2013 TENTANG KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 606 /KPTS/013/2013 TENTANG KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa pupuk dan pestisida merupakan salah satu sarana produksi yang mempunyai peranan penting dan sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman, dan untuk mengawasi peredaran, distribusi, mutu pupuk dan memperkecil dampak negatif dari penggunaan pupuk dan pestisida serta menindaklanjuti Surat Menteri Pertanian Nomor 140/SR.130/M/5/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal Peningkatan Pengawasan Pupuk Bersubsidi oleh KPPP, perlu menyempurnakan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/3/KPTS/013/2010 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Jawa Timur dengan menetapkan kembali Komisi dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12); 6. Peraturan

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/ 2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/ 5/2007 tentang Pengawasan Pestisida; 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa; 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/ 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik; 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/ 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/MENKES/SKB/VIII/1996 tentang Batas Maksimum 711/Kpts/TP.270/8/1996 Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian; 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik; 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik. MEMUTUSKAN


-3-

MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU

: :

KEDUA

:

Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran. Menugaskan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. melakukan pengawasan terhadap peredaran, distribusi serta mutu pupuk dan pestisida yang beredar sampai di tingkat Kabupaten/Kota ; b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan pupuk dan pestisida ; c. mendorong dan membina serta memfasilitasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten/Kota ; d. mengumpulkan bahan dan keterangan adanya indikasi penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi untuk diteruskan kepada institusi yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan ; e. memberikan pertimbangan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten/Kota dan produsen untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi penyimpangan dan penyalahgunaan pupuk bersubsidi agar menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani ; f. memperhatikan masukan dan saran hasil pengawasan yang dilakukan oleh elemen masyarakat yang melakukan kegiatan dalam bidang pertanian ; g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA

:

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jawa Timur dibantu oleh Tim Pengawas dan Tim Verifikasi. KEEMPAT


-4KEEMPAT

:

Menugaskan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, untuk : a. membantu melakukan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida ; b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida ; c. memberikan saran dan pertimbangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

KELIMA

: Menugaskan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, untuk : a. melakukan verifikasi dan validasi data kebutuhan pupuk di tingkat Kabupaten/Kota; b. melakukan verifikasi dan validasi data penyaluran pupuk di tingkat Kabupaten/Kota; c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyempurnaan data kebutuhan dan penyaluran pupuk bersubsidi; d. memberikan saran dan pertimbangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

KEENAM

:

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/3/KPTS/013/2010 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 11 September 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBENUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 606 /KPTS/013/2013 TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2013 SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI JAWA TIMUR I. KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA NO 1

JABATAN DALAM KOMISI 2

KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3

1.

Pembina

a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur

2.

a. Ketua

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

b. Ketua Harian

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

3.

Sekretaris

Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

4.

Anggota :

a. Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur d. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur e. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur f. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur g. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur h. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur i. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur j. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur k. Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur l. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur m. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur n. Direktur Reserse dan Kriminal, Kepolisian Daerah Jawa Timur o. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur II. TIM PENGAWAS


-2II. TIM PENGAWAS NO 1 A.

JABATAN DALAM TIM 2

1.

Tim Pengawas Bidang Penggunaan Koordinator

2.

Anggota :

B. 1.

Tim Pengawas Bidang Distribusi Koordinator

2.

Anggota :

KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3

Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Alam

a. Kepala Bidang Sarana Prasarana, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur b. Kepala Bidang Budidaya, Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur c. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur d. Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur e. Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur f. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur g. Kepala Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur h. Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Timur, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur i. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur

Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur a. Kepala Bagian Perindustrian dan Perdagangan, Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur c. Kepala Bidang Usaha Koperasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur d. Kepala


-3-

1

2

3 d. Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur e. Direktur Reserse dan Kriminal, Kepolisian Daerah Jawa Timur f. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

III. TIM VERIFIKASI NO 1 1. 2.

JABATAN DALAM TIM 2 Ketua Anggota :

KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3 Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur a. Kepala Seksi Sarana Produksi Bidang Sarana Prasarana, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur b. Kepala Seksi Sarana Produksi Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur c. Kepala Seksi Bina Pasar dan Distribusi Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Sdr. Sdr. Sdr. Sdr. Sdr. Sdr. Sdr. Sdr. Sdr.

Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Menteri Pertanian di Jakarta. Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Bupati/Walikota di Jawa Timur. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 10. Sdr. Kepala Biro Adminstrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 11. Sdr. Anggota Komisi dimaksud. _______________________________________________


2013 TENTANG KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents