KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 446/Kpts/HK.310/7/2004 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN KONSULTAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah dan memperlancar permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dari dalam negeri dan luar negeri, Undangundang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman mengatur tentang Konsultan PVT; b. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan jasa Konsultan PVT dan sekaligus untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d, dan ayat (3) serta Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman; Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4375); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4376);
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen; 6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT. 210/I/2001 jis Keputusan Menteri Nomor 354.1/Kpts/ OT.210/6/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/ OT.140/4/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT. 210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/6/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT. 140/4/2004 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 401/Kpts/ OT.210/6/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPVT; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN.
KONSULTAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Perlindungan Varietas Tanaman, yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. 188
2.
3.
4.
Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat hak PVT adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Konsultan PVT adalah orang atau badan hukum yang telah tercatat dalam daftar konsultan PVT di Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman. Kantor Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Pusat Perlindungan Varietas Tanaman (PPVT) adalah unit organisasi di lingkungan Departemen Pertanian yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang PVT. Pasal 2
Maksud dan tujuan ditetapkannya keputusan ini untuk memberikan kelancaran penyelenggaraan jasa konsultan PVT dan untuk memberi kemudahan bagi pemohon hak PVT yang tidak memahami segi-segi hukum dan segi-segi teknis administrasi mengenai PVT. Pasal 3 Ruang lingkup pengaturan keputusan ini meliputi syarat dan tata cara pendaftaran konsultan PVT. Pasal 4 (1) Permohonan hak PVT dapat dilakukan oleh : a. pemulia; b. orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia; c. ahli waris; d. penerima lebih lanjut hak atas varietas tanaman yang bersangkutan; atau e. konsultan PVT. (2) Permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia, harus melalui konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa.
189
(3) Konsultan PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e harus terdaftar di PPVT. BAB II SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN KONSULTAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN Pasal 5 (1) Syarat-syarat konsultan PVT meliputi: a. kelengkapan administrasi; b. kelengkapan fasilitas perkantoran; c. pengetahuan dan keterampilan teknis yang memadai; d. dedikasi dan kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai konsultan PVT yang dinilai secara periodik. (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
a. untuk pemohon perorangan : 1. berkewarganegaraan Indonesia; 2. identitas pemohon dengan melampirkan foto copi KTP; 3. berdomisili di wilayah Republik Indonesia; 4. berijazah Sarjana Pertanian, Sarjana Biologi atau Sarjana Hukum; 5. menguasai dan atau memiliki staf yang menguasai dengan baik Bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis (TOEFL minimal 400); 6. foto copi NPWP dengan menunjukkan aslinya; 7. mengajukan pendaftaran sebagai konsultan PVT kepada PPVT; 8. membayar biaya pendaftaran konsultan PVT yang besarnya dan tatacara pembayarannya ditetapkan dengan keputusan tersendiri. b. untuk pemohon Badan Hukum : 1. badan hukum yang didirikan Indonesia; 2. akta pendirian ; 3. surat ijin usaha perdagangan; 4. berkedudukan di Indonesia; 5. foto copi NPWP dengan menunjukkan aslinya; 6. mempunyai staf Sarjana Pertanian, Sarjana Biologi atau Sarjana Hukum dan atau staf lainnya yang menguasai dengan baik Bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis (TOEFL minimal 400); 7. mengajukan pendaftaran sebagai konsultan PVT kepada PPVT;
190
8. membayar biaya pendaftaran konsultan PVT yang besarnya dan tatacara pembayarannya ditetapkan dengan keputusan tersendiri. (3) Kelengkapan fasilitas perkantoran yang harus dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi paling sedikit: a. fasilitas komunikasi (telepon, faksimili, internet); b. sistem dokumentasi/ pengarsipan; c. mesin pengolah data. (4) Konsultan PVT harus mempunyai kompetensi dan integritas sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai konsultan PVT secara profesional. Pasal 6 (1) Pegawai PPVT yang telah bekerja di bidang pelayanan teknis atau pelayanan hukum di lingkungan PPVT minimal 5 (lima) tahun yang telah berhenti bukan karena diberhentikan dengan tidak hormat dari PPVT, setelah lewat 1 (satu) tahun dapat mendaftar menjadi konsultan PVT. (2) Pegawai Negeri Sipil di luar yang disebut pada ayat (1) sesudah pensiun atau berhenti bukan karena diberhentikan dengan tidak hormat dapat mendaftar menjadi konsultan PVT. Pasal 7 (1) Pendaftaran sebagai konsultan PVT oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan mengisi formulir model – 1 seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini. (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh orang atau badan hukum yang mengajukan pendaftaran konsultan PVT.
191
(3) Apabila terdapat kekurangan yang menyangkut kelengkapan persyaratan pendaftaran, PPVT memberitahukan kekurangan tersebut kepada orang atau badan hukum yang mengajukan pendaftaran dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pendaftaran. (4) Orang atau badan hukum yang mengajukan pendaftaran wajib melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan. (5) Apabila kekurangan kelengkapan pendaftaran tidak dipenuhi pada waktu yang telah ditentukan, permohonan orang atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak. Pasal 8 (1) Calon konsultan PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib mengikuti pelatihan konsultan PVT yang diselenggarakan oleh PPVT, kecuali calon konsultan PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) PPVT dalam menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. (3) Calon konsultan PVT yang dinyatakan lulus pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat dan wajib mengucapkan sumpah atau janji. (4) Calon konsultan PVT yang telah mengucapkan sumpah atau janji didaftar sebagai konsultan PVT dengan menggunakan formulir model-2 oleh Kepala PPVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT serta diumumkan dalam Berita Resmi PVT. Pasal 9 Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :
192
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh : - bahwa saya akan selalu setia dan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Republik Indonesia; - bahwa saya untuk menjadi dan melaksanakan sebagai konsultan PVT, baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan nama dalil apapun tidak pernah dan tidak akan pernah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - bahwa saya dalam melaksanakan tugas sebagai konsultan PVT akan bertindak jujur dengan berdasarkan hukum dan keadilan; - bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggungjawab saya sebagai konsultan PVT; - bahwa saya akan menjaga kerahasiaan permohonan yang dikuasakan kepada saya dengan menjunjung tinggi kode etik konsultan PVT.” Pasal 10 Konsultan PVT wajib: a. melaporkan kegiatannya setiap satu tahun sekali kepada PPVT; b. menjaga kerahasian varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan. Pasal 11 (1) Nomor pendaftaran konsultan PVT dapat dicabut karena yang bersangkutan: a. mengundurkan diri; b. meninggal dunia; c. dipidana dengan pidana penjara paling rendah 1 (satu) tahun, karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d. tidak cakap dalam menjalankan tugas; atau e. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
193
(2) Konsultan PVT yang dicabut nomor pendaftarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus dari Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT dan dilarang berpraktek sebagai konsultan PVT. BAB III PENUTUP Pasal 12 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2004 MENTERI PERTANIAN ttd. BUNGARAN SARAGIH Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth : 1. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Kehutanan; 4. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 5. Menteri Dalam Negeri; 6. Menteri Riset dan Teknologi; 7. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 8. Menteri Pendidikan Nasional; 9. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan; 10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 11. Jaksa Agung Republik Indonesia; 12. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 13. Gubernur seluruh Indonesia; 14. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.
194
Lampiran
: Keputusan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : Tentang : Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman Formulir Model-1 : Pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman FORMULIR PENDAFTARAN KONSULTAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN Kepada Yth.:
DIISI OLEH PETUGAS
Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Kantor Pusat Departemen Pertanian Gedung E Lantai 3 Jln. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan 12550
Nama Pemohon No. Permohonan Tanggal No. Konsultan
: : : :
Formulir ini harus dilengkapi oleh pemohon. Terdapat 4 (empat) BAGIAN persyaratan dalam formulir ini, semua persyaratan harus dilengkapi oleh pemohon. Pengisian formulir harus diketik (jangan dengan tulisan tangan) BAGIAN 1: Informasi tentang Pemohon
1. Nama dan Alamat lengkap Pemohon Pemohon adalah perorangan atau orang yang bekerja pada suatu lembaga/badan hukum. Apabila pemohon adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga/badan hukum, bukti surat pengangkatan sebagai pegawai harus disertakan bersama formulir permohonan ini. Nama Pemohon: (Diisi nama lengkap dengan gelar kesarjanaan) Kewarganegaraan: Alamat/Tempat Kedudukan: Kode Pos: Telepon : 1. ………………………………. 2. ………………………………….. Faksimili: e-mail:
195
Lampiran : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : Tentang : Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman Formulir Model-1 : Pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman BAGIAN 2: Kelengkapan Administrasi 1. Badan hukum yang mempekerjakan calon konsultan (khusus untuk badan hukum) Menunjukan akte pendirian badan hukum yang asli (jika pemohon bekerja pada badan hukum) dan melampirkan salinannya. 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Menunjukkan dokumen NPWP yang asli dan melampirkan salinannya. 3. Surat Izin Tempat Usaha Menunjukkan dokumen surat izin tempat usaha yang asli dan salinannya. 4. Berkewargenegaraan Indonesia Menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) yang asli dan melampirkan salinannya. 5. Berijazah sarjana pertanian, sarjana biologi atau sarjana hukum Menunjukkan ijazah asli dan melampirkan salinannya yang telah dilegalisir. 6. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memiliki sertifikat pendidikan dan latihan konsultan PVT yang diselenggarakan Pusat PVT Menunjukkan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti dan lulus pendidikan dan latihan Konsultan PVT yang asli dan melampirkan salinannya yang telah dilegalisir. 7. Menguasai dengan baik Bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis Membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon menguasai dengan baik bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis (TOEFL minimal 400). 10. Membayar biaya pendaftaran konsultan PVT Memberikan bukti pembayaran yang asli dari bank yang ditunjuk oleh kantor Pusat PVT.
196
Lampiran : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : Tentang : Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman Formulir Model-1 : Pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman BAGIAN 3: Kelengkapan fasilitas Perkantoran Kelengkapan Fasilitas Perkantoran diantaranya: 1. Telepon 2. Faksimili 3. Komputer 4. Internet Memberikan surat daftar inventaris kantor yang ditandatangani oleh pemohon atau pimpinan kantor/lembaga (jika pemohon bekerja pada lembaga/badan hukum) BAGIAN 4: Kriteria pengetahuan dan Keterampilan Staf yang Memadai Memberikan daftar nama dan pendidikan staf dengan melampirkan surat pengangkatan pegawai dan salinan ijazah
197
Lampiran : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : Tentang : Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman Formulir Model-1 : Pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman Saya (Kami) mengajukan Permohonan Perlindungan Varietas Tanaman
Pendaftaran
sebagai
Konsultan
Saya/Kami : ……………………………….. (nama lengkap) Dari (alamat)
: …………………………………
menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam semua bagian dan lampiran dari permohonan ini adalah benar dan sesuai dengan aslinya dan kami tunduk serta akan mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan konsultan PVT. Sebagai konsultan PVT, kami sanggup menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Pasal 13 ayat (1) b. Materai
(Tanda tangan pemohon)
Tanggal: Nama jelas: Jabatan dalam perusahaan: (apabila ada)
198
Lampiran : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal : Tentang : Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman Formulir Model-2 : Tanda Daftar Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman TANDA DAFTAR KONSULTAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf d, dan Pasal 13 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, bersama ini kami memberikan kepada: Nama Alamat
: :
No. Permohonan : Tanggal : Untuk menjadi KONSULTAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN dengan Nomor Pendaftaran: …/K.PVT/Thn … Kepada yang bersangkutan diwajibkan mentaati segala ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman serta peraturan pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan Perlindungan Varietas Tanaman serta sumpah jabatan. Tanda Daftar Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran. Jakarta, …………….. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Nama NIP.:
199
