EFEKTIVITAS PENGAWASAN PREVENTIF KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP) TERHADAP DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
(Skripsi)
Oleh IKA MEYTASARI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016
ABSTRAK
EFEKTIVITAS PENGAWASAN PREVENTIF KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP) TERHADAP DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Oleh IKA MEYTASARI
Penyaluran pupuk bersubsidi seharusnya dilaksanakan secara tepat dan efektif sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, tetapi masalah yang terjadi adalah penyaluran pupuk dihadapkan pada kendala keterlambatan penerimaan oleh petani dan harga pupuk yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Oleh karena itu diperlukan pengawasan preventif oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Lampung Tengah.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektivitas Pengawasan Preventif KPPP Terhadap Ditribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini tipe deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan preventif komisi pengawas pupuk dan pestisida (KPPP) terhadap distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Lampung Tengah adalah masuk dalam efektivitas sedang. Hal ini didasarkan pada hasil
perhitungan yang menunjukkan bahwa dari 32 orang
responden, terdapat sebanyak 24 (75,00%) responden yang menyatakan bahwa efektivitas pengawasan preventif KPPP terhadap distribusi pupuk bersubsidi di
Kabupaten Lampung Tengah memiliki efektivitas sedang. Efektivitas pengawasan preventif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.21/M-DAG/PER/6/2008 Juncto No. 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi dan pembagian tanggung jawab antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, yaitu perusahaan perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada Petani dan/Kelompok Tani melalui pengecer yang ditunjuknya. Bahwa didapatkan hasil rata-rata secara keseluruhan adalah masuk dalam kategori sedang atau cukup efektif. Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan Preventif, Pupuk Bersubsidi
ABSTRACT EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE CONTROL OF FERTILIZERS AND PESTICIDES SUPERVISORY COMMISSION (KPPP) DISTRIBUTION OF FERTILIZER SUBSIDIZED IN CENTRAL DISTRICT LAMPUNG
By IKA MEYTASARI
Subsidized fertilizer distribution should be implemented promptly and effectively in accordance with the provisions that have been determined, but the problem that occurs is the fertilizer distribution constraints faced delays in the receipt by farmers and fertilizer prices are not in accordance with the highest retail price. It is therefore necessary preventive supervision by the Fertilizer and Pesticide Control Commission Central Lampung regency.
The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Preventive Monitoring KPPP Against Subsidized Fertilizer Distribution in Central Lampung regency. This study was descriptive, with quantitative approach.
The results of this study show that the effectiveness of preventive supervision of the supervisory commission of fertilizers and pesticides (KPPP) on the distribution of subsidized fertilizer in Central Lampung regency is included in the effectiveness of the medium. It is based on calculations that show that of the 32 respondents, there were 24 (75.00%) of respondents stated that the effectiveness of preventive supervision KPPP on the distribution of subsidized fertilizer in
Central Lampung regency had moderate effectiveness. The effectiveness of preventive supervision as stipulated in the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 21 / M-DAG / PER / 6/2008 Juncto No. 07 / M-DAG / PER / 2/2009 concerning procurement and distribution of fertilizer subsidy and the division of responsibilities between the Ministry of Commerce and Ministry of Agriculture, which is an individual company or business entity, whether incorporated or not a legal entity designated by the manufacturer to make a purchase , storage, distribution, and sale of subsidized fertilizer in bulk in its area of responsibility to be sold to farmers and / Farmer through designated retailers. Showed that the overall average is in the category of moderate or effective enough. Keywords: Effectiveness, Preventive Monitoring, Subsidized Fertilizer
EFEKTIVITAS PENGAWASAN PREVENTIF KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP) TERHADAP DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Oleh
IKA MEYTASARI
Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016
RIWAYAT HIDUP
Ika Meytasari dilahirkan di Kota Metro, tanggal 01 Mei 1994, Penulis merupakan putri pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Misnan S.Sos dan Ibu Nursari.
Penulis menyelesaikan pendidikan TK Aisyiyah Busthanul Atfal Metro pada tahun 2000, dilanjutkan di Sekolah Dasar Pertiwi Teladan Metro pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Metro pada tahun 2009 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Metro pada tahun 2012.
Selanjutnya pada tahun 2012 peneliti diterima di Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi S1, dan pada tahun 2016 peneliti menyelesaikan Program Studi S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.
MOTTO Bukanlah kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit, karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba, maka jangan katakan pada Allah SWT aku punya masalah, tetapi katakan pada masalah aku punya Allah yang maha segalanya
(Imam Ali Bin Abi Tholib)
“Never Give Up, Because Great Things Take Time” (Ika Meytasari)
PERSEMBAHAN
Segala puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT penguasa alam semesta, yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, memberikan akal dan semangat untuk senantiasa bertawakal. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan bagi junjungan Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini kepada:
Papa dan Mama terhebat sebagai tanda bakti, hormat dan cintaku. Terimakasih atas doa dan restu yang telah diberikan. Semoga karya sederhana ini, dapat membuat bangga dan memberikan kebahagiaan atas segala jerih dan payah yang telah dikerjakan.
Wulan Dwi Aprilia dan Anand Faiza Berlian yang telah memberikan dukungan serta menyemangatiku
Seluruh keluarga besarku Seluruh angkatan 2012 yang tidak dapat disebut satu persatu jangan pernah lupa akan perjuangan kita di mana tawa dan tangis menjadi satu demi menggapai sebuah gelar “S.IP” Almamaterku Tercinta “Universitas Lampung”
SANWACANA
Bismillahirahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga serta pengikutnya. Penulisan skripsi berjudul “Efektivitas Pengawasan Preventif Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Lampung Tengah” ini merupakan syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
Penulis sadar bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi yang sederhana ini guna lebih bermanfaat di kemudian hari.
Skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Selaku Pembahas yang telah memberikan kritik, saran dan tambahan, serta arahan nya yang sangat membantu dalam penelitian skripsi. 3. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Selaku Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktunya serta memberikan masukan, kritik, dan saran perbaikan yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini. 4. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP selaku Pembimbing Pembantu Skripsi, yang telah banyak memberikan masukan, kritik-saran dan memotivasi serta seringkali mengajak berdiskusi untuk membuka pikiran penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini 5. Ibu Tabah Maryanah S.IP., M.Si selaku Pembimbing Akademik 6. Seluruh Dosen Pengajar, Bapak Yana Ekana, Ibu Ari Darmastuti, Ibu Feni, Ibu Dwi, Bapak Maulana, Bapak Pitojo, Bapak Ismono, Bapak Piping, Bapak Syafarudin, Pak Suwondo, Pak Arizka, Pak Himawan, Pak Budi Hardjo dan Pak Budi Kurniawan, serta dosen-dosen lain, terimakasih atas wawasan ilmu yang diberikan, mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan. 7. Seluruh staf Jurusan Ilmu Pemerintahan, Ibu Rianti, Pak Maryanto, Kyai Adnan serta Staf FISIP Universitas Lampung yang tak dapat ditulis satu per satu, terima kasih telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
8. Para responden yang berbaik hati sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan untuk penelitian ini terima kasih sudah ikut mendukung. 9. Kedua Orang tuaku, Papa Misnan dan Mama Sari terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang selalu papa dan mama berikan. Terima kasih untuk segala kerja keras, doa serta motivasi papa dan mama yang selalu mengiringi perjuanganku selama ini. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaikku. 10. Adikku tercinta dan satu-satunya Wulan Dwi Aprilia yang selalu menjadi pendengar yang baik. Terima kasih untuk doa serta dukungannya ya, semangat untuk kerja cita-citamu semoga kelak kita bisa membahagiakan mama dan papa bersama-sama; 11. Untuk Kakak ica, terima kasih untuk dukungannya dalam segala situasi dan kondisi selama 7 tahun ini, dari mulai masuk SMA, Kuliah, sampai akhirnya aku bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga dukungan ini tidak hanya sampai 7 tahun ini, tapi sampai tahun tahun selanjutnya. 12. Lebih dari sahabatku
Rizky Ayuningtyas, partner berbagi susah, senang,
sedih, pahit manis kehidupan, hujan, panas sudah kita lewati bersama terima kasih untuk canda tawa dan air mata, semoga ini selamanya. 13. Sahabatku tercinta Ferdela, Nora, dan Chynthyallen terima kasih untuk setiap semangat dan cerita yang kalian buat dari kita masih alay masih memakai seragam putih biru. See You On Top Guys!
14. Untuk Defi Yunia Sari, Aidila Putri Yazir, Ananda Putri, Winda Dwi Astuti Herman, Aulia Kartika Asih, Filza Arlisia, Marliyani, Adelita Rianti M.Tsyaqib, terima kasih untuk 3.5 tahun ini, sudah menjadi sahabat yang baik dan memberikan canda tawa di perkuliahan ini Tetap semangat ya untuk semua perjuangan-perjuangan yang akan kita lalui di depan nanti. 15. Untuk keluarga KKN Desa Marga Jaya , Tulang Bawang 2015 terima kasih. 16. Keluarga Besar Ilmu Pemerintahan 2012 terima kasih telah menjadi bagian keluarga yang dipertemukan melalui ilmu pendidikan jangan pernah lupa asal usul dari mana kita berasal kawan, sahabat dan keluarga baru yang di mulai dari sebuah rumah Ilmu Pemerintahan. 17. Terima Kasih Seluruh Keluarga Besar Ilmu Pemerintahan angkatan 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 atas kebersamaan yang pernah terjalin selama studi di kampus tercinta.
Allah Maha Melihat semua yang ada di dunia ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian, dan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Bandar Lampung, Penulis,
Ika Meytasari
Agustus 2016
DAFTAR ISI
Halaman I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .................................................................... B. Rumusan Masalah .............................................................................. C. Tujuan Penelitian ............................................................................... D. Manfaat Penelitian .............................................................................
1 7 8 8
II. TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan tentang Efektivitas Pengawasan ......................................... B. Tinjauan tentang Pengawasan ............................................................ 1. Pengertian Pengawasan............................................................... 2. Macam-Macam Pengawasan ...................................................... 3. Pengawasan Preventif ................................................................. 4. Tujuan Pengawasan Preventif ..................................................... 5. Tim pengawas pupuk dan pestisida ............................................ C. Tinjauan Tentang Distribusi Pupuk Bersubsidi ................................. 1. Pengertian Pupuk ........................................................................ 2. Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi ............................................... 3. Tanggung jawab, Kewajiban dan Kewenangan Distributor ....... 4. Mekanisme Pengawasan Pupuk Bersubsidi ................................ 5. Dasar Hukum Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi ......... 6. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida....................................... 7. Fungsi Pengawas Pupuk dan Pestisida kabupaten...................... D. Kerangka Pikir ...................................................................................
9 11 11 13 14 15 16 17 17 18 20 23 26 29 30 31
III. METODE PENELITIAN A. Tipe Penelitian ................................................................................... B. Definisi Konseptual ........................................................................... C. Definisi Operasional .......................................................................... D. Populasi dan Sampel .......................................................................... E. Jenis Data ........................................................................................... F. Teknik Pengumpulan Data................................................................. G. Teknik Pengolahan Data .................................................................... H. Teknik Analisis Data..........................................................................
34 35 35 37 38 38 39 40
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Sejarah Singkat Kabupaten Lampung Tengah .................................... B. Kondisi Geografi ................................................................................. C. Administrasi Pemerintahan ................................................................. D. Kependudukan .................................................................................... E. Kondisi Ekonomi ................................................................................ F. Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida (KPPP) ................................
41 45 45 47 47 47
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Identitas Responden ............................................................................ 51 B. Efektivitas Pengawasan Preventif Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Lampung Tengah .......................................................... 53 C. Analisis Data ....................................................................................... 84 VI. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ........................................................................................ 88 B. Saran .................................................................................................. 89
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel
Halaman
1. Ketersediaan Produksi (Ton) Bahan Pangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013 dan 2014 ................................................... 2 2. Perbandingan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi dengan Harga Beli Masyarakat Petani di Pasaran .................................................. 4 3. Data Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015. (Ton) .................................................................................... 5 4. Nama, luas wilayah per Kecamatan dan jumlah kelurahan di Kabupaten Lampung Tengah ....................................................................................... 46 5. Deskripsi Responden Menurut Umur......................................................... 51 6. Deskripsi Responden Menurut Pendidikan Terakhir ................................. 52 7. Deskripsi Responden Menurut Lama Menjadi Distributor ........................ 53 8. Menjamin Kelancaran Penyaluran Pupuk dalam Waktu Maksimal 3 Hari 54 9. Jika Terjadi Keterlambatan Segera Mengkonfimasi Pengecer .................. 55 10. Bertanggung Jawab Atas Kelancaran Penyaluran Pupuk Tanpa Pengurangan Kuantitas Pupuk ................................................................... 56 11. Menyampaikan Laporan Penyaluran dan Persediaan Pupuk Bersubsidi di Gudang yang Dikelola ......................................................... 57 12. Menunjuk Perusahaan Perseorangan Atau Badan Usaha Sebagai Pengecer ....................................................................................... 58 13. Menjual Pupuk Bersubsidi Dengan Harga Pupuk Urea Rp.90.000 ........... 60 14. Menjual Pupuk Bersubsidi Dengan Harga Pupuk ZA Sebesar Rp.70.000 ...................................................................................... 60 15. Menjual Pupuk Bersubsidi Dengan Harga Pupuk NPK Phonska Sebesar Rp.115.000 ................................................................................................. 61 16. Menjual Pupuk Bersubsidi Dengan Harga Pupuk Organic Sebesar Rp.25.000 ...................................................................................... 62
17. Memberitahukan Kepada Pengecer Mengenai Perubahan Harga .............. 63 18. Tidak Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di Luar Peruntukannya ....... 64 19. Tidak Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di Luar Wilayah Tanggung Jawab .......................................................................................................... 65 20. Menetapkan Lingkup Wilayah Tanggung Jawab Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Pengecer yang Ditunjuknya ............................ 66 21. Menyebutkan Jumlah dan Jenis Pupuk, Nama Serta Alamat, dan Wilayah Tanggung Jawab Pengecer yang Ditunjuknya ..................... 67 22. Menyampaikan Daftar Pengecer di Wilayah Tanggung Jawabnya Kepada Produsen ........................................................................................ 68 23. Menyampaikan Laporan Penyaluran, dan Persediaan Pupuk Bersubsidi yang Dikuasainya Setiap Bulan Secara Berkala ..................... 69 24. Distributor Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pengecer ..................................................................................................... 71 25. Distributor Melakukan Penilaian Terhadap Kinerja Pengecer................... 72 26. Distributor Wajib Memasang Papan Nama Dengan Ukuran 1 x 1,5 Meter .............................................................................................. 72 27. Melakukan Penyaluran Pupuk Secara Langsung dalam 3 Bulan Sekali .... 73 28. Jika Penyaluran Pupuk dalam 3 Bulan Sekali Terhambat, Segera Memberikan Konfirmasi ................................................................ 74 29. Jika Terjadi Kekurangan Kuantitas Pupuk, Bersedia Mengganti Kekurangan .............................................................................. 75 30. Menyalurkan Pupuk Bersubsidi Kepada Pengecer yang Ditunjuk ........... 77 31. Menyalurkan Pupuk Bersubsidi Sesuai Harga Ketetapan Produsen .......... 78 32. Tidak Menjual Kepada Pedagang dan/atau Pihak Lain yang Tidak Ditunjuk .................................................................................. 78 33. Tidak Memberikan Kuasa Pembelian Kepada Pihak Lain ........................ 79 34. Bertanggung Jawab Atas Penyampaian Pupuk Bersubsidi ........................ 81 35. Bertanggung Jawab Atas Diterimanya Pupuk Bersubsidi ......................... 81 36. Berperan Aktif Membantu Produsen Melaksanakan Penyuluhan dan Promosi................................................................................................ 82
37. Melaksanakan Koordinasi Secara Periodik di Wilayah Tanggung Jawabnya ................................................................................... 83 38. Efektivitas Pengawasan Preventif Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Lampung Tengah ........................................................................................................ 86
DAFTAR GAMBAR
Halaman Gambar 1. Kerangka Pikir ............................................................................... 1
1
I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan negara agraris yang dikenal dengan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian memang masih mendapat perhatian besar dari pemerintah karena sektor ini memang menjadi tumpuan utama dalam pembangunan. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan hasil pertanian baik dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2015 mencatat bahwa sekitar 35,05% dari jumlah penduduk Indonesia adalah penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani (www.bps.go.id). Salah satunya yakni Provinsi Lampung. Di provinsi yang terdiri dari 14 kabupaten/kota ini, terdapat salah satu lumbung pangan terbesar yang dijadikan sebagai lahan produksi pertanian yakni Kabupaten Lampung Tengah.
Lampung Tengah sebagai salah satu Kabupaten terluas di Provinsi Lampung, memiliki jumlah penduduk mencapai 1.211.922 jiwa dengan luas wilayah 4.789,82 Km2 (BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2013). Berdasarkan besaran luas wilayah tersebut, maka sekitar 85,99% dari total wilayah Lampung Tengah tersebut dijadikan sebagai wilayah pemenuhan hasil produksi
2
pertanian (BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2013). Sehingga, tidaklah mengherankan Kabupaten Lampung Tengah menjadi salah satu lumbung pangan terbesar di Provinsi Lampung.
Petani di kabupaten Lampung Tengah dalam penggunaan lahan tersebut, dihadapkan pada berbagai masalah pertanian. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanakan pembangunan di bidang ketahanan pangan yang dirasa kurang serius di Bumi Beguwai Jejamo Wawai ini. Berdasarkan data ketersedian produksi bahan pangan yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan setempat, ketersediaan produksi bahan pangan nampak fluktuatif di tahun 2013 dan tahun 2014. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel.1 Ketersediaan Produksi (Ton) Bahan Pangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013 dan 2014
No 1
2
3 4 5 6 7 8 9 10
Kelompok Pgn Padi-padian 1. Beras 2. Jagung Umbi-umbian 1. Ubi Jalar 2. Ubi Kayu Gula Biji Berminyak Buah-buahan Sayur-sayuran Daging Telur Ikan Minyak & Lemak
Ketersediaan produksi (ton) Selisih Th. 2013 Th. 2014 Jumlah 419.038 332.216
476.828 167.200
8.979 2.865.875 9.851 1.733 30.089 90.296 110.297 4.182 61.280 27.310
6.710 732.430 9.754 1.159 31.085 100.329 116.102 4.996 30.092 27.108
Keterangan
57.790 Ketersediaan naik -165.016 Ketersediaan turun -2.269 -2.133.445 -97 -574 196 10.033 58.05 814 -31.188 -202
Ketersediaan turun Ketersediaan turun Ketersediaan turun Ketersediaan turun Ketersediaan naik Ketersediaan naik Ketersediaan naik Ketersediaan naik Ketersediaan turun Ketersediaan turun
Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah.2015
Berdasarkan data diatas, penulis dapat melihat bahwa ternyata masih ada beberapa kelompok pangan yang mengalami penurunan dan kenaikan yang
3
fluktiatif. Terlihat pada kelompok pangan jagung terdapat penurunan produksi yang cukup ekstrem sebesar 50% sejak tahun 2014 dan tahun 2014. Sedangkan pada produksi kelompok pangan ubi kayu penurunan dari tahun 2013-2014 mencapai besaran 74% (Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah, 2015).
Sederet data defisit ketersediaan produksi pangan di atas, menunjukkan bahwa sebenarnya ada faktor penyebab yang signifikan yang mempengaruhi lemahnya produksi pangan di Kabupaten Lampung Tengah. Penulis menemukan bahwa masalah tersebut disebabkan karena adanya berbagai masalah terkait dengan ketesediaan pupuk bersubsidi yang menyebabkan aktivitas pertanian terhambat. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan sejumlah kelompok tani di berbagai Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah yang dilansir dari harian Tribun Lampung (Edisi 2 September 2015), yang menyatakan bahwa ternyata banyak petani yang mengeluh sulitnya mendapatkan pupuk di saat musim tanam, terlebih meningkatnya harga beli di pasaran yang di atas rata-rata.
Guna melengkapi kebutuhan data, penulis telah melakukan wawancara kepada ketua kelompok tani bernama bapak Basori di Desa Puja Asri, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah pada 21 Januari 2016 mengenai perbandingan HET (Harga Eceran Tertinggi) pupuk dengan harga yang beredar di pasaran. Diperoleh fakta bahwa, rentang harga beli pupuk bagi para petani bisa mencapai dua kali lipat dari HET yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 130/Permentan/SR.130/11/2014, Pasal 12 ayat 2,
4
tentang Pengawasan dan Pelaporan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Perbandingan harga tersebut penulis tampilkan dalam tabel di bawah ini: Tabel 2.Perbandingan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi dengan Harga Beli Masyarakat Petani di Pasaran.
No
Jenis Pupuk
1 2 3 4
Urea ZA NPK Phonska Organik
Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp. 90.000 Rp. 70.000 Rp. 115.000 Rp. 25.000
Harga jual di pasaran Rp. 135.000 Rp. 140.000 Rp. 220.000 Rp. 50.000
Kenaikan harga dalam % (persen) 30% 100% 95% 100%
Sumber: Data diolah penulis, 2015 Berdasarkan data dan informasi awal di atas, penulis menilai bahwa tingginya harga beli pupuk bersubsidi di pasaran yang semakin mencekik maka menyebabkan produktivitas di bidang pangan di Kabupaten Lampung Tengah menurun. Selain masalah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tidak sesuai, petani di Kabupaten Lampung Tengah juga mengeluhkan lambannya pendistribusian pupuk bersubsidi. Bapak Basori mengungkapkan distribusi pupuk bersubsidi yang disalurkan ke kelompok tani sering terlambat sehingga banyak petani yang tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi tepat waktu, dan apabila pendistribusian pupuk bersubsidi tidak tepat waktu maka produksi yang dihasilkan tidak akan maksimal. Sesuai dengan uraian dari tabel diatas, dengan rentang harga pupuk yang cukup jauh dibandingkan dengan harga eceran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka hal tersebut akan sangat menyulitkan para petani di Kabupaten Lampung Tengah untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Terlebih kebutuhan pupuk bersubsidi di kabupaten Lampung Tengah yang
5
sangat besar dan belum bisa terpenuhi hingga saat ini. Hal tersebut dibuktikan dalam tabel berikut ini: Tabel 3. Data Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015. (Ton) No 1 2 3 4 5
Jenis Pupuk
Jumlah alokasi
Urea Sp 36 ZA Npk Phonska Organik
52.781 8.292 3.914 31.014 7.282
Jumlah yang dibutuhkan 93.671 36.484 25.815 80.605 15.088
Defisit 40.890 28.192 21.901 49.591 7.806
% 44% 77% 84% 61% 51%
Sumber: Haluanlampung.com, 2015
Berdasarkan tabel di atas, penulis dapat melihat bahwa jumlah alokasi pupuk dengan jumlah kebutuhan pupuk yang di butuhkan para petani di Kabupaten Lampung Tengah masih jauh dari cukup. Terlihat pada jenis pupuk ZA yang masih mengalami kekurangan jumlah pupuk bersubsidi sebesar 84%. Selain itu jumlah kekurangan pupuk yang sangat ekstrem juga terjadi pada pupuk jenis Sp36 yaitu sebesar 77%.
Adapun urgensi penelitian ini terkait krusialitas keberadaan pupuk dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Penulis berasumsi bahwa sangat di butuhkan pengawasaan secara efektif oleh pihak terkait yaitu Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Lampung Tengah sebagai pihak yang paling berwenang dalam pengelolaan pupuk bersubsidi. Hal tersebut diharapkan akan menjaga ketabilan harga dan ketersediaan pupuk bersubsidi serta mencegah terjadinya penyimpangan dan peredaran pupuk
6
bersubsidi yang tidak terkendali dan pada akhirnya berdampak pada lemahnya pertanian dan perekonomian Kabupaten Lampung Tengah.
Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) sebenarnya pun telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang pengawasan dan Pelaporan Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian dalam Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani.”. Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan.
Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dilakukan Adhiyatma (2011), yang berjudul: Efektivitas Pengawasan Bidang Perdagangan dalam Negeri Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Terhadap Peredaran Lpg 3kg Non SNI di Masyarakat Kota Bandar Lampung Tahun 2011. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan oleh Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung terhadap peredaran LPG 3kg Non SNI di masyarakat Kota Bandar Lampung pada Tahun 2011 telah terlaksana secara efektif.
7
Pengawasan tersebut meliputi: (1) Teknis pengawasan, dilakukan oleh para petugas pengawas UPTD Balai pengawasan dan Sertifikasi mutu Barang sebagai pelaksana lapangan untuk mengawasi adanya LPG 3kg Non SNI yang berpotensi membahayakan masyarakat yang dilakukan secara berkala dan secara khusus. (2) Tata cara pengawasan, yaitu dilakukan dengan langkahlangkah pembelian sampel, pengamatan kasat mata, pengkodean, pengiriman sampel ke laboratorium yang telah terakreditasi, tabulasi dan analisa hasil uji, pelaporan, evaluasi dan tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan petugas. (3) Hasil pengawasan, yaitu hasil pengawasan terhadap peredaran LPG 3kg Non SNI di masyarakat oleh petugas pengawas UPTD Balai pengawasan dan Sertifikasi mutu Barang.
Berdasarkan uraian permalahan di atas maka peneliti melaksanakan penelitian dalam Skripsi yang berjudul “Pengawasan Preventif Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi untuk Mayarakat di Kabupaten Lampung Tengah” B. Rumusan Masalah Berdasar latar belakang masalahan rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Pengawasan Preventif Komisi Pengawas Pupuk dan
Pestisida (KPPP) Terhadap Ditribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Lampung Tengah?.”
8
C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengawasan Preventif Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Terhadap Ditribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Lampung Tengah.
D. Manfaat Penelitian 1. Secara Akademis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan pengetahuan dalam khasanah Ilmu Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan Efektivitas Pengawasan Preventif Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Lampung Tengah. 2. Secara Praktis Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran, masukan-masukan bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten, khususnya Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) dalam memperbaiki proses Pengawasan terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Lampung Tengah.
9
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan tentang Efektivitas Pengawasan
Menurut Hasibuan (2002: 120): ”Efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan-tujuan dari suatu instansi yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam efektivitas terkandung makna berdaya tepat atau berhasil guna untuk menyebutkan bahwa sesuatu itu telah berhasil dilaksanakan secara sempurna, secara tepat dan target telah tercapai. Selain itu terkandung makna efisiensi, yaitu berdaya guna untuk menunjukkan bila suatu tindakan atau usaha sudah efektif dan ekonomis, baru dikatakan efisisen” Efektivitas merupakan suatu pencapaian hasil pekerjaan yang memiliki tujuan, sumber daya manusia pelaksana dan pengawas, jangka waktu, sumber dana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam artian bahwa hasil pekerjaan yang diperoleh sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Efektivitas berkaitan erat dalam kemampuan sumber daya manusia memanfaat potensi yang ada. Efektivitas menunjukkan hasil pekerjaan yang diraih secara optimal dengan ciri yaitu adanya kesesuaian antara harapan dan kenyataan hasil kerja secara berkesinambungan.
Menurut Andrian (2001:12): ”Efektivitas adalah pekerjaan yang dilaksanakan dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pekerjaan tersebut, dengan memberdayakan seluruh potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya dana yang ada. Efektivitas merupaakn pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki dengan mempertimbangkan faktor-faktor tenaga, waktu, pikiran dan alat-alat yang dikeluarkan”
10
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 119), efektif didefinisikan sebagai usaha atau tindakan yang ada efeknya, yaitu akibat, pengaruh, serta dampaknya, serta dapat memberikan hasil dan berhasil guna.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu pencapaian hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan atau perencanaan yang telah ditetapkan atau terwujudnya ketercapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
Menurut Kusnadi (2002:265): ”Efektivitas pengawasan adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa suatu pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan bisa berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Semua aktifitas organisasi harus diawasi dengan pengawasan yang baik, efektif dan efisien yang harus dilakukan secara sistematis. Pengawasan yang sistematis akan memberikan hasil yang optimal”
Menurut Kusnadi dkk (2002:266), pengawasan yang efektif sangat bermanfaat bagi suatu organisasi karena akan berdampak pada hal-hal sebagai berikut: a. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, pengaturan dan hukum yang berlaku. b. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi. c. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. d. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi dalam organisasi. e. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar serta meningkatkan tingkat penyimpangan dan kemudian mencari solusi yang tepat.
Menurut Sondang P. Siagian (2005: 152), agar pengawasan terselenggara dengan efektif dan berhasil maka diperlukan berbagai instrumen, seperti: a. Standar hasil yang direncanakan untuk dicapai Merupakan target-target yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan yang harus dijadikan pegangan dalam seluruh kegiatan operasional.
11
b. Anggaran Anggaran merupakan instrumen pengawasan karena dengan mudah diketahui jumlah dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan tertentu misalnya peralatan yang diperlukan dan pembayaran upah dan gaji. c. Data-data statistik Analisis statistik dari berbagai segi operasional satu oeganisasi merupakan alat pengawasan yang sangat penting bagi manajemen. d. Laporan Laporan digunakan sebagai instrumen pengawasan jika pengawasan yang dilakukan jarak jauh, laporan dapat berbentuk laporan tertulis dan dapat juga laporan lisan. e. Auditing Auditing merupakan usaha verifikasi yang sistematis dan ditujukan pada berbagai segi operasional dan organisasi, auditing dapat ditujukan pada bidang kepegawaian, bidang logistik, dan bidang finansial f. Observasi langsung Penggunaan observasi langsung dapat dilaksanakan sebagai teknik pengawasan yakni: 1) Para manajer melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional yang diselenggarakan oleh para bawahannya. 2) Bersifat psikologis dalam artian bawahan akan merasa diperhatikan oleh atasannya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa pengawasan yang efektif merupakan fungsi yang harus dilakukan dalam suatu manajemen. Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan adalah untuk memastikan hal yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak.
B. Tinjauan tentang Pengawasan 1. Pengertian Pengawasan Adanya berbagai jenis pembangunan di lingkungan pemerintah menuntut penanganannya yang lebih serius agar tidak terjadi penyelewengan wewenang yang dapat mengakibatkan kerugian baik bagi keuangan
12
pemerintah dan terhadap masyarakat. Pengawasan betujuan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Secara umum pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengadakan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan, apakah sesuai dengan rencana atau tidak.
Pengawasan lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan rencana-rencana yang telah ditetapkan.
Suatu
sistem
pengawasan
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan diperlukan guna memberikan perlindungan hukum baik bagi warga, masyarakat, bagi badan atau pejabat tata usaha negara.
Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P. Siagian (1980:135) bahwa “Suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. Menurut W.H Newman dalam Handayaningrat (1994:21): “Pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan sedapat mungkin sesuai dengan rencana.Hal ini menyangkut penentuan standar. Artinya memperbandingkan antara kenyataan dengan standar dan bila perlu mengadakan koreksi atau pembetulan apabila pelaksanaannya menyimpang daripada rencana”.
H. Bohari (1995:4) mengemukakan pengertian pengawasan yaitu: “Suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tadi sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya demi tercapainya wujud semula”.
13
Sarwoto (1991:94), mengemukakan pengertian pengawasan yakni “kegiatan manajemen yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”. Sedangkan Terry dalam Sarwoto (1991:65) berpendapat bahwa “Controlling” sebagai pengamatan agar tugas-tugas yang telah direncanakan,dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan rencana dan bila terdapat penyimpangan diadakan tindakan-tindakan perbaikan”.
Berdasarkan pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, pengawasan adalah proses mengamati, membandingkan tugas pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang ditentukan atau ditetapkan dalam rencana yang sistematis dengan tindakan kooperatif serta kolektif guna menghindari penyimpangan demi tujuan tertentu.
2. Macam-macam Pengawasan Macam-macam pengawasan menurut Handayaningrat (1994:144) adalah sebagai berikut: a. Pengawasan dari dalam Pengawasan dari dalam adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data dan informasi ini digunakan pimpinan untuk menilai pelaksanaan pekerjaan dan menilai kebijaksanaan pimpinan. Dengan demikian pimpinan dapat meninjau kembali kebijaksanaan yang telah dikeluarkan dan melakukan tindakantindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan. b. Pengawasan dari luar Pengawasan dari luar adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah aparat pengawasan yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.
14
c. Pengawasan Preventif Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud daripada pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan. Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut: 1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerja. 2) Membuat manual/pedoman sesuaidenganperaturan-peraturan yang telah ditetapkan. 3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggungjawabnya. 4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya 5) Menentukan sistem pemeriksaan, koordinasi dan pelaporan. 6) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap orang yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. d. Pengawasan Represif Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 3. Pengawasan Preventif Porter (1992:177) mengatakan bahwa: “tipe pengawasan preventif sangat diperlukan karena dapat menghentikan timbulnya permasalahan. Para pendesain sistem harus menekankan pengendalian mereka pada pengawasan preventif. Adalah lebih ekonomis dan lebih baik bagi hubungan antara manusia untuk mencegah suatu permasalahan sebelum timbul daripada mendeteksi dan mengkoreksi permasalah setelah terjadi.Pengawasan preventif meliputi standar, desain formulir, formulir-formulir yang dinomori (dinomori terlebih dahulu secara tercetak ), dokumentasi, kata-kata sandi, konsistensi operasi.”
Menurut Sopanah (2003) pengawasan dapat dilakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri ditempat pekerjaan serta meminta langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi, sedangkan pengawasan tidak langsung
15
dilakukan dengan mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit yaitu sebelum pekerjaan dimulai.
Menurut Refrisond (1999:120), pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan negara. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpanganpenyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Widjaja (2002:95) mengatakan bahwa pengawasan preventif pada umumnya tidak dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang telah ditetapkan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur yang harus ditempuh dalam melaksanakan kegiatan.
Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan preventif merupakan suatu tindakan pengawasan yang untuk mencegah permasalahan sebelum timbul. Pada dasarnya pengawasan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berkaitan dengan keuangan negara. Pengawasan preventif biasanya berbentuk prosedur atau standar yang harus dilaksanakan dalam sebuah kegiatan.
4. Tujuan Pengawasan Preventif Suatu kegiatan pengawasan memiliki tujuan agar segala bentuk kegiatan berjalan dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau dengan kata lain dapat memberikan kepastian apakah pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana, instruksi,
16
ketentuan/aturan serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya pengawasan preventif dilakukan agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Refrisond (1999:123), mengungkapkan bahwa tujuan pengawasan preventif secara terperinci adalah sebagai berikut: a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan. b. Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. c. Menentukan sasaran dan tujuan yang akan dicapai. d. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan. Tujuan pengawasan preventif terutama untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan anggaran.
5. Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lampung Tengah dan pedoman pembentukan Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida, Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pupuk dan Pestisida serta petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida yang berasal dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Asisten Daerah, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri yang ditetapkan melalui Keputusan Sekda Selaku Ketua
17
Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida provinsi/kabupaten/kota. 6 Tim pengawas Pupuk dan Pestisida dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Pupuk dan Keputusan
Menteri
Pertanian
tentang
Pengawasan
Pestisida,
dan
bertanggung jawab kepada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) sesuai dengan wilayah tugasnya.
C. Tinjauan tentang Distribusi Pupuk 1. Pengertian Pupuk Bersubsidi Pupuk bagi para petani menjadi jaminan untuk bisa mengasilkan tanaman yang tumbuh subur dan hasilnya berlimpah.Salah satu penyebab kegagalan dalam penyuburan tanah dengan menggunakan pupuk ialah salah pupuk.Pupuk yang digunakan khususnya pupuk buatan adalah bahanbahan kimia yang diramu sedemikian rupa meniru zat yang dikandung oleh tanah.
Menurut Lampiran II angka I, Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/056/B.IV/HK/2009 tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung, Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
Pupuk adalah bahan yang diberikan ke dalam tanah baik yang organik maupun anorganik dengan maksud untuk mengganti kehilangan unsur hara dari dalam tanah dan bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman dalam keadaan faktor keliling atau lingkungan yang baik.Pupuk adalah
18
material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Pupuk berbeda dari suplemen. Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman ditegaskan bahwa pupuk yang diproduksi dalam negeri atau diimpor, sebelum diedarkan dan digunakan di Indonesia harus didaftarkan kepada Menteri Pertanian untuk memperoleh nomor pendaftaran.
Cara pemakaian, dosis, dan khasiat pupuk bagi tanaman harus diketahui sebelum digunakan untuk memupuk. Sesuai Pasal 37 ayat (1) UndangUndang Nomor 12 tahun 1992, bahwa pupuk yang diedarkan di Indonesia harus memenuhi ketentuan standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta harus diberi label. Pupuk mengandung bahan baku yang diperlukan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sementara suplemen seperti hormon tumbuhan membantu kelancaran proses metabolisme.
Dalam
pupuk
suplemen.Dalam
buatan,
dapat
pemberian
ditambahkan
pupuk
perlu
sejumlah
diperhatikan
material kebutuhan
tumbuhan tersebut, agar tumbuhan tidak mendapat terlalu banyak zat makanan.Terlalu sedikit atau terlalu banyak zat makanan dapat berbahaya bagi tumbuhan.
2. Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi. Alur distribusi pupuk bersubsidi didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.21/M-DAG/PER/6/2008 Juncto No. 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk
19
bersubsidi
dan
pembagian
tanggung
jawab
antara
Kementerian
Perdagangan dan Kementerian Pertanian dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pupuk diproduksi oleh perusahaan di Lini I, yakni lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor. Dari Lini I, pupuk dikirim ke lokasi gudang produsen di wilayah ibukota provinsi dan atau Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar pelabuhan (Lini II). 2. Setelah pupuk di kemas dalam kantong, maka pupuk dikirim ke lokasi gudang produsen dan/atau distributor wilayah kabupaten /kota yang dirujuk atau ditetapkan oleh produsen (Lini III). Distributor adalah perusahaan perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada Petani dan/Kelompok Tani melalui pengecer yang ditunjuknya. 3. Setelah dari distributor, pupuk kemudian dijual kepada petani dan/atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuk (Lini IV). Pengecer Resmi yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perseorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan berbadan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk oleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya sevara langsung kepada petani dan/atau kelompok tani.
20
3. Tanggung Jawab, Kewajiban, dan Kewenangan Distributor Berdasarkan Pedoman Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tahun 2012 dijelaskan bahwa tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan distributor adalah sebagai berikut: 1. Distributor wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu diwilayah tanggung jawabnya, 2. Distributor bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu; 3. Distributor wajib menjual pupuk bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV Pengecer; 4. Distributor dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya. 5. Distributor bertanggung jawab atas penyampaian dan diterimanya pupuk bersubsidi oleh Pengecer yang ditunjukannya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat Pengecer yang bersangkutan. 6. Distributor menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan Produsen;dan 7. Distributor dilarang melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer.
21
8. Distributor dilarang memberikan kuasa untuk pembelian pupuk bersubsidi kepada pihak lain, kecuali kepada petugas distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat kuasa dari pengurus/atau Pimpinan Distributor yang bersanngkutan. 9. Distributor
berperan
aktif
membantu
Produsen
melaksanakan
penyuluhan dan promosi. 10. Distributor melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja Pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada Produsen yang menunjuknya; 11. Distributor wajib memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai Distributor pupuk oleh produsen diwilayah tanggung jawabnya; 12. Distributor melaksanakan koordinasi secara periodik dengan isntansi terkait di wilayah tanggung jawabnya. 13. Distributor wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di gudang yang dikelolanya, secara periodik setiap akhir bulan kepada Produsen dengan tembusan kepada instansi terkait sesuai dengan laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Perturan ini; 14. Dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi distributor menunjuk perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum sebagai Pengecer setelah mendpaatkan persetujuan dari Produsen dengan wilayah tanggung jawab penyaluran
22
pupuk bersubsidi di kecamatan /Desa tertentu berdasarkan kepada SPJB. 15. Distributor menetapkan lingkup wilayah tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi kepada Pengecer yang ditunjuknya. 16. Dalam melakukan pembelian pupuk bersubsidi, Distributor harus menyebutkan jumlah dan jenis pupuk, nam serta alamat, dan wilayah tanggung jawab pengecer yang ditunjuknya. 17. Distributor harus menyampaikan daftar Pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada Produsen yang merujuknya dengan tembusan kepada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida kabupaten/Kota setempat, Dinas Pertanian, dan Dinas Perindagkop. 18. Distributor wajib menyampaikan laporan penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Produsen dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan Kabuptaen/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi Pertanian dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Tingkat Kabupaten/Kota setempat. 19. Dalam hal pengecer yang bersangkutan tidak dapat melalksanakan penyaluran pupuk bersubsidi diwilayah tanggung jawabnya. Distributor dapat melakukan penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampui HET, setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian.
23
4. Mekanisme Pengawasan Pupuk Bersubsidi.
Produsen wajib melakukan pemantaun dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. Sedangkan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP). KPPP Provinsi/Kabupaten adalah wadah koordinasi instani lintas sektor yang dibentuk oleh Keputusan Gubernur/Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan, dan harga pupuk bersubsidi di wilayah Provinsi/Kabupaten. KPPP Kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.
Mekanisme penyampaian laporan pengawasan diatur dalam Permentan No. 06 Tahun 2011, yakni: 1. KPPP di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan ppupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota. 2. Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil
pemantauan dan
pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur. 3. KPPP di Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur. 4. Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.
24
Permendag Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 Pasal 16 mengatur tentang pengawasan distribusi pupuk sebagai berikut: 1. Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi serta waktu pengadaan dan penyaluran 2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: 1. Produsen
wajib
melakukan
pemantauan
dan
pengawasan
pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu di masingmasing wilayah tanggung jawabnya; 2. Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam pengawasan atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah administrasi pemerintahannya. 3. Komisi pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah. 4. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota yang
ditetapkan
pemantauan
dan
oleh
Bupati/Walikota,
pengawasan
pelaksanaan
wajib
melakukan
penyaluran
dan
25
penggunaan Pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah; 5. Guna menghindari terjadinya kelangkaan pupuk, Gubernur dn Bupati/Walikota melalui Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah kejanya; 6. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV serta melapporkannya
kepada
Menteri
Perdagangan,
Menteri
Perindustrian, dan Menteri Pertanian; dan 7. Apabila dianggap perlu, direktur jenderal perdagangan dalam negeri atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi. 3. Kewenangan
melakukan
klarifikasi
terhadap
adanya
indikasi
penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Produsen, Distribusi, dan Pengecer Resmi dilakukan oleh Pejabat Departemen Perdagangan, atau Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau pejabat yang ditunjuk, atau Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi/Kabupaten/Kota.
26
4. Dalam hal adanya bukti kuat mengarah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi, Pejabat sebagaimana di maksud pada ayat (3) dapat menggunkan bantuan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.
Dasar Hukum Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Ketentuan pupuk bersubsidi yang dilaksanakan dan Harga Ecer Tertinggi (HET) setiap tahun diataur oleh Menteri Pertanian yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian. Subsidi pupuk dilakukan untuk membantu meringankan beban petani dalam membiayai usaha taninya. Selain persoalan biaya, petani juga memang menghadapi persoalan kemampuan dalam mengadopsi teknologi pemupukan untuk peningkatan produktivitas. Sehingga diperlukan terobosan program untuk mengatasi hal ini sebagai upaya peningkatan komoditas pertanian untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian melalui teknologi pemupukan adalah program pupuk bersubsidi. Program ini secara filosofis menjadi bagian upaya negara untuk pemenuhan hak atas pekerjaan warga yang layak sebagaimana tertulis dalam Konstitusi maupun undang-undang. Ada pun pengertian Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV (lokasi gundang atau kios pengecer
27
di wilayah Kecamatan atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor).
Menurut Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, dengan Peraturan Presiden ini, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan. Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Urea, SP 36, ZA dan NPK.Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan dan penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran.
Menurut pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 pengertian pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaann dan penyallurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian dan tataniagakan dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah dibidang pertanian yang meliputi pupuk Urea, SP-36, NPK Phonska, ZA, dan organik.
28
Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang diproduksi dan/atau diimpor oleh produsen dalam negeri dan/atau yang diimpor oleh produsen PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik. Harga Eceran Tertinngi selanjtnya disebut (HET) adalah harga tertinggi pupuk bersubsidi dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg di Lini IV yang dibeli secara tunai oleh kelompok tani dan/atau petani sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan
oleh
Menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
Pemerintahan di bidang Pertanian. Produksi pupuk bersubsidi wajib diberi pewarnaan dengan spectrum warna sebagai berikut: a. Jenis pupuk urea dengan warna merah muda. b. Jenis pupuk Amonium Sulfat (ZA) dengan warna orange.
Pewarnaan pupk bersubsidi sebagaimana diatas tidak mengurangi mutu sesuai dengan Standar Nasiona Indonesia yang diberlakukan secara wajib. Guna menghindari dan mencegah distribusi pupuk bersubsidi diluar peruntukannya, maka pada kemasan/kantong pupuk bersubsidi ditulis “Pupuk Bersubsidi Pemerintah/Barang Dalam Pengawasan” dan untuk pupuk urea bersubsidi di beri warna berbeda dengan pupuk non subsidi yaitu warna merah muda sedangkan pupuk urea non subsidi warna putih.
Kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di masing-masing wilayah tidak terlepas dari kondisi agroklimat dan musim yang terjadi, sehingga penyerapan pupuk dapat diatas atau dibawah alokasi yang ditetapikan. Apabila terjadi peningkatan kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah tertentu,
29
produsen dapat menambah alokasi kebutuhan sebesar maksimal 20% dari alokasi wilayah dimaksud. Sebagai pengganti kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah yang mengalami kekurangan, pasokan dapat dilakukan dengan merelokasi pupuk dari wilayah lainnya yang penyerapannya kurang dari alokasi yang sudah ditetapkan dengan ketetapan Pemerintah.
6.
Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Pengadaan dan penyaluran Pupuk dan Pestisida di wilayah provinsi hingga kabupaten, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar serta untuk terjaminnya ketersediaan pupuk baik jumlah, mutu, jenis maupun harganya perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida pada tingkat Provinsi dengan ditetetapkannya Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/056/B.IV/Hk/ 2009 tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung.
Pengaturan pada di tingkat Kabupaten berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan keempat atas peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 07 tahun 2007 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lampung Tengah dan keputusan ini berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan perizinan pertanian sebagai pintu masuk dan keluarnya izin pendaftaran Pupuk dan Pestisida sesuai dengan tupoksinya melakukan Koordinasi Perizinan Pupuk dan Pestisida dengan Instansi terkait. Dua hal yaitu pada pupuk ada subsidi pemerintah
30
dan pestisida ada bahaya yang dapat timbul akibat peredaran, penyimpanan dan penggunaan.Dalam Pengawasan Pupuk dan Pestisida dibentuk wadah yang menghimpun seluruh stakeholder yang terlibat. Wadah tersebut dinamakan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-Dag/Per/4/2013 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf 22 yang dimaksud dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) baik provinsi maupun kabupaten/kota adalah salah satu wadah koordinasi intansi terkait dalam pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dibentuk oleh gubernur untuk tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah daerah dan dinas terkait dengan ketua komisi ditetapkan adalah Sekretaris Daerah.
7.
Fungsi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida pada tingkat kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Mengkoordinasikan kegiatan masing-masing instansi/unit kerja terkait yang melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap Pupuk dan Pestisida yang meliputi pengadaan, peredaran, mutu, harga, jumlah, penyimpangan, penyaluran, dan efek samping yang ditimbulkan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya. b. Mengadakan pembinaan terhadap usaha masyarakat dan stake holder di bidang pupuk dan pestisida. c. Melakukan pengawasan pembinaan terhadap kegiatan masyarakat yang berhubungan
dengan
produksi,
penyimpangan,
peredaran,
31
pemanfaatan/penggunaan Pupuk dan Pestisida sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Mengidentifikasi, memantau jenis, mutu Pupuk dan Pestisida yang beredar dipasaran serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap tanaman, manusia, dan lingkungan hidup.
D. Kerangka Pikir Pentingnya peranan pupuk dalam upaya peningkatan produktifitas dan mutu hasil komoditas pertanian menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi petani. Kebijakan pemberian subsidi pupuk untuk sektor pertanian dimaksudkan untuk membantu petani untuk membeli pupuk sesuai dengan kebutuhannya dengan harga yang dapat terjangkau. Namun dalam perjalananya, dalam hal pendistribusian dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk penjualan pupuk yang disubsidi oleh pemerintah kepada para penyalur dan pengecer masih saja “dipermainkan” oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab.
Banyak para petani di Kabupaten Lampung Tengah pada saat musim tanam yang mengeluhkan sulitnya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, sulitya mendapatkan pupuk bersubsidi, mengakibatkan melonjaknya Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang pengawasan dan Pelaporan Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Jika hal ini terus terjadi akan berdampak pada rendahnya produksi pertanian dan bukan tidak mungkin para petani akan kehilangan mata pencariannya.
32
Untuk mengatasi hal tersebut maka di butuhkan controlling atau pengawasan oleh pihak terkait yaitu Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP). Pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan untuk mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan apakah sesuai dengan rencana atau tidak.
Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) dalam distribusi pupuk bersubsidi mengacu pada Pedoman Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tahun 2012 yang meliputi 19 aspek tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan distributor. Pengawasan tersebut dilakukan dalam mengawasi pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi. Apakah pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) berjalan efektif dan atau tidak.
Sebanyak 19 aspek tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan distributor tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam instrumen pengawasan menurut Sondang P. Siagian (2005: 152), yaitu Standar Hasil yang direncanakan untuk dicapai, anggaran, data statistik, Laporan, Auditing, Observasi langsung.
Untuk memudahkan penggambaran alur pikir peneliti, maka peneliti dapat menggambarkan skema alur pikir penelitian ke dalam kerangka penelitian secara gamblang, seperti di bawah ini:
33
Pengawasan Preventif Distribusi Pupuk Bersubsidi oleh KPPP
Instrumen Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Standar Hasil yang direncanaka untuk dicapai Anggaran Data statistik Laporan Auditing Observasi langsung
Efektivitas
Efektif
Cukup Efektif
Tidak Efektif
Gambar.1 Kerangka Pikir Penelitian
34
III. METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendy (2002: 5), penelitian deskriftif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan apaapa yang saat ini berlaku, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi. Pendekatan kuantitatif adalah analisis data hasil penelitian yang dilakukan dengan perhitungan rumus dan angka-angka atau analisis statistik. Menurut Nazir (2003: 54), metode penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandanganpandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruhpengaruh dari suatu fenomena, metode penelitian deskriptif juga ingin mempelajari berbagai norma atau standar. Berdasarkan pengertian di atas maka tipe penelitian deskriptif kuantitatif digunakan dengan pertimbangan bahwa dengan tipe ini akan tergambar secara jelas kategori atau tingkat efektivitas Pengawasan Preventif Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan data kuisioner penelitian yang disebarkan kepada responden dan dihitung secara statistik.
35
B. Definisi Konseptual Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendy (2002: 66), definisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Definisi konseptual mengenai Efektivitas Pengawasan Preventif Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Lampung Tengah adalah suatu upaya pengawasan yang bersifat pencegahan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) dalam rangka memastikan pelaksanaan distribusi berjalan secara berjalan efektif sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. C. Definisi Operasional Menurut Singarimbun dan Effendi (2002: 68), definisi operasional atau operasionalisasi variabel adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, dengan membaca definisi operasional dalam penelitian maka akan diketahui baik buruknya variabel. Berdasarkan pengertian ini maka definisi operasional Efektivitas Pengawasan Preventif Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Lampung Tengah adalah: 1.
Menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepada pengecer dalam waktu maksimal 3 hari
2.
Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi kepada pengecer tanpa pengurangan kuantitas pupuk
3.
Menjual pupuk bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET sesuai dengan jenisnya yaitu Urea Rp.90.000, ZA
36
sebesar Rp.70.000, NPK Phonska yaitu Rp.115.000 dan organic sebesar Rp.25.000. 4.
Tidak memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya.
5.
Bertanggung jawab atas penyampaian dan diterimanya pupuk bersubsidi oleh Pengecer
6.
Menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan Produsen
7.
Tidak melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer.
8.
Tidak memberikan kuasa untuk pembelian pupuk bersubsidi kepada pihak lain
9.
Berperan aktif membantu Produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi.
10. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian pada kinerja Pengecer 11. Distributor wajib memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter 12. Melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi terkait (Dinas Pertanian, Perkebunan) di wilayah tanggung jawabnya. 13. Menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di gudang yang dikelolanya 14. Menunjuk perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum sebagai Pengecer 15. Menetapkan lingkup wilayah tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi kepada Pengecer yang ditunjuknya.
37
16. Menyebutkan jumlah dan jenis pupuk, nam serta alamat, dan wilayah tanggung jawab pengecer yang ditunjuknya. 17. Menyampaikan daftar Pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada Produsen 18. Menyampaikan laporan penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala 19. Melakukan penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung dalam jangka 3 bulan sekali kepada Petani dan/atau Kelompok Tani Operasionalisasi variabel ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menyusun kuisioner penelitian.
D. Populasi dan Sampel Menurut Singarimbun dan Effendi (2002: 108), populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Berdasarkan definisi tersebut, maka populasi penelitian ini adalah 32 distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.21/M-DAG/PER/6/2008 Juncto No. 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi dan pembagian tanggung jawab antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, yaitu perusahaan perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada Petani dan/Kelompok Tani melalui pengecer yang ditunjuknya. Seluruh populasi dijadikan sampel penelitian (total sampling).
38
E. Jenis Data Jenis data penelitian ini meliputi : 1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Kegiatan yang dilakukan adalah turun lapangan dan menyebarkan kuisioner kepada 32 Distributor pupuk di Kabupaten Lampung Tengah. 2. Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber atau referensi yang terkait dengan penelitian, seperti buku, majalah, atau literatur lain. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan studi dokumentasi tentang Kabupaten Lampung Tengah dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida
F. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1. Kuisioner, dilakukan untuk mengumpulkan data primer, dengan cara memberikan kuisioner kepada responden yang telah dilengkapi dengan alternatif jawaban untuk memudahkan responden dalam menjawab dan memudahkan pengolahan dan analisis data. Kegiatan yang penulis lakukan selama penelitian adalah menyebarkan kuisioner kepada 32 Distributor pupuk di Kabupaten Lampung Tengah dan selanjutnya menarik kembali kuisioner tersebut untuk dilakukan tahap pengolahan data. 2. Dokumentasi, dilakukan untukmengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, seperti buku atau literatur, arsip atau dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kegiatan yang penulis lakukan selama penelitian adalah mengambil data tentang Kabupaten Lampung Tengah dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida.
39
G. Teknik Pengolahan Data
Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah dengan mengolah data yang ada tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data pada penelitian ini adalah: 1. Editing, adalah memeriksa kembali data yang telah diperoleh, mengenai kesempurnaan jawaban atau kejelasan penulisan. Kegiatan yang penulis lakukan selama penelitian adalah memeriksa jawaban responden pada kuesioner untuk mengetahui kejelasan dan kelengkapan jawaban responden pada pertanyaan yang diajukan. 2. Koding, adalah memberi kode-kode tertentu pada jawaban di daftar pertanyaan untuk memudahkan pengolahan data. Kegiatan yang penulis lakukan selama penelitian adalah memberikan kode pada jawaban responden dengan menggunakan Skala Interval. Menurut Singarimbun dan Effendi (2002: 87), skala interval adalah skala data yang jarak antar datanya bernilai sama. Dalam penelitian ini Jawaban A diberi kode 3, Jawaban B diberi kode 2 dan Jawaban C diberi kode 1. Selanjutnya hasil koding disajikan pada Lampiran 2 skripsi. 3. Tabulating, adalah merumuskan data dalam tabel setelah diklasifikasikan berdasarkan kategori yang sama, lalu disederhanakan dalam tabel tunggal. Kegiatan yang penulis lakukan selama penelitian adalah menyajikan data jawaban responden pada kuisioner ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagaimana terdapat pada Bab V mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan.
40
H. Teknik Analisis Data Analisa data kuantitatif yang digunakan adalah dengan model tabulasi tunggal, yaitu membagi kategori-kategori yang telah ditentukan pada tabel frekuensi, untuk dihitung dengan membuat persentase, dengan rumus sebagai berikut: P
F x100 N
Keterangan: P = Persentase jawaban F = Frekuensi nilai yang diperoleh dari seluruh item N = Jumlah responden (Suharsimi Arikunto, 2000: 123)
Untuk mengkategorikan efektivitas pengawasan preventif Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Terhadap Ditribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Lampung Tengah, ke dalam kategori efektif, Cukup efektif dan tidak efektif, digunakan rumus: I = NT NR K
Keterangan: I
= interval
NT = Nilai Tertinggi NT = Nilai Terendah K = Kategori Jawaban (Suharsimi Arikunto, 2000: 126)
Kegiatan yang dilakukan adalah merekap jawaban responden dari kuisioner ke dalam tabel jawaban, selanjutnya melakukan perhitungan dengan rumus di atas dan menyajikan hasil perhitungan ke dalam tabel tunggal sebagaimana disajikan pada Bab V dalam penelitian ini.
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Singkat Kabupaten Lampung Tengah
Uraian sejarah singkat Lampung Tengah terdiri dari beberapa waktu yakni: 1. Zaman Pemerintahan Belanda Wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang sekarang ini, pada zaman pemerintahan Belanda merupakan Onder Afdeling Sukadana yang dikepalai oleh Seorang Controleur berkebangsaan Belanda dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang Demang Bangsa Pribumi/Indonesia, yaitu: a. Onder Distrik Sukadana b. Onder Distrik Labuhan Maringgai c. Onder Distrik Gunung Sugih
Masing-masing Onder Distrik dikepalai oleh seorang Asisten Demang yang berkedudukan sebagai pembantu Demang untuk mengkoordinir Pesirah. Masingmasing Onder Distrik terdiri dari marga-marga yaitu: a. Onder Distrik Sukadana terdiri dari Marga Sukadana, Marga Tiga, Marga Nuban, Marga Unyai Way Seputih. b. Onder Distrik Labuhan Maringgai terdiri dari Marga Melinting, Marga Sekampung Ilir, Marga Sekampung Udik, Marga Subing Labuhan.
42
c. Onder Distrik Gunung Sugih terdiri dari Marga Unyi, Marga Subing, Marga Anak Tuha, Marga Pubian.
2. Zaman Jepang (1942-1945) Wilayah Kabupaten Lampung Tengah pada waktu tata Pemerintahan Jepang adalah Wilayah Bun Shu Metro dan Bun Shu Metro terbagi dalam beberapa Gun Shu, Marga- Marga dan kampung-kampung. Bun Shu dikepalai oleh seorang Bun Shu Cho dan Gun Shu dikepalai oleh Gun Shu Cho, sedangkan Marga dikepalai oleh Marga Cho, dan kampong dikepalai oleh seorang kepala kampung.
3. Zaman Kemerdekaan Setelah Indonesia merdeka dan dengan berlakunya peraturan peralihan pasal 2 UUD 1945, maka Bun Shu Metro berubah menjadi Kabupaten Lampung Tengah yang dikepalai oleh seorang Bupati. Bupati pertama Kabupaten Lampung Tengah adalah Burharuddin dengan masa jabatan tahun 1945-1948.
4. Masa Pemerintahan Negeri (1953-1975) Dengan dibubarkannya Pemerintahan Marga sebagai gantinya dibentuk Pemerintahan Negeri. Pemerintahan Negeri terdiri dari seorang Kepala Negeri dan Dewan Negeri.
43
Kepala Negeri dipilih oleh Dewan Negeri dan para Kepala Kampung. Pada masa ini di Kabupaten Lampung Tengah terdapat Sembilan Negeri, yaitu: 1. Negeri Trimurjo dengan pusat pemerintahan di Simbarwaringin 2. Negeri Metro dengan pusat pemerintahan di Metro 3. Negeri Pekalongan dengan pusat pemerintahan di Pekalongan 4. Negeri Tribawono dengan pusat pemerintahan di Banarjoyo 5. Negeri Sekampung dengan pusat pemerintahan di Sumbergede 6. Negeri Sukadan dengan pusat pemerintahan di Sukadana 7. Negeri Labuhan Maringgai dengan pusat pemerintahan di Labuhan Maringgai 8. Negeri Way Seputih dengan pusat pemerintahan di Gunung Sugih 9. Negeri Seputih Barat dengan pusat pemerintahan di Padang Ratu.
Dalam praktek sistem Pemerintahan Negeri tersebut dirasakan adanya kurang keserasian dengan Pemerintahan Kecamatan dan keadaan ini menyulitkan tugas Pemerintah. Oleh karena itu Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Lampung mulai tahun 1972 mengambil kebijaksanaan secara bertahap menghapus Pemerintahan Negeri dengan jalan tidak mengangkat lagi Kepala Negeri yang telah habis masa jabatannya.
Secara bertahap Pemerintahan Negeri di Lampung Tengah dihapus, sedangkan hak dan kewajiban Pemerintahan Negeri beralih kepada Pemerintahan Kecamatan setempat. Menurut beberapa pengamat secara yuridis hapusnya Pemerintahan Negeri setelah berlakunya UndangUndang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa.
44
5. Pemekaran Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaksanakan pemekaran wilayah/daerah sebagai bentuk tindak lanjut dari: a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/340/B.I/HK/1993 tanggal 6 Agustus 1993, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Rencana Pembentukan Daerah Tingkat II di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung. b. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 188.45/652/01/1993 tanggal 18 Agustus 1993 tentang Renstra Penataan dan Pengembangan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah. c. Hasil rapat panitia pelaksana rencana pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Provinsi daerah Tingkat I Lampung di Bandar Lampung tanggal 31 Agustus 1993. d. Surat Perintah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor: B/Sprint-159/01/1994 tanggal 13 Desember 1994 tentang Tim Pelaksana Teknis Penyiapan Rencana Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999, maka Kabupaten Lampung Tengah secara resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah sendiri. Dampak dari pemekaran wilayah
45
tersebut maka Ibukota Kabupaten Lampung Tengah yang semula berpusat di Metro dipindahkan di Gunung Sugih.
B. Kondisi Geografi Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Ibu Kota dari Kabupaten Lampung Tengah adalah Gunung Sugih. Kabupaten Lampung Tengah meliputi areal daratan seluas 4789, 82 km2 , terletak dibagian tengah Provinsi Lampung yang berbatasan dengan: a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Utara; b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.
Secara geografis, Kabupaten Lampung Tengah terletak pada kedudukan 1040 35’ Bujur Timur sampai 1050 50” Bujur Timur dan 40 30’ Lintang Selatan sampai 40 15’ Lintang Selatan.
C. Administrasi Pemerintahan Secara administratif, Kabupaten Lampung Tengah dibagi menjadi 28 Kecamatan serta 307 kampung/kelurahan (termasuk UPT). Berikut adalah nama-nama Kecamatan yang ada di Lampung Tengah disertai luas wilayah dan jumlah kelurahan per Kecamatan.
46
Tabel 4. Nama, luas wilayah per Kecamatan dan jumlah kelurahan di Kabupaten Lampung Tengah
Sumber: Data Dokumentasi Kabupaten Lampung Tengah, 2015 Luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah 4.789,82 km2. Kabupaten Lampung Tengah merupakan Kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Lampung. Dari data diatas menunjukkan bahwa Kecamatan yang memiliki wilayah yang paling luas adalah wilayah Kecamatan Bandar Mataram dengan luas 1 055,28 km2. Sementara itu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban merupakan Kecamatan yang paling sempit wilayahnya hanya seluas 65,14 km2 .
47
D. Kependudukan Penduduk Lampung Tengah berdasarkan sensus penduduk tahun1971, 1980, 1990, 200 dan 2010 masing-masing sebanyak 997. 349 jiwa, 1.690.947 jiwa, 1.901.630 jiwa, 1.059.795 jiwa dan 1.170.717 jiwa. Pertumbuhan penduduk pada periode 1971-1980 sekitar 5,97 persen per tahun turun menjadi 1,18 persen per tahun pada periode 1980-1990. Pertumbuhan penduduk tersebut kembali mengalami penurunan pada periode 1990-2000 dan 2000-2010 masing-masing sekitar 0,85 persen per tahun dan 1,05 persen per tahun. Pada tahun 2012 jumlah penduduk Lampung Tengah berjumlah 1. 192 958 jiwa sehingga laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2000-2012 mencapai 1,14 persen.
E. Kondisi Ekonomi Kondisi perekonomian Kabupaten Lampung Tengah cenderung mengalami fluktuatif dari tahun 2012-2015. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 5,10 persen. Angka ini menurun pada tahun 2013 menjadi 5,88 persen. Pada tahun 2014 kembali turun menjadi 5,75 persen. Tahun 2015 pertumbuhan PDRB Lampung Tengah naik menjadi 6,37 persen.
F. Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida (KPPP) 1. Profil Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida (KPPP) Profil komisi pengawas pupuk dan pestisida (KPPP) merupakan pengawasan pengadaan, peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida dilaksanakan secara terkordinasi antara pusat dan daerah, antar instansi
48
terkait dibidang pupuk dan pestisida. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) baik tingkat Provinsi
maupun Kabupaten/Kota
merupakan wadah koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Dengan keterlibatan instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida dalam komisi pengawasan tersebut diharapkan permasalahan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida yang terjadi di daerah dapat diatasi secara cepat dan tepat.
Disamping melalui peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan sangat mendukung dalam mengatasi permasalahan pupuk dan pestisida terutama dalam penyelesaian tindak kasus pidana dibidang pupuk dan pestisida, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No12 tahun 1992 tentang Sistem Budiadaya Tanaman.
Melalui Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, diharapkan kinerja KPPP baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota tersebut dapat lebih optimal sehingga pupuk dan pestisida yang beredar lebih terjamin ketersediaan dan kualitasnya
sehingga
tidak
merugikan
pengguna
dan
kelestarian
lingkungan serta mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional. 2. Dasar Hukum a. UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman b. PP Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
49
c. PP Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman d. Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 77 tahun 2005 Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan. e. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/ 2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/ Permentan/ SR.130/ 5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah g. Kepmentan
Nomor
238/Kpts/OT.210/4/2003
tentang
Pedoman
Penggunaan Pupuk An-Organik h. Kepmentan Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik. i. MoU Depdag, Depperin, Deptan dan Kemeneg BUMN dengan Kepolisian Negara dan Kejagung tentang Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi. j. Permentan Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida k. Permentan Nomor 38/Permentan/SR.320/7/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik l. Permentan Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida
50
3. Maksud, Tujuan dan Sasaran a. Maksud Penyusunan Pedoman Peningkatan Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dimaksudkan menjadi acuan bagi tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di daerah. b. Tujuan Tujuan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida adalah untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu antar instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida baik ditingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota. c. Sasaran Sasaran yang akan dicapai adalah: 1) Terciptanya koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida antar instansi terkait 2) Tersedianya informasi jenis pupuk dan pestisida yang beredar di masing-masing daerah 3) Tersedianya informasi mutu pupuk dan pestisida yang beredar di seluruh Indonesia. 4) Terciptanya koordinasi penyelidikan kasus pupuk dan pestisida antara PPNS Pupuk dan Pestisida dengan Korwas Polda 5) Tersosialisasikannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman baik dilingkungan aparat pengawas pupuk dan pestisida maupun pelaku usaha dibidang pupuk dan pestisida.
VI. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan hasil bahwa efektivitas pengawasan preventif Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) terhadap distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Lampung Tengah adalah masuk dalam kategori cukup efektif atau efektivitas sedang. Hal ini didasarkan pada hasil
perhitungan yang menunjukkan bahwa dari 32 orang
responden, terdapat sebanyak 24 (75,00%) responden yang menyatakan bahwa efektivitas pengawasan preventif KPPP terhadap distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Lampung Tengah adalah cukup efektif.
Efektivitas pengawasan preventif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.21/M-DAG/PER/6/2008 Juncto No. 07/MDAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi dan pembagian tanggung jawab antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, yaitu perusahaan perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada Petani dan/Kelompok Tani melalui pengecer yang ditunjuknya. Bahwa didapatkan hasil rata-rata secara keseluruhan adalah masuk dalam kategori cukup efektif.
89
B. Saran
Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Lampung Tengah hendaknya meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi secara lebih intensif dengan cara turun langsung ke lapangan guna memantau pelaksanaan penyaluran pupuk, khususnya dalam hal ketepatan waktu penyaluran dan kesesuaian harga sesuai harga eceran tertinggi bagi para petani. 2. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Lampung Tengah disarankan
untuk
membuat
kesepakatan
bersama
(memorandum
of
understanding) mengenai penyaluran pupuk bersubsidi dengan para distributor, bersubsidi sehingga di masa yang akan datang penyaluran pupuk menjadi lebih tepat waktu dan tepat sasaran.
DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdullah Maryati, Lukman Hakim. 2011. Laporan Penelitian Peta Masalah Pupuk Bersubsidi Di Indonesia. Pattiro : Jakarta Selatan. Andrian, Irianto. 2001. Panduan Pengembangan Organisasi. Penerbit Andi. Yogyakarta. Arikunto, Suharsimi. 2010. Metode Penelitian, Sutau Pendekatan Praktek. Tarsito. Bandung. Yogyakarta. Bohari. H. 1995. Pengawasan Keuangan Negara. Rajawali press: Jakarta. Hadari, Nawawi. 1994. Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah. Erlangga. Handayaningrat, Soewarno. 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen. Haji masagung: Jakarta. Hasibuan, Malayu.S.P. 2002. Organisasi dan Manajemen. Rajawali Press. Jakarta Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Salemba Humanika: Jakarta. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1996. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. PT. Toko Gunung Agung. Jakarta. Lubis, Ibrahim. 1985. Pengawasan dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen. Ghalia Indonesia. Jakarta. Nazir, M. 1998. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta. Nurmayani. 2009. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung: Bandar Lampung. Porter, Thomas. 1992. EDP pengendalian dan Auditing. Erlangga: Jakarta.
Revrisond, Baswir. 1999. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. BPFEE: Yogyakarta. Sarwoto. 1991. Dasar-Dasar Organisasi Manajemen. Galia: Jakarta. Siagian, Sondang. 2005. Fungsi-Fungsi Manajerial. PT. Bumi Aksara. Jakarta. Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 2002. Metode Penelitian Survey. LP3ES. Jakarta. Sopanah. 2003. Pengawasan Terhadap Keuangan Daerah. Rineka Cipta. Jakarta. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta: Bandung. Sumarji Gatot Irianto. 2013. Pedoman Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP). Direktur Jendral Prasarana Dan Sarana Pertanian. Sondang P. Siagian. 1980. Administrasi Pembangunan. Gunung Agung: Jakarta Widjaja, Gunawan. 2002. Pengelolaan Harta Kekayaan Negara. PT. Raja Grafindo:Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2014 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/056/B.IV/HK/2009 tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida Provinsi Lampung
Media Haluan lampung. 2015. Kuota pupuk bersubsidi jauh dari cukup. diakses dalam http://haluanlampung.com/index.php/daerah/lampung-tengah/9815-kuotapupuk-subsidi-jauh-dari-cukup pada 2 Februari 2016 pukul 15.14 WIB Tribun Lampung, 2 september 2015
Teras Lampung. 2015. Pembangunan Sektor Pertanian di Lampung Tengah: Meningkatkan Produksi, Menjaga Ketahanan Pangan, diakses dalam http://www.teraslampung.com/2015/08/pembangunan-sektor-pertanian-dilampung pada 7 November 2015 pukul 20.45 WIB. Badan Pusat Statistik , 2013, Jumlah Petani Menurut Sektor/Subsektor dan Jenis Kelamin Tahun 2013, diakses dalam http://st2013.bps.go.id/dev/st2013/index.php/site/tabel?tid=23&wid=0, pada 1 Februari 2016 Pukul 14.35 WIB Data BPS Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013. BPS Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013. Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah 2015.
