KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 445/Kpts/OT.140/7/2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI BANDING PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. bahwa untuk memberikan rasa keadilan dan obyektivitas atas hasil pemeriksaan permohonan hak PVT, pemohon atau kuasa hukumnya dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Komisi Banding PVT; b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Banding PVT yang sekaligus menindak lanjuti ketentuan Pasal 36 ayat (6) dan Pasal 39 Undangundang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Banding PVT; Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043); 2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 3. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen; 4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 5. Keputusan Menteri Pertanian 01/Kpts/OT.210/I/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/ OT. 210/6/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT. 210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/6/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT. 140/4/2004 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 401/Kpts/OT. 210/6/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI BANDING PVT. Pasal 1 Susunan keanggotaan Komisi Banding PVT terdiri atas: Ketua
: Dr. Amris Makmur; Pemulia Tanaman.
Sekretaris bukan Anggota
: Kepala Bidang Pelayanan Hukum; PPVT.
Anggota
: 1. Dr. Budi Marwoto; Pemulia Tanaman. 2. Suharto, S.H., MA; Ahli Hukum Pertanian.
Anggota tidak tetap : Para pemulia tanaman berdasarkan kebutuhan sidang banding PVT. Pasal 2 Komisi Banding PVT sebagaimana di maksud Pasal 1 mempunyai tugas memeriksa berkas permohonan banding, melaksanakan sidang banding dan memutuskan menerima atau menolak permohonan banding.
182
Pasal 3 (1) Perubahan Ketua dan anggota Komisi Banding PVT ditetapkan oleh Menteri Pertanian atas usul Kepala PPVT. (2) Dalam hal diperlukan pertimbangan dari pemulia tanaman lainnya dalam sidang banding PVT, Ketua Komisi Banding PVT dapat menunjuk anggota tidak tetap. Pasal 4 (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk Sekretariat Komisi Banding PVT. (2) Sekretariat Komisi Banding PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di PPVT, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum. Pasal 5 Tata Kerja dan Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut oleh Kepala PPVT. Pasal 6 (1) Komisi Banding PVT melaksanakan pemeriksaan banding selambatlambatnya 3 (tiga) bulan setelah mendapat berkas permohonan banding. (2) Segala proses pemeriksaan banding PVT dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Banding PVT. Pasal 7 (1) Untuk kepentingan pemeriksaan banding PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Ketua Komisi Banding PVT berhak memanggil dan mendengar: a. orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permohonan banding PVT; b. pemeriksa PVT yang melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan PVT yang ditolak; c. para ahli yang dianggap perlu; dan atau 183
d. saksi di bawah sumpah. (2) Sidang-sidang pemeriksaan dan pembacaan keputusan banding PVT terbuka untuk umum. (3) Apabila dianggap perlu, Komisi Banding PVT dapat melakukan pemeriksaan banding di lapangan. Pasal 8 (1) Komisi Banding PVT harus menyelesaikan pemeriksaan banding dan memutuskan perkara banding dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan berkas permohonan banding PVT secara lengkap. (2) Keputusan Komisi Banding PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : a. hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat pengambilan keputusan; b. nama dan tanda tangan Ketua dan Anggota Komisi Banding PVT; c. nama dan alamat lengkap orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permohonan banding PVT; d. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemulia tanaman serta nama ahli waris yang ditunjuk; e. nama varietas tanaman dan nomor permohonan hak PVT; f. pokok–pokok keberatan terhadap penolakan permohonan hak PVT; g. pertimbangan dan penilaian Komisi Banding terhadap keberatan tersebut pada huruf f; h. dasar hukum yang menjadi dasar keputusan; dan i. amar keputusan. (4) Keputusan Komisi Banding PVT dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Banding PVT dan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja kepada Kepala PPVT sesudah dibacakan keputusan. Pasal 9 (1) Dalam hal Komisi Banding PVT menyetujui permohonan banding, Kepala PPVT wajib melaksanakan keputusan Komisi Banding PVT dan mencabut penolakan hak PVT yang telah dikeluarkan serta memberikan sertifikat hak PVT kepada pemohon banding. 184
(2) Penyampaian Sertifikat hak PVT oleh Kepala PPVT dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja kepada pemohon banding atau kuasa hukumnya terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Komisi Banding PVT. Pasal 10 (1) Apabila Komisi Banding PVT menolak permohonan banding PVT, Kepala PPVT segera memberitahukan secara tertulis penolakan tersebut kepada pemohon banding atau kuasa hukumnya. (2) Pemberitahuan penolakan dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Komisi Banding PVT oleh Kepala PPVT. Pasal 11 Keputusan Komisi Banding PVT bersifat final. Pasal 12 Keputusan Komisi Banding PVT dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT. Pasal 13 Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komisi Banding PVT dibebankan kepada anggaran PPVT, Departemen Pertanian. Pasal 14 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2004 MENTERI PERTANIAN, ttd. BUNGARAN SARAGIH
185
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth.: 1. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Kehutanan; 4. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 5. Menteri Dalam Negeri; 6. Menteri Riset dan Teknologi; 7. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 8. Menteri Pendidikan Nasional; 9. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan; 10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 11. Jaksa Agung Republik Indonesia; 12. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 13. Gubernur seluruh Indonesia; 14. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.
186
