungsi dalam pelayanan publik Kementerian Luar Negeri untuk memberikan pelayanan terbaik, prima, profesional kepada seluruh pemangku kepentingan.

Adapun pelayanan publik yang diberikan meliputi pemberian pelayanan keprotokolan, pelayanan fasilitas diplomatik, perlindungan WNI dan BHI di luar negeri. Perlindungan kepada WNI/TKI di luar negeri menjadi prioritas nasional. Secara garis besar, perlindungan kepada WNI/TKI di luar negeri lebih kepada penangan kasus yang dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: masalah ketenagakerjaan (gaji tidak dibayar, perlakuan kasar dari majikan, pelecehan sexual, dll); masalah keimigrasian (overstay, illegal entry, dokumen perjalanan palsu, dll); serta hukum (narkoba, pembunuhan, pencurian, illegal fishing, people smuggling, dll).

Pada tahun 2013, capaian kinerja SS-5 ditargetkan dengan IKU 5 target 60% (50%) dengan realisasi 57,93 % serta capaian 115, 86% dan Indeks 6 dengan realisasi Indeks 7 (89,92%) yang diperoleh dari komponen dan pembobotan sebagai berikut: Sasaran


IKU

Target

Capaian

Persentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di luar negeri

50%

115,86%

Informasi Kinerja

Jumlah kasus yang ditangani Jumlah kasus yang diselesaikan

Jumlah kasus hukuman mati yang ditangani Jumlah kasus dibebaskan dari hukuman mati

Jumlah

Realisasi IKU (%)

Data Dukung

57,93

Database Perlindunga n WNI dan BHI

22.167 16.414 122 51

Realisasi IKU 1: 57, 93


82

81


2013

No

Komponen

Bobot

Realisasi

1

Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran (Komponen IKU-6 SS-5)

50

83,33%

Persentase penyelesaian dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP (Komponen IKU-6 SS-5)

20

2 3

Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan Protap yang berlaku (Komponen IKU-6 SS-5) Capaian SS-5

30


98,87% 93%

41,66% 29,66% 18,60%

89,92%

Dalam pencapaian kinerja SS-5, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala eksternal diantaranya:

(1) peningkatan jumlah dan kompleksitas kasus sulit untuk diprediksi secara akurat dari tahun ke tahun; (2) legislasi nasional di bidang migrasi tenaga kerja yang tumpang tindih cenderung menimbulkan duplikasi dan inkonsistensi dalam tatanan implementasi; (3) minimnya pemahaman publik mengenai pentingnya proses migrasi aman; dan (4) keterbatasan pemahaman publik mengenai limitasi kewenangan, peran dan tanggung jawab Pemerintah dalam pemberian perlindungan kepada WNI yang berada di luar negeri. Sebagai akibat, Kemlu kerap dituntut untuk dapat memberikan pelayanan dan perlindungan kepada WNI di luar negeri yang sifatnya kerap melampaui tugas pokok dan fungsi yang ada pada lembaga Kementerian, dan terkadang di luar peraturan perundangundangan nasional, sebagaimana yang terjadi dalam hal pembayaran diyat untuk membebaskan sejumlah WNI dari hukuman mati di Arab Saudi.

Dari sisi internal Kemlu, keterbatasan sumber daya manusia dan penetapan tupoksi yang ada selama ini dipandang sudah tidak lagi mampu mengakomodir perkembangan tugas, peran dan tanggung jawab Kementerian Luar Negeri di bidang perlindungan WNI di luar negeri yang terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kompleksitas kasuskasus WNI di luar negeri, khususnya yang menimpa TKI. Di bidang pelayanan keprotokolan , kendala lain yang dihadapi adalah dari sisi tidak terlaksananya kegiatan pembekalan keprotokolan bagi seluruh staf yang setiap tahun rutin diselenggarakan diakibatkan banyaknya konferensi internasional di tahun 2013, seperti APEC, WTO, WCF, dan BDF yang cukup menyita waktu dan SDM; lebih lanjut tingkat kemampuan IT maupun pemahaman dalam pelayanan publik untuk SDM nya sendiri masih kurang. Mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan langkah-langkah di antaranya

(1) pengajukan usulan restrukturisasi Direktorat Perlindungan WNI dan BHI yang lebih mengedepankan pendekatan kewilayahan. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi pada tahun 2011 dan 2012; (2) pengajuan usulan penambahan staf untuk menduduki formasi jabatan yang tersedia kepada Biro Kepegawaian Kementerian Luar Negeri;


82

83


2013

(3) penyusunan formula indikator kinerja baru yang dapat lebih merefleksikan tugas, fungsi, peran dan tanggung jawab Kementerian Luar Negeri di bidang Perlindungan WNI dan BHI; serta (4) optimalisasi SDM yang ada melalui program peningkatan kapasitas pejabat dan staf, dalam bentuk partisipasi dalam pelatihan/seminar/workshop/kursus singkat di bidang isu-isu yang terkait erat dengan masalah perlindungan WNI di luar negeri, seperti migrasi internasional, ketenagakerjaan internasional, maritim internasional, perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Untuk mengatasi kendala eksternal, Kementerian terus mengupayakan

(1) peningkatan kualitas koordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya untuk penanganan kasus-kasus WNI di luar negeri melalui penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi nasional baik yang bersifat umum maupun tematik; (2) penyusunan kebijakan, norma dan standarisasi yang terkait dengan perlindungan WNI untuk menjadi seluruh Perwakilan RI; serta (3) sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai proses migrasi yang aman dan bahaya-bahaya migrasi ireguler. Menjadwalkan ulang kegiatan pembekalan keprotokolan bagi seluruh staf, memberikan kursus-kursus terkait dengan IT, maupun sosialisasi dan pendalaman materi tentang UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan memberikan penyuluhan materi bagaimana cara pelayanan yang baik dan benar.

ANALISIS IKU-5 SS-5: Persentase Penyelesaian Permasalahan/Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri Indeks peran dan kepemimpinan ini diperoleh dari 3 komponen dengan pembobotan yang berbeda, yaitu: Komponen 1

Persentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di luar negeri

Target

50%

Capaian

115,86 .%

Informasi Kinerja

Jumlah kasus yang ditangani Jumlah kasus yang diselesaikan

Jumlah kasus hukuman mati yang ditangani Jumlah kasus dibebaskan dari hukuman mati Realisasi IKU 1: 57, 93

Jumlah

Realisasi IKU (%)

Data Dukung

22.167 16.414 122 51


57,93

Database Perlindunga n WNI dan BHI

84

83


2013

Analisis Komponen 1 IKU-5 SS-5: Persentase Penyelesaian Permasalahan/Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri Berdasarkan data sejak Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2013, Kementerian Luar Negeri telah menangani sejumlah 402 WNI yang terancam hukuman mati. Dari jumlah tersebut, 238 WNI masih dalam proses penanganan, dan sebanyak 164 WNI telah dibebaskan dari ancaman hukuman mati, dengan tingkat penyelesaian 40,80%. Sedangkan khusus untuk peripode tahun 2013, sebanyak 122 WNI telah ditangani dan sebanyak 51 WNI berhasil dilepaskan, dengan peningkatan prosentase penyelesaian 41, 80%.

Varian kasus yang dihadapi oleh ke-238 WNI tersebut meliputi kasus narkoba (62,66%), pembunuhan (30,90%), zina (3,43%), sihir (1,29%), penculikan (1,29%), dan kepemilikan senjata api (0,43%). Guna memberikan perlindungan hukum seoptimal mungkin terhadap berbagai varian kasus tersebut berdasarkan hukum setempat yang berlaku, maka sesuai dengan arahan Presiden RI, penanganan seluruh kasus WNI telah diperkuat dengan pembentukan unit penanganan khusus pada Perwakilan RI di luar negeri yang didukung dengan pemanfaatan jasa pengacara secara retainer (tetap). Review kinerja unit penanganan WNI hukuman mati di Perwakilan RI dan pengacara retainer merupakan salah satu kegiatan penting yang terus dilaksanakan sabagai bagian dari upaya penanganan WNI terancam hukuman mati di luar negeri secara dini, akurat, dan tepat. 1. Penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri

Sepanjang tahun 2013, Kementerian Luar Negeri bersama dengan berbagai Perwakilan RI di luar negeri telah menangani sebanyak 22.167 kasus, dimana 20.135 (90.83%)di antaranya merupakan kasus TKI. Dari jumlah total kasus tersebut, 16.414 (81.52%) di antaranya telah berhasil diselesaikan. NO

TOTAL KASUS TKI YANG DITANGANI

1

Repatriasi WNI/TKI karena kerusuhan politik di Suriah

3.710 kasus

3

Repatriasi WNI/TKI lainnya

2.196 kasus

2 4 5 6 7 8 9

10 11

Repatriasi WNI/TKI (Amnesty)

dari

Arab

Saudi

Ketenagakerjaan

Hukuman Mati dan Tindak Pidana Lainnya Keimigrasian

WNI/TKI Meninggal Dunia WNI/TKI Sakit Narkoba TPPO

Lain-lain (tidak betah, ingin pulang, hilang kontak, dll)


84

20.135 KASUS

2.783 kasus 1.521 kasus 633 kasus

6.966 kasus 338 kasus 337 kasus

192 kasus 213 kasus

1.246 kasus

85


2013

Secara umum angka kasus tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka kasus tahun 2012 yakni sebesar 19.218 kasus. Sebagian besar kasus-kasus yang ditangani merupakan kasus ketenagakerjaan dan keimigrasian yang menimpa TKI di luar negeri. Namun di samping kasus-kasus tradisional tersebut, terdapat sejumlah isu perlindungan yang menjadi perhatian publik sepanjang tahun 2013 dan turut masuk dalam agenda penanganan Kementerian Luar Negeri, di antaranya masalah WNI overstayers di Arab Saudi, repatriasi WNI dari Suriah, kasus-kasus WNI di luar negeri yang terancam hukuman mati, kasus-kasus WNI yang menjadi korban penembakan polisi di Malaysia dan kasus eksploitasi yang menimpa ABK yang bekerja di kapal berbendera asing di luar negeri.

Terkait penanganan masalah WNI overstayers di Arab Saudi, selama periode pemberlakuan kebijakan Amnesti oleh Pemerintah Arab Saudi, Perwakilan RI di Riyadh dan Jeddah telah memberikan pelayanan pembuatan dokumen perjalanan kepada 101.067 WNI overstayers yang ada di negara tersebut. Dari total jumlah WNI overstayers yang telah mendapatkan dokumen perjalanan, 15.233 orang diantaranya telah kembali ke tanah air melalui mekanisme repatriasi oleh Pemerintah Indonesia (2.453 orang), deportasi oleh Pemerintah Arab Saudi (6.189 orang) dan 516 orang pulang dengan biaya pribadi. Tercatat sebanyak 17.259 orang WNI overstayers lainnya memilih untuk tetap bekerja di Arab Saudi. Sementara itu, upaya repatriasi WNI dari Suriah yang telah dilakukan sejak tahun 2012 masih terus berjalan. Pada tahun 2013, total jumlah WNI yang dipulangkan adalah sebesar 4.879 orang, dengan demikian total jumlah WNI yang telah direpatriasi pada periode 2012 – 2013 adalah sebanyak 9.816 orang. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 6.174 orang dipulangkan dengan biaya APBN, sementara lainnya dibiayai oleh majikan, organisasi internasional, dan biaya pribadi. Tabel Jumlah Kasus WNI Periode 2009 - 2013

Total Kasus Kasus Diselesaikan Persentase Kasus Selesai

2009

2010

2011

2012

2013

35.358 31.657 89.53 %

16.064 14.368 89.44 %

38.880 31.482 80.97 %

19.218 14.771 76.86 %

22.167 16.414 81.52 %

Tabel Penyelesaian Kasus WNI 2009-2013 50000 40000

38880

35358 31657

31482

30000 1606414368

20000

19218 14771

22167 16414

2012

2013

10000 0 2009

2010 Total Kasus

2011

Jumlah Kasus Diselesaikan


86

85


2013

2. Penyelesaian Kasus WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri Tabel Jumlah Kasus WNI Terancam Hukuman Mati Jumlah Kasus

Jumlah WNI Terancam Hukuman Mati Jumlah WNI terbebas Hukuman Mati Sisa Kasus Persentase Jumlah WNI Terbebas Hukuman Mati

2011 209 37 172 18 %

2012

2013

291 289 73 51 218 238 25.08 % 17,65%

Tabel Penyelesaian Hukuman Mati WNI 350 300 250 200 150 100 50 0 2011

2012

WNI Terancam Hukuman Mati

2013 WNI Terbebas Hukuman Mati

Sisa Kasus

ANALISIS IKU-6 SS-5: Indeks Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran Komponen IKU

Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran (Komponen IKU-6 SS-5)

Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan Protap yang berlaku (Komponen IKU-6 SS-5)

Persentase penyelesaian dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP (Komponen IKU-6 SS-5)

Bobot 50 30 20

Analisis Komponen 1 IKU-6 SS-5: Persentase penerima jasa yang menyatakan

puas atas pelayanan kekonsuleran Pelayanan kekonsuleran yang diberikan secara cepat, murah, transparan, akuntabel dna tepat kepada masyarakat umum telah diupayakan untuk meningkat dalam berbagai hal, termasuk peningkatan sarana dan prasarana sehingga memudahkan masyarakat mendapat akses pelayanan serta pernertiban dalam hal pelayanan. Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

86

87


2013

Salah satu pencapaian terpenting adalah penerbitan paspor elektronik (e-passport) untuk paspor diplomatik dan paspor dinas yang disainnya telah disetujui oleh Menteri Luar Negeri pada 15 Agustus 2011, kemudian untuk ditingkatkan dalam hal faktorf keamanan dokumen (security features) sesuai standar internasional. Paspor diplomatik dan dinas elektronik RI nantinya akan berbasis kepada teknologi biometriks dan foto langsung sebagai faktor pengaman sesuai standard International Civil Aviation Organization (ICAO). Sepanjang tahun 2013, dalam hal capaian komponen 1 IKU-5, Kementerian Luar Negeri mencapai realisasi 83,33% dari target 100%. Hasil tersebut didapatkan dari 20 responden yang menyatakan puas atas total 24 responden. Capaian tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel Realisasi dan Capaian Komponen 1 Indeks IKU-5

Komponen 1

Target

Capaian

Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran

100%

83.33%

Informasi Kinerja Jumlah penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan Jumlah penerima jasa yang mengembalikan kuesioner

Jumlah

20

%

83.33

24

Selama periode Juli 2009 hingga Desember 2013, Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan paspor, exit-permit, dan rekomendasi visa dengan data-data sebagai berikut : Tabel Tahun 2009

Dokumen yang diterbitkan Paspor

Diplomatik

Dinas

Total

4.171

47.440

51.611

Exit-Permit

4.411

138.005

142.416

Rekomendasi Visa

3.435

66.212

69.647

Tabel Tahun 2010 Dokumen yang diterbitkan Paspor Exit-Permit Rekomendasi Visa

Diplomatik

Dinas

858

17.816


Total 18.674 62.580 27.907

88

87


2013


Diplomatik

Dinas

278

19.110

Total 19.388 63.222 26.847


Diplomatik

Dinas

629

17.447

Total 18.076 59.122 27.001


Diplomatik

Dinas

1004

17.693

Total 18.697 55.445 28.134

Kementerian Luar Negeri memiliki fungsi dalam hal koordinasi dan pelaksanaan program di bidang permohonan visa diplomatik dan dinas dari perwakilan asing dan permohonan visa dari tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada Pemerintah RI dan Organisasi Internasional yang berada di Indonesia. Tupoksi utama Subdit Visa dan TAA adalah memberikan otorisasi visa diplomatik dan dinas bagi WNA yang akan melaksanakan tugas penempatan di Perwakilan Asing/Organisasi Internasional di Indonesia. Hal ini juga mencakup penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur permohonan visa diplomatik dan dinas dimaksud. Kementerian Luar Negeri juga menyelesaikan pembentukan Persetujuan Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas dengan negara sahabat. Sampai saat ini telah terdapat 51 PBV antara RI dengan negara sahabat (41 PBV yang sudah berlaku serta 10 PBV yang sudah ditandatangani dan menunggu proses ratifikasi), juga ditambah dengan PBV lain yang masih dalam proses pembahasan. (dalam matriks terlampir) Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga memberikan dukungan dan bantuan teknis untuk kegiatan dan pertemuan internasional yang dilaksanakan di Indonesia khususnya yang terkait dengan lalu lintas orang asing pemegang paspor diplomatik dan dinas. Dalam hal ini, mencakup antara lain pengiriman rekomendasi permintaan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) kepada Ditjen Imigrasi terutama bagi WNA yang bukan termasuk dalam subyek VKSK, serta membuat Letter of Guarantee (LoG) bagi warga negara asing yang akan melakukan pertemuan internasional di Indonesia. Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HHKementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat 88

89


2013

01.GR.01.06 Tahun 2010, VKSK diberikan kepada 63 negara selama 30 hari dengan biaya US$25. LoG diberikan kepada WNA pemegang paspor diplomatik, dinas dan biasa yang bukan merupakan subyek VKSK, dan akan ke Indonesia dalam rangka menghadiri pertemuan internasional di Indonesia. Pemberian LoG harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM. Adapun data pengeluaran otorisasi Visa, pengiriman Rekomendasi VKSK serta pengeluaran LoG adalah sebagai berikut: No.

Periode Waktu

Otorisasi Visa

Rekomendasi VKSK

LoG

1.

Okt – Des 2008

21

9

28

2.

Jan – Des 2009

200

57

122

3.

Jan – Des 2010

132

44

334

4.

Jan – Des 2011

445

34

261

5.

2012

1150

9

279

6.

2013

1005

53

397

Stiker Visa Diplomatik dan Dinas

Dalam pencapaian komponen 1 Indeks IKU-5, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala di antaranya kuranya SDM, tingkat kemampuan teknologi informasi (TI) yang dimiliki oleh SDM, serta belum pahamnya arti pelayanan publik oleh SDM yang ada.

Mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri berupaya untuk melakukan penambahan jumlah SDM, pemberian kursus-kursus terkait dengan IT, maupun maupun sosialisasi dan pendalaman materi tentang UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan memberikan penyuluhan materi bagaimana cara pelayanan yang baik dan benar. Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

90 89


2013

Analisis Komponen 2 IKU-6 SS-5: Persentase Pelayanan Keprotokolan yang Sesuai dengan Protap yang Berlaku Dalam melaksanakan pelayanan keprotokolan sangat diperlukan koordinasi yang baik dan lancar baik dilingkungan internal maupun eksternal para pemangku kepentingan lainya. Pelayanan keprotokolan di antaranya adalah mempersiapkan dan melaksanakan keprotokolan kunjungan Presiden RI dan Wapres RI, kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan maupun Menteri Luar Negeri, pengurusan persetujuan atau agreement bagi calon Duta Besar negara sahabat untuk Indonesia, memfasilitasi permintaan penggunaan ruangan VIP bandara udara oleh Duta Besar LBBP negara sahabat di Jakarta maupun tamu kedutaan setingkat Menteri, memproses permintaan pengaturan kunjungan kehormatan atau courtesy call Duta Besar LBBP negara sahabat maupun pejabat tinggi asing kepada pejabat Indonesia, memproses lebih lanjut usulan pemberian tanda jasa/kehormatan RI kepada warga negara asing maupun tanda jasa/kehormatan asing kepada warga negara Indonesia, memberikan bantuan keprotokolan kepada instansi pemerintah lainnya pada penyelenggaraan acara-acara resmi/konferensi yang dihadiri kalangan diplomatik atau tamu asing, serta meneruskan permintaan kedutaan besar asing di Jakarta mengenai penyampaian surat-surat Kepala Negara/Pemerintahan/Menteri asing kepada pejabat tinggi RI.

Sepanjang tahun 2013, dalam hal capaian komponen 2 IKU-6 104,07%, dengan realisasi yang dicapai adalah 98, 87% sebagaimana tabel terlampir. Tabel Realisasi dan Capaian Komponen 2 Indeks IKU-5

Komponen 2

Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai prosedur tetap

Target 95%

Capaian 104.07%

INFORMASI KINERJA Jumlah pelayanan keprotokolan yang sesuai protap

Jumlah seluruh pelayanan keprotokolan yang dilakukan

JUMLAH

%

31,60

98,87

31,96

Realisasi Tahun 2013 realisasi tahun 2013 32 31,9 31,8 31,7 31,6 31,5 31,4 Jumlah pelayanan keprotokolan yang sesuai protap

Jumlah seluruh pelayanan keprotokolan yang dilakukan


91


2013

Tahun 2013, telah dilaksanakan 19 (sembilan belas) kunjungan Presiden/ Wapres RI ke luar negeri. Adapun kunjungan tamu negara / tamu pemerintah ke Indonesia selama tahun 2013 tercatat sebanyak 40 (empat puluh) kunjungan. Dari ke-40 kunjungan tersebut terdapat 22 (dua puluh dua) kunjungan kepala negara atau kepala pemerintahan ke Indonesia baik dalam rangka kunjungan kenegaraan / resmi atau dalam rangka kunjungan kerja menghadiri konferensi internasional yang diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2013. Sedangkan terdapat 18 (delapan belas) kunjungan tamu menteri luar negeri ke Indonesia baik dalam rangka kunjungan bilateral maupun kunjungan menghadiri konferensi internasional. Dibandingkan degan kunjungan pada tahun 2010 terdapat 30 kunjungan tamu negara, pad atahun 2011 terdapat 84 kunjungan tamu negara di mana jumlah tersebut meningkat signifikan atas Keketuaan Indonesia dalam KTT ASEAN ke- 18, sedangkan pada tahun 2012 terdapat 35 kujungan tamu negara. Grafik Perbandingan

Jumlah Kunjungan Tamu Negara/ Tamu Pemerintahan

21%

16%

2010 2011 2012

19% 44%

2013

Dalam setiap kunjungan baik outgoing maupun incoming selalu dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap. Namun, dalam pelaksanaannya Kementerian Luar Negeri menghadapi beberapa kendala dalam melaksanakan prosedur tetap tersebut, yaitu:

1. Pada saat kunjungan Presiden/Wapres ke luar negeri, yaitu daftar delegasi Indonesia tidak pernah dapat diserahkan kepada pihak tuan rumah negara yang dikunjungi pada jauh hari sebelum keberangkatan Presiden/Wapres RI karena selalu berubah hingga keberangkatan Presiden / Wapres RI. 2. Pada saat kunjungan Tamu Negara/Pemerintah ke Indonesia, yaitu: a. adanya Force Majeur yang tidak memungkinkan beberapa prosedur tidak dilaksanakan. b. kesehatan tamu negara/tamu pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya seluruh prosedur tetap/kegiatan selama kunjungan kenegaraan tersebut. c. tidak adanya kedutaan/perwakilan asing di Indonesia pada kunjungan tamu negara/ pemerintah yang membuat koordinasi persiapan kunjungan menjadi kurang intensif.

Meskipun demikian, untuk mengatasi kendala tersebut Kementerian Luar Negeri melakukan upaya – upaya sbb:


92

91


2013

1. Kemlu perlu melakukan sosialiasi kembali mengenai Praktek keprotokolan kepada Instansi Pemerintah lainnya baik di Pusat maupun di Daerah karena masih dijumpai belum sepenuhnya terdapat keseragaman, terutama dengan mengacu pada UndangUndang nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan dan peraturan ketentuan lainnya dan kelaziman dalam pergaulan internasional yang berlaku. Sosialisasi keprotokolan Negara yang telah dilakukan saat ini masih sangat terbatas, sehingga mengingat intensitas hubungan dan kerjasama internasional akan semakin tinggi, khususnya semakin terbukanya akses langsung Daerah ke dunia luar, maka perlu dilakukan sosialisasi terpadu, termasuk didalamnya masalah keprotokolan. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun bahan sosialisasi keprotokolan yang update dan praktis sehingga Credentials Credential memudahkan terselenggaranya keseragaman dalam praktek (upacara s (upacara keprotokolan dan koordinasi yang lebih intensif sesuai diplomatik) diplomatik prosedur tetap dengan para pihak terkait (instansi tanggal 9 ) tanggal pemerintah di pusat dan daerah serta perwakilan negara April 2013 9 April asing) dalam mempersiapkan kunjungan Presiden/Wapres RI kunjungan Tamu keluar negeri maupun 2013 Negara/Pemerintah Asing ke Indonesia untuk meminimalisir terjadinya hal-hal force majeur.

2. Kemlu melalui standarisasi pelayanan keprotokolan yang prima yang akan menghasilkan kelancaran dan kenyamanan dalam penyelenggaraan acara-acara yang bersifat bilateral maupun multilateral. Pada gilirannya, kondisi tersebut dapat ikut menyumbang kepada tercapainya kepentingan nasional yang lebih luas dengan melaksanakan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana. Dengan kapasitas internal yang semakin baik, tuntutan pengguna untuk memperoleh pelayanan keprotokolan yang prima tentu dapat dijawab oleh Kemlu.

Analisis Komponen 3 IKU-6 SS-5: Persentase penyelesaian dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP Perbaikan, penyempurnaan prosedur, peningkatan prasarana dan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan fasilitas diplomatik senantiasa ditingkatkan. Sejak tahun 2008, Kementerian Luar Negeri berupaya melakukan penataan ulang dalam pelayanan Kartu Tanda Pengenal Perwakilan Negara Asing antara lain mempersingkat waktu pengurusan ID Card Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

92

93


2013

Diplomatik, Dinas, Konsuler, Kondul Kehormatan dan Organisasi Internasional yaitu dengan merancang sistem Local Area Netwok (LAN). Upaya penataan ulang Kartu Tanda Pengenal Perwakilan Negara Asing ini mendapat pengakuan yang baik dengan diperolehnya Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2001 (28 Desember 2010) untuk proses penerbitan ID Card untuk para pejabat diplomatik, konsuler dan organisasi internasional yang ada di Indonesia.

ID/KARTU TANDA PENGENAL WARNA 1. Merah

STATUS = Diplomatik

2. Orange = Konsuler 3. Biru

= Organisasi

Internasional 4. Kuning

= Dinas

5. Hijau

= Konsul

Sepanjang tahun 2013, dalam hal capaian komponen 3 IKU-6 yaitu Presentase Penyelesaian Dokumen Fasilitas Diplomatik yang Diselesaikan sesuai SOP, dari target 95%, tingkat realisasi adalah sebesar 93% sebagaimana tabel di bawah ini. Dengan demikian, capaian untuk IKU tersebut adalah 97,89%. Tabel Realisasi dan Capaian Komponen 3 Indeks IKU-5

Komponen 3

Target

Capaian

IKU 6: Persentase penyelesaian dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP.

95 %

97.89%

Informasi Kinerja Jumlah dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP

Jumlah dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan.


Jumlah

12966 13969

%

93

94

93


2013

Realisasi Tahun 2013 realisasi tahun 2013 14200 14000 13800 13600 13400 13200 13000 12800 12600 12400 Jumlah dokumen fasilitas diplomatik Jumlah dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP yang diselesaikan

Selain menyelesaikan dokumen – dokumen permohonan fasilitas diplomatik dari Perwakilan Negara Asing di Indonesia, Kementerian Luar Negeri telah melakukan pemutakhiran database antara lain Database Konsul Honorer Perwakilan Negara Asing di Indonesia; Database Pengamanan, Pengawasan dan Kasus yang dihadapi oleh Perwakilan Negara Asing di Indonesia; Database Barang dan Minuman Beralkohol dari Perwakilan Negara Asing di Indonesia; Database Perizinan Bangunan dan Frekuensi Radio kepada Perwakilan Negara Asing di Indonesia; serta database Kendaraan Bermotor (Ranmor) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Nopol CD/CC. Pemutakhiran database tersebut mutlak dilakukan sebagai media pengawasan dan pengendalian terhadap fasilitas – fasilitas diplomatik yang telah diberikan kepada Perwakilan Negara Asing di Indonesia beserta pejabatnya. Database tersebut juga bertujuan untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada pimpinan, terkait permohonan pengamanan Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya di Indonesia yang memerlukan penelaahan dan kontrol yang terukur Dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemberian perizinan fasilitas diplomatik kendaraan bermotor Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya di Indonesia, Kementerian Luar Negeri juga secara berkala melakukan rapat Tim Penilai Kewajaran (TPK) yang bertujuan untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pencapaian komponen 3 Indeks IKU-6, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala di antaranya belum dapat difinalisasi yaitu Revisi Buku Himpunan Ketentuan Pemberian Fasilitas Diplomatik (Privileges and Immunities) bagi Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta Pejabatnya di Indonesia. Buku pedoman tersebut dicetak terakhir kali pada tahun 2003 dan meskipun telah terdapat beberapa perubahan kebijakan terkait pemberian fasilitas diplomatik untuk PNA, namun hingga saat ini Kementerian Luar Negeri belum dapat menyelesaikan konsep buku pedoman yang baru. Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

94

95


2013

Kegiatan Revisi buku Himpunan Ketentuan Pemberian Fasilitas Diplomatik bagi PNA di Indonesia beserta Pejabatnya dan Peraturan – Peraturan di bidang Perpajakan dan Properti Terbaru hingga saat ini belum dapat difinalisasi terkait dengan koordinasi dengan berbagai instansi seperti Direktorat Jenderal Pajak (Kementerian Keuangan), Polda Metro Jaya, Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Selain itu, peraturan terkait perpajakan dan properti bersifat nasional, sehingga diperlukan political will dan komitmen bersama dari semua pihak. Untuk mengatasi kendala tersebut, pada akhir tahun 2013 Kementerian Luar Negeri telah mengadakan rapat pembahasan yang lebih intensif, dan diharapkan buku pedoman edisi baru dapat diterbitkan pada tahun 2014.


96

95


Sasaran Strategis (SS-6):

2013

Meningkatnya Citra Indonesia Dimata Publik Domestik dan Internasional

Peningkatan citra Indonesia di mata publik domestik dan internasional dilakukan

melalui serangkaian komunikasi efektif atas perkembangan-perkembangan dan pelaksanaan

politik luar negeri kepada publik di dalam negeri, menyerap masukan dan aspirasi publik di

dalam negeri, mempromosikan citra Indonesia di luar negeri dan aktif menggalang koordinasi dengan kalangan pemangku kepentingan. Beberapa sarana komunikasi tersebut

dapat dilakukan melalui rangkaian kegiatan diantaranya Presidential Friends of Indonesia,

Interfaith Dialogue and Empowering the Moderates, Indonesian Arts and Culture Scholarship (Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia-BSBI) dan Indonesian Channel, Outstanding Student for the World, Public Diplomacy Campaign, Duta Belia, Updates from the Region, Diplomatic

Gathering, Public Lecture, Pelayanan Publik, Promosi dan Community Outreach MKAA

(Museum Konferensi Asia Afrika), Terbitan Tabloid Diplomasi, dan Bali Democracy Forum (BDF).

Sejak dimulainya Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) pada tahun 2003,

jumlah total peserta yang mengikuti BSBI hingga tahun 2013 mencapai sebanyak 519 (lima ratus sembilan belas) peserta. Data peningkatan jumlah siswa dari tahun 2003-2013 sebagai berikut:

Tahun Jumlah Peserta Jumlah Negara

Tabel Data Penerima Beasiswa BSBI 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

12

24

37

40

49

51

50

62

59

65

69

6

13

16

19

24

30

31


32

39

41

42

97


2013

Data di atas menunjukkan adanya peningkatan jumlah pendaftar/peminat dari tahun

ke tahun untuk berpartisipasi pada program BSBI. Hal ini mencerminkan semakin meningkatnya ketertarikan masyarakat di negara sahabat akan budaya Indonesia. Pada gilirannya,

para

penerima

beasiswa

BSBI

tersebut

mempromosikan Indonesia di negara masing-masing.

dapat

menjadi

aset

untuk

Sejak tahun 2004, Pemerintah Indonesia melalui Kemlu RI dan Kemenag RI telah

melakukan serangkaian dialog lintas agama (DLA), baik pada tingkat bilateral, regional maupun multilateral. Pada tingkat multilateral, Indonesia telah aktif dalam berbagai forum

DLA, a.l. melalui The Non-Aligned Movement (NAM) Interfaith Dialogue dan United Nations Alliance of Civilization (UNAOC). Pada tahun 2014, Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 6th Global Forum of UNAOC atas capaian Indonesia yang dinilai tepat

untuk menggambarkan kehidupan antar umat beragama dalam kerangka mencari solusi berbagai tantangan global, serta latar belakang Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar menjadi daya tarik tersendiri dalam pembahasan menjembatani

berbagai perbedaan, seperti dunia Barat dan dunia Islam. Forum ini akan diselenggarakan di Bali pada 29-30 Agustus 2014. Pada tingkat bilateral, jumlah negara yang telah menjalin kerjasama DLA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Jumlah Negara Pada Tingkat Bilateral Dialog Lintas Agama (2008 – 2013) Tahun

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Jumlah penyelenggaraan DLA

4

4

8

6

5

4

4

8

15

19

22

22

Jumlah Negara yang telah menjalin kerjasama DLA


97 98


2013

Data dan gambar di atas menunjukkan bahwa Dialog Lintas Agama pada tingkat

bilateral, yang telah menjalin kerjasama dan berpartisipasi aktif sejumlah 22 negara sejak

dicanangkan sejak 2004, yaitu Amerika Serikat (2010, 2012), Austria (2009, 2010), Belanda

(2009), Bulgaria (2010), Ceko (2010), Ethiopia (2011), Hungaria (2010), Inggris (2008), Italia (2009, 2012), Jerman (2010, 2011, 2013), Kanada (2008,2013), Lebanon (2008, 2011), Polandia (2011,2013), Rusia (2009), Serbia (2011,2013), Spanyol (2010), Uni Eropa (2010),

Vatikan (2008), Yunani (2011), Chile (2012), Argentina (2012), Pakistan (Intrafaith:

empowering the moderates, 2012).

Dialog Lintas Agama merupakan kegiatan soft power yang banyak menarik minat

negara-negara sahabat untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mengedepankan sikap

toleransi dan saling memahami antar sesama umat beragama dan antar peradaban. Upaya pro-aktif Indonesia ini ditargetkan untuk melawan stereotip negatif tentang Islam yang berkembang di Barat dimana terdapat anggapan bahwa Islam berada dibalik berbagai aksi terorisme.

Selain itu, Dialog Lintas Agama dimanfaatkan untuk menampilkan Indonesia sebagai

negara multikultur yang hidup bertoleransi dan harmoni, sekaligus memberikan kontribusi demi terciptanya “harmony among civilizations”. Kegiatan DLA melibatkan pemangku kepentingan: tokoh agama, masyarakat madani, akademisi,

media, dan generasi muda.

Melalui DLA, Pemerintah Indonesia terus berupaya membuka jejaring dan kerjasama

internasional yang lebih implementatif di tingkat akar rumput, baik dengan masyarakat

madani Indonesia, juga dengan mitra di luar negeri. Melalui dialog lintas agama yang akan Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat 98

99


2013

dilakukan, Indonesia dapat saling bertukar pengalaman dengan negara mitra mengenai pluralitas dan harmoni antar peradaban, serta diharapkan akan tercipta berbagai kerjasama di bidang dialog lintas agama.

Peningkatan citra Indonesia dapat pula digambarkan melalui peningkatan

pengunjung website Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan informasi berkaitan

dengan kebijakan hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara di dunia. Pada

tahun 2013, capaian kinerja rata-rata pengunjung website Kemlu, dalam satu bulan terjadi peningkatan yang signifikan yaitu 110.49% dari target 3500 yang ditetapkan pada awal tahun anggaran (berdasarkan hasil penghitungan Google Analytic). Peningkatan tersebut

dipengaruhi oleh semakin dikenalnya website Kemlu oleh publik sebagai website yang dapat dipercaya (kredibel) dan dapat diandalkan, antara lain akibat dari terintegrasinya portal

Kemlu dengan website Perwakilan, serta meningkatnya kesadaran Satker untuk memanfaatkan website Kemlu untuk mempublikasikan berita dan kegiatan Satker yang

terkait dengan pelaksanaan diplomasi Indonesia, seperti hasil-hasil sidang KTT Asean, BDF,

KTT APEC, dan sebagainya. Berita di website juga menjadi rujukan bagi banyak media nasional maupun internasional. Selain itu, peningkatan jumlah pengunjung juga merupakan

hasil dari upaya-upaya yang dilakukan dalam kurun waktu 2013 untuk meningkatkan kualitas konten portal Kemlu.

Disamping itu, upaya-upaya peningkatan citra Indonesia tidak terlepas dari kondisi

keamanan yang kondusif, baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Luar Negeri pada 2013 telah melakukan langkah pengamanan

terhadap 17 (tujuh belas) Perwakilan RI di luar negeri. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan pada 2012, yaitu 10 (sepuluh) Perwakilan.

Tabel Kegiatan Pengamanan Perwakilan RI tahun 2012 dan 2013 Tahun 2012

Tahun 2013

(10 Perwakilan)

(17 Perwakilan)

KBRI Islamabad, KBRI Santiago, KBRI Lima, KBRI Beograd, KBRI Vatikan, KBRI Roma, KBRI Suva, KBRI Port Moresby, KJRI Karachi, dan KRI Vanimo.

KBRI Sana’a, KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, KJRI Hong Kong, KJRI Guangzhou, KJRI Shanghai, KBRI Manila, KJRI Davao City, KBRI Beijing, KBRI Khartoum, KBRI Pretoria, KBRI Kabul, KBRI Oslo, KJRI Osaka, KRI Songkhla, KJRI Penang dan KJRI Johor Bahru.


99 100


2013

Selama periode 2013, Kementerian Luar Negeri telah melakukan revisi Sasaran

Strategis menjadi “Meningkatnya Citra Indonesia Dimata Publik Domestik dan Internasional” yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU-7) “Indeks citra positif penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri dari persepsi masyarakat

domestik dan internasional” dengan target indeks 4 yang realisasinya indeks 6 (81,04%). Perhitungan indeks tersebut diperoleh dari komponen dan pembobotan sebagai berikut: No

1 2 3 4 5 6

Komponen

Persentase citra positif Indonesia di wilayah negara akreditasi Persentase dukungan konstituen terhadap aset diplomasi publik dan politik luar negeri Indonesia

Persentase pemberitaan positif tentang Indonesia yang dimuat media asing di Indonesia Persentase peningkatan permintaan bantuan kerjasama teknis dari Indonesia yang diterima Persentase peningkatan kegiatan bantuan kerjasama teknis melalui mekanisme triangular Persentase negara yang hadir dalam rangka kegiatan diplomasi publik Jumlah

20

85

100

Indeks Capaian 85

Realisasi Pembobotan 25,5

10

78,49

78,49

7,84

10

66,67

66,67

6,66

Bobot

Realisasi

30

10 10

62,57 79,17

100

62,57 79,17

20

6,25 7,91

81,04

Meskipun sasaran strategis sudah tercapai dengan baik, namun dalam kerangka

meningkatkan kinerja masih menghadapi kendala utama, yaitu masih terlalu luasnya

stakeholder yang menjadi target, sehingga menyebabkan tidak optimalnya informasi yang

ingin disampaikan. Selain itu, kepedulian dan minat stakeholder juga masih rendah. Beberapa media internasional masih menyoroti isu-isu negatif mengenai Indonesia, misalnya bencana

alam, korupsi, pelanggaran HAM dan lingkungan hidup, yang dapat mempengaruhi

pandangan publik internasional. Kementerian Luar Negeri juga terkendala dengan masalah sumber daya yang dimiliki kurang mendukung, khususnya SDM, sarana dan prasarana

pendukung.


101


2013

Pada 2013, Kementerian Luar Negeri telah berupaya mengatasi kendala-kendala

utama di atas diantaranya melalui asas prioritas dari stakeholder yang dapat dijangkau.

Untuk mengatasi kurangnya minat telah dilakukan langkah-langkah proaktif dengan

memberikan insentif dan melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah yang sulit terjangkau. Dalam rangka mengurangi pemberitaan negatif media massa, upaya yang dilakukan selama

ini yaitu memperbanyak frekuensi pertemuan dengan media melalui media gathering, dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten. Kementerian Luar Negeri juga

memaksimalkan sarana prasarana yang ada saat ini guna mengoptimalkan pelaksanaan

kinerja. Kedepannya, Kementerian Luar Negeri terus melakukan langkah engagement dengan media massa secara lebih intensif melalui media gathering dan meningkatkan jumlah peserta Journalist Visit Program.

ANALISA IKU-7 SS-6: Indeks citra positif penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri dari persepsi masyarakat domestik dan internasional.

Indeks citra positif diperoleh dengan 6 komponan dengan pembobotan yang berbeda, yaitu: Persentase citra positif Indonesia di wilayah negara akreditasi

30

Persentase pemberitaan positif tentang Indonesia yang dimuat media asing di Indonesia

10

Persentase dukungan konstituen terhadap aset diplomasi publik dan politik luar negeri Indonesia

20

Persentase peningkatan permintaan bantuan kerjasama teknis dari Indonesia yang diterima

10

Persentase negara yang hadir dalam rangka kegiatan diplomasi publik

10

Persentase peningkatan kegiatan bantuan kerjasama teknis melalui mekanisme triangular

10

ANALISA komponen 1 IKU 7: Persentase citra positif Indonesia di wilayah negara akreditasi

Citra Positif Indonesia di wilayah negara akreditasi diperoleh dengan menggunakan data primer langsung dari 132 (seratus tiga puluh dua) Perwakilan RI di luar negeri dengan menyampaikan data quesioner kepada stakeholders Perwakilan RI, yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari jumlah 132 (seratus tiga puluh dua), terdapat 83 (delapan puluh tiga) perwakilan yang menyampaikan kembali jawaban quesioner. Adapun stakeholders yang menjadi target survey diantaranya berasal dari unsur pemerintah, parlemen, pengusaha, kalangan akademisi, media negara setempat, dan masyarakat umum lainnya.

Berdasarkan hasil survey, secara keseluruhan diperoleh hasil bahwa stakeholders yang menjawab sangat setuju dan setuju adalah sebanyak 84.51%. Hasil survey selengkapnya dapat dilihat dari matriks dan tabel di bawah ini. Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

101 102


2013

SS

S

KS

TS

TT/Kosong

41.84%

42.67%

7.14%

1.46%

6.89%

Keterangan: Dari Grafik di atas menunjukkan Persentase Citra Positif Indonesia cukup relatif tinggi. 41.84 % koresponden menyatakan Sangat Setuju (SS) terhadap Citra Positif Indonesia 42.67 % koresponden menyatakan Setuju (S) terhadap Citra Positif Indonesia 7.14 % koresponden menyatakan Kurang Setuju (KS) terhadap Citra Positif Indonesia 1.46 % koresponden menyatakan Tidak Setuju (TS) terhadap Citra Positif Indonesia 6.89 % koresponden menyatakan Tidak Tau/Kosong (TT/K) terhadap Citra Positif Indonesia Jadi, 84.51% = 41.84 % + 42.67 % -) Hal ini menunjukkan bahwa Presnetase Citra Positif Indonesia sangat tinggi. Terdapat 83 negara yang mengisi kusioner dari 132 negara yang disebar.

Secara politik, citra positif Indonesia yang ditandai dengan jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 86,63%, secara ekonomi 78%, secara sosial budaya 88,40% dengan rincian selengkapnya sebagaimana table dibawah ini: Bidang a. Politik b. Ekonomi c. Sosial Budaya

SS 37.63% 35.20% 52.70%

S 49% 42.80% 35.70%


KS 5.16% 9.98% 6.29%

TS 0.90% 0.80% 2.70%

103


2013

Data primer yang diperoleh langsung dari perwakilan di luar negeri baru

dilakukan tahun 2013 guna mengetahui citra positif yang ada di Perwakilan RI di luar negeri sebagai wujud dari outcome kinerja perwakilan.

ANALISA komponen 2 IKU 7: Persentase dukungan konstituen terhadap aset diplomasi publik dan politik luar negeri Indonesia

Sepanjang tahun 2013, capaian komponen 2 IKU 7 yaitu Persentase dukungan

konstituen terhadap asset diplomasi publik dan politik luar negeri Indonesia, Kementerian

Luar Negeri mencatat bahwa dari target 85% konstituen yang mendukung aset diplomasi publik dan politik luar negeri Indonesia, sebanyak 100% konstituen menyatakan mendukung

(491 dari 491 peserta yang memberikan kuesioner). Dengan demikian, capaian untuk komponen tersebut adalah sebesar 117.65% sebagaimana tabel berikut: KOMPONEN Persentase dukungan konstituen terhadap aset diplomasi publik dan politik luar negeri Indonesia

INFORMASI KINERJA Jumlah peserta yang mendukung

Jumlah kuesioner yang diterima


JUMLAH 491 491

%

117,65%

103 104


2013

Data primer yang digunakan untuk mengkur komponen ini adalah kuesioner yang

disebarkan kepada seluruh peserta melalui penghitungan jawaban kuesioner yang diterima, contoh kuesioner terlampir. Untuk menghitung kinerja ini Kementerian Luar Negeri telah melakukan beberapa kali sosialisasi.

Kendala utama yang dihadapi guna mencapai kinerja komponen tersebut antara lain

belum dipahaminya secara baik aset-aset diplomasi yaitu demokrasi, keberagaman budaya, ekonomi progresif, Islam moderat, kerukunan umat beragama dan kekayaan sumber daya alam.

Untuk mengatasi kendala itu telah dilakukan antara lain sosialisasi, kuliah umum di

berbagai Universitas di tanah air serta menerima kerja sama yang ditawarkan oleh Universitas, melaksanakan Updates from the region, diplomatic tour, dsb. Kedepannya akan dilakukan open house Kemlu RI bagi pelajar dan mahasiswa di Jakarta dan sekitarnya.

ANALISA komponen 3 IKU 7: Persentase pemberitaan positif tentang Indonesia yang

dimuat media asing di Indonesia

Sepanjang tahun 2013, capaian komponen 3 yaitu Persentase pemberitaan positif

tentang Indonesia yang dimuat di media asing di Indonesia, Kementerian Luar Negeri

mencatat bahwa dari 93 (sembilan puluh tiga) pemberitaan yang disebarkan, ada 73 (tujuh puluh tiga) pemberitaan yang dimuat. Dengan realisasi kinerja 78,49% dari target 80%,

sehingga capaian kinerja untuk komponen ini adalah sebesar 98,11% sebagaimana tabel di bawah ini.

KOMPONEN Persentase pemberitaan positif tentang Indonesia yang dimuat di media asing di Indonesia

INFORMASI KINERJA Pemberitaan yang dimuat

Pemberitaan yang disebarkan

JUMLAH 73 93

%

98.11%

Capaian selengkapnya pemberitaan positif tentang Indonesia yang dimuat media

asing di Indonesia terlampir, sebagai informasi kinerja/data dukung komponen 3.

Dari 93 (sembilan puluh tiga) pemberitaan yang disebarkan tersebut di atas,

beberapa pemberitaan yang dimuat oleh media selama tahun 2013 yang bernilai positif dalam rangka diseminasi informasi terkait kebijakan hubungan luar negeri dan pelaksanaan diplomasi Indonesia antara lain adalah:


105


2013

1. Kemlu Bantu Proses Pemulangan Jenazah WNI di Malaysia 2. Menteri Luar Negeri RI Menerima Kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Federal Jerman Dr.Guido Westerwelle 3. Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Uji Coba Nuklir Republik Demokratik Rakyat Korea Pada Tanggal 12 Februari 2013 4. Bali Process Ke-5: Kukuhkan Satu-Satunya Mekanisme Regional Perangi Penyelundupan Manusia Dan Perdagangan Orang 5. “Peringatan 58 Tahun Konferensi Asia Afrika 1955” di Museum Konperensi Asia-Afrika 6. Bandung Spirit Program 2013: Sarana Pengembangan Konektivitas dan Kerja Sama Indonesia dengan Kawasan Pasifik 7. Menlu Marty: Tidak Ada Jalan Pintas Menuju Demokrasi 8. Pemerintah RI Protes Pembukaan “Kantor Free West Papua” Di Oxford 9. Lagi, Kemlu Pulangkan 90 WNI dari Suriah 10. Menlu RI dan Menlu AS Bahas Sejumlah Isu Global dan Upaya Peningkatan Kerjasama Bilateral di Washington, D.C. 11. Kemlu Bebaskan WNI dari Hukuman Mati di Arab Saudi 12. 2551 WNI Dipulangkan dari Suriah via Lebanon 13. Marty: Desak Masyarakat Internasional Hentikan Kekerasan di Mesir 14. Kongres Diaspora Indonesia Kedua 15. Pertemuan Besar Bahas Perlindungan WNI Di Luar Negeri 16. Indonesia Menjadi Tuan Rumah Penyelenggaran Konferensi Khusus Tingkat Menteri Tentang Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang 17. Menlu RI Desak DK PBB Selesaikan Konflik di Timur Tengah 18. Menlu RI Mengecam Penggunaan Senjata Kimia di Suriah 19. Indonesia Terus Pulangkan WNI di Suriah Secara Bertahap 20. Pemulangan 225 WNI/TKI Eks Suriah Via Beirut, Lebanon 21. Menlu RI Himbau Pulihnya Perdamaian di Bagian Selatan Filipina 22. Menlu RI: Belanda adalah Mitra Penting 23. Kemitraan Indonesia-Inggris Cenderung Positif 24. Indonesia Meratifikasi Protokol Nagoya dan Konvensi Rotterdam 25. Indonesia Tekankan Konektivitas Regional Indonesia, Timor Leste Dan Australia 26. Menlu Marty: Tiga Hal Utama Untuk Mendorong Kemajuan Kawasan Ekonomi Asia Pasifik 27. Menumbuhkan Rasa Kekitaan Komunitas ASEAN melalui Festival Keraton dan Masyarakat Adat Asia Tenggara 28. Kunjungi Pyongyang: Marty Bahas Peningkatan Hubungan Bilateral dan Stabilitas di Kawasan 29. 2nd Indonesia-Serbia Bilateral Interfaith Dialogue 30. Indonesia Protes Keras Berita Fasilitas Penyadapan Kedubes AS di Jakarta 31. Indonesia Tuntut Penjelasan Terkait Berita Fasilitas Penyadapan Kedubes Australia Di Jakarta 32. Pertemuan Bilateral Menteri Luar Negeri RI dengan Wakil Tinggi Uni Eropa Untuk Urusan Luar Negeri dan Keamanan/ Wakil Presiden Komisi Eropa 33. Menlu RI Dorong Kerjasama Konkret ASEM Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

105 106


2013

Media asing yang memuat pemberitaan positif tentang Indonesia antara lain adalah:

AFP (Agence France-Presse), AP (Associated Press), Asahi Shimbun, BBC (British Broadcasting

Corporation), CCTV (China Central Television), CNA (Channel News Asia), DPA (Deutsche Presse Agentur), Economic Daily, Frankfurter Allgemeine, Jiji Press, Kyodo News, Laos News

Agency, Mainichi Shimbun, NHK TV, Nikkei Inc., People's Daily, Reuters, Straits Times, Thomson Reuters, Tokyo Shimbun/Chunichi Shimbun, TV3, Utusan Melayu, Vientiane Times, VOA, WSJ

(Wall Street Journal), Xin Hua News Agency, Yomiuri Shimbun, AAP (Australian Associated Press), dan Vietnam News Agency (VNA).

Meskipun capaian kinerja komponen 3 Persentase pemberitaan positif tentang

Indonesia yang dimuat di media asing di Indonesia tersebut terkategori baik, namun dalam

pelaksanaannya, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala utama, antara lain adanya

penilaian (persepsi) sendiri oleh pihak media terkait terhadap “nilai berita” yang terkandung dalam suatu bahan pemberitaan yang disebarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Akibatnya,

keputusan untuk memuat atau tidak memuat pemberitaan tersebut sangat dipengaruhi oleh persepsi dimaksud.

Mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri telah aktif melakukan

pendekatan kepada media terkait baik secara personal maupun kelembagaan, antara lain

dengan melaksanakan “media gathering” tematik secara periodik. Dengan media gathering,

diharapkan dapat semakin menumbuhkan pemahaman dan ketertarikan media atas isu-isu tertentu.

ANALISA komponen 4 IKU 7: Persentase peningkatan permintaan bantuan kerjasama

teknis dari Indonesia yang diterima

Sepanjang tahun 2013, dalam hal capaian komponen 4 yaitu Presentase peningkatan

permintaan bantuan kerjasama teknis dari Indonesia yang diterima, Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa jumlah permintaan kerjasama teknik meningkat sebesar 60% yakni dari

117 permintaan pada tahun 2012 menjadi 187 permintaan pada tahun 2013, (matriks

permintaan tahun 2013 terlampir). Dengan demikian, capaian untuk komponen tersebut adalah sebesar 62,57% sebagaimana tabel di bawah ini:


107


KOMPONEN Presentase peningkatan permintaan bantuan kerjasama teknis dari Indonesia yang diterima

2013

INFORMASI KINERJA

JUMLAH

Permintaan bantuan kerjasama teknik tahun berjalan

117

Permintaan bantuan kerjasama teknik tahun sebelumnya

187

%

62,57%

Permintaan bantuan kerjasama teknik diterima oleh Kementerian Luar Negeri

melalui nota diplomatik, kawat dan brafaks.

Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam meraih kategori baik dalam pencapaian

kinerja komponen ini. Koordinasi yang baik dengan KBRI, kedutaan dan perwakilan

organisasi asing memegang peranan penting dalam proses penawaran dan permintaan kerjasama teknik Indonesia.

Pada dasarnya peningkatan kinerja dapat dilakukan, namun Kementerian Luar

Negeri belum mampu merealisasikan seluruh permintaan dari negara-negara penerima bantuan. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Untuk sementara ini, masalah anggaran diatasi dengan mengoptimalisasi anggaran yang tersedia.

ANALISA komponen 5 IKU 7: Persentase peningkatan kegiatan bantuan kerjasama

teknis melalui mekanisme triangular

Sepanjang tahun 2013, dalam hal capaian komponen yaitu Persentase peningkatan

kegiatan bantuan kerjasama teknik melalui mekanisme triangular, Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa dari target 10% telah terjadi peningkatan realisasi kegiatan triangular

tahun 2013 sebanyak 66,67%. Peningkatan realisasi tersebut didapat dari peningkatan

kegiatan triangular dari 3 (tiga) kegiatan di tahun 2012 menjadi 5 (lima) kegiatan di tahun 2013. Dengan demikian, capaian untuk komponen sebagaimana tabel di bawah ini.

tersebut adalah sebesar 166,67%


107 108


KOMPONEN Persentase Peningkatan kegiatan bantuan kerjasama teknis melalui mekanisme triangular

2013

INFORMASI KINERJA

JUMLAH

Jumlah peningkatan kegiatan triangular tahun berjalan

Jumlah kegiatan triangular tahun sebelumnya

5

3

%

166,67%

5 (lima) kegiatan triangular yang mengindikasikan realisasi jumlah peningkatan

kegiatan triangular tahun berjalan diantaranya didapatkan dari kegiatan pelatihan antara lain: 1.

The Capacity Building on Environmental Impact Assessment: kerjasama triangular

2.

Participatory Community Development for Afghanistan: kerjasama triangular Indonesia,

3. 4. 5.

Indonesia, Timor Leste dan Jepang. Afganistan dan Jepang.

Training on Gender Based Violence for PNG: kerjasama triangular Indonesia, PNG dan USAID.

International Training Workshop on Disaster Indonesia dan USAID.

Management: kerjasama triangular

International Workshop on Democracy: Sharing Experience between Indonesia and Arab Countries: kerjasama triangular Indonesia dan UNIDO. Meskipun capaian kinerja komponen Persentase Peningkatan kegiatan bantuan

kerjasama teknik melalui mekanisme triangular tersebut terkategori baik, namun dalam

pelaksanaannya, Kementerian Luar Negeri dapat lebih meningkatkan kinerjanya apabila

beberapa kendala utama, yaitu perubahan pengaturan kegiatan yang seringkali mendadak dapat diatasi melalui langkah-langkah penguatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Perwakilan RI di luar negeri.

Kenaikan pencapaian kinerja tersebut tercermin dari beberapa contoh kegiatan

Kementerian Luar Negeri. Jumlah kegiatan triangular pada 2013 dibanding jumlah kegiatan triangular pada 2012 meningkat dari 3 (tiga) kegiatan (2012) menjadi 5 (lima) kegiatan

(2013). Selain itu, terjadi pula peningkatan permintaan kerjasama teknik dari 117 (seratus

tujuh belas) permintaan pada 2012 menjadi 187 (seratus delapan puluh tujuh) permintaan

pada 2013. Dengan peningkatan kegiatan triangular dan permintaan kerjasama teknik 108 Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

109


2013

mencerminkan meningkatnya kepercayaan asing terhadap Indonesia dalam rangka kerjasama di bidang capacity building.

Disamping itu, dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan (KSS), Indonesia telah

memberikan bantuan teknik bagi negara-negara penerima melalui kegiatan pelatihan, pengiriman ahli, lokakarya, pemagangan dan pemberian bantuan peralatan baik yang dibiayai oleh APBN maupun atas kerjasama berbagai mitra pembangunan lainnya. Setiap

tahun mengalami peningkatan, tidak hanya jumlah peserta, tapi juga jumlah negara dan kegiatannya. Seperti diketahui bahwa peningkatan kapasitas dalam kerangka KSS ini adalah

merupakan alat dalam diplomasi ekonomi. Dengan kerjasama teknik memiliki ruang besar dan kesempatan mempromosikan produk dan pasar investasi Indonesia sekaligus

membangun jembatan antara para pelaku bisnis terkait. Sejak program ini mulai pada 2006,

telah menyelenggarakan 56 program bagi 1.014 peserta dari 52 negara di bidang penguatan

pangan, pembangunan sosial, makroekonomi, infrastruktur, pemberdayaan perempuan,

kebencanaan, pengembangan UKM dsb. Selain itu, Indonesia juga melaksanakan program peningkatan kapasitas sebagai bagian dari upaya memberikan dukungan bagi pembangunan

Palestina. Hal ini merupakan implimentasi komitmen Indonesia pada New Asian African Strategic Partnership (NAASP).

Tabel Jumlah Kegiatan, Peserta dan Negara Kerja Sama Selatan-Selatan

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Jumlah Kegiatan

-

-

1

6

9

10

9

10

10

15

Jumlah Negara

-

-

18

64

126

152

120

206

222

337

-

-

8

31

60

65

64

48

33

35

Jumlah Peserta


109 110


2013

ANALISA komponen 6 IKU 7: Persentase negara yang hadir dalam rangka kegiatan

diplomasi publik

Sepanjang tahun 2013, dalam hal capaian komponen yaitu Persentase negara yang

hadir dalam rangka kegiatan diplomasi publik, Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa

dari 120 (seratus dua puluh) negara yang diundang, terdapat 95 (Sembilan puluh lima)

negara yang hadir pada Bali Democracy Forum dengan persentase realisasi 79.17% dari target 85%. (List negara yang diundang dan yang hadir terlampir).

Dengan demikian,

capaian untuk komponen tersebut adalah sebesar 93.14% sebagaimana tabel di bawah ini: KOMPONEN Persentase negara yang hadir dalam rangka kegiatan diplomasi publik.

INFORMASI KINERJA Jumlah negara yang hadir

Undangan yang disebarkan

JUMLAH 95

120

%

93,14%

Perhitungan komponen tersebut di atas diambil dari kegiatan utama yaitu Bali

Democracy Forum (BDF) yang merupakan upaya mewujudkan terbentuknya tata bangun demokrasi (democratic architecture) yang kokoh di kawasan.

Sejak tahun 2008, Indonesia telah memprakarsai BDF sebagai satu-satunya forum

mengenai demokrasi di wilayah Asia Pasifik. Indonesia berpandangan bahwa sudah menjadi

suatu kebutuhan untuk membentuk sebuah forum regional mengenai demokrasi yang dapat berkontribusi pada pengembangan dan intensifikasi dialog serta meningkatkan salingpengertian dan menghargai di antara bangsa-bangsa di Asia.

BDF VI tahun 2013 dihadiri oleh 3 Kepala Negara/Pemerintahan, yaitu Presiden RI,

Y.M. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Sultan Brunei Darussalam, Y.M. Sultan Hassanal

Bolkiah, dan Perdana Menteri Timor-Leste, Y.M. Kay Rala Xanana Gusmao BDF VI. Berbeda

dengan penyelenggaraan BDF V, format pertemuan BDF VI kembali ke pertemuan tingkat Menteri. BDF VI dihadiri oleh 20 Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri, termasuk 10 Menlu, serta 9 Wakil Menteri, termasuk 8 Wamenlu.

Secara keseluruhan, keikutsertaan negara-negara dan organisasi internasional pada

BDF VI mengalami peningkatan. BDF VI diikuti oleh 87 negara (43 negara Peserta, dan 44 negara peninjau), serta 8 organisasi regional dan internasional sebagai Peninjau.

Dalam perjalanannya, tingkat partisipasi pada BDF dari tahun ke tahun semakin

mengalami kenaikan. Dari 40 negara pada tahun 2008 menjadi 95 negara dan organisasi Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat 110

111


2013

internasional yang berpartisipasi di tahun 2013. Peningkatan jumlah kehadiran Kepala

Negara/Pemerintahan pada BDF juga ikut menambah bobotnya, seperti tergambar dalam data berikut:

Tahun

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kenaikan (%) 2008-2013

Negara Peserta + Observer

40

57

71

85

85

95

230

4

4

4

9

12

3

300

Kepala Negara/Pemerintah an

Hal yang menyebabkan peningkatan tersebut adalah prinsip-prinsip utama yang

diusung Bali Democracy Forum, antara lain bahwa demokrasi bersifat home-grown dan tidak dapat dipaksakan dari luar.

Kendala utama yang ditemui dalam kegiatan BDF adalah jumlah alokasi anggaran

untuk kegiatan BDF yang kurang proporsional untuk satu kegiatan berskala internasional yang dihadiri oleh beberapa Kepala Negara dan mengundang 120 pejabat setingkat Menteri. Kementerian Luar Negeri mengalami berbagai masalah dalam tahap-tahap persiapan BDF VI.

Di samping itu, dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat pula berbagai perubahan dan penambahan sejumlah keperluan sehingga juga berdampak pada peningkatan anggaran.

Mengingat alokasi anggaran untuk kegiatan BDF VII di tahun 2014 tidak mengalami

kenaikan yang signifikan, maka masih perlu dipertimbangkan alternatif penyelesaian di tahun mendatang agar tidak terulang kembali.

Guna mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri melakukan optimalisasi

anggaran, namun berdampak pada pengecilan skala kegiatan lain dan malah ada pembatalan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Peningkatan jumlah delegasi yang menghadiri BDF sejak tahun 2008 hingga 2013

dapat dilihat pada tabel berikut:


112 111


2013

Tabel Jumlah Delegasi pada Bali Democracy Forum Tahun Negara Peserta+Observer+OI

Kepala Negara/Pemerintahan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

28

31

40

77

85

92

4

4

4

8

12

3

Kementerian Luar Negeri terus mendukung upaya menjalankan peran strateginya

mengkomunikasikan perkembangan-perkembangan di luar negeri kepada publik di dalam

negeri, menyerap masukan dan aspirasi publik di dalam negeri, memantapkan citra Indonesia di luar negeri dan berperan aktif menggalang koordinasi dengan semua kalangan,

baik pemerintah maupun non pemerintah dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional.

Hingga penghujung tahun 2013, Capaian Kinerja Kementerian Luar Negeri dari

sasaran strategis ”Meningkatnya Citra Indonesia Dimata Publik Domestik dan Internasional” adalah 97,38%, sementara pada tahun 2012 diperoleh 83,16%, sehingga capaian kinerja Kementerian Luar Negeri mengalami peningkatan dibandingkan tahun

sebelumnya. Adapun perbandingan capaian sasaran dapat dilihat dalam diagram di bawah

ini:


113


2013

Secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa hasil capaian diplomasi Kementerian

Luar Negeri yang digambarkan melalui sasaran ”Meningkatnya Citra Indonesia Dimata Publik Domestik dan Internasional” adalah konstribusi bagi peningkatan dan penguatan dukungan serta kepercayaan masyarakat Internasional serta terpeliharanya keutuhan dan integritas negara kesatuan Republik Indonesia serta pemulihan ekonomi nasional.


114 113


E.

2013

Akuntabilitas Keuangan 2013

Realisasi anggaran Kementerian Luar Negeri tahun 2013 adalah sebesar Rp. 5.105.618.755.778,- atau 87,95% dari pagu anggaran Rp. 5.804.829.209.000,- dengan komposisi sebagai berikut:

Satker Pusat


: Rp 1.846.534.140.000 : Rp 1.636.977.248.074 : 88,65%

Satker Perwakilan RI


: Rp 3.958.295.069.000 : Rp 3.468.641.507.704 : 87,63%

Belanja Pegawai •Pagu: •Rp 2.327.698.475.000,•Realisasi: •Rp 2.175.137.350.678,-

Belanja Barang •Pagu: •Rp 2.889.700.868.000,•Realisasi: •Rp 2.588.088.647.252,-

Belanja Modal •Pagu: •Rp 587.429.866.000,•Realisasi: •Rp 342.392.757.848,-

Jika dibandingkan dengan tahun 2012 (81,25%), penyerapan Kementerian Luar Negeri mengalami peningkatan sebesar 6,7%. Meskipun terdapat peningkatan dalam penyerapan anggaran, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala dalam pengelolaan APBN Kementerian Luar Negeri, khususnya di Perwakilan RI di luar negeri yang pada akhirnya mengganggu kinerja penyerapan anggaran. Masalah utama dan nyata yang selalu dialami Kementerian Luar Negeri adalah banyaknya revisi, peraturan pengadaan barang/jasa yang tidak dapat diimplementasikan di Perwakilan RI, pihak ketiga (PFK) minus dan terhambatnya penyetoran PNBP ke pusat.

Penyebab timbulnya masalah tersebut karena pembelanjaan APBN dilakukan di negara lain yang pada dasarnya memiliki perbedaan sistem (ketentuan dan kebiasaan) dengan Indonesia sehingga banyak peraturan yang menyangkut pengelolaan APBN di Perwakilan RI di luar negeri tidak/kurang compatible dengan sistem negara dimana Perwakilan RI berakreditasi. Selain sistem, faktor jarak, waktu dan biaya yang dikeluarkan akibat adanya transaksi juga menjadi faktor kendala dalam pengelolaan APBN di Perwakilan RI di luar negeri. Sebagai langkah kedepan perlunya pengkajian khusus oleh Kementerian Keuangan, Bappenas, dan LKPP agar Kementerian Luar Negeri dapat diterbitkan pengaturan khusus atas mekanisme pelaksanaan APBN di Perwakilan RI di luar negeri dengan azas fleksibilitas. 114 Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

115

5. Persentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri

7. Indeks citra positif penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri dari persepsi masyakat domestik dan internasional



6. Indeks pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran


Meningkatnya kualitas hukum dan perjanjian internasional yang aman dari aspek politis, yuridis, teknis, dan keamanan

4. Indeks diplomasi bidang hukum dan perjanjian internasional

3. Indeks kerja sama Indonesia di berbagai bidang dengan negara-negara dan organisasi intrakawasan di kawasan Asia-Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa


Meningkatnya kerja sama di berbagai bidang antara RI dengan negara-negara dan organisasi intrakawasan di kawasan Asia-Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa

Meningkatnya peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral

1. Indeks peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN 2015


Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya

SASARAN

2013

116

72.749.865.000

131.946.757.000

37.714.602.000

241.897.685.000

394.892.895.000,

ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp) 54.627.376.000

REALISASI ANGGARAN TERKAIT CAPAIAN SASARAN TAHUN 2013


63.542.264.270

121.087.890.102

35.297.776.370

226.321.033.047

385.692.835.029

47.746.556.231

REALISASI (Rp)

115

87,34%

91,77%

93,59%

93,56%

97,67%

87,40%

PERSENTASE


2013

PENUTUP Kementerian Luar Negeri merupakan instansi yang diberikan tugas, tanggung jawab dan amanah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Luar Negeri berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010—2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, Revisi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2010—2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Luar Negeri tahun 2013 menyajikan berbagai keberhasilan atas capaian sasaran strategis Kementerian Luar Negeri, kendala, serta langkah perubahan kedepan. Berbagai capaian sasaran strategis tercermin dalam analisis sasaran dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Luar Negeri serta komponennya. Kinerja Kementerian Luar Negeri diukur atas dasar penilaian IKU yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Luar Negeri Tahun 2013.

Hasil capaian kinerja dari 6 (enam) sasaran strategis Kementerian Luar Negeri, 5 (lima) diantaranya telah melampaui dari target dan 1 (satu) diantaranya tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Pencapaian target kinerja Kementerian Luar Negeri dan keberhasilan pelaksanaan politik luar negeri secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh kondisi dalam dan luar negeri. Oleh karena itu peran, keterlibatan, dan sinergisitas seluruh

komponen stakeholders dan pemanfaatan seluruh lini kekuatan (multi-track diplomacy) harus dilaksanakan demi peningkatan pencapaian kinerja pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri:

REGIONAL

NASIONAL

GLOBAL

1. Peningkatan capacity building 2. Mendorong trust building activities dan mengoptimalkan pemanfaatan trust fund dan project fund dari negara mitra 3. Balancing multilateralism and key bilateral relationsStrategic partnership with middle and major powers 4. Memperkuat ASEAN institutions, termasuk East Asia Summit (EAS) 5. Menjaga independensi Asia Tenggara 1. Meningkatkan Koordinasi dan sinergi antar K/L 2. Meningkatkan keterlibatan berbagai stakeholders dalam perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri 3. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM Kementerian Luar Negeri 1. 2. 3. 4.

Meningkatkan peran aktif di setiap forum internasional Meningkatkan profil Indonesia melalui peran-peran di tingkat global Melakukan pendekatan baru dalam global connectivity Meningkatkan peran Indonesia dalam global governance, khususnya dalam misi perdamaian dan democracy projection


117

Disusun oleh : Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal. Kementerian Luar Negeri

Recommend Documents